Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila                      MAKALAH   PANDANGAN KAUM MUDA KAMPUSTERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI ...
Mata Kuliah: Pendidikan PancasilaA. Pendahuluan     Penataan sistem politik dan ketatanegaraan sesuai tuntutan semangatref...
Mata Kuliah: Pendidikan PancasilaTunggal Ika. Hal ini bisa dimaklumi karena MPR yang hanya beranggotakan 692orang tentu ti...
Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila  4. UU No. 08/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana     Pencucian Uang...
Mata Kuliah: Pendidikan Pancasilayang diungkapkan oleh Prof. Prasetijo Rijadi – Guru Besar Ilmu Hukum danDirektur Pascasar...
Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila  1. Landasan idiil, dasar falsafah negara, pandangan hidup dan gambaran     budaya bangs...
Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila        Dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasilasecara baik dan...
Mata Kuliah: Pendidikan Pancasilakoruptornya paling rentan dengan kesehatan karena selalu sakit tiap kali hendakdiperiksa ...
Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila2. Penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak   menggunakan kes...
Mata Kuliah: Pendidikan PancasilaMotivasi Korupsi ( Abdullah Hehamahua, 2005)  1. Korupsi karena kebutuhan.  2. Korupsi ka...
Mata Kuliah: Pendidikan PancasilaD. Kesimpulan dan Saran      Berdasarkan latar belakang dan uraian deskripsi analisis mak...
Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila                          DAFTAR PUSTAKAAdji, Indriyanto Seno, 2007, Korupsi, Kebijakan A...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makalah pancasila kahfi

4,429 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah pancasila kahfi

  1. 1. Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila MAKALAH PANDANGAN KAUM MUDA KAMPUSTERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF IDEOLOGI PANCASILA Dosen Pengasuh: Panca Setyo Prihatin, Sip, M.Si Oleh: Al-Kahfi NPM.123410023PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU 2012
  2. 2. Mata Kuliah: Pendidikan PancasilaA. Pendahuluan Penataan sistem politik dan ketatanegaraan sesuai tuntutan semangatreformasi sejak tahun 1998/ 1999 harus diakui ada kemajuan yang signifikan, jikadibandingkan dengan penyelenggaraan kehidupan politik ketatanegaraan di eraorde lama dan orde baru. Walau demikian laju perkembangan kian hari di rasasemakin lamban, bahkan ada yang menyebut “jiwa reformasi telah mati suri”,terutama jika dilihat dari perspektif yang lebih substansial yang menyentuhkomitmen dan kesadaran melaksanakan nilai-nilai dari ke empat pilar bangsa(Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika - sebagai semboyannegara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara). Hal ini tentu sejalan denganspirit baru dalam konstitusi (UUD 1945) yang merupakan salah satu agendareformasi untuk diamandemen agar dapat ditegakkan supremasi hukum dankonstitusi secara konsisten, berani, efektif, dan berkelanjutan. Konsepsi danprogram ini diletakkan secara baik dan benar dalam konteks membangunkonfigurasi politik yang lebih demokratis, menjunjung tinggi prinsip ham agartercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia secaraadil dan beradab. Forum wacana dan diskusi ilmiah popular tentang dan seputar ke empatpilar bangsa belakangan ini marak mengemuka di tengah publik dalam dinamikapemikiran konstruktif semua elemen bangsa dengan jiwa penuh optimis dalammenatap masa depan bangsa dan negara. Tidak ketinggalan peran strategisLemhannas melalui kegiatan semacam ini secara berkelanjutan. Selain ituhidupnya forum ilmiah dan ilmiah popular di kalangan kampus, LSM, dan mediamassa ibu kota maupun lokal, dan upaya mensosialisasikan nilai dan semangatempat pilar dalam berbangsa dan bernegara. Melalui harian kompas edisi 23 April 2011 misalnya diberitakan pernyataanKetua MPR-RI, H. M. Taufiq Kemas yang menarik disimak. Dikatakannya bahwaMPR meminta bantuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentukbadan khusus yang berfungsi menyebarluaskan empat pilar dalam kehidupanberbangsa dan bernegara yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka
  3. 3. Mata Kuliah: Pendidikan PancasilaTunggal Ika. Hal ini bisa dimaklumi karena MPR yang hanya beranggotakan 692orang tentu tidak mampu melakukannya sendiri hingga ke pelosok tanah air.Melalui forum dan tema makalah ini kami juga berupaya berinisiasi menyamakanvisi, dan komitmen dalam suatu gerak langkah bersama melaksanakan programsosialisasi, diseminasi dan penyebarluasan baik kepada peserta seminar maupunmasyarakat Indonesia secara luas. Ini diharapkan nilai-nilai, prinsip, jiwa dansemangat, yang terkandung dalam ke empat pilar bangsa baik secara tersuratmaupun tersirat benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari olehsemua elemen bangsa dan negara, baik pemerintah (negara) maupun masyarakatbangsa secara keseluruhan. Ke empat pilar tersebut selain yang telah dicantumkandalam pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ke empat yang menentukan ataumenetapkan nilai-nilai pancasila juga pengaturan lebih lanjut atas pilar yang lainditentukan dalam batang tubuh dari UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sebagai misal landasan hukum tentang NKRI tercantumdalam pasal 1 ayat (1), pasal 18 ayat (1), pasal 18 b ayat (1), 18p ayat (2) pasal25a dan pasal 37 ayat (5) UUD 1945. Sedangkan untuk pilar Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negaratelah ditetapkan dalam pasal 36a UUD 1945 jo penjelasan umum UU No 24 tahun2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, danperaturan perundang-undangan terkait lainnya. Jika dikaitkan dengan fungsi danperan nilai-nilai pancasila dalam konteks penegakan supremasi hukum, sebagaikonsekuensi dari kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (pasal 1 ayat 3UUD 1945). Terutama komitmen melaksanakan dan menegakan hukum (lawenforcement) dalam bidang penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia,baik yang bersifat pencegahan atau prevensi maupun pemberantasannya ataurepresif. Regulasi atau instrument hukum dimaksud antara lain: 1. UU No. 31/ 1999 jo UU No. 20/ 2011 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. 2. UU No. 28/ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. 3. UU No. 30/ 2002 tentang KPK.
  4. 4. Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila 4. UU No. 08/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 5. UU No. 02/ 2002 tentang Polri. 6. UU No. 16/ 2004 tentang Kejaksaan RI. 7. UU No. 48/ 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 8. UU No. 46/ 2009 tentang Pengadilan Tipikor serta peraturan perundang- undangan terkait lainnya. Selain itu hal yang perlu diperhatikan oleh para penyelenggara negara danmasyarakat umum adalah norma dan nilai keagamaan, sosial, budaya yangberlaku dan hidup dalam praktek sehari-hari masyarakat Indonesia. Dengandemikian kekuatan, identitas, spirit, jati diri dan marwah kehidupan kita sebagaibangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat penuh tetap dihormati, di kawaldan dijunjung tinggi baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa-bangsa lain dalampercaturan dan pergaulan internasional di tengah derasnya arus globalisasiperdagangan barang maupun jasa internasional.B. Permasalahan Bertitik tolak dari latar belakang masalah pada sesi pendahuluan yangmendukung substansi tema paper ini maka permasalahannya adalah bagaimanaupaya yang efektif dan efisien dalam membumikan nilai-nilai Pancasila sebagainilai-nilai keabadian kita sebagai bangsa untuk mencegah dan memberantasperilaku dan perbuatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinarycrime) di Indonesia?C. Pembahasan dan Analisis Pancasila dengan kandungan spirit nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan,Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan, seyogyanya diapresiasi sebagai modal yangluhur agung dan menakjubkan dalam mewujudkan pembangunan nasional yangberbasis membangun manusia Indonesia secara utuh dan terintegritas dalamsemua dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tepatlah apa
  5. 5. Mata Kuliah: Pendidikan Pancasilayang diungkapkan oleh Prof. Prasetijo Rijadi – Guru Besar Ilmu Hukum danDirektur Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya (2010, XIII). Dikatakannya, kita semua mesti menyadari bahwa Pancasila merupakanproduk budaya dan pemikiran cerdas untuk melandasi semua dimensi kehidupannegara. Selanjutnya dikatakan, ilmu hukum adalah juga hasil proses dari keilmuanyang secara domestic mestinya dapat menyerap prinsip-prinsip utama dariPancasila itu. Hukum yang berdasarkan Pancasila menurut Prof. Prasetijo, pastitetaplah ilmiah (scientific - mind) dan bukan kumpulan dogma semata-mata. Selain itu, menurut Prof. Mahfudz MD, dalam bukunya, Perdebatan HukumTata Negara Pasca Amandemen Konstitusi (2010, 243), bahwa dengandibatalkannya Piagam Jakarta oleh sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945,sehingga sila pertama dari dasar negara berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.Dengan begitu, Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah religious nationstate bukan negara agama (yang menganut satu agama tertentu), dan bukan negarasekuler (yang hampa agama). Indonesia adalah negara kebangsaan yang religiousyang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral dan sumber hukum materiildalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakatnya. Selain itu, kedudukan Pancasila selain sebagai ideology negara, pedomandan pandangan hidup bangsa, juga merupakan sumber segala sumber hukumnegara. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 berikut penjelasan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. PenempatanPancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai denganpembukaan UUD 1945 terutama pada alinea keempat. Menempatkan Pancasilasebagai dasar dan ideology negara serta sekaligus dasar filosofi negara sehinggasetiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangandengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pandangan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh seorang ahlihukum A. Ridwan Halim dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar PengetahuanHukum dan Penalaran Hukum Indonesia (2011, 2). Dikatakannya bahwa fungsiPancasila bagi bangsa dan negara Indonesia pada dasarnya adalah sebagai:
  6. 6. Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila 1. Landasan idiil, dasar falsafah negara, pandangan hidup dan gambaran budaya bangsa di mata dunia Internasional. 2. Sumber dari segala sumber hukum. 3. Kompas perjalanan bangsa dan tongkat panduan moral bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kebudayaan asli bangsa Indonesia secara nasional. 5. Sumber nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan seluruh warga masyarakat Indonesia di dalam hidup berbangsa dan bernegara. 6. Jembatan pemersatu bangsa dan penganut kerukunan antar umat beragama yang berbhineka di Indonesia. Atas dasar gagasan dan pemikiran itu maka segala tindak tanduk danperilaku para penyelenggara negara, aparatur pemerintah, pemimpin masyarakat,tokoh-tokoh agama, dan semua elemen bangsa dan negara seyogyanyaberpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan sebaliknya,tidak boleh memperlihatkan sikap yang tidak taat asas dan melakukanpenyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaipejabat negara maupun aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Nilai-nilai luhur mulia yang wajib dipedomani dalam pengelolaan danpenyelenggaraan oleh pejabat negara dan aparatur pemerintah termasuk parapenegak hukum antara lain nilai-nilai keteladanan, perilaku yang tidak koruptif,kesederhanaan hidup sehari-hari dan jauh dari sikap hidup yang hedonistis,kemewahan, dan keserakahan, tanpa memperdulikan nasib rakyat miskin danorang-orang tidak mampu disekitarnya. Sedangkan sikap-sikap yang melawanhukum dan tidak taat asas yang seyogyanya dijauhi antara lain: penyalahgunaanwewenang dan jabatan, melakukan pelanggaran hukum dan tindak kejahatn dalamberbagai bentuk. Termasuk melakukan perbuatan dan tindak pidana korupsidengan berbagai faktor penyebab, latar belakang dan motivasi, baik yang bersifatkelalaian maupun karena kesengajaan.
  7. 7. Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila Dengan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasilasecara baik dan benar penuh konsistensi dan istiqamah oleh semua penyelenggaranegara, aparatur pemerintah, dan semua elemen bangsa maka kekuasaan yangtelah dipercayakan akan dijalankan secara amanah sehingga perilaku koruptifdapat dihindari sedini mungkin. Sebaliknya, jika nilai-nilai Pancasila diabaikandalam pengamalan hidup sehari-hari maka kekuasaan akan mudah disalahgunakanuntuk perbuatan koruptif dan tindakan kejahatan lainnya. Hal ini senada denganungkapan seorang pakar Lord Acton bahwa kekuasaan itu korup dan kekuasaanyang mutlak akan cenderung melakukan korupsi secara mutlak pula. Telahmenjadi pengetahuan kita bersama, bahwa perilaku dan perbuatan korupsi diIndonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangan yang terus meningkatdari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugiannegara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistemikserta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Fakta lain yang tak terbantahkan bahwa dengan meningkatnya tindak pidanakorupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadapkehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa danbernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistemik jugamerupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomimasyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapatdigolongkan sebagai kejahatan yang biasa melainkan telah menjadi satu kejahatanyang luar biasa (extra ordinary crime), begitu pula dalam upayapemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-carayang luar biasa (penjelasan umum atas UU No. 30/ 2002 tentang KPK). Upayadimaksud termasuk menerapkan sistem pembuktian terbalik atau pembalikanbeban pembuktian. Menurut Arya Maheka dalam sebuah bukunya berjudul Mengenali danMemberantas Korupsi antara lain mengungkapkan beberapa hal penting yanglayak dikutip. Diungkapkannya, (2) bahwa menurut Ignatius Haryanto dalamartikelnya di harian kompas, mengajak kita mencatat presatasi bangsa Indonesia:sebagai salah satu negara terkorup selama bertahun-tahun. Negara yang
  8. 8. Mata Kuliah: Pendidikan Pancasilakoruptornya paling rentan dengan kesehatan karena selalu sakit tiap kali hendakdiperiksa atau diadili. Selanjutnya dipaparkan pula, bangsa ini terperanjat ketikaDato Param Cumaraswamy, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsamenyimpulkan bahwa korupsi di peradilan Indonesia adalah satu yang terburuk didunia yang mungkin hanya bisa disamai Meksiko. Bahkan di mata orang bisnis,khususnya para investor Asia, korupsi di Indonesia, dalam hal ini adalah korupsidi pengadilan, Indonesia memperoleh skor 9,92 dari skala 1 sampai 10 dengancatatan yang mendapat skor 1 adalah yang terbaik dan yang mendapat skor 10adalah yang terburuk. Skor ini tepat berada di atas India yang memperoleh angka9,26 dan Vietnam yang mendapatkan skor 8,75. Dari sisi berbagai faktor penyebab perbuatan korupsi di masyarakat, makabeberapa referensi dapat dijadikan rujukan yang cukup relevan. Melalui sebuahartikel saya yang berjudul HAM, Korupsi dan Pembuktian Terbalik, sebuahpendapat Ibnu Kholdun menarik dicermati, bahwa selama diangkat menjadi hakimseorang Ibnu Khaldun berusaha menghapus korupsi akhirnya berkesimpulanbahwa akar korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah di kalangan kelompok yangberkuasa (majalah spectra, vol. 009/ VIII/ 2002, hal 86). Sumber referensi KPKseputar: ciri-ciri korupsi, faktor penyebab, dan motivasi terjadinya korupsi (AryaMaheka, 23) antara lain:Ciri-ciri korupsi (Alatas, 1983) 1. Dilakukan lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan/ kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan.Faktor Penyebab 1. Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make- up politik, sifatnya sementara selalu berubah setiap bergant pemerintahan.
  9. 9. Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila2. Penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.3. Langkanya lingkungan yang antikorup: sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.5. Kemiskinan, keserakahan, masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah.7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi, saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Rumus: keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap.8. Budaya permisif/ serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.9. Gagalnya pendidikan agama dan etika, ada benarnya pendapat Frans Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk (indopos. co. id, sept 2005).
  10. 10. Mata Kuliah: Pendidikan PancasilaMotivasi Korupsi ( Abdullah Hehamahua, 2005) 1. Korupsi karena kebutuhan. 2. Korupsi karena ada peluang. 3. Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri. 4. Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah. 5. Korupsi karena ingin menguasai suatu negara. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturtindak pidana korupsi terutama UU No. 31/ 1999 jo UU No. 20/ 2001, makadapat dirumuskan unsur – unsur korupsi, yaitu: 1. Adanya perbuatan yang melawan hukum. 2. Memperkaya diri sendiri dan atau pihak lain. 3. Dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara. 4. Adanya suap (pasal 12 B ayat (1) UU No. 20/ 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi) 5. Adamya gratifikasi (pasal 12 C ayat (2) UU No.20/ 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi) Arya, 16. Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap jika penerima gratifikasimenyampaikan laporan kepada KPK selambatnya 30 hari sejak menerimagratifikasi tersebut. Seyogyanya segera melapor jika seseorang menerimagratifikasi (pemberian/ hadiah) agar tidak dianggap melakukan tindak pidanasuap. Sebab pemberi dan penerima suap jika terbukti diancam dengan pidana,sesuai ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  11. 11. Mata Kuliah: Pendidikan PancasilaD. Kesimpulan dan Saran Berdasarkan latar belakang dan uraian deskripsi analisis maka beberapakesimpulan dan saran yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Sebagai salah satu pilar bangsa, Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar mengandung nilai – nilai yang visioner dan universal, yang dapat digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan kita bernegara sebagaimana diamantkan dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, Pancasila seyogyanya diposisikan sebagai Ideologi Terbuka, selain sebagai falsafah kenegaraan atau cita – cita negara dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai Ideologi Terbuka, maka nilai – nilai Pancasila diharapkan semakin terbuka ruang wacana yang dinamis oleh semua elemen bangsa untuk mencapai kesepakatan publik secara demokratis guna mewjudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam bingkai nilai – nilai keadilan sosial. 2. Korupsi di Indonesia telah merupakan kejahatan yang luar biasa yang menjangkau semua lembaga negara, baik eksekutif, legislative, dan juga yudikatif, karena perilaku koruptif para oknum pejabatnya baik di Pusat maupun di Daerah yang cenderung tidak taat asas dan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Untuk itu perlunya sosialisasi dan diseminasi yang meluas dan intensif kepada semua elemen bangsa untuk senantiasa memahami dan mengamalkan secara nyata dan istiqomah, nilai – nilai Pancasila baik melalui peningkatan kualitas, pengamalan ajaran agama, dan kepercayaan yang dianutnya, memberi contoh keteladan hidup yang baik, dengan pola hidup yang sederhana, yang peduli terhadap sesame berdasarkan nilai – nilai Ketuhanan dan nilai – nilai kemanusiaan yang universal maka dapat dipastikan upaya penanggulangan korupsi secara permanen dan berkelanjutan baik yang bersifat pencegahan maupun pemberantasan dengan penuh optimis dapat diwujudkan secara optimal.
  12. 12. Mata Kuliah: Pendidikan Pancasila DAFTAR PUSTAKAAdji, Indriyanto Seno, 2007, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan HukumPidana, Jakarta, Diadit Media.Firdaus, Dailami, Ham, Korupsi dan Pembuktian Terbalik, Majalah IlmiahSpektra, Jakarta, UIA.Halim, A. Ridwan, 2011, Dasar – Dasar Pengetahuan dan Penalaran HukumIndonesia, Jakarta, Univ. Atmajaya.Harian Kompas, Edisi, 23 April 2011.Ibrahim, Anwar, 1998, Renaissans Asia, Bandung, Mizan.Maheka, Arya, Tanpa Tahun, Mengenali dan Memberantas Korupsi, www. kpk.go.id.MPR RI, 2010, UUD Negara RI Tahun1945, Jakarta, Sekjen MPR-RI.Mahfudz MD, Moh, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara PascaamandemenKonstitusi, Jakarta, Rajawali Press.Rijadi, Prasetijo, 2010, Prawacana Hukum, Keadilan dan Pancasila dalam MafiaHukum, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 2011, Bandung, Citra Umbara.UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2011,Bandung Citra Umbara.UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, 2003, Yogyakarta, Media Presindo.

×