1. Analisis makna keterbukaan dalampembangunan nasional A. Makna keterbukaan dalam Pembangunan         Keterbukaan merupa...
2. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan keselarasan dalam Perikehidupan   Pembangunan seimbang antara dunia & akhirat, dan m...
 Bentuk Kebijakan : a. negatif : pemerintah tidak melakukan tindakan apapun dalam suatu masalah b. positif : kebijakan ne...
c. Kebijakan   negara          yang     berbasis   Keterbukaan Fisterbusch (1983), membagi kebaikan publik  (public good)...
Pedoman dalam mengorganisasikanmasyarakat dan merumuskan kebijakanpublik1.   Prinsip pertama : setiap orang mempunyai hak ...
B. DAMPAK PENYELENGGARAANPEMERINTAH YANG TDK TRANSPARANI.   Akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak     transparan   ...
2. Pancasila sbg ideologi negara     ditafsirkan sepihak oleh penguasa    3. Konflik sosial budaya krnkemajemukan budaya &...
b. Upaya Pencegahan terhadappenyelenggaraan pemerintah yang tidaktransparan Diberlakukannya UU No.28 Tahun 1999 ttg  peny...
c. Menteri   d. Gubernur   e. Hakimf. Pejabat negara yg lain sesuai dg  ketentuan   undang-undang yg        berlaku   g. P...
C. Sikap keterbukaan dan keadilan dalamkehidupan berbangsa dan bernegaraI.   Sikap positif dalam kehidupan berbangsa dan  ...
2. Terwujudnya sila persatuan   Indonesia3. Terwujudnya penyenggara negara   yg mampu memahami dan   mengelola kemajemukan...
6.Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada  penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat7.Peningkatan profesionalisme d...
b. Arah kebijakan Nasional yang Transparan1.   Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya     sebagai sumber etik...
2. SIKAP POSITIF TERHADAP UPAYA PENINGKATAN   JAMINAN KEADILAN A. KONSEP KEADILAN 1. Menurut Aristoteles     a. Keadilan...
d. Keadilan Konvensional         Seorang warga negara mentaati   peraturan perundang-undangan         contoh:     Warga ne...
 2.   Teori Keadilan menurut Plato       a. Keadilan Moral          memberikan perlakuan yang seimbang         (selaras) ...
 3. Keadilan menurut Thomas Hobbes      Suatu perbuatan dikatakan adil apabila di dasarkan     perjanjian-perjanjian tert...
Pkn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pkn

10,723 views

Published on

Published in: Business, Technology

Pkn

  1. 1. 1. Analisis makna keterbukaan dalampembangunan nasional A. Makna keterbukaan dalam Pembangunan Keterbukaan merupakan sikap jujur, rendah hati dan adil menerima pendapat orang lain Contoh keterbukaan dalam pemerintahan : a. bidang ekonomi : memberitahu ttg deflasi / inflasi b. bidang hukum : penayangan koruptor c. Kinerja Pemerintahan : Apakah dapat menurunkan angka kemiskinanPrinsip-prinsip Keterbukaan dan Keadilan sosial : 1. Asas Adil dan merata artinya pembangunan nasional merupakan usaha bersama yang harus merata di semua lapisan masyarakat Indonesia maksud usaha bersama : usaha pemerintah & masyarakat merata : a. di semua masyarakat : tidak ada diskriminasi b. di semua daerah : pelaksanaan pembangunan merata
  2. 2. 2. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan keselarasan dalam Perikehidupan Pembangunan seimbang antara dunia & akhirat, dan materiil dan spiritualB. Ciri-ciri Kebijaksanaan Negara menurut David Easton, Pembuat kebijaksanaan negara yaitu : para tetua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim , administrator & para monarki. Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri Contoh kebijaksanaan : a. bidang hukum : membuat UU Pornografi & Pornoaksi b. bidang ekonomi : mengendalikan inflasi, mengatur perdagangan, subsidi BBM, BLT
  3. 3.  Bentuk Kebijakan : a. negatif : pemerintah tidak melakukan tindakan apapun dalam suatu masalah b. positif : kebijakan negara yang dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu
  4. 4. c. Kebijakan negara yang berbasis Keterbukaan Fisterbusch (1983), membagi kebaikan publik (public good) dalam 5(lima) unsur: a. keamanan (security) b. hukum & ketertiban umum (law and order) c. keadilan (justice) d. kebebasan (liberty) e. kesejahteraan (welfare)
  5. 5. Pedoman dalam mengorganisasikanmasyarakat dan merumuskan kebijakanpublik1. Prinsip pertama : setiap orang mempunyai hak yang sama2. Prinsip kedua: mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu dg : a. manfaat sebesar-besarnya bagi yang tidak beruntung di masyarakat b. kesempatan terbuka bagi semua orang
  6. 6. B. DAMPAK PENYELENGGARAANPEMERINTAH YANG TDK TRANSPARANI. Akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan a. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan : 1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika berbangsa & bernegara
  7. 7. 2. Pancasila sbg ideologi negara ditafsirkan sepihak oleh penguasa 3. Konflik sosial budaya krnkemajemukan budaya & agama tdk dikelola dg baik 4. Hukum dijadikan sbg alatpenguasa 5. Perilaku ekonomi yg KKN 6. Sistem politik yg otoriter
  8. 8. b. Upaya Pencegahan terhadappenyelenggaraan pemerintah yang tidaktransparan Diberlakukannya UU No.28 Tahun 1999 ttg penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggara negara yaitu : a. pejabat negara pd lembaga tertinggi negara b. pejabat negara pd lembaga tinggi negara
  9. 9. c. Menteri d. Gubernur e. Hakimf. Pejabat negara yg lain sesuai dg ketentuan undang-undang yg berlaku g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis
  10. 10. C. Sikap keterbukaan dan keadilan dalamkehidupan berbangsa dan bernegaraI. Sikap positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara a. Kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara : 1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sbg sumber etika dan moral
  11. 11. 2. Terwujudnya sila persatuan Indonesia3. Terwujudnya penyenggara negara yg mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil4. Terwujudnya demokrasi yg menjamin hak dan kewajiban masyarakat5. Terselenggara otonomi daerah secara adil
  12. 12. 6.Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat7.Peningkatan profesionalisme dan pulihnya citra TNI & Kepolisian8.Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yg berkualitas & mampu bekerja sama & berdaya saing
  13. 13. b. Arah kebijakan Nasional yang Transparan1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sebagai sumber etika2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka3. Meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama & kelompok masyarakat4. Menegakkan supremasi hukum dan perundang- undangan secara konsistendan bertanggung jawab5. Meningkatkan kemakmuran & kesejahteraan masyarakat
  14. 14. 2. SIKAP POSITIF TERHADAP UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN A. KONSEP KEADILAN 1. Menurut Aristoteles a. Keadilan Komutatif : perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasanya Contoh : seorang veteran mencuri motor, dihukum lamanya seperti pencuri motor yang lain b.Keadilan Distributif : Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasanya Contoh : seorang veteran mencuri motor, dihukumannya lamanya dikurangi tidak seperti pencuri motor yang lain c. Keadilan Kodrat Alam : memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain Contoh : Soraya mentraktir Haifa siomay, lain kali Haifa mentraktir Soraya Siomay juga
  15. 15. d. Keadilan Konvensional Seorang warga negara mentaati peraturan perundang-undangan contoh: Warga negara mentaati peraturan lalu lintas e. Keadilan Perbaikan Seseorang berusaha memulihkan nama baik orang lain
  16. 16.  2. Teori Keadilan menurut Plato a. Keadilan Moral memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban Contoh : Guru kewajibannya mengajar, haknya mendapatkan gaji b. Keadilan Prosedural mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yg telah ditetapkan Contoh : Semua siswa yang terlambat wajib lari keliling lapangan 10x ( Tidak ada pengecualian, meskipun anak dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan)
  17. 17.  3. Keadilan menurut Thomas Hobbes Suatu perbuatan dikatakan adil apabila di dasarkan perjanjian-perjanjian tertentu, seseorang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakati Prof. Dr. Notonegoro : keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesui dengan ketentuan hukum yang berlaku

×