Final workshop the futureof_csid_Jakarta_28032016

Final workshop the futureof_csid_Jakarta_28032016
THE FUTURE OF CYBERSECURITY CAPACITY IN INDONESIA Yudhistira Nugraha Research Assistant at OII/DPhil Candidate in Cyber Security Centre for Doctoral Training in Cyber Security Department of Computer Science Linacre College – University of Oxford Email : firstname.lastname [at] cs.ox.ac.uk PGP : D6D9 28CB 1706 C449 8919 D184 7840 8C01 876A 4E9A Twitter: @YNnugraha Desain dan Implementasi Strategi Nasional Keamanan Siber (SNKS) dengan menggunakan Oxford’s Cybersecurity Capability Maturity Model (CMM)
Tujuan Workshop ¡  Dapat melakukan perancangan sebuah dokumen strategi keamanan siber nasional ¡  Dapat melakukan penyusunan sebuah dokumen strategi keamanan siber nasional ¡  Dapat merumuskan tujuan strategis dalam penerapan keamanan siber nasional ¡  Dapat menentukan sasaran strategis dalam penerapan keamanan siber nasional ¡  Dapat menentukan rencana aksi nasional agar sasaran yang ditetapkan dapat tercapai ¡  Dapat mengidentifikasi para stakeholder yang terkait dengan rencana aksi nasional ¡  Dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait pengembangan kapasitas keamanan siber
Agenda Pendahuluan Oxford’s Cybersecurity Capacity Maturity Model (CMM) 20 Indikator Kinerja Utama dalam Cybersecurity Capacity Desain Strategi Nasional Keamanan Siber (SNKS) Implementasi Strategi Nasional Keamanan Siber (SNKS)
Things you don’t realise you don’t know Things you realise you don’t know Things you realise you know Your Awareness WE DON’T KNOW WHAT WE DON’T KNOW Apa itu Keamanan Siber?
Piramida Ancaman Siber State Sponsored Attacks Organised Crime Insiders/Competitors Hackers Script Kiddies “We have no control over their capabilities and motivations, but we can make it harder for attacker by reducing our vulnerabilities” Risk ResourcesCapabilities
@John C Mallery - MIT Komponen Pengamanan di Dunia Siber
Tujuan Keamanan Siber – Kepentingan Nasional
Pendahuluan tentang Cybersecurity Capacity Maturity Model
Kapasitas Keamanan Siber (Cybersecurity Capacity) D1: Kebijakan dan Strategi Keamanan Siber D2: Budaya dan Masyarakat Siber D3: Pendidikan, Pelatihan, dan Ketrampilan Keamanan Siber D4: Kerangka Kerja Hukum dan Regulasi D5: Standar, Organisasi dan Teknologi
Sumber: Cybersecurity Capacity Portal, University of Oxford
20 Indikator Kinerja Utama dalam Cybersecurity Capacity
20 INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEAMANAN SIBER NASIONAL D1-1 Dokumen Strategi Nasional Keamanan Siber D3-1 Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Nasional bidang Keamanan Siber D1-2 Respon terhadap Insiden D3-2 Pengembangan Pendidikan Nasional bidang Keamanan Siber D1-3 Perlindungan terhadap Infrastruktur Kritis Nasional D3-3 Prakarsa Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Siber di dalam Sektor Publik dan Swasta D1-4 Manajemen Krisis D3-4 Tata Kelola Organisasi, Pengetahuan, dan Standar D1-5 Perhatian terhadap Pertahanan Siber D4-1 Kerangka Kerja Hukum Keamanan Siber D1-6 Redudansi Sistem Elektronik D4-2 Fungsi dan Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan, and Penuntutan Tindak Pidana Siber D2-1 Pola Pikir Keamanan Siber D4-3 Alur Laporan Pertanggungjawaban terhadap Kerentanan dan Kebocoran Sistem Elektronik D2-2 Kesadaran Keamanan Siber D5-1 Kepatuhan terhadap Standar D2-3 Keyakinan dan Kepercayaan Penguna terhadap Internet D5-2 Ketahanan Infrastruktur Nasional D2-4 Privasi Daring D5-3 Pasar Keamanan Siber
D1-1: Dokumen Strategi Nasional Keamanan Siber Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Belum adanya dokumen strategi keamanan siber nasional ¡  Belum efektifnya koordinasi antara instansi pemerintah yang memiliki tupoksi keamanan siber seperti POLHUKAM, KOMINFO, KEMHAN dan POLRI ¡  Belum adanya anggaran tunggal terkait keamanan siber karena anggaran tersebar diberbagai instansi pemerintah ¡  Belum adanya focal point untuk koordinasi program keamanan siber nasional Rekomendasi ¡  Perlu disusunnya dokumen strategi keamanan siber nasional yang disusun berdasarkan konsensus melalui pendekatan multistakholder, dengan ruang linkup minimum mencakup peningkatan kesadaran, mitigasi tindak pidana siber, kapabilitas insiden respon, dan perlindungan infrastruktur kritis nasional ¡  Perlunya peningkatan pemahaman terhadap risiko nasional dan dan ancaman keamanan siber nasional guna mendorong terbentuknya kapasitas keamanan siber di level nasional ¡  Perlunya pemetaan dan penetapan tugas dan tanggung jawab di instansi pemerintah yang terkait dengan tugan pokok dan fungsi di bidang keamanan siber ¡  Perlunya pembangunan program keamanan siber yang terpadu dibawah satu lembaga yang menangani masalah keamanan siber nasional
D1-2: Respon terhadap Insiden Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Belum adanya daftar kategori ancaman siber yang bersifat resmi yang ditetapkan sebagai insiden yang bersifat nasional ¡  Belum optimalnya fungsi ID-SIRTII sebagai Coordinating Centre dan National CERT dalam kapasitas respond terhadap insiden baik di sektor public dan sektor swasta ¡  Belum terbentuknya mekanisme pertukaran informasi yang baku antara Tim Penanganan Insiden yang ada saat ini seperti ID-SIRTII, GovCERT, Acad CERT dam CERT Daerah ¡  Belum adanya jalur komunikasi dan koordinasi yang ditetapkan jika terjadi krisis dan bencana akibat serangan siber. Rekomendasi ¡  Perlu ditetapkannya daftar insiden siber terpadu yang berdampak nasional yang dievaluasi secara berkala ¡  Perlunya pembentukan fungsi koordinasi yang dilakukan secara berkala antara sektor publik dan swasta terkait penanganan insiden siber pada tingkatan nasional ¡  Perlu ditetapkannya fungsi komunikasi dan koordinasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas khususnya jika terjadi krisis atau bencana siber
D1-3: Perlindungan terhadap Infrastruktur Kritis Nasional (IKN) Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Belum adanya daftar resmi infrastruktur kritis nasional yang disepakati dan diketahui umum oleh semua pemangku kepentingan. ¡  Belum adanya mekanisme kolaborasi dan koordinasi antara pemerintah dan pemilik dan penyelenggara infrastruktur kritis nasional Rekomendasi ¡  Perlu ditetapkannya daftar resmi infrastruktur kritis nasional dengan prioritas berbasis risiko yang disepakati melalui konsultasi dengan para pemanggu kepentingan ¡  Perlu diterapkannya audit keamanan informasi terhadap infrastruktur kritis nasional secara berkala dan mendiskusikan hasil audit tersebut dengan stakeholder terkait ¡  Diperlukannya pembangunan komunikasi internal dan eksternal IKN antara sektor dengan penetapan point of contact yang telah ditentukan. ¡  Perlu ditetapkannya standar dan upaya minimum keamanan siber terhadap infrastruktur nasional yang dikategorikan sebagai IKN
D1-4: Manajemen Krisis Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Belum adanya kegiatan rutin latihan siber atau Drill Test yang bersifat nasional dalam hal keterlibatan para pemangku kepentingan dalam latihan siber dalam menghadapi situasi krisis dan bencana akibat serangan siber ¡  Kondisi latihan atau Dril Test masih dilaksanakan dalam lingkup terbatas dan belum mencerminkan manajemen krisis secara nasional ¡  Belum adanya mekanisme pengunaan hasil simulasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Rekomendasi ¡  Pembagunan program kesadaran umum terhadap teknik manajemen krisis serta tujuan dari manajemen krisis kepada semua pemangku kepentingan ¡  Penyusunan prosedur dan panduan dengan para stakeholder terkait dalam hal proses evaluasi manajemen krisis. ¡  Penerapan latihan manajemen krisis secara nasional sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik.
D1-5: Perhatian terhadap Pertahanan Siber Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Masih belum optimalnya pelaksanaan yang tertuang dalam Buku Putih Strategi Pertahanan Siber Nasional ¡  Belum adanya koordinasi dan komando yang jelas antara TNI dan Kemhan terkait masalah perhananan siber. ¡  Belum adanya persyaratan pertahanan siber yang merupakan consensus dari berbagai pihak terkait baik sektor public dan sektor swasta dalam meminimalisasi dan memitigasi ancaman siber Rekomendasi ¡  Revisi Buku Putih Strategi Pertahanan SIber Nasional dengan mengikutsertakan peran militer dalam merespond berbagai macam ancaman siber ¡  Pembentukan Cyber Defence Unit/ Command dalam rangka koordinatasi antara organisasi pertahanan dan TNI ¡  Pembentukan Program Pemberdayaan Masyarakat Sipil dalam memperkuat kapasitas siber dalam Kementerian terkait
D1-6: Redudansi Sistem Elektronik Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Belum adanya rencana response darurat jika terjadi krisis dan terputusnya jalur komunikasi ¡  Ketergantungan terhadap penyedia layanan Rekomendasi ¡  Perlu disusunnya rencana tanggap darurat dan SOP terhadap aset-aset utama jika terjadinya ganguan komunikasi ¡  Perlu ditetapkannya skanario komunikasi dan latihan secara berkala dalam hal terjadi ganguan
D2-1: Pola Pikir Keamanan Siber Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Masih minimnya pola pikir keamanan siber baik di instansi pemerintah, badan usaha milik negara/swasta dan masyarakat sipil ¡  Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan online ¡  Masih rendahnya penerapan praktek- praktek terbaik keamanan informasi Rekomendasi ¡  Perlu diterapkannya praktek-praktek terbaik keamanan informasi yang lebih luas untuk semua instansi pemerintah dan swasta. ¡  Peningkatan pemahaman keamanan informasi terhadap layanan online .
D2-2: Kesadaran Keamanan Siber Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Belum adanya kampanye kesadaran keamanan informasi nasional yang dilakukan secara terpadu ¡  Belum adanya indikator yang menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan program sosialisasi seperti seminar, bimbingan teknis dan kegiatan sosialisasi sejenis lainnya ¡  Kurangnya materi bimbingan teknis untuk peningkatan kesadaran keamanan informasi yang dapat diakses publik Rekomendasi ¡  Perlu dibentuk dan dilaksanakannya program kampanye nasional dengan target peserta yang sudah ditetapkan yang mencakup semua kalangan ¡  Perlu dibangunnya sebuah portal online untuk memberikan akses kepada semua kalangan terhadap materi yang terkait dengan peningkatan kesadaran keamanan siber
D2-3: Keyakinan dan Kepercayaan Penguna terhadap Internet Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Masih terbatanya upaya keamanan pada layanan berbasis online ¡  Masih terbatasnya pengetahuan penguna terkait fitur dan layanan keamanan informasi yang disediakan oleh penyedia Rekomendasi ¡  Perlunya ditingkatkannya promosi tingkat kepercayaan pada layanan berbasis online dengan dilengkapi dengan metrik, pengukuran, dan evaluasi ¡  Perlunya pembangunan program yang terkoordinasi dalam peningkatan pengunaan layanan online dengan menambahkan fitur dan kontrol-kontrol keamanan ¡  Perlunya pembangunan layanan e- commerce dengan peran serta dari para stakeholders khususnya untuk investasi fitur privacy by design
D2-4: Privasi Daring Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Belum adanya undang-undang tentang perlindungan data pribadi dan privasi ¡  Masih minimnya konsen pemerintah terhadap masalah perlindungan data dan privasi ¡  Minimnya upaya dari berbagai pihak untuk perlingungan privasi terutama di lingkungan kerja. Rekomendasi ¡  Perlunya peningkatan pemahanan yang lebih baik terkait perlingdungan data dan privasi di tempat kerja ¡  Perlunya disusunnya peraturan perundangan terkait perlindungan dana dan privasi
D3-1: Ketersediaan Pendidikan dan Pelatihan Nasional bidang Keamanan Siber Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Masih minimnya pusat pendidikan dan penelitian yang terkait dengan keamanan siber ¡  Masih minimnya perguruan tinggi yang menawarkan program pendidikan yang terkait dengan keamanan siber ¡  Belum adanya program pendidikan nasional mulai dari tingkat sekolah dasar sampai mahasiswa pasca sarjana ¡  Belum adanya program pendidikan dan penelitian yang bersifat lintas disiplin ilmu pengetahuan ¡  Belum adanya metrik, pengukuran, and evaluasi efektivitas pelaksanaan pelatihan yang terkait keamanan siber Rekomendasi ¡  Perlu dibentuknya Centre of Excellence bidang keamanan siber dibeberapa perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan terpilih oleh pemerintah. ¡  Perlunya pembangunan program kemitraan publik dan swasta terkait keamanan siber ¡  Perlunya peningkatan kompetensi SDM melalui program pendididikan dan pelatihan keamanan siber ¡  Perlunya penerapan metrik, pengukuran dan evaluasi untuk melihat efektivitas program pelaksanaan pelatihan bidang keamanan siber
D3-2: Pengembangan Pendidikan Nasional bidang Keamanan Siber Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Belum adanya strategi pendidikan nasional terkait keamanan siber ¡  Belum adanya kurikulum pendidikan nasional yang terkait keamanan siber ¡  Masih minimnya jumlah perguruan tinggi yang menawarkan program yang terkait keamanan siber Rekomendasi ¡  Perlunya pemberian insentif bagi perguruan tinggi yang menawarkan program pendidikan dan pelatihan keamanan siber ¡  Perlunya pembentukan unit dalam kementerian terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal pembagunan program keamanan siber, dengan anggaran yang melekat terkait penelitian, pengembangan dan pelatihan bidang keamanan siber ¡  Perlunya peningkatan kemitraan dengan berbagai kalangan untuk menjamin keberlangsungan program penelitian, pengembangan dan pelatihan bidang keamanan siber
D3-3: Prakarsa Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Siber di dalam Sektor Publik dan Swasta Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Belum adanya pusat pelatihan bidang keamanan siber ¡  Belum adanya mekanisme baku terkait transfer knowledge ¡  Belum adanya standar kerja nasional (SKNNI) yang terkait keamanan siber ¡  Masih minimnya prakarsa pendidikan dan pelatihan keamanan siber baik di sektor publik dan swasta Rekomendasi ¡  Perlunya peningkatan program transfer knowledge bidang keamanan siber baik di sektor publik dan swasta ¡  Perlunya pembangunan inisiatif penciptaan lapangan kerja yang terkait bidang keamanan siber ¡  Perlunya pembangunan pusat pelatihan yang terpadu bidang keamanan siber
D3-4: Tata Kelola Organisasi, Pengetahuan, dan Standar Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Masih minimnya organisasi dan koorporasi yang menerapkan praktek- praktek terbaik keamanan siber seperti contoh ISO/IEC 27001 ¡  Masih minimnya jumlah instansi yang memiliki sertifikasi standar terkait keamanan siber seperti contoh ISO/IEC 27001 ¡  Masih minimnya pemahaman para manajemen terkait risiko dan ancaman siber Rekomendasi ¡  Perlu ditingkatkan pemahaman para manajemen koorporasi melalui program pelatihan khusus manajemen terkait keamanan siber ¡  Perlu pembentukan program pelatihan keamanan siber yang diperuntukan untuk kalangan pimpinan dan manajemen perusahaan BUMN/BUMS
D4-1: Kerangka Kerja Hukum Keamanan Siber Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Belum adanya kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur keamanan siber ¡  Masih minimnya ketentuan dan aturan yang mengatur keamanan siber pada peraturan perundang-undangan yang ada. ¡  Masih minimnya ketentuan dan aturan yang mengatur tentang tindak pidana siber dan perlindungan data pribadi Rekomendasi ¡  Perlu disusunnya undang-undang yang komprehensif yang mengatur keamanan TIK termasuk yang mengatur hak-hak individu dan organisasi dalam dunia siber atau di llingkungan online (daring) ¡  Perlu disusunnya undang-undang yang komprehensif yang mengatur perlindungan data dan privasi ¡  Perlunya disusunnya undang-undang terkait tindak pidana siber yang komprehensif yang mengatur prosedur penyelidikan dan penuntutan tindak pidana siber.
D4-2: Fungsi dan Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Siber Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Kurangnya kapasitas dalam hal penyelidikan dan penanganan kasus tindak pidana siber ¡  Belum adanya mekanisme kerjasama formal dan baku dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana siber dengan berbagai pemangku kepentingan terkait baik nasional maupun internasional ¡  Minimnya SDM di tingkat peradilan dalam rangka persidangan dan pentuntutan yang efektif dan efisien dari tindak pidana siber seperti penyampain bukti elektronik dipersidangan. Rekomendasi ¡  Perlunya dibangun kapasitas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana siber ¡  Perlunya dibangun fasilitas kelembagaan untuk dapat mengadili dan menangani kasus-kasus tindak pidana siber. ¡  Perlunya dibangun mekanisme kerjasama formal baik dengan berbagai pihak terkait baik nasional maupun internasional. ¡  Perlu program pengembangan kapasitas bagi pengacara, hakim dan jaksa yang menangani kasus tindak pidana siber.
D4-3: Alur Laporan Pertanggungjawaban terhadap Kerentanan dan Kebocoran Sistem Elektronik Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Belum adanya kerangka kerja regulasi yang jelas yang mewajibkan penyeleggara sistem elektronik untuk melaporkan ke kementerian yang berwenang perihal kerentatan dan kebocoran sistem elektronik ¡  Masih minimnya aturan terkait alur laporan pertanggungjawaban terhadap kerentanan dan kebocoran sistem elektronik ¡  Ketentuan hanya mencakup kejadian kebocoran data pribadi Rekomendasi ¡  Perlunya ditetapkan kerangka kerja alur laporan terkait ketentanan dan insiden keamanan informasi, mencakup batas waktu pelaporan kerentanan dan insiden, agenda untuk memitigasi kerentanan dan insiden serta laporan terkait kerentanan dan kebocoran sistem elektronik ¡  Perlu dikembangkan agar para organisasi domestik saling berbagi rincian teknis terkait kerentanan dengan para pemangku lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih luas
D5-1: Kepatuhan terhadap Standar Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Masih minimnya praktek-praktek keamanan siber yang menjadi standar nasional seperti SMKI, Common Criteria, Proses Pengembangan Perangkat Lunak, dsb ¡  Masih terbatasnya referensi standar nasional yang umumnya bersumber dari ISO/IEC. ¡  Masih minimnya persayaran keamanan siber dalam menjadi bagian dalam persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Rekomendasi ¡  Perlu ditetapkannya baseline keamanan siber yang yang merupakan kesepakatan nasional terkait standar yang diaposi oleh sektor publik dan organisasi IKN ¡  Perlu adanya promosi penggunaan standar untuk mengurangi risiko sistem pasokan IKN, dengan upaya pengukuran dan pengawasan dari pemerintah. ¡  Perlu dikembangkan persyaratan dan standar keamanan siber dalam praktek dan prosedur pengadaan barang dan jasa, dengan pengukuran dan penilaian kualitas. ¡  Perlu adanya promosi terkait adopsi standar dalam pengembangan perangkat lunak di sistem sektor publik dan swasta, yang meliputi pelacakan kepatuhan standar, sistem integritas yang tinggi dan teknik pengembangan perangkat lunak.
D5-2: Ketahanan Infrastruktur Nasional Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Masih sangat tergantungnya pemerintah dengan jaringan backbone yang dimiliki perusahaan BUMN maupun Swasta. ¡  Masih terbatanya koneksi Internasional dan umunya sangat tergantung dengan Singapura. ¡  Belum adanya peran dan tanggung jawab yang baku dalam mengelola infratruktur nasional Rekomendasi §  Perlunya panduan yang baku dalam mengelola infrastruktur nasional terutama yang mempengaruhi ketahanan nasional §  Perlunya mempromosikan pengunaan Internet untuk kepentingan ekonomi seperti e- commerce dan keperluan pekerjaan sehari-hari §  Memastikan bahwa praktek-prakter terbaik penerapan IT diterapkan dalam penerapan teknologi dan proses di infrastruktur nasional
D5-3: Pasar Keamanan Siber Saat ini : Tantangan dan Hambatan ¡  Masih sangat tergantung dengan produk asing ¡  Masih belum berkembang produk dan layanan TI buatan dalam negeri yang digunakan secara luas ¡  Belum adanya pasar asuransi siber karena belum adanya konsen bahwa aset penting di dunia siber juga perlu dilindungi. Rekomendasi §  Perlunya mempromosikan teknologi dan proses keamanan di pemerintah dan sektor swasta. §  Perlunya mendorong penyedia lokal untuk menghasilkan produk dan jasa non-khusus keamanan cyber. §  Perlunya mengidentifikasi kebutuhan pasar di asuransi kejahatan cyber melalui penilaian risiko keuangan untuk sektor publik dan swasta.
Perancangan Strategi Nasional Keamanan Siber (SNKS)
Konteks Keamanan Siber Nasional ¡ Perlindungan terhadap masyarakat, industri dan pemerintah ¡ Peningkatan kesadaran terhadap isu keamanan siber ¡ Meningkatkan keamanan siber dan perlindungan terhadap infrastruktur kritis nasional ¡ Kemitraan Publik dan Swasta yang effektif.
Strategi Keamanan Siber Nasional ¡ Tujuan strategi keamanan siber adalah untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan aset- aset nasional dalam mendukung Negara mencapai manfaat secara menyeluruh. ¡ Pendekatan Top-Down terhadap keamanan siber dalam menetapkan prioritas dan tujuan nasional ¡ Berdasarkan prinsip-prinsip ¡ Risk based ¡ Outcome-focussed ¡ perlindungan HAM ¡ perlindungan data pribadi ¡ Berlaku untuk waktu tertentu
Perancangan (SNKS) Strategi Pengembangan Organisasi/Kelembagaan Konten/Ruang Lingkup 1 2 3
Strategi Pengembangan (1/2) ¡ Proses penyusunan SKSN dilakukan melalui pendekatan multistakeholder dan melalui uji publik. ¡ Kerangka dari SKSN disusun berdasarkan mekanisme konsultasi dengan berbagai pihak. ¡ Penentuan tugas dan tanggungjawab yang telah disetujui bersama oleh para stakeholder terkait. ¡ Perlunya memahami konsep risiko dan ancaman keamanan siber nasional yang menjadi pendorong pengembangan kapasitas keamanan siber di tingkat nasional ¡ SKSN akan menjadi panduan bagi semua stakeholder baik pemerintah, industri dan masyarakat. ¡ Evaluasi dan Pembaharuan SKSN harus dilakukan secara berkala
Strategi Pengembangan (2/2) ¡  Perlunya penerapan real-time cyber exercise secara regular ¡  Perlunya disusunnya cybersecurity strategic plans untuk mendorong capacity building dan investasi dibidang keamanan siber ¡  Menerapkan metrik dan proses pengukuran agar diterapkan dan digunakan dalam pengambilan kebijakan. ¡  Evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan dalam rangka adaptasi perubahan kondisi sosial politik, model ancaman dan pengaruh perkembangan teknologi ¡  Perlunya pendekaran multi-stakeholder dalam proses penentuan kebijakan ¡  Perlunya TRBMs (Trust and Confidence Building Measures) untuk memastikan keterlibatan semua stakeholder baik swasta, masyarakat dan mitra internasional
Organisasi/Kelembagaan(1/2) ¡ Perlunya dibentuk atau ditetapkan badan/lembaga pemerintah yang bertanggung jawab minimal sebagai koordinator pelaksanaan program keamanan siber nasional. ¡ Anggaran program keamanan siber sebaiknya berada pada satu instansi. Jika anggaran tersebar diberbagai instansi pemerintah, perlu adanya mekanisme kerjasama dan koordinasi yang baik. ¡ Program kegiatan disusun berdasarkan tujuan, sasaran, instansi pelaksana dan IKU untuk evaluasi kegiatan ¡ Tugas dan Tangung Jawab yang jelas antara instansi pemerintah terkait yang telah disepakati bersama.
Organisasi/Kelembagaan(2/2) ¡ Kerjasama antara instansi/organisasi baik dalam dan luar negeri terkait perlu ditingkatkan ¡ Sebuah badan/lembaga pemerintah dibentuk untuk menjalankan kegiatan terkait untuk mendorong pelaksanaan sesuai strategi nasional keamanan siber. ¡ Kegiatan program keamanan siber yang terpadu memberikan kemudahan untuk melakukan penugasan dan revisi anggaran jika terjadi perubahan berdasarkan penilaian risiko dan pengukuran metrik,
Konten/Ruang Lingkup (1/2) ¡ Penyusunan konten dan ruang lingkup SKSN harus dikaitkan dengan risiko nasional, kepentingan nasional, prioritas dan tujuan strategis ¡ Konten/ruang lingkup SKSN minimal terdiri dari ¡ peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness raising), ¡ mitigasi kejahatan cyber (mitigation of cybercrime), ¡ kemampuan respon insiden (incident response capacity) dan ¡ perlindungan infrastruktur nasional yang kritis (critical national infrastructure protection)
Konten (2/2) ¡ Konten SKSN harus dievaluasi dan diperbarui berdasarkan hasil penerapan metrik dan pengukuran yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dan panduan untuk melakukan investasi di bidang keamanan siber ¡ Konten dan ruang lingkup dari stategi harus bisa direvisi sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan ancaman keamanan siber ¡ Konten SKSN harus selalu sejalan dengan rencana strategi yang ada seperti RPJM dan RPJP. ¡ Konten dan ruang lingkup harus bisa mengartikulasi promosi pemerintah dalam rangka mendorong ruang siber yang aman, tahan dan terpercaya.
Penyusunan Strategi Nasional Keamanan Siber (SNKS)
Evaluasi Kondisi Saat ini jangka waktu tertentu (5-10 tahun) Visi dan Misi • Penerima Manfaat • Dampak kepada masyarakat, ekonomi dan warga negara
Strategi Nasional Keamanan Siber (SNKS) 1. Tujuan 2. Sasaran 3. Rencana Aksi 4. Instansi Pelaksana 5. Indikator Kinerja
Langkah-Langkah Perancangan Strategi Analisis Situasi Penilaian terhadap Risiko Nasional dan Ancaman Pengumpulan Informasi Identifikasi Pemangku Kepentingan Tentukan Sektor Bisnis dan Pelakunya Model Tata Kelola Tentukan Misi, Visi dan Area Prioritas Sumber Dana Kerangka waktu pelaksanaan Source : ENISA
Siklus SKSN Tahap 1 Penyusunan Strategi Tahap 2 Pelaksanaan Strategi Tahap 1 Evaluasi Strategi Tahap 4 Mempertahan kan Stategi Update strategi Update Action Plan Review Strategi Perbaikan Source : ENISA
Kondisi Saat Ini Tantangan dan Hambatan Uraian kesenjangan (‘gap’) Kondisi Umum Kebijakan dan Strategi Keamanan Siber Budaya dan Masyarakat Siber Pendidikan, Pelatihan, dan Ketrampilan Keamanan Siber Kerangka Kerja Hukum dan Regulasi Standar, Organisasi dan Teknologi
Area Prioritas Strategi Keamanan Siber Prioritas #2 Prioritas #1 Prioritas #n Prioritas #n-1
Ruang Lingkup Prioritas #1 Prioritas #2 Prioritas #n-1 Prioritas #n Nasional Sektor Pemerintah Sektor Industri Sektor Masyarakat Sipil
Penjabaran SNKS Tujuan Sasaran Rencana Aksi Organisasi Pelaksana Indikator Kinerja Prioritas #1 Prioritas #2 Prioritas #n-1 Prioritas #n
Contoh : Studi Kasus Inggris (1/8)
Thank You

Check these out next

Final workshop the futureof_csid_Jakarta_28032016

Recommended

More Related Content

Slideshows for you(20)

Similar to Final workshop the futureof_csid_Jakarta_28032016(20)

Recently uploaded(20)

Final workshop the futureof_csid_Jakarta_28032016