Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GBHN: Pragmatisme Evolutif atau Idealisme Pancasila?

Materi Dr. Aji Dedi Mulawarman dari Yayasan Rumah Peneleh pada Diskusi Publik Kelompok Kerja Petisi 50, tanggal 26 Januari 2015 di Jakarta.

  • Be the first to comment

GBHN: Pragmatisme Evolutif atau Idealisme Pancasila?

  1. 1. Diskusi Publik Kelompok Kerja Petisi 50 - 26/1/2016 GBHN: Pragmatisme Evolutif atau Idealisme Pancasila? Aji Dedi Mulawarman Yayasan Rumah Peneleh Dosen FEB Univ. Brawijaya Rumah Peneleh
  2. 2. Indonesia & Tujuan Negara Pancasila Dasar Negara UUD 1945 Pembukaan UUD1945 1945-1965 Belum menjalankan amanah UUD 1945 utk menetapkan GBHN 1966-1998 GBHN diterapkan melalui Tap MPR No. IV tahun 1973 1998-skrg GBHN dihilangkan diganti UU RPJPN 2005-2025 Paradigma Pembangunan Dikotomi Politik- Ekonomi Paradigma Pembangunan Ekonomi sebagai Sentral Paradigma Pembangunan Pragmatisme Politik- Ekonomi PJP-Repelita RPJP-RPJMPola Parsial Tujuan Negara
  3. 3. ISU TEKNIS ❖ Secara teknis GBHN merupakan Model Pembangunan dengan Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan turunan dari tujuan negara dan terinci dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum PJP, dan Repelita 5 tahunan ❖ RPJP juga merupakan Model Pembangunan dengan tahapan RPJPN 25 tahun dan RPJMN 5 tahun ❖ Tetapi keduanya memiliki kesamaan, implementasi Tujuan Negara yaitu penekanan pada Pembangunan Ekonomi sebagai Sentral, dengan pembeda pada Stabilitas Politik di Era GBHN dan Demokrasi Politik di Era RPJP
  4. 4. ISU KONSTITUSI ❖ GBHN di aras Tap MPR, sedangkan RPJP melalui UU ❖ Kekuatan GBHN akan mengendalikan Presiden di bawah MPR, sehingga kekuatan Politik ada di Partai Politik ❖ Kekuatan RPJP pada kekuatan Presiden melalui implementasi Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden sesuai RPJPM 5 tahunan
  5. 5. ISU PARADIGMATIK ❖ Baik GBHN maupun RPJP memiliki pola paradigma pembangunan yang cenderung menguatkan Politik dan Ekonomi sebagai gagasan implementasi Tujuan Negara ❖ Paradigma Politik dan Ekonomi merupakan pola Demokrasi Liberal yang berorientasi pada Pragmatisme Negara - mengikuti pola Developmentalisme-nya Huntington-Fukuyama atau yang biasa disebut Human Socioeconomic Development (Fukuyama, 2015) yang ditengarai sendiri olehnya merupakan POLITICAL DECAY
  6. 6. NEOLIBERALISM Political Development Human Socioeconomic Development Economic Growth Social Mobilization Ideas/Legitimacy "... Evolution in Ideas Concerning Legitimacy. Legitimacy represents a broadly shared perception that social arrangement are just. Ideas regarding legitimacy evolve over time. This evolution is sometimes a by product of changes in the economy or society, but there are numerous junctures at which they act as independent drivers of the other dimension of development The State Rule of Law Democracy (Fukuyama, 2015)
  7. 7. Evolusi Pancasila? Mungkinkah? ❖ Liberalisme berorientasi pada Independesi Evolutif Negara sesuai perkembangan Modernisasi dalam hal Pertumbuhan Ekonomi dan Mobilisasi Sosial, artinya negara diarahkan pada puncak Freedom by Self Interest in Humanity Condition. ❖ Pertanyaannya adalah apakah kita akan menggerakkan Pancasila yang evolutif sesuai desain global atau kita pusat Peradaban? Tidak perlu lagi itu Normative Values yang menjadi Kekuatan Pancasila?
  8. 8. Menguji Kesaktian Pancasila!!! ❖ Dimana kekuatan Pancasila sebagai Desain Kebudayaan dan Dasar Negara? ❖ Apakah Sila-sila Pancasila perlu Evolusi mengikuti Pola Liberalisme pula? Ketuhanan, Keadaban Manusia, Persatuan, Syuro dan Ekonomi Kerakyatan harus berubah mengikuti Liberalisme pula?
  9. 9. PANCASILA ATAU LIBERAL? 1 KETUHANAN YANG MAHA ESA 2 KEMANUSIAAN ADIL BERADAB 3 PERSATUAN 4 - HIKMAH & MUSYAWARAH 5 - KEADILAN SOSIAL PENDIDIKAN SEKULER KEBUDAYAAN GLOBAL OTONOMI DAERAH - NPM DEMOKRASI - PEMILU ULTRA LIBERAL EKONOMI APBN & KORPORATOKRASI
  10. 10. Kemana? BERGERAK DINAMIS TERSTRUKTUR 1916 1945 ANTISIPATIF 1965 1998 Konsolidasi Bernilai Intelektualitas Moralitas Kultural Masa Depan Sporadis Politis Pragmatis Kepentingan Sosial Jangka Pendek
  11. 11. GBHN tidak hanya bersifat Teknis ❖ Sudah saatnya kita tidak terjebak hanya pada isu teknis dalam menggagas kembali GBHN. ❖ GBHN harus kuat oleh kemungkinan nilai-nilai ideas/ legitimacy berorientasi pertumbuhan ekonomi dan mobilisasi sosial bersifat evolutif dan pragmatis yang menjadi dasar kekuatan neo developmentalisme fukuyama yang ternyata terbukti mengalami political decay (pembusukan politis) oleh para teknokrat dan birokrasi
  12. 12. GBHN tidak hanya bersifat Konstitusional ❖ Gagasan GBHN tidak hanya bersifat Konstitusional yang berujung pada kepentingan politik ❖ GBHN didesain dengan tetap menghindari kerangka konstitusi yang dijadikan alat untuk mendelegitimasi kekuasaan presiden atas nama kuasa MPR yang bersifat tendensius politis ❖ GBHN harus masuk pada aras konstitusi yang benar- benar didasari pada kepentingan perubahan politik untuk sebesar2nya kemakmuran masrakat
  13. 13. GBHN ber PARADIGMA PANCASILA ASALI ❖ Perlu saatnya melakukan konsolidasi sosial atas perubahan sistem kenegaraan bila memang GBHN menjadi ruang perubahan secara terstruktur dengan ruh Pancasila dan UUD 1945 asali ❖ Pengembangan desain GBHN harus diarahkan tidak hanya mengedepankan pola teknis dan konstitusional saja, tetapi juga lebih mendasar adalah pola paradigmatik substantif yang berbeda dengan desain Neo Developmentalisme Liberal
  14. 14. ❖ Paradigma Pembangunan sebagai pola dasar pembentukan GBHN, harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, dan dengan itu desainnya tidak mengedepankan aras politik dan ekonomi yang mengendalikannya, tetapi harus bergeser pada tujuan jangka panjang yang lebih mementingkan kesejateraan dan kepentingan seluruh entitas masyarakat. ❖ Untuk itu Aras Kebudayaanlah yang seharusnya menjadi kata kunci Desain GBHN, dengan meletakkan seluruh aras kepentingan nasional mulai dari pendidikan, hukum, ekonomi, politik, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan, kesehatan san lainnua dalam bingkai konstitusi yang bersifat jangka panjang GBHN ber PARADIGMA PANCASILA ASALI
  15. 15. ❖ Pancasila dan UUD1945 harus benar-benar dapat diturunkan secara operasional dalam bingkai kebudayaan yang mengedepankan konsoldasi dan kekuatan masyarakat dalam bingkai kebudayaan berbhineka tunggal ika ❖ Pendidikan berbasis pada penguatan religiusitas dan keyakinan keagamaan harus dapat menjadi peletak seluruh sistem sosial secara nasional ❖ Produktivitas pemuda dan kinerja ekonomi kerakyatan juga harus menjadi titik utama pemberdayaan ekonomo masyarakat GBHN ber PARADIGMA PANCASILA ASALI
  16. 16. ❖ Pendidikan berbasis pada penguatan religiusitas dan keyakinan keagamaan harus dapat menjadi peletak seluruh sistem sosial secara nasional GBHN ber PARADIGMA PANCASILA ASALI
  17. 17. Billahi fi Sabilil Haq

×