Buku pedoman pengurusan surat perkawinan

18,506 views

Published on

BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN SELAIN AGAMA ISLAM - http://www.budimansudharma.com/

Published in: Education, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
18,506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
253
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buku pedoman pengurusan surat perkawinan

  1. 1. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com DAFTAR ISIBAB I HUKUM PERKAWINAN A. Pengertian Perkawinan……………………………………………………...... 1 B. Sahnya Perkawinan……….………………………………………………….. 1 C. Asas Perkawinan……..……………………………………………………..... 1 D. Syarat-syarat Perkawinan……………...……………………………………... 2 E. Larangan Perkawinan…………...…………………………………………..... 3 F. Pencegahan Perkawinan……………………………………………………… 3 G. Batalnya Perkawinan………………………………………………………..... 4 H. Perjanjian Perkawinan………...……………………………………………… 4 I. Hak dan Kewajiban Suami Istri………….…………………………………... 5 J. Harta Benda Dalam Perkawinan……………………………………………... 6 K. Kedudukan Anak……..………………………………………………………. 6 L. Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak………………….………… 6 M. Perkawinan di Luar Indonesia…………...…………………………………… 7 N. Perkawinan Campuran………..…………………………………………….... 8BAB II PENCATATAN PERKAWINAN A. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 10 Perkawinan……..…………………………………………………………….. 1. Pencatatan Perkawinan……..……………………………………………... 10 2. Tata Cara Pencatatan Perkawinan……..………………………………….. 10 3. Tata Cara Perkawinan……..………………………………………………. 13 4. Akta Perkawinan……..……………………………………………………. 14 B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan... 15 1. Pencatatan Perkawinan di Indonesia……..……………………………… 15 2. Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Republik Indonesia …………. 16 C. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan…………. 16 Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat i
  2. 2. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com Kepercayaan……..……………………………………..……………………... 16 D. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil……..…………………………… 17 1. Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia…………… 17 2. Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia……… 19 E. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan oleh Negara Lain …………………………………………………………………………... 20 1. Ruang Lingkup……………………………................................................. 20 2. Pelaporan dan Pencatatan Perkawinan Melampaui Batas Waktu…………. 20 3. Pencatatan Perkawinan Yang Ditetapkan Pengadilan…………………….. 22 4. Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing……………………………... 23 5. Pelaporan Akta Pencatatan Sipil Yang DIterbitkan oleh Negara Lain…… 24 F. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil… 25 1. Jenis Formulir ……………………………...…………………………….. 25 2. Jenis Buku……………………………...……………………………......... 25 3. Jenis Catatan Pinggir……………………………...……………………… 25 G. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil……………………………...…………………………… 26 1. Pencatatan, Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri……………………………...…………………… 26 2. Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri………………………….. 28BAB III ANAK DALAM PERKAWINAN……………………………...………………... 30 A. Pengakuan / Pengesahan Anak Dalam Perkawinan………………………… 30 B. Anak Dalam Perkawinan Campuran…………………………….................... 31 1. Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam ii
  3. 3. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com Negeri Nomor 471/1478/MD tentang Pencatatan Kewarganegaraan …... 31 2. Permohonan Dwi kewarganegaraan Terbatas / Restricted Dual Citizenship (Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia) – Untuk Anak yang Lahir Sebelum tanggal 1 Agustus 2006…………………………………………………………………... 32 3. Permohonan Dwi kewarganegaraan Terbatas / Restricted Dual Citizenship (Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia) – Untuk Anak yang Lahir Pada dan Setelah tanggal 1 Agustus 2006………………………………………………. 33 4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta …………….. 34BAB IV HARTA BERSAMA DAN PERJANJIAN PERKAWINAN …………………… 36 A. Harta Bersama dan Perjanjian Perkawinan Menurut UU Perkawinan……… 36 B. Harta Bersama ……………………………………………………………............... 37 C. Pengurusan Harta Bersama………………………………………………………… 37 D. Perjanjian Kawin……………………………………………………………............ 38BAB V TAHAPAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN………………………… 41 1. PERTAMA : SURAT PENGANTAR RT (Rukun Tetangga)……………….. 41 2. KEDUA : SURAT KELENGKAPAN KELURAHAN (PM. I., N1, N2, N4).. 41 3. KETIGA : SURAT DISPENSASI CAMAT…………………………………. 42 4. KEEMPAT : SURAT PERKAWINAN AGAMA…………………………… 42 5. KELIMA : PENCATATAN PERKAWINAN DI CATATAN SIPIL……….. 43 Lampiran : 1) 01 : SURAT PERNYATAAN CALON PENGANTEN…………………………. 46 2) 02 : SURAT PERNYATAN IZIN ORANG TUA……………………………. 47 3) 03 : SURAT PENGANTAR RT……………………………………………... 48 4) 04 : SURAT KETERANGAN LURAH (Model PM. I. WNI)………………. 49 5) 05 : SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH (Model N-1)……………… 50 6) 06 : SURAT KETERANGAN ASAL USUL (Model N-2)………………….. 51 7) 07 : SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA (Model N-4)……. 52 8) 08 : SURAT PERMOHONAN DISPENSASI CAMAT…………………….. 53 iii
  4. 4. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com 9) 09 : SURAT DISPENSASI KAWIN dari CAMAT………………………….. 54 10)10 : SURAT PERMOHONAN PERKAWINAN AGAMA BUDDHA……... 55 11)11 : SURAT PERKAWINAN AGAMA BUDDHA…………………………. 56 12)FORMULIR UNTUK PENCATATAN PERKAWINAN CATATAN SIPIL. 57 13)FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN ANAK UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN RI………………….………….. 58 14)FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KEIMIGRASIAN………………………….…………………………………. 60 15)CONTOH MINUTA AKTA PERJANJIAN KAWIN……………………….. 61 Daftar Pustaka………………….………………………….……………………... 63 Bio Data Penulis………….………………………….……………………............ 64 iv
  5. 5. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com BAB I HUKUM PERKAWINANA. PENGERTIAN PERKAWINAN Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) mengatur tentang pengertian Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan : Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.B. SAHNYA PERKAWINAN Dalam Pasal 2 UU Perkawinan mengatur sahnya perkawinan, yaitu : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan : Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang- undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.C. ASAS PERKAWINAN Dalam Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Penjelasan : Undang-undang ini menganut asas monogami.D. SYARAT – SYARAT PERKAWINAN BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 1 - 64
  6. 6. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com 1. Dalam Pasal 6 UU Perkawinan mengatur : (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Penjelasan : Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan- ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- undang ini. 2. Dalam Pasal 7 UU Perkawinan mengatur : (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 2 - 64
  7. 7. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com maupun pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Penjelasan : 1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. 2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.E. LARANGAN PERKAWINAN 1. Dalam Pasal 8 UU Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c. Berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. 2. Dalam Pasal 9 UU Perkawinan, menyatakan Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.F. PENCEGAHAN PERKAWINAN 1. Dalam Pasal 13 UU Perkawinan mengatur Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. 2. Pihak yang dapat melakukan Pencegahan Perkawinan tersebut diatur dalam : 1) Pasal 14 ayat 1 UU Perkawinan : Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 3 - 64
  8. 8. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. 2) Pasal 14 ayat 2 UU Perkawinan : Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini. 3) Pasal 15 UU Perkawinan : Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. 4) Pasal 16 ayat 1 UU Perkawinan : Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.G. BATALNYA PERKAWINAN 1. Dalam Pasal 22 UU Perkawinan mengatur Perkawinan dapat dibatalkan,apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Penjelasan : Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. 2. Dalam Pasal 23 UU Perkawinan mengatur bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 3. Dalam Pasal 24 UU Perkawinan mengatur bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.H. PERJANJIAN PERKAWINAN Dalam Pasal 29 UU Perkawinan mengatur Perjanjian Perkawinan, yaitu : BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 4 - 64
  9. 9. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Penjelasan : Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak’lik - talak.I. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI 1. Dalam Pasal 30 UU Perkawinan : Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2. Dalam Pasal 31 UU Perkawinan : (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. 3. Dalam Pasal 32 UU Perkawinan : (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. 4. Dalam Pasal 33 UU Perkawinan : Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat- menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 5. Dalam Pasal 34 UU Perkawinan : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 5 - 64
  10. 10. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.comJ. HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN 1. Dalam Pasal 35 UU Perkawinan : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Penjelasan : Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing- masing. 2. Dalam Pasal 36 UU Perkawinan : (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. 3. Dalam Pasal 37 UU Perkawinan : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing. Penjelasan : Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum- hukum lainnya.K. KEDUDUKAN ANAK 1. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 2. Dalam Pasal 43 UU Perkawinan : (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.L. HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK 1. Dalam Pasal 45 UU Perkawinan : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 6 - 64
  11. 11. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 2. Dalam Pasal 46 UU Perkawinan : (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. 3. Dalam Pasal 47 UU Perkawinan : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. 4. Dalam Pasal 48 UU Perkawinan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. 5. Dalam Pasal 49 UU Perkawinan : (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a. sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. la berkelakuan buruk sekali. (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Penjelasan : Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali- nikah.M. PERKAWINAN DI LUAR INDONESIA Dalam Pasal 56 UU Perkawinan : (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 7 - 64
  12. 12. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.N. PERKAWINAN CAMPURAN 1. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan : Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 2. Dalam Pasal 58 UU Perkawinan : Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. 3. Dalam Pasal 59 UU Perkawinan : (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang- undangPerkawinan ini. 4. Dalam Pasal 60 UU Perkawinan : (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat- syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing- masing telah dipenuhi. (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 8 - 64
  13. 13. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3). (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan. 5. Dalam Pasal 61 UU Perkawinan : (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan. (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan. 6. Dalam Pasal 61 UU Perkawinan : Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang- undang ini. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 9 - 64
  14. 14. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com BAB II PENCATATAN PERKAWINANA. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (“PP 9/1975”) 1. PENCATATAN PERKAWINAN a. Pasal 2 ayat 2 PP 9/1975 : Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. b. Pasal 2 ayat 3 PP 9/1975 : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. Penjelasan : Ayat (1) dan (2) Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya. Ayat (3) Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini. 2. TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN a. Pasal 3 PP 9/1975 : (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Penjelasan : BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 10 - 64
  15. 15. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com Ayat (3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi. b. Pasal 4 PP 9/1975 : Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Penjelasan : Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus. c. Pasal 5 PP 9/1975 : Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Penjelasan : Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam. d. Pasal 6 PP 9/1975 : (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula : a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu; b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai; BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 11 - 64
  16. 16. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun; d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunya isteri; e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang- undang; f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih; g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ; h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Penjelasan : Ayat (2) Huruf f : Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh yang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat. e. Pasal 7 PP 9/1975 : (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Penjelasan : Ayat (2) Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 12 - 64
  17. 17. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com f. Pasal 8 PP 9/1975 : Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Penjelasan : Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan lainnya. g. Pasal 9 PP 9/1975 : Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat: a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ; b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Penjelasan : Pengumuman dilakukan : -di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai. 3. TATA CARA PERKAWINAN a. Pasal 10 PP 9/1975 : (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. b. Pasal 11 PP 9/1975 : BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 13 - 64
  18. 18. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan- ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. 4. AKTA PERKAWINAN a. Pasal 12 PP 9/1975 : Akta perkawinan memuat : a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ; b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka; c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-undang; d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang; e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang; f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang; g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata; h. Perjanjian perkawinan apabila ada; i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ; j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. Penjelasan : Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalarn pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta; tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf f; Persetujuan yang dimaksud disini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 14 - 64
  19. 19. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com tekanan, ancaman atau paksaan. Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata. b. Pasal 13 PP 9/1975 : (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.B. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Admisduk”) 1. PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA a. Pasal 34 UU Admisduk : (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing- masing diberikan kepada suami dan istri. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKec. (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil. (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana. b. Pasal 35 UU Admisduk : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 15 - 64
  20. 20. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Penjelasan : Huruf a - Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Huruf b - perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia. c. Pasal 36 UU Admisduk : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 2. PENCATATAN PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA a. Pasal 37 UU Admisduk : (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. b. Pasal 38 UU Admisduk : Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Presiden.C. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Admisduk (“PP 37/2007”) PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN 1. Pasal 81 PP 37/2007 : BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 16 - 64
  21. 21. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan. (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan. (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pasal 82 PP 37/2007 : Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan: a. Surat perkawinan Penghayat Kepercayaan; b. Fotokopi KTP; c. Pas foto suami dan istri; d. Kutipan Akta kelahiran; dan e. Paspor suami dan/atau istri bagi orang asing. 3. Pasal 83 PP 37/2007 : (1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara: a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri; b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan. (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.D. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Perpres 35/2008”) 1. PERKAWINAN DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA a. Pasal 67 Perpres 35/2008 : (1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 17 - 64
  22. 22. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan; b. KTP suami dan isteri; c. Pas foto suami dan isteri; d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing. (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara: a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada UPTD Instansi Pelaksana atau pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri; d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya. b. Pasal 68 Perpres 35/2008 : (1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan. (2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan. c. Pasal 69 Perpres 35/2008 : (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 18 - 64
  23. 23. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com 2. PERKAWINAN DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA a. Pasal 70 Perpres 35/2008 : (1) Pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat. (2) Perkawinan Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi syarat berupa fotokopi: a. bukti pencatatan perkawinan/akta perkawinan dari negara setempat; b. Paspor Republik Indonesia; dan/atau c. KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia. (3) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara : a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pelaporan Perkawinan dengan menyerahkan persyaratan kepada Pejabat Konsuler. b. Pejabat Konsuler mencatat pelaporan perkawinan Warga Negara Indonesia dalam Daftar Perkawinan Warga Negara Indonesia dan memberikan surat bukti pencatatan perkawinan dari negara setempat. b. Pasal 71 Perpres 35/2008 : (1) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Surat Keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat; b. Pas photo suami dan isteri; c. Fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan d. Fotokopi KTP suami dan isteri bagi penduduk Indonesia. (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Pencatatan Perkawinan dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pejabat Konsuler. b. Pejabat Konsuler mencatat dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 19 - 64
  24. 24. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com c. Pasal 72 Perpres 35/2008 : (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban menyampaikan data perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) kepada Instansi Pelaksana melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri. (2) Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan. d. Pasal 73 Perpres 35/2008 : Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 setelah kembali di Indonesia melapor kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat domisili dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan.E. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan oleh Negara Lain (“Permendagri 12/2010”) 1. RUANG LINGKUP a. Pasal 2 Permendagri 12/2010 : Ruang Lingkup pencatatan perkawinan dan pelaporan akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh negara lain meliputi: a. Perkawinan yang melampaui batas waktu; b. Perkawinan yang ditetapkan pengadilan; c. Perkawinan Warga Negara Asing; dan d. Akta yang diterbitkan oleh negara lain. 2. PELAPORAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN MELAMPAUI BATAS WAKTU a. Pasal 3 Permendagri 12/2010 : Pelaporan dan pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan. b. Pasal 4 Permendagri 12/2010 : (1) Persyaratan pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 20 - 64
  25. 25. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan; b. Kartu Keluarga; c. KTP Suami dan Isteri; d. Pas Photo Suami dan Isteri berdampingan, ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar; e. Kutipan Akta kelahiran Suami dan Isteri; dan f. Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia. (2) Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan legalisasi dari pemuka agama/pendeta atau penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan. (3) Legalisasi atas Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) minggu. c. Pasal 5 Permendagri 12/2010 : Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi dengan: a. Paspor bagi suami atau isteri orang asing; b. Izin kedutaan bagi suami atau isteri orang asing; c. Izin dari Kedutaan Besar; dan d. Dokumen keimigrasian. d. Pasal 6 Permendagri 12/2010 : Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (2) dan ayat (3); b. Surat Keterangan Tempat Tinggal; c. Pas Photo Suami dan Isteri; d. Kutipan Akta kelahiran Suami dan Isteri; e. Paspor bagi Suami atau Isteri orang asing; dan f. Izin kedutaan bagi Suami atau Isteri orang asing atau Akta Perceraian bagi yang telah bercerai atau Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya telah meninggal dunia. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 21 - 64
  26. 26. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com e. Pasal 7 Permendagri 12/2010 : (1) Pelaporan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan tata cara: a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data; c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri; e. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya. (2) Pencatatan perkawinan bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). f. Pasal 8 Permendagri 12/2010 : Penduduk yang telah melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan perubahan dokumen kependudukan di tempat domisili. g. Pasal 9 Permendagri 12/2010 : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. 3. PENCATATAN PERKAWINAN YANG DITETAPKAN PENGADILAN a. Pasal 10 Permendagri 12/2010 : (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 22 - 64
  27. 27. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat diterbitkannya penetapan pengadilan. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. Salinan Penetapan Pengadilan yang dilegalisir; b. KTP suami dan isteri; c. Pas foto suami dan isteri; d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; dan e. Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing. b. Pasal 11 Permendagri 12/2010 : Tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan sebagai berikut: a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data; c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan; d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan isteri. 4. PENCATATAN PERKAWINAN WARGA NEGARA ASING a. Pasal 12 Permendagri 12/2010 : (1) Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (2) Pencatatan perkawinan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan; b. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 23 - 64
  28. 28. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com c. izin dari Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi suami dan isteri; d. Paspor bagi suami dan isteri; e. KK dan KTP bagi Warga Negara Asing yang telah menjadi penduduk; dan f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Warga Negara Asing pemegang KITAS. b. Pasal 13 Permendagri 12/2010 : Tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan sebagai berikut: a. Pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan; b. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data; c. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan; d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan isteri. 5. PELAPORAN AKTA PENCATATAN SIPIL YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN a. Pasal 14 Permendagri 12/2010 : (1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Negara lain, setelah kembali ke Indonesia melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi persyaratan: a. KK dan KTP; b. Bukti pelaporan dari Perwakilan Rl setempat; dan c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. b. Pasal 15 Permendagri 12/2010 : (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 24 - 64
  29. 29. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud daiam Pasal 14 ayat (2) huruf c, tidak dilakukan penambahan catatan. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pemutakhiran data kependudukan.F. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Permendagri 19/2010”) 1. Jenis Formulir yang digunakan dalam pencatatan sipil khususnya Perkawinan diatur dalam Pasal 118 Permendagri 19/2010 yaitu : a. Formulir Pencatatan Perkawinan, dengan kode F-2.12; - Digunakan untuk pencatatan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana. (Pasal 124) b. Formulir Pelaporan Perkawinan, dengan kode F-2.13 : c. Formulir Surat Bukti Pencatatan Perkawinan, dengan kode F-2.14; d. Formulir Pencatatan perkawinan, dengan kode F-2.15; - Formulir dengan kode F-2.13, F-2.14, dan F-2.13 (no. 2 s/d 4 tersebut diatas) digunakan untuk pelaporan dan pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 125) e. Formulir Data Perkawinan, dengan kode F-2.16; - Digunakan untuk data perkawinan oleh Perwakilan RI yang disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri. (Pasal 126) f. Formulir Pembatalan perkawinan, dengan kode F-2.17; g. Formulir Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, dengan kode F-2.18; - Formulir dengan kode F-2.17, dan F-2.18 (no. 6 dan 7 tersebut diatas) digunakan untuk pencatatan pembatalan perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Instansi Pelaksana. (Pasal 127) 2. Jenis Buku yang digunakan dalam pencatatan sipil khususnya Perkawinan diatur dalam Pasal 198 Permendagri 19/2010 yaitu Buku Daftar Pencatatan Perkawinan WNI di luar wilayah NKRI, dengan kode Bk 2.02. dan Buku Daftar Pencatatan Anak Berkewarganegaraan Ganda di wilayah NKRI pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan kode Bk-2.07 (khusus anak dari Perkawinan Campuran) 3. Jenis Catatan Pinggir akibat pembatalan perkawinan pada register akta dan kutipan akta perkawinan, dengan kode CP-2.01 diatur pada Pasal 210 Permendagri 19/2010; BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 25 - 64
  30. 30. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil. (Penjelasan Pasal 47 ayat 4 UU Admisduk)G. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (“Pergub Jakarta 35/2007”) 1. Pencatatan, Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan dan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri a. Pasal 68 Pergub Jakarta 35/2007 : (1) Setiap Perkawinan yang sah dilaksanakan sesuai dengan hukum agama selain Agama Islam dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil bagi Penduduk, Pendatang atau Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1849 Nomor 25 dan Stbld Tahun 1917 Nomor 130 jo Tahun 1917 Nomor 81 dan pada Suku Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil bagi Penduduk, Pendatang atau Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1933 No. 75 jo Tahun 1936 Nomor 606. (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak peristiwa perkawinan. (3) Pencatatan Perkawinan yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Keterlambatan (Model OS-18 ) dan Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil bagi Penduduk, Pendatang atau Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1949 Nomor 25 dan Stbld Tahun 1917 Nomor 130 jo Tahun 1917 Nomor 81 atau dari Suku Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil bagi Penduduk , Pendatang atau Tamu yang tunduk pada Stbld. Tahun 1933 Nomor 75 jo Tahun 1936 Nomor 606. (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Perkawinan, dicatat pada bagian pinggir akta dan kutipan akta akta kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan. b. Pasal 69 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 : (1) Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan kutipan akta Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah sebagai berikut: a. Surat Keterangan dari Lurah sesuai domisili yang bersangkutan; b. Bukti pengesahan Perkawinan menurut agamanya; c. Kutipan akta kelahiran kedua mempelai; BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 26 - 64
  31. 31. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com d. KK dan KTP kedua mempelai ; e. Kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami/isteri bagi mereka yang pernah kawin; f. Dua orang saksi yang memenuhi syarat; g. Bagi WNA agar melampirkan dokumen : 1. Pasport. 2. Dokumen Imigrasi. 3. Surat Keterangan Lapor Diri dari Kepolisian. 4. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA. 5. Surat Izin dari Kedutaan/Perwakilan dari Negara Asing. h. Bagi mempelai yang berusia dibawah 21 tahun harus ada izin dari orang tua, apabila pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya berhalangan hadir, harus ada surat izin resmi diketahui oleh pejabat yang berwenang; i. Surat izin Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah usia 21 tahun, apabila tidak mendapat persetujuan dari orang tua; j. Surat izin Pengadilan Negeri apabila calon mempelai pria dibawah usia 19 tahun dan wanita dibawah usia 16 tahun; k. Surat Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti bila ada sanggahan; l. Dispensasi Camat apabila pelaksanaan pencatatan perkawinan kurang dari sepuluh hari sejak tanggal pengajuan permohonan; m. Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan dalam perkawinan, apabila ada; n. Hasil pengumuman yang tidak ada sanggahan; o. Akta Perjanjian Harta terpisah dari Notaris apabila kedua mempelai menghendaki dan disahkan oleh pegawai pencatat pada Dinas; p. Bagi mereka yang berusia dibawah 21 tahun harus ada izin dari Balai Harta Peninggalan, apabila orang tua meninggal dunia dengan melampirkan Akta Kematian orang tuanya; q. Bagi anggota TNI dan Kepolisian Surat Izin dari Komandan. c. Pasal 70 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 : (1) Setiap permohonan pencatatan perkawinan dicatat dalam Buku Induk Pencatatan Perkawinan. (2) Sebagai bukti pencatatan perkawinan diberikan Kutipan Akta Perkawinan. d. Pasal 71 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 : Petunjuk Teknis pencatatan BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 27 - 64
  32. 32. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com perkawinan dan penerbitan kutipan akta perkawinan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2. Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri a. Pasal 72 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 : (1) Setiap Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antar WNI atau WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan itu dilangsungkan dan bagi perkawinan antar WNI tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang–undang Perkawinan. (2) Setelah kembali ke Indonesia setiap perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat- lambatnya satu tahun setelah suami isteri kembali ke Daerah apabila melampaui jangka waktu satu tahun, pelaporan dimaksud dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Keterangan Peringatan Keterlambatan (Model OS-18). (4) Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Pelaporan Perkawinan Luar Negeri, dicatat pada bagian pinggir akta dan kutipan akta akta kelahiran dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. b. Pasal 73 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 : Persyaratan untuk tanda bukti pelaporan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Bukti Pengesahan Perkawinan di Luar Indonesia; b. Kutipan akta kelahiran; c. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ; d. Kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian suami/isteri bagi mereka yang pernah kawin; e. Pasport kedua mempelai; f. Pasfoto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. c. Pasal 74 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 : (1) Setiap pelaporan perkawinan di Luar Negeri dicatat dalam Buku Induk Pencatatan Perkawinan Luar Negeri. (2) Sebagai bukti pelaporan perkawinan di Luar Negeri diberikan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 28 - 64
  33. 33. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com d. Pasal 75 Pergub Jakarta 35/2007 Jo. Pergub 16/2005 : Petunjuk Teknis pelaporan perkawinan di luar negeri ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 29 - 64
  34. 34. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com BAB III ANAK DALAM PERKAWINANA. Pengakuan / Pengesahan Anak Dalam Perkawinan 1. Dalam Pasal 42 UU Perkawinan : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 2. Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 3. Anak yang lahir sebelum orang tuanya melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil disebutkan anak luar kawin. 4. Pengakuan/Pengesahan anak dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sewaktu orang tuanya melaksanakan perkawinan. 5. Persyaratan permohonan Akta Pengakuan / Pengesahan Anak Dalam Perkawinan a. Mengisi formulir pengakuan anak yang telah disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. b. Kutipan Akta Kelahiran anak yang diakui. c. Kartu Tanda Pengenal orang tuanya seperti KTP, SKBRI, STMD, Passport d. Pengesahan anak dilangsungkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sewaktu orang tuanya melaksanakan Perkawinan e. Akta Perkawinan orang tuanya f. Tanda Bukti Ganti Nama ( bila sudah ganti nama ) g. Biaya Rp. 50.000,- di Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 6. Catatan Pinggir dalam Kutipan Akta Perkawinan orang tuanya : (Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil. (Penjelasan Pasal 47 ayat 4 UU Admisduk)) Dalam pencatatan Perkawinan ini disahkan seorang anak bernama : 1. ……(nama anak)…….., anak kesatu laki-laki lahir di Jakarta tanggal limabelas Oktober tahun duaribu sembilan.------------------------------------------------------------- Jakarta, tanggal tiga puluh satu Desember tahun duaribu Sembilan.------------------------ KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 30 - 64
  35. 35. BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN( Hukum Perkawinan Indonesia untuk Perkawinan selain agama Islam )oleh : Budiman, SH (Advokat/ Pengacara) – Pencatat Perkawinan Agama BuddhaHandphone : (021) 33370637 – 0818769391 - 081389696926 – 085814181866Website : www.budimansudharma.com - Email. advokat@budimansudharma.com ………………………………………… Nip. …………………… 7. Catatan Pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran menyatakan, bahwa anak bernama : ……(nama anak)…….., anak kesatu laki-laki lahir di Jakarta tanggal limabelas Oktober tahun duaribu Sembilan. Telah disahkan sebagai anak suami istri dari ……(nama ayah)…….. dan ……(nama ibu)…….. berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ……………………….. tanggal tigapuluh satu Desember Tahun duaribu Sembilan yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. ……………………………………………………………………………………… Jakarta, tanggal tiga puluh satu Desember tahun duaribu Sembilan……………………….. KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT ………………………………………… Nip. ……………………B. Anak Dalam Perkawinan Campuran Dalam Pasal 57 UU Perkawinan : Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Proses pengesahan anak luar kawin dalam perkawinan orang tuanya, pada hakekatnya adalah proses pengakuan dan pengesahan yang dilaksanakan sekaligus. Dengan demikian anak tersebut masih memiliki status WNI sampai dengan berumur 18 tahun atau belum kawin, meskipun sesuai dengan hukum kewarganegaraan ayahnya anak tersebut memperoleh kewarganegaraan ayahnya. Jika anak tersebut telah berusia 18 tahun atau telah menikah, maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. 1. Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Nomor 471/1478/MD tentang Pencatatan Kewarganegaraan pada akta kelahiran adalah sebagai berikut : BUKU PEDOMAN PENGURUSAN SURAT PERKAWINAN - © Budiman, SH. / September 2011 - 31 - 64

×