Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wbk dan wbbm kppn malang

2,826 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wbk dan wbbm kppn malang

  1. 1. PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH (MEMBANGUN KANTOR BERPREDIKAT WBK DAN WBBM)
  2. 2. DASAR HUKUM 1. UU No. 28 Tahun 1999; 2. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002; 3. UU No. 30 Tahun 2002; 4. UU No. 14 Tahun 2008; 5. PP No. 60 Tahun 2008; 6. Perpres No. 24 Tahun 2010; 7. Inpres No. 5 Tahun 2004; 8. Inpres No. 9 Tahun 2011; 9. Inpres No. 17 Tahun 2011; 10.Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011;
  3. 3. 1. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan detterence effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan detterence effect. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterence effect dan dampak yang besar/jangka panjang. 2. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. 3. Untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritas berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 dan Pencanangan Pembangunan ZI berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi pada tingkat individu dan instansi pemerintah. 4. Pembangunan ZI merupakan model pencegahan korupsi melalui berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terukur LATAR BELAKANG
  4. 4. Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan : 1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya; 3). Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya; 4). Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah- rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. PENGERTIAN UMUM
  5. 5. ALUR FIKIR PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK MEANS/HOW TO ACHIEVE (Kegiatan/Proses) ENDS/WHAT TO ACHIEVE (Outcomes/Hasil) PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERDIRI DARI 20 KEGIATAN/ PROSES  ULTIMATE OUTCOMES: (Nilai Minimum) − Indeks Integritas Yanlik (KPK) − PKUPP (Kem.PAN dan RB)  IMMEDIATE OUTCOMES : (Nilai Maksimum) − % kerugian negara belum selesai − % temuan in efektif − % temuan in efesien − % PNS dihukum disiplin − % Dumas belum selesai − % PNS dihukum pidana WBK / WBBM
  6. 6. * Penetapan WBK dilakukan oleh Pimpinan K/L dan Pemda berdasarkan hasil self assessment Tim Penilai Internal & reviu oleh Tim Penilai Nasional. * Penetapan WBBM dilakukan oleh MenPAN dan RB berdasarkan hasil self assessment Tim Penilai Internal dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional Pencanangan Pembangunan ZI secara terbuka Inpres 17/2011 & PerMenPAN & RB 60/2012 Proses Pembangunan ZI: Program Pencegahan Korupsi: LHKPN, Kode Etik, Whistle Blower, Pengendalian Gratifikasi, penanganan conflict of interest, rekrutmen secara terbuka, e-procurement, dll. APIP sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI). Identifikasi Pengajuan Calon Unit Kerja WBK kepada Menpan dan RB Penetapan Unit Kerja Sebagai WBK/WBBM* Monitoring dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (Kem. PAN dan RB, KPK, ORI)  Indikator Proses  Indikator Hasil Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas (PI) (Inpres 9/2011& PerMenPAN&RB No. 49/2011) 1 2 5 4 3 6
  7. 7. KPPN Malang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaa n sebagai unit kerja yang akan dinilai untuk Berpredikat WBK/WBBM KPPN Malang mendapatkan asistensi Persiapan Penilaian oleh Tim Penilai Internal Kemenkeu KPPN Malang melakukan Pengumpulan Dokumen Penilaian Tahap Lanjutan 9 April 2013 1 - 3 Mei 2013 Melakukan Pengumpulan Dokumen Penilaian Tahap Awal 10 - 30 April 2013 5 - 31 Mei 2013
  8. 8. Tim Penilai Internal Kemenkeu melakukan pra penilaian dan audit belanja barang/modal pada KPPN Malang KPPN Malang menyiapkan finalisasi dokumen dan persiapan penilaian KPPN Malang mengikuti penilaian WBK/ WBBM dari TPI Kemenkeu 3 - 14 Juni 2013 16 Juni - 9 Juli 2013 10 - 13 Juli 2013 KPPN Malang ditetapkan sebagai kantor berpredikat WBK/WBBM 30 Oktober 2013
  9. 9. INDIKATOR HASIL INDIKATOR PROSES 7 INDIKATOR DINILAI PADA TAHUN 2013 15 INDIKATOR DINILAI PADA TAHUN 2013
  10. 10. KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI / INDIKATOR PROSES DAN HASIL PENILAIAN PADA KPPN MALANG NO KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI/INDIKATOR PROSES HASIL EVALUASI NILAI BOBOT (%) TOTAL NILAI 1 Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Telah Memadai 100.00 5 500 2 Pemenuhan Kewajiban LHKPN Telah Memadai 97.50 6 585 3 Pemenuhan Akuntabilitas kinerja Telah Memadai 100.00 6 600 4 Pemenuhan Kewajiban Laporan keuangan Telah Memadai 98.75 5 493,75 5 Penerapan Kebijakan Disiplin PNS *) - - 5 - 6 Penerapan Kode Etik Khusus Telah Memadai 100.00 4 400 7 Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik *) - - 6 - 8 Penerapan whistle blower system Tindak Pidana Korupsi Telah Memadai 100.00 6 600 9 Pengendalian gratifikasi Telah Memadai 100.00 6 600 10 Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) Telah Memadai 100.00 6 600 11 Kegiatan Promosi Anti Korupsi Telah Memadai 100.00 6 600
  11. 11. NO KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI/INDIKATOR PROSES HASIL EVALUASI NILAI BOBOT (%) TOTAL NILAI 12 Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP Telah Memadai 100.00 5 500 13 Kebijakan pembinaan purna tugas *) - - 4 - 14 Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK Telah Memadai 100.00 6 600 15 Promosi jabatan secara terbuka *) - - 3 - 16 Rekruitment secara terbuka Telah Memadai 85.67 3 257 17 Mekanisme pengaduan masyarakat Telah Memadai 100.00 6 600 18 E-Procurement Telah Memadai 100.00 6 600 19 Pengukuran kinerja individu *) - - 3 - 20 Keterbukaan informasi publik Telah Memadai 100.00 3 100 Jumlah 79 7.835,76 Nilai Rata-Rata Indikator Proses 99.19 * Belum diterapkan karena belum ada acuannya
  12. 12. NO ASPEK PENILAIAN BOBOT (%) 1. Pemenuhan 30 2. Kualitas 50 3. Implementasi 20 KOMPONEN PENILAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI (INDIKATOR PROSES)
  13. 13. INDIKATOR HASIL WBK/WBBM DAN HASIL PENILAIAN PADA KPPN MALANG NO UNSUR INDIKATOR HASIL WBK WBBM KPPN MALANG KETERANGAN 1 Nilai indeks integritas* ≥7,0 ≥7,5 - Skala 0-10 berdasarkan instrumen KPK 2 Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik ≥550 ≥750 955 Skala 0-1000 Berdasarkan PermenPAN dan RB No. 38 Tahun 2012 3 Persentase kerugian negara (KN) yang belum diselesaikan (%) 0% 0% 0% Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan penilaian APIP, BPK atau Keputusan APH 4 Jumlah maksimum temuan in-efektif (% anggaran) 3% 2% 0% Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan Penilaian APIP dan BPK 5 Jumlah maksimum temuan in-efisien (% anggaran) 5% 3% 0% Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan Penilaian APIP dan BPK 6 Persentase maksimum jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena penyalahgunaan pengelolaan keuangan 1% 0% 0% Dalam 2 tahun terakhir 0% jika jumlah pegawai kurang dari 100 orang; ≥1% jika jumlah pegawai ≥100 orang 7 Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti 5% 0% 0% Pengaduan yang telah >60 hari. Terbatas pada Masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab unit kerja 8 Persentase jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena tindak pidana korupsi 0% 0% 0% Dalam 2 tahun terakhir Berdasarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap * Penerapannya menunggu persetujuan KPK
  14. 14. 1. Self Assessment oleh TPI atas indikator proses dan indikator hasil 2. Usulan pimpinan K/L dan Pemda tentang unit kerja yang akan diusulkan menjadi WBK/WBBM dilengkapi/dilampiri Dokumen Hasil Self Assessment oleh TPI. 3. Penilaian langsung oleh Tim Penilai Nasional (TPN): - Reviu dalam rangka penetapan WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda. - Evaluasi dalam rangka penetapan WBBM oleh Menpan dan RB 4. Rekomendasi TPN kepada Pimpinan K/L dan Pemda atau MenPAN dan RB dalam rangka penetapan WBK/WBBM. 5. Penetapan unit kerja berpredikat WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda atau WBBM oleh MenPAN dan RB. MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK DAN WBBM
  15. 15. PEMBINAAN Unit kerja secara institusional • Asistensi perbaikan sistem dan prosedur • Pemberian fasilitas & anggaran kedinasan yang memadai • Pelatihan teknis • Perbaikan kesejahteraan • Kenaikan pangkat istimewa • Kegiatan lain yang mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang melakukan korupsi Pegawai pada unit kerja • Pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas • Pendekatan spiritual/ keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat
  16. 16. Terima Kasih

×