Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011

PROFIL DATA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2011
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2012
351.770.212
Ind
P

Diterbitkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950
Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277169
Fax no: 62-21-5203874
E-mail:statkes@depkes.go.id
Web site: http://www.depkes.go.id

i
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab
atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan
memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mendukung hal tersebut, maka Kementerian Kesehatan
telah menerbitkan Profil Kesehatan Indonesia setiap tahun sejak tahun 1986.
Profil Kesehatan Indonesia merupakan sarana untuk melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian
hasil pembangunan kesehatan, yang meliputi kinerja dari penyelenggaraan Rencana Strategis Bidang Kesehatan, Standar
Pelayanan Minimal di bidang kesehatan, pencapaian target indikator Millenium Development Goals bidang kesehatan,
serta berbagai upaya yang terkait dengan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan lintas sektor.
Tahun 2012, Profil Kesehatan Indonesia terbit dua kali, Buku ini adalah terbitan pertama yang berupa kumpulan data
kesehatan dalam bentuk tabel-tabel, yang akan diberi judul “Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011”, dan akan
dilanjutkan dengan terbitan kedua berjudul “Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2011” yang dilengkapi dengan narasi.
Sumber data Profil Kesehatan Indonesia berasal dari unit pengelola program di lingkungan Kementerian Kesehatan,
lintas sektor terkait, hasil survei yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas kesehatan serta sumber data lainnya.
Adanya peningkatan awareness dari pengelola program di lingkungan Kementerian Kesehatan dan tersedianya data
survei, penyusunan Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011 dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.
Dalam upaya menjawab tantangan penyediaan data yang responsif gender, kami sudah mensosialisasikan Petunjuk
Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota yang responsif gender, sejak tahun 2010. Namun belum adanya

ii
petunjuk pelaksanaan dari unit teknis terkait, maka belum seluruh data yang tersaji berupa data terpilah menurut jenis
kelamin. Dengan tersedianya data Profil Kesehatan Indonesia yang responsif gender, diharapkan dapat mengidentifikasi
ada-tidaknya serta besaran kesenjangan mengenai kondisi, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi laki-laki dan
perempuan terkait dengan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan bidang kesehatan.
Kiranya buku Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011 ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah,
organisasi profesi, pihak swasta dan masyarakat.
Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Data Kesehatan Indonesia Tahun 2011 ini, kami
mengucapkan terima kasih.
Jakarta, Mei 2012
Kepala Pusat Data dan Informasi
dr. Jane Soepardi
NIP.195809231983112001

iii
KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………………………… iii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………………………………………………………………… iv
I CAPAIAN INDIKATOR INPRES, RENSTRA KEMENKES DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN KESEHATAN
II GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK
III SITUASI DERAJAT KESEHATAN
IV SITUASI UPAYA KESEHATAN
V SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN
VI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN NEGARA ANGGOTA ASEAN DAN SEARO

iv
Tabel 1.1 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan
Tabel 1.2 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Tabel 1.3 Capaian Indikator pada Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan
Prioritas Pembangunan Nasional
Tabel 1.4 Capaian Indikator Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2011,
Program/Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Program/Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan
Program/Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Program/Kegiatan Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Program/Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan

v
Program/Kegiatan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Program/Kegiatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Program/Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)
Tabel 1.12 Capaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Kesehatan Tahun 2010 dan 2011
Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 2.2 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Provinsi Tahun
2011
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011
Tabel 2.4 Estimasi Jumlah Lahir Hidup, Jumlah Bayi (0 tahun), Jumlah Batita (0-2 tahun), Jumlah Anak Balita
(1-4 tahun), Jumlah Balita (0-4 tahun) Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 2.5 Estimasi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Tertentu, Angka Beban
Tanggungan dan Provinsi Tahun 2011
Tabel 2.6 Estimasi Jumlah Wanita Usia Subur (15-49 tahun) WUS Imunisasi (15-39 tahun), Ibu Hamil, Ibu
Bersalin, dan Ibu Menyusui Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 2.7 Estimasi Jumlah Anak Pra Sekolah, Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat, dan Jumlah Anak Usia
Sd/Setingkat Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 2.8 Distribusi Pengeluaran Menurut Kelompok Barang Makanan dan Non Makanan Per Kapita Sebulan
Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2010
Tabel 2.9 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 1996 - 2011

vi
Tabel 2.10 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perkotaan Menurut Provinsi
Tahun 2010-2011
Tabel 2.11 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perdesaan Menurut Provinsi
Tahun 2010 - 2011
Tabel 2.12 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Tipe Daerah Tahun 2009 - 2011
Tabel 2.13.1 Indikator Pendidikan di Indonesia Tahun 2006 - 2010
Tabel 2.13.2 Indikator Pendidikan di Indonesia (Lanjutan) Tahun 2006 – 2010
Tabel 2.14 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut golongan Umur dan Status Sekolah Tahun
2010
Tabel 2.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2006 - 2010
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2006-2010
Tabel 2.17 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menurut Provinsi Tahun 2006 - 2010
Tabel 2.18 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Golongan Umur dan
Daerah Tempat Tinggal Tahun 2009 dan 2010
Tabel 2.19 Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur Tahun 2006 - 2010
Tabel 2.20 Data Kecamatan, Jumlah Penduduk dan Puskesmas di 45 Kabupaten Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil
Terluar Berpenduduk Sasaran Prioritas dalam Pengembangan Pelayanan Kesehatan DTPK Tahun 2011
Tabel 2.21 Jumlah dan Persentase Kabupaten Tertinggal Menurut Provinsi Tahun 2006 - 2010
Tabel 2.22 Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Fisik Air Minum Menurut Provinsi di Indonesia,
Riskesdas 2010
Tabel 2.23 Daftar Kabupaten/Kota Penyelenggara Kab/Kota Sehat di Indonesia sampai Desember 2011
Tabel 2.24 Persentase Rumah Tangga yang Akses Air Minum Layak dan Air Kemasan/Isi Ulang Tahun 1993 - 2011

vii
Tabel 2.25 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Air Minum "Berkualitas" Menurut Provinsi di
Indonesia, Riskesdas 2010
Tabel 2.26 Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Pembuangan Tinja Layak Sesuai MDGs Menurut
Provinsi di Indonesia, Riskesdas 2010
Tabel 2.27 Tren Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 1993 - 2011
Tabel 2.28 Jumlah Lokasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berdasarkan Indikator Inpres 3 Tahun 2010 dan
Tahun 2011
Tabel 2.29 Data Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Sehat Tahun 2011
Tabel 2.30 Peraturan Kawasan Bebas Asap Rokok Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2011
Tabel 3.1 Estimasi Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita Tahun 2007 dan Angka Harapan Hidup
Menurut Provinsi Tahun 2010
Tabel 3.2 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Menurut Provinsi Tahun 2009 - 2010
Tabel 3.3 10 Besar Penyakit Rawat Inap di Rumah Sakit Tahun 2010
Tabel 3.4 10 Besar Penyakit Rawat Jalan di Rumah Sakit Tahun 2010
Tabel 3.5 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan per Umur (BB/U) Menurut Provinsi Tahun 2010
Tabel 3.6 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan per Umur (TB/U) Menurut Provinsi Tahun
2010
Tabel 3.7 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB) Menurut Provinsi
Tahun 2010
Tabel 3.8 Prevalensi Status Gizi Balita Berdasarkan Tinggi Badan per Umur dan Berat Badan per Tinggi Badan
(TB/U dan BB/TB) Menurut Provinsi Tahun 2010
Tabel 3.9 Prevalensi Status Gizi Penduduk Dewasa (>18 Tahun) Berdasarkan Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT)
dan Provinsi Tahun 2010
Tabel 3.10 Hasil Cakupan Penemuan Kasus Penyakit TB Paru Menurut Provinsi Tahun 2011

viii
Tabel 3.11 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun 2011
Tabel 3.12 Jumlah Kasus Baru TB Paru BTA Positif Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin dan Provinsi Tahun
2011
Tabel 3.13 Cakupan TB Paru BTA Positif, Sembuh, Pengobatan Lengkap dan Success Rate (SR) Menurut Provinsi
Tahun 2011
Tabel 3.14 Period Prevalence TB (D) dan Period Prevalence Suspect TB (G) pada Penduduk ≥ 15 Tahun, Menurut
Provinsi Riskesdas 2010
Tabel 3.15 Jumlah Kasus AIDS dan Kasus Kumulatif AIDS Menurut Provinsi sampai dengan Desember 2011
Tabel 3.16 Jumlah dan Persentase Kasus AIDS pada Pengguna NAPZA Suntikan (IDU) Menurut Provinsi sampai
dengan Desember 2011
Tabel 3.17 Jumlah Kasus HIV Menurut Provinsi di Indonesia sampai dengan Desember 2011
Tabel 3.18 Jumlah Kasus Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2011
Tabel 3.19 Case Fatality Rate Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2011
Tabel 3.20 Penemuan Kasus Diare Ditangani Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 3.21 Jumlah Kasus Baru Kusta dan Case Detection Rate (CDR), per 100.000 Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2011
Tabel 3.22 Proporsi Kecacatan Kusta Tingkat 2 dan Kasus Kusta pada Anak 0 – 14 Tahun Menurut Provinsi Tahun
2011
Tabel 3.23 Jumlah Kasus Tetanus Neonatorum dan Faktor Risiko Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 3.24 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Incidence Rate Campak Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 3.25 Jumlah Kasus Campak per Bulan Menurut Tahun 2011
Tabel 3.26 Jumlah Kasus Campak dan Kasus Campak yang Divaksinasi Menurut Kelompok Umur dan Provinsi
Tahun 2011

ix
Tabel 3.27 Frekuensi KLB dan Jumlah Kasus pada KLB Campak Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 3.28 KLB Campak Berdasarkan Konfirmasi Laboratorium Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 3.29 Jumlah Kasus Difteri Menurut Kelompok Umur dan Provinsi Tahun 2011
Tabel 3.30 Jumlah Kasus Difteri per Bulan Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 3.31 Jumlah Kasus Non Polio AFP dan Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun Menurut
Provinsi Tahun 2011
Tabel 3.32 Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare Menurut Provinsi Tahun 2008 - 2011
Tabel 3.33 Jumlah Kasus, Meninggal, dan Case Fatality Rate (%) Flu Burung Menurut Provinsi Tahun 2005 – 2011
Tabel 3.34 Jumlah Kasus dan Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk Berisiko Menurut Provinsi Tahun
2011
Tabel 3.35 Annual Parasite Incidence (API) Malaria Menurut Provinsi Tahun 2007 - 2011
Tabel 3.36 Jumlah Penderita, Meninggal, Case Fatality Rate (%) dan Incidence Rate per 100.000 Penduduk Demam
Berdarah Dengue (DBD/DHF) Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 3.37 Jumlah Kabupaten/Kota yang Terjangkit Demam Berdarah Dengue Menurut Provinsi Tahun 2008 -
2011
Tabel 3.38 Situasi Penyakit Bersumber Binatang di Indonesia Tahun 2011
Tabel 3.39 Rekapitulasi Kejadian Bencana dan Jumlah Korban Tahun 2011
Tabel 3.40 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2010
Tabel 3.41 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Bulan Referensi Menurut Jenis
Keluhan Kesehatan yang Dialami dan Provinsi Tahun 2010
Tabel 3.42 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Melihat di Indonesia Tahun 2010
Tabel 3.43 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Melihat di Indonesia Tahun 2010

x
Tabel 3.44 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mendengar di Indonesia Tahun 2010
Tabel 3.45 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mendengar di Indonesia Tahun 2010
Tabel 3.46 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri di Indonesia Tahun
2010
Tabel 3.47 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri di Indonesia Tahun 2010
Tabel 3.48 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi di Indonesia
Tahun 2010
Tabel 3.49 Penduduk Menurut Wilayah dan Tingkat Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi di Indonesia Tahun 2010
Tabel 4.1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K1, K4, Persalinan Ditolong Tenaga Kesehatan, dan Kunjungan Ibu
Nifas Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.2 Cakupan Peserta KB Baru dan KB Aktif Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.3 Persentase Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.4 Persentase Peserta KB Baru Menurut Tempat Pelayanan dan Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.5 Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi dan Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.6 Cakupan Penanganan Neonatal dengan Komplikasi dan Obstetri dengan Komplikasi Menurut Provinsi
Tahun 2011
Tabel 4.7 Cakupan Kunjungan Neonatus Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.8 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.9 Cakupan Balita Ditimbang Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.10 Kasus Gizi Buruk Ditemukan dan Mendapat Perawatan Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.11 Cakupan Sekolah Dasar (SD) yang Melaksanakan Penjaringan Siswa SD/MI Kelas 1 Menurut Provinsi
Tahun 2011

xi
Tabel 4.12 Jumlah Puskesmas yang Melakukan Pembinaan Kesehatan Anak di Panti Anak Terlantar Menurut
Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.13 Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 4 Puskesmas Mampu Laksana Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja (PKPR) Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.14 Persentase Kabupaten/Kota dengan Minimal 2 Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan
terhadap Anak Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.15 Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi Umur 0-6 Bulan Menurut Provinsi Tahun 2010
Tabel 4.16 Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Bayi, Anak Balita, dan Balita Menurut Provinsi Tahun
2011
Tabel 4.17 Cakupan Pemberian 90 Tablet Besi (Fe3) pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.18 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Provinsi Tahun 2008 – 2011
Tabel 4.19 Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.20 Droup Out Rate Cakupan Imunisasi DPT-HB1-Campak pada Bayi Menurut Provinsi Tahun 2007 – 2011
Tabel 4.21 Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.22 Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.23 Cakupan Imunisasi TT pada Wanita Usia Subur Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.24 Jumlah Layanan Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) Menurut Provinsi sampai dengan
Tahun 2011
Tabel 4.25 Jumlah Layanan Terapi Rumatan Metadon (RTM) di Indonesia Tahun 2011
Tabel 4.26 Cakupan TB Paru BTA Positif, Sembuh, Pengobatan Lengkap dan Success Rate (Hasil Pengobatan
Penyakit TB Tahun 2010) Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.27 Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita Menurut Provinsi Tahun 2011

xii
Tabel 4.28 Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Menurut Provinsi Tahun 2010
Tabel 4.29 Indikator Pelayanan Rumah Sakit Umum Milik Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah
Menurut Provinsi Tahun 2008-2010
Tabel 4.30 Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Rumah Sakit Umum Milik Kementerian Kesehatan dan
Pemerintah Daerah Menurut Provinsi Tahun 2010
Tabel 4.31 Jumlah Kunjungan Peserta Jamkesmas di Puskesmas Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.32 Jumlah Kunjungan Peserta Jampersal Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 4.33 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) Peserta Jamkesmas Menurut Provinsi Tahun
2011
Tabel 4.34 Jumlah Kunjungan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) Peserta Jamkesmas Menurut Provinsi Tahun
2011
Tabel 4.35 Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Gratis selama 6 Bulan Referensi
Menurut Jenis Kartu yang Digunakan dan Provinsi Tahun 2010
Menurut Jenis Kartu yang Digunakan dan Provinsi Tahun 2010 (di Perkotaan)
Menurut Jenis Kartu yang Digunakan dan Provinsi Tahun 2010 (di Perdesaan)
Tabel 4.38 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Seluruh Indonesia Bulan Desember 2011
Tabel 4.39 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Seluruh Indonesia Bulan Desember 2011
Tabel 5.1 Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2007 - 2011
Tabel 5.2 Jumlah Puskesmas Perawatan dan Puskesmas Non Perawatan Menurut Provinsi Tahun 2007 – 2011
Tabel 5.3 Jumlah Puskesmas dengan Kegiatan Unggulan dan Rumah Sakit PONEK Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 5.4 Jumlah Rumah Sakit di Indonesia Menurut Pengelola dan Provinsi Tahun 2011

xiii
Tabel 5.5 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Tempat Tidur Menurut Pengelola Tahun 2007 - 2011
Tabel 5.6 Jumlah Rumah Sakit dan Tempat Tidur Milik Kemenkes dan Pemda Menurut Kelas Rumah Sakit dan
Provinsi Tahun 2011
Tabel 5.7 Jumlah Rumah Sakit Khusus dan Tempat Tidurnya Menurut Jenis Rumah Sakit Tahun 2007 - 2011
Tabel 5.8 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Pemerintah Menurut Kelas Perawatan dan Provinsi
Tahun 2011
Tabel 5.9 Jumlah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun
2011
Tabel 5.10 Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (TRM) Menurut Provinsi sampai dengan Tahun 2011
Tabel 5.11 Jumlah Institusi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Jurusan dan Provinsi Tahun 2011
Tabel 5.12 Jumlah Institusi Non Politeknik Kesehatan (Non-Poltekkes) Menurut Jurusan/Program Studi dan
Provinsi Tahun 2011
Tabel 5.13 Jumlah Jurusan/Program Studi Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Menurut Akreditasi dan Strata Tahun
2011
Tabel 5.14 Jumlah Institusi Non Politeknik Kesehatan (Non-Poltekkes) Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) Menurut
Akreditasi dan Strata Tahun 2011
Tabel 5.15 Jumlah Institusi Diknakes Non-Poltekkes Menurut Status Kepemilikan Tahun 2011
Tabel 5.16 Rekapitulasi Peserta Didik Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2011/2012
Tabel 5.17 Rekapitulasi Peserta Didik Non-Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran 2011/2011
Tabel 5.18 Lulusan Diknakes Poltekkes dan Non-Poltekkes Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2011
Tabel 5.19 Jumlah Lulusan Poltekkes Berdasarkan Jurusan/Program Studi Institusi Diknakes Seluruh Indonesia
Tahun Ajaran 2011/2012

xiv
Tabel 5.20 Rekapitulasi Lulusan Non-Poltekkes Diknakes Seluruh Indonesia Menurut Jenis dan Provinsi Tahun
Ajaran 2011/2012
Tabel 5.21 Jumlah SDM Kesehatan Menurut Jenis dan Provinsi Keadaan Desember 2011
Tabel 5.22 Jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas Menurut Jenis dan Provinsi Tahun 2011
Tabel 5.23 Rasio Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan terhadap Jumlah Puskesmas Menurut Provinsi
Tahun 2011
Tabel 5.24 Jumlah SDM Kesehatan Rumah Sakit Menurut Jenis dan Provinsi Tahun 2011
Tabel 5.25 Rekapitulasi Keberadaan Dokter Umum sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2011
Tabel 5.26 Rekapitulasi Keberadaan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2011
Tabel 5.27 Rekapitulasi Keberadaan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Aktif Tahun 2011
Tabel 5.28 Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Umum sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2011
Tabel 5.29 Rekapitulasi Pengangkatan Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2011
Tabel 5.30 Rekapitulasi Pengangkatan Bidan Pegawai sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2011
Tabel 5.31 Rekapitulasi Kebutuhan dan Realisasi Pengangkatan Dokter Umum sebagai PTT Tahun 2011
Tabel 5.32 Rekapitulasi Kebutuhan dan Realisasi Pengangkatan Dokter Gigi sebagai PTT Tahun 2011
Tabel 5.33 Alokasi dan Realisasi Kementerian Kesehatan RI Menurut Eselon I Tahun 2011
Tabel 5.34 Data Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2011
Tabel 5.35 Alokasi dan Realisasi Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Menurut Provinsi Tahun 2011
Tabel 6.1 Perbandingan Beberapa Data Kependudukan di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2011
Tabel 6.2 Angka Kelahiran, Angka Kematian, dan Indeks Pembangunan Manusia di Negara-Negara ASEAN dan
SEARO

xv
Tabel 6.3 Penduduk yang Menggunakan Sumber Air Bersih dan Penduduk yang Menggunakan Sarana Sanitasi
Sehat di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2008
Tabel 6.4 Perbandingan Data Tuberkulosis di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2008/2009
Tabel 6.5 Angka Estimasi HIV dan AIDS di Negara-Negara ASEAN dan SEARO Tahun 2009
Tabel 6.6 Jumlah Kasus Penyakit Menular yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi di Negara-Negara ASEAN &
SEARO Tahun 2011
Tabel 6.7 Perbandingan Cakupan Imunisasi Dasar pada Bayi di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2009
Tabel 6.8 Perbandingan Upaya Kesehatan di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2000-2011
Tabel 6.9 Pembiayaan Kesehatan di Negara-Negara ASEAN & SEARO Tahun 2008
***

RENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN % CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
D2P9A26: Peningkatan
akses pelayanan
kesehatan dasar terhadap
anak terlantar di panti
asuhan
Kementerian
Kesehatan
Kementerian Sosial,
Pemerintah daerah
Terlayaninya pelayanan
kesehatan anak terlantar di
panti asuhan yang teregistrasi
TARGET 2011 : 100 % anak
terlantar dalam panti asuhan yang
sudah diregistrasi Kemensos
100% 100%
D2P13A37: Peningkatan
akses pelayanan
kesehatan dasar kepada
anak berhadapan dengan
hukum di Lapas anak
Kementerian
Kesehatan
KemenHukHAM Meningkatnya status
kesehatan anak berhadapan
dengan hukum di Lapas anak
yang sudah diregistrasi oleh
KemHukHAM
TARGET 2011: Meningkatnya status
kesehatan anak berhadapan
dengan hukum di Lapas anak yang
sudah diregistrasi oleh
KemHukHAM sebanyak 9 lapas
anak
9 Lapas dan 1 rutan; Sumut (Puskesmas Labuhan
Batu), Jambi , (Puskesmas Muara Bulian) Riau
(Puskesmas Harapan Jaya), Banten (Puskesmas
Tanah Tinggi), Kalsel (Puskesmas Pelambuan), Sulut
(Puskesmas Matani), NTT (Puskesmas Oesapa),
Kalbar (Puskesmas Sui Raya Dalam) dan 1 rutan:
Jabar (Puskesmas Ibrahim Adjie)
100%
D2P19A50: Pelayanan
Kesehatan bagi anak
dengan kecacatan di SLB
melalui program Usaha
Kesehatan Sekolah
Kementerian
Kesehatan
Pemerintah Daerah Meningkatnya pembinaan
kesehatan pada anak dengan
kecacatan di SLB melalui
program Usaha Kesehatan
Sekolah
TARGET 2011 : 10 Provinsi 10 provinsi yang melaksanakan pembinaan terhadap
anak dengan kecacatan di SLB: Sumatera Barat,
Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Bali,
NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi
Selatan
100 %
Peningkatan persentase
balita gizi buruk yang
mendapat perawatan
TARGET 2011: 100%. 101,3% (Jumlah balita yang dirawat 40.412) 101,03%
Persentase balita ditimbang
berat badannya (jumlah balita
ditimbang dibagi seluruh
balita atau D/S)
TARGET 2011 : 70 % 71,40% 102 %
CAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
TABEL 1.1
D2P19 Pelayanan Kesehatan Anak dengan Kecacatan
D2P9: Program Pembinaan Kesehatan bagi Anak Terlantar
D2P13: Program Perlindungan dan Kesehatan Kesejahteraan Sosial ABH
D3P29: Perbaikan Gizi Masyarakat
D3P29A75:
Peningkatan kualitas gizi
anak
Kementerian
Kesehatan
Pemerintah Daerah
Provinsi: NTT,
Maluku, Sulteng,
Kalsel, NAD,
Gorontalo, Sulbar,
NTB, Kalteng, Papua
Barat, Malut, Sumut,
Sultra, Kalbar, Riau,
Papua, Sumbar,
Kaltim, Jambi

RENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7
D3P34A86:
Peningkatan pelayanan
kesehatan anak
Kementerian
Kesehatan
Kementerian Dalam
Negeri, Pemerintah
Daerah Provinsi
diprioritaskan di: NAD,
Sumut, Papua Barat,
Maluku, Jambi, Kalsel,
Papua, Kalbar, Babel,
Sulsel, Gorontalo,
Malut, Sulteng,
Sumbar, Sumsel,
Sulbar
Persentase anak usia 0-11
bulan yang mendapatkan
imunisasi campak
TARGET 2011: 85 % 85,1% (3.850.091 bayi) 100,1 %
D3P35A87:
kesehatan ibu
Kementerian
Kesehatan
Persentase puskesmas rawat
inap yang mampu
melaksanakan Pelayanan
Obstetrik Neonatal Emergensi
Dasar (PONED)
TARGET 2011: 70% 90,7% (Puskesmas Poned = 2.047 Puskesmas) 129,63 %
Persentase RS
kabupaten/kota yang
melaksanakan Pelayanan
Obstetrik Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK)
TARGET 2011: 85% 87,7% (RS PONEK = 389 RS) 103,18%
D3P35A89:
Penempatan tenaga
kesehatan strategis di
fasilitas kesehatan,
terutama di Puskesmas
dan Rumah Sakit
Kabupaten/Kota (Program
2011)
Kementerian
Kesehatan
Kemen PAN & RB,
Kemendagri, BKN
Persentase penempatan
tenaga kesehatan strategis
terutama dokter bidan dan
perawat di daerah-daerah
sesuai kebutuhan terutama di
daerah bermasalah
kesehatan (DBK) dan daerah
terpencil, perbatasan dan
kepulauan (DTPK), sesuai
formasi yang tersedia
TARGET 2011 : 30% 60,68% 202,3 %
D3P35: Penurunan Angka Kematian Ibu
Kemendagri,
Pemerintah daerah
provinsi terutama
provinsi dengan
angka pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
terlatih di bawah
angka rata-rata
nasional (<77,37%)
yaitu : Maluku, Malut,
Sulbar, Sultra, Papua,
NTT, Kalbar, Papua
Barat, Sulteng,
Gorontalo, Kalteng,
Sulsel, Jabar, Sumsel,
NTB, Kalsel, Lampung

RENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7
D3P37A91:
Pengendalian penyakit
HIV dan AIDS
Kementerian
Kesehatan
Komisi
Penanggulangan
AIDS Nasional,
Pemerintah Daerah
Provinsi: Papua, DKI
Jakarta, Jabar, Jatim,
Bali, Sumut, Kalbar,
Jateng, Riau, Sumsel
Jumlah orang yang berumur
15 tahun atau lebih yang
menerima konseling dan
testing HIV
TARGET 2011: 400.000 orang 548.256 orang 137,1 %
Persentase Orang dengan
HIV dan AIDS (ODHA) yang
mendapatkan Anti retroviral
Treatment (ART)
TARGET 2011: 75% 80,3% (23.311 ODHA mendapat ART) 107%
Persentase kabupaten/kota
yang melaksanakan
pencegahan penularan HIV
sesuai pedoman
TARGET 2011: 60% 72% (335 kab/kota) 115,1 %
Persentase penggunaan
kondom pada kelompok
hubungan seks beresiko
tinggi (berdasarkan
pengakuan pengguna)
(program 2011)
TARGET 2011:
Laki-laki : 20 %
Laki-laki : 14% Laki-laki :
70%
Perempuan : 35% Perempuan : 35,5% Perempuan :
101,5%
D3P37A92:
Pengendalian penyakit
Malaria
Kementerian
Kesehatan
Pemerintah Daerah
Provinsi: Papua Barat,
NTT, Papua, Malut,
Babel, Maluku,
Bengkulu, NTB,
Jambi, Sulteng
Angka penemuan kasus
malaria per 1,000 penduduk
TARGET 2011: 1.75
0
/oo 1,75
0
/oo 100%
D3P37A93:
Pengendalian penyakit TB
Kementerian
Kesehatan
Pemerintah Daerah
Provinsi: Bali,
Gorontalo, Sumut,
Jambi, Bengkulu,
Papua, Jatim, Babel,
DIY, Sultra, Sumbar,
Jateng, Kalbar,
Sumsel, Aceh, Sulbar,
Papua Barat,
Lampung, Kalsel,
Sulsel, Sulteng, Malut,
Kepri, NTT, NTB,
Riau, Kaltim dan
Kalteng
Persentase kasus baru TB
Paru (BTA Positif) yang
ditemukan
TARGET 2011 : 75 % 75.26%. 100,34%
D3P37: Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria dan TB

RENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5 6 7
D3P40A97:
Peningkatan akses
sanitasi dasar yang layak
Kementerian
Kesehatan
Pemerintah Daerah
Provinsi: NTT, Papua,
Kalteng, Papua Barat,
Bengkulu, Lampung,
Maluku, Kalbar,
Sumbar, NTB, Jambi,
Kalsel, Sumsel,
Sulteng, Aceh, Malut,
Gorontalo, Sulbar,
Kepri, Sultra, Jatim
Jumlah desa yang
melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
TARGET 2011: 5.500 desa 6.235 desa 113 %
D3P40 : Peningkatan Akses Penduduk terhadap Sanitasi Dasar yang Layak

RENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN
%
CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
S1P27A75:
Pengawasan atas
penyaluran dan
penggunaan dana
BOK yang bebas
dari korupsi
Kementerian
Kesehatan
Kemendagri, Pemda
Prov/Kab/Kota
Sistem pengawasan atas
penyaluran
dan penggunaan dana BOK
yang
transparan dan akuntabel
secara on line
TARGET :
Terciptanya sistem
pengawasan atas
penyaluran dan
penggunaan dana BOK
Terlaksananya pengawasan atas penyaluran dan
penggunaan dana BOK online di 15 kabupaten/kota
100 %
S1P27 Penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang transparan dan akuntabel
TABEL 1.2
CAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

RENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
%
CAPAIAN
1 2 3 4 5 8 7
N3P15A1:
Pembinaan pelayanan
kesehatan ibu dan
reproduksi
Kementerian
Kesehatan
Kemendagri,
Kemeneg PP dan PA,
BKKBN, PKK,
Organisasi profesi
Semakin tinggi persentase ibu
bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan terlatih
(cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan (PN))
TARGET:
Tercapainya 86% ibu bersalin yang
ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih (cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan
(PN))
86,38% 100,44%
Semakin tinggi persentase ibu
hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal (cakupan
kunjungan kehamilan ke
empat (K4))
TARGET:
Tercapainya 88% ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan antenatal
(cakupan kunjungan kehamilan ke
empat (K4))
88,27% 100,31%
Semakin tinggi persentase
fasilitas pelayanan kesehatan
yang memberikan pelayanan
KB sesuai standar
TARGET:
Tercapainya 40% fasilitas
pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan KB sesuai
standar
40,85% (26.554 fasilitas pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan KB sesuai standar)
102,13%
N3P15A2: Pembinaan
pelayanan kesehatan
anak
Kementerian
Kesehatan
Kemendagri,
Kemeneg PP dan PA,
BKKBN, PKK
Semakin besar cakupan
kunjungan neonatal pertama
(KN1)
TARGET:
Tercapainya 86% cakupan
kunjungan neonatal pertama (KN1)
87,26 % 101,46 %
pelayanan kesehatan bayi
TARGET:
Tercapainya 85% cakupan
pelayanan kesehatan bayi
85,16 % 100,18 %
pelayanan kesehatan balita
TARGET:
Tercapainya 80% Cakupan
pelayanan kesehatan balita
80,95 % 101,18 %
N3P15A3:
Pembinaan imunisasi dan
karantina kesehatan
Kementerian
Kesehatan
Kemendagri, MUI,
BKKBN, PKK, IDAI,
IBI, PPNI, IDI
Semakin tinggi presentase
bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar
lengkap
TARGET:
Tercapainya 82% bayi usia 0-11
bulan yang mendapat imunisasi
dasar lengkap
84,7% (3.828.738 bayi) 103,3 %
N3P15A4:
Pengembangan Bantuan
Operasional Kesehatan
Kementerian
Kesehatan
Kemendagri,
Bappenas.
Semakin banyaknya jumlah
puskesmas yang
mendapatkan bantuan
operasional kesehatan dan
menyelenggarakan lokakarya
mini untuk menunjang
pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
TARGET:
Tercapainya 8.608 puskesmas yang
mendapatkan bantuan operasional
kesehatan dan menyelenggarakan
lokakarya mini untuk menunjang
pencapaian Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
8.740 Puskesmas 101,53 %
CAPAIAN INDIKATOR PADA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
TABEL 1.3
N3P15: Pelaksanaan Upaya Kesehatan Preventif Terpadu

RENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
%
CAPAIAN
1 2 3 4 5 8 7
N3P16A1: Penyehatan
lingkungan
Kementerian
Kesehatan
Kemen PU Semakin besar persentase
kualitas air minum yang
memenuhi syarat
TARGET:
Tercapainya 90% kualitas air minum
yang memenuhi syarat
90,80 %
100 %
N3P16A2: Pengendalian
penyakit menular
langsung
Kementerian
Kesehatan
Badan POM Semakin tingginya angka
keberhasilan pengobatan TB
TARGET:
Tercapainya 86% angka
keberhasilan pengobatan
86.22%. 100,26%
Persentase provinsi yang
melakukan sero survey HIV
dan Sifilis
TARGET:
Tercapainya 24 Provinsi yang
melakukan sero survey HIV dan
Sifilis
26 provinsi 108,3 %
Upaya peningkatan
pengetahuan komprehensif
tentang HIV dan AIDS pada
penduduk usia 15-24 tahun
TARGET:
Jumlah Kabupaten/kota yang sudah
melakukan upaya peningkatan
pengetahuan komprehensif tentang
HIV dan AIDS pada penduduk usia
15-24 tahun sebesar 200 kab/kota,
yang dilengkapi rapid survey untuk
melihat dampak upaya tsb secara
acak di beberapa kab/kota
275 Kab/Kota 137,5 %
N3P17A1: Peningkatan
produksi dan
distribusi kefarmasian
Kementerian
Kesehatan
Jumlah bahan baku obat dan
obat tradisional produksi di
dalam negeri
TARGET:
Tercapainya jumlah 15 bahan baku
obat dan obat tradisional yang
diproduksi di dalam negeri
4 27 %
N3P17: Kefarmasian dan Alat Kesehatan

RENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
%
CAPAIAN
1 2 3 4 5 8 7
N3P18A1: Standardisasi,
sertifikasi, dan pendidikan
berkelanjutan SDM
Kesehatan
Kementerian
Kesehatan
Meningkatnya jumlah SDM
kesehatan di fasilitas
kesehatan yang telah
ditingkatkan kemampuannya
melalui pendidikan
berkelanjutan
TARGET:
Terlaksananya pendidikan
berkelanjutan bagi 8000 SDM
kesehatan melalui pendidikan
berkelanjutan
8274 103,43 %
Semakin meningkatnya
persentase profesi tenaga
kesehatan yang memiliki
standar
kompetensi
TARGET:
Tercapainya 55% profesi tenaga
kesehatan yang memiliki standar
kompetensi
Penetapan standar kompetensi sebanyak 9
(kumulatif) dari 16 profesi tenaga kesehatan. Tahun
2010 = 6 standar kompetensi, tahun 2011 = 3 standar
kompetensi (standar profesi promotor & pendidik
kesehatan (PPKMI), standar profesi psikolog klinik
(IPK), standar profesi entomolog kesehatan (PEKI)
100 %
N3P20A1: Peningkatan
ketersediaan obat publik
dan perbekalan
kesehatan
Kementerian
Kesehatan
Pemda Terkait, Badan
POM atau Balai
Besar/Balai POM
Meningkatnya persentase
ketersediaan obat dan vaksin
yang aman, bermutu dan
berkhasiat
TARGET:
Tercapainya 85% ketersediaan obat
dan vaksin yang aman bermutu dan
berkhasiat
87 % 102 %
N3P21A1: Pembinaan
upaya kesehatan rujukan
Kementerian
Kesehatan
Semakin banyak jumlah kota
di Indonesia yang memiliki RS
standar kelas dunia (world
class )
TARGET:
Tercapainya 2 kota di Indonesia
yang memiliki RS standar kelas
dunia (world class )
2 kota
100 %
Semakin meningkatnya
persentase RS Pemerintah
menyelenggarakan pelayanan
rujukan bagi Orang dengan
HIV
dan AIDS (ODHA)
TARGET:
Tercapainya 70% RS Pemerintah
menyelenggarakan pelayanan
rujukan bagi Orang dengan HIV dan
AIDS (ODHA)
70% (311 Rumah Sakit)
100 %
Kementerian
Kesehatan
Kemennaker,
Kemensos, BPS,
Kemendagri, Pemda
terkait
Persentase penduduk
(termasuk seluruh penduduk
miskin) yang memiliki jaminan
kesehatan
TARGET: Tercapainya 70.3%
penduduk (termasuk seluruh
penduduk miskin) yang memiliki
jaminan kesehatan
80,70% 114,79 %
Kementerian
Kesehatan
Kemenkeu,
Kemendagri,
Bappenas, Setkab, PT
Pos
Jumlah puskesmas yang
memberikan pelayanan
kesehatan dasar bagi
penduduk miskin
TARGET: Tercapainya 9.005
puskesmas yang memberikan
pelayanan kesehatan dasar bagi
penduduk miskin
TARGET B12 : Transfer ke tiga dana Jamkesmas
untuk 497 kabupaten/kota yang mencakup 9.005
puskesmas
101,3 %
Kementerian
Kesehatan
Persentase RS peserta
Jamkesmas yang
memberikan pelayanan
kesehatan rujukan bagi
penduduk miskin
TARGET: Tercapainya 80% RS
yang melayani pasien penduduk
miskin peserta program Jamkesmas
80,6% (1.096 RS) 100,8 %
N4P23A1:
kesehatan masyarakat
berpendapatan rendah
N3P20: Penyediaan Obat Essensial Nasional
N3P21: Pembinaan Upaya Kesehatan
N3P18: Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
N4P23: Penyempurnaan Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga

RENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
%
CAPAIAN
1 2 3 4 5 8 7
N10P64A1:
Pembinaan upaya
kesehatan dasar dan
kesehatan rujukan
Kementerian
Kesehatan
Peningkatan puskesmas di
perbatasan dan pulau-pulau
kecil terluar menjadi
puskesmas perawatan
TARGET: Tercapainya 81
puskesmas yang menjadi
puskesmas perawatan di
perbatasan dan pulau-pulau kecil
terluar
83 Puskesmas 102,46 %
kesehatan RS bergerak
terutama di kabupaten/kota di
daerah tertinggal, perbatasan
dan kepulauan (DTPK)
TARGET: Terealisasinya
pembangunan 10 RS bergerak
didaerah tertinggal perbatasan dan
kepulauan (DTPK)
10 RS bergerak
100 %
N10P64: Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik

UNIT ORGANISASI
NO PROGRAM/ KEGIATAN OUTCOME/OUTPUT INDIKATOR 2011 2011 PELAKSANA
1 2 3 4 5 6 7
1 Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan
tanggap darurat dalam penanganan bencana
150 150
2 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS )
55 53,89
1 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS )
55 53,89
2 Persentase Desa Siaga aktif 25 31,69
3 Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi 72.000 53.152
2 Penanggulangan Krisis
Kesehatan
Meningkatnya penanggulangan krisis
secara cepat
Jumlah Kab/Kota yang mempunyai kemampuan tanggap
darurat dalam penanganan bencana
150 150 Pusat Penanggulangan
Krisis Kesehatan, Setjen
1 Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk
miskin) yang memiliki jaminan kesehatan
70,3 64,88
2 Tersedianya data NHA setiap tahun 1 1
1 Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang
diselesaikan:
a. RUU , RPP/ R.Per/ Keppres 9 9
b. Per/Kepmenkes 35 144
2 Jumlah kasus-kasus hukum bidang kesehatan yang
tertangani
40 239
3 Jumlah organisasi dan tatalaksana serta klasifikasi yang
ditetapkan di lingkungan Kementerian Kesehatan
termasuk UPT
10 25
5 Pertimbangan Kesehatan
Nasional
Terselenggaranya pertimbangan
kesehatan nasional
Jumlah kebijakan Nasional yang direview 12 - (Menunggu Perpres)
1 Persentase ketersediaan profil kesehatan Nasional,
Provinsi, dan Kab/Kota per tahun
70 87,43
2 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank
data kesehatan
45 65,05
3 Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang
menyelenggarakan sistem informasi kesehatan
terintegrasi
70 25,65
7 Peningkatan Kerjasama
Luar Negeri
Meningkatnya peran dan posisi Indonesia
dalam kerjasama luar negeri di bidang
kesehatan
Jumlah naskah kerjasama Internasional 23 23 Pusat Kerjasama Luar
Negeri, Setjen
4 Perumusan Peraturan
Perundang-undangan dan
Pembinaan Organisasi
Tatalaksana
Meningkatnya produk-produk hukum yang
akan mendukung penyelenggaraan
pembangunan bidang kesehatan
Biro Hukum dan Organisasi,
Setjen
6 Pengelolaan Data dan
Informasi Kesehatan
Meningkatnya pengembangan sistem
informasi kesehatan
Pusat Data dan Informasi,
Setjen
1 Pemberdayaan Masyarakat
dan Promosi Kesehatan
Meningkatnya pelaksanaan
pemberdayaan dan promosi kesehatan
kepada masyarakat
Pusat Promkes, Setjen
3 Pembinaan,
Pengembangan
Pembiayaan dan Jaminan
Terumuskannya kebijakan pembiayaan
dan jaminan pemeliharaan kesehatan
Pusat Pembiayaan dan
Jaminan Kesehatan, Setjen
TABEL 1.4
CAPAIAN INDIKATOR RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011
TARGET REALISASI
I Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian
dukungan manajemen Kementerian
Kesehatan
Sekretariat Jenderal

UNIT ORGANISASI
1 2 3 4 5 6 7
TARGET REALISASI
1 Jumlah informasi kesehatan yang disebarluaskan
kepada publik (publikasi)
820 1075
2 Persentase opini publik tentang kesehatan yang positif
(%)
82 93
3 Persentase pelayanan informasi yang telah
diselesaikan (%)
70 95
1 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran, kebijakan,
dan evaluasi pembangunan kesehatan
21 47
2 Persentase unit utama Kementerian Kesehatan yang
membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan
yang responsif gender
40 87,5
1 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur
(PNS/PTT dan penugasan khusus)
75 -
2 Persentase Produk Administrasi Kepegawaian yang
dikelola melalui sistem layanan kepegawaian
40 73
3 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan
diberi insentif di DTPK dan di DBK
2.445 2.714
4 Jumlah residen yang didayagunakan dan diberikan
insentif
1.550 -
1 Tersusunnya laporan keuangan Kementerian Kesehatan
setiap tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP) dengan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
2 2
2 Persentase pengadaan menggunakan e-procurement 65 72,31
12 Pengelolaan Urusan Tata
Usaha, Keprotokolan,
Rumah Tangga, Keuangan,
dan Gaji
Meningkatnya kualitas
pengelolaan/manajemen pembayaran gaji
PNS , CPNS, dan PTT tepat jumlah,
waktu, dan sasaran
1 Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS, CPNS,
dan PTT tepat jumlah, waktu, dan sasaran
96 - Biro Umum, Setjen
1 Angka kematian jemaah haji (per 1.000 jemaah) 2,4 2,4 (cek lagi)
2 Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan
dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar
50
1 Jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat
Inteligensia Kesehatan
16 16
2 Jumlah pelaksanaan penilaian inteligensia pejabat Pusat
dan Daerah (orang)
300 314
3 Jumlah Kab/Kota yang melakukan pemeliharaan,
peningkatan kemampuan dan penanggulangan masalah
inteligensia kesehatan
9 10
1 Jumlah surat tanda registrasi (STR) dokter dan dokter
gigi yang teregistrasi
118.000 125.252
2 Jumlah penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi
77 -
15 Peningkatan Manajemen
Konsil Kedokteran
Indonesia
Terselenggaranya registrasi, pendidikan
profesi, pembinaan serta penanganan
kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter
dan dokter gigi
Sekretariat KKI
13 Peningkatan Kesehatan
Jemaah Haji
Meningkatnya pembinaan dan pelayanan
kesehatan sebelum, saat pelaksanaan dan
pasca haji
Pusat Kesehatan Haji,
Setjen
14 Pengelolaan Inteligensia
Kesehatan
Meningkatnya Kesehatan Intelegensia
secara optimal
Pusat Intelegensia
Kesehatan, Setjen
10 Pembinaan Administrasi
Kepegawaian
Meningkatnya pelayanan administrasi
kepegawaian
Biro Kepegawaian, Setjen
11 Pembinaan Pengelolaan
Administrasi Keuangan dan
Barang Milik Negara
Meningkatnya kualitas pengelolaan
anggaran dan Barang Milik Negara (BMN)
Kementerian Kesehatan secara efektif,
efisien dan dilaporkan sesuai ketentuan
Biro Keuangan dan Barang
Milik Negara, Setjen
8 Pengelolaan Komunikasi
Publik
Meningkatnya pengelolaan komunikasi
publik
Pusat Komunikasi Publik,
Setjen
9 Perencanaan dan
Penganggaran Program
Pembangunan Kesehatan
Meningkatnya kualitas perencanaan dan
penganggaran program pembangunan
kesehatan
Biro Perencanaan dan
Anggaran, Setjen

UNIT ORGANISASI
1 2 3 4 6 6 10
II Peningkatan Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Kesehatan
Meningkatnya pengawasan dan
akuntabilitas aparatur Kementerian
Kesehatan
Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi
yang akuntabel
65 93,75 Inspektorat Jenderal
1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pembinaan
Upaya Kesehatan dan Setjen yang dievaluasi laporan
kinerja dan keuangannya untuk memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
145 496
2 Persentase temuan laporan hasil pengawasan yang
ditindaklanjuti
65 78,6
1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Bina Gizi &
Kesehatan Ibu & Anak dan Itjen yang dievaluasi laporan
40 131
ditindaklanjuti
65 67,21
1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen PP-PL dan
Badan Litbangkes yang dievaluasi laporan kinerja dan
keuangannya untuk memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
115 62
ditindaklanjuti
65 69,02
1 Jumlah Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Binfar dan
Alkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan
100 103
ditindaklanjuti
65 78,6
1 Persentase Pengusutan dan Investigasi kasus-kasus
yang berindikasi merugikan negara dan menghambat
kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan
40 46,76
2 Jumlah NSPK tentang pemeriksaan investigasi yang
ditetapkan
2 2
1 Persentase hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan
50 83,33
2 Persentase unit kerja yang menerapkan SPIP 40 30,2
3 Jumlah rancangan regulasi dan standar yang disusun 10 9
6 Dukungan Manajemen dan
Lainnya pada Program
Peningkatan Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur
Meningkatnya dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
Program Peningkatan Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Kesehatan
Sekretariat Itjen
4 Pengawasan dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan
Ditjen Kefarmasian dan
Alkes dan Badan PPSDMK
Meningkatnya pengawasan dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan Ditjen Kefarmasian
dan Alkes dan Badan PPSDMK
Inspektur IV
5 Pengusutan dan Investigasi
kasus-kasus yang
berindikasi merugikan
negara dan menghambat
kelancaran tugas dan fungsi
Meningkatnya pengusutan dan investigasi
kasus-kasus yang berindikasi merugikan
negara dan menghambat kelancaran tugas
dan fungsi Kementerian Kesehatan
Inspektorat Investigasi
Ditjen Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak dan
Itjen
pelaksanaan kebijakan Ditjen Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak dan Itjen
Inspektur II
Ditjen PP-PL, dan
Balitbangkes
pelaksanaan kebijakan Ditjen PP dan PL
dan Balitbangkes
Inspektur III
TABEL 1.5
CAPAIAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2011
TARGET REALISASI
Ditjen Pembinaan Upaya
Kesehatan dan Setjen
pelaksanaan kebijakan Ditjen Pembinaan
Upaya Kesehatan dan Setjen
Inspektur I

UNIT ORGANISASI
1 2 3 4 6 6 10
Meningkatnya kualitas penelitian,
pengembangan dan pemanfaatan di
bidang kesehatan
Meningkatnya penapisan, pengaturan,
pemanfaatan, serta pengawasan terhadap
penggunaan teknologi dan produk
teknologi kesehatan melalui penelitian,
pengembangan, pemanfaatan di bidang
kesehatan
Jumlah riset operasional yang dihasilkan:
1.   Riset skala Nasional 1 1
2.   Riset Ancaman Potensial (KLB) 1 1
3.   Riset Pembinaan 80 87
1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/standar/
formula di bidang biomedis dan teknologi dasar
kesehatan
6 13
2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang biomedis dan
teknologi dasar kesehatan yang dimuat pada media
cetak dan elektronik:
a.   Nasional 15 13
b.   Internasional 2 3
1 Jumlah produk/model intervensi/prototipe/
standar/formula di bidang teknologi terapan kesehatan
dan epidemiologi klinik
8 11
2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang teknologi terapan
kesehatan dan epidemiologi klinik yang dimuat pada
media cetak dan elektronik:
a.   Nasional 10 10
formula di bidang teknologi intervensi kesehatan
masyarakat
10 10
2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang teknologi intervensi
kesehatan masyarakat yang dimuat pada media cetak
dan elektronik:
a.   Nasional 10 35
3 Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Terapan Kesehatan dan
Epidemiologi Klinik
Meningkatnya penelitian dan
pengembangan di bidang Teknologi
Terapan Kesehatan dan Epidemiologi
Klinik
Pusat Teknologi
Terapan Kesehatan
dan Epidemiologi
Klinik
4 Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Intervensi Kesehatan
Masyarakat
pengembangan di bidang teknologi
intervensi kesehatan masyarakat
Pusat Teknologi
Intervensi Kesehatan
Masyarakat
1 Riset Operasional
Kesehatan dan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Kedokteran
Meningkatnya jumlah riset operasional
kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Kedokteran (IPTEKDOK)
Sekretariat Badan
Litbangkes
2 Penelitian dan
Pengembangan Biomedis
dan Teknologi Dasar
Kesehatan
pengembangan di bidang biomedis dan
teknologi dasar kesehatan
Pusat Bio Medis dan
Teknologi Dasar
Kesehatan
Badan Litbangkes
TABEL 1.6
TARGET REALISASI
III Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan
Jumlah Penelitian yang diproses dalam HAKI 4 -

UNIT ORGANISASI
1 2 3 4 6 6 10
TARGET REALISASI
formula di bidang humaniora, kebijakan kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat
18 21
2 Jumlah publikasi ilmiah di bidang humaniora,
Kebijakan kesehatan dan pemberdayaan yang dimuat
pada media cetak dan elektronik:
a.   Nasional, 15 26
6 Desentralisasi dan Daerah
Bermasalah Kesehatan
(DBK)
Meningkatnya kajian daerah bermasalah
kesehatan (DBK)
Jumlah kajian daerah bermasalah kesehatan (DBK) 4 4 Sekretariat Badan
Litbangkes
Hasil Kegiatan:
1.   Regulasi Litbangkes 12 15
2.   Manajemen bidang ilmiah dan etik 2 2
3.   Manajemen fungsi generik Litbang (perencanaan;
umum dan keuangan; hukum, organisasi dan
kepegawaian; informasi, publikasi; dan diseminasi)
4 4
5 Penelitian dan
Pengembangan Humaniora,
Kebijakan Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
pengembangan di bidang humaniora,
kebijakan kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
Pusat Humaniora,
Kebijakan Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
7 Dukungan manajemen dan
dukungan pelaksanaan
tugas teknis lainnya pada
program penelitian dan
pengembangan kesehatan
pelaksanaan tugas generik dan tugas
teknis lainnya pada program penelitian
dan pengembangan kesehatan
Sekretariat Badan
Litbangkes

UNIT ORGANISASI
1 2 3 4 6 6 10
1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes
terlatih (cakupan PN)
86 86,38
2 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 86 90,51
3 Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah
balita ditimbang/balita seluruhnya (D/S)
70 71,40
Meningkatnya kualitas penanganan
masalah gizi masyarakat
1 Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 70 71,40
2 Persentase balita gizi buruk yang mendapat
perawatan
100 100
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan ibu dan reproduksi
1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes
terlatih (cakupan PN)
86 86,38
2 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
antenatal (cakupan K4)
88 88,27
3 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang
memberikan pelayanan KB sesuai standar
40 40,85
1 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 86 90,51
2 Cakupan pelayanan kesehatan bayi 85 85,21
3 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 80 80,96
4 Cakupan SD/MI melaksanakan penjaringan siswa
kelas I
90 74,86
1 Cakupan kabupaten/kota yang menyelenggarakan
pembinaan pelayanan kesehatan tradisional,
alternatif, dan komplementer.
20 20,6
2 Jumlah RS yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat
sebagai pelayanan alternatif dan komplementer
36 30
1 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya
kesehatan kerja di wilayah industri
384 412
2 Jumlah Puskesmas yang melaksanakan upaya
kesehatan olahraga
176 217
6 Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Tersedianya Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Bantuan
Operasional Kesehatan dan menyelenggarakan
lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM
8.606 8.725 Setditjen Bina Gizi dan
KIA
1 Persentase satuan kerja yang menyelenggarakan
administrasi kepemerintahan sesuai ketentuan
85 85
2 Persentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai
standar
70 70
5 Pembinaan Upaya
Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Meningkatnya pembinaan upaya
kesehatan kerja dan olahraga
Direktorat Bina
Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Lainnya Pada Program Bina
Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak
Setditjen Bina Gizi dan
KIA
3 Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Anak
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan anak
Direktorat Bina
Kesehatan Anak
4 Pembinaan ,
Pengembangan, dan
Pengawasan Program
Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Alternatif dan
Komplementer
Meningkatnya pembinaan, pengawasan,
dan pengembangan pelayanan kesehatan
tradisional, alternatif dan komplementer.
Direktorat Bina
Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Alternatif
dan Komplementer
1 Pembinaan Gizi Direktorat Bina Gizi
2 Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Reproduksi
Direktorat Bina
Kesehatan Ibu
TABEL 1.7
TARGET REALISASI
IV Bina Gizi dan Kesehatan
Ibu dan Anak
Meningkatnya ketersediaan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan
yang bermutu bagi seluruh masyarakat
Ditjen Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan
Anak

UNIT ORGANISASI
1 2 3 4 6 6 10
1 Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS standar
kelas dunia (world class )
2 2
2 Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas
perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar
berpenduduk
81 83
1 Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas
perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar
berpenduduk
81 83
2 Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu
PONED
70 102,97
2 Pelayanan Kesehatan Dasar
bagi Masyarakat Miskin
(Jamkesmas)
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar
bagi penduduk miskin di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan
kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas
8.608 9.125 Setditjen BUK
1 Jumlah Kota yang memiliki RS standar kelas dunia
(world class )
2 2
2 Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK 85 87,61
3 Persentase RS Pemerintah menyelenggarakan
pelayanan rujukan bagi ODHA (Orang dengan HIV dan
AIDS)
70 70,00
4 Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar
(DTPK)
14 24
4 Pelayanan Kesehatan
Rujukan bagi Masyarakat
Miskin (Jamkesmas)
Meningkatnya pelayanan kesehatan
rujukan bagi penduduk miskin di RS
Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin
peserta program Jamkesmas
80 80,65 Setditjen BUK
5 Pelaksanaan Pengelolaan
Pendidikan Tinggi
Meningkatnya jumlah rumah sakit yang
mendapat sarana dan alat bantu
pendidikan
Jumlah RS yang mendapat sarana dan alat bantu
pendidikan
14 20 Direktorat Bina Upaya
kesehatan Rujukan
1 Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan
keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan
pedoman
354 450
2 Jumlah RS yang melaksanakan pelayanan
keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan
pedoman
220 237
3 Jumlah RS yang melaksanakan pelayanan keteknisian
medik dan keterapian fisik sesuai pedoman
95 95
6 Pembinaan Upaya
Keperawatan dan
Keteknisian Medik
Meningkatnya Pembinaan Pelayanan
Keperawatan, Kebidanan, dan Keteknisian
Medik
Dit.Bina Pelayanan
Keperawatan dan
Keteknisian Medik
1 Pembinaan Upaya
Kesehatan Dasar
Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar
kepada masyarakat
Direktorat Bina Upaya
Kesehatan Dasar
3 Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan
Meningkatnya pelayanan medik spesialistik
kepada masyarakat
Direktorat Bina Upaya
kesehatan Rujukan
TABEL 1.8
TARGET REALISASI
V Pembinaan Upaya
Kesehatan
Meningkatkan upaya kesehatan dasar,
rujukan, keperawatan dan keteknisian
medik, penunjang medik dan sarana
kesehatan, dan kesehatan jiwa
Ditjen Bina Upaya
Kesehatan

UNIT ORGANISASI
1 2 3 4 6 6 10
TARGET REALISASI
1 Persentase laboratorium kesehatan aktif yang
melaksanakan pelayanan sesuai standar
41 41,8
2 Persentase RS yang melaksanakan pelayanan radiologi
sesuai standar
50 50,18
3 Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan
Puskesmas) yang memenuhi standar sarana,
prasarana dan peralatan
206 388
1 Persentase RSJ yang memberikan layanan
subspesialis utama dan Napza
30 64,5
2 Persentase RSU Kab/Kota yang memberikan layanan
kesehatan jiwa dasar termasuk Napza
20 22
3 Persentase Puskesmas yang memberikan layanan
kesehatan jiwa dasar dan kesehatan jiwa masyarakat
10 13,7
9 Peningkatan dan
Pengawasan Rumah Sakit
Indonesia
Terselenggaranya pengawasan rumah
sakit Indonesia
Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan pengawasan
RS
5 0 Sekretariat Ditjen Bina
Upaya Kesehatan
1 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal yang
ditingkatkan sarana dan prasarananya
44 44
2 Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria yang disusun
90 100
8 Pembinaan Upaya
Kesehatan Jiwa
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
jiwa
Dit. Bina Kesehatan
Jiwa
Lainnya Pada Program
Pembinaan Upaya
Kesehatan
Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Sekretariat Ditjen Bina
Upaya Kesehatan
7 Pembinaan Upaya
Penunjang Medik dan
Sarana Kesehatan
Meningkatnya pelayanan penunjang medik
dan sarana kesehatan sesuai standar
Dit. Bina Pelayanan
Penunjang Medik dan
Sarana Kesehatan

UNIT ORGANISASI
1 2 3 4 6 6 10
VI 1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
82 93,4
2 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1,75 1,75
3 Jumlah kasus TB (per 100.000 penduduk) 231 289
4 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang
ditemukan
75 82,20
5 Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang
disembuhkan
86 80,42
6 Angka kesakitan penderita DBD per100.000 penduduk 54 27,56
7 Prevalensi kasus HIV <0,5 0,3
8 Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 330
9 Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)
5.500 6.235
10 Persentase provinsi yang melakukan pembinaan
pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana)
70 84,85
1 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat
imunisasi dasar lengkap
82 93,4
2 Persentase desa yang mencapai UCI 85 74,16
3 Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang
terdeteksi di pintu negara
80 99,4
4 Persentase penanggulangan KLB < 24 jam 73 70
5 Persentase terlaksananya penanggulangan faktor
risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi
matra
65 65
2 1 Prevalensi kasus HIV <0,5 0,3
2 Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk 231 289
3 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang
ditemukan
75 82,20
4 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang
disembuhkan
86 80,42
5 Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 330 -
6 Persentase ODHA yang mendapatkan ART 35 89
1 Pembinaan Surveilans,
Imunisasi, Karantina dan
Kesehatan Matra
Meningkatnya pembinaan di bidang
surveilans, imunisasi, karantina dan
kesehatan matra
Direktorat Imunisasi
dan Karantina (update
sampai dengan 6 April
2012)
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung
Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit menular
langsung
Direktorat
Menular
TABEL 1.9
TARGET REALISASI
Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan
Menurunnya angka kesakitan, kematian
dan kecacatan akibat penyakit
Ditjen PP dan PL

UNIT ORGANISASI
1 2 3 4 6 6 10
TARGET REALISASI
7 Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut
pengetahuan tentang HIV dan AIDS
75 11,4
(Riskesdas
2010) ;27,47
(Rapid Survey
2011)
1 Angka kesakitan penderita DBD per 100.000
penduduk
54 27,56
2 Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 1,75 1,75
3 Persentase kasus zoonosis yang ditemukan ditangani
sesuai standar
75 93,4
1 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap
air minum berkualitas
62,5 43,37
(triwulan I
BPS)
2 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 90 90,8
3 Persentase penduduk yang menggunakan jamban
sehat
67 55,17
4 Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat STBM
5.500 6.235
1.   Menurunnya angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit tidak menular
1 Persentase provinsi yang memiliki Perda tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
60 63,6
2.   Meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak menular
2 Persentase provinsi yang melakukan pembinaan
pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak
menular (SE, deteksi dini, KIE dan tata laksana)
70 84,85
1 1.   Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan
prasarananya
59 59
2 2.   Jumlah rancangan regulasi dan standar yang
disusun
21 21
5 Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
Direktorat
Tidak Menular
Pengendalian Penyakit dan
Program Pengendalian Penyakit dan
Sekretariat Ditjen
PPPL
3 Pengendalian Penyakit
Bersumber Binatang
Meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan penyakit bersumber
binatang
Direktorat
Bersumber Binatang
4 Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan dan
pengawasan kualitas lingkungan
Direktorat Penyehatan
Lingkungan

UNIT ORGANISASI
1 2 3 4 6 6 10
VII Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Meningkatnya sediaan farmasi dan alat
kesehatan yang memenuhi standar dan
terjangkau oleh masyarakat
Persentase ketersediaan obat dan vaksin 85 87 Ditjen Binfar dan Alkes
1 Persentase ketersediaan obat dan vaksin 85 87
2 Persentase penggunaan obat generik di fasilitas
pelayanan kesehatan
65 82
3 Persentase instalasi farmasi kab/kota sesuai standar 65 71
1 Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang
beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan
manfaat
80 84,93
2 Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT
yang memenuhi persyaratan cara produksi yang baik
45 65,91
3 Persentase sarana distribusi alat kesehatan yang
memenuhi persyaratan distribusi
55 58,95
1 Persentase Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah
yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai
standar
30 30
2 Persentase Puskesmas perawatan yang
melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
7 15
3 Persentase penggunaan obat rasional di sarana
pelayanan kesehatan dasar pemerintah
40 66,12
1. Meningkatnya produksi bahan baku
dan obat lokal serta mutu sarana
produksi dan distribusi kefarmasian
1 Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi
di dalam negeri
15 4
2. Meningkatnya kualitas produksi dan
distribusi kefarmasian
2 Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun
dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi
4 4
3. Meningkatnya produksi bahan baku
obat dan obat tradisional produksi di
dalam negeri
1 Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan 85 85
2 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan
Program Kefarmasian di daerah dalam rangka
dekonsentrasi
70 90,92
3 Jumlah rancangan regulasi yang disusun 10 12
4 Peningkatan Produksi dan
Distribusi Kefarmasian
Direktorat Bina
Produksi dan Distribusi
Kefarmasian
Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Sekretariat Ditjen
Binfar dan Alkes
2 Peningkatan Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan
Meningkatnya mutu dan keamanan alat
kesehatan dan PKRT
Direktorat Bina
Produksi dan Distribusi
Alkes
3 Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian
Meningkatnya penggunaan obat rasional
melalui pelayanan kefarmasian yang
berkualitas untuk tercapainya pelayanan
kesehatan yang optimal
Direktorat Bina
Pelayanan
Kefarmasian
TABEL 1.10
TARGET REALISASI
1 Peningkatan Ketersediaan
Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan
Meningkatnya ketersediaan Obat Esensial
Generik di Sarana Pelayanan Kesehatan
Dasar
Direktorat Bina Obat
Publik dan Perbekalan
Kesehatan

UNIT ORGANISASI
1 2 3 4 6 6 10
1 Persentase tenaga kesehatan yang profesional dan
memenuhi standar kompetensi
65 Badan PPSDMK
2 Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM
kesehatan sesuai standar
65 81,1
3 Jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang
memenuhi standar
15
1 Jumlah kab/kota di 33 provinsi yang telah mampu
melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM
Kesehatan (FK)
100
2 Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan
kesehatan (FK)
8
3 Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di
dalam dan di luar negeri (FK)
2.418
1 Jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan
kepemimpinan dan prasyarat jabatan, MOT dan TOT
pelatihan teknis, fungsional, dan pelatihan
manajemen kesehatan serta pelatihan yang berskala
nasional dan global (FK)
10.000
2 Jumlah institusi pelatihan kesehatan yang
terakreditasi (FK)
7
3 Jumlah pelatihan bagi aparatur yang terakreditasi (FK) 140
1 Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang
ditingkatkan kemampuannya (FP)
4.820
2 Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat dosen (FK) 1.500
3 Jumlah kurikulum pendidikan yang dikembangkan
yang mengacu pada standar Nasional pendidikan (FK)
8
1 Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang
telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan
berkelanjutan (FP)
8.000
2 Persentase profesi tenaga kesehatan yang memiliki
standar kompetensi (FK)
55 56,25
3 Jumlah tenaga kesehatan selain dokter dan dokter
gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) (FK)
6.600
1 Jumlah kantor pusat dan UPT yang ditingkatkan
sarana dan prasarananya (FP)
35
2 Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga
pendidikan pemerintah (FP)
27.000
3 Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria PPSDM Kesehatan: UU, PP Permenkes,
Kepmenkes, Pedoman (FK)
62
Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM
Kesehatan
program pengembangan dan
pemberdayaan SDM kesehatan
Sekretariat Badan
PPSDM Kesehatan
3 Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Kesehatan
Meningkatnya pengelolaan pendidikan
dan pelatihan tenaga kesehatan
Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Tenaga
Kesehatan
4 Standarisasi, sertifikasi, dan
pendidikan berkelanjutan
SDMK
Terselenggaranya standarisasi, sertifikasi,
dan pendidikan berkelanjutan SDM
Kesehatan
Pusat Standarisasi,
sertifikasi dan
pendidikan
berkelanjutan SDM
Kesehatan
1 Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM
Kesehatan
Meningkatnya perencanaan dan
pendayagunaan SDM kesehatan
Pusat Perencanaan
dan Pendayagunaan
SDM Kesehatan
2 Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur
Meningkatnya pendidikan dan pelatihan
aparatur
Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
TABEL 1.11
TARGET REALISASI
VIII Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK)
Meningkatnya ketersediaan dan mutu
sumber daya manusia kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan kesehatan

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA 2010 2011 2010 2011
1 2 3 4 5 6
1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) 84% 86% 84,78% 86,38%
2 Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) 84% 86% 84,01% 90,51%
3 Persentase Balita (0-59 bulan) ditimbang berat badannya (D/S) 65% 70% 67,90% 71,36%
4 Persentase Kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 85% 86% 89,60% 86,74%
5
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan
kesehatan
231 463 110 388
6 Jumlah kota yang memiliki RS memenuhi standar kelas dunia (world class) 100% 200% 2 2
7 Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar 60% 65% 79,8% 81,1%
8 Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi - 72.000 52.279 53.152
9 Persentase penduduk mempunyai jaminan kesehatan 59% 70,3% 59,07% 80,70%
10 Persentase rumah tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 50% 55% 54,85% 53,89%
11
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK)
1.200 2.445 1.323 2,714
12 Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 40% 60% 33,30% 63,60%
13
Persentase kabupaten/kota yang telah menganggarkan APBD bidang kesehatan minimum 10 (sepuluh) persen dari
APBD dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
40% 60% 51,78% 39,50%
14 Persentase ketersediaan obat dan vaksin 80% 85% 82,00% 87,00%
15 Jumlah produk/model/intervensi/ prototipe/formula hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan 45 42 70 78
16 Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan 40% 45% 60,00% 65,05%
17 Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian 30% 40% 70% 73%
18 Persentase pengadaan menggunakan e-procurement 65% 80% 70,00% 72,31%
19 Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel 60% 65% 54,17% 93,75%
TABEL 1.12
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2010 DAN TAHUN 2011
TARGET CAPAIAN

No Provinsi Kabupaten Kota Kabupaten + Kota Kecamatan Kelurahan + Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Aceh 18 5 23 286 6.429
2 Sumatera Utara 25 8 33 414 5.687
3 Sumatera Barat 12 7 19 176 1.014
4 Riau 10 2 12 154 1.629
5 Jambi 9 2 11 128 1.406
6 Sumatera Selatan 11 4 15 223 3.126
7 Bengkulu 9 1 10 123 1.448
8 Lampung 12 2 14 206 2.423
9 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 7 44 361
10 Kepulauan Riau 5 2 7 59 351
11 DKI Jakarta 1 5 6 44 267
12 Jawa Barat 17 9 26 625 5.863
13 Jawa Tengah 29 6 35 573 8.589
14 DI Yogyakarta 4 1 5 78 438
15 Jawa Timur 29 9 38 662 8.523
16 Banten 4 4 8 154 1.535
17 Bali 8 1 9 57 714
18 Nusa Tenggara Barat 8 2 10 116 962
19 Nusa Tenggara Timur 20 1 21 293 2.925
20 Kalimantan Barat 12 2 14 175 1.958
21 Kalimantan Tengah 13 1 14 131 1.469
22 Kalimantan Selatan 11 2 13 151 1.984
23 Kalimantan Timur 10 4 14 140 1.460
24 Sulawesi Utara 11 4 15 156 1.634
25 Sulawesi Tengah 10 1 11 149 1.740
26 Sulawesi Selatan 21 3 24 304 2.955
27 Sulawesi Tenggara 10 2 12 204 1.971
28 Gorontalo 5 1 6 70 700
29 Sulawesi Barat 5 5 69 570
30 Maluku 9 2 11 77 902
31 Maluku Utara 7 2 9 112 1.062
32 Papua Barat 10 1 11 160 1.373
33 Papua 28 1 29 381 3.997
399 98 497 6.694 77.465
Sumber: Kementerian Dalam Negeri
Indonesia
TABEL 2.1
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011
Pembagian Wilayah

No Provinsi Laki-Laki Perempuan Laki-Laki dan Perempuan Rasio Jenis Kelamin
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Aceh 2.277.892 2.275.323 4.553.215 100
2 Sumatera Utara 6.550.849 6.567.478 13.118.327 100
3 Sumatera Barat 2.434.870 2.474.488 4.909.358 98
4 Riau 2.953.322 2.780.399 5.733.721 106
5 Jambi 1.620.275 1.549.538 3.169.813 105
6 Sumatera Selatan 3.860.359 3.724.004 7.584.363 104
7 Bengkulu 890.868 852.411 1.743.279 105
8 Lampung 3.962.684 3.736.144 7.698.828 106
9 Kepulauan Bangka Belitung 654.217 606.848 1.261.065 108
10 Kepulauan Riau 903.874 857.511 1.761.385 105
11 DKI Jakarta 4.936.618 4.801.679 9.738.297 103
12 Jawa Barat 22.311.424 21.537.996 43.849.420 104
13 Jawa Tengah 16.141.941 16.343.985 32.485.926 99
14 DI Yogyakarta 1.725.318 1.766.353 3.491.671 98
15 Jawa Timur 18.634.165 19.108.191 37.742.356 98
16 Banten 5.587.025 5.335.152 10.922.177 105
17 Bali 2.002.011 1.970.374 3.972.385 102
18 Nusa Tenggara Barat 2.207.584 2.342.962 4.550.546 94
19 Nusa Tenggara Timur 2.372.950 2.405.398 4.778.348 99
20 Kalimantan Barat 2.265.710 2.168.018 4.433.728 105
21 Kalimantan Tengah 1.173.311 1.077.228 2.250.539 109
22 Kalimantan Selatan 1.871.312 1.825.591 3.696.903 103
23 Kalimantan Timur 1.941.526 1.745.114 3.686.640 111
24 Sulawesi Utara 1.173.666 1.124.823 2.298.489 104
25 Sulawesi Tengah 1.375.999 1.309.025 2.685.024 105
26 Sulawesi Selatan 3.967.840 4.156.805 8.124.645 95
27 Sulawesi Tenggara 1.144.091 1.133.773 2.277.864 101
28 Gorontalo 532.952 530.179 1.063.131 101
29 Sulawesi Barat 596.321 592.776 1.189.097 101
30 Maluku 796.299 779.343 1.575.642 102
31 Maluku Utara 543.756 519.431 1.063.187 105
32 Papua Barat 416.629 371.604 788.233 112
33 Papua 1.585.756 1.398.824 2.984.580 113
121.413.414 119.768.768 241.182.182 101
Sumber: Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN RASIO JENIS KELAMIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011
Indonesia
TABEL 2.2

No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Laki-Laki dan Perempuan
(1) (2) (3) (4) (5)
1 0 - 4 12.086.387 11.425.945 23.512.851
2 5 - 9 12.409.963 11.731.840 24.142.336
3 10 - 14 12.087.627 11.427.117 23.515.263
4 15 - 19 10.846.995 10.552.946 21.400.095
5 20 - 24 9.905.359 10.026.204 19.931.296
6 25 - 29 10.704.691 10.726.933 21.431.449
7 30 - 34 10.067.869 9.988.901 20.056.710
8 35 - 39 9.495.536 9.328.693 18.824.269
9 40 - 44 8.422.579 8.356.515 16.779.044
10 45 - 49 7.082.249 7.096.966 14.179.100
11 50 - 54 5.993.781 5.831.296 11.825.162
12 55 - 59 4.621.571 4.248.785 8.870.681
13 60 - 64 2.840.910 3.061.089 5.901.728
14 65 - 69 2.122.754 2.363.517 4.485.989
15 70 - 74 1.370.646 1.716.867 3.087.132
16 75+ 1.354.497 1.885.154 3.239.077
121.413.414 119.768.768 241.182.182
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2011
TABEL 2.3
Jumlah

No Provinsi
Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Aceh 50.483 47.668 98.151 49.486 46.726 96.212 154.352 145.774 300.126 207.320 195.943 403.263 256.814 242.661 499.475
2 Sumatera Utara 152.522 146.224 298.746 146.457 140.411 286.868 444.403 423.381 867.784 605.082 572.741 1.177.823 751.544 713.147 1.464.691
3 Sumatera Barat 53.824 51.645 105.469 51.684 49.592 101.276 154.466 146.417 300.883 210.517 197.365 407.882 262.233 246.924 509.157
4 Riau 68.048 63.860 131.908 66.022 61.960 127.982 204.927 193.057 397.984 277.678 262.396 540.074 343.712 324.345 668.057
5 Jambi 34.033 32.250 66.283 33.020 31.290 64.310 101.015 95.746 196.761 136.216 129.110 265.326 169.243 160.393 329.636
6 Sumatera Selatan 81.386 77.179 158.565 78.149 74.111 152.260 239.413 226.845 466.258 322.637 304.968 627.605 400.793 379.071 779.864
7 Bengkulu 18.765 17.768 36.533 18.019 17.061 35.080 54.273 51.251 105.524 73.774 69.488 143.262 91.801 86.542 178.343
8 Lampung 81.999 76.560 158.559 78.739 73.516 152.255 233.298 219.509 452.807 305.593 288.853 594.446 384.324 362.374 746.698
9 Kepulauan Bangka Belitung 13.950 13.097 27.047 13.534 12.708 26.242 40.676 38.360 79.036 54.119 51.304 105.423 67.659 64.006 131.665
10 Kepulauan Riau 22.952 21.220 44.172 22.269 20.588 42.857 66.970 62.350 129.320 86.568 81.261 167.829 108.843 101.842 210.685
11 DKI Jakarta 85.401 84.978 170.379 83.714 83.299 167.013 258.822 248.241 507.063 348.805 324.446 673.251 432.415 407.846 840.261
12 Jawa Barat 428.308 405.830 834.138 415.563 393.755 809.318 1.267.226 1.199.527 2.466.753 1.740.385 1.644.969 3.385.354 2.155.961 2.038.713 4.194.674
13 Jawa Tengah 291.123 269.847 560.970 285.371 264.516 549.887 843.241 790.816 1.634.057 1.113.254 1.054.552 2.167.806 1.398.516 1.319.170 2.717.686
14 DI Yogyakarta 27.306 26.001 53.307 26.766 25.488 52.254 81.270 76.678 157.948 106.775 100.188 206.963 133.541 125.676 259.217
15 Jawa Timur 293.807 281.122 574.929 288.002 275.568 563.570 882.895 841.781 1.724.676 1.218.590 1.158.100 2.376.690 1.506.601 1.433.662 2.940.263
16 Banten 108.887 102.790 211.677 104.557 98.703 203.260 325.493 307.084 632.577 450.304 424.456 874.760 554.867 523.155 1.078.022
17 Bali 34.643 31.655 66.298 33.958 31.030 64.988 105.852 97.747 203.599 143.050 133.395 276.445 177.011 164.422 341.433
18 Nusa Tenggara Barat 52.110 48.917 101.027 50.038 46.973 97.011 145.535 137.321 282.856 196.749 186.589 383.338 246.792 233.556 480.348
19 Nusa Tenggara Timur 60.785 57.934 118.719 58.368 55.631 113.999 179.854 171.344 351.198 252.669 240.178 492.847 311.045 295.802 606.847
20 Kalimantan Barat 46.192 43.712 89.904 44.355 41.974 86.329 137.793 130.350 268.143 189.701 179.731 369.432 234.063 221.699 455.762
21 Kalimantan Tengah 22.639 21.385 44.024 22.191 20.963 43.154 70.844 66.965 137.809 99.471 94.025 193.496 121.670 114.980 236.650
22 Kalimantan Selatan 39.384 37.050 76.434 37.818 35.577 73.395 112.452 105.658 218.110 149.363 140.244 289.607 187.189 175.812 363.001
23 Kalimantan Timur 41.756 39.373 81.129 40.931 38.595 79.526 125.796 118.421 244.217 168.129 157.858 325.987 209.066 196.447 405.513
24 Sulawesi Utara 20.688 19.677 40.365 20.071 19.092 39.163 61.584 58.144 119.728 85.376 79.892 165.268 105.462 98.969 204.431
25 Sulawesi Tengah 29.071 27.620 56.691 27.915 26.522 54.437 87.401 82.701 170.102 123.604 116.654 240.258 151.531 143.165 294.696
26 Sulawesi Selatan 83.113 79.201 162.314 79.808 76.052 155.860 241.729 228.914 470.643 331.111 312.061 643.172 410.951 388.080 799.031
27 Sulawesi Tenggara 28.505 27.101 55.606 27.371 26.024 53.395 82.467 78.009 160.476 113.393 106.800 220.193 140.772 132.815 273.587
28 Gorontalo 11.189 10.606 21.795 10.744 10.185 20.929 32.953 31.090 64.043 45.281 42.744 88.025 56.033 52.922 108.955
29 Sulawesi Barat 14.019 13.336 27.355 13.461 12.806 26.267 41.875 39.611 81.486 59.269 55.951 115.220 72.739 68.748 141.487
30 Maluku 19.048 18.323 37.371 18.290 17.595 35.885 57.448 54.789 112.237 80.580 76.069 156.649 98.877 93.657 192.534
31 Maluku Utara 12.494 12.029 24.523 11.997 11.551 23.548 38.372 36.795 75.167 54.669 52.194 106.863 66.672 63.740 130.412
32 Papua Barat 9.898 9.360 19.258 9.504 8.988 18.492 29.723 27.962 57.685 40.535 38.017 78.552 50.044 47.000 97.044
33 Papua 24.600 22.336 46.936 23.868 21.672 45.540 91.654 82.668 174.322 149.952 134.251 284.203 173.787 155.962 329.749
2.362.928 2.237.654 4.600.582 2.292.040 2.170.522 4.462.562 6.996.072 6.615.306 13.611.378 9.540.519 9.006.793 18.547.312 11.832.571 11.177.303 23.009.874
Sumber : Diolah Pusdatin, Kemenkes RI (dengan bimbingan Badan Pusat Statistik) berdasarkan hasil SP 2010
TABEL 2.4
ESTIMASI JUMLAH LAHIR HIDUP, JUMLAH BAYI (0 TAHUN), JUMLAH BATITA (0-2 TAHUN), JUMLAH ANAK BALITA (1 - 4 TAHUN), JUMLAH BALITA (0 - 4 TAHUN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2011
Jumlah Lahir Hidup
Indonesia
Jumlah Bayi (0 tahun) Jumlah Batita (0-2 tahun) Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun) Jumlah Balita (0 - 4 tahun)

Angka Beban
No Provinsi
Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
Tanggungan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Aceh 747.833 708.127 1.455.960 1.455.258 1.468.014 2.923.272 74.801 99.182 173.983 55,76
2 Sumatera Utara 2.240.897 2.117.146 4.358.043 4.096.514 4.152.012 8.248.526 213.438 298.320 511.758 59,04
3 Sumatera Barat 806.841 758.658 1.565.499 1.515.399 1.548.525 3.063.924 112.630 167.305 279.935 60,23
4 Riau 977.593 921.763 1.899.356 1.904.851 1.783.267 3.688.118 70.878 75.369 146.247 55,46
5 Jambi 496.845 470.701 967.546 1.069.174 1.020.546 2.089.720 54.256 58.291 112.547 51,69
6 Sumatera Selatan 1.178.722 1.114.477 2.293.199 2.538.762 2.442.310 4.981.072 142.875 167.217 310.092 52,26
7 Bengkulu 273.799 258.586 532.385 585.101 558.101 1.143.202 31.968 35.724 67.692 52,49
8 Lampung 1.165.209 1.099.162 2.264.371 2.609.974 2.448.305 5.058.279 187.501 188.677 376.178 52,20
9 Kepulauan Bangka Belitung 190.419 181.023 371.442 442.721 400.666 843.387 21.077 25.159 46.236 49,52
10 Kepulauan Riau 266.263 250.179 516.442 619.696 589.115 1.208.811 17.915 18.217 36.132 45,71
11 DKI Jakarta 1.195.041 1.132.388 2.327.429 3.600.169 3.511.228 7.111.397 141.408 158.063 299.471 36,94
12 Jawa Barat 6.585.567 6.234.060 12.819.627 14.781.345 14.218.537 28.999.882 944.512 1.085.399 2.029.911 51,21
13 Jawa Tengah 4.387.789 4.149.949 8.537.738 10.717.259 10.896.250 21.613.509 1.036.893 1.297.786 2.334.679 50,30
14 DI Yogyakarta 394.263 372.100 766.363 1.184.449 1.207.328 2.391.777 146.606 186.925 333.531 45,99
15 Jawa Timur 4.755.214 4.515.720 9.270.934 12.741.812 13.049.478 25.791.290 1.137.139 1.542.993 2.680.132 46,34
16 Banten 1.684.645 1.582.369 3.267.014 3.762.053 3.584.559 7.346.612 140.327 168.224 308.551 48,67
17 Bali 531.470 496.261 1.027.731 1.349.205 1.332.717 2.681.922 121.336 141.396 262.732 48,12
18 Nusa Tenggara Barat 726.584 690.019 1.416.603 1.384.400 1.541.319 2.925.719 96.600 111.624 208.224 55,54
19 Nusa Tenggara Timur 916.109 865.756 1.781.865 1.343.014 1.415.592 2.758.606 113.827 124.050 237.877 73,22
20 Kalimantan Barat 723.686 687.683 1.411.369 1.463.257 1.399.618 2.862.875 78.767 80.717 159.484 54,87
21 Kalimantan Tengah 358.146 337.802 695.948 782.602 706.361 1.488.963 32.563 33.065 65.628 51,15
22 Kalimantan Selatan 554.737 520.980 1.075.717 1.260.125 1.227.330 2.487.455 56.450 77.281 133.731 48,62
23 Kalimantan Timur 581.689 545.188 1.126.877 1.315.001 1.156.805 2.471.806 44.836 43.121 87.957 49,15
24 Sulawesi Utara 331.038 308.752 639.790 786.174 743.781 1.529.955 56.454 72.290 128.744 50,23
25 Sulawesi Tengah 458.884 432.583 891.467 869.557 826.773 1.696.330 47.558 49.669 97.227 58,28
26 Sulawesi Selatan 1.290.355 1.218.397 2.508.752 2.488.674 2.679.476 5.168.150 188.811 258.932 447.743 57,21
27 Sulawesi Tenggara 411.022 386.583 797.605 693.585 699.743 1.393.328 39.484 47.447 86.931 63,48
28 Gorontalo 174.291 166.023 340.314 341.768 342.758 684.526 16.893 21.398 38.291 55,31
29 Sulawesi Barat 220.382 207.973 428.355 353.564 358.533 712.097 22.375 26.270 48.645 66,99
30 Maluku 294.309 275.082 569.391 471.731 470.719 942.450 30.259 33.542 63.801 67,19
31 Maluku Utara 194.741 183.412 378.153 334.213 320.070 654.283 14.802 15.949 30.751 62,50
32 Papua Barat 139.282 129.651 268.933 270.054 236.003 506.057 7.293 5.950 13.243 55,76
33 Papua 561.101 485.492 1.046.593 1.007.961 900.778 1.908.739 16.694 12.554 29.248 56,36
35.814.766 33.804.045 69.618.811 80.139.422 79.236.617 159.376.039 5.459.226 6.728.106 12.187.332 51,33
Indonesia
Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun) Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)
TABEL 2.5
Jumlah Penduduk Usia non Produktif (65+ Tahun)
ESTIMASI JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR TERTENTU, ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Aceh 1.264.604 1.013.076 107.966 103.058 103.058
2 Sumatera Utara 3.493.921 2.712.727 328.621 313.684 313.684
3 Sumatera Barat 1.262.075 967.878 116.016 110.743 110.743
4 Riau 1.578.619 1.275.233 145.098 138.503 138.503
5 Jambi 880.979 698.265 72.911 69.597 69.597
6 Sumatera Selatan 2.082.460 1.638.427 174.421 166.493 166.493
7 Bengkulu 481.918 380.040 40.186 38.359 38.359
8 Lampung 2.075.938 1.605.805 174.415 166.487 166.487
9 Kepulauan Bangka Belitung 339.831 270.427 29.752 28.400 28.400
10 Kepulauan Riau 534.847 454.985 48.589 46.380 46.380
11 DKI Jakarta 3.030.042 2.404.767 187.417 178.898 178.898
12 Jawa Barat 11.964.224 9.254.411 917.553 875.846 875.846
13 Jawa Tengah 8.723.905 6.354.491 617.067 589.019 589.019
14 DI Yogyakarta 952.212 692.117 58.637 55.972 55.972
15 Jawa Timur 10.431.303 7.582.038 632.421 603.675 603.675
16 Banten 3.156.181 2.527.302 232.844 222.260 222.260
17 Bali 1.086.370 808.435 72.928 69.613 69.613
18 Nusa Tenggara Barat 1.302.024 1.029.107 111.130 106.079 106.079
19 Nusa Tenggara Timur 1.178.534 912.551 130.591 124.655 124.655
20 Kalimantan Barat 1.191.790 942.164 98.894 94.399 94.399
21 Kalimantan Tengah 620.992 498.794 48.426 46.225 46.225
22 Kalimantan Selatan 1.051.079 818.853 84.077 80.255 80.255
23 Kalimantan Timur 1.019.741 807.543 89.242 85.186 85.186
24 Sulawesi Utara 600.131 446.429 44.401 42.383 42.383
25 Sulawesi Tengah 706.679 555.388 62.360 59.525 59.525
26 Sulawesi Selatan 2.220.137 1.713.545 178.545 170.429 170.429
27 Sulawesi Tenggara 602.779 484.985 61.167 58.387 58.387
28 Gorontalo 288.509 224.301 23.975 22.885 22.885
29 Sulawesi Barat 306.389 244.831 30.090 28.722 28.722
30 Maluku 398.491 315.903 41.108 39.239 39.239
31 Maluku Utara 276.927 224.500 26.975 25.749 25.749
32 Papua Barat 210.314 171.295 21.184 20.221 20.221
33 Papua 833.801 685.782 51.630 49.283 49.283
66.147.746 50.716.395 5.060.637 4.830.609 4.830.609
TABEL 2.6
Indonesia
Jumlah Ibu Hamil Jumlah Ibu Bersalin Jumlah Ibu Nifas
ESTIMASI JUMLAH WANITA USIA SUBUR (15 - 49 TAHUN), WUS IMUNISASI (15 - 39 TAHUN), IBU HAMIL, IBU BERSALIN
DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2011
No Provinsi
Jumlah Wanita Usia Subur (15 -
49 tahun)
Jumlah WUS Imunisasi
(15 - 39 tahun)

No Provinsi
Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
Laki-laki Perempuan
Laki-laki +
Perempuan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Aceh 95.031 89.945 184.976 49.135 46.508 95.643 298.726 282.727 581.453
2 Sumatera Utara 303.007 285.086 588.093 151.699 142.618 294.317 895.520 842.437 1.737.957
3 Sumatera Barat 108.731 101.264 209.995 54.604 50.920 105.524 328.898 308.083 636.981
4 Riau 136.469 128.923 265.392 66.891 63.084 129.975 380.426 358.444 738.870
5 Jambi 66.711 63.131 129.842 33.578 31.750 65.328 197.941 187.332 385.273
6 Sumatera Selatan 159.070 149.476 308.546 79.568 74.715 154.283 467.522 441.894 909.416
7 Bengkulu 36.599 34.378 70.977 18.263 17.164 35.427 109.767 103.681 213.448
8 Lampung 148.253 139.472 287.725 75.751 71.093 146.844 471.387 445.576 916.963
9 Kepulauan Bangka Belitung 26.144 24.907 51.051 13.050 12.444 25.494 73.870 70.534 144.404
10 Kepulauan Riau 39.033 36.936 75.969 18.199 17.204 35.403 93.507 87.824 181.331
11 DKI Jakarta 163.514 151.860 315.374 81.817 76.813 158.630 461.660 433.911 895.571
12 Jawa Barat 877.834 827.917 1.705.751 449.835 424.344 874.179 2.678.772 2.536.066 5.214.838
13 Jawa Tengah 555.681 528.086 1.083.767 290.009 274.976 564.985 1.810.099 1.715.479 3.525.578
14 DI Yogyakarta 50.853 48.021 98.874 25.952 24.599 50.551 156.283 147.304 303.587
15 Jawa Timur 614.347 582.509 1.196.856 320.920 304.128 625.048 1.967.244 1.862.661 3.829.905
16 Banten 220.262 207.119 427.381 113.017 106.089 219.106 687.146 643.405 1.330.551
17 Bali 71.115 66.721 137.836 36.557 34.275 70.832 216.971 203.295 420.266
18 Nusa Tenggara Barat 93.201 88.623 181.824 48.384 45.942 94.326 293.265 278.295 571.560
19 Nusa Tenggara Timur 132.603 125.123 257.726 64.110 60.310 124.420 363.787 342.404 706.191
20 Kalimantan Barat 98.701 93.984 192.685 50.796 48.422 99.218 298.539 283.785 582.324
21 Kalimantan Tengah 49.498 46.658 96.156 25.207 23.728 48.935 144.605 136.239 280.844
22 Kalimantan Selatan 74.888 70.313 145.201 38.802 36.425 75.227 223.827 209.945 433.772
23 Kalimantan Timur 80.638 75.317 155.955 39.930 37.257 77.187 225.181 210.794 435.975
24 Sulawesi Utara 47.313 43.751 91.064 23.596 21.791 45.387 135.110 125.606 260.716
25 Sulawesi Tengah 66.801 63.015 129.816 33.300 31.407 64.707 187.872 176.687 364.559
26 Sulawesi Selatan 171.610 161.516 333.126 89.600 84.371 173.971 541.652 509.977 1.051.629
27 Sulawesi Tenggara 57.398 53.895 111.293 28.274 26.528 54.802 163.999 153.606 317.605
28 Gorontalo 25.271 24.117 49.388 12.264 11.749 24.013 70.735 67.517 138.252
29 Sulawesi Barat 31.088 29.458 60.546 15.659 14.844 30.503 90.144 84.778 174.922
30 Maluku 41.549 38.637 80.186 20.595 19.074 39.669 118.906 110.213 229.119
31 Maluku Utara 28.121 26.623 54.744 13.593 12.804 26.397 76.860 71.719 148.579
32 Papua Barat 19.856 18.618 38.474 9.456 8.853 18.309 53.947 49.915 103.862
33 Papua 75.882 66.917 142.799 39.158 34.119 73.277 243.490 206.447 449.937
4.767.072 4.492.316 9.259.388 2.431.569 2.290.348 4.721.917 14.527.658 13.688.580 28.216.238
TABEL 2.7
Indonesia
Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun) Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)
ESTIMASI JUMLAH ANAK PRA SEKOLAH, JUMLAH ANAK USIA KELAS 1 SD/SETINGKAT, DAN JUMLAH ANAK USIA SD/SETINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2011
Jumlah Anak Prasekolah (5-6 tahun)

No Kelompok Barang Kurang dari
100.000
100.000 -
149.000
150.000 -
199.999
200.000 -
299.999
300.000 -
499.999
500.000 -
749.999
750.000 -
999.999
1.000.000 dan
lebih
Rata-rata per
Kapita
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A Makanan
1 Padi-padian 28,40 26,95 23,96 19,22 13,60 8,87 6,27 2,91 9,33
2 Umbi-umbian 3,19 2,02 1,38 0,92 0,63 0,46 0,35 0,18 0,47
3 Ikan 3,97 4,66 4,89 5,27 5,56 5,18 4,31 2,44 4,36
4 Daging 0,27 0,45 0,72 1,06 1,68 2,30 2,38 1,76 1,84
5 Telur dan Susu 0,30 2,02 2,39 2,78 3,40 3,97 4,03 2,98 3,39
6 Sayur-sayuran 6,04 6,27 6,10 5,85 5,33 4,31 3,39 1,73 3,88
7 Kacang-kacangan 2,25 3,06 3,16 3,07 2,48 1,81 1,34 0,67 1,74
8 Buah-buahan 1,24 1,02 1,20 1,29 1,57 1,86 2,0 1,80 1,72
9 Minyak dan Lemak 4,17 3,78 3,52 3,23 2,71 2,06 1,56 0,79 1,93
10 Bahan Minuman 4,17 3,91 3,72 3,53 3,05 2,39 1,90 1,12 2,26
11 Bumbu-bumbuan 2,43 2,10 1,98 1,84 1,58 1,21 0,93 0,47 1,13
12 Konsumsi Lainnya 1,68 1,94 2,16 2,21 2,14 1,88 1,61 1,05 1,71
13 Makanan dan Minuman Jadi 3,56 4,74 6,35 8,12 10,05 12,26 14,76 17,40 12,99
14 Minuman Beralkohol 0,13 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,14 0,10
15 Tembakau dan Sirih 5,84 5,63 6,42 7,39 7,88 7,25 6,23 4,04 6,33
68,64 68,62 68,0 65,87 61,74 55,89 51,15 39,49 53,18
No Kelompok Barang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
B Bukan Makanan
1 Perumahan dan Fasilitasnya 16,25 16,37 16,35 17,16 19,15 21,96 24,02 28,41 22,82
2 Barang dan Jasa 5,14 5,49 5,84 6,75 7,91 9,14 9,98 11,87 9,43
3 Biaya Pendidikan 3,21 3,05 2,93 2,78 2,70 2,85 3,22 4,76 3,42
4 Biaya Kesehatan 1,30 1,45 1,59 1,75 2,06 2,37 2,66 3,23 2,50
5 Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala 3,26 3,20 3,38 3,36 3,20 3,01 2,88 2,50 2,93
6 Barang Tahan Lama 1,11 0,67 0,74 0,97 1,55 2,59 3,50 5,65 3,14
7 Pajak dan Asuransi 0,52 0,58 0,69 0,84 1,04 1,34 1,68 2,85 1,69
8 Keperluan Pesta dan Upacara 0,58 0,56 0,48 0,52 0,66 0,85 0,92 1,24 0,89
31,36 31,38 32,0 34,13 38,26 44,11 48,85 60,51 46,82
Sumber : Susenas 2010, BPS
1.000.000 dan
lebih
Kurang dari
100.000
100.000 -
149.000
150.000 -
199.999
200.000 -
299.999
Rata-rata per
Kapita
TABEL 2.8
Jumlah Bukan Makanan
DISTRIBUSI PENGELUARAN MENURUT KELOMPOK BARANG MAKANAN DAN NON MAKANAN PER KAPITA SEBULAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN TAHUN 2010
Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)
Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)
Jumlah Makanan
750.000 -
999.999
300.000 -
499.999
500.000 -
749.999

No Tahun Kota Desa Kota Desa Kota + Desa Kota Desa Kota + Desa
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 1996 42.032 31.366 9,42 24,59 34,01 13,39 19,78 17,47
2 1998 96.959 72.780 17,60 31,90 49,50 21,92 25,72 24,23
3 1999 92.409 74.272 15,64 32,33 47,97 19,41 26,08 23,43
4 2000 91.632 73.648 12,30 26,40 38,70 14,60 22,38 19,14
5 2001 100.011 80.382 8,60 29,30 37,90 9,76 24,84 18,41
6 2002 130.499 96.512 13,30 25,10 38,40 14,46 21,10 18,20
7 2003 138.803 105.888 12,20 25,10 37,30 13,57 20,23 17,42
8 2004 143.455 108.725 11,40 24,80 36,10 12,13 20,11 16,66
9 2005 150.799 117.259 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97
10 2006 174.290 130.584 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75
11 2007 187.942 146.837 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58
12 2008 204.896 161.831 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42
13 2009 222.123 179.835 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15
14 2010 232.989 192.354 11,10 19,93 31,02 9,87 16,56 13,33
15 2011 253.016 213.395 11,05 18,97 30,02 9,23 15,72 12,49
Sumber : Susenas Maret 2011, BPS
TABEL 2.9
GARIS KEMISKINAN, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TAHUN 1996 - 2011
Garis Kemiskinan (Rp/Bulan/Kapita) Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) Persentase Penduduk Miskin

No Provinsi
2010 2011 2010 2011 2010 2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Aceh 308.306 333.355 173,4 176,0 14,7 13,7
2 Sumatera Utara 247.547 271.713 689,0 691,1 11,3 10,7
3 Sumatera Barat 262.173 293.018 106,2 140,5 6,8 7,4
4 Riau 276.627 306.504 208,9 141,9 7,2 6,4
5 Jambi 262.826 294.522 110,8 108,2 11,8 11,2
6 Sumatera Selatan 258.304 275.006 471,2 409,1 16,7 15,1
7 Bengkulu 255.762 284.337 117,2 95,3 18,8 17,7
8 Lampung 236.098 270.303 301,7 241,9 14,3 12,3
9 Kepulauan Bangka Belitung 289.644 323.328 21,9 25,3 4,4 4,1
10 Kepulauan Riau 321.668 350.828 67,1 106,4 7,9 7,3
11 DKI Jakarta 331.169 355.480 312,2 363,4 3,5 3,7
12 Jawa Barat 212.210 228.401 2.350,5 2.654,7 9,4 9,3
13 Jawa Tengah 205.606 222.430 2.258,9 2.092,5 14,3 14,1
14 DI Yogyakarta 240.282 265.752 308,4 304,3 14,0 13,2
15 Jawa Timur 213.383 234.546 1.873,5 1.768,2 10,6 9,9
16 Banten 220.771 236.672 318,3 335,5 5,5 4,6
17 Bali 222.868 248.431 83,6 93,0 4,0 3,9
18 Nusa Tenggara Barat 223.784 244.960 552,6 448,1 28,2 23,7
19 Nusa Tenggara Timur 241.807 267.669 107,4 117,0 13,6 12,5
20 Kalimantan Barat 207.884 225.245 83,4 84,5 6,3 6,3
21 Kalimantan Tengah 220.658 244.312 33,2 29,4 4,0 3,9
22 Kalimantan Selatan 230.712 256.850 65,8 59,5 4,0 3,8
23 Kalimantan Timur 307.479 339.392 79,2 92,1 4,0 4,1
24 Sulawesi Utara 202.469 220.805 76,4 77,3 7,8 7,5
25 Sulawesi Tengah 231.225 263.326 54,2 61,9 9,8 9,5
26 Sulawesi Selatan 186.693 200.781 119,2 137,0 4,7 4,6
27 Sulawesi Tenggara 177.787 194.234 22,2 29,8 4,1 4,8
28 Gorontalo 180.606 194.161 17,8 19,3 6,3 5,4
29 Sulawesi Barat 182.206 196.261 33,7 29,7 9,7 10,8
30 Maluku 249.895 265.475 36,3 59,6 10,2 10,2
31 Maluku Utara 238.533 251.429 7,6 8,1 2,7 2,8
32 Papua Barat 319.170 342.709 9,6 10,8 5,7 6,0
33 Papua 298.285 314.606 26,2 35,3 5,5 4,6
232.988 253.016 11.097,8 11.046,8 9,9 9,2
TABEL 2.10
Indonesia
GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH PERKOTAAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010-2011
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
Jumlah Penduduk Miskin (dalam
Ribuan)
Persentase Penduduk Miskin

No Provinsi
2010 2011 2010 2011 2010 2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Aceh 266,3 292,1 688,5 718,8 23,5 21,9
2 Sumatera Utara 201,8 222,2 801,9 790,2 11,3 11,9
3 Sumatera Barat 214,5 241,9 323,8 301,6 10,9 10,1
4 Riau 235,3 267,0 291,3 340,1 10,2 9,8
5 Jambi 293,8 219,1 130,8 164,5 6,7 7,5
6 Sumatera Selatan 196,6 214,7 654,5 665,7 14,7 13,7
7 Bengkulu 209,6 236,0 207,7 208,3 18,1 17,4
8 Lampung 190,0 222,5 1.178,2 1.056,8 20,7 18,5
9 Kepulauan Bangka Belitung 283,3 323,9 45,9 46,7 8,5 7,4
10 Kepulauan Riau 265,3 291,7 62,6 23,2 8,2 7,6
11 DKI Jakarta - - - - - -
12 Jawa Barat 185,3 204,2 2.423,2 1.993,9 13,9 13,3
13 Jawa Tengah 180,0 198,8 3.110,2 3.014,8 18,7 17,1
14 DI Yogyakarta 195,4 217,9 268,9 256,5 22,0 21,8
15 Jawa Timur 185,9 206,3 3.655,8 3.588,0 29,7 18,2
16 Banten 188,7 206,6 439,9 355,0 10,4 9,7
17 Bali 188,1 210,1 91,3 73,3 6,0 4,6
18 Nusa Tenggara Barat 176,3 194,5 456,7 446,6 16,8 16,9
19 Nusa Tenggara Timur 160,7 181,7 906,7 895,9 25,1 23,4
20 Kalimantan Barat 182,3 198,9 345,3 295,6 10,1 9,6
21 Kalimantan Tengah 232,8 240,1 131,0 117,5 8,2 7,9
22 Kalimantan Selatan 196,8 225,2 116,2 135,2 5,7 6,3
23 Kalimantan Timur 248,6 279,9 163,8 155,8 13,7 11,2
24 Sulawesi Utara 158,1 206,2 130,4 117,6 10,1 9,4
25 Sulawesi Tengah 195,8 226,5 420,8 361,7 20,3 17,9
26 Sulawesi Selatan 151,9 167,9 794,3 695,9 14,9 13,6
27 Sulawesi Tenggara 161,5 176,8 378,5 300,2 20,9 18,2
28 Gorontalo 167,2 183,6 192,1 179,0 30,9 25,7
29 Sulawesi Barat 165,9 183,0 107,6 135,2 15,5 14,8
30 Maluku 217,6 233,1 342,3 300,7 33,9 30,5
31 Maluku Utara 202,2 215,4 83,4 89,2 12,3 11,6
32 Papua Barat 287,5 311,7 246,7 239,1 43,5 39,6
33 Papua 247,6 262,6 735,4 909,5 46,0 41,6
192,4 213,4 19.925,6 18.972,2 16,6 15,7
TABEL 2.11
Indonesia
GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI DAERAH PERDESAAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2010 - 2011
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) (dalam
Ribuan)
Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) Persentase Penduduk Miskin

Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011

Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011

Similar to Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011 (20)

Profil data kesehatan_indonesia_tahun_2011