SlideShare a Scribd company logo

Sk narasumber 2018

A
aim38

contoh

1 of 19
Download to read offline
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201
KLATEN Kode Pos : 57431
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
NOMOR / /
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA DI KAMPUNG KB KEGIATAN
OPERASIONAL PENGGERAKAN PROGRAM KB
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018
PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Klaten Tahun 2018 maka perlu penunjukan Narasumber dan
Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Kegiatan
Operasional Penggerakan Program KB pada Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun Anggran
2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara
serta Penyampainnya;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2018 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12.Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
13.Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
14.Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Klaten;
15.Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Kegiatan di Kabupaten Klaten;
16.Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/230 Tahun 2017 tentang Standarisasi
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di
Kampung KB Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten Tahun 2018, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan
ini;
KEDUA : Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB
Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya
atas kegiatan dimaksud;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini
Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB
Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten,
sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya
atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapa kekeliruan akan diubah dan ditetapkan
kembali.
Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
dr. RONNY ROEKMITO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19611218 198711 1 002
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten
Nomor
Tanggal
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA KEGIATAN
OPERASIONAL PENGGERAKAN PROGRAM KB DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018
NO NAMA JABATAN
1 ................................... Narasumber/Esselon IV
2 ................................... Narasumber Tk Kabupaten
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
dr. RONNY ROEKMITO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19611218 198711 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201
KLATEN Kode Pos : 57431
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
NOMOR / /
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN
Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan
Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja pada Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten Tahun 2017;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan
dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara
serta Penyampainnya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan
Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi
Remaja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada
Lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini
bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud;
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini
Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini
bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapa kekeliruan akan diubah dan ditetapkan
kembali.
Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten
Nomor
Tanggal
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017
NO NAMA JABATAN
1 Jaka Purwanto, S.Sos, M.M Narasumber/Esselon III
2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Esselon IV
3 Fitriyani, SKM Moderator
Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KLATEN,
JAKA PURWANTO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19671101 198603 1 001
Ad

Recommended

More Related Content

What's hot

Surat keterangan melaksanakan bimbingan dan pelatihan
Surat keterangan melaksanakan bimbingan dan pelatihanSurat keterangan melaksanakan bimbingan dan pelatihan
Surat keterangan melaksanakan bimbingan dan pelatihanOperator Warnet Vast Raha
 
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpvRs husada
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docx
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docxSURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docx
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docxekowahyu65
 
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkContoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkHambali Nasuka
 
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalTelaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalSisca Yoliza
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS Zakiah dr
 
Contoh surat permohonan
Contoh surat permohonanContoh surat permohonan
Contoh surat permohonanRaFuzi Diqi
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfSuwondo Chan
 
Contoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerjaContoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerjaBawi Nabawi
 
Presentasi Kegiatan PKK
Presentasi Kegiatan PKKPresentasi Kegiatan PKK
Presentasi Kegiatan PKKsagittalnr
 
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataSk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataNeneng Holifah
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Suwondo Chan
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudesPajeg Lempung
 

What's hot (20)

Surat keterangan melaksanakan bimbingan dan pelatihan
Surat keterangan melaksanakan bimbingan dan pelatihanSurat keterangan melaksanakan bimbingan dan pelatihan
Surat keterangan melaksanakan bimbingan dan pelatihan
 
Sk tim perencana
Sk tim perencanaSk tim perencana
Sk tim perencana
 
Kode administrasi surat
Kode administrasi suratKode administrasi surat
Kode administrasi surat
 
Surat pengantar
Surat pengantarSurat pengantar
Surat pengantar
 
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv
1. surat undangan bias sosialisasi sekolah campak,dt, td, hpv
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docx
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docxSURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docx
SURAT PERMOHONAN REKENING KORAN 2023.docx
 
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkkContoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
Contoh laporan pelaksanaan kegiatan 10 program pokok pkk
 
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajalTelaah staff permohonan ac di depo rajal
Telaah staff permohonan ac di depo rajal
 
Surat permohonan perbaikan deker laiworu
Surat permohonan perbaikan deker laiworuSurat permohonan perbaikan deker laiworu
Surat permohonan perbaikan deker laiworu
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS  SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
 
Contoh surat permohonan
Contoh surat permohonanContoh surat permohonan
Contoh surat permohonan
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
Contoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerjaContoh surat permohnan pindah kerja
Contoh surat permohnan pindah kerja
 
BAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdfBAB 1 KMP.pdf
BAB 1 KMP.pdf
 
1 surat pengantar kenaikan pangkat
1 surat pengantar kenaikan pangkat1 surat pengantar kenaikan pangkat
1 surat pengantar kenaikan pangkat
 
Presentasi Kegiatan PKK
Presentasi Kegiatan PKKPresentasi Kegiatan PKK
Presentasi Kegiatan PKK
 
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisataSk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
Sk indikator dan target pencapaian kinerja ukm puskesmas cisata
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 

Similar to Sk narasumber 2018

SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...Laelatun Nadifah
 
Kepgub no.265 tahun_.2017
Kepgub no.265 tahun_.2017Kepgub no.265 tahun_.2017
Kepgub no.265 tahun_.2017faizal yonafan
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Strobillus Found
 
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docxSK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docxMandirejoMerakurak
 
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxPAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxKejariBanyuwangi
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Husnul Abidin,S.H.,M.Kn.
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)Pemdes Wonoyoso
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi Desa
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi DesaSK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi Desa
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi DesaPuskoMedia Indonesia
 
sk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdfsk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdfSuwondo Chan
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptdpmdbusel
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Pemdes Wlahar Wetan
 
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdfsk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdfSuwondo Chan
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017Strobillus Found
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)syahrunNazil1
 

Similar to Sk narasumber 2018 (20)

SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 20...
 
Kepgub no.265 tahun_.2017
Kepgub no.265 tahun_.2017Kepgub no.265 tahun_.2017
Kepgub no.265 tahun_.2017
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 
KB OKE 2018.docx
KB OKE 2018.docxKB OKE 2018.docx
KB OKE 2018.docx
 
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
Sk no. 14  tahun 2019 bumdesSk no. 14  tahun 2019 bumdes
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
 
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docxSK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
 
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptxPAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
PAPARAN PROGRAM JAGA DESA GUNUNGKIDUL).pptx
 
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
Paparan acara asia foundation yogya 1 3 2018
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
 
Kak kie kit
Kak kie kitKak kie kit
Kak kie kit
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi Desa
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi DesaSK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi Desa
SK tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Informasi Desa
 
sk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdfsk-PPID Bhuana jaya.pdf
sk-PPID Bhuana jaya.pdf
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
 
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
Dokumen RKPDes 2015 desa wlahar wetan (review september 2014)
 
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdfsk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
sk-PPID Bhuana Jaya final.pdf
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
31 kebijakan pengembangan sid di jateng (tor sid kompak, 27 mei 2019)
 

Recently uploaded

PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...Kanaidi ken
 
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdfDemonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdfResnaningPujiAstuti1
 
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptxPutriSoniaAyu
 
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM  _Pelatihan "Business Process Managem...Effective Teamwork yang Solid dalam BPM  _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...Kanaidi ken
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Guruku
 
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...SantiKartini1
 
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptxPanduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptxgiriindrakharisma
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...ainullabib3523
 
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'eKamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'ePejuangKeadilan2
 
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasiBasic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasidiyahwahab1
 
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNContoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNwatihirma7
 
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahSuku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahPejuangKeadilan2
 
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptxPPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptximamasyari24
 
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxbab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxNurulyDybala1
 
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfPPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfAGUSWACHID4
 
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik  - Fase E.pdfModul Ajar Matematika - Laporan Statistik  - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdfHaniNovi
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...Kanaidi ken
 
ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi s
ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi sppt kurikulum merdeka belajar kelas xi s
ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi sindripratiwi83
 
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1AlfianaNurulWijayant
 
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfTeks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfKangMargino
 

Recently uploaded (20)

PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...PELAKSANAAN & Link2  MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _Prinsip & Penerapan TATA KELOLA Perusah...
 
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdfDemonstrasi Kontekstual  tugas Modul 3.2.pdf
Demonstrasi Kontekstual tugas Modul 3.2.pdf
 
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
559517533-PPT-krisis-Moneter-Politik-Hukum-Dan-Kepercayaan.pptx
 
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM  _Pelatihan "Business Process Managem...Effective Teamwork yang Solid dalam BPM  _Pelatihan "Business Process Managem...
Effective Teamwork yang Solid dalam BPM _Pelatihan "Business Process Managem...
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F - [modulguruku.com]
 
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
STUNTING SEDERHANA. Pengertian Stunting, ciri, ciri, gejala(penyebab), pengob...
 
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptxPanduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
Panduan Media Sosial bagi mahasiswa kampus mengajar KM 7.pptx
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
 
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'eKamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
Kamus Bahasa Bare'e (Bare'e-Taal woordenboek), Indonesia - Bare'e
 
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasiBasic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
Basic Presentation Skill,PPDS.pdf tugas komunikasi
 
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPNContoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
Contoh Sertifikat Komunitas Belajar SMPN
 
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian TengahSuku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
Suku Bare'e (Baree) di Sulawesi Bagian Tengah
 
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptxPPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
PPT PERSIAPAN OBSERVASI (MODUL AJAR).pptx
 
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptxbab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
bab 5 konektivitas antar ruang dan waktu-1.pptx
 
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdfPPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
PPT - Ruang Kolaborasi 3.2 Angkatan 9 - Sesi 1.pdf
 
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik  - Fase E.pdfModul Ajar Matematika - Laporan Statistik  - Fase E.pdf
Modul Ajar Matematika - Laporan Statistik - Fase E.pdf
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...PELAKSANAAN  + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training _"Teknik Perhitungan & Verifikasi TK...
 
ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi s
ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi sppt kurikulum merdeka belajar kelas xi s
ppt kurikulum merdeka belajar kelas xi s
 
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
Mulai dari Diri pendidikan profesi guru gelombang 1
 
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdfTeks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
Teks Terjemahan Website Desa Wisata Melung.pdf
 

Sk narasumber 2018

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA DI KAMPUNG KB KEGIATAN OPERASIONAL PENGGERAKAN PROGRAM KB KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2018 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun Anggran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun Anggaran 2018 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  • 2. 12.Peraturan Bupati Klaten Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; 13.Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 14.Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten; 15.Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten; 16.Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 17.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/230 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2018, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Forum Musyawarah Tingkat Desa di Kampung KB Kegiatan Operasional Penggerakan Program KB Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapa kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, dr. RONNY ROEKMITO, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19611218 198711 1 002
  • 3. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR FORUM MUSYAWARAH TINGKAT DESA KEGIATAN OPERASIONAL PENGGERAKAN PROGRAM KB DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NO NAMA JABATAN 1 ................................... Narasumber/Esselon IV 2 ................................... Narasumber Tk Kabupaten Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, dr. RONNY ROEKMITO, M.Kes Pembina Utama Muda NIP. 19611218 198711 1 002
  • 4. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
  • 5. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapa kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 6. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NO NAMA JABATAN 1 Jaka Purwanto, S.Sos, M.M Narasumber/Esselon III 2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Esselon IV 3 Fitriyani, SKM Moderator Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 7. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR FASILITASI AISYAH KB - KES KEGIATAN PELAYANAN KB DENGAN MITRA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Fasilitasi Aisyah KB-KES Kegiatan Pelayanan KB dengan Mitra Kerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
  • 8. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Fasilitasi Aisyah KB KES Kegiatan Pelayanan KB dengan Mitra Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Fasilitasi Aisyah KB KES Kegiatan Pelayanan KB dengan Mitra Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Fasilitasi Aisyah KB KES Kegiatan Pelayanan KB dengan Mitra Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 9. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR FASILITASI AISYAH KB - KES KEGIATAN PELAYANAN KB DENGAN MITRA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NO NAMA JABATAN 1 Jaka Purwanto, S.Sos, M.M Narasumber/Esselon II 2 Hj. Siti Komariyah Sadjiman Narasumber/Tk. Kabupaten 3 Fitriyani, SKM Moderator Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 10. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKR KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
  • 11. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Pelatihan BKR Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 12. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKR KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NO NAMA JABATAN 1 Jaka Purwanto, S.Sos, M.M Narasumber/Esselon II 2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Ess IV 3 Rohadi Sumedi, S.Sos Moderator Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 13. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKL KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
  • 14. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Pelatihan BKL Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 15. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKL KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NO NAMA JABATAN 1 Heri Pratomo, S.ST Narasumber/Tk Kabupaten 2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Ess IV 3 Fitriyani, SKM Moderator Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 16. PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA Jl. Ronggowarsito Klaten UtaraTelp. (0272) 321501 Fax. 326201 KLATEN Kode Pos : 57431 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN NOMOR / / TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2017 maka perlu penunjukan Narasumber dan Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. diatas,perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bagi Bendahara serta Penyampainnya; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomort 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa; 9. Peraturan Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 11.Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 12.Keputusan Bupati Klaten Nomor 027/377 Tahun 2015 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016;
  • 17. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : Menunjuk Narasumber dan Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini; KEDUA : Narasumber dan Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud; KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diktum KEDUA Keputusan ini Narasumber dan Moderator Pelatihan BKB Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebaga akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017; KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan ditetapkan kembali. Ditetapkan di Klaten Pada tanggal Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001
  • 18. Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Nomor Tanggal PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PELATIHAN BKB KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK BKB, BKL DAN BKR DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NO NAMA JABATAN 1 dr. Sri Sundari Indriastuti, M.Kes Narasumber/Esselon III 2 Drs. Sriyana, MM Narasumber/Ess IV 3 Fitriyani, SKM Moderator Plt. KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, JAKA PURWANTO, S.Sos, MM Pembina Tk. I NIP. 19671101 198603 1 001