Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penerapan manajemen risiko djpbn

3,274 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Penerapan manajemen risiko djpbn

  1. 1. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN UKI DITJEN PERBENDAHARAAN Jakarta, 2014 Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 1
  2. 2. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Outline 1. Dasar Pelaksanaan 2. Konsep Dasar 3. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko 4. Penerapan Manajemen Risiko pada KPPN 5. Struktur Manajemen Risiko 6. Proses Manajemen Risiko 7. Dokumentasi Manajemen Risiko 8. Pelaporan Manajemen Risiko 2 2
  3. 3. • PMK Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan • Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 tentang Tata Kelola Kepatuhan Internal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan • Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan tahun 2014 berisi Sasaran Strategis yang menjadi dasar identifikasi risiko tingkat Unit Pemilik Risiko (UPR) Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Dasar Pelaksanaan 3 3
  4. 4. KONSEP DASAR RISIKO  Risiko merupakan peristiwa yang belum terjadi (sudut pandang futuristik/masa depan), sehingga bersifat belum pasti terjadi dan merupakan kemungkinan akan terjadi (uncertainty).  Risiko selalu ada dan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.  Risiko apabila terjadi membawa dampak negatif bagi organisasi.  Level Risiko diukur dari kombinasi level kemungkinan terjadinya (probabilitas) dan level dampak negatif yang ditimbulkan (konsekuensi).  Sumber risiko bisa berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Konsep Dasar KONSEP MANAJEMEN RISIKO  Merupakan aktivitas untuk mengelola risiko.  Bertujuan mengamankan dan memperbesar peluang pencapaian tujuan organisasi.  Berisi sistem dan serangkaian aktivitas yang terstruktur.  Dilakukan secara terus menerus (continuous and ongoing process) dan melekat pada keseluruhan aktivitas (embeded on activity). Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 4 4
  5. 5. Manfaat dan Tujuan TUJUAN  Mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien  Mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko serta memantau kinerja manajemen risiko  Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Tujuan dan Manfaat MANFAAT  Menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan dalam bentuk keluhan maupun keberatan dari para pemangku kepentingan (stakeholder);  Memberikan perlindungan kepada unit Eselon I sebagai akibat kegagalan manusia, proses, dan sistem; dan  Meningkatkan efisiensi, reputasi, tingkat kepercayaan dari para pemangku kepentingan (stakeholder).  Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang risiko yang dihadapi organisasi.  Mengurangi kejadian “mengejutkan” yang memerlukan biaya besar.  Meningkatkan manajemen sumber daya.  Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.  Membentuk organisasi yang lebih perhatian dan memiliki persiapan yang lebih matang dalam menghadapi risiko. 5 5
  6. 6. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Penerapan Manajemen Risiko pada KPPN Lampiran III KEP-34/PB/2013 Pedoman Pengelolaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Posisi Kanwil Ditjen Perbendaharaan  Unit Pemilik Risiko (UPR) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah seluruh unit eselon II baik di tingkat pusat maupun kantor vertikal.  Struktur UPR terdiri dari Pemilik Risiko (pimpinan UPR/Kakanwil); Koordinator Manajemen Risiko (satu atau lebih pejabat eselon III lingkup Kanwil ); Administrator Manajemen Risiko (satu atau lebih pejabat eselon IV lingkup Kanwil). Posisi KPPN  KPPN selaku unit kerja di lingkup Kanwil, memiliki perwakilan dalam struktur UPR baik selaku Koordinator dan/atau Administrator Manajemen Risiko.  Peran KPPN menjadi penting karena pelaksanaan proses bisnisnya merupakan core layanan Ditjen Perbendaharaan sehingga risikonya menjadi penting untuk dimitigasi/ditangani.  Dengan demikian, KPPN perlu turut mendukung pelaksanaan manajemen risiko Perbendaharaan dengan turut aktif memetakan risikonya dalam penyusunan profil risiko Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 6 6
  7. 7. KOMITE MANAJEMEN RISIKO 1. Ketua Komite (Pimpinan eselon I) 2. Anggota Komite, merangkap Ketua MR (satu pejabat eselon II) 3. Anggota Komite (satu pejabat eselon II) KETUA MANAJEMEN RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO Direktorat/Sekretariat Ditjen Perbendaharaan • Pemilik Risiko (pimpinan es. II) • Koordinator Manajemen Risiko (es. III) • Administrator Manajemen Risiko (es. IV) UNIT PEMILIK RISIKO Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharan • Pemilik Risiko (pimpinan es. II) • Koordinator Manajemen Risiko (es. III) • Administrator Manajemen Risiko (es. IV) Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Struktur Manajemen Risiko 7 7
  8. 8. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Proses Manajemen Risiko 1. Penetapan Konteks latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan lingkungan pengendalian 2. Identifikasi Risiko mengidentifikasi risiko, waktu, sebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko 3. Analisis risiko mencermati risiko dan tingkat pengendalian serta menilai risiko 4. Evaluasi risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai penanganan risiko 5. Penanganan risiko mengidentifikasi opsi penanganan risiko dan memilih opsi terbaik 6. Monitoring dan reviu memastikan penanganan dan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan 7. Komunikasi dan konsultasi dilakukan terus menerus dengan cara mengembangkan metode komunikasi dan pelaporan kepada stakeholder internal maupun eksternal 8
  9. 9. TUJUAN:  Membuktikan adanya identifikasi & asessment risiko yang sistematis  Mengembangkan database pengetahuan organisasi  Memberi rencana tanggapan & perlakuan kepada pengambil keputusan  Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan dan penilaian penerapan manajemen risiko Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Dokumentasi Manajemen Risiko 9
  10. 10. • Formulir Penetapan Konteks • Formulir Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko • Formulir Rencana Penanganan Risiko • Formulir Monitoring Penanganan • Formulir Pelaporan Hasil Monitoring Kepdirjen No. KEP-34/PB/2013, Lampiran III, Pedoman Pengelolaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Dokumentasi Manajemen Risiko (2) 10
  11. 11. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Dokumentasi Manajemen Risiko Penetapan Konteks  Proses manajemen risiko diawali dengan penyusunan konteks.  Konteks merupakan upaya untuk menentukan: penetapan tujuan, stakeholder terkait dan kriteria.  Penetapan tujuan digunakan sebagai baseline sudut pandang identifikasi risiko.  Identifikasi stakeholder terkait akan berpengaruh pada pertimbangan pelaksanaan mitigasi risiko.  Penyusunan kriteria secara spesifik akan menjadi baseline analisis risiko dalam hal penetapan gradasi level risiko.  Penetapan konteks menjadi batasan dalam pelaksanaan proses manajemen risiko.  Konteks secara umum menjadi landasan bagi pelaksanaan seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko.  Proses manajemen risiko tidak boleh keluar dari konteks yang telah ditetapkan. 11
  12. 12. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Dokumentasi Manajemen Risiko Identifikasi Risiko  Risiko adalah segala sesuatu kejadian yang berpotensi untuk menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian tujuan organisasi.  Risiko diukur dalam 2 dimensi, yaitu:  Kemungkinan terjadinya (frekuensi/likelihood)  Akibat negatif yang ditimbulkannya (konsekuensi/dampak)  Pokok acuan dalam mengidentifikasi risiko adalah tujuan organisasi yang mengacu pada Sasaran Strategis (SS).  Semua SS harus diidentifikasi risiko-nya, yakni semua risiko apa saja yang melekat.  Cara untuk mengidentifikasi risiko:  Menegasikan IKU;  Analisis kegiatan rutin terkait SS;  Imaginatif thinking. 12
  13. 13. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Dokumentasi Manajemen Risiko Kriteria Risiko  Kriteria risiko merupakan suatu ukuran yang menjadi standar untuk menentukan level suatu risiko.  Level risiko terdiri atas: Tinggi (3), Sedang (2) dan Rendah (1).  Kriteria risiko dibuat per-risiko.  Satu risiko memiliki 2 kriteria, yaitu kriteria konsekuensi dan kriteria frekuensi/probabiliti.  Metode untuk menyusun kriteria ada 2, yaitu:  Kuantitatif, menggunakan angka numeris sebagai patokan ukuran tinggi rendahnya.  Kualitatif, menggunakan pernyataan kata-kata sebagai suatu patokan untuk menyatakan tinggi rendahnya.  Metode penyusunan kriteria bersifat mutually exclusive (pilih salah satu). Jika menggunakan metode kualitatif, maka metode kuantitatif tidak diisi (dikosongkan).  Risiko memiliki 2 dimensi yang terkombinasi, yaitu konsekuensi dan frekuensi.  Level Risiko diukur dari level konsekuensi dan level frekuensi. 13
  14. 14. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Dokumentasi Manajemen Risiko Analisis Risiko Proses analisis risiko: 1. Dilakukan dengan estimasi menggunakan sudut pandang ke depan selama jangka waktu 1 (satu) periode/time horizon 6 (enam) bulan. 2. Analisis terhadap estimasi : a. Seberapa besar kemungkinan satu risiko terjadi : Level Frekuensi/Probabiliti b. Seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dari risiko : Level Konsekuensi. 3. Pertimbangan estimasi level frekuensi dan konsekuensi mempertimbangkan sistem pengendalian yang ada. Analisis risiko adalah proses untuk menentukan level risiko . Tujuan analisis risiko: 1. Mengetahui profil dan peta risiko yang ada; 2. Digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko. 14
  15. 15. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Dokumentasi Manajemen Risiko Evaluasi Risiko  Risiko yang telah teridentifikasi dan telah ditentukan levelnya harus dikelola dan dimitigasi.  Tidak semua risiko akan diberi langkah mitigasi.  Untuk itu perlu ditentukan mana risiko yang perlu ditangani lebih lanjut dan mana yang tidak perlu diberi langkah penanganan risiko.  Evaluasi risiko merupakan langkah untuk menilai signifikansi dari masing-masing risiko dalam lingkup satu UPR.  Evaluasi risiko dijabarkan dalam bentuk prioritisasi (pengurutan/pemeringkatan) risiko.  Risiko diurutkan dari risiko dengan peringkat pertama hingga peringkat terakhir.  Hasil evaluasi risiko akan menjadi dasar bagi pelaksanaan langkah rencana mitigasi risiko. 15
  16. 16. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Dokumentasi Manajemen Risiko Rencana Penanganan Risiko Prinsip Penanganan Risiko 1. Penanganan risiko merupakan langkah memberikan action tertentu terhadap risiko dengan level tertentu 2. Prinsip penanganan risiko adalah untuk menurunkan level risiko. 3. Penanganan risiko didasarkan pada penyebab risiko. 4. Tidak semua risiko yang teridentifikasi akan diberikan langkah mitigasi. 5. Mempertimbangkan sumber daya organisasi. 6. Rencana penanganan risiko harus disusun dengan jelas, spesifik, dan terarah yang meliputi: target, jadwal, dan penanggung jawabnya. Pilihan Penanganan 1. Menghindari risiko (not doing an activity); 2. Menurunkan dampak risiko (damage control); 3. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko (preventive action); 4. Membagi risiko (involving other party). 5. Menerima risiko (no action taken). 16
  17. 17. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Dokumentasi Manajemen Risiko Monitoring & Reviu 1. Merupakan kegiatan untuk mengamati dan memantau: a. Proses manajemen risiko secara keseluruhan. b. Pelaksanaan rencana penanganan risiko. c. Kondisi risiko dalam organisasi. 2. Dilakukan secara terus-menerus sepanjang masa time horizon. 3. Risiko dijaga agar memiliki trend menurun atau stabil. 4. Perlu dicermati apakah ada risiko baru yang berpotensi muncul dalam organisasi, yang sebelumnya tidak masuk dalam risk register. 5. Setiap akhir time horizon perlu dinilai efektivitas dan kesuksesan langkah penanganan risiko, dengan melihat kesenjangan/deviasi. 6. Penilaian aktivitas penanganan risiko ditindaklanjuti dengan umpan balik berupa langkah korektif atau rekomendasi perbaikan. 17
  18. 18. Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Pelaporan Manajemen Risiko  Merupakan media komunikasi dan konsultasi yang berkesinambungan kepada para pemangku kepentingan.  Pelaporan disampaikan secara berjenjang dari Unit Pemilik Risiko sampai Menteri Keuangan setelah berakhirnya time horizon Manajemen Risiko (semesteran).  Menjadi sarana umpan balik untuk menentukan arah strategis manajemen risiko. Ketua Manajemen Risiko Menteri Keuangan Unit Pemilik Risiko Laporan Profil dan Peta Risiko Laporan Monitoring & Reviu Kompilasi seluruh laporan 18
  19. 19. Terima Kasih Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan 19

×