Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosialisasi spip

4,446 views

Published on

sosialisasi spip

Published in: Government & Nonprofit

Sosialisasi spip

  1. 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN : • PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL • PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Amanat : •UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006 SPIP VISI – MISI PRESIDEN • Mengutamakan hard control, soft control tidak tersentuh (integritas, komitmen, kepemimpinan, nilai etika) • KKN
  2. 2. 4 1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat adalah : 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
  3. 3. 28 AGUSTUS 2008
  4. 4. Apa sebenarnya SPI dan SPIP? SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)
  5. 5. 7 Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  6. 6. 8
  7. 7. 9 NO URAIAN WASKAT SPIP 1 Definisi Alat Proses 2 Sifat Statis Dinamis 3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur 4 Tanggungjawab Pelaksanaan Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam organisasi 5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi 6 Penekanan  Pengawasan Atasan Langsung  Pengawasan Fungsional • Lingkungan Pengendalian • Penilaian Risiko
  8. 8. 10 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN U N I T A U N I T B K E G I A T A N 1 K E G I A T A N 2
  9. 9. SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Informasi & Komunikasi Kegiatan Pengendalian Penilaian Risiko Lingkungan Pengendalian Identifikasi Risiko Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Kepemimpinan yang Kondusif Komitmen terhadap Kompetensi Penegakan Integritas dan Etika Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Ps. 4 Ps. 13 Ps. 18 Ps. 41 Ps. 43 Analisis Risiko
  10. 10. SPIP Lingkungan Pengendalian Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Kepemimpinan yang Kondusif Komitmen terhadap Kompetensi Penegakan Integritas dan Etika Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik
  11. 11. SPIP Penilaian Risiko Identifikasi Risiko Analisis Risiko
  12. 12. SPIP Kegiatan Pengendalian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
  13. 13. SPIP Informasi & Komunikasi Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi
  14. 14. SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut
  15. 15. 17 SPIP PEMERINTAH Tertib Terkendali Efisien Efektif Keyakinan Memadai Paket Undang- Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat Daerah Akuntabel Transparan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara PUBLIK • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan • Proses Terintegrasi Kegiatan yang Efektif & Efisien Keandalan Pelaporan Keuangan Pengamanan Aset Negara Ketaatan terhadap Peraturan Pertanggungjawaban UU 33/2004
  16. 16. 18 PEMERINTAH PUSAT (K/L) DUKUNG AKUNT. PRESIDEN PEMERINTAH DAERAH DUKUNG AKUNT. PRESIDEN RAKYAT P O A C Strong Internal Control (Risk Management & Good Governance) AKUNTABILITAS PRESIDEN NKRI RESPONSIBILITAS President’s Accountability Systems (PASs) KEUANGAN NON KEUANGAN
  17. 17. PRESIDEN MENTERI/PIM. LEMBAGA GUB BUP/W.KOTA Melalui: 1. Kegiatan yg Efektif & Efisien 2. Keandalan Lap Keu 3. Pengamanan Aset 4. Ketaatan Peraturan FRAMEWORK PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP 19 12 3
  18. 18. S S S A M S PRESIDEN NKRI KONFIGURASI DOMAIN PENGAWASAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Siapa KATEGORI RUANG LINGKUP TUJUAN KOMPE- TENSI (KSA) KSA: Knowledge, Skill, Attitude S S S + M +M +M (PASs) SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Melakukan + A + A +A Apa (Obyek) Bupati Wkota M: Menteri; G: Gubernur BUN BUN: Bendahara Umum Negara M& G B P K P > 75% 25% Akuntansi Mgmn Berjen- jang Akunta- bilitas Bupati/ Wkota Akunta- bilitas Akunta- bilitas Menteri & Gubernur Presiden STRA- TAKTIS TEGIS TEKNIS NASIO- NAL Kasus besar (Big Fish) K/L Prov Kasus regional fungsi pengawasan fungsi pengawasan fungsi pengawasan Pem Kab/kota Kasus-kasus Sektoral daerah AKUNTABILITASPENGELOLAANKEUANGANNEGARA LaporanKeuangandanKinerja Back Up - Teknis - SDM Itjen/Irtama /Inspekt Inspektorat Bawasda SPIP SISDAL RISIKO 1 Sistem Ruang Lingkup Sistem Pengend . Intern (K3I) Aparat Was Kewenangan Lapis Kemampuan KetKet Moni- toring RECEIVING Dis - patchin g Con- trolling Nasional Presiden X BPKP Reviu LKPP, Diklat , Pendmpngan , Audit, Eval , Invest, Tuj Ttt . Strategik /Nasional X X Irjen / Irtama Reviu Tupoksi Dept/ LPND (TAKTIS) X X Bawasda Reviu Tupoksi Pemda (TEKNIS) Sistem Ruang Lingkup Sistem Pengend . Intern (K3I) Aparat Was Kewenangan Lapis Kemampuan KetKet Moni- toring RECEIVING Dis - patchin g Con- trolling Nasional Presiden X BPKP Reviu LKPP, Diklat , Pendmpngan , Audit, Eval , Invest, Tuj Ttt . Strategik /Nasional X X Irjen / Irtama Reviu Tupoksi Dept/ LPND (TAKTIS) X X Bawasda Reviu Tupoksi Pemda (TEKNIS) M: Menteri G: Gubernur U: UPT B/W: Bupati/Walikota Pulahta Info Display F e e d b a c k GM B/ W > 75%25% Disiplin ilmu lain Spesifik PASs : President’s Accountability Systems (C3I) C3I : Command, Control, Communication & Information System Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SIM PIP & & SIM PIP : Sistem Inf Manajemen Pengend. Intern Pemerintah
  19. 19. input proses output outcome PRESIDENT’S ACCOUNTABILITY SYSTEMS (PASs) EXPERTISE CAPACITY DEVELOPMENT CURRENT ISSUES CLEARING HOUSE AKUNTABILITAS PEMERINTAH CHECK & BALANCE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DOMAIN BPKP (4Cs) PSL 59 PSL 49
  20. 20. Non Justicia (Professional Judgment) Pro Justicia (Bukti Material TPK) BPK BPKP & APIP KPK, POLRI, KEJAGUNG AUDIT: Keuangan Kinerja Tuj.tertentu OPERASIONAL AUDIT (TEMUAN MGMN) PENYIDIKAN AUDIT INVESTIGASI (PENYELIDIKAN) GELAR KASUS / PERKARA (CLEARING HOUSE)
  21. 21. 23 Data warehouse yang komprehensif & historis Mengkolaborasikan informasi Yang tersebar di masing-masing Instansi (dep/lemb/pemda/BUMN/D/L) Untuk kepentingan analisis dan penelitian Pengetahuan-pengetahuan terdokumentasi secara komprehensif dan uptodate Perencanaan kegiatan berdasarkan analisa Resiko dan Prioritas Presiden memperoleh informasi dan pengetahuan yang Credible Sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat Sumber Data/Informasi Integration of Information (PASs) ManagementDecision Making Collaborative Analysis & Research Knowledge Creation Intelligence-based Planning Lembaga PemdaKemen- terian PRESIDEN BUMN/D/L LAINNYA 23
  22. 22. NO FASE KEBUTUHAN KEGIATAN PRODUK TIME FRAME 1 Knowing • Pemahaman, • Penyamaan persepsi Penelitian, Kajian, Benchmarking, Sosialisasi, Diklat Laporan pelaksanaan Waktu yang dibutuhkan tergantung pada besarnya dukungan pimpinan dan organisasi tersebut. 2 Mapping Kondisi, Tujuan, Gap Diagnostic assessment Peta Penerapan SPIP 3 Norming Membangun fondasi / infrastruktur sistem • Kebijakan s.d. SOP: Draft Pedoman Umum dan Draft Pedoman Teknis (Limited Hearing, Public Hearing, Pilotting) • Pembuatan Modul Diklat • Pengembangan Kompetensi: Diklat • Pedoman Umum • Pedoman Teknis • Modul Diklat • Aturan-aturan intern • Lap pelaks. • Satgas-satgas dan produknya 4 Forming Membangun unsur-unsur SPIP • Implementasi • Internalisasi Laporan tahapan pengembangan SPIP 5 Performing Pemanfaatan SPIP (memetik kegunaan) • Monitoring • Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP
  23. 23. • Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Bab I Ps. 1 hrf 2). • SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien , keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Bab I Ps. 1 hrf 1).
  24. 24. • Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Bab I Ps.1 hrf. 3).
  25. 25. •Kegiatan bersifat lintas sektoral •Kegiatan kebendaharaan umum negara •Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden Ps. 49 (2) •Laporan hasil pengawasan kebendaharaan umum negara disampaikan kepada Menkeu & pimpinan IP yg diawasi •Menyusun & menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kpd Presiden Ps. 54 (2), (3) •Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)Ps. 57 (4) •Pembinaan penyelenggaraan SPIP Ps. 59 (1), (2) Was intern thd akuntabilitas keuangan negara:
  26. 26. a. Lingkungan pengendalian Kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi efektifitas penerapan komponen SPIP lainnya. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
  27. 27. b. Penilaian risiko Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
  28. 28. c. Kegiatan pengendalian Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan IP dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
  29. 29. d. Informasi dan komunikasi Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
  30. 30. e. Pemantauan Pengendalian Intern Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH
  31. 31. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g.perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Lingkungan Pengendalian Pasal 4
  32. 32. Antara lain, a. Menerapkan aturan perilaku; b. Memberi keteladanan; c.Menegakan tindakan disiplin; Penegakan Integritas dan Nilai Etika Pasal 5
  33. 33. Antara lain, a. Identifikasi dan penetapan kegiatan untuk penyelesaian tusi; b. Adanya standar kompetensi; c.Penyelenggaraan diklat; Komitmen pada Kompetensi Pasal 6
  34. 34. Antara lain, a. Pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan; b. Penerapan manajemen berbasis kinerja; c.Perlindungan atas aset dan informasi atas akses yang tidak sah; Kepemimpinan yang kondusif Pasal 7
  35. 35. (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko. Bagian Ketiga Penilaian Risiko Pasal 13
  36. 36. 1. Menggunakan berbagai metodologi yang sesuai untuk tujuan IP dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif 2. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal 3. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko yang dihadapi instansi pemerintah Identifikasi Risiko Pasal 16
  37. 37. (1) Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan (2) Pimpinan IP menerapkan prinsip kehati- hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Analisis Risiko Pasal 17
  38. 38. (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18
  39. 39. c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18
  40. 40. (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18
  41. 41. h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18
  42. 42. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasi kan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi Pasal 41
  43. 43. 1.Buku pedoman kebijakan dan prosedur 2.Surat edaran 3.Memorandum 4.Papan pengumuman 5.Situs internet dan intranet 6.Rekaman video 7.E-mail 8.Arahan lisan 9.Tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI Penjelasan Ps. 42 hrf a. Bentuk & Sarana Komunikasi
  44. 44. 1.Manajemen sistem informasi 2.Mekanisme identifikasi kebutuhan informasi. 3.Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi 4.Pemantauan mutu informasi 5.Kecukupan sumber daya. Penjelasan Psl. 42 hrf b. Pertimbangan Pengelolaan, Pengembangan, & Pembaharuan Sistem Informasi
  45. 45. (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Bagian Keenam Pemantauan Pasal 43
  46. 46. 1. Kegiatan pengelolaan rutin 2. Supervisi 3. Pembandingan 4. Rekonsiliasi 5. dll Pemantauan Berkelanjutan Pasal 44
  47. 47. • Penilaian sendiri • Reviu • Pengujian efektifitas SPI Evaluasi Terpisah Pasal 45
  48. 48. (1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP. BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Umum Pasal 47
  49. 49. (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. Bagian Kedua Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah Pasal 48
  50. 50. Pasal 49 (1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota. (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya. .
  51. 51. Pasal 49 (4) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (5) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. (6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
  52. 52. Pasal 58 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden.
  53. 53. (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b meliputi: a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP; b. sosialisasi SPIP; c. pendidikan dan pelatihan SPIP; d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP. Bagian Ketiga Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 59

×