Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perkembangan pendidikan islam di indonesia

16,887 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Perkembangan pendidikan islam di indonesia

  1. 1. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA Disusun Untuk Memenuhi tugas Matakuliah IDI 1 Dosen : Ristianti Azharita S.Pd Disusun Oleh : Nur Aisyah Kusmayanti D PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA JAKARTA 2012
  2. 2. KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telahmeilmpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapatmenyelesaikan makalah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia ini tepatpada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjunan kita NabiMuhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Makalah ini di buat sebagai salahsatu syarat untuk memenuhi tugassemester ganjil mata kuliah IDI 1, dan sebagai tambahan referensi mengenaiPerkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa makalah inimasih jauh dari sempurna maka penulis berharap masukan berupa kritik dan saranyang bersifat membangun guna perbaikan makalah ini untuk kedepannya. Besar harapan penulis semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis padakhusunya dan bagi pembaca pada uumumnya. Jakarta, November 2012 Penulis
  3. 3. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR.................................................................................... iDAFTAR ISI................................................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang masalah…........................................................ 1 B. Perumusan Masalah.................................................................. 2 C. Tujuan Penulisan....................................................................... 2BAB II PEMBAHASAN A. Pendidikan Islam Pra Kemerdekaan......................................... 3 1. Pendidikan Zaman Kerajaan Islam………………………. .. 3 2. Pendidikan Islam di Zaman penjajahan Belanda..………… 7 3. Pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang……………. 9 4. Pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia……………… 9 5. Tokoh-tokoh pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia... 12 B. Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan...................................... 15 1. Perkembangan Pesantren Modern di Indonesia…………… 15 2. Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam………….20 a. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional……20 b. Pendidikan Agama di Sekolah Umum………………….23 c. SKB 3 Menteri tahun 1975 tentang Madrasah………….24BAB III PENUTUP A. Kesimpulan…………………………………………………. . . 27 B. Saran………………………………………………………...... 28DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………...
  4. 4. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Sejarah pendidikan islam dimulai sejak agama islam masuk ke Indonesia, yaitu kira-kira pada abad ke-12 Masehi. Ahli sejarah umumnya sependapat, bahwa agama islam mula-mula masuk ialah ke pulau Sumatera bagian utara di daerah Aceh. Umumnya ahli sejarah memastikan bahwa masuknya islam ke daerah Aceh itu dengan perjalanan Marco Polo. Dalam perjalananya pulang dari Tiongkok, ia singggah di Aceh pada tahun 1922 M. menurut keterangannya, di Perlak telah di dapatnya rakyat yang beragama islam. Perlak adalah pelabuhan besar di Aceh pada masa itu yang menghadap ke selat Malaka. Dengan keterangan tersebut ahli sejarah menetapkan dengan pasti, bahwa agama islam mulanya masuk dari daerah Aceh dan dari sanalah islam memancarkan cahayanya ke Malaka dan Sumatera Barat (Minangkabau). Dari Minangkabau islam berkembang ke Sulawesi,Ambon dan sampai ke Pilipina. Kemudian islam tersiar ke Jawa Timur kemudia ke Jawa Tengah sampai ke Banten, lalu ke Lampung dan Palembang hingga ke seluruh kepulauan Indonesia. Bukan saja agama islam di anut dan di dukung oleh rakyat umum, bahkan berdiri pula kerajaan-kerajaan islam di Indonesia. Sesungguhnya mempelajari Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia sangatlah penting, terutama bagi pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Dengan mempelajari sejarah perkembangan pendidikan islam kita dapat mengetahui factor penyebab kemajuan islam juga factor penyebab kemundurannya karena salah dalam cara didikannya ataupun sistemnya. Dengan mempelajari sejarah perkembangan pendidikan islam kita dapat
  5. 5. mengetahui penyebab terang benderangnnya pendidikan islam juga gelap gulitanya. Apabila kita mengetahui dalam sejarah perkembangan pendidikan islam penyebab kemajuan islam, tentu kita akan mengupayakan sebab-sebab kemajuan itu lalu mengembangkannya. Dan apabila kita mengetahui penyebab kemundurannya, disinilah peran kita di butuhkan untuk menemukan terobosan baru guna memperbaiki kesalahan yang ada dan mengembalikan pendidikan islam ke masa terang benderang. Pendidikan islam dalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan bertujuan akhlak yang mulia dengan tidak melupakan kemajuan dunia dan ilmu pengetahuan yang berguna untuk perseorangan dan kemasyarakatan.B. Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah perkembangan pendidikan islam di Indonesia pada masa pra kemerdekaan? 2. Bagaimanakah perkembangan pendidikan islam di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan?C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui perkembangan pendidikan islam di Indonesia pada masa pra kemerdekaan. 2. Untuk mengetahui perkembangan pendidikan islam di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan.
  6. 6. BAB II PEMBAHASANA. Pendidikan Islam Pra Kemerdekaan 1. Pendidikan Zaman Kerajaan Islam Samudera Pasai merupakan tempat studi Islam yang paling tua yang dilakukan oleh sebuah kerajaan. Sementara itu, untuk di luar kerajaan halaqah ajaran islam di duga sudah dilakukan di koloni-koloni tempat pedagang islam berdatangan di pelabuhan-pelabuhan. Dari halaqah semacam itu nanti berkembang menjadi lembaga pendidikan. Setelah kerajaan Samudera Pasai mundur dalam bidang politik, tradisi pendidikan agama islam terus berlanjut. Samudera Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi islam di Asia Tenggara. Lalu kemudian muncul Kerajaan Malaka sebagai pusat politik yang juga berkembang menjadi pusat pendidikan islam. Kerajaan Malaka giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Selain sebagai tempat pemerintahan istana juga berfungsi sebagai mudzakarah masalah-maslah ilmu pengetahuan dan sebagai perpustakaan dan juga berfungsi sebagai pusat-pusat penerjemahan dan penyalinan kitab-kitab terutama kitab-kitab keislaman. Mata pelajaran yang diberikan di lembaga-lembaga pendidikan islam dibagi menjadi dua tingkatan : a. Tingkat dasar terdiri atas pelajaran membaca, menulis bahasa arab, pengajian Alquran, dan ibadah peraktis. b. Tingkat yang lebih tinggi dengan materi-materi ilmu fiqih, tasawuf, ilmu kalam dsb.
  7. 7. Banyak ulama mancanegara datang ke Malaka dari Afghanistan,Malabar, Hindustan, terutama dari Arab untuk mengambil peran dalampenyiaran pendidikan islam. Para penuntut ilmu berdatangan dari berbagaiNegara Asia Tenggara. Dari Jawa, Sunan Bonang dan Sunan Giri datangke Malaka untuk menuntut ilmu dan setelah mereka selesai menjalanipendidikan agama, mereka mendirikan tempat pendidikan di tempatmasing-masing. Di kerajaan Aceh Darussalam, Sulatan Iskandar Muda juga sangatmemperhatikan pengembangan agama dengan mendirikan mesjid-mesjidseperti Mesjid Bait al-Rahman di Banda Aceh dan pusat-pusat pendidikanIslam yang di sebut dayah. Di Aceh terdapat ulama-ulama besar yangternama yang telah berjasa mengembangkan lembaga pendidikan sepertidayah ini menjadi semacam perguruan tinggi. Nuruddin al-Raniri danAbd. Rauf Singkel adalah ulama-ulama yang mengajar di lembagapendidikan ini. Para penuntut ilmu yang datang dari luar Aceh belajarmereka seperti Syekh Burhanuddin yang berasal dari ulakan-Minangkabau. Setelah tamat ia pulang dan mendirikan lembagapendidikan islam yang di sebut surau. Kemajuan pesat lembagapendidikan islam di Aceh ini menyebabkan orang menjulukinya SerambiMakkah. Murid dari kerajaan lain belajar kepada gurunya masing-masing,kemudian meningkat belajar lebih tinggi di Aceh, kemudian setelah itubelajar ke Mekkah. Sistem pengajaran bagi umat islam sebagaimana di negeri-negerimuslim, adalah pengajian Alquran. Pada tahap awal lapal bacaan bahasaArab (huruf-huruf hijaiyah), setelah itu menghapal surat-surat pendek (juz‘Amma) beserta tajwidnya yang diperlukan untuk shalat. Pelajaran lebihlanjut berkenaan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan denganhukum-hukum islam (fiqih) dan tasawuf (membersihkan hati dan anggotabadan dari dosa-dosa, kesalahan dan kehilapan). Yang memberi pelajaranpada tahap awal di sebut alim, sedangkan untuk pelajaran lebih lanjut
  8. 8. diberikan oleh seorang ulama besar terutama yang pernah belajar keMakkah. Pendidikan Islam mengalami kemajuan pesat setelah para ulamamengarang buku-buku pelajaran keislaman bebahasa Melayu, sepertikarya-karya Hamzah Fansuri, Nururddin al-Raniri, Abd. Rauf Singkel diAceh. Di Minangkabau lembaga pendidikan disebut surau. Surausebelum islam datang merupakan tempat menginap anak-anak bujang, laluSyaikh Burhanuddin merubah fungsi surau menjadi tempat pendidikanIslam. Suarau inilah cikal bakal lembaga pendidikan Islam yang lebihteratur di masa berikutnya. Lembaga Pendidikan Islam di Jawa dikenal dengan namapesantren. Menurut sumber lokal pesantren pertama di pulau Jawa adalahPesantren Giri dan Pesantren Gresik di Jawa Timur. Pesantren Gresikdidirikan oleh Maulana Malik Ibrahim yang mendidik Mubaligh-mubalighyang nantinya menyiarkan agama islam ke seluruh Nusantara. sedangkanPesantren Giri didirikan oleh Sunan Giri. Terdapat pula pendidikan agama di Ampel-Surabaya-Jawa Timur,dibangun oleh Raden Rahmat (Sunan Ampel Denta). Berawal dari Giridan Ampel berikutnya semakin banyak pusat-pusat pendidikan islam diJawa seperti Tembayat, Prawoto (Demak), dan Gunung Jati Cirebon. Di kerajaan islam Banjar Kalsel, Lembaga Pendidikan Islampertama dikenal dengan nama Langgar. Orang pertama yang mendirikanLanggar adalah Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Semua ilmu yangdiberikan di lembaga pendidikan islam di Nusantara ditulis dalam hurufArab Melayu atau Pegon. Di Sulawesi adalah raja Gowa XIV, Sultan Alauddin yang pertamamendirikan masjid di Bantaolo, Masjid ini berfungsi sebagai tempat shalat,
  9. 9. juga sebagai pusat pengajian, pendidikan dan pengajaran Islam. Yangbertindak sebagai guru adalah Datu Ri Bandang seorang ulama dariMinangkabau yang menuntut ilmu di Pesantren Giri. Selanjutnya masjidberkembang menjadi pesantren. Dan di lembaga pendidikan inilah ulamaMakassar Syaikh Yusuf al-Makassari menuntut ilmu agama dasar sebelummelanjutkan ke Aceh dan kemudian ke Makkah. Pelajaran yang diberikandi pesantren Bantoalo adalah fiqih, tassawuf, tafsir, hadist, balaghah, danmantiq (logika). Metode pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan itu adalahsorogan dan bandungan. Sorogan adalah system pengajaran bersifatindividual, biasanya bagi murid pemula. metode ini digunakan yangberlangsung di rumah-rumah, masjid-masjid dan langgar secaraperorangan. Sedangkan metode bandungan (weton atau halaqah) adalahsekelompok santri mendengarkan seorang guru membaca,menerjemahkan,menerangkan, mengulas buku-buku islam dalam bahsa Arab. Dalampesantren tidak ada kurikulum, tiap pesantren biasanya punya spesialisasisendiri sesuai dengan keahlian kiai besarnya. Di Jawa setelah berdirinya kerajaan Demak, pendidikan Islambertambah maju karena telah ada pemerintah yang menyelenggarakannyadan pembesar-pembesar islam membelanya. Pada tahun 1476 di Bintorodibentuk organisasi Bayankare Islah (angkatan pelopor perbaikan) untukmempergiat usaha pendidikan dan pengajaran islam. Dalam rencanapekerjaannya disebutkan sebagai berikut :a. Tanah Jawa-Madura dibagi atas beberapa bagian untuk lapangan pendidikan/pengajaran. Pimpinan pekerjaan di tiap-tiap bagian dikepalai oleh seorang wali dan seorang pembantu (badal).b. Supaya mudah dipahami dan diterima masyarakat, didikan dan ajaran islam harus diberikan melalui jalan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, asal tidak menyalahi hukum syara.
  10. 10. c. Para wali/badal selain harus pandai ilmu agama sertab memelihara budi pekerti supaya menjadi suri tauladan bagi masyarakat. d. Di Bintoro segera didirikan mesjid agung untuk menjai sumber ilmu, pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran islam. Berdasarkan rencana itu, di tempat sentral suatu daerah didirikan mesjid, dipimpin oleh wali atau badal untuk menjadi sumber pendidikan islam yang sampai sekarang di beberapa tempat masih ada.2. Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Belanda Awalnya pendidikan Islam dibiarkan saja tetap diajarkan, namun lambat laun mereka mengubah ajaran sedikit demi sedikit. Belanda mulai berusaha menghilangkan pengaruh islam, dimulai dari daerah yang dikuasai yaitu Yogya dan Surakarta. Setelah itu mereka menyingkirkan jabatan gubernur dan membinasakan organisasi-organisasi islam resmi. Kemudian hadirlah sekolah-sekolah Belanda sebagai ganti pendidikan baru, di setiap daerah keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen. Van Den Capellen tahun 1819 merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi pribumi agar dapat membantu pemerintahan Belanda karena Belanda menganggapn pendidikan islam yang diselenggarakan di pesantren-pesantren dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Para santri dianggap buta huruf latin dan tingkatan pendidikannya rendah sehingga dianggap tidak berguna. Oleh karena itu Belanda mendirikan sekolah di desa-desa untuk menyaingi pesantren. Kemunduran pendidikan Islam itu mencapai puncaknya sebelum tahun 1900 M yang meliputi seluruh Indonesia. Bahkan pada tahun 1882 Belanda membuat badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan Pendidikan Islam. Tahun 1925 Belanda mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi bahwa tidak semua kiai boleh memberikan pelajaran mengaji. Tahun 1932 keluar pula peraturan yang dapat
  11. 11. memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnyayang disebut Ordonansi sekolah Liar. Peraturan ini dikeluarkan setelahmuncul gerakan nasionalisme-islamisme pada tahun 1928 berupa SumpahPemuda. Untuk mencegah masuknya pelajaran agama islam di sekolahumum pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut “NetralAgama”. Pada tahun 1901 Belanda melakukan politik etis, yaitu mendirikanpendidikan rakyat sampai ke desa yang memberikan hak-hak pendidikanpada pribumi dengan tujuan untuk mempersiapkan pegawai-pegawai yangbekerja untuk Belanda juaga untuk menghambat pendidikan tradisional. Diluar dugaan, berdirinya sekolah-sekolah rakyat di desa dimana orangpribumi sekolah membuat mereka mengenal system pendidikan modern:sistim kelas, pemakaian meja, metode belajar modern, dan pengetahuanumum. Mereka juda menjadi mengenal surat kabar dan majalah untukmengikuti perkembangan zaman. Pandangan rasional ini menjadipendorong untuk melakukan pembaharuan. Munculnya sekolah-sekolah Belanda menjadi perhatian besar paraUlama dan santri karena pendidikan itu menjadi penetrasi kebudayaanbarat yang akan melahirkan intelektual pribumi secular dan menjadikanumat islam jauh dari agamanya. Oleh sebab itu, lahirlah gerakanpembaharuan pendidikan Islam yang nantinya akan membawa kemajuanpendidikan Islam Indonesia ke taraf yang lebih baik. Sebenarnyakesadaran ini juga akibatnya terpengaruh oleh ide-ide Pan islamisme danreformasi di Mesir ketika beberapa pelajar Indonesia menuntut ilmuagama disana. Itulah sebabnya kenapa kemudian para pembaru islammengadopsi pendidikan colonial, padahal sebelumnya mengecam. Dengan demikian pembaharuan pendidikan Indonesia sudahdimulai sejak zaman koloial Belanda. Hal ini ditandai dengan berdirinyaorganisasi-organisasi Islam yang mendirikan sekolah-sekolah Islam,dimana system pengajarannya tidak lagi surau dengan system tradisional
  12. 12. melainkan sudah menggunakan system klasik dengan krikulum pengajaran agama dan pngetahuan umum, walaupun kondisinya masih sederhana.3. Pendidikan Islam di Zaman Penjajahan Jepang Jepang menjajah Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II pada tahun 1942 dengan semboyan Asia timur Raya atau Asia untuk Asia. Pada awalnya pemerintahan Jepang seolah-olah membela kepentingan Islam sebagai siasat untuk memenangkan perang. Untuk menarik perhatian rakyat Indonesia, pemerintah Jepang membolehkan didirikannya sekolah-sekolah agama dan pesantren-pesantren yang terbebas dari pengawasan Jepang. Padahal semua itu dilakukan agar kekuatan umat Islam dan nasionalis bisa diarahkan untuk kepentingan memenangkan perang yang dipimpin Jepang. Namun pada kenyataannya pada zaman ini pendidikan mengalami penurunan dibandingkan dengan jajahan Hindia-belanda. Pada zaman penjajahan Jepang jumlah Sekolah Dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20, perguruan tinggi terdiri empat buah dan belum dapat melakukan kegiatan. Jumlah murid merosot 30%, sekolah menengah merosot 90%. Guru-guru SD berkurang 35%, guru sekolah menengah tinggal 5%, angka buta huruf tinggi sekali. Untuk memudahkan pengawasan dalam hal pendidikan pemerintah jepang menetapkan bahwa sekolah dasar menajdi sekolah dasar enam tahun, namun ternyata hal tersebut menjadi keuntungan bagi Indonesia sendiri karena menghapuskan diskriminasi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar digunakan di semua sekolah dan menjadi mata pelajaran utama, dan bahasa Jepang menajadi mata pelajaran wajib, selain itu para pelajar juga harus mempelajari adat istiadat Jepang.
  13. 13. 4. Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia Kira-kira pada abad 19 banyak orang islam Indonesia mulai menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin berkompetisi dengan kekuatan-kekuatan yang menantang dari pihak kolonialisme Belanda, penetrasi Kristen dan perjuangan untuk maju di bagian-bagian lain di Asia apabila mereka terus melanjutkan kegiatan dengan cara-cara tradisional dalam menegakan Islam. Mereka mulai menyadari perlunya perubahan- perubahan. Daerah Minangkabau memiliki peranan yang sangat penting dalam penyebaran cita-cita pembaharuan ke daerah-daerah lain. Juga karena di daerah inilah tanda-tanda pertama daripada pembaharuan itu dapat diamati pada waktu daerah lain seakan-akan masih merasa puas dengan praktek- praktek tradisional mereka. kemudian menyusul pembicaraan tentang pergerakan tersebut di kalangan masyarakat Arab yang mendirikan organisasi modern pertama di kalangan orang-orang islam di Indonesia. Persyarikatan ulama yang pada umumnya terbatas pada daerah Majalengka, merupakan suatu contoh dari gerakan pembaharuan yang mempunyai sifat ganda. Mereka mengikuti Mazhab tetapi mengintrodusir pembaharuan-pembaharuan dalam bidang-bidang kegiatan yang bersifat praktis. Kemudian kita bicarakan Muhammadiyah yang mempunyai daerah operasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan organisasi manapun juga di Indonesia, dan akhirnya Persatuan Islam suatu organisasi yang relative kecil tetapi memiliki pengaruh yang luas disebabkan oleh publikasi-publikasi yang mereka keluarkan serta tulisan-tulisan dari pemimpin-pemimpin organisasi ini. Pembaharu-pembaharu mengakui betapa pentingnya pendidikan untuk membina dan membangun generasi yang lebih muda. Perubahan dalam pemikiran dan ide-ide tentu akan mempunyai arti yang besar dan akan lama bertahan apabila perubahan-perubahan ini mendapat tempat dalam kalangan generasi muda. Kenyataan bahwa permintaan atau kebutuhan masyarakat akan sekolah dengan jumlah yang lenih banyak lagi
  14. 14. tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah, dan juga tidak dapat dipenuhi olehgolongan tradisi, memnyebabkan golongan pembaharu pun memerlukanbergerak di bidang pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang dibangun oleh para pembaharudiantaranya adalah sekolah Adabiyah di Padang (1909), Surau JembatanBesi yang nantinya memplopori sekolah Thawalib di Minangkabau. Laluikatan alumni yang sudah tidak lagi belajar di sekolah Thawalibmendirikan sebuah organisasi yang bernama PERMI (Persatuan MusliminIndonesia). Pendidikan putera-puteri dalam rangka pembaharuan di sekolahAdabiyah yang didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad telah menjadikaninisiatif bagi Zainudin Labai untuk mendirikan sekolah Diniyah padatahun 1915 yang sebagian merupakan perkembangan dari Surau JembatanBesi, dengan menggunakan system ko-edukasi yang dicontoh darikebiasaan yang berlaku di sekolah-sekolah pemerintah. Gerakan pembaharuan di Majalengka Jawa Barat yang di pimpinoleh KH. Abdul Halim dimulai dengan mendirikan organisasi yangbernama Hayatul Qulub yang kemudian berkembang menjadiPersyarikatan Ulama dan diakui secara hukum oleh pemerintah pada tahun1917 dengan bantuan HOS Tjokroaminoto, Presiden Syarekat Islam. Gerakan pembaharuan selanjutnya adalah organisasiMuhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, dalam tahun1909 Dahlan masuk Budi Oetomo dengan maksud memberikan pelajaranagama kepada anggota-anggotanya. Dengan jalan ini ia berharap akandapat memberikan pengajaran di sekolah-sekolah pemerintah karenaanggotanya yang kebanyakan bekerja di sekolah-sekolah pemerintah danjuga kantor-kantor pemerintah. Pemikirannya inipun berhasil dan ia punmendirikan sebuah sekolah sendiri yang diatur dengan rapid an di dukungoleh organisasi yang bersifat permanen untuk menghindarkan nasib sepertipesantren-pesantren tradisional yang terpaksa di tutup,maka didirikan lahMuhammadiyah.
  15. 15. Organisai pembaharuan yang terakhir adalah Persatuan Islam (PERSIS) yang didirikan di Bandung. Perhatian utama Persis adalah bagaimana menyebarkan cita-cita dan pemikirannya, ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan umum, tabligh, khutbah-khutbah, kelompok- kelompok studi, mendirikan sekolah-sekolah dan menyebarkan pamphlet- pamflet, majalah-majalah serta kitab.5. Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan di Indonesia a. KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah Setelah kembalinya dari tanah suci Makkah cita-cita pembaharuan keagamaannya makin mantap. Yang mula-mula dilakukan Dahlan adalah dengan merubah arah kiblat. Untuk memperluas jangkauan penyiaran ide-ide pembaruannya, Dahlan masuk Budi Utomo pada tahun 1909 di organisasi ini Dahlan mengajarkan agama islam. Ide-ide pembaruannya tertuang dalam gerakan Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 M. titik tekan perjuangannya adalah pemurnian ajaran islam dan bidang pendidikan. Muhammadiyah memiliki pengaruh yang berakar dalam upaya pemberantasan bid’ah, khurafat dan tahayul. Gambaran dalam bidang pendidikan, diketahui bahwa dunia keilmuan di Indonesia secara tradisional di emban dan dimiliki oleh pesantren, namun secara pelebaran atau penguasaan ilmu pesantren lebih mengembangkan ilmu agama ketimbang ilmu umum, bahkan, penguasaan ilmu agama lebih bersifat tradisional. Pengembangan ilmu pengetahuan umum secara melebar dengan cara mendirikan sekolah- sekolah modern yang bersifat memiliki kelas, sarana belajar yang lebih baik dan terpenting masuknya kurikulum umum dalam madrasah- madrasah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Para siswa dapat bersama-sama bersekolah tanpa terikat jenis kelamin, artinya siswa
  16. 16. dan siswi belajar dalam satu ruang walaupun tempat duduknya terpisah. Madrasah dan sekolah Muhammadiyah juga sangat berperan dalam menebarkan gagasan dan garis-garis pendiriannya.b. K.H. Hasyim Asy’ari dan NU KH. Hasyim Asy’ari lahir tanggal 14 Februari 1871, Ia adalah seorang yang memiliki predikat kekiaian yang kental. Dalam sejarah pendidikan islam tradisional, khususnya di Jawa, ia digelari Hadrat Asy’Syaikh (Guru besar di lingkungan pesantren), karena peranannya sangat besar dalam pembentukan kader- kader ulama pimpinan pesantren, misalnya psantren Asem Bagus di Situbondo Jawa Timur, pesantren Lirboyo Kediri dan lain-lain. Nahdatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926, yang mulanya hanya sebuah kepanitiaan yang disebut Komite Merembuk Hijaz. Organisasi NU menganut pada salahsatu mazhab dari empat mazhab yaitu Mazhab Syafi’i. NU banyak mengadakan kegiatan keislaman yang bermanfaat bagi anggotanya, seperti memperluas lapangan pendidikan dan mendirikan sekolah- sekolah serta pemeliharaan anak yatim.c. Nurcholis Madjid Nurcholis Madjid lahir di Mojoanyar, Jombang Jawa Timur pada 17 Maret 1939. Cak Nur merumuskan modernisasi sebagai rasionalitas. Pengertian yang mudah tentang modernisasi adalah pengertian yang idientik dengan pengertian rasionalitas. Hal tersebut berarti proses perombakan pola piker dan tata kerja baru yang akliah, kegunaannya untuk memperoleh daya guna efisiensi yang maksimal. Hal itu dilakukan dengan menggunakan penemuan mutakhir manusia di bidang ilmu pengetahuan.
  17. 17. Nurcholish Madjid mengungkap dalam bukunya Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, bahwa modernisasi adalah suatu keharusan, bahkan suatu kewajiban mutlak. Modernisasi merupakan pelaksanaan perintah dan ajaran Allah. Hal ini didukung oleh Argumen berikut: Pertama, Allah menciptakan seluruh alam ini dengan benar bukan palsu. Kedua, Dia mengatur dengan peraturan Ilahi/sunatullah yang menguasai dan pasti. Ketiga, sebagai buatan Tuhan Maha Pencipta, alam ini adalah baik, menyenangkan(mendatangkan kebahagiaan duniawi) dan harmonis. Keempat, manusia diperintah oleh Allah untuk mengamati dan menelaah hukum-hukum yang ada dalam ciptaan-Nya. Kelima, Allah menciptakan seluruh alam raya untuk kepentingan manusia, kesejahteraan hidup dan kebahagiaannya, sebagai rahmat dari-Nya. Keenam, karena adanya perintah untuk mempergunakan akal pikiran/rasio itu, maka Allah melarang segala sesuatu yang menghambat perkembangan pemikiran, terutama pewarisan membuta terhadap tradisi-tradisi lama, yang merupakan cara berfikir dan kerja generasi sebelumnya.d. Muhammad Amien Rais Amien Rais lahir di Solo Jawa Tengah pada tanggal 26 April 1944. Pemikiran utamanya adalah mengenai pemurnian akidah islam. Sedangkan kontribusinya dalam bidang pendidikan dapat dilihat dari karya-karyanya yang cukup banyak. Umumnya karya tulisnya dituangkan dalam bentuk artikel, sebagai editor, dan kata pengantar di berbagai buku. Ia menyatakan pembaruan dalam bidang pendidikan suatu masalah yang sangat penting dalam kaitannya dalam masalah pembaharuan Islam. Pemikiran Amin Rais yang perlu menjadi renungan adalah harus menepati keyakinan, kebenaran, dan kemurnian akidah islam, dengan tidak lagi mencampuradukan akidah dan penyakit syirik, dengan memurnikan akidah, maka akan tertanam pada jiwa umat islam
  18. 18. iman yang sebenarnya pada Allah sehingga akan memancarkan aktivitas kehidupan yang dinamis.B. Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan Setelah merdeka, pendidikan islam mulai mendapat kedudukan yang sangat penting dalam system pendidikan nasional. Di Sumatera, Mahmud Yunus sebagai pemeriksa agama pada kantor pengajaran mengusulkan kepada kepala pengajaran agar pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah ditetapkan dengan resmi dan guru-gurunya di gaji seperti guru-guru umum dan usulnya pun diterima. Selain itu pendidikan agama di sekolah juga mendapat tempat yang teratur, seksama dan penuh perhatian. Madrasah dan pesantren juga mendapat perhatian. Untuk itu di bentuk Departemen Agama pada tanggal 3 Desember 1946 yang bertugas mengurusi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dan madrasah serta pesantren. Sekolah agama, termasuk madrasah, ditetapkan sebagai model dan sumber pendidikan Nasional yang berdasarkan UUD 1945. Eksistensi pendidikan Agama sebagai komponen pendidikan Nasional dituangkan dalam Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No 4 tahun 1950, bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama di anggap telah memenuhi kewajiban belajar. 1. Perkembangan Pesantren Modern di Indonesia Pendidikan pondok pesantren yang merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional memiliki 3 unsur utama yaitu: 1) Kyai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri; 2) Kurikulum pondok pesantren; dan 3) Sarana peribadatan dan pendidikan, seperti masjid, rumah kyai, dan pondok, serta sebagian madrasah dan bengkel-bengkel kerja keterampilan. Kegiatannya terangkum dalam "Tri Dharma Pondok pesantren" yaitu: 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT; 2)
  19. 19. Pengembangan keilmuan yang bermanfaat; dan 3) Pengabdian kepadaagama, masyarakat, dan negara. Merujuk pada Undang-undang Nomor 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaanpesantren sebenarnya memiliki tempat yang istimewa. Namun, kenyataanini belum disadari oleh mayoritas masyarakat muslim. Karena kelahiranUndang-undang ini masih amat belia dan belum sebanding dengan usiaperkembangan pesantren di Indonesia. Keistimewaan pesantren dalamsistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari ketentuan dan penjelasanpasal-pasal dalam Undang-udang Sisdiknas sebagai berikut: Dalam Pasal 3UU RI Nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas dijelaskan bahwa Pendidikannasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watakserta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskankehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didikagar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan dipesantren. Pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentukwatak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yangberbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlakmulia. Ketentuan dalam BAB III tentang Prinsip PenyelenggaraanPendidikan, pada Pasal 4 dijelaskan bahwa: (1) Pendidikandiselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilaikeagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikandiselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistemterbuka dan multimakna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatuproses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsungsepanjang hayat. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberiketeladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas
  20. 20. peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakandengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagisegenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan denganmemberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalampenyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Semua prinsip penyelenggaraan pendidikan tersebut sampai saatini masih berlaku dan dijalankan di pesantren. Karena itu, pesantrensebetulnya telah mengimplementasikan ketentuan dalam penyelenggaraanpendidikan sesuai dengan Sistem pendidikan nasional. Tidak hanya itu,keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didirikan atasperan serta masyarakat, telah mendapatkan legitimasi dalam Undang-undang Sisdiknas. Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakatpada Pasal 8 menegaskan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalamperencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Masyarakatberkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraanpendidikan. Ketentuan ini berarti menjamin eksistensi dan keberadaanpesantren sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakatdan diakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dipertegas lagioleh Pasal 15 tentang jenis pendidikan yang menyatakan bahwa Jenispendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi,vokasi, keagamaan, dan khusus. Pesantren adalah salah satu jenis pendidikan yang concern dibidang keagamaan. Secara khusus, ketentuan tentang pendidikankeagamaan ini dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yangmenegaskan: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintahdan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai denganperaturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsimempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang
  21. 21. memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ataumenjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapatdiselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.(4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, danbentuk lain yang sejenis. Lebih jauh lagi, saat ini pesantren tidak hanya berfungsi sebagaisarana pendidikan keagamaan semata. Namun, dalam perkembangannyaternyata banyak juga pesantren yang berfungsi sebagai sarana pendidikannonformal, dimana para santrinya dibimbing dan dididik untuk memilikiskill dan keterampilan atau kecakapan hidup sesuai dengan bakat parasantrinya. Ketentuan mengenai lembaga pendidikan nonformal ini termuatdalam Pasal 26 yang menegaskan: (1) Pendidikan nonformaldiselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layananpendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/ataupelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikansepanjang hayat. (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkanpotensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan danketerampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadianprofesional. (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapanhidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikanpemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikanketerampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikankesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkankemampuan peserta didik. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri ataslembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatanbelajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yangsejenis. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yangmemerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikapuntuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usahamandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (6)
  22. 22. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil programpendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan olehlembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah denganmengacu pada standar nasional pendidikan. Keberadaan pesantren sebagai bagian dari peran serta masyarakatdalam pendidikan juga mendapat penguatan dari UU Sisdiknas. Pasal 54menjelaskan: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha,dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalianmutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagaisumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Bahkan, pesantren yang merupakan Pendidikan BerbasisMasyarakat diakui keberadaannya dan dijamin pendanaannya olehpemerintah maupun pemerintah daerah. Pasal 55 menegaskan: (1)Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakatpada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama,lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. (2)Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan danmelaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen danpendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. (3) Danapenyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber daripenyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atausumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakatdapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lainsecara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.Demikianlah, ternyata posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasionalmemilki tempat dan posisi yang istimewa. Karena itu, sudah sepantasnyajika kalangan pesantren terus berupaya melakukan berbagai perbaikan danmeningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di pesantren. Pemerintah
  23. 23. telah menetapkan Renstra pendidikan tahun 2005 - 2009 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu: 1) meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, 2) meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan; dan 3) meningkatnya tata kepemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan juga adanya keinginan yang kuat dari sekelompok orang yang menginginkan pendidikan yang lebih baik yang intensif dan representative maka lahirlah pesantren-pesantren modern yang memiliki system pendidikan yang bermutu dengan fasilitas-fasilitas modern seperti Pesantren modern Darussalam Gontor di Ponorogo Jawa Timur, Pesantren Assalam di Sukoharjo Jawa Tengah, Pesantren Al Zaytun di Indramayu Jawa Barat dan masih banyak lagi pesantren-pesantren modern lainnya di berbagai daerah di Indonesia.2. Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam a. Posisi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Pada era Orde Lama pengaturan dua system pendidikan berusaha dihapuskan oleh pemerintah. Hal ini dapat dipahami dari usaha pemerintah Orde Lama sebagai berikut, pertama, memasukkan Pendidikan Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah negeri maupun swasta melalui pelajaran agama. Kedua, memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum pendidikan di madrasah. Ketiga, mendirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk menyiapkan guru agama untuk sekolah umum maupun madrasah. Pada pertengahan tahun 1960-an, terdapat 13.057 Madrasah Ibtidaiyah (MI), dengan murid 1.927.777 siswa. Tingkat Madrasaah Tsanawiyah (MTS) terdapat 776 madrasah dengan murid 87.932 siswa. Sedangkan untuk
  24. 24. tingkat Madrasah Aliyah(MA) terdapat 16 madrasah dengan jumlahmurid 1.881 siswa. Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, diharapkandapat membawa perubahan pada sisi menagerial dan proses pendidikanIslam. PP tersebut secara eksplisit mengatur bagaimana seharusnyapendidikan keagamaan Islam (bahasa yang digunakan PP untukmenyebut pendidikan Islam), dan keagamaan lainnya diselenggarakan.Dalam pasal 9 ayat (1) disebutkan, ”Pendidikan keagamaan meliputipendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, danKhonghucu”. Pasal ini merupakan pasal umum untuk menjelaskanruang lingkup pendidikan keagamaan. Selanjutnya pada ayat (2) pasalyang sama disebutkan tentang siapa yang menjadi pengelolapendidikan keagamaan baik yang formal, non-formal dan informaltersebut, yaitu Menteri Agama. Dari sini jelas bahwa tanggungjawab dalam proses pembinaandan pengembangan pendidikan Islam/dan atau keagamaan Islammenjadi tanggungjawab menteri agama. Tentunya mengingat posisimenteri agama bukan hanya untuk kalangan Islam saja, maka bebanmenteri agama juga melebar pada penyelenggaraan pendidikan agamalain non Islam, di samping beban administratif lain terkait denganruang lingkup penyelenggaraan agama dan prosesi keagamaan untukseluruh agama-agama yang diakui di Indonesia. Selain itu seandainya terjadi penyimpangan dalampenyelenggaraan pendidikan keaagamaan, maka jika untuk pendidikantinggi maka posisi menteri agama sebagaimana pasal 7 ayat (1) ahanya sebagai pemberi pertimbangan dan bukan pengambil keputusan.Adapun pengambil keputusan untuk jenjang pendidikan dasar danmenengah dilakukan oleh bupati/walikota, dan masukan pertimbangandiberikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.Sekali lagi hal ini menunjukkan betapa Depag beserta jajarannya
  25. 25. hingga yang paling bawah, tidak memiliki kekuasaan dalam prosespenyelenggaraan pendidikan keagamaan sekalipun. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah lembagapenyelenggara pendidikan keagamaan Islam adalah MI, M.Ts danMA/MAK. Meski sebenarnya penyebutan lembaga-lembaga tersebuttidak secara ekplisit, namun sebagai penjelasan tentang kemungkinanperpindahan peserta didik dalam jenjang pendidikan yang setara (Pasal11). Dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Pasal 17 ayat (2) jugamemang disebutkan untuk jenjang pendidikan dasar, yaitu MI, M.Ts.,dan Pasal 18 ayat (3) jenjang pendidikan menengah bagi pendidikanIslam adalah MA dan MAK. Hanya saja khusus untuk pendidikankeagamaan baik dalam UU Sisdiknas Pasal 30 ayat (4) ataupun PP No.55 pasal 14 ayat (1) berbentuk pendidikan diniyah, dan pesantren. Ayat(2) dan ayat (3) menjelaskan bahwa kedua model pendidikan tersebutdapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal. Dalam pasal 18 PP No. 55 tahun 2007 disebutkan untukpendidikan diniyah formal pada ayat (1) Kurikulum pendidikandiniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikankewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmupengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.Begitu juga untuk pendidikan diniyah menengah formal Kurikulumpendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatanpendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmupengetahuan alam, serta seni dan budaya. Sementara itu untuk pendidikan diniyah non-formal disebutkandalam pasal 21 ayat (1) yaitu, Pendidikan diniyah nonformaldiselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim,Pendidikan Al Quran, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yangsejenis. Adapun untuk proses penyelenggaraannya tertuang dalampasal yang sama ayat (5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat
  26. 26. dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi. Orientasi pendidikan agama islam ialah pendidikan ini secara tidak langsung mengharuskan kita untuk menyelenggarakan proses pendidikan nasional yang konsisten dan secara integralistik menuju kearah pencapaian tujuan akhir. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas unggul yang berkembang dan tumbuh di atas pola kehidupan yang seimbang antara lahiriah dan batiniah, antara jasmania dan rohaniah atau antara kehidupan mental spiritual dan fisik material. Dalam bahasa islam, membentuk insan kamil yang secara homeostatic dapat mengembangkan dirinya dalam pola kehidupan yang kahasanah fiddunnya dan khasanah fil akhirat terhindar dari siksaan api neraka, secara simultan tidak terpisah-pisah antara kedua unsurnya. Jalan menuju ketujuan itu, tidak lain adalah melalui proses pendidikan yang berorientasi kepada hubungan tiga arah yaitu hubungan anak didik dengan Tuhannya, dengan masyarakat dan dengan alam sekitarnya.b. Pendidikan Agama di Sekolah Umum Pendidikan secara kultural pada umumnya berada dalam lingkup peran, fungsi dan tujuan yang tidak berbeda. Semuanya hidup dalam upaya yang bernaksud mengangkat dan menegakkan martabat manusia melalui transmisi yang dimilikinya, terutama dalam bentuk transfer of knowledge dan transfer of values. Dalam konteks ini secara jelas juga menjadi sasaran jangkauan pendidikan islam, merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sekalipun dalam kehidupan bangsa Indonesia tampak sekali eksistensinya secara kultural. Tapi secara kuat ia telah berusaha untuk mengambil peran yang kompetitif dalam setting sosiologis bangsa, walaupun tetap saja tidak mampu menyamai pendidikan umum yang
  27. 27. ada dengan otonomi dan dukungan yang lebih luas, dalam mewujudkan tujuan pendidikan secara nyata. Sebagai pendidikan yang berlebel agama, maka pendidikan islam memiliki transmisi spritual yang lebih nyata dalam proses pengajarannya dibanding dengan pendidikan umum, sekalipun lembaga ini juga memiliki muatan serupa. Kejelasannya terletak pada keinginan pendidikan islam untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri anak didik secara berimbang, baik aspek intelektual, imajinasi dan keilmiahan, kultural serta kepribadian. Karena itulah pendidikan islam memiliki beban yang multi paradigma, sebab berusaha memadukan unsur profane dan imanen, dimana dengan pemaduan ini, akan membuka kemungkinan terwujudnya tujuan inti pendidikan islam yaitu melahirkan manusia-manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan, yang satu sama lainnya saling menunjang. Antara ilmu pengetahuan dan pendidikan islam tidak dapat dipisahkan, karena perkembangan masyarakat islam, serta tuntutannya dalam membangun manusia seutuhnya (jasmani dan rohani) sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas ilmu pengetahuan yang dicerna melalui proses pendidikan. Proses pendidikan tidak hanya menggali dan mengembangkan sains, tetapi juga, lebih penting lagi yaitu dapat menemukan konsepsi baru ilmu pengetahuan yang utuh, sehingga dapat membangun masyarakat islam sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diperlukan.c. SKB 3 Menteri tahun 1975 tentang Madrasah SKB 3 Menteri tahun 1975 (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah agar tingkat mata pelajaran umum di madrasah sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah umum. SKB itu menetapkan tiga hal penting; (1) Ijazah madrasah
  28. 28. mempunyai nilai yang sama dengan ijazah dari sekolah umumsetingkat, (2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke jenjang sekolahumum jenjang atasnya, dan (3) siswa madrasah dapat berpindah kesekolah umum. Untuk mencapai tingkat standar mata pelajaran umum sepertiyang ada di sekolah umum, pelajaran umum di madrasah disamakandengan yang diajarkan di sekolah umum. Proporsi pelajaran dimadrasah dirubah menjadi 70% untuk pelajaran umum dan 30% untukmata pelajaran agama. Sebagai implementasi dari SKB 3 Menteritahun 1975 tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan kurikulummadrasah tahun 1976 dan juga mendirikan Madrasah Negeri diberbagai tempat. Terhadap perubahan ini, tidak semua masyarakat Muslim,khususnya dari kalangan Muslim tradisionalis, menyambut dengangembira. Kalangan Muslim tradisionalis, pada waktu itu masihmemandang madrasah semata-mata sebagai lembaga pendidikantempat mencari ilmu agama. Zakiyah Daradjat dalam kata pengantarnya di buku Maksum(1999: xi) mencatat, ada dua pendapat menanggapi perkembanganmadrasah saat itu. Pertama, kalangan yang menilainya sebagi tonggakpenting integrasi madrasah ke dalam pendidikan nasional. Kedua,kalangan yang memandang perubahan itu sebagai sikap akomodatifyang berlebihan terhadap kecenderungan pendidikan modern yangsekuler, yang dikhawatirkan akan mencabut madrasah dari nilai-nilaikeislaman dan melunturkan nilai-nilai keberagamaan siswa. Porsipengetahuan umum yang semakin besar itu, dikhawatirkan akanmenggeser pengetahuan agama yang menjadi spesialisasi madrasahsejak lama.
  29. 29. Oleh karenanya, madrasah-madrasah swasta waktu itu tidakserta merta mengikuti ketentuan pemerintah. Ada tarik-menarik yangterjadi di dunia madrasah antara menjadi lembaga pendidikan moderndi satu sisi, dan mempertahankan perannya sebagai lembagapendidikan keagamaan sebagaimana dilakukannya di masa lalu. Tarik-menarik itu kemudian memunculkan pergeseran dan penyesuaian yangdinamis. Tarik menarik yang cukup hebat terjadi pada madrasah yangberasosiasi dengan pesantren atau, lebih singkatnya disebut MadrasahPesantren. Madrasah ini didirikan dan dikelola oleh suatu pesantrensebagai ekstensi dari sistem pendidikan pesantren. Munculnyamadrasah semacam ini, menurut Manfred Ziemek (1986: 104-108)merupakan bagian dari perkembangan pesantren yang berawal daripengajian sederhana di masjid. Lalu karena ada santri yang berasal darijauh, dibangunlah pondokan. Perkembangan selanjutnya, didirikanlahmadrasah. Pesantren-pesantren tertentu kemudian ada yang sampaimendirikan universitas. Karel A. Steenbrink (1994: 220) mencatat, berdirinya madrasahdi lingkungan pesantren, tidak serta merta menghapus tradisipesantren. Justru tradisi-tradisi keilmuan, keagamaan dankepemimpinanannya mengadopsi pola pesantren. Dalam tradisikeilmuan, sebagai contoh, Madrasah Pesantren mengajarkan kitabkuning dengan berbagai metode khas pesantrennya. Sehinggamadrasah pesantren ini sebenarnya merupakan klassikalisasi daripesantren. Orientasi awal dari madrasah ini adalah sebagai lembagapendidikan keagamaan. Maka wajar saja jika mata pelajarannya adalahmata pelajaran agama sebagaimana pesantren.
  30. 30. BAB III PENUTUPA. Kesimpulan Terjadinya pembaharuan pendidikan di dunia Islam yang muncul dari pemikir-pemikir Islam sendiri yang dengan krisis menyikapi kondisi soasial kemasyarakatan dan sikap keberagamaan umat Islam saat itu. Persinggungan antara dunia Islam dan Barat kembali menyadarkan para pemikir Islam betapa umat Islam jauh tertinggal dari bangsa-bangsa Eropa. Keadaan tersebut segera mendapatkan respon yang beragam dari para cendekiawan muslim dengan tujuan yang sama yaitu kembalinya umat Islam dalam pentas percaturan dunia seperti pada masa kejayaan Islam masa lampau, hal itu disepakati dapat dicapai melalui pembaharuan Pendidikan. Pembaharuan Pendidikan pada dasarnya adalah pembaharuan pemikiran dan prespektif intelektual yang dapat membentuk pola pemikiran yang beragam, yaitu pemikiran yang secara murni ingin kembali pada ajaran Islam yang benar dan menolak segala apa yang datang dari Barat. Mereka adalah golongan tradisionalis, golongan yang mengadopsi secara besar-besaran termasuk dalam pendidikan yang pada akhirnya melahirkan dualisme system pendidikan dalam Islam seperti yang terjadi di Mesir dan Turki dan kelompok yang pemikirannya berangkat dari perasaan nasionalismenya. Dalam pergumulannya masing- masing memiliki peranan untuk menghasilkan perubahan hingga mencapai kemajuan umat. Pengaruh pembaharuan di Timur Tengah cukup besar terhadap pembaharuan pendidikan di Indonesia, pembaharuan pendidikan di Indonesia dari system pesantren yang hanya mengajarkan ilmu keislaman, kemudian diadakan pembaharuan antara lain oleh KHA Dahlan (1912) dengan mendirkkan organisasi Muhammadiyah, yang kemudian mendirikan madrasah-madrasah yang di dalamnya diajarkan ilmu keislaman sekaligus
  31. 31. ilmu pengetahuan umum. Pembaharuan lainnya adalah organisasi NU oleh Hasyim Asy’ari dan organisasi serta tokoh-tokoh lainnya.B. Saran Pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan karakter suatu bangsa karena dalam pendidikan agama manusia diajarkan mengenai hal yang baik dan buruk maka sudah sepantasnya pendidikan agama menjadi pendidikan yang wajib ada di semua jenjang pendidikan baik itu SD, SMP, SMA dan juga Perguruan Tinggi. Sebaiknya dalam setiap mata pembelajaran di sekolah umum para pengajar selalu mengaitkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai agama sehingga siswa dapat lebih memahami fungsi dari mempelajari agama dan korelasinya terhadap kehidupan sehari-hari.
  32. 32. DAFTAR PUSTAKAYunus, Mahmud. 1957. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Mutiara Sumber WidyaNoer, deliar. 1980. Gerakan Moderen Islam di Indonesia. Jakarta: LP3ESTaufik, Ahmad dkk. 2005. Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo PersadaSunanto, Musyrifah. 2005. Sejarah Peradaban Islam Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.http// Makhmud Syafe‟ihttp//docstoc.com

×