Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
UNDANG-UNDANG NO 14/2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
MATERI SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
BAB I. KETENTUAN UMUM
BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN
BAB III. PRINS...
BAB I. KETENTUAN UMUM
 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, m...
BAB I. KETENTUAN UMUM (lanjutan)
 Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari
penyelenggara...
BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN
TUJUAN
GURU DOSEN
Kedudukan:
Sebagai tenaga profesional pada
jenjang pendidikan dasar
pendi...
Prinsip Profesionalitas
Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan
berdasarkan prinsip sebagai ber...
BAB IV. GURU
Bagian Kesatu
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi
G
U
R
U
WAJIB
Memiliki
Kualifikasi
Akademik
Diperoleh ...
Bagian Kesatu
Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi (lanjutan)
 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan men...
Bagian KeduaBagian Kedua
Hak dan KewajibanHak dan Kewajiban
HAK GURUHAK GURU
Memperoleh
penghasilan di atas
kebutuhan hidu...
KEWAJIBAN GURUKEWAJIBAN GURU
merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses
pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan m...
Bagian KetigaBagian Ketiga
Wajib Kerja Dan Ikatan DinasWajib Kerja Dan Ikatan Dinas
 Dalam keadaan darurat, Pemerintah da...
Bagian KeempatBagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPengangkatan, Penempatan, Pemindahan, ...
Bagian keempat (lanjutan …)
 Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemda dapat
dipindahkan atau mengajukan permohonan p...
Bagian keempat (lanjutan …)
Guru dapat
diberhentikan
Dengan Hormat:Dengan Hormat:
• Meninggal dunia,
• Mencapai batas usia...
Bagian KelimaBagian Kelima
Pembinaan dan PengembanganPembinaan dan Pengembangan
PEMBINAAN &PEMBINAAN &
PENGEMBANGANPENGEMB...
Bagian KeenamBagian Keenam
PenghargaanPenghargaan
BentukBentuk
PenghargaanPenghargaan
• Tanda jasa
• Kenaikan pangkat isti...
Bagian KetujuhBagian Ketujuh
PerlindunganPerlindungan
PP
EE
RR
LL
II
NN
DD
UU
NN
GG
AA
NN
Perlindungan Hukum:Perlindungan ...
Bagian KesembilanBagian Kesembilan
Organisasi Profesi dan Kode EtikOrganisasi Profesi dan Kode Etik
• Guru membentuk organ...
UU NO. 14 TAHUN 2005
DASAR HUKUM REVITALISASI
MANAJEMEN GURU DAN DOSEN:
Kualifikasi dan Serdik
Kesejahteraan
Penyediaan, p...
Formal
Personal
Simbolitik
 Kualifikasi
 Serdik
 Standar
kompe-tensi
 Komitmen
 Empati
 Adaptabi-litas
 Aspirasi
 ...
GURU DAN DOSEN
SERTI-
FIKASI
STANDAR-
ISASI
KOMPE-
TENSI
GURU DAN DOSEN YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK
DENGAN KOMPETENSI YANG...
SERTIFIKASI
 Sertifikasi adalah proses pemberian
Serdik untuk guru dan dosen.
 Serdik adalah bukti formal sebagai
pengak...
1. Lulus
Uji
Sertifikasi
2. Tidak Lulus
Sertifikat
?
Sosialisasi
Program.
Uji coba
instrumen.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Uu guru dan dosen

640 views

Published on

  • Be the first to comment

Uu guru dan dosen

  1. 1. UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN MATERI SOSIALISASI
  2. 2. UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN BAB I. KETENTUAN UMUM BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN BAB III. PRINSIP PROFESIONALITAS BAB IV. (KHUSUS GURU) BAGIAN SATU Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi BAGIAN KEDUA Hak dan Kewajiban BAGIAN KETIGA Wajib Kerja Dan Ikatan Dinas BAGIAN KEEMPAT Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian BAGIAN KELIMA Pembinaan dan Pengembangan BAGIAN KEENAM Penghargaan BAGIAN KETUJUH Perlindungan BAGIAN KEDELAPAN Cuti BAGIAN KESEMBILAN Organisasi Profesi dan Kode Etik BAB V. (KHUSUS DOSEN) BAGIAN SATU Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik BAGIAN KEDUA Hak dan Kewajiban BAGIAN KETIGA Wajib Kerja dan Ikatan Dinas BAGIAN KEEMPAT Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian BAGIAN KELIMA Pembinaan dan Pengembangan BAGIAN KEENAM Penghargaan BAGIAN KETUJUH Perlindungan BAGIAN KEDELAPAN Cuti BAB VI. SANKSI BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP
  3. 3. BAB I. KETENTUAN UMUM  Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.  Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.  Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.  Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.  Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
  4. 4. BAB I. KETENTUAN UMUM (lanjutan)  Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.  Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.  Pemerintah adalah pemerintah pusat.  Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.  Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
  5. 5. BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN GURU DOSEN Kedudukan: Sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Fungsi: • meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran, • meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kedudukan: Sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi, yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Fungsi: • meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan • mutu pendidikan nasional. Tujuan: berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
  6. 6. Prinsip Profesionalitas Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab, Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, Memiliki jaminan perlindungan hukum, Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan Profesi Diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi
  7. 7. BAB IV. GURU Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi G U R U WAJIB Memiliki Kualifikasi Akademik Diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1 atau D4 Memiliki Kompetens i Pedagogik: Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kepribadian: Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Profesional: Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Sosial: Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Memiliki Sertifikat Pendidik Sertifikasi Pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan anggaran utk peningkatan kualifikasi akademik & sertfikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, dan masyarakat
  8. 8. Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi (lanjutan)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.  Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
  9. 9. Bagian KeduaBagian Kedua Hak dan KewajibanHak dan Kewajiban HAK GURUHAK GURU Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum Memperoleh perlindungan, rasa aman & jaminan keselamatan, dan memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi Memperoleh kesempatan utk meningkatkan kompetensi, kualifikasi akademik, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi • Gaji pokok • Tunjangan yg melekat pada gaji • Tunjangan Profesi (yg telah memiliki sertifikat pendidik) • Besarnya 1 x gaji pokok • Dialokasikan dlm APBN & APBD • Tunjangan Fungsional • Yang diangkat oleh Pemerintah, Pemda • Yang diangkat oleh satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah & Pemda memberikan subsidi tunjangan fungsional • Tunjangan Khusus • Diberikan kepada guru yg bertugas di daerah khusus (setara dengan 1 X gaji pokok • Dan berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemda • Maslahat Sampingan: merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan kependidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, kemudahan memperoleh pendidikan bg putera-puteri guru dan bentuk kesejahteraan lain.
  10. 10. KEWAJIBAN GURUKEWAJIBAN GURU merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
  11. 11. Bagian KetigaBagian Ketiga Wajib Kerja Dan Ikatan DinasWajib Kerja Dan Ikatan Dinas  Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan wajib kerja kepada guru/WNI yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah NKRI.  Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru.  Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di LPTK.
  12. 12. Bagian KeempatBagian Keempat Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPengangkatan, Penempatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian  Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan wajib memenuhi kebutuhan guru sesuai dengan kewenangannya.  Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemda dapat ditempatkan pada jabatan struktural.  Pengangkatan dan penempatan guru : pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemda diatur dengan PP pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan ybs berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
  13. 13. Bagian keempat (lanjutan …)  Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemda dapat dipindahkan atau mengajukan permohonan pindah dinas.  Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) Guru yang bertugas diGuru yang bertugas di daerah khususdaerah khusus Memperoleh hak kenaikan pangkat rutin secara otomatis Memperoleh hak kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 kali Memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas Yang telah bertugas selama 2 tahun atau lebih berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti
  14. 14. Bagian keempat (lanjutan …) Guru dapat diberhentikan Dengan Hormat:Dengan Hormat: • Meninggal dunia, • Mencapai batas usia pensiun, • Atas permintaan sendiri, • Sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus selama 12 bulan, • Berakhirnya perjanjian kerja. Tidak Dengan Hormat:Tidak Dengan Hormat: • Melanggar sumpah dan janji jabatan, • Melanggar perjanjian kerja atau KKB, • Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus.
  15. 15. Bagian KelimaBagian Kelima Pembinaan dan PengembanganPembinaan dan Pengembangan PEMBINAAN &PEMBINAAN & PENGEMBANGANPENGEMBANGAN PROFESIPROFESI KARIERKARIER • Kompetensi Pedagogik, • Kompetensi Kepribadian, • Kompetensi Sosial, • Kompetensi Profesional. • Penugasan, • Kenaikan Pangkat, • Promosi. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri
  16. 16. Bagian KeenamBagian Keenam PenghargaanPenghargaan BentukBentuk PenghargaanPenghargaan • Tanda jasa • Kenaikan pangkat istimewa • Finansial • Bentuk penghargaan lain DiberikanDiberikan kepadakepada • Guru yang berprestasi • Guru yang berdedikasi luar biasa • Guru yang bertugas di daerah khusus • Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas OlehOleh • Pemerintah • Pemda • Masyarakat • Organisasi Profesi • Satuan Pendidikan • Tingkat Nasional • Tingkat Provinsi • Tingkat Kab/Kota • Tingkat Kecamatan • Tingkat Desa/Kelurahan • Tingkat Sekolah • HUT Kemerdekaan • HUT Provinsi • HUT Kab/Kota • HUT Satuan Pendidikan • HGN • Hari besar lainnya
  17. 17. Bagian KetujuhBagian Ketujuh PerlindunganPerlindungan PP EE RR LL II NN DD UU NN GG AA NN Perlindungan Hukum:Perlindungan Hukum: Perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan Profesi:Perlindungan Profesi: Perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Perlindungan Keselamatan:Perlindungan Keselamatan: Perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
  18. 18. Bagian KesembilanBagian Kesembilan Organisasi Profesi dan Kode EtikOrganisasi Profesi dan Kode Etik • Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen • Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi Organisasi Profesi mempunyai wewenangOrganisasi Profesi mempunyai wewenang • Menetapkan dan menegakkan kode etik guru, • Memberikan bantuan hukum kepada guru, • Memberikan perlindungan profesi guru, • Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, • Memajukan pendidikan nasional. • Organisasi profesi guru membentuk Kode Etik Guru, yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru • Tenaga Kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru dan peraturan perundangan. • Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru dan keanggotaannya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi • Dewan kehormatan dibentuk untuk: 1. Mengawasi pelaksanaan kode etik guru 2. Memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik guru.
  19. 19. UU NO. 14 TAHUN 2005 DASAR HUKUM REVITALISASI MANAJEMEN GURU DAN DOSEN: Kualifikasi dan Serdik Kesejahteraan Penyediaan, penugasan, pembinaan, pengembangan, dan Harlindung.
  20. 20. Formal Personal Simbolitik  Kualifikasi  Serdik  Standar kompe-tensi  Komitmen  Empati  Adaptabi-litas  Aspirasi  Kinerja  Gaji dan penghasilan  Simbol material  Apresiasi masyarakat
  21. 21. GURU DAN DOSEN SERTI- FIKASI STANDAR- ISASI KOMPE- TENSI GURU DAN DOSEN YANG BERSERTIFIKAT PENDIDIK DENGAN KOMPETENSI YANG TERSTANDAR KUALIFIKASI
  22. 22. SERTIFIKASI  Sertifikasi adalah proses pemberian Serdik untuk guru dan dosen.  Serdik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. UU No. 14 Tahun 2005
  23. 23. 1. Lulus Uji Sertifikasi 2. Tidak Lulus Sertifikat ? Sosialisasi Program. Uji coba instrumen.

×