Budaya Kerja & Reformasi Birokrasi Kemenag

7,028 views

Published on

Budaya kerja dan membangun zona inntegritas menuju wbk di Kementerian Agama sebagai implementasi menuju reformasi birokrasi

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,028
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
440
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Budaya Kerja & Reformasi Birokrasi Kemenag

  1. 1. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL BUDAYA KERJA,WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI, & REFORMASI BIROKRASI Oleh Drs. H. Nur Arifin, M.Pd. Kabag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian AgamaDisampaikan pada Orientasi Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten 1 Hotel Kawanua Aerotel Jakarta, Selasa, 12 Juni 2012
  2. 2. BIODATANama : Drs. H. Nur Arifin, M.Pd.NIP : 196702101994031002Pangkat/Gol : Pembina/IVaTempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 10 Februari 1967Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan KeuanganUnit Kerja : Inspektorat JenderalInstansi : Kementerian AgamaAlamat Rumah : Taman Serua D1/12 Bojongsari, Depok, JabarHP : 081381941659E-Mail : nurarifin9@yahoo.com 2
  3. 3. MATERI PAPARANPENDAHULUANDASAR HUKUMBUDAYA KERJAWILAYAH BEBAS DARI KORUPSIREFORMASI BIROKRASI 3
  4. 4. PENDAHULUAN 4
  5. 5. DASAR HUKUM1.2.3.4.5.6.7. 5
  6. 6. BUDAYA KERJA 6
  7. 7. Alur Penciptaan Budaya Kerja TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 top middle down Belum Proses Telah memiliki penyesuaian terbentuk Budaya Kerja Budaya Kerja Budaya Kerja
  8. 8. Nilai Dasar Budaya Kerja“IKHLAS BERAMAL” 8
  9. 9. Pengertian Ikhlas Beramalbekerja totaltanpa pamrih 9
  10. 10. Persepsi KerjaBekerja adalahPelayanan,Pemberdayaan, danPeneladanan 10
  11. 11. 2. Berakhlaq3. Taat4. Tanggung Jawab6. Cinta7. Transparan8. Disiplin9. Bersahaja 11
  12. 12. Bangunan Budaya Kerja 12
  13. 13. WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI 13
  14. 14. Zona Integritas (ZI)adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/Pemdayang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untukmewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerjapada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperolehhasil penilaian indikator operasional di antara 80 dan 90 Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerjapada ZI yang memenuhi syarat indikator mutlak dan memperolehhasil penilaian indikator operasional 90 atau lebih
  15. 15. Di masa depan nanti, PaktaIntegritas akan menjadi bestpractices di semua lini pembangunan.Pemerintahan Indonesia masa depan,Insya Allah, akan bersih dari semuawujud tindak pidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009) Pulau Integritas/ Bebas DariPakta KorupsiIntegritas
  16. 16. Proses Pembangunan ZI: Penandatanganan  Program pencegahan korupsi: Pencanangan LHKPN, Kode Etik, Whistle Dokumen Pakta Pembangunan ZI secara Blower, PIAK, pengendalian Integritas (PI) terbuka Gratifikasi, dll. (Inpres 17/2011)  APIP sebagai Unit Penggerak1 2 Integritas (UPI) 3 Monitoring dan Penilaian oleh Tim Independen (KemPAN & RB, KPK, Identifikasi Pengajuan Penetapan Unit Kerja ORI) Calon Unit Kerja WBKsebagai WBK/WBBM* • Indikator Mutlak kepada MenPAN & RB • Indikator Operasional - Indikator Utama6 - Indikator Penunjang 4 5*Penetapan WBK dilakukan oleh MenPAN & RB berdasarkan usulan Tim Independen* Penetapan WBBM dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Tim Independen kepada Presiden melalui Menpan dan RB
  17. 17. Indikator Mutlak (8) Indikator Operasional: a. Utama (10) b.Penunjang (8)(minimal nilai diatas 80)
  18. 18. 1. Nilai minimum indeks integritas berdasarkan penilaian KPK;2. Nilai minimum indeks kepuasan masyarakat berdasarkan penilaian Kementerian PAN dan RB;3. Jumlah maksimum kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) berdasar-kan penilaian BPK;4. Jumlah maksimum temuan in-efektif (%) berdasarkan penilaian APIP;5. Jumlah maksimum temuan in-efisien (%) berdasarkan penilaian APIP;6. Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan berdasarkan keputusan Pejabat Pem-bina Kepegawaian;7. Persentase maksimum jumlah pengaduan masyarakat yang tidak diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan APIP;8. Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  19. 19. 1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas;2. LHKPN;3. Akuntabilitas kinerja;4. Laporan keuangan;5. Kode etik;6. Sistem perlindungan pelapor (whistle blower system);7. Program pengendalian gratifikasi;8. Kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest);9. Program inisiatif anti korupsi;10. Kebijakan pembinaan purna tugas (Post employment policy);
  20. 20. 1. Promosi jabatan secara terbuka;2. Rekruitment secara terbuka;3. Mekanisme pengaduan masyarakat;4. Pengukuran kinerja individu;5. E-Procurement;6. Keterbukaan informasi publik.7. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan (BPK-RI, BPKP, KPK, Itjen Kemenag);8. Penerapan peraturan disiplin PNS sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010;
  21. 21. MENUJU REFORMASI BIROKRASI Reformasi Birokrasi 21
  22. 22. NO. DIMENSI PERMASALAHAN1. Pola pikir dan Belum mampu menciptakan birokrat yang budaya kerja (mind profesional, yang berorientasi pada pelayanan set and culture set) yang lebih baik dan kinerja yang optimal2. Akuntabilitas Masih terdapat kesalahan dan penyalahgunaan Pemerintah wewenang dalam administrasi kepemerintahan3. Peraturan Masih banyak peraturan perundang-undangan perundangan yang overlapping, tidak konsisten, multi- interpretasi, yang perlu ditinjau ulang, diselaraskan, dan disempurnakan4. Pelayanan Pelayanan kepada masyarakat masih belum Masyarakat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, dan hak dasar yang dimiliki oleh warganegara5. Manajemen SDM Manajemen SDM belum diimplementasikan secara total untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi
  23. 23. 1. Tingginya1. SDM (kompetensi dan harapan penyebaran tidak masyarakat, sesuai dengan ditambah kebutuhan, etos kerja, masyarakat dan kesejahteraan rendah) yang tidak sabar,2. Struktur Organisasi (gemuk, DIHADAPKAN tidak proporsional, tidak PADA 2. Mutu pelayanan efektif dan tidak efisien masih rendah;3. Prosedur kerja (belum 3. Tidak ada SPO, berbelit-belit sinkronnya dan biaya tinggi. struktur organisasi.
  24. 24. PENGERTIANSuatu proses untuk mengubah proses dan prosedurbirokrasi publik, dan sikap serta tingkah laku birokrat untukmencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunannasionalSASARAN PERUBAHAN1. Proses dan Prosedur (instrumental)2. Lembaga (structural)3. Sikap dan Tingkah Laku (mental & cultural)
  25. 25. Memantapkan birokrasi yang profesional dan memilikiintegritas tinggi yang mampu menyediakan pelayananyang bermutu dan mendukung manajemenpemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan goodgovernance pada tahun 20251. Menyempurnakan regulasi, melalui formulasi, revisi dan perbaikan2. Restrukturisasi organisasi; proses kerja; manajemen pola karir, mutasi dan rekrtumen pegawai; remunerasi3. Optimalisasi TIK4. Memperkuat mekanisme pengawasan5. Merubah mind set dan culture set
  26. 26. GOALS Aparatur negara yang profesional dengan karakteristik: mampu beradaptasi, integritas, kinerja tinggi, bebas KKN, mampu melayani, berdedikasi, tidak beraliansi politis, menjunjung nilai dan kode etik pegawai negeri.OBJECTIVES Meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan yang terencana, bertahap dan integral pada komponen birokrasi pemerintah, yaitu: peraturan perundang-undangan, organisasi, proses kerja, manajemen SDM, pola pikir & budaya kerja, sistem akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan sistem monitoring dan evaluasi, serta pegawasan.
  27. 27. • Pelayanan yang lebih sederhana, nyaman melalui otomatisasi danMasyarakat pelayanan terpadu; • Akses pelayanan yang mudah. • Mendukung kinerja menjadi lebih baik; Pegawai • Meningkatkan pemahaman bahwa pekerjaan mereka adalah career, bukan job. Pencapaian visi dan misi lebihKementerian optimal melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang maksimal.
  28. 28. Culture set & Birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi mind set Organisasi Organisasi yang tepat ukuran dan fungsi Proses kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, yangProses Kerja menunjang prinsip good governance Aparatur yang memiliki integritas, netral, kompeten, SDM capable, profesional, kinerja tinggi dan sejahtera Regulasi yang kondusif, tepat dan tidak tumpang Regulasi tindihPengawasan Meningkatkan pemerintahan yang bebas KKNAkuntabilitas Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan Memenuhi pelayanan yang excellent Publik
  29. 29. 2025 • Tata kelola kepemerintahan yang baik dan mantap melalui birokrasi negara yang profesional, integritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik.2014• Jumlah Aparatur yang proporsional dan profesional• Tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih• Birokrasi yang akuntabel dan memiliki kapasitas• Mobilitas pegawai antar pusat dan daerah• Penghasilan dan kesejahteraan Aparatur meningkat• Pelayanan publik berkualitas
  30. 30. Pengawasan Partisipasi Publik K/L/Pemda
  31. 31. Kegiatan Penataan Sistem terdiri dari:1. Kegiatan Analisis jabatan: penyediaan dokumen uraian jabatan dan peta kebutuhan tenaga pada masing-masing jabatan struktural.2. Evaluasi jabatan: penyediaan job grading seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Agama.3. Profil kompetensi: untuk pemetaan kompetensi seluruh pegawai dan pegawai pada masing-masing jabatan.4. Tunjangan kinerja (remunerasi): sistem remunerasi baru (tunjangan kinerja)/job pricing yang benar-benar “equal pay for equal work” (merit system).
  32. 32. Rentang Bobot Jabatan : 100 - 1000 Kelompok Kisaran Bobot No. Peringkat Jabatan Minimal Maksimal 1 18 951 1000 2 17 I 901 950Job AnalysIs 3 16 851 900 4 15 801 850 5 14 II 751 800 6 13 701 750Job Evaluation 7 12 651 700 8 11 III 601 650 9 10 551 600 10 9 501 550 Job Grading 11 8 IV 451 500 12 7 401 450 13 6 351 400 Job Pricing 14 5 301 350 15 4 251 300 16 3 201 250 17 2 151 200 18 1 100 150 33
  33. 33. Job Pricing Kementerian Agama No. Eselon Peringkat Nominal 1 18 41,550,000 2 I 17 36,770,000Job AnalysIs 3 16 32,540,000 4 15 24,100,000 5 II 14 21,330,000 6 13 18,880,000Job Evaluation 7 12 12,370,000 8 III 11 10,360,000 9 10 9,360,000 Job Grading 10 9 6,930,000 11 IV 8 6,030,000 12 7 5,240,000 Job Pricing 13 6 4,370,000 14 5 3,310,000 Pelaksana 15 4 2,810,000 16 3 2,320,000 17 2 1,820,000 18 1 1,330,000 34
  34. 34. 35

×