Peraturan perundangan radiasi

4,077 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,077
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
136
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peraturan perundangan radiasi

  1. 1. QC-Uji Kesesuaian X Ray , langkah awal “safety patient”dan kepatuhan peraturan perundangan Oleh : Agung Nugroho O, Dipl.Rad, ST, MSi
  2. 2. UU 10 tahun 1997 tentang : KETENAGANUKLIRANPasal 4.1) Pemerintah membentuk Badan Pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas menyelenggarakan peraturan, perizinan, dan inspeksi.
  3. 3. PP no. 33 TAHUN 2007 tentang : KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIOAKTIFPasal 4(1) Setiap orang atau badan yang akan memanfaatkan Tenaga Nuklir wajib memiliki izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan memenuhi persyaratan Keselamatan Radiasi(3) Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persyaratan manajemen; b. persyaratan Proteksi Radiasi; c. persyaratan teknik; dan d. verifikasi keselamatan.
  4. 4. Lanjutan : PP no. 33 TAHUN 2007Pasal 29(1) Pemegang Izin wajib melaksanakan pemantauan Dosis pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.(2) Hasil pemantauan Dosis pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh laboratorium dosimetri yang terakreditasi.
  5. 5. Lanjutan : PP no. 33 TAHUN 2007Pasal 40(1) Untuk memastikan bahwa Tingkat Panduan untuk Paparan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 dipatuhi, uji kesesuaian wajib dilakukan terhadap pesawat sinar-X untuk radiologi diagnostik dan intervensional.(2) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh penguji yang berkualifikasi.
  6. 6. Sertifikat Akreditasi KAN
  7. 7. Lanjutan Akreditasi KAN
  8. 8. PERKA BAPETEN no 9 tahun 2011tentang UJI KESESUAIAN PESAWAT SINAR-X RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONALPasal 3(1) Pesawat Sinar-X sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jenis Pesawat Sinar-X: a. Radiografi Umum; b. Radiografi Mobile; c. Fluoroskopi; d. Mamografi; e. CT-Scan; dan f. Pesawat Gigi.
  9. 9. Lanjutan :Perka Bapeten no.9 / 2011Pasal 4(1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin baru, perpanjangan izin, dan/atau memiliki izin penggunaan Pesawat Sinar-X wajib melaksanakan Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X.
  10. 10. Lanjutan :Perka Bapeten no.9 / 2011Pasal 4.(2) Pesawat Sinar-X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Pesawat Sinar-X yang belum memiliki sertifikat Uji Kesesuaian;b. Pesawat Sinar-X dengan masa berlaku sertifikat Uji Kesesuaian yang telah berakhir; danc. Pesawat Sinar-X yang telah memiliki sertifikat Uji Kesesuaian, tetapi mengalami perubahan spesifikasi teknis yang dikarenakan perbaikan dan/atau penggantian komponen signifikan
  11. 11. Lanjutan :Perka Bapeten no.9 / 2011Pasal 8(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Penguji Berkualifikasi, badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan.(2) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala BAPETEN mengeluarkan ketetapan sebagai Penguji Berkualifikasi.
  12. 12. Surat penunjukan tester Uji X Ray
  13. 13. UU no 44 th. 2009 tentang Rumah SakitBAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAHPasal 6(1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk :d. memberikan perlindungan kepada Rumah Sakit agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab;e. memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bagian Ketujuh PeralatanPasal 16(1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai.2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yangberwenang.(3) Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang.
  14. 14. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENPasal 2• Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.Pasal 4Hak konsumen adalah:a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasatersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  15. 15. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1250/MENKES/SK/XII/2009 TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU (QUALITY CONTROL) PERALATAN RADIODIAGNOSTIKTujuan umum:• meningkatkan mutu pelayanan radiodiagnostik yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan diseluruh IndonesiaTujuan Khusus:• sebagai pedoman bagi sarana pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan radiodiagnostik.• sebagai acuan bagi sarana pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kendali mutu peralatan radiodiagnostik
  16. 16. Referensi :
  17. 17. Stake holderQA in Diagnostic Radiology :
  18. 18. EFEK STOKHASTIK DAN DETERMINISTIK [9]. Gambar 1. Kurva dosis respon• Kurva A – Deterministik / non stokhastik : Merupakan suatu bentuk khas suatu efek biologis yang memperlihatkan dosis ambang – titik a. Rentangan kurva dari titik ambang a hingga respon 100% dianggap disebabkan oleh ’variabilitas biologis’ di sekitar dosis rata-rata titik c, yang disebut dosis 50%.• Kurva B –stokhastik : menyajikan ambang ’nol’ atau respon linier, titik b menyajikan dosis 50% bagi efek biologis ambang ’nol’ (Chember, 2009) 18
  19. 19. Katarak pada mata pekerja radiasi intervensional .(Photograph from Vañó et al. (1998) ICRP 85.
  20. 20. Skin reactions Threshold Weeks to Injury Dose to Onset Skin (Sv)Early transient erythema 2 <<1 Temporary epilation 3 3 Main erythema 6 1.5 Permanent epilation 7 3 Dry desquamation 10 4 Skin damage Invasive fibrosis 10 from prolonged fluoroscopic Dermal atrophy 11 >14 exposure Telangiectasis 12 >52 Moist desquamation 15 4 Late erythema 15 6-10 Dermal necrosis 18 >10 Secondary ulceration 20 >6 3 : Biological effects of ionizing radiation
  21. 21. Skin injuries
  22. 22. SKIN INJURIES
  23. 23. Berapakah dosis radiasi yang saya terima? Apakah alat rontgennya sudah ter-UJI ? Amankah saya ? Copy right : Radiologi RS. Husada Jakarta

×