Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

TERM OF REFERENCE (TOR) YANKES JKN 2023.docx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
TERM OF REFERENCE (TOR)
RANCANGAN KEGIATAN MENU
DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL
KEGIATAN
PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN U...
KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU...
- Peraturan BPJS Kesehatan No.2 Tahun 2015 tentang Norma
Penetapan Besaran Kapitasi dan pembayaran kapitasi berbasis
pemen...
Advertisement

Check these out next

1 of 8 Ad

More Related Content

Similar to TERM OF REFERENCE (TOR) YANKES JKN 2023.docx (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

TERM OF REFERENCE (TOR) YANKES JKN 2023.docx

  1. 1. TERM OF REFERENCE (TOR) RANCANGAN KEGIATAN MENU DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL KEGIATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Jaminan Kesehatan Masyarakat PAGU ANGGARAN Rp. 3.059.801.800,- SEKSI PELAYAAN KESEHATAN BIDANG PELAYAAN KESEHATAN DAN SDK DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023
  2. 2. KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023 SKPD UNIT PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SUMBER PENDANAAN : : : : : : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum - Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan - Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional - Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) tentang Hak untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) - Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2011 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03/01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis (Restra Kementrian Kesehatan Tahun 2010-2014). PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DINAS KESEHATAN Jl. Raya Padang Panjang Manna Telp/ Fax. (0739) 21797
  3. 3. - Peraturan BPJS Kesehatan No.2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan pada FKTP - Permenkes No. 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 2. Gambaran Umum Singkat No RINCIAN MENU/KOMPONEN URAIAN Jaminan Kesehatan Masyarakat. 1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pertemuan perencanaan dan evaluasi kegiatan JKN di Wilayah Kerja dinas Kesehatan Bengkulu Selatan. Kendala : - Peserta pertemuan ada yang belum bisa berpartisipasi. Harapan : Adanya peran aktif peserta kegiatan untuk memberikan perencanaan dan evaluasi kegiatan JKN dengan baik untuk kedepannya. 2. Premi JAMKESDA Pembayaran premi jaminan kesehatan bagi penduduk wilayah kabupaten Bengkulu Selatan. Kendala : - Belum maksimalnya dana yang ada . Harapan : Adanya ketersedian dana yang cukup untu masuarakat. 3. Pertemuan Kegiatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pertemuan yang dilakukan secara langsung guna membahas program kesehatan nasional. Kendala : - Kegiatan monitoring di beberapa wilayah puskesmas dan kecamatan yang tidak tepat waktu. Harapan : Adanya peran aktif peserta kegiatan serta pahamnya peserta dalam pembahasan materi kegiatan. 4. Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
  4. 4. Kendala : - Kurang keaktifan peserta Harapan: Terlaksananya kegiatan dan peran aktif peserta dalam kegiatan. 5. Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kendala : - Peserta belum dapat hadir dalam kegiatan tepat waktu dan tidak hadir dalam kegiatan - Terlambatnya dana untuk pelaksanaan kegiatan Harapan: Terlaksananya kegiatan dan peran aktif peserta dalam kegiatan. 6. Pembahasan tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Layanan Berobat Gratis Kegiatan pembahasan tetang penjelasan pedoman penyelenggaraan layanan berobat gratis untuk masyarakat kabupaten Bengkulu Selatan. Kendala : - Peserta belum dapat hadir dalam kegiatan tepat waktu dan tidak hadir dalam kegiatan Harapan: Adanya peran aktif peserta kegiatan dan peserta memahami materi yang diberikan. 7. Penanganan kecurangan (Fraud) serta pencegahan sanksi administrasi terhadap kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan JKN Pembentukan tim untuk menangani kecurangan serta pencegahan sanksi administrasi yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan JKN di Kabupaten Bengkulu Selatan Kendala : - Peserta belum dapat hadir dalam kegiatan tepat waktu dan tidak hadir dalam kegiatan - Terlambatnya dana untuk pelaksanaan kegiatan - Ketersediaan data yang belum akurat Harapan: Adanya peran aktif tim dan peserta kegiatan dalam mengatasi dan pencegahan kecurangan (Fraud) yang terjadi di masyarakat. 8. Rapat-rapat Koordinasi Program JKN Rapat koordinasi tim penyelenggara program JKN di wilayah Bengkulu Selatan. Kendala : - Rapat tidak dilakukan tepat waktu - Terhambatnya peserta yang tidak hadir
  5. 5. dalam kegiatan Harapan: Peran aktif masing-masing anggota tim dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi secara optimal dan adanya inovasi yang inovatif untuk meningkatkan program JKN lebih baik kedepannya. 9. Monitoring Program Jaminan Kesehatan Nasional Kegiatan monitoring ke 11 kecamatan dan 14 puskesmas yang berada di wilayah kabupaten Bengkulu Selatan. Kendala : - Kegiatan monitoring di beberapa wilayah puskesmas dan kecamatan yang tidak tepat waktu sehingga tidak terlaksana dalam waktu yang bersamaan. Harapan: Adanya peran aktif tim pelaksana dan wilayah yang akan dikunjungi dalam kegiatan monitoring dan terlaksananya kegiatan dengan tepat waktu. 3. Penerima Manfaat No Nama Kegiatan Jumlah Penerima Manfaat 1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 25 Orang Peserta Peserta, Puskesmas, Narasumber Dinas Kesehatan dan BPJS 2. JAMKESDA 6016 orang Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan 3. Pertemuan Kegiatan Program Jaminan Kesehatan Nasional 40 Orang Peserta Peserta, Puskesmas, Narasumber Dinas Kesehatan dan BPJS 4. Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN 20 Orang Peserta Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan 5. Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN 20 Orang Peserta Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan 6. Pembahasan tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Layanan Berobat Gratis 35 Orang Peserta Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan
  6. 6. 7. Penanganan kecurangan (Fraud) serta pencegahan sanksi administrasi terhadap kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan JKN 40 orang Peserta dan Tim Pelaksana 8. Rapat-rapat Koordinasi Program JKN 25 Orang Peserta 9. Monitoring Program Jaminan Kesehatan Nasional 32 Orang Anggota Tim Pelaksana Peserta B. Strategi Pencapain Keluaran No Rincian Menu/Komponen Output Metode Pelaksanaan Tahapan Pelaksana Satuan Vol Jaminan Kesehatan Masyarakat. 1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan 2. Pelaksanaan3 bulan 1 kali (April, Agustus, Desember) 3. Pembuatan Laporan Akhir 2. JAMKESDA Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan 2. Pelaksanaan (Januari) 3. Pembuatan Laporan Akhir 3. Pertemuan Kegiatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan 2. Pelaksanaan (Januari- Desember) 3. Pembuatan LaporanAkhir 4. Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan 2. Pelaksanaan (Januari- Oktober) 3. Pembuatan LaporanAkhir 5. Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan 2. Pelaksanaan (Januari- Desember) 3. Pembuatan LaporanAkhir
  7. 7. 6. Pembahasan tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Layanan Berobat Gratis Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan 2. Pelaksanaan (Januari- Desember) 3. Pembuatan LaporanAkhir 7. Penanganan kecurangan (Fraud) serta pencegahan sanksi administrasi terhadap kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan JKN Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan 2. Pelaksanaan (Januari- Desember) 3. Pembuatan LaporanAkhir 8. Rapat-rapat Koordinasi Program JKN Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan 2. Pelaksanaan1 kali (Februari) 3. Pembuatan LaporanAkhir 9. Monitoring Laporan 1 Swakelola 1. Persiapan 2. Pelaksanaan3 bulan 1 kali (April, Agustus, Desember) 3. Pembuatan LaporanAkhir C. Kurun Waktu Pencapain Keluaran No Kegiatan Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2. JAMKESDA 3. Pertemuan Kegiatan Program Jaminan Kesehatan Nasional 4. Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN 5. Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN 6. Pembahasan tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Layanan Berobat Gratis 7. Penanganan kecurangan (Fraud) serta pencegahan sanksi administrasi terhadap kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan JKN 8. Rapat-rapat Koordinasi Program JKN 9. Monitoring
  8. 8. D. Biaya yang di perlukan Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini adalah Rp. 3.059.801.800,- (Tiga Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) di bebankan pada DPA DAU Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023. No Rincian Menu Kegiatan Kebutuhan Biaya 1. Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp. 11.941.000 2. JAMKESDA Rp.2.728.857.600 3. Pertemuan Kegiatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Rp.155.803.200 4. Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Rp.10.900.000 5. Pembahasan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi JKN Rp.10.900.000 6. Pembahasan tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Layanan Berobat Gratis Rp.13.825.000 7. Penanganan kecurangan (Fraud) serta pencegahan sanksi administrasi terhadap kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan JKN Rp.113.250.000 8. Rapat-rapat Koordinasi Program JKN Rp.1.125.000 9. Monitoring Rp.13.200.000 TOTAL Rp. 3.059.801.800,- Rincian biaya RAB terlampir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Didi Ruslan, SKM, M.Si Nip. 19750827 199703 1 002

×