Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA

50 views

Published on

Indonesia menganut asas pemerintahan demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan pemerintahan Indonesia berbentuk pembagian kekuasaan, yang mana setiap lembaga memeliki wewenang dalam melaksanakan tugas dan tetap tidak meninggalkan koordinasi antar lembaga lainnya. Terdapat pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal dan tertera dalam hukum dasar Indonesia yaitu UUD45

Published in: Education
  • Be the first to comment

SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA

  1. 1. PEMBAGIAN KEKUASAAN PEMISAHAN KEKUASAAN Lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama Lembaga terbagi atas beberapa bagian namun tidak dipisahkan dan terdapat koordinasi atau kerjasama antar lembaga tersebut
  2. 2. PEMBAGIAN KEKUASAAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 HORIZONTAL VERTIKAL
  3. 3. H O R I Z O N TA L Pembagian kekuasaan negara yang sederajat KEKUASAAN KONSTITUTIF KEKUASAAN EKSEKUTIF KEKUASAAN LEGISLATIF KEKUASAAN YUDIKATIF KEKUASAAN EKSAMINATIF KEKUASAAN MONETER
  4. 4. KEKUASAAN KONSTITUTIF Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 Mengubah dan menetapkan UUD 1945. Diambil dari DPR dan DPD KEKUASAAN EKSEKUTIF Menjalankan UU dan penyelenggaraan pemerintahan negara
  5. 5. KEKUASAAN LEGISLATIF Membentuk UU Pasal 20 ayat (1) Periode 5 Tahun, berdasarkan pemilu diambil dari partai politik KEKUASAAN YUDIKATIF Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 Kekuasaan kehakiman  menegakkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
  6. 6. MAHKAMAH AGUNG MA adalah sebuah lembaga tinggi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. UUD 1945 pasal 24 ayat 2 Badan peradilan yang meliputi: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara Tu gas Mah kamah Agu n g Mengadili pada Tingkat Kasasi Menguji Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Pengawas Tertinggi Penyelenggaraan Peradilan Mengawasi Hakim di Semua Lingkungan Peradilan Memberi Pertimbangan Hukum pada Presiden Dll
  7. 7. Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh MA terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan UU
  8. 8. MAHKAMAH KONSTITUSI • Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 • Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara • Memutus Pembubaran Partai Politik • Memutus Pembubaran Partai Politik • Memberi Putusan Mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden T u g a s M K
  9. 9. KEKUASAAN EKSAMINATIF Pasal 23 E ayat 1 Memeriksa pengelolaan / investigatif dan tanggung jawab tentang keuangan negara BPK bebas dan mandiri Terdiri dari ketua, wakil dan 7 kelompok anggota
  10. 10. KEKUASAAN MONETER Bank Sentral Pasal 23 D UUD 1945 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah
  11. 11. VERTIKAL Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang daitur dalam undang-undang” ASAS DESENTRALISASI Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya,

×