Etika Administrasi

ETIKA ADMINISTRASI
(6 KALI PERTEMUAN, 12 SESI)
Oleh : Dr. Ir. DODDY HERMIYONO, DEA
SUMBER:
• Ali Rokhman, Etika Administrasi Publik.
• Charles B. Fleddermann. 2006. Etika Enjiniring. Edisi Kedua. Jakarta:
Terjemahan olh Penerbit Erlangga.
• Eman Suherman. 2007. Etika Organisasi Pemerintahan.
• Haryatmoko. 2011. Etika Publik, untuk Integritas Pejabat Publik dan
Politisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
• Inu Kencana Syafiie, 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka
Cipta.
• Muhamad Mu’iz Raharjo, 2010. “Etika Birokrasi dan Etika
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan
yang Baik di Indonesia”, dalam: Jurnal Pamong Praja, Edisi 16 tahun
2010.
• R.Rizal Isnanto. 2009. Buku Ajar Etika Profesi. Program Studi Sistem
Komputer. Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
30/05/12 cree par DR. Ir. Doddy H., DEA 1

PERTEMUAN KETIGA
SESI 5-6. LANDASAN TEORI ETIKA ADMINISTRASI
PUBLIK
a. KRITERIA ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK
1) LATAR BELAKANG:
• Perspektif nilai: kebijakan & tindakan pemerintah dlm
alokasi sumber daya publik utk mencapai nilai bersama
• Nilai-nilai bersama ini mengharuskan praktek administrasi
yg profesional utk mengintegrasikan kriteria etika dlm
pengambilan kebijakan publik
• Kriteria etika membantu memberikan landasan berpikir
guna meningkatkan solidaritas sosial guna mencapai tujuan
bersama/kolektif
• Dasar pemikiran tsb tdk ada pd kompetensi teknis &
kompetensi leadership

Sesi 5-6 landasan teori etika adm publik

1) LATAR BELAKANG, lanjutan:
a) Kriteria etika terkait juga dg issue keadilan: dlm tugas
pemerintahan, selain pencapaian tujuan bersama, seringkali
dlm masy ada kelompok minoritas yg tdk mendapatkan
keuntungan/paling tdk diuntungkan
b) Jadi ada dilemma: antara kesetaraan dlm mndptkan
manfaat/ pelayanan yg sama (semua mempunyai hak sama),
vs prioritas kpd mereka yg kurang beruntung
c) Dilemma lain: antara kejujuran/transparansi vs privacy,
rasa nyaman/aman
d) Solusi: komunikasi & kemampuan menepati janji, dg kata
lain “integritas publik”
e) Contoh kriteria etika:mencakup nilai-nilai kejujuran,
integritas, tepat janji, dll


1) RUANG LINGKUP ETIKA ADMINISTRASI:
a) Etika Administrasi merupakan salah satu etika khusus
b) Etika administrasi termasuk dlm ruang lingkup ilmu
administrasi & ilmu filsafat
c) Etika administrasi publik termasuk dlm ruang lingkup ilmu
administrasi publik & ilmu filsafat
d) Etika administrasi publik: penerapan ilmu filsafat dlm
penyelenggaraan administrasi pemerintahan & berusaha
memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman
perilaku, & kebajikan moral yg perlu dijalankan setiap
administrator.
e) Etika administrasi publik bersifat normatif dalam arti
menentukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya
dilakukan oleh semua administrator dalam jabatannya.


1) POSISI ETIKA DALAM ADMINISTRASI:

ASPEK ETIKA ADMINISTRASI
“PEMBEDA”
KONTEKS/ “DUNIA” filsafat, nilai, & moral. Keputusan & tindakan
SIFAT abstrak & berkenaan dg konkrit & hrs mewujudkan
persoalan baik & buruk, apa yg diinginkan (get the
job done).
PERTANYAAN-  Bagaimana gagasan-gagasan administrasi
KUNCI PERAN ETIKA (ketertiban, efisiensi, kemanfaatan, produktivitas)
DLM ADMINISTRASI dpt menjelaskan etika dlm praktek?
 Bagaimana gagasan dasar etika (mewujudkan yg
baik, & menghindari yg buruk), dpt menjelaskan
hakikat administrasi?




1) EVOLUSI PANDANGAN PARA AHLI DLM HUBUNGAN
ETIKA & ADMINISTRASI:
• Konsep birokrasi (Weber): konsep hirarki & birokrasi
sebagai profesi, menunjukkan birokrasi yg baik & benar.
• Waldo (1948): siapa yg mempelajari administrasi berarti
mempelajari nilai, siapa yg mempraktekkan administrasi
berarti mempraktekkan alokasi nilai-nilai.
• Upaya Wilson utk memisahkan politik dari administrasi.
• Konsep manajemen ilmiah Taylor
• Golembiewski (1962, 1965): organisasi selalu dilihat sebagai
masalah teknis & bukan masalah moral, sehingga timbul
berbagai persoalan dlm bekerjanya birokrasi pemerintah.



1) EVOLUSI PANDANGAN PARA AHLI, lanjutan:
• Hummel (1977, 1982, 1987): mengkritik birokrasi rasional
Weber (birokrasi adlh bentuk organisasi ideal) yg telah
merusak diri & masyarakat dg ketiadaan norma-norma,
nilai-nilai, & etika yg berpusat pada manusia.
• Cooper (1990): nilai-nilai adalah jiwa administrasi negara.
• Frederickson (1994): nilai-nilai menempati setiap sudut
administrasi.
• Nicholas Henry (1995): tiga perkembangan yg mendorong
berkembangnya konsep etika dalam ilmu administrasi:
i. Hilangnya dikotomi politik administrasi,
ii. Muncul teori pengambilan keputusan di mana masalah
perilaku manusia menjadi tema sentral dibanding
pendekatan sebelumnya (teori rasionalitas, efisiensi)


• Nicholas Henry (1995): tiga perkembangan, lnjutan:
• berkembangnya pandangan-pandangan pembaharuan
(counter-culture ritique”, termasuk di dalamnya dalam
kelompok yg dinamakan “Administrasi Negara Baru”).
• John A. Rohr:
• Politisi memegang kekuasaan politik (political masters),
birokrat memiliki kewenangan administrasi publik
(discretionary power).
• Pertanyaan kunci: bagaimana menjamin kewenangan
tsb digunakan secara “benar” & tdk secara “salah” atau
secara baik & tdk secara buruk.
• John A. Rohr, mengajukan statement berikut:



• John A. Rohr, lanjutan:
• John A. Rohr, mengajukan statement berikut:
“Through administrative discretion, bureaucrats participate in
the governing process of our society; but to govern in a
democratic society without being responsible to the
electorate raises a serious ethical question for
bureaucrats”.
• KOMPETENSI ETIKA (J.S. BOWMAN, 2010):
a) kemampuan dalam manajemen nilai;
b) trampil dlm penalaran moral;
c) mempunyai moralitas individual, moralitas publik & etika
organisasi



a. BERBAGAI TEORI ETIKA ADM. PUBLIK

1) LATAR BELAKANG: MENGAPA KITA PERLU
MEMPELAJARAI TEORI-TEORI ETIKA?
a) Sebagai dasar berpikir guna menyelesaikan masalah etika
b) Jumlah teori-teori etika yg begitu beragam, mencerminkan
kompleksitas masalah etika serta perbedaan pendekatan thd
penyelesaian masalah etika selama berabad-abad
c) Memperkaya berbagai proses penyelesaian masalah etika
d) Setiap teori yg mungkin menjadi dasar penyelesaian
masalah etika tdk harus memberikan solusi yg berbeda
e) Teori etika dikembangkan dari teori moral
f) Ada empat teori etika: teori utilitarianisme, etika
kewajiban, etika hak, etika moralitas



1) LATAR BELAKANG, lanjutan:
a) Kriteria etika terkait juga dg issue keadilan: dlm tugas
pemerintahan, selain pencapaian tujuan bersama, seringkali
dlm masy ada kelompok minoritas yg tdk mendapatkan
keuntungan/paling tdk diuntungkan
b) Jadi ada dilemma: antara kesetaraan dlm mndptkan
manfaat/ pelayanan yg sama (semua mempunyai hak sama),
vs prioritas kpd mereka yg kurang beruntung
c) Dilemma lain: antara kejujuran/transparansi vs privacy,
rasa nyaman/aman
d) Solusi: komunikasi & kemampuan menepati janji, dg kata
lain “integritas publik”
e) Contoh kriteria etika:mencakup nilai-nilai kejujuran,
integritas, tepat janji, dll


1) TEORI UTILITARIANISME:
• Prinsip dasar: suatu tindakan dianggap baik bila dapat
meningkatkan derajat manusia
• Tujuannya bukan memaksimalkan derajat pribadi, tapi
memaksimalkanderajat masy secara keseluruhan
• Sering dianggap sbagai pendekatan paham sosialis/komunis
• Kalau ada konflik kepentingan, teori ini berupaya mencari
keseimbangan antara kebutuhan masy & perorangan,
melalui tindakan yg memberikan manfaat terbaik bagi lebih
banyak orang
• Utilitarianisme menjadi dasar berbagai tipe program/
proyek enjinering: analisis dampak (amdal), analisis resiko-
manfaat, analisis biaya-keuntungan (cost-benefit analysis)



1) TEORI UTILITARIANISME, lanjutan:
a) Dua jenis teori utilitarianisme:
i. Utilitarianisme tindakan (J. S. Smith):
 Aturan moralitas umum (jngn mencuri, jujur, jngn
sakiti org lain) berasal dari pengalaman manusia
berabad-abad
 Tindakan individu hrs dinilai berdasar apakah
tindakan tsb merupakan tindakan terbaik pd situasi
tertentu, meski hal tsb bisa melanggar peraturan
ii. Utilitarianisme peraturan:
 Mengikuti peraturan adlah solusi terbaik, meski tdk
selalu menghasilkan yg terbaik pd situasi tertentu



1) TEORI UTILITARIANISME, lanjutan:
a) Kritik thd utilitarianisme:
i. Seringkali mengabaikankepentingan pribadi: yg baik
bagi masy, bisa berdampak negatif bagi komunitas lbih
kecil
ii. Keberhasilan implementasi teori ini sangat tergantung
pada kemampuan prediksi dari “siapa yg mendapat
manfaat terbesar”, & prediksi ini bisa salah
• Kelebihan teori utilitarianisme: menmjadi dasar banyak
kebijakan (public & private sector) dalam bidang engineering
• Contoh aplikasi pd benefit-cost analysis/BCA proyek
bendungan: hasil analisis BCA sangat mengntungkan dari
aspek finansial maupun sosial masy, tapi mengorbankan
natural conservation, ecosystem, punahnya spesies langka


• TEORI ETIKA KEWAJIBAN (DUTY ETHICS) & ETIKA
HAK (RIGHT ETHICS):
• Tindakan yg baik bila menghormati hak-hak individu, jadi
manfaat utk masy bukan satu-satunya pertimbangan moral
• Etika Kewajiban (Duty Ethics), Immanual Kant:
• Prinsip dasar: kewajiban moral adlh hal fundamental &
bersifat universal (Martin & Schinzinger, 2000)
• Tindakan etika: list tindakan wajib (jujur, jngn buat org
lain menderita, adil, dsb)
• Etika disusun berdasar list tindakan wajib tsb
• Etika Hak (Right Ethics), John Locke:
i. Prinsip dasar: hormati hak asasi manusia (inspirasi dari
deklarasi kemerdekaan AS thn 1776: hak hidup,
kebebasan & kepemilikan)


• TEORI ETIKA KEWAJIBAN & ETIKA HAK , lanjutan:
a) Kritik thd teori tsb:
i. Hak asasi manusia/kelompok bisa bertentangan dg hak
asasi org/kelompok lain, lantas mana yg prioritas?
ii. Penekanan pd hak individu, seringkali mengabaikan
kepentingan masy luas
b) Contoh aplikasi teori Etika Hak & Kewajiban pada proyek
bendungan tsb: hak siapa yg didahulukan, hak pemilik
tanah yg tergusur atau hak petani/penghuni yg nantinya
akan mendapat persediaan air yg cukup & bebas banjir?
Atau pemerintah yg akan mendapatkan manfaat secara
lebih luas guna menjamin terlaksananya kewajiban
pemerintah?



• TEORI MORALITAS:
• Prinsip dasar (Martin & Schinzinger, 2000): tindakan yg
benar jika tindakan tsb mendukung perilaku karakter yg
baik (bermoral), mis: tg jwb, jujur, kompetensi, loyalitas;
tindakan salah bila tindakan tsb mendukung perilaku
karakter yg buruk (tdk bermoral), mis: kebohongan,
penghianatan, tdk ber-tgjwb
• Teori moralitas terikat erat dg karakter pribadi, mirip dg
etika pribadi, tdk dpt/sulit diterapkan dg etika bisnis
• Kritik thd teori moralitas: dlm penerapan, seringkali pd
kata/ucapan yg bermoral tapi dibalik itu tidak
• Contoh: konsep “penghargaan”, sejak dulu dipandang
positif, krn terkait dg kesempurnaan, integritas &
kebangaan; disisi lain, “gengsi”, bagian dari “kebanggaan”
punyai konotasi negatif Ir. Doddy H., DEA
30/05/12 cree par DR. 17



1) BERBAGAI PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK:
• Pendekatan Teleologi:
• Acuan utama menilai yg baik/buruk, atau yg
seharusnya dilakukan oleh administrasi, adlh nilai
kemanfaatan yg akan diperoleh/dihasilkan. Baik/buruk
dilihat dr konsekuensi keputusan/tindakan yg diambil.
• Dalam konteks administrasi publik, pendekatan
teleologis mengenai baik & buruk, diukur al. dari
pencapaian sasaran kebijakan-kebijakan publik
(pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan,
kesempatan mengikuti pendidikan, kualitas
lingkungan); pemenuhan pilihan-pilihan masy;
perwujudan kekuasaan organisasi/perorangan.



1) PENDEKATAN ETIKA ADM PUBLIK, lanjutan:
• Pendekatan Teleologi, lanjutan:
• Nilai-nilai moral bkn utama, tetapi konsekuensi dalam
keputusan & tindakan administrasi bagi masyarakat.
• Tiga kategori dalam pendekatan teleologi:
 Ethical egoism: berupaya mengembangkan kebaikan
bagi dirinya. Niccolo Macheavelli (birokrat Itali/
Florensia abad 15) menganjurkan bahwa kekuasaan
& survival pribadi adalah tujuan yg benar utk
seorang administrator pemerintah.
 Utilitarianism: prinsip kemanfaatan (utility), yaitu
mengupayakan yg terbaik utk banyaknya orang
(Jeremy Bentham & John Stuart Mills, abad 19).



• Pendekatan Teleologi, lanjutan:
• Tiga kategori dalam pendekatan teleologi, lanjutan:
 Kontinuum: tdk terdpt jurang pemisah tajam antara
egoism & utilitarianism (kontinuum). Menurut
Weber, seorang birokrat bekerja utk kepentingan
dirinya sendiri saat melaksanakan perintah
atasannya, yg oleh Chandler (1994) disebut “a
disguise act of ego”.
• Kepentingan umum (public interest) merupakan ukuran
penting, yg dpt menimbulkan berbagai masalah:
 Siapa yg menentukan suatu sasaran, ukuran, hasil
yg dikehendaki adlh kepentingan umum & bukan
30/05/12 kepentingan par DR. Ir. Doddy H., DEA
cree si pengambil keputusan, kelompoknya,
20
atau kelompok yang ingin diuntungkan?



• Pendekatan pilihan publik (publik choice):
• Bagian dari teori teleologis guna menjawab pertanyaan
ttg public interest.
• Prinsip dasar: pilihan-pilihan perorangan (individual
choices) sebagai basis langkah-langkah politik &
administratif.
• Memaksimalkan pilihan individu adlh pandangan
teleologis paling pokok: mengurangi sampai sekecil
mungkin biaya/beban tindakan kolektif thd individu.
• Berkaitan erat dg prinsip-prinsip ekonomi pasar &
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.




• Pendekatan pilihan publik (publik choice):
i. Akan ada konflik dalam pilihan-pilihan tsb,
bagaimana mengelola konflik-konflik merpkan
tantangan pokok administrasi dlm merancang &
mengelola badan-badan & program-program publik.
• Pendekatan Deontologi:
i. Pengertian: “deon” (bhs yunani) berarti “kewajiban”,
adalah kewajiban manusia utk bertindak baik.
Tindakan “baik” tsb, bukan dinilai dari tujuan atau
haasil/ akibat tindakan tsb, tapi berdasarkan pd
kualitas tindakan tsb




• Pendekatan Deontologi, lanjutan:
• Upaya mendudukkan etika/moral sebagai prinsip
utama (guiding principles) dalam administrasi.
Pendekatan berdasar pd prinsip moral yg harus
ditegakkan krn kebenaran yg ada dalam dirinya, &
tidak terkait dg akibat atau konsekuensi dr tindakan.
• Asas pendekatan tsb: proses administrasi hrs
berlandas pada nilai-nilai moral yg mengikat.
• Falsafah Immanuel Kant (1724-1809): moral adalah
imperatif & kategoris, tdk membenarkan pelanggaran
atasnya utk tujuan apa pun, meskipun masyarakat
dirugikan atau hrs jatuh korban.



• Dikoreksi oleh pandangan relativisme: menolak
kekakuan & absolutisme dlm memberi nilai pd moral.
Suatu peradaban/kebudayaan akan menghasilkan
sistem nilainya sendiri, yg tdk hrs sama dg peradaban
atau kebudayaan lain.
• Berkembang pandangan situationism, yg bertentangan
dg paham universalism: menurut Situation ethics,
determinan dari moralitas yg ditetapkan berkaitan dg
situasi tertentu



• Tiga kategori pendekatan deontologi (Fox, 1994):
 Pandangan ttg keadilan sosial, muncul bersama
“Administrasi Negara Baru” (Frederickson & Hart,
1985). Administrasi negara hrs proaktif mendorong
terciptanya pemerataan/keadilan sosial (social equity).
Administrasi hrs membantu yg miskin, yg kurang
memiliki pengetahuan dan tidak terorganisasi.
 Pandangan Regime values atau regime norms (Rohr,
1989). Etika administrasi negara hrs mengacu pada
nilai-nilai yg melandasi keberadaan negara tsb. Rohr
merujuk kpd konstitusi Amerika yg hrs menjadi
landasan etika para administrasi di negara itu.


• Tiga pendekatan deontologi, lanjutan:
 Tatanan moral universal atau universal moral
order (Denhardt, 1988, 1991). Nilai-nilai moral
bersifat universal & hrs menjadi pegangan bagi
administrator publik. Masalah: nilai-nilai moral
tsb dipertanyakan karena beragam sumber,
kebudayaan & peradaban.
• Etika kebajikan (ethics of virtue):
 Etika ini berbicara ttg karakter yg dikehendaki
dari seorang administrator.



• Etika kebajikan (ethics of virtue), lanjutan:
 Koreksi thd paradigma sebelumnya, etika sebagai
aturan (ethics as rules), dicerminkan struktur
organisasi, fungsi & prosedur, sistem insentif &
disinsentif & sanksi-sanksi berdasar aturan.
 Etika kebajikan bertumpu pada karakter individu.
 Nilai-nilai kebajikan diharapkan dpt mengendalikan
peran seseorang di organisasi sehingga pencapaian
tujuan organisasi senantiasa berlandaskan nilai-nilai
moral yg sesuai dg martabat kemanusiaan.



1) MANAJEMEN NILAI DALAM ETIKA PUBLIK:
• Pengertian nilai (Kolthoff, 2007): hal berharga/pantas
berupa prinsip/standar perilaku yg berkualitas
• Pengertian nilai (J.S. Bowman, 2010): prinsip/kualitas hidup
yg memberi makna bagi seseorang/sesuatu kelompok sosial
• Contoh nilai: menghormati martabat manusia, solidaritas,
ekonomi yg adil, toleransi, kejujuran, kesetaraan, belarasa,
kebebasan, tanggung jawab
d) Manajemen nilai: bagaimana merumuskan, mengikuti,
mengelola standar perilaku yg berorientasi pada nilai-nilai
yg disepakati, serta menyediakan sarana yg memungkinkan
utk bertindak sesuai standar nilai etika yg diterima masy
e) Manajemen nilai bersifat dinamis, sangat tergantung pd
perkembangan kesadaran moral seseorang


• TEORI TINGKAT PERKEMBANGAN KESADARAN
MORAL (KOHLBERG, 1981):
• Tingkat pra-adat: orientasi pertukaran, artinya aturan nilai
baik/ buruk, benar/salah dilihat dlm konteks reward &
punishment utk dirinya (hedonis):
• Orientasi hukuman & ketaatan:moral dilihat sebagai
ketaatan pd hukum, peraturan, & penguasa, guna
menghindari hukuman & kerugian fisik
• Orientasi keuntungan diri & win-win solution: moral
mengarahkan pd tindakan yg menjamin keuntungan
diri, dan org lain melakukan yg sama (ciri individualis
pragmatis). Adil berarti mentaati peraturan, yg
menjamin keuntungan pribadi


• TEORI KOHLBERG (1981), lanjutan:
a) Tingkat adat: ukuran nilai/moral diarahkan guna
menjawab harapan keluarga/kelompok terdekat
i. Harapan, antarpribadi & keseragaman: nilai “baik”,
adlh perhatian thd perasaan org lain/terdekat,
memegang teguh janji; nilai “adil”, berarti tindakan
sesuai harapan org terdekat
ii. Kewajiban thd masy & sistem sosial: bisa memenuhi
kewajiban thd masy
b) Tingkat paska-adat: penerapan nilai/moral pd skala masy
i. Kontrak & manfaat sosial: nilai moral diarahkan guna
menjunjung nilai-nilai, menjamin hak dasar, perjanjian
sesuai hukum di masy; “adil” berarti membela nilai-tsb,
tetapi menerima pandangan dimana ybs berada; nilai &
30/05/12
hak yg baik adlh melampauiDEA
cree par DR. Ir. Doddy H.,
kepentingan kelompok
30


• TEORI KOHLBERG (1981), lanjutan:
a) Tingkat paska-adat, lanjutan:
• Prinsip etika universal: kesamaan hak & hormat pd
martabat manusia, baik sebagai nilai moral, juga
sebagai pedoman decision making; pengorbanan
merupakan nilai moral tertinggi; moral menjadi dasar
pranata sosial sesuai prinsip etika universal



a. KEADILAN & ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK
1) ARTI “KEADILAN” SEBAGAI SUATU NILAI LUHUR:
• Nilai terluhur, dlm istilah latin summum bonum berarti hal
baik yg terluhur, yaitu suatu tujuan (atau nilai) tertinggi dr
kehidupan manusia, yg secara intrinsik & substantif baik.
• “Keadilan” menjadi objek keinginan yg didambakan dlm
kehidupan masy & diusahakan terwujud pd perilaku
anggota masy. Jadi, “keadilan” merupakan sebuah nilai.
• Keadilan sebagai suatu nilai sangat luhur merupakan nilai
kolektif & nilai perwatakan. Sebagai nilai kolektif, keadilan
merpkan faktor sangat penting dlm setiap kehidupan
negara & penyelenggaraan pemerintahan bagi tercapainya
suatu masy aman, damai, & tenteram.
• Keadilan jadi pedoman utama bagi penerapan kebajikan
individu & perwujudan watak luhur setiap anggota masy.


1) “KEADILAN” SEBAGAI “KEBIJAKAN” MORAL:
PENGERTIHAN KEBAJIKAN:
a) Konsepsi kebajikan (Yunani Kuno):
• Sebagai ciri kualitas yg membuat seseorang “baik” dlm
segi watak maupun pikirannya.
• Socrates: kebajikan merpkan kearifan/kebijaksanaan yg
menimbulkan keselarasan pada jiwa seseorang, yaitu
kesehatan, keindahan, & kesejahteraan jiwa.
• Plato: kebajikan adalah suatu ciri kualitas yang
membuat sesuatu hal melaksanakan fungsinya secara
baik. Suatu negara yg sempurna dpt melaksanakan
fungsinya secara baik jika memiliki 4 kebajikan utama:
kearifan, ketabahan, disiplin, dan keadilan.




1) “KEADILAN” SEBAGAI “KEBAJIKAN” MORAL, lanjutan:
a) Konsepsi kebajikan (Yunani Kuno), lanjutan:
• Aristoteles: kebajikan adalah keadaan suatu hal yg
merupakan keunggulannya yg khas & memungkinkan
melaksanakan fungsinya secara baik. Pada manusia
kebajikan berupa kegiatan dari akal & dari berbagai
kebiasaan yg tersusun secara rasional.
• Asal mula kebajikan ialah alam, kebiasaan, & asas
rasional. Kebajikan terkait dg kebahagiaan.
Kebahagiaan adalah perwujudan & pelaksanaan yg
sempurna dari kebajikan & merupakan tujuan terakhir
kelakuan manusia yg mencakup semua hal baik lainnya.



1) “KEADILAN” SEBAGAI KEBAJIKAN MORAL
ADMINISTRATOR:
• Montesquieu: Kebajikan sebagai asas dlm bentuk
pemerintahan republik. Kebajikan sebuah negara republik
yg perlu dimiliki warga negara ialah cinta kpd negaranya.
• John Stuart Mill: Kebajikan sebagai tujuan dr suatu
pemerintahan yg baik. Pokok keunggulan terpenting bagi
suatu bentuk pemerintahan ialah memajukan kebajikan &
kecerdasan rakyat.
• Aristoteles: Adanya kesatuan di antara berbagai kebajikan
moral dlm rangka suatu keadilan umum krn keadilan
umum terdiri dari semua kebajikan moral sepanjang
kebaikan moral itu diarahkan pada kesejahteraan masy &
kebaikan orang lain.


1) “KEADILAN” SEBAGAI KEBAJIKAN MORAL
ADMINISTRATOR, lanjutan:
• Keadilan merpkan kebajikan moral utama, yg pokok, yg
terpenting utk dikembangkan para administrator
pemerintahan, dari kedudukan terendah sampai jabatan
tertinggi dapat terbina jiwa keadilan dalam budi pikiran,
hasrat kemauan, & hati sanubarinya secara kokoh. Tanpa
jiwa keadilan sebagai landasanny&berbagai kebajikan
moral lainnya sebagai pedoman, seorang administrator
pemerintahan mudah tergoda oleh kekuasaan jabatannya &
terjerumus dalam berbagai keburukan.
• Kebajikan merpkan ganjarannya itu sendiri krn
merupakan reward bagi diri pribadinya, sekaligus juga
merupakan suatu kesenangan sejati.


1) BERBAGAI TEORI “KEADILAN”:
• Teori Keadilan Plato
• Teori keadilan Plato: ebuah teori ttg keadilan moral yg
dasar alasan & ukuran pembenarannya ialah asas
“keselarasan”.
• Segala sesuatu yg selaras menciptakan keadilan.
Keadilan adalah kebajikan yg tertinggi dari negara yg
baik. Keadilan pada negara tercipta bilamana masing-
masing warga negara menjalankan satu fungsi dlm
masyarakat yg paling selaras baginya menurut
kemampuannya.
• Fungsi penguasa: membagi-bagikan fungsi-fungsi kpd
masing-masing orang sesuai asas keselarasan tsb.



1) BERBAGAI TEORI “KEADILAN”, lanjutan:
• Teori Keadilan Aristoteles:
i. Bahwa keadilan adalah kelayakan dlm tindakan
manusia. Filsuf itu mengemukakan “keadilan
pembagian”, yaitu bilamana 2 org mempunyai
persamaan dlm ukuran yg telah ditetapkan, masing-
masing hrs memperoleh pembagian yg sama. Kalau tdk
sama maka masing-masing akan menerima pembagian
yg tdk sama dlm suatu perimbangan yg sesuai.
ii. Aristoteles mengemukakan pula “keadilan perbaikan”:
mengembalikan persamaan dg menjatuhkan hukum
kpd pihak yg melakukan kesalahan & memberikan
ganti rugi kpd korban kesalahan.



1) BERBAGAI TEORI “KEADILAN”, lanjutan:
• Teori Keadilan Aristoteles, lanjutan
• Aristoteles juga mengemukakan “keadilan niaga”: suatu
perimbangan bercorak timbal-balik dlm usaha
pertukaran barang/jasa di antara anggota masy.
Pertukaran timbal-balik itu harus seimbang sehingga
tercapai keadilan.
• Bagi Aristoteles pengertian keadilan merupakan asas
pertalian & ketertiban dalam masyarakat.
• Teori Keadilan John Rawls:
i. Persoalan keadilan timbul bilamana terdpt berbagai
kepentingan saling bersaing & tuntutan saling
bertentangan dalam masyarakat yg perlu diselesaikan.



1) BERBAGAI TEORI “KEADILAN”:
• Teori Keadilan John Rawls, lanjutan:
• John Rawls menetapkan suatu prosedur yg adil utk
menghasilkan asas-asas keadilan yg diterapkan pd
berbagai pranata & praktik dalam masyarakat.
• Kemudian ditetapkan 2 asas keadilan sbb:
 Asas persamaan: thd kebebasan-kebebasan dasar yg
perlu dimiliki oleh setiap orang (diatur konstitusi).
 Asas perbedaan: bertalian dg hal-hal baik yg utama
(kesempatan, kekuasaan, penghasilan & kekayaan)
perlu diatur demi manfaat terbesar bagi yg paling
tdk beruntung & persamaan kesempatan yg layak
dlm jabatan & kedudukan (diatur oleh per-UU-an).
iii. Tugas pranata sospol: memelihara & meningkatkan
30/05/12 kebebasan & cree par DR. Ir. Doddy H., perorangan.
kesejahteraan DEA 40


1) AJARAN KEADILAN DI BIDANG ETIKA, HUKUM,
EKONOMI, POLITIK:
b) Bidang etika: Ajaran keadilan moral menitikberatkan pd
perintah berbuat baik & larangan berbuat salah thd orang lain.
c) Bidang hukum: Ajaran keadilan hukum yg menerima keadilan
sebagai suatu cita & tujuan dlm hukum. Menyangkut
pembuatan peraturan & proses peradilan yg intinya
memberikan kepastian hukum kpd anggota masy maupun
ketenteraman hidupnya.
d) Bidang ekonomi: Ajaran keadilan ekonomik berpusat pd asas
kelayakan dlm proses produksi, distribusi, & pertukaran
barang/jasa. Asas kelayakan tdk membenarkan adanya
penghisapan & pencatutan dalam bidang ekonomi.



1) AJARAN KEADILAN DI BIDANG ETIKA, HUKUM,
EKONOMI, POLITIK, lanjutan:
• Bidang politik: Ajaran keadilan politik yg bertalian dg kekuatan
negara, fungsi pemerintahan, & kedudukan warga negara.
Ajaran menekankan cita kebebasan, asas persamaan &
kehendak rakyat.
• Setiap administrator pemerintahan wajib melaksanakan
tindakan yg adil dlm pelaksanaan tugasnya. Ajaran-ajaran
keadilan yg telah ada dpt diterapkan atau dijadikan pedoman
dlm pembuatan keputusan sehingga terwujud tindakan yang
adil.



a. ASAS ETIS BAGI ADMINISTRATOR PUBLIK
1) ENAM ASAS ETIS ADMINISTRATOR:
Enam asas etis pokok dalam administrasi pemerintahan sbb:
b) Pertanggungjawaban: petugas administrasi pemerintahan
memikul kewajiban penuh & ikatan kuat dlm pelaksanaan
semua tugas pekerjaan.
c) Pengabdian: Petugas administrasi pemerintahan
menjalankan semua tugas pekerjaan dg seluruh tenaga fisik,
pikiran, semangat kegairahan, & perhatian tanpa pamrih
yg bersifat pribadi.
d) Kesetiaan: Petugas administrasi pemerintahan patuh kpd
tujuan bangsa, konstitusi negara, peraturan perundangan,
badan instansi, tunas jabatan maupun pihak atasan demi
tercapainya cita-cita bersama yang ditetapkan.



a. ASAS ETIS BAGI ADMINISTRATOR PUBLIK
1) ENAM ASAS ETIS ADMINISTRATOR, lanjutan:
a) Kepekaan: Kemauan & kemampuan petugas administrasi
pemerintahan utk memperhatikan & siaga thd berbagai
perkembangan baru, situasi yg berubah, & kebutuhan yg
timbul dlm kehidupan masy dari waktu ke waktu dg
disertai usaha-usaha utk menanggapi.
b) Persamaan: Petugas administrasi pemerintahan utk
memberikan perlakuan yg sama tanpa membeda-bedakan
atau pilih kasih kepada semua pihak.
c) Kepantasan: Petugas administrasi pemerintahan
memperhatikan persoalan & kebutuhan dalam masyarakat
yg beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan
perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil
atau alasan yang benar

Etika Administrasi

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

Similar to Etika Administrasi

Similar to Etika Administrasi (20)

Etika Administrasi