Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRESS RELEASE                            Dasar Pemikiran                   Usulan Perubahan Istilah 1 Juni Dari           ...
Jakarta, 31 Mei 2011                  PAGUYUBAN MASYARAKAT TANPA PARTAI   Asrianty Purwantini        Agus Suroto          ...
No : 03/PMTP/V/2011Lamp : 1 (satu) berkasHal : Pengubahan Nama Hari Peringatan 1 JuniKepada Yth,Presiden Republik Indonesi...
No : 04/PMTP/V/2011Lamp : 1 (satu) berkasHal : Audiensi Dalam Rangka Pengubahan Nama Hari Peringatan 1 JuniKepada Yth,Pimp...
Jakarta, 23 Mei 2011                                              Hormat kami,                         PAGUYUBAN MASYARAKA...
PAGUYUBAN MASYARAKAT TANPA PARTAI               (PMPT)• Tanpa Partai kita dapat melihat segala permasalahan dinegeri ini m...
Kaitan Pancasila Dengan UUD45Diatas telah kami katakan bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia. Pengertianfals...
ini tentu saja karam dengan adanya amandemen pada pasal 6 ayat 2 UUD’45 yang menyatakanPresiden dipilih langsung. Amandeme...
Untuk mengingatkan pada seluruh anak-anak bangsa bahwa dirinya tidak mampu melakukanperlawanan terhadap tekanan bangsa imp...
Hasil-hasil musyawarah yang dilakukan oleh MPR ini berupa ketetapan yang merupakan konstitusiNKRI dan berlaku selama 5 tah...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Press Release : 1 Juni Adalah Hari Pancasila Ditetapkan Sebagai Dasar Indonesia Merdeka

5,671 views

Published on

KEBENARAN HARUS DIUNGKAP

Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Juni 1945 sebagaimana yang telah diterapkan selama ini.

Pancasila tidak ditemukan, tetapi Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa oleh Bung Karno.

1 Juni 1945 adalah Hari Ditetapkannya Pancasila Sebagai Dasar Indonesia Merdeka dalam Sidang BPUPKI.

Published in: Education, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Press Release : 1 Juni Adalah Hari Pancasila Ditetapkan Sebagai Dasar Indonesia Merdeka

  1. 1. PRESS RELEASE Dasar Pemikiran Usulan Perubahan Istilah 1 Juni Dari “H a r i L a h i r P A N C A S I L A ” Menjadi “H a r i P A N C A S I L A S e b a g a i D a s a r I n d o n e s i a Merdeka”1. Persidangan anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), diselenggarakan untuk mengemukakan Dasar Indonesia Merdeka.2. Bung Karno menyatakan yang dimaksud dengan "Dasar Indonesia Merdeka" yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia persidangan BPUPKI di dalam bahasa Belanda adalah philosofiesche grondslag Indonesia Merdeka. Philosofiesch grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.3. Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945, menyatakan Lima Prinsip Dasar Indonesia Merdeka: (1) Kebangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme; (3) Mufakat; (4) Kesejahteraan sosial; dan (5) Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasar Indonesia Merdeka ini disebut sebagai Panca Sila.4. Pancasila sebagai Dasar Indonesia Merdeka kemudian dibahas di dalam "Piagam Jakarta" pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 bunyi Pancasila telah disempurnakan di dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang sesuai dengan yang tertulis di dalam alinea ke-4 Preambule UUD 1945, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.5. Pancasila digali dari sesuatu yang telah ada, hidup, dan tumbuh sebagai budaya bangsa oleh Bung Karno. Maknanya, Bung Karno tidak pernah melahirkan Pancasila dan Bung Karno sendiripun mengatakan hal itu6. Kesinambungan dan keserasian sejarah bangsa adalah menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia yang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda masih dalam kondisi hidup terjajah. Kemudian, sebelum Kemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah ditetapkan Dasar Indonesia Merdeka, Pancasila, terlebih dahulu pada tanggal 1 Juni 1945. Preambule UUD 1945 di dalam Konstitusi NKRI sebagai dasar terbentuknya NKRI secara sah, telah disepakati dan ditutup dengan sila-sila dari Pancasila sebagai Dasar Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945.
  2. 2. Jakarta, 31 Mei 2011 PAGUYUBAN MASYARAKAT TANPA PARTAI Asrianty Purwantini Agus Suroto Udiantono (RJB) Agus Salim Harimurti. K Muh. Kennedy Sari Putri Asih Lavivaty Djasrul Djamarus Utje Gustaaf PattyRendra Kharisma Harahap Aprialdi Emil Ondo Supriatno DolIyatim (RTP) Joni Adi Setyawan Yahya Abdul Habib Rudiwan Bahar Junet Haryo Setiawan Dolot Burhan Rosyidi N. Widjajanto Oesman Doblank
  3. 3. No : 03/PMTP/V/2011Lamp : 1 (satu) berkasHal : Pengubahan Nama Hari Peringatan 1 JuniKepada Yth,Presiden Republik IndonesiaBapak H. Soesilo Bambang YudhoyonoDi TempatDengan hormat,Bersama surat ini sebelumnya kami, Paguyuban Masyarakat Tanpa Partai (PMTP),mendoakan agar seluruh rakyat Indonesia senantiasa diberikan rahmat dan lindunganoleh Tuhan yang Maha Esa.Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa kehendak untuk mengangkat harkatdan martabat hidup Rakyat Indonesia adalah merupakan cita-cita Bangsa Indonesiayang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan, kemudian memproklamirkanKemerdekaan Bangsanya pada tanggal 17 Agustus 1945 serta pada akhirnya, BangsaIndonesia yang telah merdeka membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)secara sah pada tanggal 18 Agustus 1945.Di dalam perjalanan sejarah tersebut, sederet peristiwa-peristiwa sejarah telah terjadidan berlangsung secara berkesinambungan dari satu kejadian ke kejadian berikutnyasecara utuh dan tidak terpisahkan. Pancasila telah disepakati dan ditetapkan sebagaiDasar Indonesia Merdeka pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam persidangan BadanPenyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai).Sehingga, karena kedudukannya sebagai Dasar Indonesia Merdeka, Sila-Sila di dalamPancasila telah ditetapkan sebagai Alinea Penutup (Alinea ke-4) Preambule UUD 1945,secara tersurat.Sebutan Hari Lahir Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Juni merupakansuatu pemberian “nama peringatan” yang tidak memiliki makna kesinambungan sejarah.Terlebih lagi, sebutan hari peringatan tersebut dapat melemahkan makna kontinuitassejarah perjalanan cita-cita Bangsa Indonesia yang terlahir, merdeka, dan membentukNKRI.Oleh karena itu, kami “Paguyuban Masyarakat Tanpa Partai” mengusulkan pengubahansebutan “nama hari peringatan” untuk setiap 1 Juni dari “Hari Lahir Pancasila” diubahmenjadi “Hari PANCASILA sebagai Dasar Indonesia Merdeka”.Demikian surat permohonan perubahan sebutan hari peringatan 1 Juni ini kamisampaikan. Atas perhatian dan pertimbangan serta keputusannya kami mengucapkanbanyak terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan kejernihan hati,kejernihan berfikir serta hidayah dan rahmatNya kepada kita semua.
  4. 4. No : 04/PMTP/V/2011Lamp : 1 (satu) berkasHal : Audiensi Dalam Rangka Pengubahan Nama Hari Peringatan 1 JuniKepada Yth,Pimpinan Majelis Permusyawaran Rakyat Republik IndonesiaDi TempatDengan hormat,Bersama surat ini sebelumnya kami, Paguyuban Masyarakat Tanpa Partai (PMTP),mendoakan agar seluruh rakyat Indonesia senantiasa diberikan rahmat dan lindunganoleh Tuhan yang Maha Esa.Sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa kehendak untuk mengangkat harkatdan martabat hidup Rakyat Indonesia adalah merupakan cita-cita Bangsa Indonesiayang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dan, kemudian memproklamirkanKemerdekaan Bangsanya pada tanggal 17 Agustus 1945 serta pada akhirnya, BangsaIndonesia yang telah merdeka membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)secara sah pada tanggal 18 Agustus 1945.Di dalam perjalanan sejarah tersebut, sederet peristiwa-peristiwa sejarah telah terjadi danberlangsung secara berkesinambungan dari satu kejadian ke kejadian berikutnya secarautuh dan tidak terpisahkan. Pancasila telah disepakati dan ditetapkan sebagai DasarIndonesia Merdeka pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam persidangan Badan PenyelidikUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai). Sehingga, karenakedudukannya sebagai Dasar Indonesia Merdeka, Sila-Sila di dalam Pancasila telahditetapkan sebagai Alinea Penutup (Alinea ke-4) Preambule UUD 1945, secara tersurat.Sebutan Hari Lahir Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Juni merupakansuatu pemberian “nama peringatan” yang tidak memiliki makna kesinambungan sejarah.Terlebih lagi, sebutan hari peringatan tersebut dapat melemahkan makna kontinuitassejarah perjalanan cita-cita Bangsa Indonesia yang terlahir, merdeka, dan membentukNKRI.Oleh karena itu, kami “Paguyuban Masyarakat Tanpa Partai” mengusulkan pengubahansebutan “nama hari peringatan” untuk setiap 1 Juni dari “Hari Lahir Pancasila” diubahmenjadi “Hari PANCASILA sebagai Dasar Indonesia Merdeka”.Untuk itulah kami meminta kepada MPR-RI untuk dapat menerima kami dalam rangkamenyampaikan pandangan kami terhadap penguatan Pancasila sebagai DasarIndonesia Merdeka.Demikian surat permohonan perubahan sebutan hari peringatan 1 Juni ini kamisampaikan. Atas perhatian dan pertimbangannya kami mengucapkan banyak terimakasih. Semoga Tuhan yang Maha Esa melimpahkan kejernihan hati, kejernihan berfikirserta hidayah dan rahmatNya kepada kita semua.
  5. 5. Jakarta, 23 Mei 2011 Hormat kami, PAGUYUBAN MASYARAKAT TANPA PARTAI Asrianty Purwantini Agus Suroto Udiantono (RJB)Agus Salim Harimurti. K Muh. Kennedy Sari Putri Asih Lavivaty Djasrul Djamarus Utje Gustaaf PattyRendra Kharisma Harahap Aprialdi Emil Ondo Supriatno DolIyatim (RTP) Joni Adi Setyawan Yahya Abdul Habib Junet Haryo Setiawan Dolot Surat Yang Sama dan Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada : • Rakyat Indonesia • Gubernur/Bupati/Walikota • Presiden Republik Indonesia • Pimpinan DPRD Tk.I / DPRD Tk. II • Dewan Perwakilan Rakyat RI • Dewan Harian Nasional Angkatan ‘45 • Dewan Perwakilan Daerah RI • Pimpinan Pusat Legiun Veteran RI • Mahkamah Agung RI • Pimpinan Pusat Korps Wanita Indonesia • Mahkamah Konstitusi RI • Pimpinan Pusat PEPABRI • Bapak BJ. Habibie • Masyarakat Sejarah Indonesia • Ibu Megawati Soekarno Putri • World History Association • Penglima TNI • Badan Arsip Nasional • Kepala Kepolisian RI • Perpustakaan Nasional • Kepala Badan Intelejen Negara • Pusat Sejarah ABRI • Lembaga Ketahanan Nasional RI • Pimpinan Partai Politik/Organisasi Massa • Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia • Pimpinan Organisasi Mahasiswa/Pemuda • Forum Rektor • Pimpinan Organisasi Profesi • Perguruan Tinggi Negeri, Swasta & Kedinasan • Media Massa
  6. 6. PAGUYUBAN MASYARAKAT TANPA PARTAI (PMPT)• Tanpa Partai kita dapat melihat segala permasalahan dinegeri ini menjadi serba kecil dan memudahkan kita melakukan identifikasi.• Tanpa Partai kita semakin sadar betapa banyak saudara yang kita miliki.• Tanpa Partai kita semakin sadar betapa banyak sudut pandang lain selain sudut pandang kita sendiri dalam mencari jalan setapak untuk memperbaiki negeri ini.• Tanpa Partai kita semakin menerima yang nyata adalah KENYATAAN.• Tanpa Partai kita berjalan terus menuju GERBANG KEMERDEKAAN. MAKLUMATBangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang lahir dari kearifan masyarakat adat dinusantarauntuk mencari persamaan ditengah begitu banyaknya perbedaan melalui musyawarah yangdiselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kita sering peringati sebagai Hari SumpahPemuda.Sumpah Pemuda ini merupakan eksternalisasi dari nilai-nilai luhur pada masyarakat yang menjadikesepakatan bersama lalu pada gilirannya nanti lambat laun menjadi sebuah pemikiran falsafah.Pemikiran yang dibentuk oleh eksternalisasi ini kemudian mengukuhkan diri dan bangsa Indonesiamenghadapinya sebagai faktisitas maka dalam proses inilah terjadi objektivikasi pada pemikirantersebut. Objektivikasi tersebut pada tanggal 1 Juni 1945 pendiri bangsa menamakannya sebagaiPancasila. Dengan ini hendak dikatakan, sebagai suatu sistem falsafah Pancasila merupakan refleksidari suatu tata nilai yang telah disepakati bersama dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia sertamempengaruhi perilaku masyarakat serta pranata sosial politik dalam mencapai tujuan yangdiharapkan. Dalam pada itu, agar pemikiran yang telah diobjektivikasi tidak menjadi asing bagibangsa Indonesia itu sendiri yang menciptakannya, ia harus diusahakan kembali menjadi bagiansubjektivitas bangsa Indonesia. Inilah tahapan internalisasi. Dan UUD’45 adalah cara bagaimanaPancasila menjadi bagian subjektivitas bangsa IndonesiaKemudian untuk mengukuhkan dirinya sebagai sebuah bangsa dan menjadi dirinya sendiri, bangsaIndonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini bukanhanya menandakan eksistensi bangsa Indonesia tetapi juga tekad yang kuat untuk dapat hiduplebih baik serta perjuangan pada nilai-nilai universal, yaitu perdamaian duniaDalam perjalanannya sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia memerlukan alat yang terorganisiragar dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya, lalu dengan disahkannya UUD’45 olehPanitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berdirilah Negara Kebangsaan Republik Indonesia (NKRI).Ini artinya, bangsa Indonesia memiliki design tersendiri yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain didunia. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai sistem falsafah, UUD’45mengimplementasikan nilai nilai pancasila dalam kehidupan bernegara, UUD’45 melahirkan NKRIsebagai alat yang terorganisir bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya.
  7. 7. Kaitan Pancasila Dengan UUD45Diatas telah kami katakan bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia. Pengertianfalsafah dalam tulisan ini diambil dalam pengertian yang luas, baik sebagai hasil refleksi bangsaIndonesia maupun sebagai ilmu yang memberikan dasar teoritis bagi sistem kelembagaan Negarapada bangsa Indonesia.Pancasila menjadi sah apabila membawa bangsa ini kedalam situasi dimana Pancasila mampumenjelaskan dan menjawab persoalan yang dihadapi bangsa. Dengan demikian Pancasila membuataktivitas bangsa Indonesia menjadi efektif dan mengenai sasaran. Terputus dari kehidupanbernegara Pancasila menjadi verbalisme semata, menjadi berhala bagi bangsa Indonesia. Sebaliknya,terputus dari Pancasila kehidupan bernegara menjadi kehilangan arah. Bangsa Indonesia menjaditeralienasi pada dirinya sendiri. Untuk itu diperlukan proses internalisasi agar Pancasila sebagai hasilobjektivikasi menjadi bagian subjektivitas bangsa Indonesia itu sendiri. UUD’45 adalah bentukinternalisasi tersebut.Sebagai bentuk internalisasi UUD’45 dapat dikatakan sebagai progam aksi dalam memberikantuntunan pelaksanaan kehidupan bernegara. UUD’45 bertumpu pada asumsi dasar. Asumsi dasarberada pada falsafah yang melandasinya. Bila Pancasila merupakan tumpuan dari lahirnya UUD’45,sedangkan UUD’45 mengatur dan mengarahkan kehidupan bernegara maka berarti Pancasilabukanlah sesuatu yang tidak praksis dan UUD’45 adalah suatu usaha agar pancasila menjadi sistemgagasan yang dapat diaprosiasikan, terhindar dari kebekuan dan sikap irrasionalUraian diatas sebenarnya hendak memproklamasikan bahwa UUD’45 merupakan ideologi darifalsafah bangsa Indonesia dan bukan konstitusi. Sifat ideologi sangat kental bila kita melihat isiUUD’45 secara totalitas, dimana UUD’45 berisi kehendak sebuah bangsa untuk dominan menentukansendiri sistem ide dan gagasan yang secara normatif mempengaruhi persepsi, landasan dan perilakubernegaraSebagai contoh adalah makna kedaulatan rakyat seperti yang terdapat dalam UUD’45 pasal 1 ayat2. Dari sudut pandang UUD’45 sebagai konstitusi pasal ini dapat melahirkan kedaulatan individudalam pengelolaan partai-partai dan susunan perwakilannya ditentukan oleh pemilu. Pemahamankonstitusional pada UUD’45 ini dapat menciptakan terjadinya penciutan signifikansi pada hak-hakberpolitik rakyat, terjatuh dalam hak pilih bukan hak suara. Hak pilih tentu saja memiliki perbedaankualitatif dengan hak suara. Dalam hak pilih siapapun dapat menggunakannya tanpapertimbangan akal sehat sekalipun, sebaliknya hak suara menuntut pertimbangan akal sehat dankearifan dalam menggunakannya. Pemahaman konstitusional ini pada gilirannya nanti akanmenyebabkan kekuasaan ditentukan oleh faktor pilihan mayoritas. Hal ini tentu saja sangatmembahayakan : bagaimana jadinya bila pilihan mayoritas kepada kelompok yang anti padakedaulatan rakyat?Makna kedaulatan rakyat tersebut tentu saja berbeda bila kita memahami UUD’45 dalam kerangkaideologis. Pasal tersebut diatas memiliki keterkaitan kuat dengan sistem nilai pancasila, yaitumusyawarah. Dengan demikian yang dinamakan kedaulatan rakyat mengandung arti kedaulatanyang diwujudkan dalam badan perwakilan rakyat yang susunannya ditentukan oleh hak suara yangdari musyawarah rakyat.Sebagai ideologi UUD’45 tentu saja tak dapat diganti atau dirubah. Pergantian atau perubahanterhadap UUD’45 sangat membahayakan karena akan menciptakan jarak eksistensial antarakehidupan bernegara dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Sebagai contoh adalahamandemen pada pasal 6 ayat 2 UUD’45. Amandemen ini merupakan bentuk ‘pemurtadan’terhadap sila ke 4 Pancasila. Dalam sila tersebut dijelaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki sifatkerakyatan dan dipimpin oleh nilai-nilai kebijaksanaan sebagai hasil proses musyawarah perwakilanrakyat. Kata hikmad kebijaksanaan mengandung arti ada suatu usaha mencari keputusan yangbenar dalam menentukan nasib bangsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakanpersonifikasi dari sila ke 4 Pancasila. Maka bila kemudian MPR memilih Presiden idealnya dilakukanmelalui pikiran yang sehat, penuh kearifan dan dapat diterima oleh semua fihak sehingga Presidenyang terpilih merupakan visualisasi dari keinginan untuk berhikmad pada kebijaksanaan. Idealisme
  8. 8. ini tentu saja karam dengan adanya amandemen pada pasal 6 ayat 2 UUD’45 yang menyatakanPresiden dipilih langsung. Amandemen ini menghilangkan asas-asas musyawarah rakyat dalammenentukan kepemimpinan nasional. Dan jadilah kita memiliki pemimpin nasional yang memilikipotensi besar untuk tidak mampu berhikmad pada kebijaksanaan.Dari uraian diatas, munculah sebuah pertanyaan : Bila UUD’45 bukan konstitusi, lalu dimanakahletak konstitusi NKRI?. Sebuah konstitusi bukanlah dogma melainkan tetap menjadi hipotesa yangharus diuji dengan permasalahan yang harus dihadapi. Oleh karena itu konstitusi harus selaluterbuka pada usaha falsifikasi, selalu terbuka untuk diperbaharui atau diubah sama sekali. Bilakedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat yg divisualisasikan oleh MPR, dengan ini hendak kamikatakan bahwa hasil-hasil musyawarah MPR yang sering disebut Ketetapan MPR merupakankonstitusi NKRI. Dengan demikian kita memiliki sebuah konstitusi yang berfihak pada kepentinganrakyat. Agar konstitusi ini dapat mengikuti perkembangan jaman maka setiap 5 tahun sekali seiringdengan pergantian anggota MPR konstitusi harus ditinjau kembali agar mampu menjawabpersoalan yang dihadapi bangsa ini Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebuah Negara Tanpa PartaiPancasila, UUD’45 dan NKRI memiliki keterkaitan yang erat dan merupakan design besar bangsaIndonesia. Bila proklamasi hanya dapat mengantarkan bangsa Indonesia pada pintu gerbangkemerdekaan, maka pelaksanaan design secara benar merupakan kunci yang dapat membukapintu gerbang kemerdekaan sehingga anak-anak bangsa bisa masuk kedalamnya. Namun antaradesign dengan bangsa Indonesia memiliki titik kelemahan yang cukup besar. Seperti halnya sebuahlukisan dalam sebuah pigura dengan dimensi lain diluarnya, ada retakan-retakan dalam kacapigura yang mudah pecah dan membuat dimensi lain masuk merusak lukisan tersebut. Retakantersebut berupa mentalitas manusia sebagai pelaksananyaBangsa Indonesia memiliki mental budak akibat terlalu lama mengalami penjajahan. Mental budakinilah yang membuat bangsa Indonesia begitu mudah menerima ide dan gagasan yang dapatmerusak design yang telah dibuatnya sendiri. Maka dengan alasan potensi fasisme dalam UUD’45pihak imperialis-kapitalis melalui berbagai macam perjanjian lalu melakukan penekanan danbangsa Indonesia pun melakukan pergantian UUD’45 dengan konstitusi RIS kemudian selanjutnyaUUDS’50 sebagai bentuk ketidak berdayaan. Akibatnya terjadilah untuk pertama kali deformasipada design bangsa. Partai-partai berdiri, bentuk Negara berubah menjadi RIS, lembagakePresidenan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Puncak deformasi terselenggaranya pemilutahun 1955 yang mengakibatkan frgamentarisasi masyarakat dan kekacauan pada sistemketatanegaraan. Kekacauan ini disadari oleh Presiden Sukarno, lalu lahirlah Dekrit Presiden yg berisikembali pada UUD’45.Sistem kepartaian dan pemilu tidak sesuai dengan design yang telah dibuat oleh pendiri bangsa. Inidisebabkan sistem kepartaian dan pemilu bertentangan dengan asas musyawarah sebagai dasarpembentukan kelembagaan Negara. Jelasnya, NKRI adalah sebuah negara tanpa partai. Olehkarena itu dalam UUD’45 tidak dijumpai satu pasal pun yang mengisyaratkan penyelenggaraanpemilu yg diikuti partai-partai dengan hak pilih rakyat sebagai pembenarnya. Pelaksanaan pemiluyang diikuti oleh partai-partai merupakan implementasi dari pasal 34 konstitusi RIS dan pasal 35UUDS’50 padahal kedua konstitusi tersebut adalah hasil penetrasi bangsa imperialis-kapitalis kepadabangsa Indonesia. Dengan demikian sesungguhnya pemilu dan partai adalah kepanjangan tangandari kepentingan bangsa imperialis-kapitalis untuk menguasai negeri iniFakta ini disadari juga oleh Presiden Suharto. Ini yang menyebabkan beliau tidak pernah mendirikanpartai tetapi memperkuat sebuah golongan besar untuk menampung berbagai macam kelompokdalam masyarakat untuk bermusyawarah dalam mengatasi persoalan bangsa. Golongan besar inibernama Golongan Karya (GOLKAR). Bila pada awal berdirinya NKRI fasisme menjadi alasan bagibangsa imperialis-kapitalis untuk mengeksploitasi mental budak bangsa ini, pada pemerintahanSuharto ketergantungan ekonomi menyebabkan mental budak pun kambuh dan terselenggaralahpemilu
  9. 9. Untuk mengingatkan pada seluruh anak-anak bangsa bahwa dirinya tidak mampu melakukanperlawanan terhadap tekanan bangsa imperialis-kapitalis Presiden Suharto pada tahun 1972mengubah tanggal 17 Agustus menjadi hari ulangtahun Republik Indonesia (HUT RI) bukan hariProklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini artinya, Presiden Suharto sedang memberitahuseluruh anak bangsa bahwa dirinya tidak melaksanakan UUD’45 tapi UUDS’50, karena yangmenyatakan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai HUT RI hanya terdapat pada Pembukaan UUDS’50‘Kepatuhan’ bangsa Ini pada bangsa imperialis-kapitalis terus berlanjut setelah mundurnya PresidenSuharto. Bila sebelumnya mental budak mengakibatkan anak-anak bangsa tak mampumengadakan perlawanan secara keseluruhan maka pada era reformasi mental tersebut telahmembuat anak-anak bangsa dengan riangnya menerima penjajahan atas ide dan gagasan olehbangsa imperialis-kapitalis. Bentuk kegembiraan tersebut dinyatakan melalui amandemen padaUUD’45. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang ironis dan konyol : Apa yang menjadi alasanamandemen UUD’45 jika UUD’45 itu sendiri mulai dari NKRI berdiri sampai hari ini belum pernahdilaksanakan?. Tidak berlebihan jika kecurigaan pantaslah kita alamatkan pada kepentinganbangsa imperialis-kapitalis atas amandemen tersebut. Musyawarah Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga NegaraDalam sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia asas musyawarah merupakan ciri khas dalammemberikan makna kedaulatan rakyat, sebagi unsur pembentuk lembaga-lembaga Negara. Asasmusyawarah selalu menghendaki pemikiran-pemikiran yang berhikmad pada kebijaksanaansehingga keputusan yang diambil berdasarkan akal sehat dan demi kepentingan orang banyak.Dalam musyawarah fihak-fihak yang terlibat dapat mengeluarkan pendapat, kritik dan sarandengan penuh tanggungjawab dan mempertimbangkan kebersamaan serta persatuanMusyawarah dapat dilakukan secara berjenjang dimulai dari lingkup terkecil organisasi yang adapada bangsa Indonesia yaitu Rukun Tetangga (RT). Musyawarah RT akan memilih seorang ataulebih untuk mewakili mereka pada musyawarah Rukun Warga (RW). Musyawarah RW akanmemilih seorang atau lebih dari mereka untuk menjadi wakil rakyat yang duduk sebagai anggotaLembaga Perwakilan Rakyat Tingkat Desa/Kelurahan (LPRD)Lembaga Perwakilan Rakyat Tingkat Desa/Kelurahan ini kemudian bermusyawarah untuk memilihseorang atau lebih dari mereka untuk duduk sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat TingkatKabupaten/Kotamadya (LPRK). LPRK ini kemudian bermusyawarah untuk memilih seorang ataulebih anggotanya untuk duduk sebagai wakil rakyat di Lembaga Perwakilan Rakyat TingkatProvinsi (LPRP) dan juga memilih seorang atau lebih sebagai wakil rakyat di Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (DPR-RI)Dengan demikian yang dinamakan anggota DPR-RI benar-benar merupakan wakil rakyat bukanwakil partai, dipilih melalui Hak Suara Rakyat bukan Hak Pilih Rakyat, mencerminkan keragamanbudaya bukan keragaman ideologi dengan kepentingan kelompok didalamnya. Diatas telahdikatakan bahwa Anggota DPR-RI dipilih melalui musyawarah Lembaga Perwakilan RakyatTingkat Kabupaten/Kotamadya. Ruang lingkup kabupaten/kotamadya yang tidak begitu luas akanmemudahkan setiap anggota DPR-RI memahami betul persoalan-persoalan rakyat yang diwakilinyaApabila DPR-RI merupakan perwakilan rakyat yang terbentuk dari proses-proses musyawarahrakyat dari mulai tingkat RT sampai Kabupaten maka MPR merupakan musyawarah besar bangsaIndonesia. Susunan anggota MPR adalah anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan utusangolongan. Keanggotaan MPR dari utusan daerah yang dimaksud adalah perwakilan yang diperolehdari musyawarah masyarakat adat yang ada pada tiap-tiap daerah di Indonesia, sedangkan UtusanGolongan adalah perwakilan yang diperoleh dari musyawarah masing kelompok-kelompok yangmemiliki pengaruh dimasyarakat baik dibidang agama, profesi, intelektual dan sebagainya yangsemuanya diatur oleh undang-undang
  10. 10. Hasil-hasil musyawarah yang dilakukan oleh MPR ini berupa ketetapan yang merupakan konstitusiNKRI dan berlaku selama 5 tahun. Kemudian MPR memberikan mandat pada Presiden untukmelaksanakan konstitusi tersebut. Presiden dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam musyawarahyang dilaksanakan MPR. Suara terbanyak mengandung arti keinginan tertinggi yang terdapatdalam pikiran-pikiran sehat dari masing-masing anggota MPR untuk memilih seorang anak bangsaterbaik yang mampu memimpin anak bangsa lainnya bagi kepentingan bangsa dan NegaraTulisan ini tidak berpretensi menjadi sebuah pemikiran yang bersifat sophiscated thinking. Tulisan inihanyalah upaya rakyat mengembalikan makna Pancasila, UUD’45 dan NKRI seperti apa adanyasejauh tidak tersesat memahaminya. Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai falsafah hidupnya,UUD’45 menjadi ideologi yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupanbernegara, Negara dibentuk oleh ideologi sebagai alat bagi bangsa untuk mecapai tujuannya.Karena itu berbicara tentang lembaga Negara tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang melahirkannegara itu sendiri. Tergusurnya asas musyawarah dalam pembentukan kelembagaan Negaramerupakan bentuk deformasi pada design yang telah dibuat bangsa Indonesia sendiri dan designyang rusak kelak membuat bangsa Indonesia terlunta-lunta ditengah-tengah bangsa lainnyadidunia.Sudah saatnya kita membersihkan NKRI dari partai-partai bila ingin melihat masa depan yang lebihbaik bagi negeri ini. Jakarta 12 Maret 2011

×