Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009
Sesuai Prinsip Pemungutan Pajak Withholding Tax  Untuk  KEMUDAHAN  dan  PENYEDERHANAAN   Bersifat  TIDAK FINAL   Bersifat ...
PPh Pasal 21/26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 15 Non Final Final
Pajak Penghasilan Sehubungan dengan PEKERJAAN  atau  JABATAN , JASA  dan  KEGIATAN , Yang dilakukan  Wajib Pajak Orang Pri...
PEMOTONG BENDAHARA  atau  Pemegang Kas Pemerintah Dana Pensiun, badan penyelenggara  JAMSOSTEK Orang Pribadi yang melakuka...
Penerima   Penghasilan   -> ORANG PRIBADI PEGAWAI Penerima  uang pesangon ,  pensiun  atau  uang manfaat  pensiun ,  TH...
PENGHASILAN Pegawai  Tetap Penghasilan yg bersifat teratur  Penghasilan tidak teratur Penerima  Pensiun uang pensiun pengh...
PENGHASILAN Pegawai  Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas Upah Harian  Upah Mingguan Upah Satuan Upah Borongan Upah yg dibayar...
PENGHASILAN Imbalan kepada Peserta Kegiatan Uang Saku Uang Representasi Uang Rapat Honorarium Hadiah atau Penghargaan Deng...
Pembayaran  MANFAAT  atau  SANTUNAN ASURANSI :   asuransi kesehatan,   asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,  asuransi dwigu...
ZAKAT   /   SUMBANGAN KEAGAMAAN  yang  sifatnya wajib   sepanjang  tidak ada hubungan dengan  usaha, pekerjaan, kepemilika...
Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Gaji, Tunjangan Terkait dgn gaji Dikurangi : Biaya jabatan , 5% dr. pengh. bruto maks. Rp....
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH  KEADAAN  PADA AWAL TAHUN  KALENDER PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Per 1 Januari 2009 ...
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Per 1 Januari 2009
PTKP UNTUK KARYAWATI STATUS KAWIN  dan  SUAMI BEKERJA STATUS KAWIN,  SUAMI TIDAK  MENERIMA / MEMPEROLEH  PENGHASILAN STATU...
TARIF PASAL 17 UU PPh (UU PPh Baru) UU PPh 36/2008 Pasal 21 ayat  (5a)   Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5)...
DASAR PERHITUNGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN KEWAJIAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI JUMLAH PENGHASILAN yang  SEB...
Penghitungan PPh Pasal 21 DISETAHUNKAN Kewajiban pajak subjektif sbg WPDN DIMULAI atau BERAKHIR dalam bagian tahun pajak (...
Upah Sehari Tidak lebih dari 150.000 Dikurangi 150.000 Dikurangi PTKP harian  sebenarnya Lebih dari 150.000 Dipotong PPh 5...
Tenaga Ahli yang melakukan PEKERJAAN BEBAS Terdiri dari Pengacara Konsultan Akuntan Notaris Arsitek Penilai Dokter Aktuari...
Penghasilan Bruto Peserta  Program  Pensiun Penarikan  dana pada  Dana Pensiun Tarif PPh Pasal 17 UU PPh X Penghasilan Bru...
Orang Pribadi status Wajib Pajak Luar Negeri Penghasilan yang diterima/diperoleh dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan Dipoto...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01. p ph 21

3,441 views

Published on

materi powerpoint PPH 21

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

01. p ph 21

  1. 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2009 dan PER-57/PJ/2009
  2. 2. Sesuai Prinsip Pemungutan Pajak Withholding Tax Untuk KEMUDAHAN dan PENYEDERHANAAN Bersifat TIDAK FINAL Bersifat FINAL Merupakan Pembayaran Pajak Dimuka ( dapat dikreditkan ) Merupakan Pelunasan Pajak ( tidak dapat dikreditkan )
  3. 3. PPh Pasal 21/26 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 26 PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 15 Non Final Final
  4. 4. Pajak Penghasilan Sehubungan dengan PEKERJAAN atau JABATAN , JASA dan KEGIATAN , Yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi Penghasilan berupa : GAJI UPAH HONORARIUM TUNJANGAN dan Pembayaran lain dengan nama apapun WP DN WP LN PPh 21 PPh 26
  5. 5. PEMOTONG BENDAHARA atau Pemegang Kas Pemerintah Dana Pensiun, badan penyelenggara JAMSOSTEK Orang Pribadi yang melakukan KEGIATAN USAHA atau PEKERJAAN BEBAS serta badan yang membayar Penyelenggara Kegiatan PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI BADAN
  6. 6. Penerima Penghasilan -> ORANG PRIBADI PEGAWAI Penerima uang pesangon , pensiun atau uang manfaat pensiun , THT , atau JHT , termasuk ahli warisnya BUKAN PEGAWAI yang menerima / memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan PESERTA KEGIATAN yang menerima / memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan
  7. 7. PENGHASILAN Pegawai Tetap Penghasilan yg bersifat teratur Penghasilan tidak teratur Penerima Pensiun uang pensiun penghasilan sejenisnya Ph sehubungan dengan PHK/ Pensiun diterima sekaligus uang pesangon uang manfaat pensiun THT / JHT pembayaran lain sejenis
  8. 8. PENGHASILAN Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas Upah Harian Upah Mingguan Upah Satuan Upah Borongan Upah yg dibayarkan s e c a r a bulanan Bukan Pegawai Honorarium Komisi Fee Imbalan sejenisnya Dengan NAMA dan dalam BENTUK apapun
  9. 9. PENGHASILAN Imbalan kepada Peserta Kegiatan Uang Saku Uang Representasi Uang Rapat Honorarium Hadiah atau Penghargaan Dengan NAMA dan dalam BENTUK apapun Termasuk Penerimaan dalam bentuk NATURA/KENIKMATAN LAINNYA yang diberikan oleh : (1). Bukan Wajib Pajak atau (2). WP yang dikenakan PPh Final dan (3). WP yang dikenakan PPh berdasarkan Norma Perhitungan Khusus ( Deemed Profit )
  10. 10. Pembayaran MANFAAT atau SANTUNAN ASURANSI : asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa Penerimaan dalam bentuk NATURA / KENIKMATAN dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, Iuran THT atau iuran JHT kepada badan penyelenggara THT atau badan penyelenggara JAMSOSTEK yang dibayar oleh pemberi kerja
  11. 11. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN yang sifatnya wajib sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan BEASISWA -> Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh
  12. 12. Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Gaji, Tunjangan Terkait dgn gaji Dikurangi : Biaya jabatan , 5% dr. pengh. bruto maks. Rp. 500 .000/bln Iuran yg terkait dgn pengh. tetap Pensiunan Uang Pensiun Bln, Tunjangan Dikurangi : Biaya pensiun , 5% dr. pengh. bruto maks. Rp. 200 .000/bln Pengh. Netto Dikurangi PTKP Pegawai Tidak Tetap, Pemagang, Capeg Honorarium Dikurangi Distributor MLM & Direct Selling, Kegiatan sejenis Honorarium Dikurangi PTKP Bulanan Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan ke bawah ribuan penuh) Tarif Ps. 17 UU PPh
  13. 13. PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Per 1 Januari 2009 Rp 15.840.000,00 UNTUK DIRI WP OP Rp 1.320.000,00 TAMBAHAN UNTUK WP KAWIN Rp 15.840.000,00 TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTRI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI Rp 1.320.000,00 TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH/SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG
  14. 14. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Per 1 Januari 2009
  15. 15. PTKP UNTUK KARYAWATI STATUS KAWIN dan SUAMI BEKERJA STATUS KAWIN, SUAMI TIDAK MENERIMA / MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TIDAK KAWIN HANYA UNTUK DIRI SENDIRI UNTUK DIRI SENDIRI TANGGUNGAN MAX 3 ORG UNTUK DIRI SENDIRI STATUS KAWIN TANGGUNGAN MAX 3 ORG MENUNJUKAN SURAT KETERANGAN TERTULIS DARI PEMDA SETEMPAT MINIMAL TINGKAT KECAMATAN SYARAT
  16. 16. TARIF PASAL 17 UU PPh (UU PPh Baru) UU PPh 36/2008 Pasal 21 ayat (5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP .
  17. 17. DASAR PERHITUNGAN PPh PASAL 21 TAHUNAN KEWAJIAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI JUMLAH PENGHASILAN yang SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH dalam TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN KALENDER TIDAK DISETAHUNKAN DISETAHUNKAN DISETAHUNKAN SEJAK AWAL TAHUN PAJAK SETELAH PERMULAAN TAHUN PAJAK BERAKHIR DALAM TAHUN PAJAK MULAI / BERHENTI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN MENINGGAL/ MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMA-LAMANYA DALAM TAHUN BERJALAN
  18. 18. Penghitungan PPh Pasal 21 DISETAHUNKAN Kewajiban pajak subjektif sbg WPDN DIMULAI atau BERAKHIR dalam bagian tahun pajak ( WPLN niat menetap atau tinggal lebih dr 183 hari , WPDN meninggal dunia , meninggalkan Ind. selamanya ) Pegawai dipindahkan ke Kantor Cabang dari Kantor Pusat atau sebaliknya atau antar cabang pada Pemberi Kerja yang sama (disetahunkan oleh Kantor Asal)
  19. 19. Upah Sehari Tidak lebih dari 150.000 Dikurangi 150.000 Dikurangi PTKP harian sebenarnya Lebih dari 150.000 Dipotong PPh 5% Tidak Dipotong PPh Pada saat telah melebihi 1.320.000 dalam 1 bulan Tarif 5% PhKP PMK No. 254/PMK.03/2008 Mulai 1 Januari 2009
  20. 20. Tenaga Ahli yang melakukan PEKERJAAN BEBAS Terdiri dari Pengacara Konsultan Akuntan Notaris Arsitek Penilai Dokter Aktuaris Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh 50 % dari Penghasilan Bruto
  21. 21. Penghasilan Bruto Peserta Program Pensiun Penarikan dana pada Dana Pensiun Tarif PPh Pasal 17 UU PPh X Penghasilan Bruto Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, dan Bonus Mantan Pegawai Pemberi Jasa atau kegiatan yang jumlah imbalannya tidak dihitung atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan dimaksud Honorarium, uang saku, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun Diterapkan Dewan Komisaris Yang tidak merangkap Sebagai pegawai tetap Honorarium
  22. 22. Orang Pribadi status Wajib Pajak Luar Negeri Penghasilan yang diterima/diperoleh dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan Dipotong PPh Ps. 26 Tarif : 20% (sesuai Tax Treaty – SKD) dari Penghasilan Bruto Jika berubah status menjadi WPDN Bersifat FINAL Tidak Final ( DAPAT DIKREDITKAN)

×