DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA

20,870 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,870
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
120
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DASAR-DASAR PEMBENTUKAN PERDA

  1. 1. DASAR-DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Materi ini dibuat oleh Ade Suerani Disampaikan oleh Abd. Hasid Pedansa Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Sultra
  2. 2. Dasar Hukum <ul><li>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD </li></ul><ul><li>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan </li></ul><ul><li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah </li></ul>
  3. 3. Definisi Perda <ul><li>Sesuai dengan ketentuan UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “ peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah” . </li></ul><ul><li>Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah “ peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota ”. </li></ul>
  4. 4. Dasar Pembentukan Perda <ul><li>Pasal 22 ayat (3) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. </li></ul><ul><li>Pasal 136 ayat (2) UU No. 32/2004 mengamanatkan bahwa Perda dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ; serta ayat (3) Perda yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah . </li></ul>
  5. 5. Dasar Pembentukan Perda <ul><li>Dengan demikian, Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan/atau perintah dari peraturan-undangan yang lebih tinggi. </li></ul><ul><li>Kewenangan yang dimaksud, adalah kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota </li></ul>

×