Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(TEHNIK PENYUSUNAN PERTANGGUNG JAWABAN DESA)
ANDYKA FATRA
KASUBBID PEMDES/KELURA...
2
MENGAPA PERLU ADA UU DESA?
PENDAHULUAN
ARTI PENTING UU DESA
 UNTUK MEWUJUDKAN DESAYANG LEBIH
SEJAHTERA DAN MANDIRI
 UNTUK MENINGKATKAN PERANAPARAT
PEMERINTAHAN...
ISU-ISU STRATEGIS
1. MASALAH KEDUDUKAN DESA
2. MASALAH PEMBENTUKAN DESA
3. MASALAH KEWENANGAN DESA
4. MASALAH KEUANGAN DES...
ISU-ISU STRATEGIS
9. MASALAH KEDUDUKAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA
10. MASALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
11. MASALAH PEMBANG...
6
APA YANG PERLU DILAKUKAN ??
PEMDA DAN PEMDES
7
1. MENJADIKAN DESA SEBAGAI TEMPAT KEHIDUPAN
DAN PENGHIDUPAN;
2. MENEMPATKAN DESA SEBAGAI SUBYEK
PEMBANGUNAN;
3. MENJADIK...
MENATA HUBUNGAN
ANTAR PEMERINTAHAN
PEMERINTAH
PEMDA
PEM-DESA
FUNGSI PEMERINTAH
PUBLIC REGULATION
PUBLIC GOODS
EMPOWERMENT
KUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF
1. ASAS KEPASTIAN HUKUM
2. ASAS AKUNTABILITAS
3. ASAS KETERBUKAAN
4. ASAS PROFESIONALITAS
GOOD GOVERNANCE
“PEMERINTAH DESA”
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemeri...
12
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
(BERDASARKAN UU 6 TAHUN 2014)
BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)
KEPALA
DESA
LPM / ...
TUGAS KEPALA DESA
MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA,
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA,
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, DAN
PE...
PERANGKAT DESA
 SEKRETARIAT DESA;
 PELAKSANA
KEWILAYAHAN;
 PELAKSANATEKNIS.
 Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa
dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas
membantu kepala Desa da...
PENGANGKAATAN PERANGKAT DESA
 WARGA PENDUDUK DESA
 BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SEKOLAH
MENENGAH UMUM ATAUYANG SEDERAJAT;...
PERANGKAT DESA BERHENTI
 MENINGGAL DUNIA.
 PERMINTAAN SENDIRI.
 DIBERHENTIKAN.
PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN
 USIATELAH GENAP 60TAHUN.
 BERHALANGANTETAP.
 TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PERA...
“BPD”
Lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwa...
 Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang
pengisiannya dilakukan secara demok...
PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD
 bertakwa kepadaTuhanYang Maha Esa;
 memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanaka...
 Jumlah anggota BPDditetapkan dengan jumlah
gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9
orang, dengan memperhatikan...
FUNGSI BPD
 Membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa;
 Menampung dan menyalurkan
aspirasi m...
Pasal 27 UU No.6 Tahun 2014
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, ...
Pasal 28
 (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (4) dan Pasal 27 dik...
Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan,
hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:
a. menyampaikan laporan penyeleng...
Pasal 49
(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf a disampaikan kepada
bupa...
Pasal 50
(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana ...
Pasal 51
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasa...
FUNGSI PEMERINTAH
PUBLIC REGULATION
PUBLIC GOODS
EMPOWERMENT
KUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF
SEKRETARIS DESA
ADALAH
KEPALA ADMINISTRASI PEMERINTAH
DESA :
HARUS MENGUASAI
FUNGSI MANAGEMENT
P.O.A.C
PERTANGGUNG JAWABAN...
Pengertian Laporan
 Secara Umum Laporan adalah dokument yang
menyajikan informasi dan menyampaikan fakta
temuan yang dian...
Kaidah Umum Pelaporan harus : Tepat, Singkat,
dan Jelas
bertujuan untuk memudahkan pembaca menangkap dan
mengerti isi lapo...
ASAS/PRINSIP PELAPORAN
/PERTANGGUNG JAWABAN DI DESA
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
Untuk menunjangan laporan yang akuntabilita...
JENIS LAPORAN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA (LPPD)
a. LPPD AKHIRTAHUN ANGGARAN
b. LPPD AKHIR MASA JABATAN
 ...
LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN
“Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kpd Bupati/Walikota sebagai
bentuk pertanggungjawaban...
LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN
“ Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat
melalui BPD; meliputi keterangan seluruh p...
MATERI MUATAN
1. YANG DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA, SEMUA
KEGIATAN DESA BERDASARKAN KEEWENANGAN DESA YANG
ADA SERTA ...
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
1.SETIAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA DICATAT OLEH DESA
DAN DILAPORKAN KEPADA...
PELAKSANAAN ANGGARAN
(APBDesa)
1.DILAKUKAN BERDASARKAN PADA PRINSIP
HEMAT, TERARAH DAN TERKENDALI SESUAI
DENGAN RENCANA KE...
INFORMASI LPPD
 Kepada Masyarakat
 Wajib
 Secara Tertulis (media setempat) dan
Secara Lisan (dalam pertemuan)
 Sekuran...
LAPORAN PELAKSANAAN PERDES
 MENGURAIKAN BUKU DATA PERATURAN DESA (Model
A.1)
 MENGURAIKAN SECARA SISTEMATIS PELAKSANAAN
...
1. Mengapa Kades
diharuskan membuat
LPPD ?
2. Mengapa Kades perlu
membuat Laporan
Keterangan
Pertanggung Jawaban
kepada BP...
PENILAIAN LAPORAN
1. EVALUASI BPDTIDAK DALAM KAPASITAS
MENOLAK/MENERIMA
2. LAPORAN KADES DIGUNAKAN SBG DASAR
EVALUASI BUPA...
FORMAT SAMPUL LAPORAN DESA
LAMBANG DAERAH
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN
ANGGARAN 20XX
DESA XXXXXXX...
SISTIMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN
BAB I PENDAHULUAN
Dasar Hukum dan Gambaran Umum Desa
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANG...
CONTOH LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMDES
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB I. PENDAHULUAN
LAPORAN UMUM PELAKSANAAN
TUGAS KEADAAN ...
5. Jumlah Dusun/Lingkungan,
RW dan RT
6. Jumlah Penduduk
7. Keadaan Sosial Ekonomi
dan Budaya Masyarakat
8. Prasarana
BAB II. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN BIDANG
PEMERINTAHAN
1. Organisasi Pemerintahan Desa
2. Lembaga Pember...
BAB III. ARAH DAN KEBIJAKAN
YANG TELAH DITEMPUH
A. Program Pembangunan Desa
1. Program Jangka Menengah
Desa
2. Program Jan...
D. Melaksanakan Tugas
Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah
E. Melaksanakan Tugas
Dalam Rangka Pembinaan
Ketentraman ...
Penyusunan llpd desa
Penyusunan llpd desa
Penyusunan llpd desa
Penyusunan llpd desa
Penyusunan llpd desa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penyusunan llpd desa

3,638 views

Published on

LPPD DESA

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Penyusunan llpd desa

  1. 1. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (TEHNIK PENYUSUNAN PERTANGGUNG JAWABAN DESA) ANDYKA FATRA KASUBBID PEMDES/KELURAHAN
  2. 2. 2 MENGAPA PERLU ADA UU DESA? PENDAHULUAN
  3. 3. ARTI PENTING UU DESA  UNTUK MEWUJUDKAN DESAYANG LEBIH SEJAHTERA DAN MANDIRI  UNTUK MENINGKATKAN PERANAPARAT PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH  MEWUJUDKAN DESA SEBAGAIGARDA TERDEPAN DALAM PEMBANGUNAN BANGSA  MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
  4. 4. ISU-ISU STRATEGIS 1. MASALAH KEDUDUKAN DESA 2. MASALAH PEMBENTUKAN DESA 3. MASALAH KEWENANGAN DESA 4. MASALAH KEUANGAN DESA 5. MASALAH PEMILIHAN KEPALA DESA 6. MASALAH MASA JABATAN KEPALA DESA 7. MASALAH PERANGKAT DESA 8. MASALAH PRODUK HUKUM DESA
  5. 5. ISU-ISU STRATEGIS 9. MASALAH KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA 10. MASALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 11. MASALAH PEMBANGUNAN DESA 12. MASALAH PEMBANGUNAN PERDESAAN 13. MASALAH BADAN USAHA MILIK DESA 14. MASALAH KERJASAMA DESA 15. MASALAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN 16. MASALAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
  6. 6. 6 APA YANG PERLU DILAKUKAN ?? PEMDA DAN PEMDES
  7. 7. 7 1. MENJADIKAN DESA SEBAGAI TEMPAT KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN; 2. MENEMPATKAN DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN; 3. MENJADIKAN DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. HAL-HAL PENTING YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA DAN PEMDES
  8. 8. MENATA HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN PEMERINTAH PEMDA PEM-DESA
  9. 9. FUNGSI PEMERINTAH PUBLIC REGULATION PUBLIC GOODS EMPOWERMENT KUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF
  10. 10. 1. ASAS KEPASTIAN HUKUM 2. ASAS AKUNTABILITAS 3. ASAS KETERBUKAAN 4. ASAS PROFESIONALITAS GOOD GOVERNANCE
  11. 11. “PEMERINTAH DESA” Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  12. 12. 12 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA (BERDASARKAN UU 6 TAHUN 2014) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEPALA DESA LPM / Lembaga Adat KEPALA URUSAN ADMINISTRASI KEPALA URUSAN KEUANGAN KEPALA URUSAN UMUM KEPALA SEKSI PEME- RINTAHAN KEPALA SEKSI PEMBA- NGUNAN KEPALA SEKSI KESEJAH- TERAAN SEKRETARIS DESA KETERANGAN: CONTOH: HUBUNGAN KONSULATIF KADES DAN BPD HUBUNGAN KEMITRAAN KADES DAN LKMD/LPM HUBUNGAN PERINTAH KADES DAN PERANGKAT DESA KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN KEPALA DUSUN
  13. 13. TUGAS KEPALA DESA MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DESA, MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
  14. 14. PERANGKAT DESA  SEKRETARIAT DESA;  PELAKSANA KEWILAYAHAN;  PELAKSANATEKNIS.
  15. 15.  Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan, paling banyak terdiri atas 3 bidang urusan.  Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, paling banyak terdiri atas 3 seksi.  Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, Jumlah ditentukan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan Desa.
  16. 16. PENGANGKAATAN PERANGKAT DESA  WARGA PENDUDUK DESA  BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SEKOLAH MENENGAH UMUM ATAUYANG SEDERAJAT;  BERUSIA 20TAHUN SAMPAI DENGAN 42TAHUN;  TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA DAN BERTEMPATTINGGAL DI DESA PALING KURANG 1 TAHUN SEBELUM PENDAFTARAN; DAN  SYARAT LAINYANG DITENTUKAN DALAM PERDA KAB/KOTA.
  17. 17. PERANGKAT DESA BERHENTI  MENINGGAL DUNIA.  PERMINTAAN SENDIRI.  DIBERHENTIKAN.
  18. 18. PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN  USIATELAH GENAP 60TAHUN.  BERHALANGANTETAP.  TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PERANGKAT DESA.  MELANGGAR LARANGAN SEBAGAI PERANGKAT DESA.
  19. 19. “BPD” Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  20. 20.  Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.  Masa keanggotaan BPD selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.  Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
  21. 21. PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD  bertakwa kepadaTuhanYang Maha Esa;  memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan BhinnekaTunggal Ika;  berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;  berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;  bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;  bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;  wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
  22. 22.  Jumlah anggota BPDditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.  Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.  Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
  23. 23. FUNGSI BPD  Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;  Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan  Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
  24. 24. Pasal 27 UU No.6 Tahun 2014 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
  25. 25. Pasal 28  (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.  (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
  26. 26. Pasal 48 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
  27. 27. Pasal 49 (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan; c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.
  28. 28. Pasal 50 (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan d. hal yang dianggap perlu perbaikan. (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota dalam memori serah terima jabatan.
  29. 29. Pasal 51 (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Pasal 52 Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa. Pasal
  30. 30. FUNGSI PEMERINTAH PUBLIC REGULATION PUBLIC GOODS EMPOWERMENT KUASA MENGATUR KUASA ADMINISTRATIF
  31. 31. SEKRETARIS DESA ADALAH KEPALA ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA : HARUS MENGUASAI FUNGSI MANAGEMENT P.O.A.C PERTANGGUNG JAWABAN / PELAPORAN ?
  32. 32. Pengertian Laporan  Secara Umum Laporan adalah dokument yang menyajikan informasi dan menyampaikan fakta temuan yang dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.
  33. 33. Kaidah Umum Pelaporan harus : Tepat, Singkat, dan Jelas bertujuan untuk memudahkan pembaca menangkap dan mengerti isi laporan SECARA UMUM ADA 2 JENIS LAPORAN : 1. LAPORAN UMUM 2. LAPORAN KHUSUS BENTUK PENYAJIAN LAPORAN : 1. NARATIF 2. TABEL 3. GRAFIS
  34. 34. ASAS/PRINSIP PELAPORAN /PERTANGGUNG JAWABAN DI DESA AKUNTABILITAS TRANSPARANSI Untuk menunjangan laporan yang akuntabilitas dan transparansi hendaknya laporan menganut prinsip: 1. Bersifat formal dan mudah dikomunikasikan; 2. Sistimatik 3. Skala Prioritas, penting dan relevan 4. Perbandingan 5. Akuntabilitas real
  35. 35. JENIS LAPORAN  LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD) a. LPPD AKHIRTAHUN ANGGARAN b. LPPD AKHIR MASA JABATAN  LAPORAN KETERANGAN PERTGJWBN (LKPJ) a. LKPJ AKHIRTAHUN ANGGARAN b. LKPJ AKHIR MASA JABATAN  PENGINFORMASIAN LPPD kpd MASYARAKAT
  36. 36. LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kpd Bupati/Walikota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi” “ Laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota selama satu tahun anggaran” LPPD AKHIR MASA JABATAN “ Pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat”
  37. 37. LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN “ Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD; meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa selama satu tahun anggaran “ LKPJ AKHIR MASA JABATAN “ Kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa “
  38. 38. MATERI MUATAN 1. YANG DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA, SEMUA KEGIATAN DESA BERDASARKAN KEEWENANGAN DESA YANG ADA SERTA TUGAS DAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, DAN PEMERINTAH KAB/KOTA 2. LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA KEPADA BPD : A. PELAKSANAAN PERDES B. PELAKSANAAN PERATURAN KADES C. PELAKSANAAN APBDesa 3. MUATAN MATERI BERUPA INFORMASI YANG DISAMPAIKAN KEPADA MASY. ADALAH POKOK-POKOK KEGIATAN DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Diproritaskan pada program utama yang dilaksanakan tanpa mengurangi arti pentingya program-program lainnya
  39. 39. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 1.SETIAP PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KEUANGAN DESA DICATAT OLEH DESA DAN DILAPORKAN KEPADA DESA 2.KADES WAJIB MEMPERTANGGUNG- JAWABKAN PELAKSANAAN APBDesa DAN MERUPAKAN KELENGKAPAN LPPD DAN LKPD
  40. 40. PELAKSANAAN ANGGARAN (APBDesa) 1.DILAKUKAN BERDASARKAN PADA PRINSIP HEMAT, TERARAH DAN TERKENDALI SESUAI DENGAN RENCANA KEGIATAN PEMDES. 2.DITETAPKAN DGN PERDES DAN DILAKSANAKAN DENGAN PERATURAN KADES 3.DILAKUKAN OLEH SEORANG BENDAHARA DESA 4.HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN DESA
  41. 41. INFORMASI LPPD  Kepada Masyarakat  Wajib  Secara Tertulis (media setempat) dan Secara Lisan (dalam pertemuan)  Sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun  Memuat: - Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; - Pelaksanaan Perdes, Peraturan Kades dan Keputusan Kepala Desa; - Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDesa.
  42. 42. LAPORAN PELAKSANAAN PERDES  MENGURAIKAN BUKU DATA PERATURAN DESA (Model A.1)  MENGURAIKAN SECARA SISTEMATIS PELAKSANAAN PERATURAN DESAYANG ADA  MENGURAIKAN SECARA SISTEMATISTENTANG KEBERHASILAN/KENDALA PELAKSANAAN PERDES  MENGURAIKAN SECARA SISTEMATIS LANGKAH LEBIH LANJUT DARI PELAKSANAAN PERDES
  43. 43. 1. Mengapa Kades diharuskan membuat LPPD ? 2. Mengapa Kades perlu membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada BPD ? MENGAPA ?????
  44. 44. PENILAIAN LAPORAN 1. EVALUASI BPDTIDAK DALAM KAPASITAS MENOLAK/MENERIMA 2. LAPORAN KADES DIGUNAKAN SBG DASAR EVALUASI BUPATI/WALIKOTA DAN UNTUK BAHAN PEMBINAAN
  45. 45. FORMAT SAMPUL LAPORAN DESA LAMBANG DAERAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 20XX DESA XXXXXXXX KECAMATAN XXXXXX
  46. 46. SISTIMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN BAB I PENDAHULUAN Dasar Hukum dan Gambaran Umum Desa BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Desa, Prioritas Desa BAB III KEWENANGANGAN DESA Urusan Hak Asal Usul Desa, Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupten BAB IV TUGAS PERBANTUAN Tugas Perbantuan yang diterima & Tugas Perbantuan yang diberikan BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA Kerjasama Desa, Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Batas Desa, Pencegahan dan Penanggulanga Bencana, Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum BAB VI HASIL KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA YANG TELAH DICAPAI BAB VII PERMASALAHAN YANG DIHADAPI BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN BAB IX PENUTUP LAMPIRAN
  47. 47. CONTOH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES DAFTAR ISI KATA PENGANTAR BAB I. PENDAHULUAN LAPORAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS KEADAAN UMUM DESA 1. Luas wilayah 2. Batas wilayah 3. Keadaan geografis dan Topografi Desa 4. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)
  48. 48. 5. Jumlah Dusun/Lingkungan, RW dan RT 6. Jumlah Penduduk 7. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 8. Prasarana
  49. 49. BAB II. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN 1. Organisasi Pemerintahan Desa 2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 3. Badan Permusyawaratan Desa 4. Peraturan Desa/Keputusan Desa 5. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
  50. 50. BAB III. ARAH DAN KEBIJAKAN YANG TELAH DITEMPUH A. Program Pembangunan Desa 1. Program Jangka Menengah Desa 2. Program Jangka Pendek B. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat C. Melaksanakan Kegiatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pembangunan Desa
  51. 51. D. Melaksanakan Tugas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah E. Melaksanakan Tugas Dalam Rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat BAB IV. HASIL KEGIATAN PEMERINTAH DESA YANG TELAH DICAPAI BAB V. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG DIHADAPI BAB VI. PENUTUP LAMPIRAN

×