Hukum, Pelayanan dan Akses Kesehatan Jiwa Terintegrasi

1,695 views

Published on

Presentasi Mabapres FKM 2011

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum, Pelayanan dan Akses Kesehatan Jiwa Terintegrasi

  1. 1. INDONESIA SEHAT
  2. 2. HIERARKI SISTEM HPAKJ-T (HUKUM, PELAYANAN, DAN AKSES KESEHATAN JIWA TERINTEGRASI) SEBAGAI SOLUSI MENURUNKAN PREVALENSI MASALAH KESEHATAN JIWAOleh : Zahrina
  3. 3. HomePend
  4. 4. Pendahuluanbahasan Pend
  5. 5. Latar Belakang Tujuan Pend
  6. 6. Latar Belakang Tujuan
  7. 7. PembahasanDeskripsi KJ, KondisiFaktor penyebab KJ,Persepsi masyarakat Prevalensiterhadap KJ masalah KJKebijakan Deskripsi gagasanPemerintah HPAKJ-T danterkait masalah implementasinyaKJ Pend
  8. 8. Deskripsi Kesehatan Jiwa Deskripsi Faktor Pandanganbahasan
  9. 9. Faktor-faktor penyebab penyakit kejiwaan Deskripsi Faktor Pandanganbahasan
  10. 10. Persepsi masyarakat terhadap kesehatan jiwa Deskripsi Faktor Pandanganbahasan
  11. 11. Kondisi Prevalensi masalah KJ• Studi kasus dan contoh desa yang banyak penderita gangguan jiwa• Kota-kota dengan penyakit jiwa terbesar
  12. 12. Kebijakan Pemerintah terkait masalah KJ• Analisis pelayanan kesehatan terhadap penderita sakit jiwa• Kualitas dan optimalisasi RSJ sebagai instansi pelayanan• Puskesmas sebagai alternatif• Pasokan Obat-obatan kejiwaan• Tenaga kesehatan dalam masalah kejiwaan• RUU kesehatan Jiwa• Kebijakan dan program pemerintah dalam upya menigkatkan derajat kesehatan jiwa• Sejarah hukum di Indonesia yang mengatur kesehatan jiwa
  13. 13. Deskripsi gagasan HPAKJ-T& Implementasinya • Hukum • Pelayanan • Akses Hukum Pelayanan Akses
  14. 14. Deskripsi gagasan HPAKJ-T& Implementasinya • Hukum • Pelayanan • Akses Hukum Pelayanan Akses
  15. 15. Deskripsi gagasan HPAKJ-T& Implementasinya • Hukum • Pelayanan • Akses Hukum Pelayanan Akses
  16. 16. • Kesimpulan Penutup
  17. 17. Daftar Pustaka• Dr.Andri, SpKJ. 2011. Pentingnya Pelayanan Kesehatan Jiwa Terintegrasi. Kompas. [html]. www.health.kompas.com. [23, 10, 2011]• Dr.Andri, SpKJ. 2011. Perlunya Undang Undang Kesehatan Jiwa. Kompas. [html]. www.kompasiana.com. [25, 10, 2011]• Dr.Irmansyah SpKJ. 2011. Undang Undang Kesehatan Jiwa Kebutuhan yang Mendesak. www.novariyantiyusuf.net. [24, 10, 2011]• Haryudi. 2011. Gangguan Jiwa di Jabar Tertinggi. Seputar Indonesia. [html]. www.seputar- indonesia.com. [25, 10, 2011]• Juneman. 2010. Undang Undang Kesehatan Jiwa. www.mhs.blog.ui.ac.id . [24, 10, 2011]• Layanan Kesehatan Jiwa Semakin Lemah. Kompas. [html]. www.health.kompas.com. [23, 10,2011]• Lusia. 2011. Payung Hukum Kesehatan Jiwa Belum Memadai. www.health.kompas.com. [24, 10,2011]• Nurniati, Rinda . 2011. Studi fenomenologi faktor-faktor penyebab gangguan jiwa di desa Panjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri / Rinda Nurniati. [pdf]• Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. 2011. Pentingnya Investasi di Bidang Kesehatan Jiwa. www.depkes.go.id. [25, 10, 2011]• Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. 2011. Menkes Canangkan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Investasi Pembangunan Kesehatan Jiwa. www.depkes.go.id. [25, 10, 2011]• Purwoko, Krisman. 2011. DPR Sebaiknya Buat UU Kesehatan Jiwa. Republika. [html]. www.republika.co.id. [24, 10, 2011]• Puji Sutarjo, SKep. Ns. 2010. Pembentukan Desa Siaga Sehat Jiwa Di Desa Candirejo Kecamatan Semanu Kab. Gunungkidul. [pdf]. Yogyakarta Pend bahasan Kesimpulan
  18. 18. Thanks For Your Attention
  19. 19. • Permasalahan kesehatan jiwa sebenarnya tidak hanya dipandang sebagai masalah kesehatan saja. Hal ini sangat tergantung juga pada faktor sosial, hukum dan budaya di negara masing-masing. Alasan ini pula yang membuat kita tidak dapat hanya menyelipkan pasal- pasal tentang Kesehatan Jiwa pada UU Kesehatan yang telah ada. Hal ini karena pada prakteknya kesehatan jiwa akan terhubung dengan banyak pemegang kebijakan di berbagai kementrian yang ada di republik ini bahkan lintas sektoral termasuk swasta. Untuk itulah diperlukan adanya UU tersendiri yang mengatur masalah kesehatan jiwa.• UU ini juga diharapkan akan memberikan akses yang besar kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan kesehatan jiwa yang masih sulit didapatkan di beberapa daerah. Bukan hanya pada pelayanan kesehatan jiwa semata tetapi juga perlindungan hukum dan sosial, advokasi dan hal-hal yang berhubungan dengan penderita gangguan jiwa.Hal ini tentunya juga termasuk dalam pembiayaan bagi para penderita gangguan jiwa baik yang diharapkan datang dari pemerintah maupun keterbukaan pihak asuransi swasta dalam menanggung penderita gangguan jiwa.

×