6 dimensi dalam administrasi publik pdf

4,969 views

Published on

Tujuan dari Aministrasi publik adalah untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan. Pandangan melalui 6 dimensi inilah diharapkan pejabat publik dapat mempercepat dalam pengambilan setiap kebijakan publik secara tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan publik.

Published in: Healthcare
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,969
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
181
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6 dimensi dalam administrasi publik pdf

  1. 1. ENAM DIMENSI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK ANGGA MAULANA KRISTIN SIHOMBING MUTAKIN NOVIA YUSDIANA DEWI SEPTYA PUTRI IMAS MAESAROH NURMAHARANI NURSYIFA KHOTMILAIL TANTO ALFIATHUR
  2. 2. PENDAHULUAN ADMINITRASI PUBLIK Menurut Chandler dan Plano (1988:29) Proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. TUJUAN Memecahkan masalah- masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.
  3. 3. RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK DIMENSI KEBIJAKAN DIMENSI ORGANISASI DIMENSI MANAJEMEN DIMENSI MORAL DAN ETIKA DIMENSI LINGKUNGAN DIMENSI AKUNTABILITAS KINERJA
  4. 4. DIMENSI KEBIJAKAN DIMENSI MANAJEMEN DIMENSI ORGANISASI DIMENSI ETIKA DIMENSI LINGKUNGAN DIMENSI KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK
  5. 5. HUBUNGAN ANTAR DIMENSI-DIMENSI ADMINISTRASI PUBLIK Dimensi Kebijakan Dimensi Akuntabilitas Kinerja Dimensi Lingkungan Dimensi Moral & Etika Dimensi Manajemen Dimensi Organisasi
  6. 6. IDENTIFIKASI MASALAH SUSUN KEBIJAKAN SOSIALISASI IMPLENTASI KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN TINDAK LANJUT
  7. 7. Peran Administrasi Publik  Karl Polanyi berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada dinamika administrasi publik  Frederick A.Cleveland menujukan bahwa peran administrasi publik sangatlah vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi  Sangat menentukan kestabilan, ketahanan, dan kesejahteraan suatu negara.  Administrasi publik sangat berperan dalam menjaga kepercayaan publik.
  8. 8.  Administrasi publik tidak hanya menyangkut aspek manajemen, tetapi juga dimensi dimensi strategis lainnya seperti penataan kebijakan publik, organisasi, pengembangan moral dan etika, adaptasi lingkungan, dan pengembangan akuntabilitas kerja.  Alasan yang paling mendasar adalah bahwa “the work of goverment” dapat berhasil bila dimensi- dimensi tersebut secara keseluruhan diperhatikan atau berfungsi baik.  Kegiatan administrasi publik bertujuan untuk memenuhi kepentingan publik atau secara akademik dikenal dengan istilah “publik interest”. Kegiatan Administrasi Publik
  9. 9. Perbedaan Administrasi Publik dengan Administrasi Swasta Administrasi Publik Administrasi Swasta Melayani Kepentingan Publik Melayani Kepentingan Swasta/Pribadi Non Profit Oriented Profit Oriented lebih menekankan rasionalitas berdasarkan “administrave man model” lebih menekankan rasionalitas berdasarkan economic man model Administrasi publik harus mempertimbangkan nilai lain seperti keadilan dan tanggung jawab terhadap public atau democratic responsbility and acoountability lebih mendapatkan sentuhan pasar, lebih otonom, dan kurang mendapat pengaruh politik
  10. 10. DIMENSI KEBIJAKAN  Dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan.  Karena kebijakan ini adalah kebijakan publik, maka yang ditekankan di sini adalah masalah, kebutuhan dan aspirasi publik yaitu aspirasi masyarakat yang seharusnya dilayani  Sangat berperan dalam menekan bentuk-bentuk atau kesalahan atau error. Prinsip-prinsip Kebijakan Publik Tahap-tahap Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Analisis Kebijakan
  11. 11. 1. TAHAP TAHAP KEBIJAKAN Menurut dunn (1994) dalam rangka memecahkan maasalah ada beberapa tahap penting: 1. Penetapan agenda kebijakan (agenda seting), 2. Formulasi kebijakan (policy formulation), 3. Adopsi kebijakan (policy adoption), 4. Implementasi kebijakan (policy implemetation), 5. Penilaian kebijakan (policy assessment). Model “policy making process” yang diungkapkan oleh shafritz dan russell (1997: 54) yang terdiri atas 1. Agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, 2. Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, 3. Implementasi, 4. Evaluasi program dan analisis dampak 5. Feedback, yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses ini meyerupai suatu siklus.
  12. 12. 2. ANALISIS KEBIJAKAN 1. IDENTIFIKASI MASALAH Output yang diharapkan: tergambarnya isu atau masalah penting yang dihadapi, dukungan data dan informasi yang jelas, termasuk siapa yang sedang mengalami masalah dan dampak yang akan timbul bila tidak di intervensi segera. 2. IDENTIFIKASI ALTERNATIF Output yang diharapkan: teridentifikasinya alternatif-alternatif kebijakan yang siap untuk dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, untuk kemudian diseleksi. 3. SELEKSI ALTERNATIF Dalam tahap ini seseorang perencana ata policy analyst akan melakukan seleksi alternatif yang terbaikuntuk diajukan ke policy makers. Untuk menseleksi atau memilih diantara alternatif kebijakan yang ada secara efektif, diperlukan kriteria atau standard yang rasional.
  13. 13. 3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Gordon, 1986). Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah di seleksi.  Menurut Goggin dkk (1990) implementasi dapat dibedakan dalam tiga generasi, yaitu generasi pertama, kedua, dan ketiga. D.L Weimer dan Aidan R.Vining (1999: 398) menjelaskan bahwa ada tiga faktor umum yang menentukan keberhasilan yaitu (1) logika yang digunakan oleh suatu kebijakan; (2) hakekat kerjasama yang dibutuhkan; (3) ketersediaan sumberdaya yang memiliki kemampuan.
  14. 14. 4. MONITORING & EVALUASI KEBIJAKAN  Dalam proses monitoring dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektiviasnya.  Evaluasi digunakan untuk mempelajari hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respons dari mereka yang berada diluar lingkungan politik 1. Isu Etika Kebijakan 2. Isu Paradigmatis 3. Isu Kualitas, Efektivitas dan Kapasitas Kebijakan 4. Isu Kepalsuan Kebijakan Beberapa Isu Penting
  15. 15. DIMENSI MANAJEMEN  Dimensi manajemen berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip- prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik.  Perkembangan manajemen publik paling tidak dipengaruhi oleh tiga pandangan yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, dan manajemen publik. FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN 1. Fungsi Manajemen Kebijakan Dalam proses kebijakan, seorang manajer secara aktif terlibat dlm penentuan program2 proyek2 yg diusulkan utk ditangani dlm TA ttt. 2. Fungsi Manajemen SDM Dlm pengelolaan SDM perlu diperhatikan jml, jenis, kualitas, distribusi dan utilisasi SDM yang bekerja dalam organisasi.
  16. 16. 3. Fungsi Manajemen Keuangan Tugas utama seorang manajer dalam bidang ini adalah bagaimana mencari dana, merencanakan dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan yang ada, memanfaatkannya secara optimal, dan mengendalikan penggunaannya sesuai rencana. 4. Fungsi Manajemen Informasi Semua keputusan seorang manajer baik berkenaan dg perencanaan, budgeting, pengambilan keputusan, pengembangan unit-unit organisasi, pengendalian koordinasi, sangat membutuhkan data dan informasi. 5. Fungsi Manajemen Hubungan Luar Tujuan mengelola hubungan luar tersebut adalah terbentuknya suatu network yang sehat dimana semua yang terlibat dapat merasakan kepuasan bersama.
  17. 17. BEBERAPA ISU PENTING 1. Isu Perlibatan Sektor Swasta dan Masyarakat Masalah keterlibatan sektor swasta dlm yanpublik msh menimbulkan polemik, warga masy., pelanggan/klien sebagai penerima yan terus mengeluh tentang ketidak profesionalan memberi pelayanan publik 2. Isu “Accountable Manajemen” a. Kompetensi standard dalam tugas pekerjaan b. Pengukuran kerja c. Pengorganisasian dan Pengontrolan Sumberdaya d. Sistim monitoring dan Evaluasi e. Sistem Insentif dan Disisentif 3. Isu Komitmen dan profesioanalisme Komitmen pemberi pelayanan publik sangatlah rendah. Komitmen kpd kepentingan para penerima yan spt masyarakat kurang diperhatikan
  18. 18. DIMENSI ORGANISASI  Dimensi organisasi berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah diputuskan.  Design organisasi adalah suatu proses yang berkenaan dengan bagaiman aktivitas-aktivitas organisasi distrukturkan atau dituangkan dalam suatu bentuk struktur, dengan tujuan membantu manajer untuk dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Chung dan Meggison, 1981: 422).  Design yang berbentuk “proyek” sangat bersifat fleksibel dan tidak permanen.  Sedangkan dalam struktur yang bersifat matriks, indivisu akan diberi otoritas dan tanggung jawab proyek, tetapi tetap dalam divisinya  Design organisasi dengan sistim konfigurasi yaitu bagaiman melakukan penggolongan yang kompleks dari elemen-elemen organisasi yang secara internal dapat bersifat kohesif dimana satu elemen mendukung elemen yang lain. DESIGN DAN STRUKTUR ORGANISASI
  19. 19. Struktur Sederhana Untuk organisasi dengan kompleksitas & formalisasi yg rendah, terpusat pada pemilik Struktur Birokrasi Profesional Bentuk ini mengombinasikan standarisasi dan desentralisasi, karena tugas yang dijalankan menuntut standarisasi yang tinggi sekaligus keleluasaan untuk melakukannya. Struktur Birokrasi Mesin digunakan apabila spesialisasi / differensiasi, formalisasi dan sentralisasinya tinggi, tetapi lingkungan bersifat sederhana dan stabil. Struktur Divisi Kekuasaan dalam struktur divisi dipegang oleh manajemen tengah (middle manajemen). Struktur Adhocacry digunakan bila diferensiasi horizontalnya tinggi, diferensiasi vertikalnya rendah, tingkat formalisasinya rendah, kebutuhan akan fleksibilitas dan responsivitas tinggi, serta pengambilan keputusan bersifat desentralistis.
  20. 20. KAITAN ANTARA DESAIN STRUKTUR DENGAN POLA MANAJEMEN 1. Tingkat Diferensiasi Menunjukan sampai seberapa besar jml unit yg dibutuhkan dan spesialisasi apa saja yg dibutuhkan organisasi. Diferensiasi dibedakan atas diferensiasi vertikal dan horizontal. 2. Tingkat Formalisasi Tingkat formalisasi berkenaan dengan standarisasi, prosedur kerja, dan aturan serta norma- norma formal yang ditetapkan untuk dipatuhi dalam melaksanakan pekerjaan. 3. Tingkat Dispersi Otoritas Dispersi otoritas berkenaan dengan bagaimana mengatur pembagian kewenangan untuk memutuskan atau mengambil keputusan tentang suatu masalah.
  21. 21. EFEKTIVITAS ORGANISASI Suatu organisasi bisa dikatakan efektif kalau tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visinya tercapai. BEBERAPA ISU PENTING  isu yang sangat populer di setiap organisasi publik saat ini adalah merebaknya gejala “parkinson”.  Isu kedua, berkenaan dengan penentuan jabatan atau posisi tidak didasarkan atas kebutuhan rill, tetapi atas pertimbangan beberapa orang atau siapa saja yang harus diberi perhatian khusus.  isu tentang penentuan struktur organisasi.
  22. 22. DIMENSI ETIKA  Dimensi etika dianalogikan dengan sistem sensor didalam administrasi publik. Dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lain, dan sangat mempengaruhi tercapai tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya, dan tujuan organisasi publik pada khususnya. Kerena itu dimensi ini dianggap sebagai dimensi strategis dalam administrasi publik. Dalam dunia administrasi publik atau pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat dan profesional standards” (kode etik), atau right rules of conduct” (aturan berprilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrator publik (lihat Denhardt, 1988).
  23. 23. APLIKASI ETIKA DAN MORAL Bertens berkesimpulan ada tiga arti penting etika, yaitu etika (1) sebagai “sistim nilai”, (2) sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang sering dikenal dengan “kode etik”, dan (3) sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk, yang acap kali disebut “filsafat moral”. Menurut Denis Thimpson (Shafritz & Hyde, 1997), di dalam administrasi publik terdapat isu etika yang kontroversialis dan dilematis, yaitu etika netralitas dan etika struktur. Isu lain menyangkut norma-norma yang bersifat absolut dan relatif BEBERAPA ISU PENTING Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh administrator publik. Kehadiran kode etik lebih berfungsi sebagai kontrol langsung sikap dan perilaku dalam bekerja diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada.
  24. 24. Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada diluar organisasi, atau semua yang di luar batas organisasi. Lingkungan ini mencangkup lingkungan umum yg mempengaruhi organisasi sscr tidak langsung (ekonomi, politik, dll). Lingkungan khusus yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung (pelanggan, pemasok, dll) (lihat Robbins, 1991: 206) . Ruang lingkup yang lain disingkat dalam bentuk akronim PEST. yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Menurut Katz dan Kahn (1978), lingkungan organisasi terdiri atas 5 aspek yang harus selalu dimonitor dan direspon agar selalu efektif, yaitu nilai-nilai masyarakat, lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan informasi, dan lingkungan fisik.
  25. 25. KARAKTER LINGKUNGAN 2 karakter penting dari lingkungan (Kantz dan Kahn, 1978; Simon, 1958; Thompson, 1967). Turbulence berkenaan dengan sifat lingkungan mengalami perubahan yang kacau balau, atau tetap stabil Munificient berkenaan dengan sifat lingkungan yy alami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumberdaya penting. Karakter lingkungan menurut Gregory G.Dess dan Donald W.Beard Dimensi Kemampuan berkenaan dengan sumberdaya yang dimiliki lingkungan Dimensi Dinamika menunjukan tingkat kesetabilan suatu lingk yg memungkinkan suatu organisasi memprediksi masa depannya. Dimensi Kompleksitas lingkungan menggambarkan tingkat heterogenitas dan konsentrasi elemen- elemen lingkungan.
  26. 26. MENGENAL LINGKUNGAN  Environmental scanning merupakan suatu teknik umum yang sering digunakan untuk membaca karakteristik lingkungan – apakah lingkungan memberikan peluang (opportunities), dan ancaman (threats).  Dengan mengetahui informasi tentang peluang dan ancaman tersebut, suatu organisasi dpt mempersiapkan dirinya utk melakukan penyesuaian.  Robbins menggambarkan bhw dlm hadapi lingkungan yg bersifat sgt tdk menentu, organisasi akan mengatur strukturnya lebih kompleks yaitu menciptakan unit-unit yang lebih khusus dalam jumlah yang lebih besar dan mengaplikasikan lebih banyak spesialisasi.  Dalam buku manajemen strategis lain diungkapkan bahwa organisasi dalam merespons perubahan lingkungannya menggunakan strategi sesuai hierarki organisasi Wujud Adaptasi Terhadap Lingkungan
  27. 27. BEBERAPA ISU PENTING Kekhasan Situasi dan Kondisi Indonesia Penerapan Teori dan Strategi Administrasi Publik dari Barat Penerapan Teori dan Strategi Pembangunan dari Luar Negeri Prinsip-Prinsip Good Governance: Potensial Menjadi Paradigma Palsu Penerapan Capacity Building: Strategi baru atau masalah baru ?
  28. 28. DIMENSI KINERJA  Istilah “kinerja” merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendikiawan sebagai “penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”.  Dalam administrasi publik, kinerja mulai dituntut untuk diukur sejak Woodrow Willson menekankan efisiensi dalam desain sistem administrasi, dan sejak F.W Taylor mendorong pegawai bekerja efisien. Secara umum, parameter atau kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja meliputi (1) kualitas, (2) kuantitas, (3) ketepatan waktu, (4) penghematan biaya, (5) kemandirian atau otonomi dalam bekerjadan (6) kerjasama (lihat Bernadin & Russel, 1993).
  29. 29. PENILAIAN KINERJA (PERFORMANCE APPRIASSALS)  Penilaian kinerja secara populer lebih diartikan sebagai penilaian hasil kerja individu, dan bukan kelompok, organisasi, atau proses (Swanson dan Holton III 1999).  Menurut Locher dan Teel penilaian berguna untuk menentukan kompensasi, perbaikan kinerja, umpan balik, dokumentasi, promosi, pelatihan, mutasi, pemecatan, pemberhentian, penelitian kepegawaian dan perencanaan tenaga kerja.
  30. 30. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENILAIAN KINERJA Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundang-undangan untuk melakukan penilaian secara benar dan tepat. Manajemen sumberdaya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya suatu penilaian kerja.
  31. 31. PENDEKATAN PENILAIAN KINERJA Pendekatan perilaku mempelajari perilaku yang relevan atau yg berhub langsung dengan pelaksanaan tugas pekerjaan seseorang. Pendekatan hasil pelajari apakah hasil yg diperoleh tlh sesuai dg tuntutan dari pihak yg membutuhkan dan tlh diberikan dg kualitas terbaik atau didistribusikan scr adil kpd mrk yang membutuhkan. Menurut Bernardine dan Russel (1999) dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan penilaian kinerja, terdapat 4 hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu: (a) aspek yang dinilai, (b) proses pengukuran, (c) penentuan pihak yang menilai, (d) penentuan pihak yang dinilai. PRINSIP PENILAIAN KINERJA
  32. 32. Aspek lain yg perlu diperhatikan adlh unit analysisnya. Job Performance yang biasanya diukur langsung dari pegawai atau pejabatnya Organizational Performance yang diukur dari kinerja organisasi secara keseluruhan Program Performance yang menggambarkan kinerja progeam atau kebijakan.
  33. 33. TERIMA KASIH

×