Kelas 4KA11Tri Dharmawan Kurnianto11109409Johan Dwi Satrio 12109860Muhamad Akbar 12109680
BAB IV IT ForensicsBahasan :- IT audit trail- real time audit- IT forensics
IT Audit TrailAudit Trail merupakan salah satu fitur dalam suatu program yang mencatatsemua kegiatan yang dilakukan tiap u...
IT Audit Trail lanjt.Fasilitas Audit TrailJika fasilitas Audit Trail diaktifkan, maka setiap transaksi yang dimasukankeAcc...
Real Time AuditReal Time Audit (RTA) adalah suatu sistem untuk mengawasi teknis dan keuangansehingga dapat memberikan peni...
IT ForensicsIT Forensics merupakan Ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan faktadan bukti pelanggaran keamanan sistem inf...
IT Forensics lanjt.Tujuan IT Forensika) Mendapatkan fakta-fakta obyektif dari sebuah insiden / pelanggarankeamanan sistem ...
IT Forensics lanjt.Alasan Penggunaan IT Forensika) Dalam kasus hukum, teknik komputer forensik sering digunakan untukmenga...
IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsAntiwordAntiword merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan tek...
IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsSigtoolSigtool merupakan tool untuk manajemen signature dan database ClamAV.Sig...
IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsChkrootkitChkrootkit merupakan sebuah tool untuk memeriksa tanda-tanda adanya r...
IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsForemostForemost merupakan sebuah tool yang dapat digunakan untuk me-recover fi...
IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsIshwIshw (Hardware Lister) merupakan sebuah tool kecil yang memberikaninformasi...
IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsScalpelScalpel adalah sebuah tool forensik yang dirancang untuk mengidentifikas...
Referensihttp://notnote.blogspot.com/2013/04/penjelasan-it-audit-trail-real-time.htmlhttp://ilmu3d.blogspot.com/2013/04/je...
BAB V Peraturan dan RegulasiBahasan :Perbandingan cyber law, Computercrime act (Malaysia), Council ofEurope Convention on ...
Cyber lawCyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnyadiasosiasikan dengan internet. Cyber...
Computer crime act (Malaysia)Pada tahun 1997, Malaysia telah mengesahkan dan mengimplementasikanbeberapa perundang-undanga...
Computer crime act (Malaysia)Hukuman atas pelanggaran The Computer Crime Act :Denda sebesar lima puluh ribu ringgit (RM50,...
Council of Europe Convention onCybercrime (COECCC)Council of Europe Convention on Cyber Crime ini juga terbuka untuk penan...
Council of Europe Convention onCybercrime (COECCC)Selain itu konvensi ini bertujuan terutama untuk : (1)harmonisasi  unsur...
KesimpulanJadi, perbedaan dari ketiga UU mengenai cybercrime di atas adalah :Cyberlaw  mencakup  cybercrime  yang  dilakuk...
BAB VI Peraturan dan RegulasiBahasan :UU No.19 tentang hak cipta Ketentuan umum, lingkup hak cipta, perlindungan hak cipta...
Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI )PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG...
Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI ) lanjt.PENDAFTARAN CIPTAANPas...
Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI ) lanjt.PENDAFTARAN CIPTAANdit...
Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI ) lanjt.PENDAFTARAN CIPTAANPas...
Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI ) lanjt.PENDAFTARAN CIPTAANPas...
Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI ) lanjt.PENDAFTARAN CIPTAANyan...
Referensihttp://taarahay.blogspot.com/2013/03/undang-undang-no19-tentang-hak-cipta.html
BAB VII Peraturan dan RegulasiBahasan :UU  No.  36  tentang  telekomunikasi:  Azas  dan  tujuan telekomunikasi, penyelengg...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi adminis...
Referensihttp://komukblangsak.wordpress.com/2012/12/05/bab-vii-uu-no-36-telekomunikasi-berisikan-azas-dan-tujuan-telekomun...
BAB VII Peraturan dan RegulasiBahasan :RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE) peraturan lain yang terkait (P...
RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet ...
RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet ...
RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet ...
RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet ...
RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet ...
RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet ...
RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet ...
RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet ...
Referensihttp://nabiyutiful.blogspot.com/2012/05/ruu-informasi-dan-transaksi-elektronik.html/
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tri dharmawan kurnianto 11109409 4ka11

471 views

Published on

Tugas Softskill 4ka11 Etika & Profesionalisme TSI

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
471
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tri dharmawan kurnianto 11109409 4ka11

  1. 1. Kelas 4KA11Tri Dharmawan Kurnianto11109409Johan Dwi Satrio 12109860Muhamad Akbar 12109680
  2. 2. BAB IV IT ForensicsBahasan :- IT audit trail- real time audit- IT forensics
  3. 3. IT Audit TrailAudit Trail merupakan salah satu fitur dalam suatu program yang mencatatsemua kegiatan yang dilakukan tiap user dalam suatu tabel log secararinci. Audit Trail secara default akan mencatat waktu, user, data yang diaksesdan berbagai jenis kegiatan. Jenis kegiatan bisa berupa menambah,merungubah dan menghapus. Audit Trail apabila diurutkan berdasarkan waktu,bisa membentuk suatu kronologis manipulasi data. Dasar ide membuatfitur Audit Trail adalah menyimpan histori tentang suatu data (dibuat, diubahatau dihapus) dan oleh siapa, serta bisa menampilkannya secara kronologis.Dengan adanya Audit Trailini, semua kegiatan dalam program yangbersangkutan diharapkan bisa dicatat dengan baik.Cara kerja Audit TrailAudit Trail yang disimpan dalam suatu tabel:- Dengan menyisipkan perintah penambahan record ditiap query: Insert,Updatedan Delete.- Dengan memanfaatkan fitur trigger pada DBMS. Trigger adalah kumpulanSQL statement yang secara otomatis menyimpan log pada event INSERT,UPDATE ataupun DELETE pada sebuah tabel.
  4. 4. IT Audit Trail lanjt.Fasilitas Audit TrailJika fasilitas Audit Trail diaktifkan, maka setiap transaksi yang dimasukankeAccurate, jurnalnya akan dicatat di dalam sebuah tabel, termasuk oleh siapadan kapan. Apabila ada sebuah transaksi yang di-edit, maka jurnal lamanyaakan disimpan, begitu pula dengan jurnal barunya.Hasil Audit TrailRecord Audit Trail disimpan dalam bentuk, yaitu :- Binary File – Ukuran tidak besar dan tidak bisa dibaca begitu saja- Text File – Ukuran besar dan bisa dibaca langsung- Tabel.
  5. 5. Real Time AuditReal Time Audit (RTA) adalah suatu sistem untuk mengawasi teknis dan keuangansehingga dapat memberikan penilaian yang transparan status saat ini dari semuakegiatan dengan mengkombinasikan prosedur sederhana atau logis untukmerencanakan dan melakukan dana kegiatan, siklus proyek pendekatan untukmemantau kegiatan yang sedang berlangsung, dan penilaian termasuk caramencegah pengeluaran yang tidak sesuai. Audit IT lebih dikenal dengan istilah EDPAuditing (Electronic Data Processing) yang digunakan untuk menguraikan dua jenisaktifitas yang berkaitan dengan komputer. Salah satu penggunaan istilah tersebutadalah untuk menjelaskan proses penelahan dan evaluasi pengendalian-pengendalian internal dalam EDP.Pada audit IT sendiri berhubungan dengan berbagai macam-macam ilmu, antaralain Traditional Audit, Manajemen Sistem Informasi, Sistem Informasi Akuntansi,Ilmu Komputer, dan Behavioral Science. Tujuan dari audit IT adalah untukmeninjau dan mengevaluasi faktor-faktor ketersediaan (availability), kerahasiaan(confidentiality), dan keutuhan (integrity) dari sistem informasi organisasi yangbersifat online atau real time. Pada Real Time Audit (RTA) dapat juga menyediakanteknik ideal untuk memungkinkan mereka yang bertanggung jawab untukmeningkatkan kinerja karena sistem ini tidak mengganggu atau investor dapatmemperoleh informasi yang mereka butuhkan tanpa menuntut waktu manajer.
  6. 6. IT ForensicsIT Forensics merupakan Ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan faktadan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi, serta validasinya menurutmetode yang digunakan (misalnya metode sebab-akibat).Tujuan IT Forensics adalah untuk mendapatkan fakta-fakta objektif darisistem informasi, karena semakin berkembangnya teknologi komputer dapatdigunakan sebagai alat bagi para pelaku kejahatan komputer.Fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti (evidence)yang akan di gunakan dalam proses hukum, selain itu juga memerlukankeahlian dibidang IT (termasuk diantaranya hacking) dan alat bantu (tools),baik hardwaremaupun software.
  7. 7. IT Forensics lanjt.Tujuan IT Forensika) Mendapatkan fakta-fakta obyektif dari sebuah insiden / pelanggarankeamanan sistem informasi. Fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akanmenjadi bukti-bukti (evidence) yang akan digunakan dalam proses hukum.b) Mengamankan dan menganalisa bukti digital. Dari data yang diperolehmelalui survey oleh FBI dan The Computer Security Institute, pada tahun 1999mengatakan bahwa 51% responden mengakui bahwa mereka telah menderitakerugian terutama dalam bidang finansial akibat kejahatan komputer.Kejahatan Komputer dibagi menjadi dua, yaitu :a. Komputer fraud : kejahatan atau pelanggaran dari segi sistem organisasikomputer.b. Komputer crime: kegiatan berbahaya dimana menggunakan mediakomputer dalam melakukan pelanggaran hukum.
  8. 8. IT Forensics lanjt.Alasan Penggunaan IT Forensika) Dalam kasus hukum, teknik komputer forensik sering digunakan untukmenganalisis sistem komputer milik terdakwa (dalam kasus pidana) atau milikpenggugat (dalam kasus perdata).b) Untuk memulihkan data jika terjadi kegagalan atau kesalahanhardware atausoftware.c) Untuk menganalisa sebuah sistem komputer setelah terjadi perampokan,misalnya untuk menentukan bagaimana penyerang memperoleh akses dan apayang penyerang itu lakukan.d) Untuk mengumpulkan bukti untuk melawan seorang karyawan yang ingindiberhentikan oleh organisasi.e) Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem komputer bekerjauntuk tujuan debugging, optimasi kinerja, ataureverse-engineering.
  9. 9. IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsAntiwordAntiword merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menampilkan teksdan gambar dokumen Microsoft Word. Antiword hanya mendukung dokumenyang dibuat oleh MS Word versi 2 dan versi 6, atau yang lebih baru.AutopsyThe Autopsy Forensic Browser merupakan antarmuka grafis untuk tool analisisinvestigasi diginal perintah baris The Sleuth Kit. Bersama, mereka dapatmenganalisis disk dan file system Windows dan UNIX (NTFS, FAT, UFS1/2,Ext2/3).BinhashBinhash merupakan sebuah program sederhana untukmelakukan hashingterhadap berbagai bagian file ELF dan PE untukperbandingan. Saat ini ia melakukan hash terhadap segmen header dari bagianheader segmen obyek ELF dan bagian segmen header obyek PE.
  10. 10. IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsSigtoolSigtool merupakan tool untuk manajemen signature dan database ClamAV.Sigtool dapat digunakan untuk rnenghasilkan checksum MD5, konversi data kedalam format heksadesimal, menampilkan daftar signature virus danbuild/unpack/test/verify database CVD dan skrip update.ChaosReaderChaosReader merupakan sebuah tool freeware untuk melacak sesi TCP/UDP/… dan mengambil data aplikasi dari log tcpdump. la akan mengambil sesitelnet, file FTP, transfer HTTP (HTML, GIF, JPEG,…), email SMTP dansebagainya, dari data yang ditangkap oleh log lalu lintas jaringan. Sebuah fileindex html akan tercipta yang berisikan link ke seluruh detil sesi, termasukprogram replay realtime untuk sesi telnet, rlogin, IRC, X11 atau VNC; danmembuat laporan seperti laporan image dan laporan isi HTTP GET/POST.
  11. 11. IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsChkrootkitChkrootkit merupakan sebuah tool untuk memeriksa tanda-tanda adanya rootkitsecara lokal. la akan memeriksa utilitas utama apakah terinfeksi, dan saat inimemeriksa sekitar 60 rootkit dan variasinya.DcflddTool ini mulanya dikembangkan di Department of Defense ComputerForensics Lab(DCFL). Meskipun saat ini Nick Harbour tidak lagi berafiliasidengan DCFL, ia tetap memelihara tool ini.DdrescueGNU ddrescue merupakan sebuah tool penyelamat data. la menyalinkan datadari satu file atau device blok (hard disc, cdrom, dsb.) ke yang lain, berusahakeras menyelamatkan data dalam hal kegagalan pembacaan. Ddrescue tidakmemotong file output bila tidak diminta. Sehingga setiap kali andamenjalankannya ke file output yang sama, ia berusaha mengisi kekosongan.
  12. 12. IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsForemostForemost merupakan sebuah tool yang dapat digunakan untuk me-recover fileberdasarkan header, footer atau struktur data file tersebut. la mulanyadikembangkan oleh Jesse Kornblum dan Kris Kendall dari the United StatesAir Force Office of Special Investigations and The Center for InformationSystems Security Studies and Research. Saat ini foremost dipelihara oleh NickMikus, seorang Peneliti di The Naval Postgraduate School Center forInformation Systems Security Studies and Research.GqviewGqview merupakan sebuah program untuk melihat gambar berbasis GTK. lamendukung beragam format gambar, zooming, panning, thumbnails danpengurutan gambar.GalletaGalleta merupakan sebuah tool yang ditulis oleh Keith J Jones untukmelakukan analisis forensic terhadap cookie Internet Explorer.
  13. 13. IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsIshwIshw (Hardware Lister) merupakan sebuah tool kecil yang memberikaninformasi detil mengenai konfigurasi hardware dalam mesin. la dapatmelaporkan konfigurasi memori dengan tepat, versi firmware, konfigurasimainboard, versi dan kecepatan CPU, konfigurasi cache, kecepatan bus, dsb.pada sistem t>MI-capable x86 atau sistem EFI.PascoBanyak penyelidikan kejahatan komputer membutuhkan rekonstruksi aktivitasInternet tersangka. Karena teknik analisis ini dilakukan secara teratur, Keithmenyelidiki struktur data yang ditemukan dalam file aktivitas Internet Explorer(file index.dat). Pasco, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti “browse”,dikembangkan untuk menguji isi file cache Internet Explorer. Pasco akanmemeriksa informasi dalam file index.dat dan mengeluarkan hasil dalam fielddelimited sehingga dapat diimpor ke program spreadsheet favorit Anda.
  14. 14. IT Forensics lanjt.Tools dalam IT ForensicsScalpelScalpel adalah sebuah tool forensik yang dirancang untuk mengidentifikasikan,mengisolasi dan merecover data dari media komputer selama proses investigasiforensik. Scalpel mencari hard drive, bit-stream image, unallocated space file,atau sembarang file komputer untuk karakteristik, isi atau atribut tertentu, danmenghasilkan laporan mengenai lokasi dan isi artifak yang ditemukan selamaproses pencarian elektronik. Scalpel juga menghasilkan (carves) artifak yangditemukan sebagai file individual.
  15. 15. Referensihttp://notnote.blogspot.com/2013/04/penjelasan-it-audit-trail-real-time.htmlhttp://ilmu3d.blogspot.com/2013/04/jelaskan-it-audit-trail-real-time-audit.html
  16. 16. BAB V Peraturan dan RegulasiBahasan :Perbandingan cyber law, Computercrime act (Malaysia), Council ofEurope Convention on Cyber crime
  17. 17. Cyber lawCyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnyadiasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruanglingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atausubyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulaipada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyberlaw sendirimerupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Cyberlaw juga merupakan hukumyang terkait dengan masalah dunia cyber. Di Indonesia saat ini sudah ada dua RancanganUndang-Undang (RUU) yang berhubungan dengan dunia cyber, yaitu RUU PemanfaatanTeknologi Informasi dan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.
  18. 18. Computer crime act (Malaysia)Pada tahun 1997, Malaysia telah mengesahkan dan mengimplementasikanbeberapa perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek dalam cyberlawseperti UU Kejahatan Komputer, UU Tandatangan Digital, UU Komunikasi danMultimedia, juga perlindungan hak cipta dalam internet melalui amandemenUU Hak Ciptanya. The Computer Crime Act itu sendiri mencakup kejahatan yangdilakukan melalui komputer, karena cybercrime yang dimaksud di negaraMalaysia tidak hanya mencakup segala aspek kejahatan/pelanggaran yangberhubungan dengan internet. Akses secara tak terotorisasi pada materialkomputer juga termasuk cybercrime. Jadi, apabila kita menggunakan komputerorang lain tanpa izin dari pemiliknya, maka tindakan tersebut termasuk dalamcybercrime walaupun tidak terhubung dengan internet.
  19. 19. Computer crime act (Malaysia)Hukuman atas pelanggaran The Computer Crime Act :Denda sebesar lima puluh ribu ringgit (RM50,000) atau hukumankurungan/penjara dengan lama waktu tidak melebihi lima tahun sesuai denganhukum yang berlaku di negara tersebut (Malaysia). The Computer Crime Actmencakup, sbb :- Mengakses material komputer tanpa ijin- Menggunakan komputer untuk fungsi yang lain- Memasuki program rahasia orang lain melalui komputernya- Mengubah / menghapus program atau data orang lain-Menyalahgunakan program / data orang lain demi kepentingan pribadiDi Malaysia masalah perlindungan konsumen,cybercrime,muatan online,digitalcopyright, penggunaan nama domain, kontrak elektronik sudah ditetapkan olehpemerintahan Malaysia. Sedangkan untuk masalah privasi, spam dan onlinedispute resolution masih dalam tahap rancangan.
  20. 20. Council of Europe Convention onCybercrime (COECCC)Council of Europe Convention on Cyber Crime ini juga terbuka untuk penandatangananoleh negara-negara non-Eropa dan menyediakan kerangka kerja bagi kerjasamainternasional dalam bidang ini. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertamapada kejahatan yang dilakukan lewat internet dan jaringan komputer lainnya, terutamayang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta, yang berhubungan dengan penipuankomputer, pornografi anak dan pelanggaran keamanan jaringan. Hal ini juga berisiserangkaian kekuatan dan prosedur seperti pencarian jaringan komputer dan intersepsisah.Tujuan utama adanya konvensi ini adalah untuk membuat kebijakan kriminal umumyang ditujukan untuk perlindungan masyarakat terhadap Cyber Crime melaluiharmonisasi legalisasi nasional, peningkatan kemampuan penegakan hukum danperadilan, dan peningkatan kerjasama internasional.
  21. 21. Council of Europe Convention onCybercrime (COECCC)Selain itu konvensi ini bertujuan terutama untuk : (1)harmonisasi  unsur-unsur  hukum  domestik  pidana  substantif  dari  pelanggaran  dan ketentuan yang terhubung di bidang kejahatan cyber.(2)menyediakan  form  untuk  kekuatan  hukum  domestik  acara  pidana  yang  diperlukan untuk investigasi dan penuntutan tindak pidana tersebut, serta pelanggaran lainnya yang dilakukan  dengan  menggunakan  sistem  komputer  atau  bukti  dalam  kaitannya  dengan bentuk elektronik(3) mendirikan cepat dan efektif rezim kerjasama internasional.
  22. 22. KesimpulanJadi, perbedaan dari ketiga UU mengenai cybercrime di atas adalah :Cyberlaw  mencakup  cybercrime  yang  dilakukan  melalui  akses  internet.  Setiap  negara memiliki cyberlaw yang berbeda.Computer Crime Act merupakan salah satu cyberlaw yang diterapkan di negara Malaysia, yang mencakup kejahatan melalui komputer (tanpa harus melalui internet).Council of Europe Convention on Cyber Crime merupakan dewan eropa yang membuat perjanjian internasional guna menangani kejahatan komputer dan internet yang berlaku di internasional.Sumber :http://okkiprasetio.blogspot.com/2012/04/cyberlaw-computer-crime-act-council-of.html
  23. 23. BAB VI Peraturan dan RegulasiBahasan :UU No.19 tentang hak cipta Ketentuan umum, lingkup hak cipta, perlindungan hak cipta, pembatasan hak cipta, prosedur pendaftaran HAKI
  24. 24. Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI )PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTAHak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat  dihilangkan  atau  dihapus  tanpa  alasan  apa  pun,  walaupun  Hak  Cipta  atau  Hak Terkait telah dialihkan. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemamp uan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.Undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain, mengenai:1.      Database merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi2.      Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet,  untuk  pemutaran  produk-produk  cakram  optik  (optical  disc)  melalui  media audio, media audiovisual dan/atau sarana telekomunikasi
  25. 25. Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI ) lanjt.PENDAFTARAN CIPTAANPasal 351. Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar     Umum Ciptaan.2. Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.3. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum     Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.4. Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan     kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.Pasal 36Pendaftaran  Ciptaan  dalam  Daftar  Umum  Ciptaan  tidak  mengandung  arti  sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.Pasal 371.Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang       diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.2.   Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang
  26. 26. Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI ) lanjt.PENDAFTARAN CIPTAANditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  disertai  contoh  Ciptaan  atau  penggantinya  dengan dikenai biaya.3.      Terhadap  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Direktorat  Jenderal akan  memberikan  keputusan  paling  lama  9  (sembilan)  bulan  terhitung  sejak  tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.4.      Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.5.      Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai  konsultan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan Pemerintah.6.      Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.Pasal 38Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.
  27. 27. Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI ) lanjt.PENDAFTARAN CIPTAANPasal 39Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:a)   Nama Pencipta dan Pemegang Hak Ciptab)  Tanggal penerimaan surat Permohonanc)  Tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dand)  Nomor pendaftaran Ciptaan.Pasal 401.    Pendaftaran  Ciptaan  dianggap  telah  dilakukan  pada  saat  diterimanya  Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.2.  Pendaftaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diumumkan  dalam  Berita  Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.
  28. 28. Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI ) lanjt.PENDAFTARAN CIPTAANPasal 411.      Pemindahan  hak  atas  pendaftaran  Ciptaan,  yang  terdaftar  menurut  Pasal  39  yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.2.      Pemindahan  hak  tersebut  dicatat  dalam  Daftar  Umum  Ciptaan  atas  permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.3.      Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.Pasal 42Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.Pasal 43(1) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
  29. 29. Undang-undang No. 19 tentang HakCipta ( perlindungan hak cipta danprosedur pendaftaran HAKI ) lanjt.PENDAFTARAN CIPTAANyang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.(2) Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.Pasal 44Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;c.  dinyatakan  batal  oleh  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.
  30. 30. Referensihttp://taarahay.blogspot.com/2013/03/undang-undang-no19-tentang-hak-cipta.html
  31. 31. BAB VII Peraturan dan RegulasiBahasan :UU  No.  36  tentang  telekomunikasi:  Azas  dan  tujuan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,  penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana
  32. 32. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaPada undang – undang no. 36 Pasal 1 dinyatakan :1.  Telekomunikasi  adalah  setiap  pemancaran,  pengiriman,  dan  atau  penerimaan  dari setiap informasi  dalam  bentuk  tanda-tanda,  isyarat,  tulisan,  gambar,  suara,  dan  bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Iainnya.2.  Alat  telekomunikasi  adalah  setiap  alat  perlengkapan  yang  digunakan  dalam bertelekomunikasi.3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasiBerdasarkan pasal 1 diatas dinyatakan bahwa telekomunikasi merupakan kebutuhan yang mendasar  bagi  kehidupan  manusia  sekarang  ini.  Kemudian  telekomunikasi  menjadi sangat penting karena dalam perkembangannya telekomunikasi bukan hal yang baru lagi dan  juga  dapat  mendukung  perekonomian  oleh  beberapa  orang  menjadi  sumber penghidupan.
  33. 33. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang  :  bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  mengenai  penyelengaraan telekomunikas sebagimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,  dipandang  perlu  untuk  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;Mengingat : 1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;2.Undang-undang  Nomor  36  Tahun  1999  tentang  Telekomunikasi  (Lembaran  Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  34. 34. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaMEMUTUSKAN  :Menetapkan  :  PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG  PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASIBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi  dalam  bentuk  tanda-tanda,  isyarat,  tulisan, gambar,  suara,  dan bunyi  melalui sistem  kawat,  optik,  radio,  atau  sistem  elektromagnetik  lainnya.2.  Alat  telekomunikasi  adalah  setiap  alat  perlengkapan  yang  digunakan  dalam bertelekomunikasi.3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.4.  Pemancar  radio  adalah  alat  telekomunikasi  yang  menggunakan  dan  memancarkan gelombang  radio.
  35. 35. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaMEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAANTELEKOMUNIKASIBAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiapinformasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melaluisistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.2. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalambertelekomunikasi.3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkanbertelekomunikasi.4. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkangelombang radio.
  36. 36. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana5. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dankelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.6. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhanbertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.7. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milikdaerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansipertahanan keamanan negara.8. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanantelekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.9. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan danatau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranyatelekomunikasi.10. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayananjasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.11. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasiyang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
  37. 37. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana12. Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggaratelekomunikasi yang berbeda.13. Kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan kepadapenyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhiaksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau olehpenyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.14. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidangtelekomunikasi.BAB IIPENYELENGGARAAN JARINGAN DAN JASA TELEKOMUNIKASIBagian PertamaPenyelenggaraan TelekomunikasiPasal 2Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi.
  38. 38. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaPasal 3Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputia.penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;b.penyelenggaraan jasa telekomunikasi;c.penyelenggaraan telekomunikasi khusus.Pasal 4Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badanhukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:a.Badan Usaha Milik Negara (BUMN).b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).c.Badan Usaha Swasta; ataud.Koperasi.
  39. 39. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaPasal 5Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf c dapat dilakukan oleh:a.perseorangan;b.instansi pemerintah; atauc.badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggarajasa telekomunikasi.Bagian KeduaPenyelenggaraan Jaringan TelekomunikasiPasal 6(1)Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 huruf a,penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangundan atau menyediakan jaringan telekomunikasi.(2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun jaringantelekomunikasi wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  40. 40. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana(3) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan ataumenyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajibmengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.(4) Ketentuan mengenaai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalamAyat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.Pasal 7Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranyatelekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya.Pasal 8(1)Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat menyelenggarakan jasatelekomunikasi melalui jaringan yang dimiliki dan disediakannya.(2) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus merupakan kegiatan usaha yang terpisah dari penyelenggaraan jaringanyang sudah ada.
  41. 41. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana(3) Untuk menyelenggarakan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin penyelenggaraanjasa telekomunikasi dari Menteri.Pasal 9(1)Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari :a. penyelenggaraan jaringan tetap;b. penyelenggaraan jaringan bergerak.(2) Penyelenggaraan jaringan tetap dibedakan dalam :a.penyelenggaraan jaringan tetap lokal;b.penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;c.penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;d.penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.(3) Penyelenggaraan jaringan bergerak dibedakan dalam :a.penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;b.penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;c.penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.
  42. 42. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana(4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimanadimaksud dalam ayat(1)diatur dengan Keputusan Menteri.Pasal 10(1)Penyelenggara jaringan tetap lokal atau penyelenggara jaringan bergerak seluler ataupenyelenggara jaringan bergerak satelit harus menyelenggarakanjasa teleponi dasar.(2) Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajibmenyelenggarakan jasa telepon umum.(3) Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponumum dapatbekerjasama dengan pihak ketiga.Pasal 11(1)Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyediakan jaringan telekomunikasidapat bekerjasama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi luar negeri sesuaidengan izin penyelenggaraannya.(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjiantertulis.
  43. 43. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaPasal 12Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calonpelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlanggananjaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.Bagian KetigaPenyelenggaraan Jasa TelekomunikasiPasal 13Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufb, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milikpenyelenggara jaringan telekomunikasi.Pasal 14(1)Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari:a. penyelenggaraan jasa teleponi dasar;b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;c. penyelenggaraan jasa multimedia;
  44. 44. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.Pasal 15(1)Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untukmenjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik.(2)Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan pelayanan yang sama kepadapengguna jasa telekomunikasi.(3)Dalam menyediakan fasilitas telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalamayat (1), penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan teknisDalam Rencana Dasar Teknis.(4) Ketentuan mengenai Rencana Dasar Teknis sebagaimana dimaksud dalamayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.
  45. 45. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaPasal 16(1)Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaianjasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.(2) Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasisebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajibmemberikannya.Pasal 17(1)Catatan/rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disimpan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan.(2) Penyelenggara jasa telekomunikasi berhak memungut biaya atas permintaancatatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi.Pasal 18(1)Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengadakan sendiri perangkat akses danperangkat terminal pelanggan jasa telekomunikasi.(2) Instalasi perangkat akses di rumah dan atau gedung dapat dilaksanakan oleh instalaturyang memenuhi persyaratan.
  46. 46. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaPasal 19Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calonpelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasatelekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia.PENYIDIKANPasal 44(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidiksebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukanpenyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengantindak pidana di bidang telekomunikasi:b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan hukum yang diduga melakukantindak pidana di bidang telekomunikasi.c. menghentikan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menyimpangdari ketentuan yang berlaku.d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
  47. 47. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaPasal 16(1)Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaianjasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.(2)Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi(3)sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajibmemberikannya.Pasal 17(1)Catatan/rekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disimpan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan.(2) Penyelenggara jasa telekomunikasi berhak memungut biaya atas permintaancatatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi.Pasal 18(1)Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengadakan sendiri perangkat akses danperangkat terminal pelanggan jasa telekomunikasi.(2) Instalasi perangkat akses di rumah dan atau gedung dapat dilaksanakan oleh instalaturyang memenuhi persyaratan.
  48. 48. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaPasal 19Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calonpelanggan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasatelekomunikasi sepanjang akses jasa telekomunikasi tersedia.PENYIDIKANPasal 44(1)Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidiksebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukanpenyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan denganb.tindak pidana di bidang telekomunikasi:b. melakukan pemeriksaan terhadap orangdan/atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
  49. 49. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanac. menghentikan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang menyimpangdari ketentuan yang berlaku.d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka.e. melakukan pemeriksaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakanatau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidangtelekomunikasi.g. menyegel dan/atau menyita alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakanatau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi.h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang telekomunikasi.i.mengadakan penghentian penyidikan.ii.(3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuaiiii.dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  50. 50. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaSANKSI ADMINISTRASIPasal 45Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1),Pasal 18 ayat (2),pasal19,pasal21,Pasal 25 ayat (2),Pasal 26 ayat (1),Pasal 29 ayat (1),Pasal 29 ayat (2),Pasal 33 ayat(1),Pasal 33 ayat (2),Pasal 34 ayat (1),Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.Pasal 46(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberiperingatan tertulis.KETENTUAN PIDANAPasal 47Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(1),dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
  51. 51. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaPasal 48Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksuddalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau dendapaling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Pasal 49Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20,dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda palingbanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Pasal 50Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,dipidanadengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).Pasal 51Penyelenggara komunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 ayat (1 ataau Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
  52. 52. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana Pasal 52Barang siapa memperdagangkan,membuat,merakit,memasukan atau menggunakanperangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuaidengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidanadengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).Pasal 53(1)  Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan penjara pidana paling lama 4 (empat)tahun dan atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).(2)  Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinyaseseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama15 (lima belas) tahun.Pasal 54Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atauPasal 36 Ayat (2),dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan ataudenda  paling  banyak  Rp  200.000.000,00  (dua  raatus  juta  rupiah). 
  53. 53. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana Pasal 55Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,dipidanadengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pasal 56Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,dipidanadengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.Pasal 57Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 42 ayat (1),dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun danatau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 58Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 47,Pasal 48,Pasal 52,atau Pasal 56 dirampas oleh negara dan ataudimusnahkan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 
  54. 54. UU No. 36 tentang telekomunikasi: Azas dan tujuantelekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi,penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidanaPasal 59Perbuataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,Pasal 48,Pasal 49,Pasal 50,Pasal51,Pasal 52,Pasal 53,Pasal 54,Pasal 55,Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan. 
  55. 55. Referensihttp://komukblangsak.wordpress.com/2012/12/05/bab-vii-uu-no-36-telekomunikasi-berisikan-azas-dan-tujuan-telekomunikasi/
  56. 56. BAB VII Peraturan dan RegulasiBahasan :RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik (ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan Bank Indonesia tentang internet banking)
  57. 57. RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet banking)Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  ini,  baik  yang  berada  di  wilayah  hukum  Indonesia  maupun  di  luar  wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.Pengertian dalam undang-undang :Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic  data  interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Komputer,  jaringan  Komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.
  58. 58. RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet banking)Teknologi  Informasi  adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan, memproses,  mengumumkan,  menganalisis,  dan/atau  menyebarkan  informasi.Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  Komputer  atau  Sistem  Elektronik,  termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.Sistem  Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang berfungsimempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  Informasi  Elektronik.Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  adalah  pemanfaatan  Sistem  Elektronik  oleh  penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.Jaringan  Sistem  Elektronik  adalah  terhubungnya  dua  Sistem  Elektronik  atau  lebih,  yang  bersifat tertutup ataupun terbuka.
  59. 59. RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet banking)Teknologi  Informasi  adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan, memproses,  mengumumkan,  menganalisis,  dan/atau  menyebarkan  informasi.Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  Komputer  atau  Sistem  Elektronik,  termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.Sistem  Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang berfungsimempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, mengumumkan,  mengirimkan,  dan/atau  menyebarkan  Informasi  Elektronik.Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  adalah  pemanfaatan  Sistem  Elektronik  oleh  penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.Jaringan  Sistem  Elektronik  adalah  terhubungnya  dua  Sistem  Elektronik  atau  lebih,  yang  bersifat tertutup ataupun terbuka.
  60. 60. RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet banking)Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan  terhadap  suatu  Informasi  Elektronik  tertentu  secara  otomatis  yang  diselenggarakan  oleh Orang.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.Lembaga  Sertifikasi  Keandalan  adalah  lembaga  independen  yang  dibentuk  oleh  profesional  yang diakui,  disahkan,  dan  diawasi  oleh  Pemerintah  dengan  kewenangan  mengaudit  dan  mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan  Elektronik.
  61. 61. RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet banking)Komputer  adalah  alat  untuk  memproses  data  elektronik,  magnetik,  optik,  atau  sistem  yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.  Kode  Akses  adalah  angka,  huruf,  simbol,  karakter  lainnya  atau  kombinasi  di  antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.Kontrak  Elektronik  adalah  perjanjian  para  pihak  yang  dibuat  melalui  Sistem  Elektronik.Pengirim  adalah  subjek  hukum  yang  mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.Nama  Domain  adalah  alamat  internet  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau masyarakat,  yang  dapat  digunakan  dalam  berkomunikasi  melalui  internet,  yang  berupa  kode  atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
  62. 62. RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet banking)Badan  Usaha  adalah  perusahaan  perseorangan  atau  perusahaan  persekutuan,  baik  yang  berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UUITE)  mengatur  berbagai  perlindungan hukum  atas  kegiatan  yang  memanfaatkan  internet  sebagai  medianya,  baik  transaksi  maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui  internet.  UUITE  mengakomodir  kebutuhan  para  pelaku  bisnis  di  internet  dan  masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan  Tim  UI  oleh  Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan.  Pada  penyusunannya,  Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (RUU  PTI).  Sedangkan  tim  UI  menamai  naskah akademisnya dengan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.
  63. 63. RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet banking)Kedua  naskah  akademis  tersebut  pada  akhirnya  digabung  dan  disesuaikan  kembali  oleh  tim  yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG INTERNET BANKINGKata internet perbankan sering kita dengar yaitu merupakan suatu layanan yang diberikan suatu bank dalam media internet agar proses atau sesuatu hal yang behubungan dengan perbankan menjadi lebih cepat dan mudah.Akan tetapi dengan adanya layanan ini menyebabkan suatu permasalahan yang terjadi yaitu terjadi serangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang bersifat aktif seperti hal nya ialah penyerang sendiri  tanpa  perlu  menunggu  user.  Beberapa  jenis  serangan  yang  dapat  dikategorikan  ke  dalam serangan aktif adalah man in the middle attack dan trojan horses.Ada layanan yang diberikan internet perbankan yaitu antara lain nya dengan diberlakukannya fitur two  factor  authentication,  dengan  menggunakan  token.  Penggunaan  token  ini  akan  memberikan keamanan yang lebih baik dibandingkan menggunakan username, PIN, dan password. Dengan
  64. 64. RUU tentang informasi dan transaksi Elektronik(ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan BankIndonesia tentang internet banking)adanya  penggunaan  token  ini,bukan  berarti  tidak  ada  masalah  yang  terjadi,seperti  hal  nya  Trojan horses adalah program palsu dengan tujuan jahat yaitu dengan cara menyelipkan program tersebut kedalam program yang sering digunakan.Dan  dalam  hal  penangulangan  nya  bank  Indonesia  mengeluarkan  peraturan  yang  terkait  tentang masalah  keamana  system  informasi.dan  berikut  ini  yang  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  bank Indonesia sebagai berikut ini :1.  Mengembangkan  wadah  untuk  melakukan  hubungan  informal  untuk  menumbuhkan  hubungan formal.2. Pusat penyebaran ke semua partisipan.3. Pengkinian (update) data setiap bulan tentang perkembangan penanganan hukum4. Program pertukaran pelatihan.5. Membuat format website antar pelaku usaha kartu kredit.6. Membuat pertemuan yang berkesinambungan antar penegak hukum.7.  Melakukan  tukar  menukar  strategi  tertentu  dalam  mencegah  atau  mengantisipasi  cybercrime  di masa depan.Dengan  adanya  peraturan  ini  dapat  menyelesaikan  segala  permasaahan  yang  terjadi  pada  internet perbankan di Indonesia,dan segala kegiatan perbankkan melalui media internet dapat berjalan dengan cepat,aman dan mudah digunakannya.
  65. 65. Referensihttp://nabiyutiful.blogspot.com/2012/05/ruu-informasi-dan-transaksi-elektronik.html/

×