Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hukum publik dan hukum privat

4,361 views

Published on

  • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Hukum publik dan hukum privat

  1. 1. MEMAHAMI PENGERTIAN HUKUM PRIVAT DANMEMAHAMI PENGERTIAN HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI ASASHUKUM PUBLIK SEBAGAI BAGIAN DARI ASAS PEMBAGIAN HUKUM ATASPEMBAGIAN HUKUM ATAS DASARISIDASARISI 1.1 MENJELASKAN ARTI HUKUM PUBLIK DAN HUKUM1.1 MENJELASKAN ARTI HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT.PRIVAT. 1.2 MENJELASKAN TEORI-TEORI PERBEDAAN HUKUM1.2 MENJELASKAN TEORI-TEORI PERBEDAAN HUKUM PUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT DARIPUBLIK DENGAN HUKUM PRIVAT DARI BEBERAPA AHLI.BEBERAPA AHLI. 1.3 MEMBUAT SKEMA PEMBAGIAN HUKUM PUBLIK1.3 MEMBUAT SKEMA PEMBAGIAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT.DAN HUKUM PRIVAT. 1.4 MENJELASKAN MASING-MASING JENISSUB1.4 MENJELASKAN MASING-MASING JENISSUB BAGIANARTI HUKUM PRIVAT DAN HUKUMBAGIANARTI HUKUM PRIVAT DAN HUKUM PUBLIKPUBLIK
  2. 2. HUKUM PERDATAHUKUM PERDATA HUKUM DAGANGHUKUM DAGANG HUKUM TATAHUKUM TATA NEGARANEGARA HUKUM ADMIN.HUKUM ADMIN. NEGARANEGARA HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA HUKUMHUKUM INTERNASIONALINTERNASIONAL HUKUMHUKUM PRIVATPRIVAT HUKUMHUKUM PUBLIKPUBLIK ISIISI HUKUMHUKUM
  3. 3. HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN-HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN- HUBUNGAN ANTARA ORANG YANG SATUHUBUNGAN ANTARA ORANG YANG SATU DENGAN YANG LAIN, DENGAN MENITIKDENGAN YANG LAIN, DENGAN MENITIK BERATKAN KEPADA KEPENTINGANBERATKAN KEPADA KEPENTINGAN PERORANGANPERORANGAN
  4. 4. HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN ALAT-ALAT PERLENGKAPAN ATAU HUBUNGAN ANTARA NEGARA DENGAN PERORANGAN (WN)
  5. 5. HUKUM YANG MENGATUR BENTUK DAN SUSUNANHUKUM YANG MENGATUR BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH SUATU NEGARA SERTA HUBUNGANPEMERINTAH SUATU NEGARA SERTA HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA ALAT-ALAT PERLENGKAPANKEKUASAAN ANTARA ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SATU SAMA LAIN, DAN HUBUNGAN ANTARASATU SAMA LAIN, DAN HUBUNGAN ANTARA NEGARA (P. PUSAT) DENGAN BAGIAN-BAGIANNEGARA (P. PUSAT) DENGAN BAGIAN-BAGIAN NEGARA (DAERAH SWATANTRA)NEGARA (DAERAH SWATANTRA)
  6. 6. HUKUM YANG MENGATUR CARA-CARAHUKUM YANG MENGATUR CARA-CARA MENJALANKAN TUGAS(HAK & KEWAJIBAN)MENJALANKAN TUGAS(HAK & KEWAJIBAN) DARI KEKUASAAN ALAT-ALAT PERLENGKAPANDARI KEKUASAAN ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARANEGARA
  7. 7. HUKUM YANG MENGATUR PERBUATAN-HUKUM YANG MENGATUR PERBUATAN- PERBUATAN APA YANG DILARANG DANPERBUATAN APA YANG DILARANG DAN MEMBERIKAN PIDANA KEPADA SIAPA YANGMEMBERIKAN PIDANA KEPADA SIAPA YANG MELANGGARNYA SERTA MENGATURMELANGGARNYA SERTA MENGATUR BAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKANBAGAIMANA CARA-CARA MENGAJUKAN PERKARA KE MUKA PENGADILANPERKARA KE MUKA PENGADILAN
  8. 8. HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUMHUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA WARGA NEGARA-WARGA NEGARAANTARA WARGA NEGARA-WARGA NEGARA SESAMA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA-SESAMA NEGARA DENGAN WARGA NEGARA- WARGA NEGARA DARI NEGARA LAIN DALAMWARGA NEGARA DARI NEGARA LAIN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONALHUBUNGAN INTERNASIONAL
  9. 9. HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGANHUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN ANTARA NEGARA YANG SATU DANTARA NEGARA YANG SATU DEENGANNGAN NEGARA-NEGARA YANG LAIN DALAMNEGARA-NEGARA YANG LAIN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONALHUBUNGAN INTERNASIONAL
  10. 10.  BERASAL DARI ULPIANUS, AHLI ILMU HUKUM ROMAWI  KRITERIANYA : SIFAT KEPENTINGAN YANG DIATAUR OLEH HUKUM  HUKUM PUBLIK : SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KESEJAHTERAAN ROMAWI  HUKUM PRIVAT : SESUATU YANG MENGURUS KEPENTINGAN (BADAN-BADAN) KHUSUS APEL DOORN, 1985 : 183APEL DOORN, 1985 : 183
  11. 11. VAN APELDORNVAN APELDORN (TERORI KEPENTINGAN YANG DILINDUNGI)(TERORI KEPENTINGAN YANG DILINDUNGI) APABILA YANG DI LINDUNGI OLEH HUKUM ADALAHAPABILA YANG DI LINDUNGI OLEH HUKUM ADALAH KEPENTINGAN UMUM, MAKA TERMASUK HUKUMKEPENTINGAN UMUM, MAKA TERMASUK HUKUM PUBLIK.PUBLIK. DANDAN APABILA YANG DI LINDUNGI ADALAH KEPENTINGANAPABILA YANG DI LINDUNGI ADALAH KEPENTINGAN KHUSUS, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.KHUSUS, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.
  12. 12. JA. LOEFF DAN BIERLING (TEORI SUBYEK)(TEORI SUBYEK) KRITERIA :KRITERIA : APAKAH SUATU HUBUNGAN HUKUMAPAKAH SUATU HUBUNGAN HUKUM TERMASUK HUKUM PUBLIK ATAU HUKUMTERMASUK HUKUM PUBLIK ATAU HUKUM PRIVAT, TERLETAK PADAPRIVAT, TERLETAK PADA SUBYEKSUBYEK HUKUMNYAHUKUMNYA
  13. 13. MERUPAKAN PUBLIK MENGATUR TATA NEGARA YANGMERUPAKAN PUBLIK MENGATUR TATA NEGARA YANG MELIPUTI :MELIPUTI : A.A. MENGATUR CARA BADAN/ ALAT NEGARAMENGATUR CARA BADAN/ ALAT NEGARA MENJALANKAN TUGASNYA.MENJALANKAN TUGASNYA. B.B. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG DIADAKANMENGATUR HUBUNGAN HUKUM YANG DIADAKAN ANTARA NEGARA / PEMERINTAH DENGAN PARAANTARA NEGARA / PEMERINTAH DENGAN PARA INDIVIDU/WARGA NEGARA.INDIVIDU/WARGA NEGARA. C.C. MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA LATMENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA LAT NEGARA/PEMERINTAH.NEGARA/PEMERINTAH.
  14. 14. HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT MENGATUR TATA TERTIBMENGATUR TATA TERTIB MASYARAKAT YANG MENYANGKUT :MASYARAKAT YANG MENYANGKUT : A.A. KELUARGA/ FAMILI DAN KEKAYAAN PARAKELUARGA/ FAMILI DAN KEKAYAAN PARA WARGA/INDIVIDUWARGA/INDIVIDU B.B. HUBUNGAN ANTARA WARGA/INDIVIDUHUBUNGAN ANTARA WARGA/INDIVIDU C.C. HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DAN ALAT NEGARA,HUBUNGAN ANTARA INDIVIDU DAN ALAT NEGARA, SEJAUH ALAT NEGARA TERSEBUT DI DALAM LALUSEJAUH ALAT NEGARA TERSEBUT DI DALAM LALU LINTASHUKUM BERKEDUDUKAN SEBAGAILINTASHUKUM BERKEDUDUKAN SEBAGAI INDIVIDUINDIVIDU
  15. 15. A.THONA.THON KRETARIA :KRETARIA : TERLETAK PADATERLETAK PADA CARA MEMPERTAHANKAN HAK-CARA MEMPERTAHANKAN HAK- HAKHAK YANG DITIMBULKAN OLEH HUKUM.YANG DITIMBULKAN OLEH HUKUM.  APABILA INISIATIF TIMBUL DARI INDIVIDU,APABILA INISIATIF TIMBUL DARI INDIVIDU, MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.MAKA TERMASUK HUKUM PRIVAT.  APABILA INISIATIF TIMBUL DARI PIHAKAPABILA INISIATIF TIMBUL DARI PIHAK NEGARA/NEGARA/ PEMERINTAH , MAKAPEMERINTAH , MAKA TERMASUK HUKUM PUBLIK.TERMASUK HUKUM PUBLIK.
  16. 16. SALMONSALMON (RESIDU TEORIE)(RESIDU TEORIE) HUKUM PUBLIK : PERHUBUNGAN HUKUMHUKUM PUBLIK : PERHUBUNGAN HUKUM YANG DIPERLUKAN/ BERLAKU BAGIYANG DIPERLUKAN/ BERLAKU BAGI NEGARA DALAM HUBUNGANNYANEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN WARGANYA, SEDANGDENGAN WARGANYA, SEDANG SISANYASISANYA ADALAH HUKUM PRIVAT.ADALAH HUKUM PRIVAT.
  17. 17. HANSKELSENHANSKELSEN (ABSTRACT THEORY OF NORMS)(ABSTRACT THEORY OF NORMS) KRETERIA : PADA LAW MAKING PROSES.KRETERIA : PADA LAW MAKING PROSES. SEBAB : HUKUM PUBLIK MAUPUN HUKUMSEBAB : HUKUM PUBLIK MAUPUN HUKUM PRIVAT SEMATA-MATA HANYALAHPRIVAT SEMATA-MATA HANYALAH INDIVIDUALISASAI DARI PADA KETENTUANINDIVIDUALISASAI DARI PADA KETENTUAN UMUM SAJAUMUM SAJA
  18. 18. PADA HUKUM PRIVAT :PADA HUKUM PRIVAT : INDIVIDU-INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM YANGINDIVIDU-INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM YANG DIBUAT SENDIRI MELALUI PROSESPEMBUATANDIBUAT SENDIRI MELALUI PROSESPEMBUATAN HUKUM.HUKUM. HUKUM PUBLIK :HUKUM PUBLIK : INDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM, TANPA BOLEHINDIVIDU TERIKAT OLEH HUKUM, TANPA BOLEH IKUT SERTA DI DALAM PEMBUATAN HUKUM.IKUT SERTA DI DALAM PEMBUATAN HUKUM.
  19. 19.  HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT WARGA NEGARA TERIKAT PADA PERATURAN TERTENTU.WARGA NEGARA TERIKAT PADA PERATURAN TERTENTU. BERSIFAT MEMAKSA KEBEBASAN YURIDIS, DIBATASIBERSIFAT MEMAKSA KEBEBASAN YURIDIS, DIBATASI SYARAT-SYARAT.SYARAT-SYARAT.  HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK KEBEBASAN PELAKSANAAN/PEMERINTAH DIBATASAIKEBEBASAN PELAKSANAAN/PEMERINTAH DIBATASAI OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. TUNDUK PADA PERATURAN PROSEDURTUNDUK PADA PERATURAN PROSEDUR MIS: MENDENGARKAN PENDAPAT YBS. (W.N)MIS: MENDENGARKAN PENDAPAT YBS. (W.N) YBSDAPAT NAIK BANDINGYBSDAPAT NAIK BANDING
  20. 20. CONTOH :CONTOH : PERKAWINANPERKAWINAN SUATU PERATURAN HUBUNGAN ANTAR 2 WARGASUATU PERATURAN HUBUNGAN ANTAR 2 WARGA NEGARA : HUKUM PRIVATNEGARA : HUKUM PRIVAT TETAPI TERIKAT KEPADA PERATURAN :TETAPI TERIKAT KEPADA PERATURAN : DIKUKUHKAN PETUGASPEMEMERINTAH (CAPIL)DIKUKUHKAN PETUGASPEMEMERINTAH (CAPIL) HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK
  21. 21. ✿ MENGATUR HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA.MENGATUR HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA. ✿ ASASPOKOK OTONOMI WARGA NEGARA ANTARAASASPOKOK OTONOMI WARGA NEGARA ANTARA LAIN :LAIN : MILIK PRIBADIMILIK PRIBADI.. ✿ KEBEBASAN MEMBUAT KONTRAK.KEBEBASAN MEMBUAT KONTRAK. ✿ WARGA NEGARA MEMPERTAHANKAN HAK OLEHWARGA NEGARA MEMPERTAHANKAN HAK OLEH MEREKA SENDIRI TAPI TERIKAT PADA PROSEDURMEREKA SENDIRI TAPI TERIKAT PADA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN.YANG TELAH DITETAPKAN. ✿ PEMERINTAH : PEMBERI ADVISPEWASITAN.PEMERINTAH : PEMBERI ADVISPEWASITAN.
  22. 22. HUBUNGAN HUKUM DITETAPKAN SEPIHAKHUBUNGAN HUKUM DITETAPKAN SEPIHAK OLEH PEMERINTAH.OLEH PEMERINTAH.  WARGA NEGARA SECARA YURIDISTERIKATWARGA NEGARA SECARA YURIDISTERIKAT PADA PUTUSAN PEMERINTAH.PADA PUTUSAN PEMERINTAH.  MEMPERTAHANKAN HAK :MEMPERTAHANKAN HAK : - DITANGAN PEMERINTAHDITANGAN PEMERINTAH - TUNTUTAN HUKUM DARI JAKSA,TUNTUTAN HUKUM DARI JAKSA, BERDASARKAN KEPENTINGAN UMUMBERDASARKAN KEPENTINGAN UMUM
  23. 23. ALGRA, N.E.; dkk., 1977.ALGRA, N.E.; dkk., 1977. PENGANTARILMUPENGANTARILMU HUKUM.HUKUM. JAKARTA : BINACIPTA.JAKARTA : BINACIPTA. KANSIL, C.S.T., 1993.KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTARILMUPENGANTARILMU HUKUMDANTATAHUKUMINDONESIAHUKUMDANTATAHUKUMINDONESIA.. JAKARTA : BALAI PUSTAKA.JAKARTA : BALAI PUSTAKA.

×