Etika administrasi temu 5 6

9,415 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
186
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etika administrasi temu 5 6

  1. 1. ETIKA ADMINISTRASI (6 KALI PERTEMUAN, 12 SESI) Oleh : Dr. Ir. DODDY HERMIYONO, DEASUMBER:• Ali Rokhman, Etika Administrasi Publik.• Charles B. Fleddermann. 2006. Etika Enjiniring. Edisi Kedua. Jakarta: Terjemahan olh Penerbit Erlangga.• Eman Suherman. 2007. Etika Organisasi Pemerintahan.• Haryatmoko. 2011. Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.• Inu Kencana Syafiie, 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.• Muhamad Mu’iz Raharjo, 2010. “Etika Birokrasi dan Etika Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik di Indonesia”, dalam: Jurnal Pamong Praja, Edisi 16 tahun 2010.• R.Rizal Isnanto. 2009. Buku Ajar Etika Profesi. Program Studi Sistem Komputer. Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 1
  2. 2. PERTEMUAN KETIGASESI 5-6. LANDASAN TEORI ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK a. KRITERIA ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) LATAR BELAKANG: • Perspektif nilai: kebijakan & tindakan pemerintah dlm alokasi sumber daya publik utk mencapai nilai bersama • Nilai-nilai bersama ini mengharuskan praktek administrasi yg profesional utk mengintegrasikan kriteria etika dlm pengambilan kebijakan publik • Kriteria etika membantu memberikan landasan berpikir guna meningkatkan solidaritas sosial guna mencapai tujuan bersama/kolektif • Dasar pemikiran tsb tdk ada pd kompetensi teknis & kompetensi leadership 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 2
  3. 3. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KRITERIA ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) LATAR BELAKANG, lanjutan: a) Kriteria etika terkait juga dg issue keadilan: dlm tugas pemerintahan, selain pencapaian tujuan bersama, seringkali dlm masy ada kelompok minoritas yg tdk mendapatkan keuntungan/paling tdk diuntungkan b) Jadi ada dilemma: antara kesetaraan dlm mndptkan manfaat/ pelayanan yg sama (semua mempunyai hak sama), vs prioritas kpd mereka yg kurang beruntung c) Dilemma lain: antara kejujuran/transparansi vs privacy, rasa nyaman/aman d) Solusi: komunikasi & kemampuan menepati janji, dg kata lain “integritas publik” e) Contoh kriteria etika:mencakup nilai-nilai kejujuran, integritas, tepat janji, dll 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 3
  4. 4. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KRITERIA ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) RUANG LINGKUP ETIKA ADMINISTRASI: a) Etika Administrasi merupakan salah satu etika khusus b) Etika administrasi termasuk dlm ruang lingkup ilmu administrasi & ilmu filsafat c) Etika administrasi publik termasuk dlm ruang lingkup ilmu administrasi publik & ilmu filsafat d) Etika administrasi publik: penerapan ilmu filsafat dlm penyelenggaraan administrasi pemerintahan & berusaha memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, & kebajikan moral yg perlu dijalankan setiap administrator. e) Etika administrasi publik bersifat normatif dalam arti menentukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh semua administrator dalam jabatannya. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 4
  5. 5. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KRITERIA ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) POSISI ETIKA DALAM ADMINISTRASI: ASPEK ETIKA ADMINISTRASI “PEMBEDA”KONTEKS/ “DUNIA” filsafat, nilai, & moral. Keputusan & tindakanSIFAT abstrak & berkenaan dg konkrit & hrs mewujudkan persoalan baik & buruk, apa yg diinginkan (get the job done).PERTANYAAN-  Bagaimana gagasan-gagasan administrasiKUNCI PERAN ETIKA (ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas)DLM ADMINISTRASI dpt menjelaskan etika dlm praktek?  Bagaimana gagasan dasar etika (mewujudkan yg baik, & menghindari yg buruk), dpt menjelaskan hakikat administrasi? 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 5
  6. 6. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KRITERIA ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) EVOLUSI PANDANGAN PARA AHLI DLM HUBUNGAN ETIKA & ADMINISTRASI: • Konsep birokrasi (Weber): konsep hirarki & birokrasi sebagai profesi, menunjukkan birokrasi yg baik & benar. • Waldo (1948): siapa yg mempelajari administrasi berarti mempelajari nilai, siapa yg mempraktekkan administrasi berarti mempraktekkan alokasi nilai-nilai. • Upaya Wilson utk memisahkan politik dari administrasi. • Konsep manajemen ilmiah Taylor • Golembiewski (1962, 1965): organisasi selalu dilihat sebagai masalah teknis & bukan masalah moral, sehingga timbul berbagai persoalan dlm bekerjanya birokrasi pemerintah. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 6
  7. 7. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KRITERIA ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) EVOLUSI PANDANGAN PARA AHLI, lanjutan: • Hummel (1977, 1982, 1987): mengkritik birokrasi rasional Weber (birokrasi adlh bentuk organisasi ideal) yg telah merusak diri & masyarakat dg ketiadaan norma-norma, nilai-nilai, & etika yg berpusat pada manusia. • Cooper (1990): nilai-nilai adalah jiwa administrasi negara. • Frederickson (1994): nilai-nilai menempati setiap sudut administrasi. • Nicholas Henry (1995): tiga perkembangan yg mendorong berkembangnya konsep etika dalam ilmu administrasi: i. Hilangnya dikotomi politik administrasi, ii. Muncul teori pengambilan keputusan di mana masalah perilaku manusia menjadi tema sentral dibanding pendekatan sebelumnya (teori rasionalitas, efisiensi) 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 7
  8. 8. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KRITERIA ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) EVOLUSI PANDANGAN PARA AHLI, lanjutan: • Nicholas Henry (1995): tiga perkembangan, lnjutan: • berkembangnya pandangan-pandangan pembaharuan (counter-culture ritique”, termasuk di dalamnya dalam kelompok yg dinamakan “Administrasi Negara Baru”). • John A. Rohr: • Politisi memegang kekuasaan politik (political masters), birokrat memiliki kewenangan administrasi publik (discretionary power). • Pertanyaan kunci: bagaimana menjamin kewenangan tsb digunakan secara “benar” & tdk secara “salah” atau secara baik & tdk secara buruk. • John A. Rohr, mengajukan statement berikut: 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 8
  9. 9. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KRITERIA ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) EVOLUSI PANDANGAN PARA AHLI, lanjutan: • John A. Rohr, lanjutan: • John A. Rohr, mengajukan statement berikut: “Through administrative discretion, bureaucrats participate in the governing process of our society; but to govern in a democratic society without being responsible to the electorate raises a serious ethical question for bureaucrats”.• KOMPETENSI ETIKA (J.S. BOWMAN, 2010): a) kemampuan dalam manajemen nilai; b) trampil dlm penalaran moral; c) mempunyai moralitas individual, moralitas publik & etika organisasi 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 9
  10. 10. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) LATAR BELAKANG: MENGAPA KITA PERLU MEMPELAJARAI TEORI-TEORI ETIKA? a) Sebagai dasar berpikir guna menyelesaikan masalah etika b) Jumlah teori-teori etika yg begitu beragam, mencerminkan kompleksitas masalah etika serta perbedaan pendekatan thd penyelesaian masalah etika selama berabad-abad c) Memperkaya berbagai proses penyelesaian masalah etika d) Setiap teori yg mungkin menjadi dasar penyelesaian masalah etika tdk harus memberikan solusi yg berbeda e) Teori etika dikembangkan dari teori moral f) Ada empat teori etika: teori utilitarianisme, etika kewajiban, etika hak, etika moralitas 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 10
  11. 11. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) LATAR BELAKANG, lanjutan: a) Kriteria etika terkait juga dg issue keadilan: dlm tugas pemerintahan, selain pencapaian tujuan bersama, seringkali dlm masy ada kelompok minoritas yg tdk mendapatkan keuntungan/paling tdk diuntungkan b) Jadi ada dilemma: antara kesetaraan dlm mndptkan manfaat/ pelayanan yg sama (semua mempunyai hak sama), vs prioritas kpd mereka yg kurang beruntung c) Dilemma lain: antara kejujuran/transparansi vs privacy, rasa nyaman/aman d) Solusi: komunikasi & kemampuan menepati janji, dg kata lain “integritas publik” e) Contoh kriteria etika:mencakup nilai-nilai kejujuran, integritas, tepat janji, dll 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 11
  12. 12. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) TEORI UTILITARIANISME: • Prinsip dasar: suatu tindakan dianggap baik bila dapat meningkatkan derajat manusia • Tujuannya bukan memaksimalkan derajat pribadi, tapi memaksimalkanderajat masy secara keseluruhan • Sering dianggap sbagai pendekatan paham sosialis/komunis • Kalau ada konflik kepentingan, teori ini berupaya mencari keseimbangan antara kebutuhan masy & perorangan, melalui tindakan yg memberikan manfaat terbaik bagi lebih banyak orang • Utilitarianisme menjadi dasar berbagai tipe program/ proyek enjinering: analisis dampak (amdal), analisis resiko- manfaat, analisis biaya-keuntungan (cost-benefit analysis) 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 12
  13. 13. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) TEORI UTILITARIANISME, lanjutan: a) Dua jenis teori utilitarianisme: i. Utilitarianisme tindakan (J. S. Smith):  Aturan moralitas umum (jngn mencuri, jujur, jngn sakiti org lain) berasal dari pengalaman manusia berabad-abad  Tindakan individu hrs dinilai berdasar apakah tindakan tsb merupakan tindakan terbaik pd situasi tertentu, meski hal tsb bisa melanggar peraturan ii. Utilitarianisme peraturan:  Mengikuti peraturan adlah solusi terbaik, meski tdk selalu menghasilkan yg terbaik pd situasi tertentu 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 13
  14. 14. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) TEORI UTILITARIANISME, lanjutan: a) Kritik thd utilitarianisme: i. Seringkali mengabaikankepentingan pribadi: yg baik bagi masy, bisa berdampak negatif bagi komunitas lbih kecil ii. Keberhasilan implementasi teori ini sangat tergantung pada kemampuan prediksi dari “siapa yg mendapat manfaat terbesar”, & prediksi ini bisa salah • Kelebihan teori utilitarianisme: menmjadi dasar banyak kebijakan (public & private sector) dalam bidang engineering • Contoh aplikasi pd benefit-cost analysis/BCA proyek bendungan: hasil analisis BCA sangat mengntungkan dari aspek finansial maupun sosial masy, tapi mengorbankan natural conservation, ecosystem, punahnya spesies langka 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 14
  15. 15. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK• TEORI ETIKA KEWAJIBAN (DUTY ETHICS) & ETIKA HAK (RIGHT ETHICS): • Tindakan yg baik bila menghormati hak-hak individu, jadi manfaat utk masy bukan satu-satunya pertimbangan moral • Etika Kewajiban (Duty Ethics), Immanual Kant: • Prinsip dasar: kewajiban moral adlh hal fundamental & bersifat universal (Martin & Schinzinger, 2000) • Tindakan etika: list tindakan wajib (jujur, jngn buat org lain menderita, adil, dsb) • Etika disusun berdasar list tindakan wajib tsb • Etika Hak (Right Ethics), John Locke: i. Prinsip dasar: hormati hak asasi manusia (inspirasi dari deklarasi kemerdekaan AS thn 1776: hak hidup, kebebasan & kepemilikan) 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 15
  16. 16. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK• TEORI ETIKA KEWAJIBAN & ETIKA HAK , lanjutan: a) Kritik thd teori tsb: i. Hak asasi manusia/kelompok bisa bertentangan dg hak asasi org/kelompok lain, lantas mana yg prioritas? ii. Penekanan pd hak individu, seringkali mengabaikan kepentingan masy luas b) Contoh aplikasi teori Etika Hak & Kewajiban pada proyek bendungan tsb: hak siapa yg didahulukan, hak pemilik tanah yg tergusur atau hak petani/penghuni yg nantinya akan mendapat persediaan air yg cukup & bebas banjir? Atau pemerintah yg akan mendapatkan manfaat secara lebih luas guna menjamin terlaksananya kewajiban pemerintah? 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 16
  17. 17. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK• TEORI MORALITAS: • Prinsip dasar (Martin & Schinzinger, 2000): tindakan yg benar jika tindakan tsb mendukung perilaku karakter yg baik (bermoral), mis: tg jwb, jujur, kompetensi, loyalitas; tindakan salah bila tindakan tsb mendukung perilaku karakter yg buruk (tdk bermoral), mis: kebohongan, penghianatan, tdk ber-tgjwb • Teori moralitas terikat erat dg karakter pribadi, mirip dg etika pribadi, tdk dpt/sulit diterapkan dg etika bisnis • Kritik thd teori moralitas: dlm penerapan, seringkali pd kata/ucapan yg bermoral tapi dibalik itu tidak • Contoh: konsep “penghargaan”, sejak dulu dipandang positif, krn terkait dg kesempurnaan, integritas & kebangaan; disisi lain, “gengsi”, bagian dari “kebanggaan” punyai konotasi negatif Ir. Doddy H., DEA 30/05/12 cree par DR. 17
  18. 18. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) BERBAGAI PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK: • Pendekatan Teleologi: • Acuan utama menilai yg baik/buruk, atau yg seharusnya dilakukan oleh administrasi, adlh nilai kemanfaatan yg akan diperoleh/dihasilkan. Baik/buruk dilihat dr konsekuensi keputusan/tindakan yg diambil. • Dalam konteks administrasi publik, pendekatan teleologis mengenai baik & buruk, diukur al. dari pencapaian sasaran kebijakan-kebijakan publik (pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, kesempatan mengikuti pendidikan, kualitas lingkungan); pemenuhan pilihan-pilihan masy; perwujudan kekuasaan organisasi/perorangan. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 18
  19. 19. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK, lanjutan: • Pendekatan Teleologi, lanjutan: • Nilai-nilai moral bkn utama, tetapi konsekuensi dalam keputusan & tindakan administrasi bagi masyarakat. • Tiga kategori dalam pendekatan teleologi:  Ethical egoism: berupaya mengembangkan kebaikan bagi dirinya. Niccolo Macheavelli (birokrat Itali/ Florensia abad 15) menganjurkan bahwa kekuasaan & survival pribadi adalah tujuan yg benar utk seorang administrator pemerintah.  Utilitarianism: prinsip kemanfaatan (utility), yaitu mengupayakan yg terbaik utk banyaknya orang (Jeremy Bentham & John Stuart Mills, abad 19). 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 19
  20. 20. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK, lanjutan: • Pendekatan Teleologi, lanjutan: • Tiga kategori dalam pendekatan teleologi, lanjutan:  Kontinuum: tdk terdpt jurang pemisah tajam antara egoism & utilitarianism (kontinuum). Menurut Weber, seorang birokrat bekerja utk kepentingan dirinya sendiri saat melaksanakan perintah atasannya, yg oleh Chandler (1994) disebut “a disguise act of ego”. • Kepentingan umum (public interest) merupakan ukuran penting, yg dpt menimbulkan berbagai masalah:  Siapa yg menentukan suatu sasaran, ukuran, hasil yg dikehendaki adlh kepentingan umum & bukan 30/05/12 kepentingan par DR. Ir. Doddy H., DEA cree si pengambil keputusan, kelompoknya, 20 atau kelompok yang ingin diuntungkan?
  21. 21. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK, lanjutan: • Pendekatan pilihan publik (publik choice): • Bagian dari teori teleologis guna menjawab pertanyaan ttg public interest. • Prinsip dasar: pilihan-pilihan perorangan (individual choices) sebagai basis langkah-langkah politik & administratif. • Memaksimalkan pilihan individu adlh pandangan teleologis paling pokok: mengurangi sampai sekecil mungkin biaya/beban tindakan kolektif thd individu. • Berkaitan erat dg prinsip-prinsip ekonomi pasar & partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 21
  22. 22. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK, lanjutan: • Pendekatan pilihan publik (publik choice): i. Akan ada konflik dalam pilihan-pilihan tsb, bagaimana mengelola konflik-konflik merpkan tantangan pokok administrasi dlm merancang & mengelola badan-badan & program-program publik. • Pendekatan Deontologi: i. Pengertian: “deon” (bhs yunani) berarti “kewajiban”, adalah kewajiban manusia utk bertindak baik. Tindakan “baik” tsb, bukan dinilai dari tujuan atau haasil/ akibat tindakan tsb, tapi berdasarkan pd kualitas tindakan tsb 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 22
  23. 23. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK, lanjutan: • Pendekatan Deontologi, lanjutan: • Upaya mendudukkan etika/moral sebagai prinsip utama (guiding principles) dalam administrasi. Pendekatan berdasar pd prinsip moral yg harus ditegakkan krn kebenaran yg ada dalam dirinya, & tidak terkait dg akibat atau konsekuensi dr tindakan. • Asas pendekatan tsb: proses administrasi hrs berlandas pada nilai-nilai moral yg mengikat. • Falsafah Immanuel Kant (1724-1809): moral adalah imperatif & kategoris, tdk membenarkan pelanggaran atasnya utk tujuan apa pun, meskipun masyarakat dirugikan atau hrs jatuh korban. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 23
  24. 24. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK, lanjutan: • Pendekatan Deontologi, lanjutan: • Dikoreksi oleh pandangan relativisme: menolak kekakuan & absolutisme dlm memberi nilai pd moral. Suatu peradaban/kebudayaan akan menghasilkan sistem nilainya sendiri, yg tdk hrs sama dg peradaban atau kebudayaan lain. • Berkembang pandangan situationism, yg bertentangan dg paham universalism: menurut Situation ethics, determinan dari moralitas yg ditetapkan berkaitan dg situasi tertentu 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 24
  25. 25. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK, lanjutan: • Pendekatan Deontologi, lanjutan: • Tiga kategori pendekatan deontologi (Fox, 1994):  Pandangan ttg keadilan sosial, muncul bersama “Administrasi Negara Baru” (Frederickson & Hart, 1985). Administrasi negara hrs proaktif mendorong terciptanya pemerataan/keadilan sosial (social equity). Administrasi hrs membantu yg miskin, yg kurang memiliki pengetahuan dan tidak terorganisasi.  Pandangan Regime values atau regime norms (Rohr, 1989). Etika administrasi negara hrs mengacu pada nilai-nilai yg melandasi keberadaan negara tsb. Rohr merujuk kpd konstitusi Amerika yg hrs menjadi landasan etika para administrasi di negara itu. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 25
  26. 26. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK, lanjutan: • Pendekatan Deontologi, lanjutan: • Tiga pendekatan deontologi, lanjutan:  Tatanan moral universal atau universal moral order (Denhardt, 1988, 1991). Nilai-nilai moral bersifat universal & hrs menjadi pegangan bagi administrator publik. Masalah: nilai-nilai moral tsb dipertanyakan karena beragam sumber, kebudayaan & peradaban. • Etika kebajikan (ethics of virtue):  Etika ini berbicara ttg karakter yg dikehendaki dari seorang administrator. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 26
  27. 27. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK, lanjutan: • Pendekatan Deontologi, lanjutan: • Etika kebajikan (ethics of virtue), lanjutan:  Koreksi thd paradigma sebelumnya, etika sebagai aturan (ethics as rules), dicerminkan struktur organisasi, fungsi & prosedur, sistem insentif & disinsentif & sanksi-sanksi berdasar aturan.  Etika kebajikan bertumpu pada karakter individu.  Nilai-nilai kebajikan diharapkan dpt mengendalikan peran seseorang di organisasi sehingga pencapaian tujuan organisasi senantiasa berlandaskan nilai-nilai moral yg sesuai dg martabat kemanusiaan. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 27
  28. 28. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK1) MANAJEMEN NILAI DALAM ETIKA PUBLIK: • Pengertian nilai (Kolthoff, 2007): hal berharga/pantas berupa prinsip/standar perilaku yg berkualitas • Pengertian nilai (J.S. Bowman, 2010): prinsip/kualitas hidup yg memberi makna bagi seseorang/sesuatu kelompok sosial • Contoh nilai: menghormati martabat manusia, solidaritas, ekonomi yg adil, toleransi, kejujuran, kesetaraan, belarasa, kebebasan, tanggung jawab d) Manajemen nilai: bagaimana merumuskan, mengikuti, mengelola standar perilaku yg berorientasi pada nilai-nilai yg disepakati, serta menyediakan sarana yg memungkinkan utk bertindak sesuai standar nilai etika yg diterima masy e) Manajemen nilai bersifat dinamis, sangat tergantung pd perkembangan kesadaran moral seseorang 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 28
  29. 29. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK• TEORI TINGKAT PERKEMBANGAN KESADARAN MORAL (KOHLBERG, 1981): • Tingkat pra-adat: orientasi pertukaran, artinya aturan nilai baik/ buruk, benar/salah dilihat dlm konteks reward & punishment utk dirinya (hedonis): • Orientasi hukuman & ketaatan:moral dilihat sebagai ketaatan pd hukum, peraturan, & penguasa, guna menghindari hukuman & kerugian fisik • Orientasi keuntungan diri & win-win solution: moral mengarahkan pd tindakan yg menjamin keuntungan diri, dan org lain melakukan yg sama (ciri individualis pragmatis). Adil berarti mentaati peraturan, yg menjamin keuntungan pribadi 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 29
  30. 30. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK• TEORI KOHLBERG (1981), lanjutan: a) Tingkat adat: ukuran nilai/moral diarahkan guna menjawab harapan keluarga/kelompok terdekat i. Harapan, antarpribadi & keseragaman: nilai “baik”, adlh perhatian thd perasaan org lain/terdekat, memegang teguh janji; nilai “adil”, berarti tindakan sesuai harapan org terdekat ii. Kewajiban thd masy & sistem sosial: bisa memenuhi kewajiban thd masy b) Tingkat paska-adat: penerapan nilai/moral pd skala masy i. Kontrak & manfaat sosial: nilai moral diarahkan guna menjunjung nilai-nilai, menjamin hak dasar, perjanjian sesuai hukum di masy; “adil” berarti membela nilai-tsb, tetapi menerima pandangan dimana ybs berada; nilai & 30/05/12 hak yg baik adlh melampauiDEA cree par DR. Ir. Doddy H., kepentingan kelompok 30
  31. 31. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK• TEORI KOHLBERG (1981), lanjutan: a) Tingkat paska-adat, lanjutan: • Prinsip etika universal: kesamaan hak & hormat pd martabat manusia, baik sebagai nilai moral, juga sebagai pedoman decision making; pengorbanan merupakan nilai moral tertinggi; moral menjadi dasar pranata sosial sesuai prinsip etika universal 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 31
  32. 32. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) ARTI “KEADILAN” SEBAGAI SUATU NILAI LUHUR: • Nilai terluhur, dlm istilah latin summum bonum berarti hal baik yg terluhur, yaitu suatu tujuan (atau nilai) tertinggi dr kehidupan manusia, yg secara intrinsik & substantif baik. • “Keadilan” menjadi objek keinginan yg didambakan dlm kehidupan masy & diusahakan terwujud pd perilaku anggota masy. Jadi, “keadilan” merupakan sebuah nilai. • Keadilan sebagai suatu nilai sangat luhur merupakan nilai kolektif & nilai perwatakan. Sebagai nilai kolektif, keadilan merpkan faktor sangat penting dlm setiap kehidupan negara & penyelenggaraan pemerintahan bagi tercapainya suatu masy aman, damai, & tenteram. • Keadilan jadi pedoman utama bagi penerapan kebajikan individu & perwujudan watak luhur setiap anggota masy. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 32
  33. 33. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) “KEADILAN” SEBAGAI “KEBIJAKAN” MORAL: PENGERTIHAN KEBAJIKAN: a) Konsepsi kebajikan (Yunani Kuno): • Sebagai ciri kualitas yg membuat seseorang “baik” dlm segi watak maupun pikirannya. • Socrates: kebajikan merpkan kearifan/kebijaksanaan yg menimbulkan keselarasan pada jiwa seseorang, yaitu kesehatan, keindahan, & kesejahteraan jiwa. • Plato: kebajikan adalah suatu ciri kualitas yang membuat sesuatu hal melaksanakan fungsinya secara baik. Suatu negara yg sempurna dpt melaksanakan fungsinya secara baik jika memiliki 4 kebajikan utama: kearifan, ketabahan, disiplin, dan keadilan. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 33
  34. 34. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) “KEADILAN” SEBAGAI “KEBAJIKAN” MORAL, lanjutan: a) Konsepsi kebajikan (Yunani Kuno), lanjutan: • Aristoteles: kebajikan adalah keadaan suatu hal yg merupakan keunggulannya yg khas & memungkinkan melaksanakan fungsinya secara baik. Pada manusia kebajikan berupa kegiatan dari akal & dari berbagai kebiasaan yg tersusun secara rasional. • Asal mula kebajikan ialah alam, kebiasaan, & asas rasional. Kebajikan terkait dg kebahagiaan. Kebahagiaan adalah perwujudan & pelaksanaan yg sempurna dari kebajikan & merupakan tujuan terakhir kelakuan manusia yg mencakup semua hal baik lainnya. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 34
  35. 35. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) “KEADILAN” SEBAGAI KEBAJIKAN MORAL ADMINISTRATOR: • Montesquieu: Kebajikan sebagai asas dlm bentuk pemerintahan republik. Kebajikan sebuah negara republik yg perlu dimiliki warga negara ialah cinta kpd negaranya. • John Stuart Mill: Kebajikan sebagai tujuan dr suatu pemerintahan yg baik. Pokok keunggulan terpenting bagi suatu bentuk pemerintahan ialah memajukan kebajikan & kecerdasan rakyat. • Aristoteles: Adanya kesatuan di antara berbagai kebajikan moral dlm rangka suatu keadilan umum krn keadilan umum terdiri dari semua kebajikan moral sepanjang kebaikan moral itu diarahkan pada kesejahteraan masy & kebaikan orang lain. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 35
  36. 36. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) “KEADILAN” SEBAGAI KEBAJIKAN MORAL ADMINISTRATOR, lanjutan: • Keadilan merpkan kebajikan moral utama, yg pokok, yg terpenting utk dikembangkan para administrator pemerintahan, dari kedudukan terendah sampai jabatan tertinggi dapat terbina jiwa keadilan dalam budi pikiran, hasrat kemauan, & hati sanubarinya secara kokoh. Tanpa jiwa keadilan sebagai landasanny&berbagai kebajikan moral lainnya sebagai pedoman, seorang administrator pemerintahan mudah tergoda oleh kekuasaan jabatannya & terjerumus dalam berbagai keburukan. • Kebajikan merpkan ganjarannya itu sendiri krn merupakan reward bagi diri pribadinya, sekaligus juga merupakan suatu kesenangan sejati. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 36
  37. 37. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) BERBAGAI TEORI “KEADILAN”: • Teori Keadilan Plato • Teori keadilan Plato: ebuah teori ttg keadilan moral yg dasar alasan & ukuran pembenarannya ialah asas “keselarasan”. • Segala sesuatu yg selaras menciptakan keadilan. Keadilan adalah kebajikan yg tertinggi dari negara yg baik. Keadilan pada negara tercipta bilamana masing- masing warga negara menjalankan satu fungsi dlm masyarakat yg paling selaras baginya menurut kemampuannya. • Fungsi penguasa: membagi-bagikan fungsi-fungsi kpd masing-masing orang sesuai asas keselarasan tsb. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 37
  38. 38. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) BERBAGAI TEORI “KEADILAN”, lanjutan: • Teori Keadilan Aristoteles: i. Bahwa keadilan adalah kelayakan dlm tindakan manusia. Filsuf itu mengemukakan “keadilan pembagian”, yaitu bilamana 2 org mempunyai persamaan dlm ukuran yg telah ditetapkan, masing- masing hrs memperoleh pembagian yg sama. Kalau tdk sama maka masing-masing akan menerima pembagian yg tdk sama dlm suatu perimbangan yg sesuai. ii. Aristoteles mengemukakan pula “keadilan perbaikan”: mengembalikan persamaan dg menjatuhkan hukum kpd pihak yg melakukan kesalahan & memberikan ganti rugi kpd korban kesalahan. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 38
  39. 39. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) BERBAGAI TEORI “KEADILAN”, lanjutan: • Teori Keadilan Aristoteles, lanjutan • Aristoteles juga mengemukakan “keadilan niaga”: suatu perimbangan bercorak timbal-balik dlm usaha pertukaran barang/jasa di antara anggota masy. Pertukaran timbal-balik itu harus seimbang sehingga tercapai keadilan. • Bagi Aristoteles pengertian keadilan merupakan asas pertalian & ketertiban dalam masyarakat. • Teori Keadilan John Rawls: i. Persoalan keadilan timbul bilamana terdpt berbagai kepentingan saling bersaing & tuntutan saling bertentangan dalam masyarakat yg perlu diselesaikan. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 39
  40. 40. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) BERBAGAI TEORI “KEADILAN”: • Teori Keadilan John Rawls, lanjutan: • John Rawls menetapkan suatu prosedur yg adil utk menghasilkan asas-asas keadilan yg diterapkan pd berbagai pranata & praktik dalam masyarakat. • Kemudian ditetapkan 2 asas keadilan sbb:  Asas persamaan: thd kebebasan-kebebasan dasar yg perlu dimiliki oleh setiap orang (diatur konstitusi).  Asas perbedaan: bertalian dg hal-hal baik yg utama (kesempatan, kekuasaan, penghasilan & kekayaan) perlu diatur demi manfaat terbesar bagi yg paling tdk beruntung & persamaan kesempatan yg layak dlm jabatan & kedudukan (diatur oleh per-UU-an). iii. Tugas pranata sospol: memelihara & meningkatkan 30/05/12 kebebasan & cree par DR. Ir. Doddy H., perorangan. kesejahteraan DEA 40
  41. 41. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) AJARAN KEADILAN DI BIDANG ETIKA, HUKUM, EKONOMI, POLITIK:b) Bidang etika: Ajaran keadilan moral menitikberatkan pd perintah berbuat baik & larangan berbuat salah thd orang lain.c) Bidang hukum: Ajaran keadilan hukum yg menerima keadilan sebagai suatu cita & tujuan dlm hukum. Menyangkut pembuatan peraturan & proses peradilan yg intinya memberikan kepastian hukum kpd anggota masy maupun ketenteraman hidupnya.d) Bidang ekonomi: Ajaran keadilan ekonomik berpusat pd asas kelayakan dlm proses produksi, distribusi, & pertukaran barang/jasa. Asas kelayakan tdk membenarkan adanya penghisapan & pencatutan dalam bidang ekonomi. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 41
  42. 42. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK1) AJARAN KEADILAN DI BIDANG ETIKA, HUKUM, EKONOMI, POLITIK, lanjutan:• Bidang politik: Ajaran keadilan politik yg bertalian dg kekuatan negara, fungsi pemerintahan, & kedudukan warga negara. Ajaran menekankan cita kebebasan, asas persamaan & kehendak rakyat.• Setiap administrator pemerintahan wajib melaksanakan tindakan yg adil dlm pelaksanaan tugasnya. Ajaran-ajaran keadilan yg telah ada dpt diterapkan atau dijadikan pedoman dlm pembuatan keputusan sehingga terwujud tindakan yang adil. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 42
  43. 43. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. ASAS ETIS BAGI ADMINISTRATOR PUBLIK1) ENAM ASAS ETIS ADMINISTRATOR: Enam asas etis pokok dalam administrasi pemerintahan sbb: b) Pertanggungjawaban: petugas administrasi pemerintahan memikul kewajiban penuh & ikatan kuat dlm pelaksanaan semua tugas pekerjaan. c) Pengabdian: Petugas administrasi pemerintahan menjalankan semua tugas pekerjaan dg seluruh tenaga fisik, pikiran, semangat kegairahan, & perhatian tanpa pamrih yg bersifat pribadi. d) Kesetiaan: Petugas administrasi pemerintahan patuh kpd tujuan bangsa, konstitusi negara, peraturan perundangan, badan instansi, tunas jabatan maupun pihak atasan demi tercapainya cita-cita bersama yang ditetapkan. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 43
  44. 44. Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik a. ASAS ETIS BAGI ADMINISTRATOR PUBLIK1) ENAM ASAS ETIS ADMINISTRATOR, lanjutan: a) Kepekaan: Kemauan & kemampuan petugas administrasi pemerintahan utk memperhatikan & siaga thd berbagai perkembangan baru, situasi yg berubah, & kebutuhan yg timbul dlm kehidupan masy dari waktu ke waktu dg disertai usaha-usaha utk menanggapi. b) Persamaan: Petugas administrasi pemerintahan utk memberikan perlakuan yg sama tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih kepada semua pihak. c) Kepantasan: Petugas administrasi pemerintahan memperhatikan persoalan & kebutuhan dalam masyarakat yg beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 44
  45. 45. 30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 45

×