SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Permasalahan Ekonomi Mikro di Indonesia 
Posted on December 2, 2012 by Angga.N.Rahman 
1. Harga Dasar dan Harga Tertinggi 
Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa 
mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Artinya, 
keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai. Pengaruh dari krisis 
tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh produsen 
dan konsumen. Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan 
pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan 
penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk 
membantu konsumen. Misalnya, musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. 
Akibatnya, harga beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi 
masalah tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu 
para petani. 
2. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Sehubung dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota, angkot, 
dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para 
sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa pengusaha angkutan 
umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu saja akan memberatkan para 
konsumen pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah bersama 
para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan 
menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkot, dan taksi. Besarnya tarif resmi 
ini tentu tidak akan memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan 
umum. 
3. Masalah Monopoli 
Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu 
yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli seringkali merugikan masyarakat dan 
konsumen. Di samping itu, monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat
lain sehingga kurang menumbuhkan semangat berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang 
melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa 
mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Hal ini akan 
menghancurkan para pesaing. 
Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang 
mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi 
masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha tidak Sehat. 
4. Masalah Distribusi 
Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang 
menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya 
telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga 
harga barang ketika sampai ditangan konsumen tidak mahal. Misalnya, PT. Coca Cola 
Indonesia melakukan distribusi barang melalui lebih dari 120 pusat penjualan di seluruh 
Indonesia dan didistribusikan langsung melalui ke pedagang eceran (80% pengecer) dan 
grosir dan 90% masuk kategori usaha kecil. 
5 Masalah Birokrasi 
Panjangnya jalur birokrasi di negara kita dalam rangka penyaluran bantuan dan penuntasan 
masalah perekonomian di Indonesia sering kali menimbulkan keengganan para pengusaha 
kecil untuk mengambil kesempatan tersebut. Pengajuan permohonan dana bantuan dengan 
membawa proposal dari satu meja birokrasi ke meja yang lain. Tidak jarang pula diantara 
meraka menjadi putus asa karena lamanya proses permohonan dan malasnya menghadapi 
permainan birokrasi. Proses birokrasi perijinan yang berbelit-belit dikatakan sebagai salah 
satu hambatan dalam menggalakan roda ekonomi di Indonesia. 
6. Masalah Pembangunan Infrastruktur 
Masalah pembangunan seperti jalan tol dan pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya 
devisa asing tidak berjalan sesegera mungkin. Pembangunan juga dapat mempermudah dalam 
penyaluran distribusi sehingga mendapatkan keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha
kecil atau mikro. Dengan begitu arus pendapatan akibat penjualan ini dapat membangkitkan 
kinerja produksi berkelanjutan. 
7. Belum Meratanya Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 
Listrik pasalnya merupakan motor penggerak roda perekonomian. Ketika suatu kegiatan 
usaha tidak mendapatkan pasokan listrik, hal ini menyebabkan proses produksi berhenti. 
Walaupun hanya sebatas usaha kecil dalam proses produksinya tetap harus menggunakan 
listrik. 
8. Masalah Pembebasan Lahan 
Masalah pembebasan lahan yang selama ini sering menjadi permasalahan besar antara 
pengembang dan warga. Investasi akan terhambat jika pembebasan lahan ini sulit 
diselesaikan. Di Indonesia masih banyak sosok makelar tanah yang hanya mementingkan 
kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Namun untuk mengatasinya, kini telah 
terciptanya Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum. Demikian juga dengan sudah finalnya Peraturan Presiden 
(Perpres) mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 
9. Belum Terciptanya Transparasi Penggunaan Retribusi Pajak 
Masalah ini juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, permasalahan 
ini hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah. Karena biaya yang mengalir untuk 
pembangunan tanpa diketahui malah hanya dinikmati oleh segelintir elit. Sehingga yang 
sampai pada rakyat diberbagai daerah adalah sisa dari dana yang sudah dipangkas oleh para 
elite tersebut. Transparasi ini menjadi penting agar dana yang keluar dan masuk bisa 
diketahui dengan jelas. Perlu penguatan fungsi kontrol publik agar masalah ini dapat 
terselesaikan. 
10. Pungutan Liar 
Berdasarkan penelitian LPEM UI Tahun 2003 bahwa pengeluaran perusahaan untuk biaya 
“tambahan atau pungutan liar” telah mencapai 11% dari biaya produksi. Hal ini tentunya 
akan bisa menjadi penghambat yang sangat besar dan bisa mengacaukan iklum investasi yang 
tengah dibangun di Indonesia. Thomas Dharmawan Ketua Umum Gabungan Pengusaha
Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengatakan bahwa potensi biaya produksi 
yang dapat dihemat mencapai 30% jika praktik pungli bisa dihilangkan. Hal ini berarti 
hampir sepertiga biaya produksi merupakan pungli dan harga jual ke konsumen bisa 
diturunkan mencapai 30% jika praktik pungli ini dihilangkan. Praktik pungli ini sarat akan 
nuansa korupsi (Susan Rose Ackerman). Dikatakan pula bahwa korupsi sering melekat dalam 
struktur hierarkis dari birokrasi, dimana para pegawai pemerintah mempunyai kewenangan 
penuh dalam mengambil keputusan sedangkan para pengusaha tidak mempunyai pilihan lain 
akan menjadi sarana yang mempersubur praktik korupsi ini. 
11. Pengenaan Perpajakan Berganda dan Berlapis-lapis 
Banyak pemerintah daerah yang sekarang menerapkan pajak berlapis terhadap para investor 
yang ingin menanamkan modal didaerahnya, polanya bermacam-macam, mulai dari pajak 
yang melekat pada jenis usaha tersebut sampai kepada retribusi ‘khusus’ untuk sang kepala 
daerah. Hal ini jelas makin menciptakan ketakutan tersendiri bagi para pengusaha atau 
pemilik modal. 
DAFTAR PUSTAKA 
http://rositaajjah.wordpress.com/2012/05/27/indonesia-hadapi-masalah-ekonomi-mikro/ 
http://www.anneahira.com/masalah-perekonomian-di- indonesia.htm 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/15/06585344/Indonesia.Hadapi.Masalah.Ek 
onomi.Mikro 
http://www.tribunnews.com/2012/08/02/sby-kesal-dengan-makelar-tanah-hambat-pembebasan- 
lahan 
http://fantaziulo88.blogspot.com/2011/01/5-contoh-permasalahan-ekonomi-di.html 
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/03/29/ekonomi-biaya-tinggi-mengurai-permasalahan- 
perijinan-sebagai-upaya-untuk-mengakselerasi-pembangunan- indonesia/ 
http://birokrasi.kompasiana.com/2011/05/02/nestapa-daerah-tertinggal/
Permasalahan Ekonomi Makro 
a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan 
Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 
11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi 
yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir 
tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan 
penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi 
sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. 
Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. 
Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok 
kaya Indonesia. 
b. Krisis Nilai Tukar 
Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, 
akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan 
dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada 
perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector swasta. 
Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk 
menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan 
nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang 
mengambang terkendali. 
c. Masalah Utang Luar Negeri 
Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis ternyata 
menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 
terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang 
luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis 
nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya 
utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari 
PDB. 
Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan 
pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional 
untuk membantu menyelesaikan masalah ini. 
d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system perbankan. 
Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin 
banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. 
Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya 
terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran 
(rush). 
Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar 
pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke 
jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk 
menyelamatkan bank-bankyang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan 
bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik 
kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya 
suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku 
bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di 
system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system 
perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan 
suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian 
yang berakibat pengikisan modal yang mereka miliki. 
e. Masalah Inflasi 
Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai 
tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi 
Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik 
sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas 
melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu melakukan pengetatan di bidang moneter. 
Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan 
mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi 
perusahaan. 
f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran 
Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari anjloknya daya 
serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa lalu setiap 1% 
pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga 240 ribu maka pada 2005- 
2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja. 
Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat
pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu 
menyelamatkan industry- industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi pertan. 
Permasalahan Ekonomi Mikro 
a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi 
Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa 
mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Artinya, 
keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai. Pengaruh dari krisis 
tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen 
dan konsumen. 
Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah 
mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan 
harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu 
konsumen. Misalnya, musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. Akibatnya, 
harga beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah 
tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu para petani. 
b. Meningkatnya Permintaan Beras 
Gagal panen akan menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga beras akan 
naik. Tingginya harga beras akan menambah beban hidup masyarakat yang berpenghasilan 
rendah dan tidak tetap. Untuk mengatasi pasokan beras ini, pemerintah melakukan program 
impor beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing. 
c. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 
Sehubungan dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota, 
angkutan kota (angkot), dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba 
bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa 
pengusaha angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu sajaakan 
memberatkan para konsumen 
pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah bersama para asosiasi 
pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif 
resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu 
tidak memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum. 
d. Masalah Monopoli
Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu 
yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli seringkali merugikan masyarakat dan 
konsumen. Di samping itu, monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat 
lain sehingga kurang menumbuhkan semangat berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang 
melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa 
mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Hal ini akan 
menghancurkan para pesaing. 
Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang 
mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi 
masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat. 
e. Masalah Distribusi 
Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang 
menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya 
telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga 
harga barang ketika sampai ke tangan konsumen tidak mahal. Misalnya, PT. Coca Cola 
Indonesia melakukan distribusi barang melalui lebihdari 120 pusat penjualan di seluruh 
Indonesia dan didistribusikan langsung melalui ke pedagang eceran (80% pengecer) dan 
grosir dan 90% masuk kategori usaha kecil 
Standar Kompetensi : Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi 
Kompetensi Dasar : – Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro 
- Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi 
Indikator : – Mendeskripsikan pengertian Ekonomi Mikro dan Makro 
- Mendeskripsikan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro 
- Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha industri kecil) dan 
ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional dll) 
- Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi 
(kemiskinan,pemerataan pendapatan). 
- Memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. 
Sumber : http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2010/03/22/permasalahan-ekonomi-dan-kebijakan- 
pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/
By ulffaa 
Permasalahan Ekonomi Makro 
Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro seperti kekakuan harga, 
monopoli dan eksternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi 
juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. 
Permasalahan ekonomi makro Indonesia dalam membangun negara sebenarnya tidak hanya 
sebatas itu. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap impor dan utang luar 
negeri merupakan beberapa masalah pemerintah dalam bidang ekonomi makro. 
1. Masalah Kemiskinan 
Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya Program 
Inpres Data Tertinggal (IDT), pemberian kredit untuk para petani dan pengusaha kecil berupa 
Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Program Kawasan 
Terpadu (PKT), Program bapak Angkat, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) dan 
program wajib belajar. 
2. Masalah Keterbelakangan 
Jika ditinjau dari segi penguasaan teknologi, indonesia masih dikategorikan negara 
berkembang. Ciri lain negara adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, 
rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, 
rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendah tingkat keterampilan penduduk, rendahnya 
tingkat pendidikan formal, kurang modal, kurangnya produktivitas tenaga kerja, serta 
lemahnya tingkat manajemen usaha. Untuk mengatasi keterbelakangan ini, pemerintah 
berupaya meningkatkan kualitas SDM, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer 
teknologi dari negara-negara maju. 
3. Masalah Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan Kerja 
masalah lain yang dihadapi Indonesia dalan pembangunan di bidang eknomi adalah masalah 
lapangan kerja dan pengangguran. Masalah ini saling berhubungan satu sama lain. Masalah 
pengangguran timbul karena terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang tersedia. 
Untuk mengatasi masalah pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja, pemerintah
melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai 
dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, terutama bersifat 
padat karya(labour intensive), pemberian penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai 
lapangan kerja. 
4. Masalah Kekurangan Modal 
Kekurangan Modal adalah satu ciri penting setiap negara yang memulai proses 
pembangunan. Kekurangan ini bukan saja menghambat kecepatan pembangunan ekonomi 
yang dapat dilaksanakan tetapi dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari 
kemiskinan.masalah kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran dan kekurangan modal 
yang terjadi disuatu negara berkembang disebabkan oleh lingkaran yang sulit diputuskan. 
Lingkaran keterbelakangan dan kemiskinan tersebut adalah pendapatan rendah menyebabkan 
kemampuan investasi rendah, investasi rendah menyebabkan pemupukan modal rendah, 
modal rendah menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah menyebabkan 
pendapatan rendah dan seterusnya berputar tanpa terputus. Untuk mengatsi masalah-masalah 
tersebut, pemeritah harus melakukan suatu program besar sehingga dapat memutuskan 
lingkaran setan, misalnya melalui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi 
menjadi lebih produktif. 
5. Masalah Pemerataan Pendapatan 
Masalah lain yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah 
masalah pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi Indonesia terkonsentrasi hanya di 
kota-kota besar terutama di Pulau Jawa dan didominasi oleh kelomok tertentu. Pada 
hakikatnya, pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 
sehingga keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dengan keberhasila n 
dibidang ekonomi (secara materi). 
6. Inflasi dan Tingkat Pengangguan yang Terus Meningkat 
Inflasi atau kenaikan tngkat harga secara umum dan terus menurus bagi sebuah negara 
sebenarnya merupakan hal yag wajar, selama tidak melebihi batas normal, berlangsung 
singkat dan masih dapat terkendalikan oleh pemerintah. Inflasi ini dianggap berbahaya karena 
dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat,
memburuknya distribusi pendapatan dan mengganggu stabilitas ekonomi. Seperti halnya 
inflasi, pengangguran yang terus meningkat merupakan masalah bagi pebangunan ekonomi. 
Pengangguran yang terus meningkat biasanya berdampak buruk terhadap kehidupan sosial 
ekonomi masyarakat dan stabilitas nasional. 
7. Ketergantungan Terhadap Impor dan Utang Luar Negeri 
Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintahdan sektor swasta terhadap impor dan 
utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi jelas akan 
mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa negara berkurang, stabilitas 
ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri masalah yang muncul adalah menyangkut 
beban utangnya, yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan pelunasan pokok utang luar 
negeri. 
sumber : 
Ahman,Eeng.2007.Membina Kompetensi Ekonomi.Bandung.Grafindo Media Pratama

More Related Content

Recently uploaded

slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersucietiernawati20
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)RezaWahyuni6
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolahKel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolahaisyahnurul2408
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIsyedharis59
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxRestiana8
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxDarmiahDarmiah
 
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfSertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfWahyuHid3
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfJurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfIndri117648
 
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaFungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaAdePutraTunggali
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatsriagunggb
 

Recently uploaded (20)

slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuciPAI SD 1_BAB 9.  pendidikan agama islam tentang bersuci
PAI SD 1_BAB 9. pendidikan agama islam tentang bersuci
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolahKel. 4 Administrasi  Keuangan.pdf di sekolah
Kel. 4 Administrasi Keuangan.pdf di sekolah
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
 
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdfSertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
Sertifikat PMM aksi nyata "mengapa kurikulum perlu berubah".pdf
 
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdfJurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul.1.1.pdf
 
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan TerapannyaFungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
Fungsi Manajemen Public Relations dan Terapannya
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawatDownload Contoh Laporan observasi teman sejawat
Download Contoh Laporan observasi teman sejawat
 

Permasalahan ekonomi mikro dan makro

  • 1. Permasalahan Ekonomi Mikro di Indonesia Posted on December 2, 2012 by Angga.N.Rahman 1. Harga Dasar dan Harga Tertinggi Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai. Pengaruh dari krisis tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang dibutuhkan oleh produsen dan konsumen. Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen. Misalnya, musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. Akibatnya, harga beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu para petani. 2. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Sehubung dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota, angkot, dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa pengusaha angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu saja akan memberatkan para konsumen pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkot, dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu tidak akan memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum. 3. Masalah Monopoli Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli seringkali merugikan masyarakat dan konsumen. Di samping itu, monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat
  • 2. lain sehingga kurang menumbuhkan semangat berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Hal ini akan menghancurkan para pesaing. Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. 4. Masalah Distribusi Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang ketika sampai ditangan konsumen tidak mahal. Misalnya, PT. Coca Cola Indonesia melakukan distribusi barang melalui lebih dari 120 pusat penjualan di seluruh Indonesia dan didistribusikan langsung melalui ke pedagang eceran (80% pengecer) dan grosir dan 90% masuk kategori usaha kecil. 5 Masalah Birokrasi Panjangnya jalur birokrasi di negara kita dalam rangka penyaluran bantuan dan penuntasan masalah perekonomian di Indonesia sering kali menimbulkan keengganan para pengusaha kecil untuk mengambil kesempatan tersebut. Pengajuan permohonan dana bantuan dengan membawa proposal dari satu meja birokrasi ke meja yang lain. Tidak jarang pula diantara meraka menjadi putus asa karena lamanya proses permohonan dan malasnya menghadapi permainan birokrasi. Proses birokrasi perijinan yang berbelit-belit dikatakan sebagai salah satu hambatan dalam menggalakan roda ekonomi di Indonesia. 6. Masalah Pembangunan Infrastruktur Masalah pembangunan seperti jalan tol dan pelabuhan yang menjadi gerbang masuknya devisa asing tidak berjalan sesegera mungkin. Pembangunan juga dapat mempermudah dalam penyaluran distribusi sehingga mendapatkan keuntungan tersendiri bagi para pelaku usaha
  • 3. kecil atau mikro. Dengan begitu arus pendapatan akibat penjualan ini dapat membangkitkan kinerja produksi berkelanjutan. 7. Belum Meratanya Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Listrik pasalnya merupakan motor penggerak roda perekonomian. Ketika suatu kegiatan usaha tidak mendapatkan pasokan listrik, hal ini menyebabkan proses produksi berhenti. Walaupun hanya sebatas usaha kecil dalam proses produksinya tetap harus menggunakan listrik. 8. Masalah Pembebasan Lahan Masalah pembebasan lahan yang selama ini sering menjadi permasalahan besar antara pengembang dan warga. Investasi akan terhambat jika pembebasan lahan ini sulit diselesaikan. Di Indonesia masih banyak sosok makelar tanah yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan rakyat. Namun untuk mengatasinya, kini telah terciptanya Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Demikian juga dengan sudah finalnya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 9. Belum Terciptanya Transparasi Penggunaan Retribusi Pajak Masalah ini juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, permasalahan ini hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah. Karena biaya yang mengalir untuk pembangunan tanpa diketahui malah hanya dinikmati oleh segelintir elit. Sehingga yang sampai pada rakyat diberbagai daerah adalah sisa dari dana yang sudah dipangkas oleh para elite tersebut. Transparasi ini menjadi penting agar dana yang keluar dan masuk bisa diketahui dengan jelas. Perlu penguatan fungsi kontrol publik agar masalah ini dapat terselesaikan. 10. Pungutan Liar Berdasarkan penelitian LPEM UI Tahun 2003 bahwa pengeluaran perusahaan untuk biaya “tambahan atau pungutan liar” telah mencapai 11% dari biaya produksi. Hal ini tentunya akan bisa menjadi penghambat yang sangat besar dan bisa mengacaukan iklum investasi yang tengah dibangun di Indonesia. Thomas Dharmawan Ketua Umum Gabungan Pengusaha
  • 4. Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) mengatakan bahwa potensi biaya produksi yang dapat dihemat mencapai 30% jika praktik pungli bisa dihilangkan. Hal ini berarti hampir sepertiga biaya produksi merupakan pungli dan harga jual ke konsumen bisa diturunkan mencapai 30% jika praktik pungli ini dihilangkan. Praktik pungli ini sarat akan nuansa korupsi (Susan Rose Ackerman). Dikatakan pula bahwa korupsi sering melekat dalam struktur hierarkis dari birokrasi, dimana para pegawai pemerintah mempunyai kewenangan penuh dalam mengambil keputusan sedangkan para pengusaha tidak mempunyai pilihan lain akan menjadi sarana yang mempersubur praktik korupsi ini. 11. Pengenaan Perpajakan Berganda dan Berlapis-lapis Banyak pemerintah daerah yang sekarang menerapkan pajak berlapis terhadap para investor yang ingin menanamkan modal didaerahnya, polanya bermacam-macam, mulai dari pajak yang melekat pada jenis usaha tersebut sampai kepada retribusi ‘khusus’ untuk sang kepala daerah. Hal ini jelas makin menciptakan ketakutan tersendiri bagi para pengusaha atau pemilik modal. DAFTAR PUSTAKA http://rositaajjah.wordpress.com/2012/05/27/indonesia-hadapi-masalah-ekonomi-mikro/ http://www.anneahira.com/masalah-perekonomian-di- indonesia.htm http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/15/06585344/Indonesia.Hadapi.Masalah.Ek onomi.Mikro http://www.tribunnews.com/2012/08/02/sby-kesal-dengan-makelar-tanah-hambat-pembebasan- lahan http://fantaziulo88.blogspot.com/2011/01/5-contoh-permasalahan-ekonomi-di.html http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/03/29/ekonomi-biaya-tinggi-mengurai-permasalahan- perijinan-sebagai-upaya-untuk-mengakselerasi-pembangunan- indonesia/ http://birokrasi.kompasiana.com/2011/05/02/nestapa-daerah-tertinggal/
  • 5. Permasalahan Ekonomi Makro a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan Pada akhir tahun 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,4% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Namun, sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun itu melonjak menjadi sebesar 47 juta jiwa atau sekitar 23,5% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Pada akhir tahun 2000, jumlah penduduk miskin turun sedikit menjadi sebesar 37,3 juta jiwa atau sekitar 19% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dari segi distribusi pendapatan nasional, penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan. Sebagian besar kekayaan banyak dimiliki kelompok berpenghasilan besar atau kelompok kaya Indonesia. b. Krisis Nilai Tukar Krisis mata uang yang telah mengguncang Negara-negara Asia pada awal tahun 1997, akhirnya menerpa perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah yang semula dikaitkan dengan dolar AS secara tetap mulai diguncang spekulan yang menyebabkan keguncangan pada perekonomian yang juga sangat tergantung pada pinjaman luar negeri sector swasta. Pemerintah menghadapi krisis nilai tukar ini dengan melakukan intervensi di pasar untuk menyelamatkan cadangan devisayang semakin menyusut. Pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar yang mengambang bebas sebagai pengganti kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali. c. Masalah Utang Luar Negeri Kebijakan nilai tukar yang mengambang terkendali pada saat sebelum krisis ternyata menyimpan kekhawatiran. Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar ASyang relative tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai (hedging) sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut membengkak. Pada tahun1997, besarnya utang luar negeri tercatat 63% dari PDB dan pada tahun 1998 melambung menjadi 152% dari PDB. Untuk mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini. d. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
  • 6. Besarnya utang luar negeri mengakibatkan permasalahan selanjutnya pada system perbankan. Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secarabesar-besaran (rush). Goncangan yang terjadi pada system perbankan menimbulkan goncangan yang lebih besar pada system perbankan secara keseluruhan, sehingga perekonomian juga akan terseret ke jurang kehancuran. Alasan-alasan di atas menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bankyang mengalami masalah likuiditas tersebut dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal ini dilakukan dengan meningkatnya suku bunga SBI. Kebijakan ini kemudian menimbulkan dilema karena peningkatan suku bunga menyebabkan beban bagi para peminjam (debitor). Akibatnya tingkat kredit macet di system perbankan meningkat dengan pesat. Dilema semakin kompleks di saat system perbankan mencoba mempertahankan likuiditasyang mereka miliki dengan meningkatkan suku bungan simpanan melebihi suku bunga pinjaman sehingga mereka mengalami kerugian yang berakibat pengikisan modal yang mereka miliki. e. Masalah Inflasi Masalah inflasi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas kaitannya dengan masalah krisis nilai tukar rupiah dan krisis perbankan yang selama ini terjadi. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Indonesia pernah mencapai angka 10,5%. Ini terjadi karena harga barang-barang terus naik sebagai akibat dari dorongan permintaan yang tinggi. Tingginya laju inflasi tersebut jelas melebihi sasaran inflasi BI sehingga BI perlu melakukan pengetatan di bidang moneter. Pengetatan moneter tidak dapat dilakukan secara drastic dan berlebihan karena akan mengancam kelangsungan proses penyehatan perbankan dan program restrukturisasi perusahaan. f. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Menurunnya kualitas pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2006 tercermin dari anjloknya daya serap pertumbuhan ekonomi terhadap angkatan kerja. Bila di masa lalu setiap 1% pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja hingga 240 ribu maka pada 2005- 2006 setiap pertumbuhan ekonomi hanya mampu menghasilkan 40-50 ribu lapangan kerja. Berkurangnya daya serap lapangan kerja berarti meningkatnya penduduk miskin dan tingkat
  • 7. pengangguran. Untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, pemerintah perlu menyelamatkan industry- industri padat karya dan perbaikan irigasi bagi pertan. Permasalahan Ekonomi Mikro a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tertinggi Krisis ekonomi yang pernah melanda dunia terjadi cukup lama dan diyakini bahwa mekanisme pasar tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Artinya, keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar tidak tercapai. Pengaruh dari krisis tersebut adalah melambungnya harga berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen dan konsumen. Salah satu campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen. Misalnya, musim panen padi menyebabkan jumlah beras melimpah. Akibatnya, harga beras turun sehingga para petani mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menentukan harga dasar (floor price) beras untuk membantu para petani. b. Meningkatnya Permintaan Beras Gagal panen akan menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga beras akan naik. Tingginya harga beras akan menambah beban hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap. Untuk mengatasi pasokan beras ini, pemerintah melakukan program impor beras melalui tender terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing. c. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Sehubungan dengan naiknya harga BBM, para pengusaha angkutan umum bus kota, angkutan kota (angkot), dan taksi mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM tersebut, beberapa pengusaha angkutan umum menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu sajaakan memberatkan para konsumen pengguna jasa angkutan. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi. Besarnya tarif resmi ini tentu tidak memberatkan konsumen atau juga tidak merugikan pengusaha angkutan umum. d. Masalah Monopoli
  • 8. Praktik monopoli akan mengakibatkan penguasaan pasar terhadap barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh satu perusahaan. Praktik monopoli seringkali merugikan masyarakat dan konsumen. Di samping itu, monopoli akan mempersempit peluang usaha bagi masyarakat lain sehingga kurang menumbuhkan semangat berwirausaha masyarakat. Perusahaan yang melakukan praktik monopoli seringkali mempermainkan dan menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kelompok masyarakat yang memiliki usaha sejenis. Hal ini akan menghancurkan para pesaing. Untuk menghindari kegiatan praktik monopoli, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha agar menumbuhkan iklim usaha yang sehat bagi masyarakat, yaitu UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. e. Masalah Distribusi Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang akan mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah atau swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang ketika sampai ke tangan konsumen tidak mahal. Misalnya, PT. Coca Cola Indonesia melakukan distribusi barang melalui lebihdari 120 pusat penjualan di seluruh Indonesia dan didistribusikan langsung melalui ke pedagang eceran (80% pengecer) dan grosir dan 90% masuk kategori usaha kecil Standar Kompetensi : Memahami kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi Kompetensi Dasar : – Mendeskripsikan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro - Mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi Indikator : – Mendeskripsikan pengertian Ekonomi Mikro dan Makro - Mendeskripsikan perbedaan Ekonomi Mikro dan Makro - Memberi contoh di masyarakat tentang ekonomi mikro (misal usaha industri kecil) dan ekonomi makro (misal inflasi, pendapatan nasional dll) - Mengidentifikasi Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi (kemiskinan,pemerataan pendapatan). - Memecahkan Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Sumber : http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id/2010/03/22/permasalahan-ekonomi-dan-kebijakan- pemerintah-dalam-bidang-ekonomi/
  • 9. By ulffaa Permasalahan Ekonomi Makro Permasalahan ekonomi tidak hanya meliputi masalah-masalah mikro seperti kekakuan harga, monopoli dan eksternalitas yang memerlukan intervensi pemerintah. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah. Permasalahan ekonomi makro Indonesia dalam membangun negara sebenarnya tidak hanya sebatas itu. Inflasi yang tidak terkendali, ketergantungan terhadap impor dan utang luar negeri merupakan beberapa masalah pemerintah dalam bidang ekonomi makro. 1. Masalah Kemiskinan Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya Program Inpres Data Tertinggal (IDT), pemberian kredit untuk para petani dan pengusaha kecil berupa Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Program Kawasan Terpadu (PKT), Program bapak Angkat, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) dan program wajib belajar. 2. Masalah Keterbelakangan Jika ditinjau dari segi penguasaan teknologi, indonesia masih dikategorikan negara berkembang. Ciri lain negara adalah rendahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya tingkat kemajuan dan pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, rendah tingkat keterampilan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurang modal, kurangnya produktivitas tenaga kerja, serta lemahnya tingkat manajemen usaha. Untuk mengatasi keterbelakangan ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari negara-negara maju. 3. Masalah Pengangguran dan Keterbatasan Kesempatan Kerja masalah lain yang dihadapi Indonesia dalan pembangunan di bidang eknomi adalah masalah lapangan kerja dan pengangguran. Masalah ini saling berhubungan satu sama lain. Masalah pengangguran timbul karena terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah pengangguran dan terbatasnya kesempatan kerja, pemerintah
  • 10. melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi-investasi baru, terutama bersifat padat karya(labour intensive), pemberian penyuluhan dan informasi yang cepat mengenai lapangan kerja. 4. Masalah Kekurangan Modal Kekurangan Modal adalah satu ciri penting setiap negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan ini bukan saja menghambat kecepatan pembangunan ekonomi yang dapat dilaksanakan tetapi dapat menyebabkan kesulitan negara tersebut untuk lepas dari kemiskinan.masalah kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran dan kekurangan modal yang terjadi disuatu negara berkembang disebabkan oleh lingkaran yang sulit diputuskan. Lingkaran keterbelakangan dan kemiskinan tersebut adalah pendapatan rendah menyebabkan kemampuan investasi rendah, investasi rendah menyebabkan pemupukan modal rendah, modal rendah menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah menyebabkan pendapatan rendah dan seterusnya berputar tanpa terputus. Untuk mengatsi masalah-masalah tersebut, pemeritah harus melakukan suatu program besar sehingga dapat memutuskan lingkaran setan, misalnya melalui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif. 5. Masalah Pemerataan Pendapatan Masalah lain yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah masalah pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi Indonesia terkonsentrasi hanya di kota-kota besar terutama di Pulau Jawa dan didominasi oleh kelomok tertentu. Pada hakikatnya, pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sehingga keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur dengan keberhasila n dibidang ekonomi (secara materi). 6. Inflasi dan Tingkat Pengangguan yang Terus Meningkat Inflasi atau kenaikan tngkat harga secara umum dan terus menurus bagi sebuah negara sebenarnya merupakan hal yag wajar, selama tidak melebihi batas normal, berlangsung singkat dan masih dapat terkendalikan oleh pemerintah. Inflasi ini dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat,
  • 11. memburuknya distribusi pendapatan dan mengganggu stabilitas ekonomi. Seperti halnya inflasi, pengangguran yang terus meningkat merupakan masalah bagi pebangunan ekonomi. Pengangguran yang terus meningkat biasanya berdampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan stabilitas nasional. 7. Ketergantungan Terhadap Impor dan Utang Luar Negeri Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintahdan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunan. Impor yang tinggi jelas akan mengurangi cadangan devisa negara. Jika cadangan devisa negara berkurang, stabilitas ekonomi nasional akan lemah. Utang luar negeri masalah yang muncul adalah menyangkut beban utangnya, yaitu pembayaran bunga utang setiap tahun dan pelunasan pokok utang luar negeri. sumber : Ahman,Eeng.2007.Membina Kompetensi Ekonomi.Bandung.Grafindo Media Pratama