Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PROGRAM KB

11,151 views

Published on

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB MENUJU KELUARGA SEJAHTERA
DI KABUPATEN SOLOK

Published in: Education
  • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Check out the brain training for Dogs course now. It's great for eliminating any bad behaviors by tapping into your dog's hidden intelligence. ♣♣♣ http://t.cn/Aie43hbV
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

PROGRAM KB

  1. 1. STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PROGRAM KB MENUJU KELUARGA SEJAHTERA DI KABUPATEN SOLOK Oleh Afrizal.SP.MM 1
  2. 2. Masalah Umum• Masalah Umum dari menurunnya kualitas program kependudukan dan keluarga berencana menuju keluarga sejahtera di Kabupaten Solok adalah sebagai berikut : 1. Belum adanya komitmen politik yang kuat dalam upaya mendukung berbagai kebijakan dalam pelaksanaan program KB hingga tingkat lapangan. 2. Tidak adanya sinergitas program dan kegiatan antar instansi terkait dalam pengentasan masalah kependudukan dan Keluarga Berencana. 3. Pada tataran pelaksanaan di lapangan masyarakat kerap mendapat informasi menyesatkan atau informasinya tidak sampai. 4. Masih kurangnya tenaga penyuluh KB sebagai ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. 5. Rendahnya kualitas pelayanan karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan. 2
  3. 3. Masalah Pokok Pengendalian jumlah penduduk untuk meningkatkanKesejahteraan Keluarga. 3
  4. 4. Pengertian KEBIJAKAN PUBLIKSuatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasipermasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu ,mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansiyang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraanNegara dan Pembangunan.Mustopadidjaja AR 4
  5. 5. Lanjutan …Thomas R, Dye : Public policy is whatever the Government chooses to do or not to do. Kebijakan publik bukan hanya kebijakan yang secara sengaja dibuat, tetapi juga yang sengaja tak dibuat oleh pemerintah, karena dianggap bahwa masyarakat sudah mampu mengatur kepentingannya oleh masyarakat sendiri. 5
  6. 6. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIKMeliputi : 1. Sistem Kebijakan Publik 2. Proses Pengelolaan Kebijakan Publik. 3. Stratifikasi Kebijakan Publik. 6
  7. 7. MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK MANAJEMEN Alur Manajemen Kebijakan Publik KEBIJAKAN PUBLIKSUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN TUJUAN YANG UNTUK MERENCANAKAN KEGIATAN DITETAPKAN FORMULASI MEMANFAATKAN  EFEKTIIVITAS SUMBER DAYA  EFISIENSI IMPLEMENTASI MEMANFAATKAN -INTERNAL LINGKUNGAN -EKSTERNAL EVALUASI HASIL 7
  8. 8. ICEBERG THEORY ISSUE SIFAT TINDAKAN YANG DILAKUKAN INFORMASI MELALUI Reactive, cepatMASS MEDIA MERUPAKAN mengambil tindakan SUATU PERISTIWA YANG EVENT untuk menyelesaikanTERLIHAT DIPERMUKAAN masalah.BILA PERISTIWA KEJADIAN Responsif, bertindakBERULANG AKAN TIMBUL PATTERN dengan melihat pola POLA PRILAKU OF tingkah laku kejadian BEHAVIOR yang berulang PEMIKIRAN MENDALAM Generatif, bertindakYG TAMPAK DIPERMUKAA SYSTEMIC setelah melihat struktur SBG HASIL PERAN DARI permasalahan dan STRUCTURE diselesaikan secara POLA PERILAKU terstruktur pula.DARI TKT PEMIKIRAN YG Fundamental, dari tingkatPALING DLM KITA TEMUKAN pemikiran yang palingSTRUKTUR SISTEMIK dalam, ditemukan sistemikPERMASALAHAN MODEL2 MENTAL MODEL permasalahan dan modelMENTAL INDIVIDU DAN ORG mental indivudu. TEORI GUNUNG ES INI MENJADI DASAR UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN PUBLIK, KHUSUSNYA DINAMIKA LINGKUNGAN KEBIJAKAN.
  9. 9. Dinamika Proses KP POLICY FORMULATION (AGENDA SETTING )• James E. Anderson, mengemukakan proses pembuatan kebijakan sbb: DIKONVERSIKAN PRIVATE PUBLIC ISSUE PROBLEM PROBLEM INSTITUTIONAL SYSTEMIC AGENDA AGENDA 9
  10. 10. ELEMEN KEBIJAKAN PUBLIK - Tokoh Masyarakat LK - Partai Politik (Lingkungan - Instansi Pemerintah Kebijakan) - Kelompok Kepentingan PK - Masyarakat - Menteri PK - Gubernur (Pelaku - Bupati, Kebijakan)LK KP - Legislatif.  Peraturan Perundang-undangan KP (Kebijakan Publik) KS KS (Kelompok • Masyarakat Sasaran) 10
  11. 11. SISTEM DAN PROSES KEBIJAKAN PK LK KP F I EK KS POLICY CYCLE POLICY SYSTEM STRUKTUR DAN DINAMIKA POLICYLK = MENGHADAPKAN BERBAGAI SYSTEMSUBSTANSI KEBIJAKAN YANG DI TERSEBUT MENANDAI/BERLANGSUNGUSUNG BERBAGAI STAKEHOLDERS PADA KESELURUHAN TAHAPAN “POLICY CYCLE”PK = YANG HARUS MERESPONS BERBAGAI F = FORMULASIMASALAH KEBIJAKAN TERDIRI DARI I = IMPLEMENTASISEJUMLAH STAKEHOLDERS EK= EVALUASI KINERJAKS = KELOMPOK SASARANDALAM HUBUNGAN ITU PARA PEJABATPUBLIK HRS MEMPERHATIKAN POSISI DISAMPING DIMENSI TEKNISDAN KONDISI MENGANDUNG DIMENSI SOSIO POLITIS [EK dilakukan dalam rangka pengawasan dan pertanggung jawaban 11
  12. 12. Teknik Perumusan Masalah (1) William N. Dunn, 2000 META MASALAH PENDEFINISIAN MASALAH PENCARIAN MASALAH SITUASI MASALAH MASALAH SUBSTANTIF SPESIFIKASI MASALAH PENGENALAN MASALAH MASALAH FORMAL 12
  13. 13. Tujuh Langkah Formulasi Kebijakan - Mustopadidjaja AR1. PENGKAJIAN PERSOALAN MASALAH PERUMUSAN KEBIJAKAN MASALAH2. PENENTUAN TUJUAN PERUMUSAN3. ALTERNATIF KEBIJAKAN MASA DEPAN4. PENYUSUNAN MODEL PERAMALAN KEBIJAKAN5. PENETAPAN KRITERIA6. PENILAIAN ALTERNATIF AKSI REKOMENDASI KEBIJAKAN7. PERUMUSAN REKOMENDASI
  14. 14. TEKNIK METODE PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIKLangkah Pelaksanaan dan PengendalianKebijakan Publik Sosialisasi dan diseminasi kebijakan Pembentukan organisasi pelaksanaan Penyusunan program kerja Perincian program kerja Pelaporan secara berkala Pelaksanaan dan Pengendalian Kebijakan 14 Publik
  15. 15. Pengertian dan Prinsip Evaluasi KebijakanBentuk Evaluasi Evaluasi Formatif : evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan/program sedang diimplementasikan dan apa kondisi yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi. Evaluasi Sumatif : evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dampak kebijakan/program secara aktual terhadap permasalahan.Cara Pengukuran Kinerja Balanced Score Card Basic Production Model Cost Benefit Analysis Evaluasi Kinerja Kebijakan 15
  16. 16. Teknik Pengukuran dalam Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard Kondisi Keuangan Financial yang Kuat Strength Product Kepuasan Customer Satisfaction Pelanggan Penyempur Business Process naan Improvement Proses Internal Pembelajar an dan Organization Learning Inovasi Evaluasi Kinerja Kebijakan 16
  17. 17. Teknik Pengukuran dalam Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengukuran Kinerja dengan Balance Scorecard The Balanced Scorecard- Financial Perspective Measures that Drive Goals Measures PerformanceThe Customer Perspective- Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio Core Measures Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties Pay Maximize Productivity Ratios Customer Perspective Internal Business Perspective Goals Measures Employee Empowerment Perspective Goals Measures Timeliness On-Time Delivery as Goals Measures Defined by the Acquisition Assessment of Quality Works Force Self-Assessment Customers Excellence Internal Quality Quality Work Environment Quality of Work Environment System Quality Quality of as Defined by Employees Product/Service as Accurate, Assessment of Defined by the Executive Leadership Quality and Integrity of Timely and Management Customer Leadership as Defined by Effective Data Information Employees Collection Systems Service/ Responsiveness as Partnership Defined by the Customers Learning and Growth Perspective Goals Measures Meet Present Mission Self-Assessment for Goals Continuous Improvement Meet Future Mission Self-Assessment for Goals Strategic/Tactical Planning Evaluasi Kinerja Kebijakan 17
  18. 18. MODEL BSC UNTUK SEKTOR PUBLIK Perspektif Finansial Tujuan, Ukuran Kinerja,Target dan Langkah/Upaya Perspektif Pelanggan Perspektif Proses InternalTujuan, Ukuran kinerja, Target Visi & Tujuan, Ukuran kinerja, dan Langkah/Upaya Target dan Langkah / Upaya Strategi Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Tujuan, Ukuran kinerja, Target dan Langkah/Upaya
  19. 19. NO SKALA DERAJAT KINERJA1 > 85 - SANGAT BERHASIL 100 (GREEN)2 70 - 85 BERHASIL (GREEN)3 55 - 70 KURANG BERHASIL (YELLOW)4 0 < 55 TIDAK BERHASIL (RED)
  20. 20. DASHBOARD YELLOW RED 55 GREEN 70 0 100 • Distop krn sdh selesai dan berhasilGREEN • DilanjutkanYELLOW : Dilanjutkan dgn perbaikan/perubahan program RED : Dihentikan krn tdk berhasil
  21. 21. ICEBERG THEORY ISSUE SIFAT TINDAKAN YANG DILAKUKANPeristiwa Reactive; OptimalisasiTingginya Tingkat Pertumbuhan pelaksanaan Program EVENT Kependudukan Danmengancam kesejahteraanmasyarakat. Keluarga BerncanaPola Perilaku Responsif : SosialisasiRendahnya Partisipasi PATTERN Pemakaian AlatMasyarakat Dalam Pemakaian Kontrasepsi JangkaAlat Kontrasepsi Jangka Panjang OF Panjang dan BEHAVIOR Pemberdayaan Perempuan.Struktur SistemikSinergi instansi Generative; Program penanganan lintas sektoralpemerintah blm efektif SYSTEMIC ttg kependudukan dan STRUCTURE keluarga berencana. Fundamental,; KebijakanMental Model tentang Regulasi Tentang• Persepsi banyak anak banyak MENTAL MODEL Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga rezeki• Pernikahan usia muda
  22. 22. PROSES AGENDA SETTING Policy-issuesPrivate Problem Public Problem • Peningkatan kesadaran Rendahnya masyarakat utk ber-Tingginya KBTingkat Tingkat • PenyeimbanganPertumbuhan Kesejahteraan jumlah lapangan kerjaPenduduk Keluarga dgn angka angkatan kerja Institutional Agenda System Agenda Regulasi Tentang Perkembangan • Peningkatan Peran serta Stake Holder Kependudukan dan dan Masyarakat. Pembangunan Keluarga
  23. 23. ELEMEN SISTEM KEBIJAKAN PK :LK : STAKEHOLDERS KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEBIJAKAN 1. Pemerintah Kabupaten- Tokoh Masyarakat 2. Badan KB PP 3. Instansi Terkait.- Akademisi PELAKU 4. Pemerintah Kecamatan.- Partai Politik KEBIJAKAN 5. Pemerintah Nagari/Desa.- Instansi Pemerintah PELAKSANA KEBIJAKAN 1. LSM Peduli kependudukan- Kelompok Kepentingan 2. Pengamat & pemerhati- Masyarakat (Akseptor KB, dll) kependudukan-Etnis tertentu 3. Keluarga sasaran 4. Kelompok Akseptor KB Posyandu. KEBIJAKAN 5. Kelompok LINGKUNGAN PUBLIK KEBIJAKAN KP : LK :Masalah-Masalah 1. UU No. 52 Tahun 2009 1. Program KB blm efektif Tentang Perkembangan 2. Pemanfaatan Posyandu blm optimal 3. Tenaga penyuluh blm memadai KELOMPOK Kependudukan dan 4. Program Desa Siaga blm merata SASARAN Pembangunan Keluarga 5. Penyebaran lapangan pekerjaan blm KEBIJAKAN 2. UU Nomor 32/2004 yang merata Berkeadilantentang 6. Akses Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Pemerintah Daerah dan KB belum memadai KS : 3. Inpres No. 3 Tahun 2010 7. Sinergitas antar instansi dan pihak lain • Pemerintah yg terkait blm optimal tentang Pembangunan 8. Program CSR blm opotimal • Masyarakat usia subur/produktif • Masy di Daerah Tertinggal/terpencil. • Generasi Muda
  24. 24. SITUASI MASALAH META MASALAH MASALAH SUBSTANTIF MASALAH FORMAL• Pemerintah 1. Tingkat pendidikan rendah EKONOMI 1. Tidak• Masyarakat usia 2. Komposisi gender tdk 1. Persepsi “banyak anak banyak adanya subur/produktif seimbang rezeki” Kebijakan• Masy di Daerah 3. Angka kelahiran tinggi 2. Distribusi tenaga penyuluh Tertinggal/terpe 4. Angka kematian menurun tidak merata tentang ncil. 5. Nilai lokal utk pernikahan usia 3. Peningkatan jml Akseptor KB Perkemban• Generasi Muda muda blm proporsional dg gan 6. Persepsi “banyak anak peningkatan jml penduduk Kependudu banyak rezeki” SOSIAL DAN BUDAYA kan dan 7. Penggunaan alat kontrasepsi 1. Tingkat pendidikan rendah Pembangu bertentangan dg keyakinan 2. Komposisi gender tdk nan 8. Distribusi tenaga penyuluh seimbang tidak merata 3. .Angka kelahiran tinggi Keluarga 9. Diskriminasi etnis tertentu 4. Angka kematian menurun 2. Sinergitas 10.Peningkatan jml Akseptor KB 5. Nilai lokal utk pernikahan usia penanganan blm proporsional dg muda kependuduk peningkatan jml penduduk 6. Penggunaan alat kontrasepsi an blm 11.ego sektoral penanganan bertentangan dg keyakinan optimal kependudukan POLITIK 12.Pembangunan tdk merata / 1. Tidak adanya Kebijakan tentang Masih adanya Daerah Perkembangan Kependudukan dan Tertinggal dan Terpencil Pembangunan Keluarga 2. Sinergitas penanganan kependudukan blm optimal 24
  25. 25. Hasil Analisis CLDNO VARIABEL Nilai Rangking1 Persepsi “banyak anak banyak rezeki” 42 Distribusi tenaga penyuluh tidak merata 03 Peningkatan jml Akseptor KB blm proporsional dg 0 peningkatan jml penduduk4 Tingkat pendidikan rendah 25 Komposisi gender tdk seimbang 06 Angka kelahiran tinggi 10 III7 Angka kematian menurun 98 Nilai lokal utk pernikahan usia muda 09 Nilai lokal utk pernikahan usia muda 10 III10 Penggunaan alat kontrasepsi bertentangan dg keyakinan 011 Tidak adanya Kebijakan tentang Perkembangan 21 I Kependudukan dan Pembangunan Keluarga12 Pembangunan tdk merata 11 II
  26. 26. TAHAPAN PERUMUSAN MASALAH (FORMULASI KEBIJAKAN-W.DUNN) Meta Masalah 1. Tingkat pendidikan rendah 2. Komposisi gender tdk seimbang 3. Angka kelahiran tinggi 4. Angka kematian menurun Pendefinisian Pencarian 5. Nilai lokal utk pernikahan usia muda Masalah 6. Persepsi “banyak anak banyak rezeki” Masalah 7. Penggunaan alat kontrasepsi bertentangan dg keyakinan 8. Distribusi tenaga penyuluh tidak merata EKONOMI 9. Diskriminasi etnis tertentu 1. Persepsi “banyak anak 10. Peningkatan jml Akseptor KB blm banyak rezeki” proporsional dg peningkatan jml 2. Distribusi tenaga penyuluh penduduk tidak merata 11. ego sektoral penanganan 3. Peningkatan jml Akseptor KBTingginya kependudukan blm proporsional dg Tingkat 12. Pembangunan tdk merata / Masih peningkatan jml penduduk adanya Daerah Tertinggal dan SOSIAL DAN BUDAYAPertumbu SITUASI Terpencil 1. Tingkat pendidikan rendah MASALAH han 2. Komposisi gender tdk seimbangPenduduk MASALAH 3. .Angka kelahiran tinggi SUBSTANTIF 4. Angka kematian menurun 5. Nilai lokal utk pernikahan usia muda MASALAH 6. Penggunaan alat kontrasepsi FORMAL bertentangan dg keyakinan POLITIK 1. Belum adanya Regulasi 1. .Diskriminasi etnis tertentu Pengenalan Tentang Perkembangan 2. Ego sektoral penanganan Masalah Kependudukan dan Spesifikasi kependudukan Pembangunan Keluarga 3. Pembangunan tdk merata Masalah 2. Sinergitas penanganan kependudukan blm optimal
  27. 27. ALUR PEMBENTUKAN REKOMENDASI KEBIJAKAN Fundamental Regulasi Tentang Mental Model Perkembangan ICEBERG Kependudukan dan Pembangunan KeluargaProses Agenda Setting Singkron antara Private Public Sistem Institutional Fundamental Issue Agenda Agenda Problem Problem dan Regulasi Tentang institutional Perkembangan agenda Kependudukan dan Pembangunan Keluarga PK Singkron antara Fundamental LK Sistem KP dan Kebijakan KP : institutional 1. UU No. 52 Tahun 2009 agenda dg Tentang Perkembangan Kebijakan1. Belum adanya KS Regulasi. Kependudukan dan Publik Pembangunan Keluarga2. Sinergitas 2. UU Nomor 32/2004 yang penanganan Meta Berkeadilantentang kependudukan blm Masalah Pemerintah Daerah Singkron antara optimal 3. Inpres No. 3 Tahun 2010 Fundamental, tentang Pembangunan institutional agenda, Kebijakan Publik dan Situasi Masalah Masalah Masalah Formal Masalah Perumusan Masalah Substantif Formal selanjutnya digunakan untuk menentukan Rekomendasi Masalah Formal CLD
  28. 28. 2.1. Pengkajian Persoalan dan Penentuan Tujuan (Langkah 1 dan 2) MASALAH FORMAL TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK1.Belum adanya Regulasi Tujuan Jangka Pendek: Tentang Perkembangan • Meningkatkan koordinasi Kependudukan dan penanganan kependudukan Pembangunan Keluarga Tujuan Jangka Panjang: • Pertumbuhan penduduk terkendali2.Sinergitas penanganan Tujuan Jangka Pendek: kependudukan blm optimal • Pelayanan Di Daerah Tertinggal Tujuan Jangka Panjang: • Pemerataan Pembangunan28
  29. 29. 3. PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKANPERUMUSAN ALTERNATIF1. Belum adanya Regulasi Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga2. Sinergitas penanganan kependudukan blm optimal 29
  30. 30. Langkah 4 : Rational Comprehensive Model ALTERNATIF RAMALAN AKIBAT PERBANDING KEBIJAKAN KEBIJAKAN AN RASIONALTersedianya Terwujudnya Intended impact : Intended impact RasionalRegulasi Tentang penanganan Pertumbuhan .> UnintendedPerkembangan kependudukan yang Penduduk Ideal impact :Kependudukan terkendali Unintendeddan impact :Pembangunan Beban anggaranKeluarga MeningkatSinergitas Pengelolaan Intended inpact Intended impact > Rasionalpenanganan Kependudukan Dan :Pengelolaan Unintendedkependudukan Keluarga Berencana Penduduk Tertip. impact : Terintegrasiblm optimal Unintended impact : Biaya Hidup Meningkat
  31. 31. 5. Penentuan Kriteria PenilaianNO KRITERIA DIMENSI1 TECHNICAL FEASIBILITY EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN. (30%)2 ECONOMIC AND EFISIENSI (BIAYA DAN HASIL). FINANCIAL FEASIBILITY. (35%)3 POLITICAL VIABILITY  ACCEPTABILITY. (15%)  APPROPRIATENESS.  RESPONSIVENESS.  LEGAL SUITABILITY.  EQUITY.4 ADMINISTRATIVE DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN PADA OPERABILITY KONTEKS SOSIAL, POLITIK, DAN (20%) ADMINISTRASI YANG BERLAKU. 31
  32. 32. 6. Penilaian Alternatif Kebijakan Alternatif KebjkanNo Kriteria Penilaian Ket Regulasi Tentang Sinergitas penanganan Perkembangan kependudukan blm Kependudukan dan optimal Pembangunan Keluarga 1 TECHNICAL FEASIBILITY 4 x 20= 80 5 x 20 = 100 (30%) 2 ECONOMIC AND 5 x 35= 175 4 x 35 = 140 FINANCIAL FEASIBILITY (35%) 3 POLITICAL VIABILITY 2 X 30 = 60 2 X 30 = 60 (15%) 4 ADMINISTRATIVE 3 X 15 = 45 3 X 15 = 45 OPERABILITY (20%) Jumlah 360 345 Ranking I II 32
  33. 33. 7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan• Kebijakan : a. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dilakukan : • Pembuatan Rancangan / Materi Kebijakan. • Pembuatan Peraturan Bupati. • Memasukan Dalam RKPD. Prosedur penetapan kebijakan : • Pengajuan Rancangan Perda Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Faktor pendukung utk menentukan rekomendasi : • Undang-undang 52 Tentang 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Estimasi tingkat resiko kebijakan • Ego sektoral instansi/lembaga pengelola kependudukan dan Merubah perilaku / budaya Pembangunan Keluarga 33
  34. 34. 7. Perumusan Rekomendasi Kebijakan• Kebijakan : b. Sinergitas penanganan kependudukan. Aksi yang akan dilakukan : • Penyiapan Grand Design Sosialisasi. • Penyiapan Materi Sosialisasi. Prosedur penetapan kebijakan : – Pengajuan usulan Kegiatan Pengelolalan Program KKB Faktor pendukung utk menentukan rekomendasi : – Bupati dan TAPD dan DPRD Kabupaten Bungo. Estimasi tingkat resiko kebijakan – Pemahaman SKPD Terkait dan Stak holder tentang Sinergitas penanganan kependudukan 34
  35. 35. PELAKSANAAN & Pengendalian Perda tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan KeluargaNO LANGKAH OPERASIONALISASI1 Sosialisasi 1. Sosialisasi Perda Kepada Sasaran Kebijakan Publik Tingkat Kebijakan Kabupaten 2. Sosialisasi Perda Kepada Pelaksana Tingkat Kecamatan. 3. Sosialisasi Kepada Petugas / Instisusi / Tokoh Masyarakat Penyuluh lapangan Tingkat Desa/ Kelurahan2 Membentuk Pembentukan Tim Pelaksana Sosialisasi Perda. Organisasi 1. Pengarah ; Bupati dan Wakil Bupati. Pelaksana 2. Penangung Jawab ; Sekretaris Daerah. 3. Ketua Pelaksana : Assisten II Sekda Kab Bungo 4. Sekretaris ; Kepala Badan KB PP Kab. Solok. 5. Anggota : SPD /Stake Holder dan Organisasi Terkait 35
  36. 36. NO LANGKAH OPERASIONALISASI3 Penyusunan 1. Koordinasi dan Konsultasi antar Instansi Terkait. Program Kerja 2. Pemetaan Sumber Daya Lahan.4 Rincian 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran . Program Kerja 2. Pelaksanaan Kegiatan. 3. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 36
  37. 37. Rencana Jadwal Lakdal Tahun 2013 Waktu Bulan KetNO KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12A Persiapan • Penyusunan Tim Kerja ( SC ) X • Penyusunan Tim Teknis ( OC ) X • Penyusunan Program Kerja X • Penyiapan Sarana/Prasarana X • Penyediaan Dana XB PELAKSANAAN • Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Perda X x x x x x x x x tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan KeluargaC PENGENDALIAN • Monitoring, evaluasi dan Pelaporan X
  38. 38. LAKDAL KEBIJAKAN 3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PENYUSUNAN KP• Instansi/pejabat terkait kurang mendukung• Pemrosesan peraturan lamban• Anggaran terbatas 38
  39. 39. LAKDAL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MASALAH• Langkah mengatasi masalah.  Mengomunikasikan kpd pimpinan instansi  Pemberian inssentif kehadiran  Pemberian anggaran yg mencukupi 39
  40. 40. 3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN Peraturan Daerah Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga• Sosialisasi belum tepat sasaran• Kurang didukung dana• Instansi terkait kurang mendukung 40
  41. 41. LAKDAL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MASALAH• Langkah mengatasi masalah – Seleksi target sosialisasi scr tepat – Menyediakan anggaran yg cukup – Mendorong partisipasi instansi terkait 41
  42. 42. 3. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN Perpres ttg Kemudahan Investasi di Wilayah Potensial• Sosialisasi belum tepat sasaran• Kurang didukung dana• Instansi terkait kurang mendukung• Ekonomi biaya tinggi• Kualitas SDM blm memenuhi kriteria yg dibutuhkan investor• Materi Perpres tdk sesuai dgn kondisi daerah tertentu 42
  43. 43. PENANGGULANGAN MASALAH LAKDAL KEBIJAKAN Pelaksanaan KP: Perpres ttg Kemudahan Investasi di Wilayah Potensial• Langkah mengatasi masalah – Seleksi target sosialisasi scr tepat – Menyediakan anggaran yg cukup – Mendorong partisipasi instansi terkait – Menghilangkan ekonomi biaya tinggi – Meningkatkan mut SDM – Program pelayanan prima 43
  44. 44. Evaluasi Kebijakan DIT 12Evaluasi HowletMichael Kebijakan merupakan proses mendapatkangambaran tentang kebijakan publik dalam pelaksanaan baikalat yang dipakai muapun tujuan yang diberikanDavid NachmiasAdalah sebagai tujuan sistematik, pengamatan empiristentang pengaruh kebijakan yang berjalan dan programpemerintah yang telah ditentukan dalan sasaran berupatujuan-tujuan yang akan dicapai. 44
  45. 45. DIT 8 BAGAN ALIR PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DIT 9 7 langkah DM & AGENDA POLICY teknik perumusan ICEBERG SETTING SYSTEM LINGKUNGAN KEBIJAKANindikasi aksi PELAKU KEBIJAKAN event reaktif KELOMPOK SASARAN kaji pola responsif tujuan struktur generatif alternatif MONITORING KEBIJAKAN DATA/INFO PUBLIK model PENGUKURAN Mental Funda model mental kriteria (BSC) penilaian rekomendasi DINAMIKA PROSES KEBIJAKAN FORMULASI IMPLEMENTASI EVALUASI FEED BACK DIMENSI SOSPOLEKBUD DIMENSI TEKNIS DIT 12 DIT 10 DIT 11
  46. 46. KRITERIA EVALUASI• Efektifitas• Efisiensi• Kecukupan• Pemerataan• Responsivitas• Ketepatan 46
  47. 47. TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJAPengukuran Kinerja dengan Balance Scorecard.• Pengukuran kinerja yang komprehensif dan efektif dapat dilakukan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard.• Pengukuran dilakukan terhadap empat perspektif tolok ukur kinerja. Keuangan Kepuasan pelanggan. Penyempurnaan proses internal. Pembelajaran dan inovasi/pertumbuhan. 47
  48. 48. TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJA THE BALANCED SCORECARD-MEASURES THAT DRIVE PERFORMANCE THE CUSTOMER PERSPECTIVE-CORE MEASURES Financial Perspective Goals Measures Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties Pay Maximize Productivity Ratios Customer Perspective Internal Business Perspective Goals Measures Employee Empowerment Perspective Goals MeasuresTimeliness On-Time Delivery as Goals Measures Defined by the Acquisition Assessment of Customers Quality Works Force Self-Assessment Excellence Internal QualityQuality Quality of Quality Work Environment Quality of Work Environment System Product/Service as as Defined by Employees Defined by the Accurate, Assessment of Customer Executive Leadership Quality and Integrity of Timely and Management Leadership as Defined by Effective Data InformationService/ Responsiveness as Employees Collection SystemsPartnership Defined by the Customers Learning and Growth Perspective Goals Measures Meet Present Mission Self-Assessment for Goals Continuous Improvement Meet Future Mission Self-Assessment for Goals Strategic/Tactical 48 Planning
  49. 49. TEKNIK PENGUKURAN DALAM EVALUASI KINERJA THE BALANCED SCORECARD-MEASURES THAT DRIVE PERFORMANCE THE CUSTOMER PERSPECTIVE-CORE MEASURES Financial Perspective Goals Measures Maximize Value at Least Cost Cost-to-Spend Ratio Maximize Cost Savings Purchasing Influenced Savings Timely Payments under prompt Delinquent Payment Penalties Pay Maximize Productivity Ratios Customer Perspective Internal Business Perspective Goals Measures Employee Empowerment Perspective Goals MeasuresTimeliness On-Time Delivery as Goals Measures Defined by the Acquisition Assessment of Customers Quality Works Force Self-Assessment Excellence Internal QualityQuality Quality of Quality Work Environment Quality of Work Environment System Product/Service as as Defined by Employees Defined by the Accurate, Assessment of Customer Executive Leadership Quality and Integrity of Timely and Management Leadership as Defined by Effective Data InformationService/ Responsiveness as Employees Collection SystemsPartnership Defined by the Customers Learning and Growth Perspective Goals Measures Meet Present Mission Self-Assessment for Goals Continuous Improvement Meet Future Mission Self-Assessment for Goals Strategic/Tactical 49 Planning
  50. 50. 2. BALANCED SCORECARD (BSC)• Menurut Atkinson, BSC adalah : Suatu sistem pengukuran dan manajemen yang memandang kinerja suatu unit bisnis dari 4 perspektif : - keuangan, - pelanggan, - proses bisnis internal, - pembelajaran dan pertumbuhan
  51. 51. PRINSIP BSC SBG SISTEM MANAJEMEN TERFOKUS PADA STRATEJI (Norton & Kaplan, 2000)1. Mentransformasikan strateji menjadi tindakan operasional2. Merapikan dan mengkaitkan organisasi dengan dengan strateji3. Mengupayakan strateji menjadi pekerjaan dan memperhatikan staf/karyawan4. Memberlakukan strateji sebagai proses yang berkesinambungan5. Melakukan perubahan lewat kepemimpinan eksekutif.
  52. 52. TUJUAN PENGGUNAAN BSCa. Memperjelas dan menterjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam 4 perspektifb. Mengkomunikasikan dan menghubungkan tujuan strategis dengan indikatorc. Merencanakan, menyiapkan target, dan menyesuaikan inisiatif strategisd. Meningkatkan umpan balik untuk pengambilan keputusan strategis dan proses pembelajaran.
  53. 53. EMPAT PERSPEKTIF DALAM BSCa. Kepuasan Pelanggan : Bagaimana pelanggan melihat kita dan bagaimana kita melihat mereka ?b. Proses internal : Dalam proses apakah kita unggul dalam memenuhi harapan pelanggan?c. Pembelajaran dan pertumbuhan : Dapatkah organisasi meningkatkan dan menciptakan nilai dalam melayani pelanggan?d. Perspektif keuangan : Bagaimana kinerja keuangan dilihat oleh stakeholders
  54. 54. FINANSIAL Meningkatkan efisiensi (anggaran, fasilitas) PELANGGAN Meningkatkan kepuasan pelanggan INDIKATOR KINERJA KUNCIKEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) PROSES INTERNAL Meningkatkan kinerja proses pelayanan PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN Meningkatkan kompetensi dan Kepuasan Internal (karyawan & manajemen)
  55. 55. MODEL BSC UNTUK SEKTOR PUBLIK Perspektif Finansial Tujuan, Ukuran Kinerja,Target dan Langkah/Upaya Perspektif Pelanggan Perspektif Proses InternalTujuan, Ukuran kinerja, Target Visi & Tujuan, Ukuran kinerja, dan Langkah/Upaya Target dan Langkah / Upaya Strategi Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan Tujuan, Ukuran kinerja, Target dan Langkah/Upaya
  56. 56. PERSPEKTIF BALANCED SCORECARD KOND SI KEUKEPUASAN VISI, MISI, NILAI DAN STRATEGI PROSES INTERNALINVESTOR PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN
  57. 57. BALANCED SCORECARD (Sektor Bisnis) Kondisi Keuangan Financial yang kuat Strength. Kepuasan Customer Satisfaction Pelanggan Penyempurnaan Business Internal Process Proses Internal Pembelajaran & Organization Learning &Growth Pertumbuhan
  58. 58. Balanced Scorecard sektor Publik Kepuasan Customer INVESTOR DN & LN Satisfaction Penyempurnaan Internal Process Proses Internal Pembelajaran & Learning & Growth Pertumbuhan KONDISI KEU Financial (ANGGARAN)
  59. 59. PERSPEKTIF BOBOT TARGET REALISA SKOR PERSPEK (%) SI (R/TxB) TIF (%)KEPUASAN MASYARAKAT• Meningkatnya Kesejahtraan (20) 100 70 16 Masyarakat• Menurunna Angka Pernikahan Dini (15) 100 90 12PENYEMPURNAAN PROSES INTERNAL• Sosialisasi Perda. (15) 100 90 13,5• Gerakan Pembangunan (15) 100 90 13,5 Kependudukan dan KBPEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN• Meningkatkan Kopetensi Penyuluh (15 ) 100 85 12,5 KB• Melengkapi Sarana dan Prasarana (10 ) 100 85 8,5Penyuluh KB KONDISI KEUANGAN (ANGGARAN)• Penyediaan Anggaran Dari APBD (7,5 ) 100 100 7,5• Peran Serta Swasta. Dan Masyarakat ( 2.5 ) 100 100 2,5 TOTAL 100 86,50%
  60. 60. NO SKALA DERAJAT KINERJA1 > 85 - 100 SANGAT BERHASIL (GREEN)2 70 - 85 BERHASIL (GREEN)3 55 - 70 KURANG BERHASIL (YELLOW)4 0 < 55 TIDAK BERHASIL (RED)
  61. 61. DASHBOARD YELLOW 86,50 RED 55 GREEN 70Score: 86,50 0 100
  62. 62. 10 KESIMPULANDARI HASIL EVALUASI BERDASARKAN BALANCEDSCORECARD DIPEROLEH CAPAIAN SEBESAR 86,50%BERARTI TINGKAT KEBERHASILAN KEBIJAKAN INIDINILAI SANGAT BERHASIL.
  63. 63. REKOMENDASI11 WALAUPUN TELAH SANGAT BERHASIL, PERLU PENINGKATAN KINERJA KEBIJAKAN TERUTAMA MELALUI PENINGKATAN REALISASI DARI: • PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN (LEARNING & GROWTH) • KEPUASAN MASYARAKAT
  64. 64. 64

×