Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sustainable Small Cattle Farming Development

597 views

Published on

Participatory Institutional on the Village Level to problem solving to decrease the heifer productive lossing

Published in: Business
  • Be the first to comment

Sustainable Small Cattle Farming Development

  1. 1. OLEH:OLEH: ARDI NOVRA DAN DEPISONARDI NOVRA DAN DEPISON MODEL ALTERNATIF KELEMBAGAAN PARTISIPATIFMODEL ALTERNATIF KELEMBAGAAN PARTISIPATIF PROGRAM PENANGANAN PENGURASAN TERNAK SAPIPROGRAM PENANGANAN PENGURASAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF PROVINSI JAMBIBETINA PRODUKTIF PROVINSI JAMBI KAJIAN KEBIJAKAN SECARA RESPONSIF DAN ANTISIPATIF
  2. 2. PENDAHULUAN DEFISIT PRODUKSI PROVINSI JAMBI (Implikasi) •defisit perdagangan (2007) mencapai Rp. 52,78 M (setara 10.557 ekor), •JIKA tidak ada langkah strategis (2012) => Rp. 83,137 M (setara 16.627 ekor). Pengurasan MESIN PRODUKSI (Tingginya pemotongan dan penjualan ternak sapi betina produktif) SALAH SATU PENYEBAB
  3. 3. PENDAHULUAN PEMOTONGAN TERNAK BETINA PRODUKTIV •Sekitar 23,36% dari jumlah ternak dipotong adalah betina produktiv •Lebih besar jika pemotongan ternak tidak terkontrol (93,33%) dan hanya 6,67% di RPH. PERDAGANGAN ANTAR DAERAH •Perdagangan ternak sapi dimana 15,06% ternak yang dijual adalah betina •Diprediksi lebih besar karena hanya 14,97% dijual melalui pasar hewan. Pengawasan berlapis dan terintegrasi mencegah pengurasan mesin produksi •Lingkungan terkecil (rumah tangga peternak dan kelompok), •Rumah Potong Hewan (RPH), •Pos pengawasan (check point) lalu lintas ternak sampai •Peraturan Daerah (PERDA). MODEL KELEMBAGAAN ??????
  4. 4. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUDMAKSUD memberikan masukan kepada pemerintah terutama instansi terkait tentang desain kebijakan penanganan pelepasan ternak sapi betina produktif oleh rumah tangga. TTUJUAN UMUMUJUAN UMUM •mendesain suatu model alternatif kelembagaan yang lebih partisipatif sehingga dapat berfungsi secara efisien dan efektif dalam pencegahan pemotongan dan penjualan ternak sapi betina produktif TUJUAN KHUSUSTUJUAN KHUSUS •Mengidentifikasi faktor pendorong pelepasan ternak betina produktif (penjualan atau pemotongan) oleh rumah tangga peternak sapi potong rakyat. •Mendesain model kelembagaan partisipatif yang mampu secara efektif meminimalisir penjualan dan pemotongan ternak sapi betina produktif.
  5. 5. METODE KAJIAN Penelitian survey selama 6 bulan pada 3 Kabupaten di Provinsi Jambi Pendekatan pengembangan model kelembagaan menggunakan PRA. JENIS DATA: •Data primer: obeservasi lapangan (instrumen kuisoner dan interview). •Data sekunder: dari lembaga terkait dan recording kelompok tani ternak sapi TEKNIK PENARIKAN CONTOH Multistage CRS •Pemilihan wilayah kabupaten secara SRS, •Pemilihan sentra sapi potong masing-masing kabupaten terpilih (purposive sampling) •Pemilihan peternak secara SRS masing-masing wilayah sentra, Alokasi rumah tangga sebagai unit sampling: equal allocation. METODE ANALISISMETODE ANALISIS •Analisis deskritif dari olahan data matematis sederhana •Analisis kelembagaan dan review kebijakan •Uji kelayakan (sikap dan persepsi masyarakat peternak)
  6. 6. HASIL KAJIAN GAMBARAN UMUM RT PETERNAKGAMBARAN UMUM RT PETERNAK • Pendidikan dan tingkat pengetahuan realtif masih rendah (mencirikan masyarakat perdesaan atau sektor pertanian. • Struktur pasar tenaga kerja: sebagian besar bekerja pada sektor pertanian (on-farm dan off-farm). • Sekitar 92,94% peternak merupakan RT baik pemilik lahan (on-farm) maupun tenaga kerja yang menerima upah atau buruh tani (off-farm). Sektor perkebunan masih menjadi sumber utama pendapatan RT tetapi usaha ternak sapi potong mampu memberikan sumbangan cukup besar. Peran sektor peternakan relatif cukup besar IF usaha ternak sapi diiringi dengan pemanfaatan sumberdaya limbah •Energi (biogas): mengurangi belanja bahan bakar rumah tangga (minyak tanah dan kayu bakar) •Penggunaan kompos atau kotoran basah sebagai substitusi pupuk an-organik Nilai dapat dihitung dengan pendekatan VALUASI EKONOMI SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN LIHAT TABEL
  7. 7. SUMBER INCOME RT PETERNAKSUMBER INCOME RT PETERNAK No Sumber Pendapatan Rumah Tangga Jumlah (Rp/Tahun) Proporsi (%) 1 Kebun 10.064.788 63,31 2 Pangan 61.765 0,39 3 Sambilan 1.769.882 11,13 4 Anggota Keluarga Lain 1.073.412 6,75 5 Usaha Ternak Sapi 2.926.708 18,41 a. Utama 1.336.250 8,41 b. Biogas 518.294 3,26 c. Substitusi Pupuk UT 961.369 6,05 d. Penjualan Pupuk 110.795 0,70 JUMLAH 15.896.555 100,00 PENGEMBANGAN TEKONOLOGI MAMPU MEMPERKUAT DAYA SAING EKONOMI : Nilai tambah ekonomi yang dihasilkan SOSIAL : Ketergantungan pada usaha ternak Menuju intensifikasi (bahan baku) dan pelepasan ternak oleh RT berkurang
  8. 8. PELEPASAN BETINA PRODUKTIF OLEH RT Rasionalitas usaha Semua kelompok perlu penanganan dalam bentuk program pencegahan pengurasan ternak sapi betina produktiv Ternak sapi bukan usaha prioritas (tabungan) Perlu perhatian khusus Perlu penguatan daya saing sosial usaha ternak terhadap komoditas UT lainnya
  9. 9. TITIK LOKASI POTENSIAL PENJARINGAN KELOMPOK PEMERINTAHPEMERINTAH BEBERAPA KELEMAHAN a)proporsi pemotongan di luar RPH dan jual beli di luar pasar ternak masih DOMINAN sehingga sulit dikontrol. b)biaya perunit lebih mahal karena dana pengganti tidak hanya biaya (harga) ternak tetapi juga “margin tataniaga” c)proses pertanggung jawaban anggaran sulit dan rentan terjadinya permainan d)Redistribusi ternak hasil penjaringan butuh sumberdaya lebih besar baik dari aspek biaya, tenaga maupun waktu. Penjaringan pada tingkat peternak oleh kelompok lebih efektif dan efisien, sehingga kelompok menjadi ujung tombak tercapainya efektivitas program penanganan pengurasan Kesadaran peternak untuk tetap mempertahankan “mesin produksi” ini sangat tergantung pada motivasi yang timbul dari persepsi tentang manfaat usaha bagi ekonomi RT.
  10. 10. UJI KELAYAKAN (SOSIAL) Sumber: Olahan Data Primer, 2009 Disamping pemerintah, kelompok menjadi harapan alternatif Dana pemerintah tidak ada maka tanggung jawab kelompok Proporsi cukup untuk menjadi kelompok Buffer Problem utama (dana) maka perlu penguatan (LKM) Kendala teknis di lapangan (perlu aturan main) Peternak yakin kelembagaan partisipatif akan berjalan baik
  11. 11. MODEL KELEMBAGAAN PARTISIPATIFMODEL KELEMBAGAAN PARTISIPATIF Restrukturisasi organisasi dengan 4 elemen (minimal). yaitu;  ANGGOTA KELOMPOK yaitu masyarakat peternak yang menjadi anggota kelompok yang terbentuk berdasarkan pada keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan  PENGURUS INTI KELOMPOK: bertugas dan memiliki wewenang dalam perencanaan dan pengawasan aktivitas anggota, sub-sub bagian dalam kepengurusan dan fasilitasi internal dan eksternal.  PENGURUS LEMBAGA PEMBIAYAAN KELOMPOK (LKM), yaitu lembaga formal atau informal tersendiri dalam kelompok yang memberikan pelayanan finansial pada peternak berupa tabungan dan kredit untuk mengembangkan usaha.  PENGELOLA TERNAK PENYANGGA KELOMPOK (Buffer Stocker): bagian dari kelompok yang ditugasi menjaring ternak yang akan dilepas (jual atau potong) anggota terutama ternak muda (jantan dan betina) dan induk masih produktif. ELEMEN KELEMBAGAAN PARTISIPATIF:ELEMEN KELEMBAGAAN PARTISIPATIF:
  12. 12. MEKANISME KERJA KELEMBAGAANMEKANISME KERJA KELEMBAGAAN TATAKELOLA MODEL KELEMBAGAAN PARTISIPATIF •mencakup aliran ternak sapi dan dana dalam kelompok tetapi juga tidak menutup kemungkinan menjangkau peternak non- kelompok di desa yang sama atau desa sekitarnya. •Ternak sapi dilepas RT dengan alasan apa saja (tujuan jual atau potong) harus melalui atau izin kelompok. •Penjualan ternak siap potong seperti hasil penggemukan dan betina afkir atau mengalami gangguan reproduksi cukup melalui pemberitahuan kepada kelompok. •Ternak produktif (bakalan dan betina produktiv (remaja dan induk) dicegah untuk keluar wilayah (penjaringan).
  13. 13. KELOMPOK PENYANGGAKELOMPOK PENYANGGA Tatacara penentuan nilai ternak sapi sangat penting agar tidak merugikan pihak-pihak dalam transaksi internal kelompok. Perlukan aturan standar, disepakati bersama tentang tatacara penentuan nilai ternak BENTUK NILAI MANFAAT POTENSIALBENTUK NILAI MANFAAT POTENSIAL BAGI ANGGOTA PENYANGGABAGI ANGGOTA PENYANGGA 1. Bagi hasil nilai tambah penggemukan ternak sapi bakalan dan hasil penjringan yang dipelihara oleh kelompok stockis. 2. Fee manajemen dari nilai tambah penggemukan bakalan (jantan muda) hasil penjaringan yang diredistribusikan kepada anggota kelompok lain.
  14. 14. PEMANFAATAN TERNAK HASIL PENJARINGAN 1. Redistribusi ternak hasil penjaringan kepada RT lain dalam kelompok terutama yang belum mendapatkan guliran atau anggota dengan skala usaha kecil. 2. Dipelihara kembali oleh pemilik awal tetapi dengan status kepemilikan ternak milik kelompok dan tetap menggunakan aturan pola gaduhan ternak sapi bibit. 3. Dipelihara kembali oleh pemilik awal dan nilai penjualan dikonversi dalam bentuk hutang pada LKM dengan besar dan jangka waktu cicilan tertentu. 4. Jika tidak ada lagi rumah tangga anggota kelompok yang menjadi sasaran redistribusi, maka alternatif pemanfaatan ternak sapi produktif hasil penjaringan  Dikelola secara berkelompok di lokasi penyangga (buffer stock) kelompok atau individual oleh anggota kelompok penyangga.  Ekspansi redistribusi ternak hasil penjaringan pada rumah tangga di luar anggota kelompok yang berminat pada desa bersangkutan. 1. Perluasan fungsi penjaringan oleh stockis dapat juga dilakukan terhadap ternak sapi jantan muda agar value added program penggemukan (fattening) juga dapat dinikmati kelompok dan keuntungan untuk penguatan modal LKM.
  15. 15. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKANKESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN  Animo masyarakat mempertahankan betina produktif relatif tinggi dan pelepasan hanya dilakukan saat kondisi mendesak.  Program penanganan pengurasan betina produktif dapat dilakukan melalui berbagai titik alternatif tetapi lebih efektif dilakukan pada rumah tangga.  Program penjaringan yang selama ini dilakukan PADA RPH belum efektif dan kurang mencapai sasaran karena lebih dinikmati kelompok sektor non-primer.  Pembentukan kelompok penyangga dalam kelembagaan partisipatif layak ditinjau dari aspek sosial dan kelembagaan tetapi terkendala aspek teknis terutama terkait aturan main (rule of law) yang belum terdesain.  Penguatan kelembagaan kelompok peternak sapi perlu didukung dengan penguatan kapasitas pembiayaan kelompok seperti LKM.  Penguatan LKM dapat dilakukan oleh pemerintah melalui program khusus, fasilitasi dan motivasi pemanfaatan sumberdana dengan bunga subsidi (rendah).  Penguatan status kawasan dengan kelompok atau kelembagaan partisipatif perlu dilakukan agar dalam pembinaan dapat lebih fokus dan terarah. KESIMPULAN
  16. 16. REKOMENDASI KEBIJAKANREKOMENDASI KEBIJAKAN Pengembangan kesepakatan dan komitmen antar kepala daerah di lingkungan Provinsi Jambi yang dituangkan dalam bentuk Perda tentang persyaratan ketat tataniaga ternak terutama ternak produktif. Pemetaan dan penetapan status kawasan potensial sebagai sentra perbibitan perdesaan (Village Breeding Centre) melalui berbagai level keputusan yang diikuti komitmen VBC sebagai target utama dan fokus pembinaan. Inisiasi pembentukan dan penguatan LKM kelompok tani ternak pada kawasan VBC dengan bantuan modal awal baik melalui dana program maupun fasilitasi kredit bunga rendah seperti KUPS (bunga 5%), KUR (kredit tanpa agunan bunga 6%, dan KKPE (bunga 7% yang penyerapan masih 30%). Pemda juga dapat mengembangkan bentuk kredit program dengan bunga subsidi (rendah) sebagai modal awal untuk mendorong berkembangnya LKM pembibitan perdesaan dan fasilitasi pemanfaatan dana program bina mitra dan lingkungan CSR. Pengawasan lalu lintas perdagangan dan pemotongan di RPH tetap dilakukan sebagai upaya antisipatif pelepasan ternak sapi dari kelompok atau rumah tangga. Pemerintah menfasilitasi terbentuknya asosiasi pedagang dan pengusaha sapi potong, sehingga koordinasi dan pengawasan dapat lebih efektif

×