Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011

20,195 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,195
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
432
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011

  1. 1. PROFIL DATA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2011 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2012 351.770.212 Ind P
  2. 2. Diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950 Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277169 Fax no: 62-21-5203874 E-mail:statkes@depkes.go.id Web site: http://www.depkes.go.id
  3. 3. i Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mendukung hal tersebut, maka Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Profil Kesehatan Indonesia setiap tahun sejak tahun 1986. Profil Kesehatan Indonesia merupakan sarana untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian hasil pembangunan kesehatan, yang meliputi kinerja dari penyelenggaraan Rencana Strategis Bidang Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal di bidang kesehatan, pencapaian target indikator Millenium Development Goals bidang kesehatan, serta berbagai upaya yang terkait dengan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan lintas sektor. Tahun 2012, Profil Kesehatan Indonesia terbit dua kali, Buku ini adalah terbitan pertama yang berupa kumpulan data kesehatan dalam bentuk tabel-tabel, yang akan diberi judul “Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011”, dan akan dilanjutkan dengan terbitan kedua berjudul “Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2011” yang dilengkapi dengan narasi. Sumber data Profil Kesehatan Indonesia berasal dari unit pengelola program di lingkungan Kementerian Kesehatan, lintas sektor terkait, hasil survei yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas kesehatan serta sumber data lainnya. Adanya peningkatan awareness dari pengelola program di lingkungan Kementerian Kesehatan dan tersedianya data survei, penyusunan Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011 dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Dalam upaya menjawab tantangan penyediaan data yang responsif gender, kami sudah mensosialisasikan Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota yang responsif gender, sejak tahun 2010. Namun belum adanya
  4. 4. ii petunjuk pelaksanaan dari unit teknis terkait, maka belum seluruh data yang tersaji berupa data terpilah menurut jenis kelamin. Dengan tersedianya data Profil Kesehatan Indonesia yang responsif gender, diharapkan dapat mengidentifikasi ada-tidaknya serta besaran kesenjangan mengenai kondisi, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi laki-laki dan perempuan terkait dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan bidang kesehatan. Kiranya buku Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011 ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, pihak swasta dan masyarakat. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011 ini, kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, Mei 2012 Kepala Pusat Data dan Informasi dr. Jane Soepardi NIP.195809231983112001
  5. 5. iii KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………………………………. i DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………………………… iii DAFTAR TABEL……………………………………………………………………………………………………………………… iv I CAPAIAN INDIKATOR INPRES, RENSTRA KEMENKES DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN II GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK III SITUASI DERAJAT KESEHATAN IV SITUASI UPAYA KESEHATAN V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN VI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DAN SEARO
  6. 6. iv Tabel 1.1 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan Tabel 1.2 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tabel 1.3 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tabel 1.4 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2011, Program/Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tabel 1.5 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2011, Program/Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Tabel 1.6 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2011, Program/Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Tabel 1.7 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2011, Program/Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tabel 1.8 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2011, Program/Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan
  7. 7. v Tabel 1.9 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2011, Program/Kegiatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tabel 1.10 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2011, Program/Kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tabel 1.11 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2011, Program/Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Tabel 1.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Kesehatan Tahun 2010 dan 2011 Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 2.2 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011 Tabel 2.4 Estimasi Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Bayi (0 tahun), Jumlah Batita (0-2 tahun), Jumlah Anak Balita (1-4 tahun), Jumlah Balita (0-4 tahun) Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 2.5 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Tertentu, Angka Beban Tanggungan dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 2.6 Estimasi Jumlah Wanita Usia Subur (15-49 tahun) WUS Imunisasi (15-39 tahun), Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Menyusui Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 2.7 Estimasi Jumlah Anak Pra Sekolah, Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat, dan Jumlah Anak Usia Sd/Setingkat Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 2.8 Distribusi Pengeluaran Menurut Kelompok Barang Makanan dan Non Makanan Per Kapita Sebulan Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2010 Tabel 2.9 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 1996 - 2011
  8. 8. vi Tabel 2.10 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi Tahun 2010-2011 Tabel 2.11 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi Tahun 2010 - 2011 Tabel 2.12 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Tipe Daerah Tahun 2009 - 2011 Tabel 2.13.1 Indikator Pendidikan di Indonesia Tahun 2006 - 2010 Tabel 2.13.2 Indikator Pendidikan di Indonesia (Lanjutan) Tahun 2006 – 2010 Tabel 2.14 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut golongan Umur dan Status Sekolah Tahun 2010 Tabel 2.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2006 - 2010 Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2006-2010 Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2006 - 2010 Tabel 2.18 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Golongan Umur dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2009 dan 2010 Tabel 2.19 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Tahun 2006 - 2010 Tabel 2.20 Data Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Puskesmas di 45 Kabupaten Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk Sasaran Prioritas dalam Pengembangan Pelayanan Kesehatan DTPK Tahun 2011 Tabel 2.21 Jumlah dan Persentase Kabupaten Tertinggal Menurut Provinsi Tahun 2006 - 2010 Tabel 2.22 Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Fisik Air Minum Menurut Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010 Tabel 2.23 Daftar Kabupaten/Kota Penyelenggara Kab/Kota Sehat di Indonesia sampai Desember 2011 Tabel 2.24 Persentase Rumah Tangga yang Akses Air Minum Layak dan Air Kemasan/Isi Ulang Tahun 1993 - 2011
  9. 9. vii Tabel 2.25 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Air Minum "Berkualitas" Menurut Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010 Tabel 2.26 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Pembuangan Tinja Layak Sesuai MDGs Menurut Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010 Tabel 2.27 Tren Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 1993 - 2011 Tabel 2.28 Jumlah Lokasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berdasarkan Indikator Inpres 3 Tahun 2010 dan Tahun 2011 Tabel 2.29 Data Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Sehat Tahun 2011 Tabel 2.30 Peraturan Kawasan Bebas Asap Rokok Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2011 Tabel 3.1 Estimasi Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita Tahun 2007 dan Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2010 Tabel 3.2 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Provinsi Tahun 2009 - 2010 Tabel 3.3 10 Besar Penyakit Rawat Inap di Rumah Sakit Tahun 2010 Tabel 3.4 10 Besar Penyakit Rawat Jalan di Rumah Sakit Tahun 2010 Tabel 3.5 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan per Umur (BB/U) Menurut Provinsi Tahun 2010 Tabel 3.6 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan per Umur (TB/U) Menurut Provinsi Tahun 2010 Tabel 3.7 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB) Menurut Provinsi Tahun 2010 Tabel 3.8 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan per Umur dan Berat Badan per Tinggi Badan (TB/U dan BB/TB) Menurut Provinsi Tahun 2010 Tabel 3.9 Prevalensi Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun) Berdasarkan Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Provinsi Tahun 2010 Tabel 3.10 Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit TB Paru Menurut Provinsi Tahun 2011
  10. 10. viii Tabel 3.11 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.12 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.13 Cakupan TB Paru BTA Positif, Sembuh, Pengobatan Lengkap dan Success Rate (SR) Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.14 Period Prevalence TB (D) dan Period Prevalence Suspect TB (G) pada Penduduk ≥ 15 Tahun, Menurut Provinsi Riskesdas 2010 Tabel 3.15 Jumlah Kasus AIDS dan Kasus Kumulatif AIDS Menurut Provinsi sampai dengan Desember 2011 Tabel 3.16 Jumlah dan Persentase Kasus AIDS pada Pengguna NAPZA Suntikan (IDU) Menurut Provinsi sampai dengan Desember 2011 Tabel 3.17 Jumlah Kasus HIV Menurut Provinsi di Indonesia sampai dengan Desember 2011 Tabel 3.18 Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2011 Tabel 3.19 Case Fatality Rate Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2011 Tabel 3.20 Penemuan Kasus Diare Ditangani Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.21 Jumlah Kasus Baru Kusta dan Case Detection Rate (CDR), per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.22 Proporsi Kecacatan Kusta Tingkat 2 dan Kasus Kusta pada Anak 0 – 14 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.23 Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.24 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Incidence Rate Campak Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.25 Jumlah Kasus Campak per Bulan Menurut Tahun 2011 Tabel 3.26 Jumlah Kasus Campak dan Kasus Campak yang Divaksinasi Menurut Kelompok Umur dan Provinsi Tahun 2011
  11. 11. ix Tabel 3.27 Frekuensi KLB dan Jumlah Kasus pada KLB Campak Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.28 KLB Campak Berdasarkan Konfirmasi Laboratorium Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.29 Jumlah Kasus Difteri Menurut Kelompok Umur dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.30 Jumlah Kasus Difteri per Bulan Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.31 Jumlah Kasus Non Polio AFP dan Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.32 Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare Menurut Provinsi Tahun 2008 - 2011 Tabel 3.33 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Case Fatality Rate (%) Flu Burung Menurut Provinsi Tahun 2005 – 2011 Tabel 3.34 Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk Berisiko Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.35 Annual Parasite Incidence (API) Malaria Menurut Provinsi Tahun 2007 - 2011 Tabel 3.36 Jumlah Penderita, Meninggal, Case Fatality Rate (%) dan Incidence Rate per 100.000 Penduduk Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF) Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 3.37 Jumlah Kabupaten/Kota yang Terjangkit Demam Berdarah Dengue Menurut Provinsi Tahun 2008 - 2011 Tabel 3.38 Situasi Penyakit Bersumber Binatang di Indonesia Tahun 2011 Tabel 3.39 Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Tahun 2011 Tabel 3.40 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2010 Tabel 3.41 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Bulan Referensi Menurut Jenis Keluhan Kesehatan yang Dialami dan Provinsi Tahun 2010 Tabel 3.42 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat di Indonesia Tahun 2010 Tabel 3.43 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Melihat di Indonesia Tahun 2010
  12. 12. x Tabel 3.44 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar di Indonesia Tahun 2010 Tabel 3.45 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mendengar di Indonesia Tahun 2010 Tabel 3.46 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri di Indonesia Tahun 2010 Tabel 3.47 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri di Indonesia Tahun 2010 Tabel 3.48 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi di Indonesia Tahun 2010 Tabel 3.49 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi di Indonesia Tahun 2010 Tabel 4.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, dan Kunjungan Ibu Nifas Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.2 Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.3 Persentase Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.4 Persentase Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.5 Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.6 Cakupan Penanganan Neonatal dengan Komplikasi dan Obstetri dengan Komplikasi Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.7 Cakupan Kunjungan Neonatus Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.8 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.9 Cakupan Balita Ditimbang Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.10 Kasus Gizi Buruk Ditemukan dan Mendapat Perawatan Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.11 Cakupan Sekolah Dasar (SD) yang Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/MI Kelas 1 Menurut Provinsi Tahun 2011
  13. 13. xi Tabel 4.12 Jumlah Puskesmas yang Melakukan Pembinaan Kesehatan Anak di Panti Anak Terlantar Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.13 Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.14 Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.15 Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Umur 0-6 Bulan Menurut Provinsi Tahun 2010 Tabel 4.16 Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi, Anak Balita, dan Balita Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.17 Cakupan Pemberian 90 Tablet Besi (Fe3) pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.18 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Provinsi Tahun 2008 – 2011 Tabel 4.19 Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.20 Droup Out Rate Cakupan Imunisasi DPT-HB1-Campak pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2007 – 2011 Tabel 4.21 Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.22 Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.23 Cakupan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.24 Jumlah Layanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) Menurut Provinsi sampai dengan Tahun 2011 Tabel 4.25 Jumlah Layanan Terapi Rumatan Metadon (RTM) di Indonesia Tahun 2011 Tabel 4.26 Cakupan TB Paru BTA Positif, Sembuh, Pengobatan Lengkap dan Success Rate (Hasil Pengobatan Penyakit TB Tahun 2010) Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.27 Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi Tahun 2011
  14. 14. xii Tabel 4.28 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Menurut Provinsi Tahun 2010 Tabel 4.29 Indikator Pelayanan Rumah Sakit Umum Milik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah Menurut Provinsi Tahun 2008-2010 Tabel 4.30 Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Rumah Sakit Umum Milik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah Menurut Provinsi Tahun 2010 Tabel 4.31 Jumlah Kunjungan Peserta Jamkesmas di Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.32 Jumlah Kunjungan Peserta Jampersal Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.33 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) Peserta Jamkesmas Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.34 Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) Peserta Jamkesmas Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 4.35 Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis selama 6 Bulan Referensi Menurut Jenis Kartu yang Digunakan dan Provinsi Tahun 2010 Tabel 4.36 Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis selama 6 Bulan Referensi Menurut Jenis Kartu yang Digunakan dan Provinsi Tahun 2010 (di Perkotaan) Tabel 4.37 Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis selama 6 Bulan Referensi Menurut Jenis Kartu yang Digunakan dan Provinsi Tahun 2010 (di Perdesaan) Tabel 4.38 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Seluruh Indonesia Bulan Desember 2011 Tabel 4.39 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Seluruh Indonesia Bulan Desember 2011 Tabel 5.1 Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2007 - 2011 Tabel 5.2 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan Menurut Provinsi Tahun 2007 – 2011 Tabel 5.3 Jumlah Puskesmas dengan Kegiatan Unggulan dan Rumah Sakit PONEK Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 5.4 Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Pengelola dan Provinsi Tahun 2011
  15. 15. xiii Tabel 5.5 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola Tahun 2007 - 2011 Tabel 5.6 Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Milik Kemenkes dan Pemda Menurut Kelas Rumah Sakit dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 5.7 Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidurnya Menurut Jenis Rumah Sakit Tahun 2007 - 2011 Tabel 5.8 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Pemerintah Menurut Kelas Perawatan dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 5.9 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011 Tabel 5.10 Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (TRM) Menurut Provinsi sampai dengan Tahun 2011 Tabel 5.11 Jumlah Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Jurusan dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 5.12 Jumlah Institusi Non Politeknik Kesehatan (Non-Poltekkes) Menurut Jurusan/Program Studi dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 5.13 Jumlah Jurusan/Program Studi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Akreditasi dan Strata Tahun 2011 Tabel 5.14 Jumlah Institusi Non Politeknik Kesehatan (Non-Poltekkes) Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) Menurut Akreditasi dan Strata Tahun 2011 Tabel 5.15 Jumlah Institusi Diknakes Non-Poltekkes Menurut Status Kepemilikan Tahun 2011 Tabel 5.16 Rekapitulasi Peserta Didik Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2011/2012 Tabel 5.17 Rekapitulasi Peserta Didik Non-Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2011/2011 Tabel 5.18 Lulusan Diknakes Poltekkes dan Non-Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2011 Tabel 5.19 Jumlah Lulusan Poltekkes Berdasarkan Jurusan/Program Studi Institusi Diknakes Seluruh Indonesia Tahun Ajaran 2011/2012
  16. 16. xiv Tabel 5.20 Rekapitulasi Lulusan Non-Poltekkes Diknakes Seluruh Indonesia Menurut Jenis dan Provinsi Tahun Ajaran 2011/2012 Tabel 5.21 Jumlah SDM Kesehatan Menurut Jenis dan Provinsi Keadaan Desember 2011 Tabel 5.22 Jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 5.23 Rasio Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan terhadap Jumlah Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 5.24 Jumlah SDM Kesehatan Rumah Sakit Menurut Jenis dan Provinsi Tahun 2011 Tabel 5.25 Rekapitulasi Keberadaan Dokter Umum sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2011 Tabel 5.26 Rekapitulasi Keberadaan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2011 Tabel 5.27 Rekapitulasi Keberadaan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2011 Tabel 5.28 Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Umum sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2011 Tabel 5.29 Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2011 Tabel 5.30 Rekapitulasi Pengangkatan Bidan Pegawai sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2011 Tabel 5.31 Rekapitulasi Kebutuhan dan Realisasi Pengangkatan Dokter Umum sebagai PTT Tahun 2011 Tabel 5.32 Rekapitulasi Kebutuhan dan Realisasi Pengangkatan Dokter Gigi sebagai PTT Tahun 2011 Tabel 5.33 Alokasi dan Realisasi Kementerian Kesehatan RI Menurut Eselon I Tahun 2011 Tabel 5.34 Data Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2011 Tabel 5.35 Alokasi dan Realisasi Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Menurut Provinsi Tahun 2011 Tabel 6.1 Perbandingan Beberapa Data Kependudukan di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2011 Tabel 6.2 Angka Kelahiran, Angka Kematian, dan Indeks Pembangunan Manusia di Negara-Negara ASEAN dan SEARO
  17. 17. xv Tabel 6.3 Penduduk yang Menggunakan Sumber Air Bersih dan Penduduk yang Menggunakan Sarana Sanitasi Sehat di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2008 Tabel 6.4 Perbandingan Data Tuberkulosis di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2008/2009 Tabel 6.5 Angka Estimasi HIV dan AIDS di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2009 Tabel 6.6 Jumlah Kasus Penyakit Menular yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2011 Tabel 6.7 Perbandingan Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2009 Tabel 6.8 Perbandingan Upaya Kesehatan di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2000-2011 Tabel 6.9 Pembiayaan Kesehatan di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2008 ***
  18. 18. RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 D2P9A26: Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar terhadap anak terlantar di panti asuhan Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial, Pemerintah daerah Terlayaninya pelayanan kesehatan anak terlantar di panti asuhan yang teregistrasi TARGET 2011 : 100 % anak terlantar dalam panti asuhan yang sudah diregistrasi Kemensos 100% 100% D2P13A37: Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar kepada anak berhadapan dengan hukum di Lapas anak Kementerian Kesehatan KemenHukHAM Meningkatnya status kesehatan anak berhadapan dengan hukum di Lapas anak yang sudah diregistrasi oleh KemHukHAM TARGET 2011: Meningkatnya status kesehatan anak berhadapan dengan hukum di Lapas anak yang sudah diregistrasi oleh KemHukHAM sebanyak 9 lapas anak 9 Lapas dan 1 rutan; Sumut (Puskesmas Labuhan Batu), Jambi , (Puskesmas Muara Bulian) Riau (Puskesmas Harapan Jaya), Banten (Puskesmas Tanah Tinggi), Kalsel (Puskesmas Pelambuan), Sulut (Puskesmas Matani), NTT (Puskesmas Oesapa), Kalbar (Puskesmas Sui Raya Dalam) dan 1 rutan: Jabar (Puskesmas Ibrahim Adjie) 100% D2P19A50: Pelayanan Kesehatan bagi anak dengan kecacatan di SLB melalui program Usaha Kesehatan Sekolah Kementerian Kesehatan Pemerintah Daerah Meningkatnya pembinaan kesehatan pada anak dengan kecacatan di SLB melalui program Usaha Kesehatan Sekolah TARGET 2011 : 10 Provinsi 10 provinsi yang melaksanakan pembinaan terhadap anak dengan kecacatan di SLB: Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan 100 % Peningkatan persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan TARGET 2011: 100%. 101,3% (Jumlah balita yang dirawat 40.412) 101,03% Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang dibagi seluruh balita atau D/S) TARGET 2011 : 70 % 71,40% 102 % CAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN TABEL 1.1 D2P19 Pelayanan Kesehatan Anak dengan Kecacatan D2P9: Program Pembinaan Kesehatan bagi Anak Terlantar D2P13: Program Perlindungan dan Kesehatan Kesejahteraan Sosial ABH D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat D3P29A75: Peningkatan kualitas gizi anak Kementerian Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi: NTT, Maluku, Sulteng, Kalsel, NAD, Gorontalo, Sulbar, NTB, Kalteng, Papua Barat, Malut, Sumut, Sultra, Kalbar, Riau, Papua, Sumbar, Kaltim, Jambi
  19. 19. RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 D3P34A86: Peningkatan pelayanan kesehatan anak Kementerian Kesehatan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi diprioritaskan di: NAD, Sumut, Papua Barat, Maluku, Jambi, Kalsel, Papua, Kalbar, Babel, Sulsel, Gorontalo, Malut, Sulteng, Sumbar, Sumsel, Sulbar Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak TARGET 2011: 85 % 85,1% (3.850.091 bayi) 100,1 % D3P35A87: Peningkatan pelayanan kesehatan ibu Kementerian Kesehatan Persentase puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) TARGET 2011: 70% 90,7% (Puskesmas Poned = 2.047 Puskesmas) 129,63 % Persentase RS kabupaten/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) TARGET 2011: 85% 87,7% (RS PONEK = 389 RS) 103,18% D3P35A89: Penempatan tenaga kesehatan strategis di fasilitas kesehatan, terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota (Program 2011) Kementerian Kesehatan Kemen PAN & RB, Kemendagri, BKN Persentase penempatan tenaga kesehatan strategis terutama dokter bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah bermasalah kesehatan (DBK) dan daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sesuai formasi yang tersedia TARGET 2011 : 30% 60,68% 202,3 % D3P35: Penurunan Angka Kematian Ibu Kemendagri, Pemerintah daerah provinsi terutama provinsi dengan angka pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di bawah angka rata-rata nasional (<77,37%) yaitu : Maluku, Malut, Sulbar, Sultra, Papua, NTT, Kalbar, Papua Barat, Sulteng, Gorontalo, Kalteng, Sulsel, Jabar, Sumsel, NTB, Kalsel, Lampung
  20. 20. RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 D3P37A91: Pengendalian penyakit HIV dan AIDS Kementerian Kesehatan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi: Papua, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Bali, Sumut, Kalbar, Jateng, Riau, Sumsel Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV TARGET 2011: 400.000 orang 548.256 orang 137,1 % Persentase Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang mendapatkan Anti retroviral Treatment (ART) TARGET 2011: 75% 80,3% (23.311 ODHA mendapat ART) 107% Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman TARGET 2011: 60% 72% (335 kab/kota) 115,1 % Persentase penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks beresiko tinggi (berdasarkan pengakuan pengguna) (program 2011) TARGET 2011: Laki-laki : 20 % Laki-laki : 14% Laki-laki : 70% Perempuan : 35% Perempuan : 35,5% Perempuan : 101,5% D3P37A92: Pengendalian penyakit Malaria Kementerian Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi: Papua Barat, NTT, Papua, Malut, Babel, Maluku, Bengkulu, NTB, Jambi, Sulteng Angka penemuan kasus malaria per 1,000 penduduk TARGET 2011: 1.75 0 /oo 1,75 0 /oo 100% D3P37A93: Pengendalian penyakit TB Kementerian Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi: Bali, Gorontalo, Sumut, Jambi, Bengkulu, Papua, Jatim, Babel, DIY, Sultra, Sumbar, Jateng, Kalbar, Sumsel, Aceh, Sulbar, Papua Barat, Lampung, Kalsel, Sulsel, Sulteng, Malut, Kepri, NTT, NTB, Riau, Kaltim dan Kalteng Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan TARGET 2011 : 75 % 75.26%. 100,34% D3P37: Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria dan TB
  21. 21. RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 D3P40A97: Peningkatan akses sanitasi dasar yang layak Kementerian Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi: NTT, Papua, Kalteng, Papua Barat, Bengkulu, Lampung, Maluku, Kalbar, Sumbar, NTB, Jambi, Kalsel, Sumsel, Sulteng, Aceh, Malut, Gorontalo, Sulbar, Kepri, Sultra, Jatim Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) TARGET 2011: 5.500 desa 6.235 desa 113 % D3P40 : Peningkatan Akses Penduduk terhadap Sanitasi Dasar yang Layak
  22. 22. RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN 1 2 3 4 5 6 7 S1P27A75: Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK yang bebas dari korupsi Kementerian Kesehatan Kemendagri, Pemda Prov/Kab/Kota Sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK yang transparan dan akuntabel secara on line TARGET : Terciptanya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK Terlaksananya pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK online di 15 kabupaten/kota 100 % S1P27 Penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang transparan dan akuntabel TABEL 1.2 CAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
  23. 23. RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN 1 2 3 4 5 8 7 N3P15A1: Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi Kementerian Kesehatan Kemendagri, Kemeneg PP dan PA, BKKBN, PKK, Organisasi profesi Semakin tinggi persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)) TARGET: Tercapainya 86% ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)) 86,38% 100,44% Semakin tinggi persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) TARGET: Tercapainya 88% ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)) 88,27% 100,31% Semakin tinggi persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar TARGET: Tercapainya 40% fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar 40,85% (26.554 fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar) 102,13% N3P15A2: Pembinaan pelayanan kesehatan anak Kementerian Kesehatan Kemendagri, Kemeneg PP dan PA, BKKBN, PKK Semakin besar cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) TARGET: Tercapainya 86% cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 87,26 % 101,46 % Semakin besar cakupan pelayanan kesehatan bayi TARGET: Tercapainya 85% cakupan pelayanan kesehatan bayi 85,16 % 100,18 % Semakin besar cakupan pelayanan kesehatan balita TARGET: Tercapainya 80% Cakupan pelayanan kesehatan balita 80,95 % 101,18 % N3P15A3: Pembinaan imunisasi dan karantina kesehatan Kementerian Kesehatan Kemendagri, MUI, BKKBN, PKK, IDAI, IBI, PPNI, IDI Semakin tinggi presentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap TARGET: Tercapainya 82% bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 84,7% (3.828.738 bayi) 103,3 % N3P15A4: Pengembangan Bantuan Operasional Kesehatan Kementerian Kesehatan Kemendagri, Bappenas. Semakin banyaknya jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) TARGET: Tercapainya 8.608 puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 8.740 Puskesmas 101,53 % CAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TABEL 1.3 N3P15: Pelaksanaan Upaya Kesehatan Preventif Terpadu
  24. 24. RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN 1 2 3 4 5 8 7 N3P16A1: Penyehatan lingkungan Kementerian Kesehatan Kemen PU Semakin besar persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat TARGET: Tercapainya 90% kualitas air minum yang memenuhi syarat 90,80 % 100 % N3P16A2: Pengendalian penyakit menular langsung Kementerian Kesehatan Badan POM Semakin tingginya angka keberhasilan pengobatan TB TARGET: Tercapainya 86% angka keberhasilan pengobatan 86.22%. 100,26% Persentase provinsi yang melakukan sero survey HIV dan Sifilis TARGET: Tercapainya 24 Provinsi yang melakukan sero survey HIV dan Sifilis 26 provinsi 108,3 % Upaya peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-24 tahun TARGET: Jumlah Kabupaten/kota yang sudah melakukan upaya peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS pada penduduk usia 15-24 tahun sebesar 200 kab/kota, yang dilengkapi rapid survey untuk melihat dampak upaya tsb secara acak di beberapa kab/kota 275 Kab/Kota 137,5 % N3P17A1: Peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian Kementerian Kesehatan Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri TARGET: Tercapainya jumlah 15 bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri 4 27 % N3P17: Kefarmasian dan Alat Kesehatan
  25. 25. RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN 1 2 3 4 5 8 7 N3P18A1: Standardisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Meningkatnya jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan TARGET: Terlaksananya pendidikan berkelanjutan bagi 8000 SDM kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan 8274 103,43 % Semakin meningkatnya persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi TARGET: Tercapainya 55% profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi Penetapan standar kompetensi sebanyak 9 (kumulatif) dari 16 profesi tenaga kesehatan. Tahun 2010 = 6 standar kompetensi, tahun 2011 = 3 standar kompetensi (standar profesi promotor & pendidik kesehatan (PPKMI), standar profesi psikolog klinik (IPK), standar profesi entomolog kesehatan (PEKI) 100 % N3P20A1: Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan Kementerian Kesehatan Pemda Terkait, Badan POM atau Balai Besar/Balai POM Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin yang aman, bermutu dan berkhasiat TARGET: Tercapainya 85% ketersediaan obat dan vaksin yang aman bermutu dan berkhasiat 87 % 102 % N3P21A1: Pembinaan upaya kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan Semakin banyak jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class ) TARGET: Tercapainya 2 kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class ) 2 kota 100 % Semakin meningkatnya persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) TARGET: Tercapainya 70% RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) 70% (311 Rumah Sakit) 100 % Kementerian Kesehatan Kemennaker, Kemensos, BPS, Kemendagri, Pemda terkait Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan TARGET: Tercapainya 70.3% penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan 80,70% 114,79 % Kementerian Kesehatan Kemenkeu, Kemendagri, Bappenas, Setkab, PT Pos Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin TARGET: Tercapainya 9.005 puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin TARGET B12 : Transfer ke tiga dana Jamkesmas untuk 497 kabupaten/kota yang mencakup 9.005 puskesmas 101,3 % Kementerian Kesehatan Persentase RS peserta Jamkesmas yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin TARGET: Tercapainya 80% RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas 80,6% (1.096 RS) 100,8 % N4P23A1: Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berpendapatan rendah N3P20: Penyediaan Obat Essensial Nasional N3P21: Pembinaan Upaya Kesehatan N3P18: Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan N4P23: Penyempurnaan Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga
  26. 26. RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN 1 2 3 4 5 8 7 N10P64A1: Pembinaan upaya kesehatan dasar dan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan Peningkatan puskesmas di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar menjadi puskesmas perawatan TARGET: Tercapainya 81 puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar 83 Puskesmas 102,46 % Peningkatan pelayanan kesehatan RS bergerak terutama di kabupaten/kota di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) TARGET: Terealisasinya pembangunan 10 RS bergerak didaerah tertinggal perbatasan dan kepulauan (DTPK) 10 RS bergerak 100 % N10P64: Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik
  27. 27. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 5 6 7 1 Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 150 150 2 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS ) 55 53,89 1 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS ) 55 53,89 2 Persentase Desa Siaga aktif 25 31,69 3 Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi 72.000 53.152 2 Penanggulangan Krisis Kesehatan Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana 150 150 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan, Setjen 1 Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan 70,3 64,88 2 Tersedianya data NHA setiap tahun 1 1 1 Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesaikan: a.    RUU , RPP/ R.Per/ Keppres 9 9 b.    Per/Kepmenkes 35 144 2 Jumlah kasus-kasus hukum bidang kesehatan yang tertangani 40 239 3 Jumlah organisasi dan tatalaksana serta klasifikasi yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Kesehatan termasuk UPT 10 25 5 Pertimbangan Kesehatan Nasional Terselenggaranya pertimbangan kesehatan nasional Jumlah kebijakan Nasional yang direview 12 - (Menunggu Perpres) 1 Persentase ketersediaan profil kesehatan Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota per tahun 70 87,43 2 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data kesehatan 45 65,05 3 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi 70 25,65 7 Peningkatan Kerjasama Luar Negeri Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama luar negeri di bidang kesehatan Jumlah naskah kerjasama Internasional 23 23 Pusat Kerjasama Luar Negeri, Setjen 4 Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Organisasi Tatalaksana Meningkatnya produk-produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan Biro Hukum dan Organisasi, Setjen 6 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Meningkatnya pengembangan sistem informasi kesehatan Pusat Data dan Informasi, Setjen 1 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat Pusat Promkes, Setjen 3 Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Setjen TABEL 1.4 CAPAIAN INDIKATOR RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011 TARGET REALISASI I Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan Sekretariat Jenderal
  28. 28. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 5 6 7 TARGET REALISASI 1 Jumlah informasi kesehatan yang disebarluaskan kepada publik (publikasi) 820 1075 2 Persentase opini publik tentang kesehatan yang positif (%) 82 93 3 Persentase pelayanan informasi yang telah diselesaikan (%) 70 95 1 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan, dan evaluasi pembangunan kesehatan 21 47 2 Persentase unit utama Kementerian Kesehatan yang membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan yang responsif gender 40 87,5 1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur (PNS/PTT dan penugasan khusus) 75 - 2 Persentase Produk Administrasi Kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian 40 73 3 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK 2.445 2.714 4 Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan insentif 1.550 - 1 Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2 2 2 Persentase pengadaan menggunakan e-procurement 65 72,31 12 Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji Meningkatnya kualitas pengelolaan/manajemen pembayaran gaji PNS , CPNS, dan PTT tepat jumlah, waktu, dan sasaran 1 Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS, CPNS, dan PTT tepat jumlah, waktu, dan sasaran 96 - Biro Umum, Setjen 1 Angka kematian jemaah haji (per 1.000 jemaah) 2,4 2,4 (cek lagi) 2 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar 50 1 Jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Inteligensia Kesehatan 16 16 2 Jumlah pelaksanaan penilaian inteligensia pejabat Pusat dan Daerah (orang) 300 314 3 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pemeliharaan, peningkatan kemampuan dan penanggulangan masalah inteligensia kesehatan 9 10 1 Jumlah surat tanda registrasi (STR) dokter dan dokter gigi yang teregistrasi 118.000 125.252 2 Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi 77 - 15 Peningkatan Manajemen Konsil Kedokteran Indonesia Terselenggaranya registrasi, pendidikan profesi, pembinaan serta penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi Sekretariat KKI 13 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat pelaksanaan dan pasca haji Pusat Kesehatan Haji, Setjen 14 Pengelolaan Inteligensia Kesehatan Meningkatnya Kesehatan Intelegensia secara optimal Pusat Intelegensia Kesehatan, Setjen 10 Pembinaan Administrasi Kepegawaian Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Biro Kepegawaian, Setjen 11 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Setjen 8 Pengelolaan Komunikasi Publik Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik Pusat Komunikasi Publik, Setjen 9 Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan Biro Perencanaan dan Anggaran, Setjen
  29. 29. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 6 6 10 II Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel 65 93,75 Inspektorat Jenderal 1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 145 496 2 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 65 78,6 1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi & Kesehatan Ibu & Anak dan Itjen yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 40 131 2 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 65 67,21 1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen PP-PL dan Badan Litbangkes yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 115 62 2 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 65 69,02 1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Binfar dan Alkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 100 103 2 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 65 78,6 1 Persentase Pengusutan dan Investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan 40 46,76 2 Jumlah NSPK tentang pemeriksaan investigasi yang ditetapkan 2 2 1 Persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan 50 83,33 2 Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP 40 30,2 3 Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun 10 9 6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Sekretariat Itjen 4 Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Badan PPSDMK Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Badan PPSDMK Inspektur IV 5 Pengusutan dan Investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan Meningkatnya pengusutan dan investigasi kasus-kasus yang berindikasi merugikan negara dan menghambat kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan Inspektorat Investigasi 2 Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen Inspektur II 3 Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP-PL, dan Balitbangkes Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen PP dan PL dan Balitbangkes Inspektur III TABEL 1.5 CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011 TARGET REALISASI 1 Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen Meningkatnya pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan Upaya Kesehatan dan Setjen Inspektur I
  30. 30. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 6 6 10 Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan Meningkatnya penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi kesehatan melalui penelitian, pengembangan, pemanfaatan di bidang kesehatan Jumlah riset operasional yang dihasilkan: 1.   Riset skala Nasional 1 1 2.   Riset Ancaman Potensial (KLB) 1 1 3.   Riset Pembinaan 80 87 1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/ formula di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan 6 13 2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a.   Nasional 15 13 b.   Internasional 2 3 1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/ standar/formula di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik 8 11 2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a.   Nasional 10 10 b.   Internasional 2 2 1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/ formula di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat 10 10 2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a.   Nasional 10 35 b.   Internasional 2 9 3 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik 4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang teknologi intervensi kesehatan masyarakat Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat 1 Riset Operasional Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran Meningkatnya jumlah riset operasional kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK) Sekretariat Badan Litbangkes 2 Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan Pusat Bio Medis dan Teknologi Dasar Kesehatan Badan Litbangkes TABEL 1.6 CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011 TARGET REALISASI III Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Penelitian yang diproses dalam HAKI 4 -
  31. 31. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 6 6 10 TARGET REALISASI 1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/ formula di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 18 21 2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang humaniora, Kebijakan kesehatan dan pemberdayaan yang dimuat pada media cetak dan elektronik: a.   Nasional, 15 26 b.   Internasional 2 4 6 Desentralisasi dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) Meningkatnya kajian daerah bermasalah kesehatan (DBK) Jumlah kajian daerah bermasalah kesehatan (DBK) 4 4 Sekretariat Badan Litbangkes Hasil Kegiatan: 1.   Regulasi Litbangkes 12 15 2.   Manajemen bidang ilmiah dan etik 2 2 3.   Manajemen fungsi generik Litbang (perencanaan; umum dan keuangan; hukum, organisasi dan kepegawaian; informasi, publikasi; dan diseminasi) 4 4 5 Penelitian dan Pengembangan Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya penelitian dan pengembangan di bidang humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 7 Dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembangan kesehatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas generik dan tugas teknis lainnya pada program penelitian dan pengembangan kesehatan Sekretariat Badan Litbangkes
  32. 32. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 6 6 10 1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN) 86 86,38 2 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 86 90,51 3 Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang/balita seluruhnya (D/S) 70 71,40 Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat 1 Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 70 71,40 2 Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100 100 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi 1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN) 86 86,38 2 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4) 88 88,27 3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar 40 40,85 1 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 86 90,51 2 Cakupan pelayanan kesehatan bayi 85 85,21 3 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 80 80,96 4 Cakupan SD/MI melaksanakan penjaringan siswa kelas I 90 74,86 1 Cakupan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer. 20 20,6 2 Jumlah RS yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat sebagai pelayanan alternatif dan komplementer 36 30 1 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja di wilayah industri 384 412 2 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan olahraga 176 217 6 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM 8.606 8.725 Setditjen Bina Gizi dan KIA 1 Persentase satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi kepemerintahan sesuai ketentuan 85 85 2 Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar 70 70 5 Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga 7 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Setditjen Bina Gizi dan KIA 3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak Direktorat Bina Kesehatan Anak 4 Pembinaan , Pengembangan, dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Meningkatnya pembinaan, pengawasan, dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer 1 Pembinaan Gizi Direktorat Bina Gizi 2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi Direktorat Bina Kesehatan Ibu TABEL 1.7 CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011 TARGET REALISASI IV Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
  33. 33. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 6 6 10 1 Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class ) 2 2 2 Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 81 83 1 Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 81 83 2 Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED 70 102,97 2 Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas 8.608 9.125 Setditjen BUK 1 Jumlah Kota yang memiliki RS standar kelas dunia (world class ) 2 2 2 Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK 85 87,61 3 Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS) 70 70,00 4 Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK) 14 24 4 Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas 80 80,65 Setditjen BUK 5 Pelaksanaan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Meningkatnya jumlah rumah sakit yang mendapat sarana dan alat bantu pendidikan Jumlah RS yang mendapat sarana dan alat bantu pendidikan 14 20 Direktorat Bina Upaya kesehatan Rujukan 1 Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman 354 450 2 Jumlah RS yang melaksanakan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman 220 237 3 Jumlah RS yang melaksanakan pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik sesuai pedoman 95 95 6 Pembinaan Upaya Keperawatan dan Keteknisian Medik Meningkatnya Pembinaan Pelayanan Keperawatan, Kebidanan, dan Keteknisian Medik Dit.Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik 1 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar 3 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat Direktorat Bina Upaya kesehatan Rujukan TABEL 1.8 CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011 TARGET REALISASI V Pembinaan Upaya Kesehatan Meningkatkan upaya kesehatan dasar, rujukan, keperawatan dan keteknisian medik, penunjang medik dan sarana kesehatan, dan kesehatan jiwa Ditjen Bina Upaya Kesehatan
  34. 34. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 6 6 10 TARGET REALISASI 1 Persentase laboratorium kesehatan aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar 41 41,8 2 Persentase RS yang melaksanakan pelayanan radiologi sesuai standar 50 50,18 3 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana dan peralatan 206 388 1 Persentase RSJ yang memberikan layanan subspesialis utama dan Napza 30 64,5 2 Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar termasuk Napza 20 22 3 Persentase Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat 10 13,7 9 Peningkatan dan Pengawasan Rumah Sakit Indonesia Terselenggaranya pengawasan rumah sakit Indonesia Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan pengawasan RS 5 0 Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 1 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 44 44 2 Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang disusun 90 100 8 Pembinaan Upaya Kesehatan Jiwa Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa Dit. Bina Kesehatan Jiwa 10 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan 7 Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Meningkatnya pelayanan penunjang medik dan sarana kesehatan sesuai standar Dit. Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
  35. 35. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 6 6 10 VI 1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 82 93,4 2 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1,75 1,75 3 Jumlah kasus TB (per 100.000 penduduk) 231 289 4 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 75 82,20 5 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 86 80,42 6 Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk 54 27,56 7 Prevalensi kasus HIV <0,5 0,3 8 Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 330 9 Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5.500 6.235 10 Persentase provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana) 70 84,85 1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 82 93,4 2 Persentase desa yang mencapai UCI 85 74,16 3 Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara 80 99,4 4 Persentase penanggulangan KLB < 24 jam 73 70 5 Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra 65 65 2 1 Prevalensi kasus HIV <0,5 0,3 2 Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 231 289 3 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 75 82,20 4 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 86 80,42 5 Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 330 - 6 Persentase ODHA yang mendapatkan ART 35 89 1 Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra Meningkatnya pembinaan di bidang surveilans, imunisasi, karantina dan kesehatan matra Direktorat Imunisasi dan Karantina (update sampai dengan 6 April 2012) Pengendalian Penyakit Menular Langsung Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung Direktorat Pengendalian Penyakit Menular TABEL 1.9 CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011 TARGET REALISASI Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit Ditjen PP dan PL
  36. 36. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 6 6 10 TARGET REALISASI 7 Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS 75 11,4 (Riskesdas 2010) ;27,47 (Rapid Survey 2011) 1 Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk 54 27,56 2 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1,75 1,75 3 Persentase kasus zoonosis yang ditemukan ditangani sesuai standar 75 93,4 1 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 62,5 43,37 (triwulan I BPS) 2 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 90 90,8 3 Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 67 55,17 4 Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM 5.500 6.235 1.   Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular 1 Persentase provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 60 63,6 2.   Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 2 Persentase provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana) 70 84,85 1 1.   Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 59 59 2 2.   Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun 21 21 5 Pengendalian Penyakit Tidak Menular Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular 6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Sekretariat Ditjen PPPL 3 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang Direktorat Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 4 Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan Direktorat Penyehatan Lingkungan
  37. 37. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 6 6 10 VII Kefarmasian dan Alat Kesehatan Meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat Persentase ketersediaan obat dan vaksin 85 87 Ditjen Binfar dan Alkes 1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin 85 87 2 Persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan 65 82 3 Persentase instalasi farmasi kab/kota sesuai standar 65 71 1 Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat 80 84,93 2 Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan cara produksi yang baik 45 65,91 3 Persentase sarana distribusi alat kesehatan yang memenuhi persyaratan distribusi 55 58,95 1 Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 30 30 2 Persentase Puskesmas perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 7 15 3 Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah 40 66,12 1.  Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian 1 Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri 15 4 2.  Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian 2 Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi 4 4 3.  Meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri 1 Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan 85 85 2 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan Program Kefarmasian di daerah dalam rangka dekonsentrasi 70 90,92 3 Jumlah rancangan regulasi yang disusun 10 12 4 Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Meningkatnya dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sekretariat Ditjen Binfar dan Alkes 2 Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Meningkatnya mutu dan keamanan alat kesehatan dan PKRT Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alkes 3 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Meningkatnya penggunaan obat rasional melalui pelayanan kefarmasian yang berkualitas untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian TABEL 1.10 CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011 TARGET REALISASI 1 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya ketersediaan Obat Esensial Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
  38. 38. UNIT ORGANISASI NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA 1 2 3 4 6 6 10 1 Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi 65 Badan PPSDMK 2 Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar 65 81,1 3 Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memenuhi standar 15 1 Jumlah kab/kota di 33 provinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan (FK) 100 2 Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan (FK) 8 3 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di dalam dan di luar negeri (FK) 2.418 1 Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan dan prasyarat jabatan, MOT dan TOT pelatihan teknis, fungsional, dan pelatihan manajemen kesehatan serta pelatihan yang berskala nasional dan global (FK) 10.000 2 Jumlah institusi pelatihan kesehatan yang terakreditasi (FK) 7 3 Jumlah pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi (FK) 140 1 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang ditingkatkan kemampuannya (FP) 4.820 2 Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat dosen (FK) 1.500 3 Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan yang mengacu pada standar Nasional pendidikan (FK) 8 1 Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan (FP) 8.000 2 Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki standar kompetensi (FK) 55 56,25 3 Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) (FK) 6.600 1 Jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (FP) 35 2 Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah (FP) 27.000 3 Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria PPSDM Kesehatan: UU, PP Permenkes, Kepmenkes, Pedoman (FK) 62 5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 3 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Meningkatnya pengelolaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan 4 Standarisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan SDMK Terselenggaranya standarisasi, sertifikasi, dan pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan Pusat Standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan 1 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 2 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur TABEL 1.11 CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011 TARGET REALISASI VIII Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
  39. 39. NO INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 2011 2010 2011 1 2 3 4 5 6 1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) 84% 86% 84,78% 86,38% 2 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 84% 86% 84,01% 90,51% 3 Persentase Balita (0-59 bulan) ditimbang berat badannya (D/S) 65% 70% 67,90% 71,36% 4 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 85% 86% 89,60% 86,74% 5 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan 231 463 110 388 6 Jumlah kota yang memiliki RS memenuhi standar kelas dunia (world class) 100% 200% 2 2 7 Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar 60% 65% 79,8% 81,1% 8 Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi - 72.000 52.279 53.152 9 Persentase penduduk mempunyai jaminan kesehatan 59% 70,3% 59,07% 80,70% 10 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 50% 55% 54,85% 53,89% 11 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 1.200 2.445 1.323 2,714 12 Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 40% 60% 33,30% 63,60% 13 Persentase kabupaten/kota yang telah menganggarkan APBD bidang kesehatan minimum 10 (sepuluh) persen dari APBD dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) 40% 60% 51,78% 39,50% 14 Persentase ketersediaan obat dan vaksin 80% 85% 82,00% 87,00% 15 Jumlah produk/model/intervensi/ prototipe/formula hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan 45 42 70 78 16 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan 40% 45% 60,00% 65,05% 17 Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian 30% 40% 70% 73% 18 Persentase pengadaan menggunakan e-procurement 65% 80% 70,00% 72,31% 19 Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel 60% 65% 54,17% 93,75% TABEL 1.12 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010 DAN TAHUN 2011 TARGET CAPAIAN
  40. 40. No Provinsi Kabupaten Kota Kabupaten + Kota Kecamatan Kelurahan + Desa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Aceh 18 5 23 286 6.429 2 Sumatera Utara 25 8 33 414 5.687 3 Sumatera Barat 12 7 19 176 1.014 4 Riau 10 2 12 154 1.629 5 Jambi 9 2 11 128 1.406 6 Sumatera Selatan 11 4 15 223 3.126 7 Bengkulu 9 1 10 123 1.448 8 Lampung 12 2 14 206 2.423 9 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 7 44 361 10 Kepulauan Riau 5 2 7 59 351 11 DKI Jakarta 1 5 6 44 267 12 Jawa Barat 17 9 26 625 5.863 13 Jawa Tengah 29 6 35 573 8.589 14 DI Yogyakarta 4 1 5 78 438 15 Jawa Timur 29 9 38 662 8.523 16 Banten 4 4 8 154 1.535 17 Bali 8 1 9 57 714 18 Nusa Tenggara Barat 8 2 10 116 962 19 Nusa Tenggara Timur 20 1 21 293 2.925 20 Kalimantan Barat 12 2 14 175 1.958 21 Kalimantan Tengah 13 1 14 131 1.469 22 Kalimantan Selatan 11 2 13 151 1.984 23 Kalimantan Timur 10 4 14 140 1.460 24 Sulawesi Utara 11 4 15 156 1.634 25 Sulawesi Tengah 10 1 11 149 1.740 26 Sulawesi Selatan 21 3 24 304 2.955 27 Sulawesi Tenggara 10 2 12 204 1.971 28 Gorontalo 5 1 6 70 700 29 Sulawesi Barat 5 5 69 570 30 Maluku 9 2 11 77 902 31 Maluku Utara 7 2 9 112 1.062 32 Papua Barat 10 1 11 160 1.373 33 Papua 28 1 29 381 3.997 399 98 497 6.694 77.465 Sumber: Kementerian Dalam Negeri Indonesia TABEL 2.1 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 Pembagian Wilayah
  41. 41. No Provinsi Laki-Laki Perempuan Laki-Laki dan Perempuan Rasio Jenis Kelamin (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Aceh 2.277.892 2.275.323 4.553.215 100 2 Sumatera Utara 6.550.849 6.567.478 13.118.327 100 3 Sumatera Barat 2.434.870 2.474.488 4.909.358 98 4 Riau 2.953.322 2.780.399 5.733.721 106 5 Jambi 1.620.275 1.549.538 3.169.813 105 6 Sumatera Selatan 3.860.359 3.724.004 7.584.363 104 7 Bengkulu 890.868 852.411 1.743.279 105 8 Lampung 3.962.684 3.736.144 7.698.828 106 9 Kepulauan Bangka Belitung 654.217 606.848 1.261.065 108 10 Kepulauan Riau 903.874 857.511 1.761.385 105 11 DKI Jakarta 4.936.618 4.801.679 9.738.297 103 12 Jawa Barat 22.311.424 21.537.996 43.849.420 104 13 Jawa Tengah 16.141.941 16.343.985 32.485.926 99 14 DI Yogyakarta 1.725.318 1.766.353 3.491.671 98 15 Jawa Timur 18.634.165 19.108.191 37.742.356 98 16 Banten 5.587.025 5.335.152 10.922.177 105 17 Bali 2.002.011 1.970.374 3.972.385 102 18 Nusa Tenggara Barat 2.207.584 2.342.962 4.550.546 94 19 Nusa Tenggara Timur 2.372.950 2.405.398 4.778.348 99 20 Kalimantan Barat 2.265.710 2.168.018 4.433.728 105 21 Kalimantan Tengah 1.173.311 1.077.228 2.250.539 109 22 Kalimantan Selatan 1.871.312 1.825.591 3.696.903 103 23 Kalimantan Timur 1.941.526 1.745.114 3.686.640 111 24 Sulawesi Utara 1.173.666 1.124.823 2.298.489 104 25 Sulawesi Tengah 1.375.999 1.309.025 2.685.024 105 26 Sulawesi Selatan 3.967.840 4.156.805 8.124.645 95 27 Sulawesi Tenggara 1.144.091 1.133.773 2.277.864 101 28 Gorontalo 532.952 530.179 1.063.131 101 29 Sulawesi Barat 596.321 592.776 1.189.097 101 30 Maluku 796.299 779.343 1.575.642 102 31 Maluku Utara 543.756 519.431 1.063.187 105 32 Papua Barat 416.629 371.604 788.233 112 33 Papua 1.585.756 1.398.824 2.984.580 113 121.413.414 119.768.768 241.182.182 101 Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN RASIO JENIS KELAMIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 Indonesia TABEL 2.2
  42. 42. No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Laki-Laki dan Perempuan (1) (2) (3) (4) (5) 1 0 - 4 12.086.387 11.425.945 23.512.851 2 5 - 9 12.409.963 11.731.840 24.142.336 3 10 - 14 12.087.627 11.427.117 23.515.263 4 15 - 19 10.846.995 10.552.946 21.400.095 5 20 - 24 9.905.359 10.026.204 19.931.296 6 25 - 29 10.704.691 10.726.933 21.431.449 7 30 - 34 10.067.869 9.988.901 20.056.710 8 35 - 39 9.495.536 9.328.693 18.824.269 9 40 - 44 8.422.579 8.356.515 16.779.044 10 45 - 49 7.082.249 7.096.966 14.179.100 11 50 - 54 5.993.781 5.831.296 11.825.162 12 55 - 59 4.621.571 4.248.785 8.870.681 13 60 - 64 2.840.910 3.061.089 5.901.728 14 65 - 69 2.122.754 2.363.517 4.485.989 15 70 - 74 1.370.646 1.716.867 3.087.132 16 75+ 1.354.497 1.885.154 3.239.077 121.413.414 119.768.768 241.182.182 Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010 ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2011 TABEL 2.3 Jumlah
  43. 43. No Provinsi Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 1 Aceh 50.483 47.668 98.151 49.486 46.726 96.212 154.352 145.774 300.126 207.320 195.943 403.263 256.814 242.661 499.475 2 Sumatera Utara 152.522 146.224 298.746 146.457 140.411 286.868 444.403 423.381 867.784 605.082 572.741 1.177.823 751.544 713.147 1.464.691 3 Sumatera Barat 53.824 51.645 105.469 51.684 49.592 101.276 154.466 146.417 300.883 210.517 197.365 407.882 262.233 246.924 509.157 4 Riau 68.048 63.860 131.908 66.022 61.960 127.982 204.927 193.057 397.984 277.678 262.396 540.074 343.712 324.345 668.057 5 Jambi 34.033 32.250 66.283 33.020 31.290 64.310 101.015 95.746 196.761 136.216 129.110 265.326 169.243 160.393 329.636 6 Sumatera Selatan 81.386 77.179 158.565 78.149 74.111 152.260 239.413 226.845 466.258 322.637 304.968 627.605 400.793 379.071 779.864 7 Bengkulu 18.765 17.768 36.533 18.019 17.061 35.080 54.273 51.251 105.524 73.774 69.488 143.262 91.801 86.542 178.343 8 Lampung 81.999 76.560 158.559 78.739 73.516 152.255 233.298 219.509 452.807 305.593 288.853 594.446 384.324 362.374 746.698 9 Kepulauan Bangka Belitung 13.950 13.097 27.047 13.534 12.708 26.242 40.676 38.360 79.036 54.119 51.304 105.423 67.659 64.006 131.665 10 Kepulauan Riau 22.952 21.220 44.172 22.269 20.588 42.857 66.970 62.350 129.320 86.568 81.261 167.829 108.843 101.842 210.685 11 DKI Jakarta 85.401 84.978 170.379 83.714 83.299 167.013 258.822 248.241 507.063 348.805 324.446 673.251 432.415 407.846 840.261 12 Jawa Barat 428.308 405.830 834.138 415.563 393.755 809.318 1.267.226 1.199.527 2.466.753 1.740.385 1.644.969 3.385.354 2.155.961 2.038.713 4.194.674 13 Jawa Tengah 291.123 269.847 560.970 285.371 264.516 549.887 843.241 790.816 1.634.057 1.113.254 1.054.552 2.167.806 1.398.516 1.319.170 2.717.686 14 DI Yogyakarta 27.306 26.001 53.307 26.766 25.488 52.254 81.270 76.678 157.948 106.775 100.188 206.963 133.541 125.676 259.217 15 Jawa Timur 293.807 281.122 574.929 288.002 275.568 563.570 882.895 841.781 1.724.676 1.218.590 1.158.100 2.376.690 1.506.601 1.433.662 2.940.263 16 Banten 108.887 102.790 211.677 104.557 98.703 203.260 325.493 307.084 632.577 450.304 424.456 874.760 554.867 523.155 1.078.022 17 Bali 34.643 31.655 66.298 33.958 31.030 64.988 105.852 97.747 203.599 143.050 133.395 276.445 177.011 164.422 341.433 18 Nusa Tenggara Barat 52.110 48.917 101.027 50.038 46.973 97.011 145.535 137.321 282.856 196.749 186.589 383.338 246.792 233.556 480.348 19 Nusa Tenggara Timur 60.785 57.934 118.719 58.368 55.631 113.999 179.854 171.344 351.198 252.669 240.178 492.847 311.045 295.802 606.847 20 Kalimantan Barat 46.192 43.712 89.904 44.355 41.974 86.329 137.793 130.350 268.143 189.701 179.731 369.432 234.063 221.699 455.762 21 Kalimantan Tengah 22.639 21.385 44.024 22.191 20.963 43.154 70.844 66.965 137.809 99.471 94.025 193.496 121.670 114.980 236.650 22 Kalimantan Selatan 39.384 37.050 76.434 37.818 35.577 73.395 112.452 105.658 218.110 149.363 140.244 289.607 187.189 175.812 363.001 23 Kalimantan Timur 41.756 39.373 81.129 40.931 38.595 79.526 125.796 118.421 244.217 168.129 157.858 325.987 209.066 196.447 405.513 24 Sulawesi Utara 20.688 19.677 40.365 20.071 19.092 39.163 61.584 58.144 119.728 85.376 79.892 165.268 105.462 98.969 204.431 25 Sulawesi Tengah 29.071 27.620 56.691 27.915 26.522 54.437 87.401 82.701 170.102 123.604 116.654 240.258 151.531 143.165 294.696 26 Sulawesi Selatan 83.113 79.201 162.314 79.808 76.052 155.860 241.729 228.914 470.643 331.111 312.061 643.172 410.951 388.080 799.031 27 Sulawesi Tenggara 28.505 27.101 55.606 27.371 26.024 53.395 82.467 78.009 160.476 113.393 106.800 220.193 140.772 132.815 273.587 28 Gorontalo 11.189 10.606 21.795 10.744 10.185 20.929 32.953 31.090 64.043 45.281 42.744 88.025 56.033 52.922 108.955 29 Sulawesi Barat 14.019 13.336 27.355 13.461 12.806 26.267 41.875 39.611 81.486 59.269 55.951 115.220 72.739 68.748 141.487 30 Maluku 19.048 18.323 37.371 18.290 17.595 35.885 57.448 54.789 112.237 80.580 76.069 156.649 98.877 93.657 192.534 31 Maluku Utara 12.494 12.029 24.523 11.997 11.551 23.548 38.372 36.795 75.167 54.669 52.194 106.863 66.672 63.740 130.412 32 Papua Barat 9.898 9.360 19.258 9.504 8.988 18.492 29.723 27.962 57.685 40.535 38.017 78.552 50.044 47.000 97.044 33 Papua 24.600 22.336 46.936 23.868 21.672 45.540 91.654 82.668 174.322 149.952 134.251 284.203 173.787 155.962 329.749 2.362.928 2.237.654 4.600.582 2.292.040 2.170.522 4.462.562 6.996.072 6.615.306 13.611.378 9.540.519 9.006.793 18.547.312 11.832.571 11.177.303 23.009.874 Sumber : Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010 TABEL 2.4 ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 Jumlah Lahir Hidup Indonesia Jumlah Bayi (0 tahun) Jumlah Batita (0-2 tahun) Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun) Jumlah Balita (0 - 4 tahun)
  44. 44. Angka Beban No Provinsi Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Tanggungan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Aceh 747.833 708.127 1.455.960 1.455.258 1.468.014 2.923.272 74.801 99.182 173.983 55,76 2 Sumatera Utara 2.240.897 2.117.146 4.358.043 4.096.514 4.152.012 8.248.526 213.438 298.320 511.758 59,04 3 Sumatera Barat 806.841 758.658 1.565.499 1.515.399 1.548.525 3.063.924 112.630 167.305 279.935 60,23 4 Riau 977.593 921.763 1.899.356 1.904.851 1.783.267 3.688.118 70.878 75.369 146.247 55,46 5 Jambi 496.845 470.701 967.546 1.069.174 1.020.546 2.089.720 54.256 58.291 112.547 51,69 6 Sumatera Selatan 1.178.722 1.114.477 2.293.199 2.538.762 2.442.310 4.981.072 142.875 167.217 310.092 52,26 7 Bengkulu 273.799 258.586 532.385 585.101 558.101 1.143.202 31.968 35.724 67.692 52,49 8 Lampung 1.165.209 1.099.162 2.264.371 2.609.974 2.448.305 5.058.279 187.501 188.677 376.178 52,20 9 Kepulauan Bangka Belitung 190.419 181.023 371.442 442.721 400.666 843.387 21.077 25.159 46.236 49,52 10 Kepulauan Riau 266.263 250.179 516.442 619.696 589.115 1.208.811 17.915 18.217 36.132 45,71 11 DKI Jakarta 1.195.041 1.132.388 2.327.429 3.600.169 3.511.228 7.111.397 141.408 158.063 299.471 36,94 12 Jawa Barat 6.585.567 6.234.060 12.819.627 14.781.345 14.218.537 28.999.882 944.512 1.085.399 2.029.911 51,21 13 Jawa Tengah 4.387.789 4.149.949 8.537.738 10.717.259 10.896.250 21.613.509 1.036.893 1.297.786 2.334.679 50,30 14 DI Yogyakarta 394.263 372.100 766.363 1.184.449 1.207.328 2.391.777 146.606 186.925 333.531 45,99 15 Jawa Timur 4.755.214 4.515.720 9.270.934 12.741.812 13.049.478 25.791.290 1.137.139 1.542.993 2.680.132 46,34 16 Banten 1.684.645 1.582.369 3.267.014 3.762.053 3.584.559 7.346.612 140.327 168.224 308.551 48,67 17 Bali 531.470 496.261 1.027.731 1.349.205 1.332.717 2.681.922 121.336 141.396 262.732 48,12 18 Nusa Tenggara Barat 726.584 690.019 1.416.603 1.384.400 1.541.319 2.925.719 96.600 111.624 208.224 55,54 19 Nusa Tenggara Timur 916.109 865.756 1.781.865 1.343.014 1.415.592 2.758.606 113.827 124.050 237.877 73,22 20 Kalimantan Barat 723.686 687.683 1.411.369 1.463.257 1.399.618 2.862.875 78.767 80.717 159.484 54,87 21 Kalimantan Tengah 358.146 337.802 695.948 782.602 706.361 1.488.963 32.563 33.065 65.628 51,15 22 Kalimantan Selatan 554.737 520.980 1.075.717 1.260.125 1.227.330 2.487.455 56.450 77.281 133.731 48,62 23 Kalimantan Timur 581.689 545.188 1.126.877 1.315.001 1.156.805 2.471.806 44.836 43.121 87.957 49,15 24 Sulawesi Utara 331.038 308.752 639.790 786.174 743.781 1.529.955 56.454 72.290 128.744 50,23 25 Sulawesi Tengah 458.884 432.583 891.467 869.557 826.773 1.696.330 47.558 49.669 97.227 58,28 26 Sulawesi Selatan 1.290.355 1.218.397 2.508.752 2.488.674 2.679.476 5.168.150 188.811 258.932 447.743 57,21 27 Sulawesi Tenggara 411.022 386.583 797.605 693.585 699.743 1.393.328 39.484 47.447 86.931 63,48 28 Gorontalo 174.291 166.023 340.314 341.768 342.758 684.526 16.893 21.398 38.291 55,31 29 Sulawesi Barat 220.382 207.973 428.355 353.564 358.533 712.097 22.375 26.270 48.645 66,99 30 Maluku 294.309 275.082 569.391 471.731 470.719 942.450 30.259 33.542 63.801 67,19 31 Maluku Utara 194.741 183.412 378.153 334.213 320.070 654.283 14.802 15.949 30.751 62,50 32 Papua Barat 139.282 129.651 268.933 270.054 236.003 506.057 7.293 5.950 13.243 55,76 33 Papua 561.101 485.492 1.046.593 1.007.961 900.778 1.908.739 16.694 12.554 29.248 56,36 35.814.766 33.804.045 69.618.811 80.139.422 79.236.617 159.376.039 5.459.226 6.728.106 12.187.332 51,33 Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010 Indonesia Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun) Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun) TABEL 2.5 Jumlah Penduduk Usia non Produktif (65+ Tahun) ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR TERTENTU, ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011
  45. 45. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Aceh 1.264.604 1.013.076 107.966 103.058 103.058 2 Sumatera Utara 3.493.921 2.712.727 328.621 313.684 313.684 3 Sumatera Barat 1.262.075 967.878 116.016 110.743 110.743 4 Riau 1.578.619 1.275.233 145.098 138.503 138.503 5 Jambi 880.979 698.265 72.911 69.597 69.597 6 Sumatera Selatan 2.082.460 1.638.427 174.421 166.493 166.493 7 Bengkulu 481.918 380.040 40.186 38.359 38.359 8 Lampung 2.075.938 1.605.805 174.415 166.487 166.487 9 Kepulauan Bangka Belitung 339.831 270.427 29.752 28.400 28.400 10 Kepulauan Riau 534.847 454.985 48.589 46.380 46.380 11 DKI Jakarta 3.030.042 2.404.767 187.417 178.898 178.898 12 Jawa Barat 11.964.224 9.254.411 917.553 875.846 875.846 13 Jawa Tengah 8.723.905 6.354.491 617.067 589.019 589.019 14 DI Yogyakarta 952.212 692.117 58.637 55.972 55.972 15 Jawa Timur 10.431.303 7.582.038 632.421 603.675 603.675 16 Banten 3.156.181 2.527.302 232.844 222.260 222.260 17 Bali 1.086.370 808.435 72.928 69.613 69.613 18 Nusa Tenggara Barat 1.302.024 1.029.107 111.130 106.079 106.079 19 Nusa Tenggara Timur 1.178.534 912.551 130.591 124.655 124.655 20 Kalimantan Barat 1.191.790 942.164 98.894 94.399 94.399 21 Kalimantan Tengah 620.992 498.794 48.426 46.225 46.225 22 Kalimantan Selatan 1.051.079 818.853 84.077 80.255 80.255 23 Kalimantan Timur 1.019.741 807.543 89.242 85.186 85.186 24 Sulawesi Utara 600.131 446.429 44.401 42.383 42.383 25 Sulawesi Tengah 706.679 555.388 62.360 59.525 59.525 26 Sulawesi Selatan 2.220.137 1.713.545 178.545 170.429 170.429 27 Sulawesi Tenggara 602.779 484.985 61.167 58.387 58.387 28 Gorontalo 288.509 224.301 23.975 22.885 22.885 29 Sulawesi Barat 306.389 244.831 30.090 28.722 28.722 30 Maluku 398.491 315.903 41.108 39.239 39.239 31 Maluku Utara 276.927 224.500 26.975 25.749 25.749 32 Papua Barat 210.314 171.295 21.184 20.221 20.221 33 Papua 833.801 685.782 51.630 49.283 49.283 66.147.746 50.716.395 5.060.637 4.830.609 4.830.609 Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010 TABEL 2.6 Indonesia Jumlah Ibu Hamil Jumlah Ibu Bersalin Jumlah Ibu Nifas ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN), IBU HAMIL, IBU BERSALIN DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 No Provinsi Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun) Jumlah WUS Imunisasi (15 - 39 tahun)
  46. 46. No Provinsi Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Aceh 95.031 89.945 184.976 49.135 46.508 95.643 298.726 282.727 581.453 2 Sumatera Utara 303.007 285.086 588.093 151.699 142.618 294.317 895.520 842.437 1.737.957 3 Sumatera Barat 108.731 101.264 209.995 54.604 50.920 105.524 328.898 308.083 636.981 4 Riau 136.469 128.923 265.392 66.891 63.084 129.975 380.426 358.444 738.870 5 Jambi 66.711 63.131 129.842 33.578 31.750 65.328 197.941 187.332 385.273 6 Sumatera Selatan 159.070 149.476 308.546 79.568 74.715 154.283 467.522 441.894 909.416 7 Bengkulu 36.599 34.378 70.977 18.263 17.164 35.427 109.767 103.681 213.448 8 Lampung 148.253 139.472 287.725 75.751 71.093 146.844 471.387 445.576 916.963 9 Kepulauan Bangka Belitung 26.144 24.907 51.051 13.050 12.444 25.494 73.870 70.534 144.404 10 Kepulauan Riau 39.033 36.936 75.969 18.199 17.204 35.403 93.507 87.824 181.331 11 DKI Jakarta 163.514 151.860 315.374 81.817 76.813 158.630 461.660 433.911 895.571 12 Jawa Barat 877.834 827.917 1.705.751 449.835 424.344 874.179 2.678.772 2.536.066 5.214.838 13 Jawa Tengah 555.681 528.086 1.083.767 290.009 274.976 564.985 1.810.099 1.715.479 3.525.578 14 DI Yogyakarta 50.853 48.021 98.874 25.952 24.599 50.551 156.283 147.304 303.587 15 Jawa Timur 614.347 582.509 1.196.856 320.920 304.128 625.048 1.967.244 1.862.661 3.829.905 16 Banten 220.262 207.119 427.381 113.017 106.089 219.106 687.146 643.405 1.330.551 17 Bali 71.115 66.721 137.836 36.557 34.275 70.832 216.971 203.295 420.266 18 Nusa Tenggara Barat 93.201 88.623 181.824 48.384 45.942 94.326 293.265 278.295 571.560 19 Nusa Tenggara Timur 132.603 125.123 257.726 64.110 60.310 124.420 363.787 342.404 706.191 20 Kalimantan Barat 98.701 93.984 192.685 50.796 48.422 99.218 298.539 283.785 582.324 21 Kalimantan Tengah 49.498 46.658 96.156 25.207 23.728 48.935 144.605 136.239 280.844 22 Kalimantan Selatan 74.888 70.313 145.201 38.802 36.425 75.227 223.827 209.945 433.772 23 Kalimantan Timur 80.638 75.317 155.955 39.930 37.257 77.187 225.181 210.794 435.975 24 Sulawesi Utara 47.313 43.751 91.064 23.596 21.791 45.387 135.110 125.606 260.716 25 Sulawesi Tengah 66.801 63.015 129.816 33.300 31.407 64.707 187.872 176.687 364.559 26 Sulawesi Selatan 171.610 161.516 333.126 89.600 84.371 173.971 541.652 509.977 1.051.629 27 Sulawesi Tenggara 57.398 53.895 111.293 28.274 26.528 54.802 163.999 153.606 317.605 28 Gorontalo 25.271 24.117 49.388 12.264 11.749 24.013 70.735 67.517 138.252 29 Sulawesi Barat 31.088 29.458 60.546 15.659 14.844 30.503 90.144 84.778 174.922 30 Maluku 41.549 38.637 80.186 20.595 19.074 39.669 118.906 110.213 229.119 31 Maluku Utara 28.121 26.623 54.744 13.593 12.804 26.397 76.860 71.719 148.579 32 Papua Barat 19.856 18.618 38.474 9.456 8.853 18.309 53.947 49.915 103.862 33 Papua 75.882 66.917 142.799 39.158 34.119 73.277 243.490 206.447 449.937 4.767.072 4.492.316 9.259.388 2.431.569 2.290.348 4.721.917 14.527.658 13.688.580 28.216.238 Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010 TABEL 2.7 Indonesia Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun) Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun) ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 Jumlah Anak Prasekolah (5-6 tahun)
  47. 47. No Kelompok Barang Kurang dari 100.000 100.000 - 149.000 150.000 - 199.999 200.000 - 299.999 300.000 - 499.999 500.000 - 749.999 750.000 - 999.999 1.000.000 dan lebih Rata-rata per Kapita (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) A Makanan 1 Padi-padian 28,40 26,95 23,96 19,22 13,60 8,87 6,27 2,91 9,33 2 Umbi-umbian 3,19 2,02 1,38 0,92 0,63 0,46 0,35 0,18 0,47 3 Ikan 3,97 4,66 4,89 5,27 5,56 5,18 4,31 2,44 4,36 4 Daging 0,27 0,45 0,72 1,06 1,68 2,30 2,38 1,76 1,84 5 Telur dan Susu 0,30 2,02 2,39 2,78 3,40 3,97 4,03 2,98 3,39 6 Sayur-sayuran 6,04 6,27 6,10 5,85 5,33 4,31 3,39 1,73 3,88 7 Kacang-kacangan 2,25 3,06 3,16 3,07 2,48 1,81 1,34 0,67 1,74 8 Buah-buahan 1,24 1,02 1,20 1,29 1,57 1,86 2,0 1,80 1,72 9 Minyak dan Lemak 4,17 3,78 3,52 3,23 2,71 2,06 1,56 0,79 1,93 10 Bahan Minuman 4,17 3,91 3,72 3,53 3,05 2,39 1,90 1,12 2,26 11 Bumbu-bumbuan 2,43 2,10 1,98 1,84 1,58 1,21 0,93 0,47 1,13 12 Konsumsi Lainnya 1,68 1,94 2,16 2,21 2,14 1,88 1,61 1,05 1,71 13 Makanan dan Minuman Jadi 3,56 4,74 6,35 8,12 10,05 12,26 14,76 17,40 12,99 14 Minuman Beralkohol 0,13 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,14 0,10 15 Tembakau dan Sirih 5,84 5,63 6,42 7,39 7,88 7,25 6,23 4,04 6,33 68,64 68,62 68,0 65,87 61,74 55,89 51,15 39,49 53,18 No Kelompok Barang (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) B Bukan Makanan 1 Perumahan dan Fasilitasnya 16,25 16,37 16,35 17,16 19,15 21,96 24,02 28,41 22,82 2 Barang dan Jasa 5,14 5,49 5,84 6,75 7,91 9,14 9,98 11,87 9,43 3 Biaya Pendidikan 3,21 3,05 2,93 2,78 2,70 2,85 3,22 4,76 3,42 4 Biaya Kesehatan 1,30 1,45 1,59 1,75 2,06 2,37 2,66 3,23 2,50 5 Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala 3,26 3,20 3,38 3,36 3,20 3,01 2,88 2,50 2,93 6 Barang Tahan Lama 1,11 0,67 0,74 0,97 1,55 2,59 3,50 5,65 3,14 7 Pajak dan Asuransi 0,52 0,58 0,69 0,84 1,04 1,34 1,68 2,85 1,69 8 Keperluan Pesta dan Upacara 0,58 0,56 0,48 0,52 0,66 0,85 0,92 1,24 0,89 31,36 31,38 32,0 34,13 38,26 44,11 48,85 60,51 46,82 Sumber : Susenas 2010, BPS 1.000.000 dan lebih Kurang dari 100.000 100.000 - 149.000 150.000 - 199.999 200.000 - 299.999 Rata-rata per Kapita TABEL 2.8 Jumlah Bukan Makanan DISTRIBUSI PENGELUARAN MENURUT KELOMPOK BARANG MAKANAN DAN NON MAKANAN PER KAPITA SEBULAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2010 Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp) Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp) Jumlah Makanan 750.000 - 999.999 300.000 - 499.999 500.000 - 749.999
  48. 48. No Tahun Kota Desa Kota Desa Kota + Desa Kota Desa Kota + Desa (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 1996 42.032 31.366 9,42 24,59 34,01 13,39 19,78 17,47 2 1998 96.959 72.780 17,60 31,90 49,50 21,92 25,72 24,23 3 1999 92.409 74.272 15,64 32,33 47,97 19,41 26,08 23,43 4 2000 91.632 73.648 12,30 26,40 38,70 14,60 22,38 19,14 5 2001 100.011 80.382 8,60 29,30 37,90 9,76 24,84 18,41 6 2002 130.499 96.512 13,30 25,10 38,40 14,46 21,10 18,20 7 2003 138.803 105.888 12,20 25,10 37,30 13,57 20,23 17,42 8 2004 143.455 108.725 11,40 24,80 36,10 12,13 20,11 16,66 9 2005 150.799 117.259 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97 10 2006 174.290 130.584 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75 11 2007 187.942 146.837 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58 12 2008 204.896 161.831 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 13 2009 222.123 179.835 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15 14 2010 232.989 192.354 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33 15 2011 253.016 213.395 11,05 18,97 30,02 9,23 15,72 12,49 Sumber : Susenas Maret 2011, BPS TABEL 2.9 GARIS KEMISKINAN, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 1996 - 2011 Garis Kemiskinan (Rp/Bulan/Kapita) Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) Persentase Penduduk Miskin
  49. 49. No Provinsi 2010 2011 2010 2011 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Aceh 308.306 333.355 173,4 176,0 14,7 13,7 2 Sumatera Utara 247.547 271.713 689,0 691,1 11,3 10,7 3 Sumatera Barat 262.173 293.018 106,2 140,5 6,8 7,4 4 Riau 276.627 306.504 208,9 141,9 7,2 6,4 5 Jambi 262.826 294.522 110,8 108,2 11,8 11,2 6 Sumatera Selatan 258.304 275.006 471,2 409,1 16,7 15,1 7 Bengkulu 255.762 284.337 117,2 95,3 18,8 17,7 8 Lampung 236.098 270.303 301,7 241,9 14,3 12,3 9 Kepulauan Bangka Belitung 289.644 323.328 21,9 25,3 4,4 4,1 10 Kepulauan Riau 321.668 350.828 67,1 106,4 7,9 7,3 11 DKI Jakarta 331.169 355.480 312,2 363,4 3,5 3,7 12 Jawa Barat 212.210 228.401 2.350,5 2.654,7 9,4 9,3 13 Jawa Tengah 205.606 222.430 2.258,9 2.092,5 14,3 14,1 14 DI Yogyakarta 240.282 265.752 308,4 304,3 14,0 13,2 15 Jawa Timur 213.383 234.546 1.873,5 1.768,2 10,6 9,9 16 Banten 220.771 236.672 318,3 335,5 5,5 4,6 17 Bali 222.868 248.431 83,6 93,0 4,0 3,9 18 Nusa Tenggara Barat 223.784 244.960 552,6 448,1 28,2 23,7 19 Nusa Tenggara Timur 241.807 267.669 107,4 117,0 13,6 12,5 20 Kalimantan Barat 207.884 225.245 83,4 84,5 6,3 6,3 21 Kalimantan Tengah 220.658 244.312 33,2 29,4 4,0 3,9 22 Kalimantan Selatan 230.712 256.850 65,8 59,5 4,0 3,8 23 Kalimantan Timur 307.479 339.392 79,2 92,1 4,0 4,1 24 Sulawesi Utara 202.469 220.805 76,4 77,3 7,8 7,5 25 Sulawesi Tengah 231.225 263.326 54,2 61,9 9,8 9,5 26 Sulawesi Selatan 186.693 200.781 119,2 137,0 4,7 4,6 27 Sulawesi Tenggara 177.787 194.234 22,2 29,8 4,1 4,8 28 Gorontalo 180.606 194.161 17,8 19,3 6,3 5,4 29 Sulawesi Barat 182.206 196.261 33,7 29,7 9,7 10,8 30 Maluku 249.895 265.475 36,3 59,6 10,2 10,2 31 Maluku Utara 238.533 251.429 7,6 8,1 2,7 2,8 32 Papua Barat 319.170 342.709 9,6 10,8 5,7 6,0 33 Papua 298.285 314.606 26,2 35,3 5,5 4,6 232.988 253.016 11.097,8 11.046,8 9,9 9,2 TABEL 2.10 Indonesia Sumber : Susenas Maret 2011, BPS GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH PERKOTAAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2011 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) Persentase Penduduk Miskin
  50. 50. No Provinsi 2010 2011 2010 2011 2010 2011 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Aceh 266,3 292,1 688,5 718,8 23,5 21,9 2 Sumatera Utara 201,8 222,2 801,9 790,2 11,3 11,9 3 Sumatera Barat 214,5 241,9 323,8 301,6 10,9 10,1 4 Riau 235,3 267,0 291,3 340,1 10,2 9,8 5 Jambi 293,8 219,1 130,8 164,5 6,7 7,5 6 Sumatera Selatan 196,6 214,7 654,5 665,7 14,7 13,7 7 Bengkulu 209,6 236,0 207,7 208,3 18,1 17,4 8 Lampung 190,0 222,5 1.178,2 1.056,8 20,7 18,5 9 Kepulauan Bangka Belitung 283,3 323,9 45,9 46,7 8,5 7,4 10 Kepulauan Riau 265,3 291,7 62,6 23,2 8,2 7,6 11 DKI Jakarta - - - - - - 12 Jawa Barat 185,3 204,2 2.423,2 1.993,9 13,9 13,3 13 Jawa Tengah 180,0 198,8 3.110,2 3.014,8 18,7 17,1 14 DI Yogyakarta 195,4 217,9 268,9 256,5 22,0 21,8 15 Jawa Timur 185,9 206,3 3.655,8 3.588,0 29,7 18,2 16 Banten 188,7 206,6 439,9 355,0 10,4 9,7 17 Bali 188,1 210,1 91,3 73,3 6,0 4,6 18 Nusa Tenggara Barat 176,3 194,5 456,7 446,6 16,8 16,9 19 Nusa Tenggara Timur 160,7 181,7 906,7 895,9 25,1 23,4 20 Kalimantan Barat 182,3 198,9 345,3 295,6 10,1 9,6 21 Kalimantan Tengah 232,8 240,1 131,0 117,5 8,2 7,9 22 Kalimantan Selatan 196,8 225,2 116,2 135,2 5,7 6,3 23 Kalimantan Timur 248,6 279,9 163,8 155,8 13,7 11,2 24 Sulawesi Utara 158,1 206,2 130,4 117,6 10,1 9,4 25 Sulawesi Tengah 195,8 226,5 420,8 361,7 20,3 17,9 26 Sulawesi Selatan 151,9 167,9 794,3 695,9 14,9 13,6 27 Sulawesi Tenggara 161,5 176,8 378,5 300,2 20,9 18,2 28 Gorontalo 167,2 183,6 192,1 179,0 30,9 25,7 29 Sulawesi Barat 165,9 183,0 107,6 135,2 15,5 14,8 30 Maluku 217,6 233,1 342,3 300,7 33,9 30,5 31 Maluku Utara 202,2 215,4 83,4 89,2 12,3 11,6 32 Papua Barat 287,5 311,7 246,7 239,1 43,5 39,6 33 Papua 247,6 262,6 735,4 909,5 46,0 41,6 192,4 213,4 19.925,6 18.972,2 16,6 15,7 TABEL 2.11 Sumber : Susenas Maret 2011, BPS Indonesia GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH PERDESAAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2011 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) (dalam Ribuan) Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) Persentase Penduduk Miskin

×