1. AKTA JUAL BELI FIRMA DAN PERJANJIAN KERJASAMA
Perjanjian ini Diajukan untuk Melaksanakan Tugas Mandiri dan Memenuhi Ujian Akhir
Semester Hukum Perikatan
Tita Novitasari
(11140460000046)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2016 M/1437 H
2. TUGAS MANDIRI
Akta Jual Beli Firma
Pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 datang menghadap kepada kami Fikratul Jadidah Camat,
Kecamatan Ciputat Timur oleh Menteri dalam Negeri dengan surat keputusannya berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ditunjuk sebagai:
Pejabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 22 KUHD tentang pembuatan
perjanjian tertulis atau Akta Pendirian Firma, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini:
1. Nama lengkap : Tati Sukmawati
Tempat tanggal lahir : Pandeglang, 1 September 1970
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal di : Desa Cililitan Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang
Provinsi Banten
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 1055090404771001.
Selanjutnya disebut Penjual
2. Nama lengkap : Akhmad Haji Syamsudin
Tempat tanggal lahir : Tangerang Selatan, 30 Juni 1970
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal di : Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota
Tangerang Selatan Provinsi Banten
Nomor Kartu Tanda Penduduk : 1076090484771465.
Selanjutnya disebut Pembeli
Para penghadap menerangkan bahwa Penjual dengan akta ini menjual kepada Pembeli dan
Pembeli membeli dari Penjual:
Nama Badan Hukum : Persekutuan Firma
3. Tempat Kedudukan : Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota
Tangerang Selatan Provinsi Banten
Nomor dan tanggal pengesahan : 16/akt./Cam./1085
Selanjutnya para penghadap menerangkan:
Bahwa jual beli ini terjadi dengan harga Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) bahwa penjual
mengaku telah menerima sepenuhnya uang pembelian tersebut di atas dan untuk penerimaan
uang itu akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya (kuitansi).
Bahwa jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat dalam pasal-pasal berikut.
Pasal 1
Penyerahan Persekutuan Firma dan Status Kepemilikan
Mulai hari ini Persekutuan Firma yang diuraikan dalam akta ini telah diserahkan kepada
Pembeli, yang mengaku pula telah menerima penyerahan itu dan segala keuntungan yang didapat
dari serta segala kerugian/beban yang diderita atas Persekutuan Firma di atas menjadi hak
tanggungan Pembeli. Dengan demikian, status kepemilikan Persekutuan Firma tersebut
sepenuhnya menjadi hak Pembeli.
Pasal 2
Jaminan
Penjual menjamin bahwa Persekutuan Firma tersebut di atas tidak dikenakan sesuatu sitaan atau
tersangkut sebagai tanggungan untuk sesuatu piutang atau diberati dengan beban-beban lainnya.
Pasal 3
Pembatalan
4. Jika Pembeli tidak mendapat izin dari Instansi pemberi izin yang berwenang untuk membeli
persekutuan firma tersebut sehingga jual beli ini menjadi batal maka ia dengan ini oleh Penjual
diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali; dengan hak memindahkan kekuasaan itu
untuk mengalihkan hak atas persekutuan firma itu kepada pihak lain atas nama Penjual, dengan
dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa, dan jika ada, menerima uang ganti kerugian
yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan
kepada Penjual tersebut di atas tidak akan dituntut kembali oleh Pembeli.
Pasal 4
Penyelesaian Perselisihan
1. Jika terjadi perselisihan di antara Penjual dan Pembeli, pada dasarnya diselesaikan secara
musyawarah.
2. Jika dengan jalan ayat (1) di atas gagal, maka dibentuk suatu Panitia Perwasitan (Arbitrase)
yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu
a. Seorang wakil dari Penjual sebagai anggota,
b. seorang wakil dari Pembeli sebagai anggota, dan
c. seorang ahli sebagai Ketua pengangkatannya disetujui oleh Penjual dan Pembeli.
3. Jika ternyata jalan ayat (1) dan (2) gagal maka perselisihan ini akan diteruskan ke Pengadilan
Negeri Jakarta.
Pasal 5
Aturan Tambahan
1. Segala sesuatu yang terjadi atas jual beli firma ini yang belum diatur dalam pasal-pasal
terdahulu akan diatur kemudian secara musyawarah oleh Penjual dan Pembeli.
2. Jika dalam Akta Jual Beli Firma dimaksud terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
5. Pasal 6
Penutup
1. Ongkos pembuatan akta ini, uang saksi, dan segala biaya mengenai peralihan hak ini dipikul
oleh Pembeli.
2. Demikian akta ini dibuat dihadapan saksi-saksi:
1. Ahmad Yani Sekretaris Desa Cempaka Putih
2. Ali Sadikin Bendahara Desa Cempaka Putih
3. Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan dan di mana perlu dijelaskan oleh kami maka
kemudian akta ini dibubuhi tanda tangan/cap jempol oleh para Penjual, Pembeli, saksi-saksi,
dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada hari, tanggal, dan tahun tersebut, di atas
Penjual dan Pembeli dibubuhi materai Rp 6.000,00. Untuk keperluan administrasi Akta Jual
Beli Firma ini dibuat dalam rangkap sepuluh untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Penjual Pembeli
ttd. ttd.
(Tati Sukmawati) (Akhmad Haji Syamsudin)
Pejabat Pembuat Akta Tanah
ttd.
Fikratul Jadidah
NIP. 61000362
Saksi-saksi
1. Sekretaris Cempaka Putih 2. Bendahara Cempaka Putih
ttd. ttd.
(Ahmad Yani) (Ali Sadikin)
6. TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
Surat Perjanjian Kerjasama
Pada hari Rabu 8 Juni 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : Dr. Tita Novitasari, M.S
Jabatan : Ketua Panitia Penyelenggara Milad UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat : Jln. Ir. Haji Juanda No. 95, Cempaka Putih, Ciputat.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selanjutnya
dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama.
2. Nama : Dr. Dede Mahsun, M.S
Jabatan : Direktur Eksekutif PT. Event Top
Alamat : Jln. Panji Asmara IV No. 6 Tanjung Karang-Ampenan.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Event Top, yang selanjutnya dalam perjanjian
ini disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.
1. Pihak Kedua adalah Penyelenggara Acara (Event Organizer) yang akan menyelenggarakan
acara “Pentas Seni Islam” pada malam puncak Milad UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Pihak Kedua meminta Pihak Pertama menyediakan tempat untuk acara yang diselenggarakan
Pihak Kedua.
3. Pihak Pertama bersedia menyediakan tempat untuk acara yang diselenggarakan Pihak Kedua.
Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan telah sepakat membuat perjanjian
kerjasama dalam rangka penyelenggarakan acara ”Pentas Seni Islam” pada malam puncak Milad
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan ketentuan pada pasal-pasal berikut ini.
7. Pasal 1
Ketentuan Umum
1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian hukum di mana Pihak
Pertama mengikat Pihak Kedua, sebagaimana Pihak Kedua mengikat diri kepada Pihak
Pertama dalam hubungan kerja sebagai penyelenggara acara ”Pentas Seni Islam” Milad UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas
sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal pada perjanjian kerjasama ini.
2. Dalam hubungan hukum Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud Pihak Pertama
menetapkan status mitra Pihak Kedua sebagai mitra penyelenggara acara ”Pentas Seni Islam”
sebagai acara puncak pada Milad UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Pasal 2
Kewajiban Pihak Pertama
Pihak Pertama wajib menyediakan tempat acara dengan fasilitas sebagai berikut.
1. Menyediakan lampu penerangan sesuai dengan daftar yang terlampir.
2. Menyediakan tempat parkir motor dan mobil bagi tamu undangan dan pengunjung.
3. Menjaga keamanan selama dalam penyelenggaraan acara tersebut.
Pasal 3
Kewajiban Pihak Kedua
Di bawah ini merupakan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan Pihak Kedua.
1. Mengorganisasi seluruh rangkaian acara, mulai dari merencanakan, mempersiapkan,
mengeksekusi, dan mengevaluasi acara tersebut di atas.
8. 2. Membantu mewujudkan tujuan yang ditetapkan Pihak Pertama dari diselenggarakannya
acara tersebut di atas.
3. Menyediakan seluruh perangkat yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan acara
tersebut di atas, seperti sound system, dan sebagainya.
4. Menyediakan Pemandu Acara, Grup Nasyid Nahawan, dan tenaga-tenaga lain yang
diperlukan dalam penyelenggaraan acara tersebut.
5. Menggunakan tempat yang sudah disediakan Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya dan
sesuai dengan peruntukannya menurut perjanjian ini.
Pasal 4
Waktu Pelaksanaan Acara
Acara tersebut di atas akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Jum’at, 27 Mei 2016
Tempat : Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Waktu : 15.00 WIB – 24.00 WIB.
Di mana dalam acara tersebut di atas, Pihak Kedua akan menghadirkan Grup Nasyid Nahawan
yang bertindak sebagai pengisi acara yang diselenggarakan Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
Pasal 5
Harga Kontrak
Harga kontrak tersebut pada Pasal 1 adalah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Pasal 6
Cara Pembayaran
9. Pembayaran harga kontrak kerjasama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Surat Perjanjian
Kerjasama ini akan dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut.
1. Uang muka 30% dari harga kontrak, yaitu 30% × Rp 50.000.000 = Rp 15.000.000 (lima
belas juta rupiah) dengan ketentuan bahwa uang muka dianggap sebagai bagian dari harga
kontrak dan tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan kontrak.
2. Pembayaran dilakukan secara tunai sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari
harga kontrak. Pembayaran dilaksanakan apabila Pihak Kedua sudah menyelenggarakan
acara tersebut diatas dengan lancar serta sudah menghadirkan Grup Nasyid Nahawan sebagai
pengisi acara tersebut diatas.
3. Pihak Pertama wajib menyanggupi tahap-tahap pembayaran di atas kepada Pihak Pertama.
Pasal 7
Keadaan Memaksa (Force Majeur)
1. Pihak Kedua akan dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan
penyelesaian pekerjaan jika disebabkan oleh keadaan memaksa.
2. Yang dimaksud keadaan memaksa pada ayat di atas adalah keadaan atau peristiwa yang
terjadi di luar kekuasaan Pihak Kedua untuk dapat mengatasinya maka dapat
dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan adanya perubahan waktu pelaksanaan.
3. Yang dapat dianggap force majeure antara lain, seperti
a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan sebagainya).
b. Kebakaran,
c. Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan epidemi (wabah penyakit).
d. Tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar
biasa.
4. Untuk kelancaran pekerjaan, penentuan keadaan memaksa dalam hal tersebut dapat
diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
10. Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan
4. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, pada dasarnya diselesaikan secara
musyawarah.
5. Jika dengan jalan ayat (1) di atas gagal, maka dibentuk suatu Panitia Perwasitan (Arbitrase)
yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu
d. Seorang wakil dari Pihak Pertama sebagai anggota,
e. seorang wakil dari Pihak Kedua sebagai anggota, dan
f. seorang ahli sebagai Ketua pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak.
6. Jika ternyata jalan ayat (1) dan (2) gagal maka perselisihan ini akan diteruskan ke Pengadilan
Negeri Jakarta.
Pasal 9
Pembatalan Pekerjaan
1. Pihak pertama berhak membatalkan pemberian tugas ini apabila ternyata Pihak Kedua telah
menyerahkan atau melimpahkan tugas kepada Pihak Ketiga.
2. Apabila Pihak Kedua menurut pertimbangan Pihak Pertama ternyata dinilai tidak dapat atau
tidak mampu lagi menyelenggarakan atau menyelesaikan acara tersebut maka Pihak Pertama
dapat membatalkan perjanjian kerjasama tersebut.
Pasal 10
Aturan Tambahan
3. Segala sesuatu yang terjadi atas pelaksanaan pekerjaan ini yang belum diatur dalam pasal-
pasal terdahulu akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
4. Jika dalam Surat Perjanjian Kerja dimaksud terdapat kekeliruan dan kesalahan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
11. Pasal 11
Penutup
3. Surat perjanjian kerja ini dianggap sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh kedua belah
pihak.
4. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tangerang Selatan oleh kedua
belah pihak pada hari, tanggal, dan tahun tersebut di atas masing-masing dibubuhi materai
Rp 6.000,00. Untuk keperluan administrasi Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam
rangkap sepuluh untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Pihak Kedua Pihak Pertama
PT. Event Top UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ttd. ttd.
Dr. Dede Mahsun, M.S. Dr. Tita Novitasari. M.S.
Direktur Eksekutif NIP. 610 010 289
Mengetahui,
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ttd.
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA.
NIP. 195710051987031003