1.
PELAYANAN PUSKESMAS DALAM
MASA PANDEMI COVID – 19
(UKM)
PELATIHAN PEMBEKALAN NUSANTARA SEHAT INDIVIDU
BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG
20 JULI SD 01 AGUSTUS 2020

2.
TUJUAN UMUM
Setelah mengikuti materi ini,
peserta mampu melakukan
Pelayanan Puskesmas pada
Masa Pandemi COVID-19

3.
TUJUAN
KHUSUS
1. Melakukan Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) di
Puskesmas pada Masa
Pandemi COVID-19
2. Melakukan Upaya Kesehatan
Perorangan di Puskesmas
pada Masa Pandemi COVID-19

4.
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di
Puskesmas pada Masa Pandemi COVID-19
1. Kesehatan lingkungan
2. Kesehatan keluarga (sesuai siklus hidup)
3. Gizi
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit
5. Promosi Kesehatan

5.
1. Kesehatan lingkungan
Konseling, dilakukan terhadap OTG dan ODP yang diintegrasikan dengan pelayanan
pengobatan dan/atau perawatan. Petugas konseling menggunakan APD sesuai
ketentuan dengan tetap menerapkan physical distancing. Konseling dapat
menggunakan alat peraga, percontohan, dan media informasi cetak atau elektronik yang
terkait COVID-19
Gambar :

6.
Kesehatan lingkungan
Inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan terhadap media sarana dan bangunan dengan
mendata lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan
fasilitas umum seperti pasar, terminal, stasiun, tempat ibadah dan lain-lain yang pernah
didatangi/dikunjungi/kontak langsung oleh OTG dan ODP.
Gambar :

7.
Kesehatan lingkungan
Intervensi kesehatan lingkungan berdasarkan hasil inspeksi yang dapat berupa KIE,
penggerakan/pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan atau pembangunan
sarana/prasarana. Contoh kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
a) pemasangan dan/atau penayangan media promosi kesehatan lingkungan;
b) gerakan bersih desa/kelurahan melalui desinfeksi lingkungan permukiman, tempat
kerja, tempat rekreasi serta fasilitas umum dengan mengacu pada panduan yang berlaku;
c) penyediaan sarana cuci tangan; dan
d) penyediaan tempat sampah

8.
Kesehatan lingkungan
Pengelolaan air limbah, limbah padat domestik, dan limbah B3 medis padat sesuai
dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.
2. Kesehatan Keluarga (Ibu Hamil)
1) Pemeriksaan kehamilan pertama kali dilakukan dengan janji temu dengan dokter di Puskesmas. PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN
PUSKESMAS PADA MASA PANDEMI COVID-19 23
2) Pemeriksaan kehamilan rutin pada trimester kedua ditunda kecuali terdapat keluhan/risiko/tanda bahaya (tercantum dalam buku KIA) atau
tetap dapat dilakukan melalui telekonsultasi.
3) Pemeriksaan kehamilan pada trimester ketiga dilakukan dengan janji temu di Puskesmas, dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum taksiran partus.
4) Pengisian stiker Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dipandu bidan/perawat/dokter melalui media komunikasi.
5) Kelas Ibu Hamil ditunda pelaksanaannya atau dapat dilakukan secara daring.
6) Ibu hamil harus memeriksa kondisi dirinya dan gerakan janin, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, mempraktikkan
aktivitas fisik seperti senam ibu hamil/yoga/aerobik/pilates/peregangan, dan minum tablet tambah darah sesuai dosis yang diberikan tenaga
kesehatan.
7) Pemeriksaan pada ibu hamil dengan kasus COVID-19 baik ODP, PDP, OTG maupun kasus terkonfirmasi mengikuti pedoman yang berlaku

10.
Kesehatan Keluarga (Ibu Bersalin)
1) Persalinan normal tetap dapat dilakukan di Puskesmas bagi ibu hamil dengan status BUKAN
ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19 sesuai kondisi kebidanan.
2) Ibu hamil berisiko atau berstatus ODP, PDP atau terkonfirmasi COVID-19 dilakukan rujukan
secara terencana untuk bersalin di fasyankes rujukan.
3) Pelayanan KB pasca persalinan tetap berjalan sesuai prosedur, diutamakan menggunakan
MKJP (AKDR Pasca Plasenta).

11.
Kesehatan Keluarga (Ibu Nifas)
1. Pelaksanaan kunjungan nifas pertama dilakukan di Puskesmas. Kunjungan nifas kedua,
ketiga dan keempat dapat dilakukan dengan metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan
atau pemantauan menggunakan media daring (disesuaikan dengan kondisi daerah terdampak
COVID 19), dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 baik dari
petugas, ibu dan keluarga.
2. Pelayanan KB tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan janji temu, diutamakan menggunakan
MKJP.
3. Ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa nifas (ada di buku KIA), jika
ada tanda bahaya segera periksakan diri ke tenaga kesehatan.

12.
Kesehatan Keluarga (Bayi Baru Lahir)
1) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam) seperti pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi
menyusu dini, injeksi vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotik dan pemberian imunisasi
hepatitis B tetap dilakukan.
2) Pengambilan sampel Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah 24
jam sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan.
3) Pelayanan kunjungan neonatal pertama (KN1) dilakukan di fasyankes. Kunjungan neonatal kedua dan
ketiga dapat dilakukan dengan metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau pemantauan
menggunakan media daring dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 baik
dari petugas, ibu dan keluarga.
4) Ibu diberikan KIE terhadap perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan tanda-tanda bahaya
pada bayi baru lahir, jika terdapat tanda bahaya segera dibawa ke fasyankes.
5) Pelayanan bayi baru lahir dari ibu ODP, PDP, OTG dan kasus konfirmasi COVID-19 sesuai dengan
pedoman yang berlaku.

13.
Kesehatan Keluarga
(Balita dan Anak Pra sekolah)
1. Asupan gizi seimbang sesuai umur anak mengacu pada Buku KIA
2. Pemantauan pertumbuhan dan Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) cacingan ditunda.
3. Pemantauan dan stimulasi perkembangan balita dan anak pra sekolah dapat dilakukan secara mandiri di rumah
dengan menggunakan ceklis dalam Buku KIA.
4. Pemantauan balita berisiko, pelayanan imunisasi, kapsul Vitamin A dilakukan dengan tele konsultasi/janji temu/
kunjungan rumah.
5. Pemeriksaan khusus untuk triple eliminasi (HIV, Hepatitis, Sifilis) dilakukan secara terintegrasi dengan janji temu
pelayanan imunisasi.
6. Pelayanan imunisasi ditentukan hari, jam dan ruang/tempat khusus yang terpisah dari pelayanan anak atau dewasa
sakit.
7. Pelaksanaan Kelas Ibu Balita ditunda, atau dilaksanakan menggunakan media daring.
8. Ibu dan keluarga memahami tanda bahaya pada Buku KIA yang memerlukan rujukan ke fasyankes.

14.
Kesehatan Keluarga (PUS)
1. Pelayanan KB di Puskesmas dapat diberikan dengan janji temu pada akseptor yang mempunyai keluhan,
akseptor IUD/implan yang sudah habis masa pakainya, atau akseptor suntik yang datang sesuai jadwal.
2. Pelayanan KB pada akseptor IUD/implan/suntik yang tidak dapat kontrol ke petugas kesehatan dilakukan
dengan berkoordinasi dengan PL KB dan kader untuk minta bantuan pemberian kondom.
3. Pelayanan KB pada akseptor pil KB dilakukan dengan berkoordinasi dengan PL KB dan kader untuk minta
bantuan pemberian pil KB.
4. Pemberian Materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pelaksanaan konseling terkait kesehatan
reproduksi dan KB dapat dilaksanakan menggunakan media daring atau konsultasi via telepon.
5. Mendorong semua PUS untuk menunda kehamilan dengan tetap menggunakan kontrasepsi di situasi
pandemi COVID-19 dengan meningkatkan penyampaiaan informasi/KIE ke masyarakat

15.
Kesehatan Keluarga (LANSIA)
1. Pemantauan kesehatan lansia dapat dilakukan melalui kunjungan rumah (home visit atau homecare)
dengan sangat memperhatikan prinsip PPI. Kegiatan Posyandu Lansia ditunda pelaksanaannya, karena
lansia termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap kesakitan dan kematian akibat COVID-19.
2. Pemantauan kemudahan akses dan memastikan kecukupan obat rutin bagi lansia dengan penyakit
kronis/degeneratif yang membutuhkan pengobatan jangka panjang agar tidak terputus selama masa
pandemi COVID-19
3. Promosi Kesehatan, KIE dan pemantauan kesehatan lansia melalui pelayanan kelas lansia dan
pendamping/seminar kesehatan menggunakan teknologi komunikasi jarak jauh.
4. Bentuk KIE pada Lansia terdapat pada lampiran.

16.
Puskesmas agar memperhatikan anak terdampak COVID-19 yang
mengalami masalah pengasuhan, baik anak dengan status OTG, ODP,
PDP, terkonfirmasi, maupun anak dari orang tua tunggal dengan status
OTG, ODP, PDP, terkonfirmasi. Puskesmas membantu koordinasi dengan
RT/RW/Dinas yang membawahi urusan Sosial/Perlindungan Anak agar
anak mendapatkan dukungan pengasuhan sementara

17.
3.Gizi
1. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita dilakukan secara
mandiri di rumah berpedoman pada buku KIA.
2. Analisis data gizi untuk mengidentifikasi kelompok sasaran berisiko
yang memerlukan tindak lanjut pelayanan gizi.
3. Pemberian suplementasi gizi (Makanan Tambahan/MT, Tablet Tambah
Darah/ TTD, Kapsul Vitamin A) dilakukan dengan janji temu.

18.
Gizi
4. Pemberian edukasi gizi dilakukan melalui media KIE seperti poster/ flyer. KIE kepada kelompok
sasaran terkait hal-hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan gizi dilakukan melalui kunjungan
rumah. Konseling gizi, konseling menyusui, dan konseling Pemberian Makan pada Bayi dan
Anak (PMBA) dilakukan melalui tele konsultasi atau melalui kunjungan rumah dengan janji temu
(baik untuk ibu maupun melalui kader).
5. Asuhan gizi pada kasus COVID-19 yang diisolasi diri baik di rumah atau di fasilitas isolasi.
6. Kunjungan rumah untuk memantau pertumbuhan balita, memonitor distribusi dan kepatuhan
konsumsi TTD ibu hamil, makanan tambahan balita dan ibu hamil serta vitamin A bayi dan balita.
7. Pelayanan gizi buruk dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip PPI dan Physical distancing

19.
4. Pencegahan dan pengendali
penyakit
1. Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Puskesmas harus mempertimbangkan
penunjukan sementara tenaga tambahan surveilans khusus untuk menangani
pandemi COVID 19 dan bekerja sama dengan jejaringnya seperti klinik pratama dan
tempat praktik mandiri dokter

20.
Pencegahan dan pengendali penyakit
1. Prevensi
a. Melakukan komunikasi risiko termasuk penyebarluasan media KIE COVID-19 kepada masyarakat.
b. Pemantauan ke tempat-tempat umum bersama lintas sektor dan tokoh masyarakat.
2. Deteksi
a. Surveilans Influenza Like Illness (ILI) dan pneumonia melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).
b. Surveilans aktif/pemantauan terhadap pelaku perjalanan dari wilayah/ negara terjangkit.
c. Membangun dan memperkuat jejaring kerja surveilans dengan pemangku kewenangan, lintas sektor dan
tokoh masyarakat.
d. Surveilans contact tracing pada orang dekat kasus, PDP dan pelaku perjalanan serta kontaknya.

21.
Pencegahan dan pengendali penyakit
3. Respon
a. Tata laksana klinis sesuai kondisi pasien
b. Melakukan rujukan ke RS sesuai indikasi medis
c. Memperhatikan prinsip PPI
d. Notifikasi kasus 1x24 jam secara berjenjang
e. Melakukan penyelidikan epidemiologi berkoordinasi dengan dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota
f. Mengidentifikasi kontak erat yang berasal dari masyarakat dan petugas
kesehatan

22.
g. Melakukan pemantauan Kesehatan PDP ringan, ODP dan OTG menggunakan formulir
sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-
19) pada revisi 4/terakhir
h. Mencatat dan melaporkan hasil pemantauan secara rutin
i. Edukasi pasien untuk isolasi diri di rumah j. Melakukan komunikasi risiko kepada keluarga
dan masyarakat k. Pengambilan spesimen dan berkooordinasi dengan dinas kesehatan
setempat terkait pengiriman spesimen
j. Pengambilan spesimen dan berkooordinasi dengan dinas kesehatan setempat terkait
pengiriman spesimen

23.
Pencegahan dan pengendali penyakit
2. Pelayanan Kesehatan Jiwa
3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Lainnya
TBC
HIV/AIDS
DEMAM BERDARAH

24.
Pencegahan dan pengendali penyakit
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
1) Pemantauan faktor risiko PTM seperti pengecekan gula darah dan pengukuran tekanan
darah tetap dilakukan, dapat melalui kunjungan rumah, janji temu, atau penjadwalan
khusus untuk pelayanan tersebut.
2) Peningkatan edukasi pencegahan faktor risiko PTM dan COVID-19, agar orang dengan
faktor risiko PTM tidak menjadi PTM, terutama untuk tidak merokok karena perokok lebih
berisiko 14 kali terinfeksi Covid-19 dibandingkan dengan bukan perokok dan perokok 2,4
kali lebih banyak yang kondisi penyakitnya masuk dalam katagori berat dan mempunyai
prognosis yang buruk termasuk yang harus mendapatkan perawatan intensif dan
menggunakan ventilator. (Zhou F, et all, Lancet, March 2020).

25.
5. PROMOSI KESEHATAN
1) Melakukan kemitraan utk mdptkn dukungan
2) Melakukan koordinasi, integrasi dan sikronisasi (KIS) dgn lintas sektor
3) Melakukan advokasi kpd penentu kebijakan
4) Meningkatkan literasi serta kapasitas kader,toma,toga dan kelompok peduli
kesehatan (forum kab/kota sehat)
5) Melakukan pengorganisasian dan memobilisasi potensi/SDM
6) Membuat media promosi kesehatan
7) Melakukan KIE bersama kader,toma, toga,Ormas , FMKBS

26.
PERLUNYA INOVASI

27.
PROGRAM KEGIATAN YANG WAJIB KEGIATAN YANG
MENYESUAIKAN
KEGIATAN YANG DI
TUNDA
PROMKES • Melakukan Kemitraan
• Melakukan KIS
• Advokasi Lintas Sektor
• Pemberdayaan Masyarakat
• Membuat Media Promosi
• Peningkatan Kapasitas Kader,
Toga, Toma dan Kelompok Peduli
Kesehatan
• Penyuluhan dan KIE
• SMD dan MMD
• Pelatihan Kader
Kesehatan
Lingkungan
• KIE terkait Kesehatan Lingkungan
• Penyediaan CTPS
• Pemantauan TTU
• Desinfeksi TTU
• Pengolahan Limbah
• Konseling • Peningkatan Kapasitas
Kesehatan
Keluarga
• Pemeriksaan Kehamilan Petama
Kali dan Trimester III
• Persalinan Normal pada kasus
non COVID 19
• Pelayanan KB Rutin dan
Pascasalin
• Kunjungan Nifas Pertama
• Pelayanan Keonatal esensial dan
• Kelas Hamil
• KF 2,3,4
• KN 2,3
• Pemantauan dan Stimulasi
perkembangan balita dan anak
pra sekolah
• Pemantauan balita beresiko
• Imunisasi
• Pemeriksaan Kehamilan
Rutin
• Pemeriksaan USG dan
Dopler pada Ibu
Terkonfirmasi
• Kelas Ibu Hamil
• POPM Cacingan
• Kelas Ibu Balita

28.
PROGRAM KEGIATAN YANG WAJIB KEGIATAN YANG
MENYESUAIKAN
KEGIATAN YANG DI
TUNDA
Gizi • Tatalaksana Gizi Buruk • Pemantauan Status Gizi (
Pertmubuhan dan
Perkembangan) balita
• Pemberian suplementasi gizi
• KIE dan Konseling Gizi,
Menyusui dan PMBA
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit
• Deteksi, pencegahan dan
respon terhadap Covid 19
• Surveilans dan kasus DBD,
pemantauan sarang nyamuk
• Kontrol pada ODHA dengan IO,
infeksi HIV lanjut atau pertama
kali melakukan ARV
• Pemberian OAT
• Pemberian ARV
• Fogging DBD
• Pemantauan Faktor Risiko
PTM
• Peningkatan edukasi
pencegahan faktor risiko PTM

29.
PEMETAAN RISIKO WILAYAH
KERJA PUSKESMAS