SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
1. Alur penyelesaian Void SP2D
2. Permasalahan pada SP2D
retur
3. Permasalahan rekonsiliasi
rekening
Alur penyelesaian void SP2D yang membebani
bank operasional mitra SPAN :
1. KPPN mengirimkan surat permintaan void
SP2D via HAI DJPB
2. Surat permintaan void akan diproses oleh
tim modul PM/BC di Dit SITP
3. Setelah permintaan void disetujui, maka
tim modul PM/BC akan mengirimkan email
permintaan void ke tim CM Dit. SITP
Alur penyelesaian void SP2D yang membebani
bank operasional mitra SPAN :
4. Tim CM akan mengirimkan email
permintaan void SP2D ke bank operasional
mitra SPAN untuk void SP2D di sisi bank;
5. Apabila SP2D belum di eksekusi oleh bank,
maka bank operasional akan melakukan
void dan konfirmasi sudah void di email
yang sama;
6. Tim PM/BC akan melakukan void SP2D di
sisi SPAN, dan membalas tiket di HAI DJPB
Berikut disampaikan beberapa permasalahan
pada pembuatan SP2D retur :
1. SP2D retur salah paygroup: misalnya dana
SP2D masuk ke rekening RR RPKBUN SPAN
BNI namun seksi bank KPPN membuat
SP2D retur dengan paygroup RR RPKBUN
SPAN BRI
2. Masih ditemukan SP2D retur ke-2 & ke-3
tanpa perubahan data suplier, jadi tetap
terjadi retur oleh bank operasional
1. Untuk Eksekusi SP2D non Gaji dengan cara
overbooking, yang divalidasi hanya Nomor
Rekening saja.
2. Karena yang divalidasi hanya nomor
rekening saja, maka berpotensi status
SP2D di OM SPAN “sukses overbooking”
namun dana masuk ke rekening pihak lain
yang tidak berhak
3. Untuk eksekusi SP2D dengan bank
rekening penerima berbeda dengan
paygroup SP2D nya, maka eksekusi SP2D
menggunakan SKN/RTGS BI, yang
divalidasi adalah nama dan nomor
rekening.
4. Dimungkinkan untuk transaksi SP2D via
SKN dan atau RTGS ke bank yang sama,
mis: BCA, salah satu transaksi masuk yang
lain retur, karena perbedaan petugas yang
melakukan validasi SKN/RTGS di bank
tujuan
6. Untuk Eksekusi SP2D Gaji menggunakan
Bank Penyalur Gaji baru : BPD, Bank
Syariah, dan Bank umum non BUMN. Yang
divalidasi oleh bank adalah Nama dan
Nomor Rekening
1. User pada seksi Bank "kurang" tertib dalam
melakukan proses monitoring transaksi
belum direkonsiliasi dan transaksi
unreconciled, terutama untuk transaksi
SP2D hibah dan transaksi SP2D BLU
2. KPPN melakukan rekonsiliasi transaksi
pengesahan negatif yang seharusnya
masuk sebagai tipe penerimaan, namun
rekon dengan tipe pembayaran.
 Penerimaan Negara
 Rekap Penerimaan
 Konfirmasi Penerimaan
 Koreksi Penerimaan
 Permasalahan
MPN >>> SPAN
 Proses Rekap (khusus pajak)
 Intervace
 Validasi
 Posting
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
MPN1 MPN2 MPN1 MPN2 MPN1 MPN2 MPN2
2014 2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 Latar Belakang :
 Percepatan proses Interface data
 Percepatan proses posting
 Percepatan kebutuhan rekonsiliasi
1. Mulai 01 November 2017 telah diterapkan
sistem summary untuk penerimaan
perpajakan (biller pajak)
2. NTPN setoran dengan unsur sama pada
rekening MPNG2 yaitu
o tanggal buku,
o kode akun, dan
o kode satker
 akan dibuatkan satu NTPN rekap secara
otomatis yang selanjutnya akan di interface ke
SPAN
 Proses Interface :
 Non Pajak >>> H+0 s/d H+3
 Pajak >>> H+3 s/d H+5
 Proses Posting :
 Non Pajak >>> H+1 s/d H+5
 Pajak >>> H+4 s/d H+5
 Konfirmasi non pajak
Dashboard MPN G2
SPAN
 Konfirmasi Pajak
Dashboard MPN G2
● Koreksi penerimaan non pajak dilakukan seperti biasa
● Khusus Koreksi Penerimaan Pajak (setelah summary),
permohonan koreksi diajukan kepada KPPN Khusus
Penerimaan karena diperlukan koordinasi dengan
Dit.SITP untuk mendapatkan nomor NTPN rekap.
 Menggunakan tanggal buku periode tahun yang sama.
 Koreksi transaksi penerimaan bulan berjalan
tanggal buku = tanggal transaksi penerimaannya
 Penerimaan sampai dengan bulan lalu
koreksinya ≤ tgl 13 bulan berjalan
tanggal buku = hari kerja terakhir bulan
sebelumnya
dibukukan sebagai koreksi pada bulan sebelumnya
 Penerimaan sampai dengan bulan lalu
koreksinya ˃ tgl 13 bulan berjalan
tanggal buku = hari kerja dilakukan koreksi
penerimaan
Periode
Penerimaan
Waktu Koreksi Tanggal Buku Koreksi
Januari Januari Sesuai Tanggal Transaksi
Januari 1 s.d 13 Februari Hari kerja terakhir bulan
Januari
Januari 14 s.d 28/29 Februari Saat dilakukan koreksi
Februari Februari Sesuai Tanggal Transaksi
Januari - Februari 1 s.d 13 Maret Hari kerja terakhir bulan
Februari
Januari - Februari 14 s.d 31 Maret Saat dilakukan koreksi
Maret Maret Sesuai Tanggal Transaksi
Januari - Maret 1 s.d 13 April Hari kerja terakhir bulan Maret
Periode
Penerimaan
Waktu Koreksi Tanggal Buku Koreksi
Januari - Maret 14 s.d 30 April Saat dilakukan koreksi
April April Sesuai Tanggal Transaksi
Januari - April 1 s.d 13 Mei Hari kerja terakhir bulan April
Januari - April 14 s.d 31 Mei Saat dilakukan koreksi
Dst.. Dst Dst
Desember Desember Sesuai Tanggal Transaksi
Januari -
Desember
Setelah 31 Desember 31 Desember
Tanggal Buku
Baris Original/Koreksi
NTPN
CoA
Mata Uang
Nilai Penerimaan
 Data Penerimaan Belum Tersedia di SPAN
1) Dalam Proses/ Belum Interface
2) Data Error/ validasi error
4) Belum Posting
 Error pada saat proses validasi
 Kombinasi COA tidak sesuai, sering terjadi pada
pengembalian belanja
 KPPN dapat mengajukan permohonan koreksi
 Perlu validasi dan interface ulang
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Negara pada SPAN

More Related Content

What's hot

Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingAhmad Abdul Haq
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan KeuanganAhmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...Ahmad Abdul Haq
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPNPengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPNAhmad Abdul Haq
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANAhmad Abdul Haq
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxMuhammad Rafi Kambara
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERAkppn137
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAAhmad Abdul Haq
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)Ahmad Abdul Haq
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 

What's hot (20)

Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
Modul pembayaran span
Modul pembayaran spanModul pembayaran span
Modul pembayaran span
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPNPengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
Pengembangan BIG-eB dalam rangka pemberian akses kepada KPPN
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 

Similar to 2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Negara pada SPAN

LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bankkppn137
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNAhmad Abdul Haq
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengssuserf9d0a9
 
Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Sai Jawa Tengah
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Erny Anggrahini
 
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptx
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptxRekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptx
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptxadedamin
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan DESTINA21
 
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdfSri Haryati
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuanganrajapusbar
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixAmbara Sugama
 
PER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur spanPER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur spankppn137
 
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfslide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfyudhaprathama
 

Similar to 2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Negara pada SPAN (20)

LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
Rekonsilasi
RekonsilasiRekonsilasi
Rekonsilasi
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
 
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2
 
Perdirjen78
Perdirjen78Perdirjen78
Perdirjen78
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2Interaksi satker dan kppn v.2
Interaksi satker dan kppn v.2
 
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
Surat Direktur PKN No. 00345 pb3_2015
 
Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptx
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptxRekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptx
Rekonsiliasi MONSAKTI Kppn Bandung I.pptx
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan
 
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
2021-Juknis Siklus Perekaman Transaksi GUP.pdf
 
materi.pptx
materi.pptxmateri.pptx
materi.pptx
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
 
Piutang
PiutangPiutang
Piutang
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fix
 
Pengurusan gaji
Pengurusan gajiPengurusan gaji
Pengurusan gaji
 
PER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur spanPER 30 PB 2014 retur span
PER 30 PB 2014 retur span
 
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdfslide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
slide_standar_pengujian_belanja_non_pegawai_revisi_24062022.pdf
 

More from Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK FisikAhmad Abdul Haq
 

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
 

2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Negara pada SPAN

  • 1.
  • 2. 1. Alur penyelesaian Void SP2D 2. Permasalahan pada SP2D retur 3. Permasalahan rekonsiliasi rekening
  • 3. Alur penyelesaian void SP2D yang membebani bank operasional mitra SPAN : 1. KPPN mengirimkan surat permintaan void SP2D via HAI DJPB 2. Surat permintaan void akan diproses oleh tim modul PM/BC di Dit SITP 3. Setelah permintaan void disetujui, maka tim modul PM/BC akan mengirimkan email permintaan void ke tim CM Dit. SITP
  • 4. Alur penyelesaian void SP2D yang membebani bank operasional mitra SPAN : 4. Tim CM akan mengirimkan email permintaan void SP2D ke bank operasional mitra SPAN untuk void SP2D di sisi bank; 5. Apabila SP2D belum di eksekusi oleh bank, maka bank operasional akan melakukan void dan konfirmasi sudah void di email yang sama; 6. Tim PM/BC akan melakukan void SP2D di sisi SPAN, dan membalas tiket di HAI DJPB
  • 5. Berikut disampaikan beberapa permasalahan pada pembuatan SP2D retur : 1. SP2D retur salah paygroup: misalnya dana SP2D masuk ke rekening RR RPKBUN SPAN BNI namun seksi bank KPPN membuat SP2D retur dengan paygroup RR RPKBUN SPAN BRI 2. Masih ditemukan SP2D retur ke-2 & ke-3 tanpa perubahan data suplier, jadi tetap terjadi retur oleh bank operasional
  • 6. 1. Untuk Eksekusi SP2D non Gaji dengan cara overbooking, yang divalidasi hanya Nomor Rekening saja. 2. Karena yang divalidasi hanya nomor rekening saja, maka berpotensi status SP2D di OM SPAN “sukses overbooking” namun dana masuk ke rekening pihak lain yang tidak berhak
  • 7. 3. Untuk eksekusi SP2D dengan bank rekening penerima berbeda dengan paygroup SP2D nya, maka eksekusi SP2D menggunakan SKN/RTGS BI, yang divalidasi adalah nama dan nomor rekening. 4. Dimungkinkan untuk transaksi SP2D via SKN dan atau RTGS ke bank yang sama, mis: BCA, salah satu transaksi masuk yang lain retur, karena perbedaan petugas yang melakukan validasi SKN/RTGS di bank tujuan
  • 8. 6. Untuk Eksekusi SP2D Gaji menggunakan Bank Penyalur Gaji baru : BPD, Bank Syariah, dan Bank umum non BUMN. Yang divalidasi oleh bank adalah Nama dan Nomor Rekening
  • 9. 1. User pada seksi Bank "kurang" tertib dalam melakukan proses monitoring transaksi belum direkonsiliasi dan transaksi unreconciled, terutama untuk transaksi SP2D hibah dan transaksi SP2D BLU 2. KPPN melakukan rekonsiliasi transaksi pengesahan negatif yang seharusnya masuk sebagai tipe penerimaan, namun rekon dengan tipe pembayaran.
  • 10.
  • 11.  Penerimaan Negara  Rekap Penerimaan  Konfirmasi Penerimaan  Koreksi Penerimaan  Permasalahan
  • 12. MPN >>> SPAN  Proses Rekap (khusus pajak)  Intervace  Validasi  Posting
  • 13. 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 MPN1 MPN2 MPN1 MPN2 MPN1 MPN2 MPN2 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  • 14.  Latar Belakang :  Percepatan proses Interface data  Percepatan proses posting  Percepatan kebutuhan rekonsiliasi
  • 15. 1. Mulai 01 November 2017 telah diterapkan sistem summary untuk penerimaan perpajakan (biller pajak) 2. NTPN setoran dengan unsur sama pada rekening MPNG2 yaitu o tanggal buku, o kode akun, dan o kode satker  akan dibuatkan satu NTPN rekap secara otomatis yang selanjutnya akan di interface ke SPAN
  • 16.  Proses Interface :  Non Pajak >>> H+0 s/d H+3  Pajak >>> H+3 s/d H+5  Proses Posting :  Non Pajak >>> H+1 s/d H+5  Pajak >>> H+4 s/d H+5
  • 17.  Konfirmasi non pajak Dashboard MPN G2 SPAN  Konfirmasi Pajak Dashboard MPN G2
  • 18. ● Koreksi penerimaan non pajak dilakukan seperti biasa ● Khusus Koreksi Penerimaan Pajak (setelah summary), permohonan koreksi diajukan kepada KPPN Khusus Penerimaan karena diperlukan koordinasi dengan Dit.SITP untuk mendapatkan nomor NTPN rekap.
  • 19.  Menggunakan tanggal buku periode tahun yang sama.  Koreksi transaksi penerimaan bulan berjalan tanggal buku = tanggal transaksi penerimaannya  Penerimaan sampai dengan bulan lalu koreksinya ≤ tgl 13 bulan berjalan tanggal buku = hari kerja terakhir bulan sebelumnya dibukukan sebagai koreksi pada bulan sebelumnya  Penerimaan sampai dengan bulan lalu koreksinya ˃ tgl 13 bulan berjalan tanggal buku = hari kerja dilakukan koreksi penerimaan
  • 20. Periode Penerimaan Waktu Koreksi Tanggal Buku Koreksi Januari Januari Sesuai Tanggal Transaksi Januari 1 s.d 13 Februari Hari kerja terakhir bulan Januari Januari 14 s.d 28/29 Februari Saat dilakukan koreksi Februari Februari Sesuai Tanggal Transaksi Januari - Februari 1 s.d 13 Maret Hari kerja terakhir bulan Februari Januari - Februari 14 s.d 31 Maret Saat dilakukan koreksi Maret Maret Sesuai Tanggal Transaksi Januari - Maret 1 s.d 13 April Hari kerja terakhir bulan Maret
  • 21. Periode Penerimaan Waktu Koreksi Tanggal Buku Koreksi Januari - Maret 14 s.d 30 April Saat dilakukan koreksi April April Sesuai Tanggal Transaksi Januari - April 1 s.d 13 Mei Hari kerja terakhir bulan April Januari - April 14 s.d 31 Mei Saat dilakukan koreksi Dst.. Dst Dst Desember Desember Sesuai Tanggal Transaksi Januari - Desember Setelah 31 Desember 31 Desember
  • 23.  Data Penerimaan Belum Tersedia di SPAN 1) Dalam Proses/ Belum Interface 2) Data Error/ validasi error 4) Belum Posting
  • 24.  Error pada saat proses validasi  Kombinasi COA tidak sesuai, sering terjadi pada pengembalian belanja  KPPN dapat mengajukan permohonan koreksi  Perlu validasi dan interface ulang