Kajian+kebijakan+tenaga+kesehatan bappenas

17,009 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
17,009
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
351
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian+kebijakan+tenaga+kesehatan bappenas

  1. 1. LAPORAN KAJIAN KEBIJAKANPERENCANAAN TENAGA KESEHATAN DIREKTORAT KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2005
  2. 2. Tim Peneliti dan Penyusun Rekomendasi:Dedi M. Masykur Riyadi, Arum Atmawikarta; Dadang Rizki Ratman, Taufik Hanafi, YosiDiani Tresna, Sularsono, Destri Handayani, Pungkas Bahjuri Ali, Khabib Mualim,Penulis Buku:Pungkas Bahjuri Ali, Dadang Rizki Ratman, SularsonoTim Pendukung:Nurlaily Aprilianti; Erna RositaDikeluarkan oleh:Direktorat Kesehatan dan Gizi MasyarakatKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas); Tahun 2005 2
  3. 3. PENGANTAR Dokumen ini merupakan laporan kajian tentang Kebijakan Perencanaan TenagaKesehatan, yang dilakukan pada tahun 2005 di 7 propinsi dan meliputi 32 kabupaten/kota.Kajian ini dilakukan oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas. Kajian ini dilakukan karena Bappenas memerlukan masukan tentang kebijakantenaga kesehatan. Dengan mengetahui proses perencaaan kebutuhan, pendidikan danpelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan, diharapkan dapat memberikan masukanbagi Bappenas dan atau instansi pemerintah lainnya dalam mempertajam penyusunankebijakan pembangunan kesehatan khususnya di bidang ketenagaan kesehatan di masamendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada para nara sumber yaitu BapakAbdurachman (Kepala Pusbangkes Depkes), Dedi Ruswendi (Kepala Biro KepegawaianDepkes), Setiawan Soeparan (Kepala Pusdikanakes Depkes), dan Bapak Untung Suseno(Kepala Purat Perencanaan Tenaga Kesehatan Depkes) beserta staf, serta seluruh pihakyang telah membantu pengumpulan data. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepadaresponden dan pihak-pihak yang membantu kami dalam memperoleh data, yaitu DepkesPusat, Dinas Kesehatan di 7 propinsi, Dinas Kesehatan di 32 kabupaten/kota, Bappeda,Kepala Puskesmas dan seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. Laporan kajian ini masih jauh dari sempurna. Namun dari analisis yang dilakukan,sudah dirumuskan beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan untukperbaikan kebijakan perencanaan tenaga kesehatan di masa yang akan datang. Kritik dansaran sangat diharapkan untuk lebih menyempurnakan laporan kajian ini. Terima kasih. Jakarta, Desember 2005 Tim Peneliti 3
  4. 4. PENGANTAR Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh sistem dan tenagapelayanan. Ketenagaan pelayanan seringkali menghadapi kendala dalam hal jumlah,sebaran, mutu dan kualifikasi, sistem pengembangan karir, dan kesejahteraan tenagapelaksana pelayanan. Permasalahan yang muncul dalam tataran mikro operasionalmemunculkan persepsi rendahnya kualitas pelayanan, yang berawal dari kesenjanganantara aturan dan standar yang ada dengan pelaksanaan pelayanan yang tidak dapatmenerapkannya. Pemahaman terhadap kedaaan nyata yang dihadapi di lapangan sangatpenting untuk menelaah kembali landasan kebijakan, aturan, dan standar untukmeningkatkjan kualitas pelayanan. Laporan ini menyampaikan hasil kajian mirko ketenagaan dalam pelayanankesehatan publik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan di unit pelayanan kesehatanmasyarakat terdepan, puskesmas. Hasil kajian ini dipandang penting sebagai sumberinformasi bagi pengambil keputusan untuk memahami permasalahan, mengatasinya dansebagai sumber pembelajaran bagi pengambil keuputusan lainnya. Kajian menunjukkanantara lain terdapatnya kesenjangan (gap) antara kebijakan ketenagaan pemerintah pusatdengan implementasinya di daerah dan telaahan terhadap ragam upaya pemerintahkabupaten/kota mengatasi persoalan ketenagaan pelayanan publik yang mereka hadapi. Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, sudah pada tempatnya bilamelihat ketenagaan pelayanan dalam kerangka keterkaitan sistem kesehatan nasional,sistem pendidikan nasional dan sistem lainnya. Pengelolaan ketenagaan kesehatan harusdilakukan dengan mempertimbangkan kaitannya dengan sistem pendidikan danketenagakerjaan secara menyeluruh. Sangat mungkin bahwa ketenagaan kesehatan yangdilaporkan pada buku ini merupakan gambaran persoalan serupa dalam ketenagaan dibidang lain sehingga jawaban pemecahan persoalan harus diupayakan secara menyeluruhterutama melalui telaahan di bidang ketenagakerjaan dan pendidikan. Semoga diagnosis yang dilakukan melalui kajian ini tepat dan dapat ditindaklanjutidengan resep dan rekomendasi yang tepat pula. Diharapkan laporan kajian ini dapatmenjadi masukan dan bahan berguna untuk pengembangan kebijakan implementatif dalampenagagan ketenagaan untuk meningkatkan pelayanan publik. Masukan dan saran perbaikan perbaikan kami nantikan. Terimakasih. Jakarta, Desember 2005 Deputi Men PPN Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Dedi M. Masykur Riyadi 4
  5. 5. ABSTRAK Kajian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah, mutu dan penyebaran tenagakesehatan terutama di Puskesmas dan jaringannya, kebijakan perencanaan, pengadaan,penempatan dan pelatihan tenaga kesehatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kajian menggunakan desain cross sectional dan dilakukan di 7 propinsi, mencakup32 kabupaten/kota dengan responden dinas kesehatan, kepala puskesmas dan tenagakesehatan puskesmas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, diskusi, FGDdan survei. Analisa univariate dilakukan untuk mengetahui kecenderungan sebaran danstatistik deskriptif. Secara umum perencanaan dilakukan untuk hampir semua jenis tenaga, walaupunlebih dari separuh kab/kota tidak menerapkan pedoman perencanaan yang ditetapkan,dengan alasan utama kurangnya sosialisasi. Kekurangan tenaga terjadi pada semua jenistenaga kesehatan, dengan persentase tertinggi pada epidemiolog, teknis medis, rontgen,penyuluh kesehatan masyarakat dan dokter spesialis. Masalah utama ketenagaan adalahterbatasnya formasi dan kemampuan pendanaan, serta proses pengadaan dan penempatanyang kurang memuaskan. Ketenagaan di daerah tertinggal dan terpencil ditandai dengan rasio tenagakesehatan per puskesmas yang lebih kecil, jangkauan desa terpencil yang lebih luas, danproporsi pegawai PNS yang lebih sedikit, dukungan pustu dan polindes yang lebih sedikit,harapan terhadap insentif yang sangat tinggi, serta rencana kepindahan yang lebih tinggi.Jenis insentif yang paling diharapkan oleh petugas Puskesmas adalah gaji/tunjangan yanglebih baik, peningkatan karir, dan penyediaan fasilitas. Dalam hal perencanaan, kajian merekomendasikan sosialisasi yang lebih intensiftentang metode perencanaan. Dalam hal pengadaan, kebijakan nasional pengadaan dokterdi Puskesmas yang masih banyak yang kosong perlu mendapat prioritas. Untukmeningkatkan tenaga kesehatan di kecamatan terpencil, perlu diperhatikan masalahinsentif, fasilitas serta kemudahan karir. Peran serta pemda dalam ketenagaan kesehatan diPuskesmas lebih ditingkatkan lagi terutama pemberian insentif yang lebih baik, sehinggatenaga kesehatan di Puskesmas dapat bekerja lebih baik dan merasa betah bekerja didaerah. 5
  6. 6. DAFTAR ISIPENGANTAR ......................................................................................................................................................3ABSTRAK ............................................................................................................................................................5DAFTAR ISI.........................................................................................................................................................6DAFTAR TABEL ................................................................................................................................................7DAFTAR SINGKATAN .....................................................................................................................................9BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................................................................10 A. Latar Belakang ....................................................................................................................................10 B. Tujuan dan Output ............................................................................................................................11 C. Kerangka Konsep................................................................................................................................11 D. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Kajian..................................................................................13BAB II. RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI...................................................................................15 A. Tempat dan Waktu Kajian ................................................................................................................15 B. Desain Kajian.......................................................................................................................................15 C. Ruang Lingkup Kegiatan ...................................................................................................................15 D. Sampel dan Variabel Kajian..............................................................................................................15 E. Pengumpulan dan Analisa Data ........................................................................................................16BAB III. KEBIJAKAN UMUM KETENAGAAN KESEHATAN DI INONESIA...................................18 A. Definisi Tenaga Kesehatan.................................................................................................................18 B. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan...................................................................................18 C. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan ................................................................................19 D. PendayagunaanTenaga Kesehatan ...................................................................................................20BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN........................................................................................................23 A. Kondisi Umum Tenaga Kesehatan Di Tingkat Nasional................................................................23 B. Kebijakan Tenaga Kesehatan............................................................................................................30 C. Distribusi Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Di Wilayah Tertinggal............................................40 D. Distribusi Tenaga Kesehatan di Puskesmas di Kapasitas Fiskal Daerah ....................................45 E. Pembinaan Karir Tenaga Kesehatan................................................................................................47 F. Tanggapan Masyarakat......................................................................................................................49 G. Peran Puskesmas Bagi Penduduk Miskin. .......................................................................................50BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .........................................................................................52 A. Kesimpulan ..........................................................................................................................................52 B. Rekomendasi........................................................................................................................................53DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................................................................55 6
  7. 7. DAFTAR TABELTabel 2.1 Daftar Lokasi (Sampel) Kajian Kebijakan Perencanaan .................................16 Tenaga KesehatanTabel 3.1 Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kelompok ...................19 Jenis Tenaga Kesehatan di Indonesia Tahun 2005Tabel 4.1 Jenis tenaga kesehatan dan rasio terhadap penduduk ......................................23 dibandingkan dengan sasaran Indonesia Sehat 2010Tabel 4.2 Rasio Tenaga Kesehatan Di Berbagai Negara.................................................24Tabel 4.3 Jenis, Jumlah dan Rasio Ketenagaan Puskesmas Tahun 2004 (Nasional........28Tabel 4.4 Jumlah Staf Puskesmas Menurut Beban Kerja................................................31Tabel 4.5 Persentase Kabupaten Kota yang merasakan Kesenjangan ............................34 Antara usulan dengan ketersediaan Tenaga KesehatanTabel 4.6 Kebutuhan dan Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Kabupaten ......................34 Lokasi kajianTabel 4.7 Masalah Utama Dalam Pengadaan Nakes di Kabupaten Tertinggal ..............35 dan Tak TertinggalTabel 4.8 Kriteria Penempatan tenaga kesehatan di lokasi kajian...................................36Tabel 4.9 Jenis kemampuan dan kompetensi profesi tenaga kesehatan ..........................39Tabel 4.10 Perbandingan rasio tenaga kesehatan per puskesmas menurut kategori .........41 kab/kota tertinggal dan tidak tertinggalTabel 4.11 Perbandingan rasio tenaga kesehatan puskesmas menurut kategori ...............42 kecamatan terpencil dan tidak terpencilTabel 4.12 Perbandingan rata-rata distribusi tenaga dan fasilitas kesehatan ....................43 di Kecamatan Terpencil dan Tidak terpencilTabel 4.13 Persentase tenaga kesehatan Puskesmas yang mempunyai rencana................45 pindah dan alasan kepindahannyaTabel 4.14 Ketersediaan tenaga Puskesmas di daerah menurut kapasitas.........................46Tabel 4.15 Insentif yang diterima tenaga kesehatan dari Pemda menurut kapasitas.........46 fiskal daerahTabel 4.16 Persentase tenaga kesehatan yang mengharapkan insentif .............................46 dan jenis insentif yang diharapkanTabel 4.17 Alasan Rencana Kepindahan Tenaga Kesehatan di Puskesmas ......................47Tabel 4.18 Frekwensi Pelatihan Yang Pernah Diikuti Responden....................................47Tabel 4.19 Persepsi Responden Tentang Latar Belakang Pendidikan ..............................48 Jabatan Kepala PuskesmasTabel 4.20 Alasan Pindah Tenaga Kesehatan Puskesmas .................................................41Tabel 4.21 Insentif Yang Paling Banyak Diharapkan oleh Responden dari Pemda..........48 7
  8. 8. DAFTAR GAMBARGambar 1.1 Kerangka Sistem Kesehatan Nasional...........................................................12Gambar 1.2 Kerangka konsep kajian.................................................................................12Gambar 4.1 Penyebaran Dokter Spesialis per propinsi Tahun 2003-2004. ......................24Gambar 4.2 Penyebaran Dokter Umum per propinsi Tahun 2003-2004...........................25Gambar 4.3 Penyebaran Perawat per propinsi Tahun 2003-2004.....................................25Gambar 4.4 Penyebaran Bidan per propinsi Tahun 2003-2004 ........................................26Gambar 4.5 Rasio Dokter Umum Puskesmas dan RS per 100.000 penduduk..................26Gambar 4.6 Rasio Dokter Umum terhadap Puskesmas menurut propinsi .......................29Gambar 4.7 Alasan tidak dilaksanakannya SK Menkes No. 81 Tahun 2004 pada ..........32 daerah kajianGambar 4.8 Hambatan Utama Dalam Perencanaan Kebutuhan .......................................33 Tenaga Kesehatan di Daerah Penelitian yang telah menggunakan pedomanGambar 4.9 Persepsi Responden tentang ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas ..36Gambar 4.10.Persentase tenaga kesehatan yang mengharapkan peningkatan insentif ......44 dan jenis insentif yang diharapkan menurut keterpencilan kecamatan 8
  9. 9. DAFTAR SINGKATANAKABA = Angka Kematian BalitaAKB = Angka Kematian BayiAKI = Angka Kematian IbuASKES = Asuransi KesehatanBKD = Badan Kepegawaian DaerahBPS = Badan Pusat StatistikCPNS = Calon Pegawai Negeri SipilDRG = Dokter GigiDSP = Daftar Susunan PegawaiGAKY = Gangguan Akibat Kurang YodiumINPRES = Instruksi PresidenIDI = Ikatan Dokter IndonesiaIBI = Ikatan Bidan IndonesiaISFI = Ikatan Sarjana Farmasi IndonesiaJPSBK = Jaring Pengaman Sosial Bidang KesehatanKESLING = Kesehatan LingkunganKIA = Kesehatan Ibu dan AnakKS = Kartu SehatMDGs = Millenium Development GoalsPDGI = Persatuan Dokter Gigi IndonesiaPERSAGI = Persatuan Ahli Gizi IndonesiaPERMENKES = Peraturan Menteri KesehatanPKPS-BBM = Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar MinyakPNS = Pegawai Negeri SipilPPNI = Persatuan Perawat Nasional IndonesiaPOLTEKES = Politeknik KesehatanPOLINDES = Pondok Bersalin DesaPOSYANDU = Pos Pelayanan TerpaduPTT = Pegawai Tidak TetapPUSKESMAS = Pusat Kesehatan MsyarakatPUSTU = Puskesmas PembantuRPJM = Rencana Pembangunan Jangka MenengahRS = Rumah SakitSDKI = Survei Demografi dan Kesehatan IndonesiaSKM = Sarjana Kesehatan MasyarakatSKN = Sistem Kesehatan NasionalSKRT = Survei Kesehatan Rumah TanggaSMAK = Sekolah Menengah Analis KimiaSMF = Sekolah Menengah FarmasiSPK = Sekolah Perawat KesehatanSPRG = Sekolah Pengatur Rawat GigiSPSS = Statistic Programme for the Social ScienceSUSENAS = Survai Sosial Ekonomi NasionalWHO = World Health OrganizationWISN = Work Load Indicator Staff Need 9
  10. 10. BAB I. PENDAHULUANA. Latar Belakang Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dankemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakatyang optimal yang ditandai oleh penduduknya berperilaku sehat dan dalam lingkungansehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secaraadil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah RepublikIndonesia (Indonesia Sehat 2010). Derajat kesehatan masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkanperbaikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator kesehatan masyarakat antara lainmeningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan anak balita,menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan menurunnya prevalesi gizi kurang padaanak balita. Usia harapan hidup meningkat dari 45 (1967b) menjadi 66,2 tahun (2001); angkakematian bayi (AKB) menurun dari 128 per 1.000 kelahiran hidup (1960) menjadi 35 per1.000 kelahiran hidup (2002-2003), angka kematian balita (AKABA) menurun dari 216 per1.000 kelahiran hidup (1960) menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup (2002-2003), danangka kematian ibu (AKI) melahirkan menurun dari 450 per 100.000 kelahiran hidup(1986) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2002-2003). Prevalensi gizi kurang (underweight) pada balita, telah menurun dari 37,5 persentahun 1989 menjadi 25,8 persen tahun 2002. Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT)tahun 2001 menunjukkan anak balita yang pendek (stunting) sekitar 34,3 persen dan balitayang kurus (wasting) sebesar 16,6 persen. Prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamilmasih tinggi yaitu sekitar 45 persen (2003), dan prevalensi GAKY pada anak sekolahsebesar 11,1 persen (2003). Walaupun telah menunjukan berbagai perbaikan, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia masih tertinggal. Selainitu, terjadi disparitas yang cukup mencolok antar wilayah, kota-desa, dan tingkat sosialekonomi. Indikator kesehatan dan gizi yang telah dicapai selama ini masih jauh darisasaran yang telah ditargetkan dalam Millennium Development Goals (MDGs). MDGmerupakan suatu kesepakatan global, sebagai “benchmarks” untuk mengukurperkembangan dalam pencapaian Deklarasi Millenium 2000. Beberapa target MDG yangingin dicapai pada akhir tahun 2015, yang mempunyai pengaruh langsung pada derajatkesehatan di Indonesia antara lain adalah: (1) mengurangi prevalensi gizi kurang danmeningkatkan konsumsi kalori, (2) mengurangi dua per tiga angka kematian bayi danangka kematian balita, (3) mengurangi tiga per empat angka kematian ibu, (4)menghentikan penyebaran penyakit HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, (5)mengurangi separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih yangaman dan sanitasi dasar, dan (6) meningkatkan akses terhadap obat esensial (Bappenas,2002). Berbagai faktor atau determinan yang mempengaruhi derajat kesehatan antara lainadalah lingkungan (fisik, biologik, dan sosial), perilaku dan gaya hidup, faktor genetis, danpelayanan kesehatan. Dalam system kesehatan itu sendiri, menurut Sistem KesehatanNasional (Depkes, 2004), paling tidak terdapat enam subsistem yang turut menentukan 10
  11. 11. kinerja sistem kesehatan nasional yaitu subsistem upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan,sumber daya manusia (SDM) kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaanmasyarakat, dan manajemen kesehatan. Dalam subsistem SDM kesehatan, tenaga kesehatan merupakan unsure utama yangmendukung subsistem kesehatan lainnya. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalahsemua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan, yang untukjenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. SubsistemSDM kesehatan bertujuan pada tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secaramencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkanderajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Depkes, 2004).B. Tujuan dan Output Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui jumlah, mutu dan penyebarantenaga kesehatan terutama di Puskesmas dan jaringannya serta faktor-faktor yangmempengaruhinya dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat termasuk pendudukmiskin. Keluaran (output) kajian kebijakan perencanaan bidang kesehatan antara lain meliputi:(1) Tersedianya profil tenaga kesehatan terutama di Puskesmas berdasarkan wilayahgeografis dan sosial ekonomi; dan (2) Tersusunnya rekomendasi kebijakan jumlah, mutudan penyebaran ketenagaan kesehatan di Puskemas dan jaringannya sesuai dengankebutuhan pelayanan kesehatan.C. Kerangka Konsep Untuk memberi gambaran secara ringkas tentang peran subsistem tenaga kesehatandalam sistem kesehatan nasional (SKN), dibawah ini digambarkan kerangka keterkaitanberbagai subsitem dalam SKN. Derajat kesehatan masyarakat ditentukan sistem kesehatanyang dilaksanakan. Sistem kesehatan dipengaruhi oleh berbagai sistem lain di luar sistemkesehatan seperti sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem lingkungan dan sebagainya.Sistem kesehatan terdiri dari 6 subsistem yang satu sama lain saling berkaitan yaitusubsistem upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumberdaya manusia (SDM)kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemenkesehatan. 11
  12. 12. Outcome Gambar 1.1 Kerangka Sistem Kesehatan Nasional • Status Kesehatan • Responsiveness Subsistem Subsistem Output Upaya Kesehatan Tingkat Kesehatan SDM Kesehatan Responsiveness Pemberdayaan Masyarakat Distribusi Biaya Pembiayaan Sumberdaya Obat dan Kesehatan Perbekalan Kesehatan Manajemen Kesehatan Adaptasi dari SKN 2004 Dalam kajian fokus pembahasan akan diarahkan terhadap subsistem SDMkesehatan.Terdapat tiga unsur pokok dalam subsistem SDM kesehatan yaitu perencanaan,pendidikan dan pelatihan, serta pendayagunaan kesehatan. Karena luasnya ruang lingkupketenagaan, bahasan akan lebih diarahkan pada ketenagaan di Puskesmas sebagai ujungtombak pelayanan kesehatan dasar pada strata pertama. Pada Gambar 1.2 dibawah inidijelaskan kerangka konsep kajian.Gambar 1.2 Kerangka Konsep Kajian Kebijakan Depkes: - Perencanaan - Diklat - Pendayagunaan Kondisi yang diharapkan Kondisi saat ini Kebijakan Kab/Kota: - Jumlah & Jenis tenaga - Jumlah belum memadai Pelayanan - Proses Perencanaan terpenuhi - Distribusi tidak merata Kesehatan - Pelatihan - Distribusi merata - Kompetensi kurang Lebih Baik - Rekrutmen & - Berkualitas/Kompeten - Pengembangan profesi Penempatan - Pengembangan profesi belum baik - Sistem Insentif berjalan dengan baik Status Kesehatan Faktor Lingkungan Strategis Meningkat - Desentralisasi - Geografis - Kemampuan Fiskal 12
  13. 13. Ketenagaan kesehatan nasional saat ini menghadapi berbagai masalah kecukupan,distibusi, mutu dan pengembangan profesi. Jumlah tenaga kesehatan belum mencapaijumlah yang diinginkan, distribusinya kurang merata, kompetensi tenaga yang kurangmemadai dan pengembangan profesi yang masih belum sesuai harapan. Keadaan ini perludiperbaiki antara lain melalui perumusan kebijakan ketenagaan kesehatan yang meliputiperencanaan kebutuhan tenaga, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga.Dalam implementasinya kebijakan tersebut dipengaruhi baik secara positif maupun negatifoleh lingkungan strategis antara lain pelaksanaan desentralisasi, kemampuan fiskal daerahdan keaadaan geografis suatu wialayh cakupan. Jika kebijakan dan implementasi berjalandengan baik maka diharapkan berbagai permasalah kesehatan, teutama berkaitan denganjumlah dan jenisnya yan mencukupi, distribusi semakin baik, dan kualitasnya meningkatserta pengembangan profesi yang tertata. Dampak dari kebijakan yang diharapkan adalahpelayanan kesehatan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan memperbaiki statuskesehatan masyarakat.D. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Kajian Jumlah tenaga kesehatan di Indonesia masih belum mencukupi. Berdasarkan HealthSystem Performance Assessment 2004, rata-rata jumlah dokter per 100.000 penduduk diIndonesia adalah 15,5 dan sekitar 60-70% dokter tersebut bertugas di Pulau Jawa. Sekitardua per tiga dari jumlah provinsi mempunyai rasio dokter dibawah rata-rata nasional,terendah di Maluku (7,0), sedangkan tertinggi di DKI (70,8). Rata-rata bidan per 100.000penduduk di Indonesia sebesar 32,3, terendah di Provinsi Maluku (17,5). Sedangkan rasioperawat dengan penduduk adalah 108 per 100.000 penduduk. Sebagian besar tenaga dokter(69%) bekerja disektor pemerintah. (Depkes, 2005) Kebijakan penempatan tenaga kesehatan dengan sistem pegawai tidak tetap (PTT)yang dilaksanakan pada tahun 90-an belum mampu menempatkan tenaga kesehatan (dokterumum, dokter gizi, dan bidan) secara merata terutama di daerah terpencil. Pada tahun 2003sekitar 10,6 % Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter. Begitu pula halnya dengan tenagaperawat dan bidan. Kompetensi tenaga kesehatan belum sesuai dengan kompetensi yang diharapakanapalagi jika dibandingkan dengan standar internasional. Susenas 2001, misalnya,menemukan sekitar 23,2% masyarakat yang bertempat tinggal di Pulau Jawa dan Balimenyatakan tidak/kurang puas terhadap pelayanan rawat jalan yang diselenggarakan olehrumah sakit pemerintah. Sistem penghargaan dan sanksi, peningkatan karier, pendidikandan pelatihan, sistem sertifikasi, registrasi dan lisensi belum berjalan dengan baik.Pengembangan organisasi profesi di bidang kesehatan sebagai mitra pemerintah dalammeningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan belum berjalan dengan baik. Dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, puskesmas merupakan ujungtombak penyelenggara pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas bertanggung jawabatas masalah kesehatan di wilayah kerjanya. Terdapat tiga fungsi utama puskesmas yaitusebagai: (1) pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, (2) pusatpemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan (3) pusat pelayanan tingkat dasar. Susenas 2004, menunjukkan fasilitas kesehatan yang relatif banyak dimanfaatkanpenduduk untuk berobat jalan adalah Puskesmas/Pustu (37,26 %), praktek dokter (24,39%)dan praktek petugas kesehatan(18,51%). Penduduk perdesaan lebih banyak memanfaatkan 13
  14. 14. Puskesmas/Pustu (42,40%), dan praktek petugas kesehatan (23,42%) (BPS, 2004). Padaumumnya, sebagian besar pengguna Puskesmas adalah penduduk miskin, sedangkanpengguna Rumah Sakit adalah penduduk mampu. Puskesmas yang berada di daerahtertinggal sering mengalami kekurangan berbagai jenis tenaga. Sebagai implikasinya,selain kemampuan masyarakat yang kurang karena kemiskinan, pelayanan yang diperolehjuga krang optimal karena banyaknya Puskesmas yang kekurangan tenaga kesehatan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004-2009 (RI,2004) kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatankesejahteraan rakyat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatanyang berkualitas. Paling tidak terdapat tiga kebijakan RPJM yang fokusnya berkaitandengan peningkatan pelayanan di Puskesmas dan ketenagaan kesehatan upaya yaitu: 1)peningkatan jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas; 2) peningkatan kualitas dan kuantitastenaga medis; dan 3) pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin. Dengan melihat berbagai permasalahan ketenagaan kesehatan tersebut, maka perludikaji, bagamiana kebijakan perencanaan tenaga kesehatan dalam upaya untuk menjawabpemasalahan di atas. Khusunya, kajian diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaanberikut:1. Bagaimana kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal ketenagaan kesehatan di Puskesmas?2. Bagaimana ketersediaan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya?3. Bagaimana mutu tenaga kesehatan yang tersedia?4. Bagaimana distribusi tenaga kesehatan di Puskesmas di wilayah tertinggal dan terpencil?5. Bagaimana pembinaan karir tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas?6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas?7. Bagaimana peran Puskesmas dalam pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin?8. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan tugas tenaga kesehatan di Puskesmas? 14
  15. 15. BAB II. RUANG LINGKUP DAN METODOLOGIA. Tempat dan Waktu Kajian Kajian dilaksanakan di 7 provinsi, mencakup 32 kabupaten/kota, dan 88puskesmas. Kajian dilaksanakan selama 8 bulan pada tahun 2005, dengan persiapansalama 2 bulan, pelaksanaan pengumpulan dan analisis data 5 bulan, dan penyusunanlaporan 1 bulan.B. Desain Kajian Disain kajian adalah cross sectional, yaitu dengan memotret keadaan ketenagaankesehatan dari segi perencanaan kebutuhan, pendidikan dan pelatihan dan pendayagunaantenaga kesehatan dengan sampel kajian di beberapa provinsi, kabupaten, puskesmas, dantenaga kesehatan.C. Ruang Lingkup Kegiatan Kajian ini difokuskan untuk ketenagaan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.Kajian dilakukan di 7 propinsi terpilih yang ditentukan berdasarkan katagorisasi rasiotenaga kesehatan dan penduduk di Puskesmas serta mewakili karakteristik wilayahIndonesia bagian Barat, dan Wilayah Timur. Pada setiap propinsi di ambil beberapaKabupaten/Kota berdasarkan tingkat kemajuannya. Selanjutnya di setiap Kabupaten/Kotaterpilih secara proporsional dipilih sejumlah Puskesmas yang menggambarkan daerahperkotaan dan daerah perdesaan Untuk melakukan kajian ini dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Diskusi dan seminar tentang kebijakan ketenagaan kesehatan; 2. Focus Group Discussion (FGD); 3. Pengumpulan data ketenagaan kesehatan di Puskesmas meliputi jumlah, distribusi dan kualitas; 4. Pengumpulan data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketenagaan kesehatan di Puskesmas; 5. Pengumpulan data tentang peran Puskesmas dalam pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin; 6. Pengumpulan data tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas; 7. Mempelajari pembinaan karir bagi tenaga kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan saat ini; 8. Melakukan analisis data dan menyusun laporan penelitian; dan 9. Diseminasi hasil penelitian melalui seminar dan workshop.D. Sampel dan Variabel Kajian Pemilihan sampel provinsi kajian dipilih secara purposif dengan memperhatikankarakterisik wilayah yaitu yang sering dibagi ke dalam wilayah barat dan wilayah timur.Kawasan barat diwakili oleh Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan DIYogyakarta, sedangkan kawasan timur diwakili oleh Provinsi Sulawesi Selatan, NusaTenggara Barat dan Papua. 15
  16. 16. Pemilihan Kabupaten/Kota juga dilaksanakan secara purposif denganmemperhatikan kapasitas fiskal dan dan ketertinggalan wilayah. Didasarkan ataskemampuan fiskal, yaitu kapasitas fiskal tinggi 2 Kab/kota, kapasitas fiskal sedang 9kab/kota dan kapasitas fiskal rendah 21 kab/kota. Menurut katagori daerah, yaitu 8kabupaten tertinggal dan 24 kab/kota tidak tertinggal. Sedangkan yang menjadi responden terdiri dari staf Dinas Kesehatan Popinsi danKabupaten/Kota sebanyak 42 orang, Kepala Puskesmas sebanyak 84 orang, dan tenagakesehatan di puskesmas sebanyak 193 orang. Keseluruhan jumlah responden kajian iniadalah sebanyak 319 responden.Tabel 2.1 Daftar Lokasi (Sampel) Kajian Kebijakan Perencanaan Tenaga Kesehatan Kriteria Wilayah Kapasitas Fiskal Jumlah Responden Jml. No. Propinsi Tak Kapala Tenaga Kab/Kota tertinggal tinggi sedang rendah Dinkes tertinggal Puskesmas Kesehatan a. Kawasan Barat 1. Sumatera Barat 3 1 2 0 1 2 1 11 40 2. Jawa Barat 12 2 10 0 4 8 10 13 43 3. Jawa Tengah 5 1 4 1 0 4 8 17 67 4. DIY 3 2 1 0 0 3 2 10 22 b. Kawasan Timur 1. Sulawesi Selatan 3 0 3 0 1 2 8 15 10 2. NTB 3 2 1 0 1 2 10 13 6 3. Papua 3 0 3 1 2 0 3 5 5 JUMLAH 32 8 24 2 9 21 42 84 193 Dalam kajian ini dikumpulkan dan dianalisis berbagai variabel penting dari ketigaunsur pokok subsistem SDM kesehatan yaitu perencanaan kebutuhan, pendidikan danpelatihan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan, antara lain: unit kerja penyusun rencana,jenis tenaga, periode penyusunan rencana, dasar penyusunan rencana, metoda penyusunanrencana, hambatan yang ditemui, koordinasi penyusunan rencana, sistem informasi untukpenyususan rencana. Selain itu dikumpulkan pula kebutuhan dan ketersediaan tenaga, proses pengajuankebutuhan, rekrutmen tenaga di daerah, masalah yang dihadapi dalam pengadaan tenaga,kriteria penentuan lokasi penempatan tenaga, kewenangan penempatan tenaga, pelatihantenaga, jenis pelatihan yang dilaksanakan, sumber pembiayaan untuk pelatihan tenaga, dansistem insentif yang digunakan serta minat untuk bertugas di daerah.E. Pengumpulan dan Analisa Data Data yang dikumpulkan meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunderberupa data dan informasi dari berbagai lietartur yang berasal dari Buku Profil Kesehatan(Indonesia, Provinsi, Kabupaten), BPS (Kabupaten Dalam Angka, Susenas), serta buku-buku lain yang relevan. Selain itu dilakukan nara sumber yang kompeten dalam kebijakanSDM Kesehatan antara lain Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Kepala Biro 16
  17. 17. Kepegawaian, Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Kesehatan, dan Kepala PusatPerencanaan Tenaga Kesehatan. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan diskusi denganresponden Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kepala Puskesmas, dan tenaga kesehatanyang bertugas di puskesmas. Data primer yang dikumpulkan meliputi data dan infomasiyang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, pendidikan dan pelatihantenaga kesehatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Pengelolaan data dilakukan di Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat,Bappenas. Data yang masuk dari lapangan diverifikasi kelengkapan dan konsistensinya.Selanjutnya data di entri kedalam komputer dengan menggunakan program SPSS. Analisisunivariate dilakukan terhadap setiap variabel yang dikumpulkan untuk mengetahuikecenderungan sebarannya dan untuk memperoleh statistik deskriptif. Analisis hubunganantar variabel digunakan analisis deskriptif yaitu dengan membandingkan kebijakan yangada dengan kenyataan yang terjadi pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan. Hasilanalisis data selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan gambar. 17
  18. 18. BAB III. KEBIJAKAN UMUM KETENAGAAN KESEHATAN DI INONESIAA. Definisi Tenaga Kesehatan Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional dibidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yanguntuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. DalamSistem Kesehatan Nasional (SKN), tenaga kesehatan merupakan pokok dari subsistemSDM kesehatan, yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan, pendidikandan pelatihan, serta pendayagunaan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, gunamenjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Unsur utamadari subsistem ini adalah perencanaan, pendidikan dan pelatihan, dan pendayagunaantenaga kesehatan.B. Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya penetapanjenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunankesehatan.(Depkes, 2004). Perencanaan tenaga kesehatan diatur melalui PP No.32 tahun 1996 tentang TenagaKesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan antar lain bahwa pengadaan danpenempatan tenaga kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatanyang merata bagi masyarakat. Perencanaan nasional tenaga kesehatan disusun denganmemperhatikan jenis pelayanan yang dibutuhkan, sarana kesehatan, serta jenis dan jumlahyang sesuai. Perencanaan nasional tenaga kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sebagai turunan dari PP tersebut, telah diterbitkan beberapa Keputusan MenteriKesehatan (Kepmenkes). Kepmenkes No.850/Menkes/SK/XII/2000 Tahun 2000 (Depkes,2004) antara lain mengatur tentang kebijakan perencanaan tenaga kesehatan untukmeningkatkan kemampuan para perencanan pemerintah, masyarakat dan semua profesidisemua tingkatan. Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 Tahun 2004 (Depkes, 2004)antara lain mengatur tentang pedoman penyusunan perencanaan sumberdaya kesehatan ditingkat provinsi, kabupaten/kota, serta rumah sakit. Pada Kepmenkes tersebut disediakanpula menu tentang metode perencanaan tenaga kesehatan untuk dipilih sesuai dengankemauan dan kemampuan. Dalam hal perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan terdapat empat metodapenyusunan yang dapat digunakan yaitu; 1. Health Need Method, yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan atas epidemiologi penyakit utama yang ada pada masyarakat. 2. Health Service Demand, yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan atas permintaan akibat beban pelayanan kesehatan. 3. Health Service Target Method yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan atas sarana pelayanan kesehatan yang ditetapkan, misalnya Puskesmas, dan Rumah Sakit. 4. Ratios Method, yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang didasarkan pada standar/rasio terhadap nilai tertentu. 18
  19. 19. Dalam prakteknya di Departemen Kesehatan lebih banyak menggunakan RatiosMethod dengan proses perhitungan sebagai berikut: 1. Menentukan/memperkirakan rasio terhadap suatu nilai, misalnya rasio tenaga kesehatan dengan penduduk, dengan jumlah tempat tidur RS, dengan Puskesmas, 2. Membuat proyeksi nilai tersebut kedalam sasaran/ target tertentu, 3. Menghitung perkiraan, yaitu dengan cara membagi nilai proyeksi dengan rasio. Contoh, ratio tenaga kesehatan: tempat tidur di RS, di Indonesia, misalnya 1:5000, di India 1: 2000, di Amerika 1:500 (Suseno, 2005) Dari analisis perencanaan kebutuhan tenaga, secara umum dapat dikatakan tenagakesehatan di Indonesia baik dari segi jumlah, jenis, kualifikasi, dan mutu danpenyebarannya masih belum memadai. Beberapa jenis tenaga kesehatan yang baru masihdiperlukan pengaturannya. Beberapa jenis tenaga kesehatan masih tergolong langka,dalam arti kebutuhannya besar tetapi jumlah tenaganya kurang karena jumlah institusipendidikannya terbatas dan kurang diminati.C. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan adalah upaya pengadaan tenagakesehatan sesuai jenis, jumlah dan kualifikasi yang telah direncanakan serta peningkatankemampuan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan (Depkes, 2004).Berdasarkan PP No.32 Tahun 1996 dan Kepmenkes No.1192 Tahun 2004 (Depkes, 2004)terdapat enam kelompok pendidikan tenaga kesehatan yaitu: 1. Keperawatan yang meliputi Sekolah Perawat Kesehatan, Sekolah Pengatur Rawat Gigi, Keperawatan, Kebidanan, dan Kesehatan Gigi 2. Kefarmasiaan, meliputi Sekolah Menengah Farmasi, Analis Farmasi 3. Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Lingkungan) 4. Gizi 5. Keterapian Fisik meliputi Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, Akupuntur 6. Keteknisan Medis meliputi SMAK, Analis Kesehatan, Teknik Gigi, Ortotik Prostetik, Teknik Elektro Medik, Teknik Radiologi, Pendidikan Teknologi Transfusi Darah, Perekam dan Informatika Kesehatan, dan Kardiovaksuler. Jumlah Institusi pendidikan tenaga kesehatan seluruhnya 846 terdiri atas 199Politeknik Kesehatan (Poltekes) dan 647 non Poltekes. Distribusi institusi pendidikantenaga kesehatan berdasarkan kelompok jenis tenaga kesehatan dapat dilihat pada Tabel3.1 dibawah ini.Tabel 3.1 Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kelompok Jenis Tenaga Kesehatan di Indonesia Tahun 2005 Poltekes Non Poltekes Kelompok Jumlah % Jumlah % Keperawatan 128 64,3 457 70,6 Kefarmasian 7 3,5 73 11,3 Kesehatan Masyarakat 20 10,1 19 2,9 Gizi 23 11,6 11 1,7 Keterapian Fisik 3 1,5 17 2,6 Keteknisan Medis 18 9,0 70 10,8 Jumlah 199 100 647 100 Sumber: Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Depkes, 2005 19
  20. 20. Menurut kepemilikannya, 32 institusi milik pemerintah pusat, 102 milik pemerintahdaerah, 34 milik TNI, dan bagian terbesar (511) adalah milik swasta. Pada tahun 2005jumlah peserta didik seluruhnya sebanyak 146.220 orang terdiri dari 36.387 peserta didikpoltekes, dan 109.833 non Poltekes. Tujuan yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan tenaga kesehatan adalahmenghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Memiliki bekal kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain 2. Bekerja dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik 3. Sanggup menggunakan wewenang secara arif dan bijaksana, dan 4. Mampu berperan aktif sebagai perencana, pelaksana dan penggerak pembangunan.Untuk mencapai tujuan tersebut maka dirumuskan empat strategi dasar yaitu: 1. Meningkatkan mutu lulusan pendidikan tenaga kesehatan 2. Meningkatkan mutu institusi pendidikan tenaga kesehatan 3. Meningkatkan kemitraan dan kemandirian institusi pendidikan tenaga kesehatan. Dalam hal peningkatan mutu lulusan tenaga kesehatan acuannya adalah PP No. 32Tahun 1996 yang menetapkan bahwa tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan danketerampilan di bidang kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya juga berkewajiban untuk mematuhistandar profesi tenaga kesehatan. Peningkatan mutu institusi pendidikan tenaga kesehatan diatur pada PP yang sama.Dalam PP ini dinyatakan bahwa tenaga kesehatan dihasilkan melalui pendidikan di bidangkesehatan. Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di bidang kesehatanbisa pemerintah atau masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan harusdilaksanakan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Izinpenyelenggaraan pendidikan profesional dikeluarkan bersama oleh Departemen Kesehatandan Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya, izin penyelenggaraan pendidikanakademik dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian dalam pendidikan tenaga kesehatanantara lain: 1. Perencanan kebutuhan tenaga kesehatan dengan produksi lulusan yang dihasilkan belum serasi 2. Kemampuan produksi belum sejalan dengan daya serap tenaga lulusan 3. Produksi lulusan belum sesuai dengan mutu yang diinginkan oleh pengguna 4. Kebijakan dan pengelolaan antara Poltekes dan Non Poltekses belum sinkron 5. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah belum sepadan dengan penyelenggaraan oleh swasta 6. Perundangan antara yang dikeluarkan oleh Depkes dan Depdiknas belum selaras. Penetapan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telahberdampak terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh berbagai instansidiluar Depdiknas termasuk Departemen Kesehatan. (Soeparan, 2005)D. PendayagunaanTenaga Kesehatan Pendayagunaan tenaga kesehatan adalah upaya pemerataan, pembinaan, danpengawasan tenaga kesehatan. Beberapa permasalahan klasik dalam pendayagunaan tenagakesehatan antara lain: 20
  21. 21. 1. Kurang serasinya antara kemampuan produksi dengan pendayagunaan 2. Penyebaran tenaga kesehatan yang kurang merata 3. Kompetensi tenaga kesehatan kurang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan 4. Pengembangan karir kurang berjalan dengan baik 5. Standar profesi tenaga kesehatan belum terumuskan dengan lengkap 6. Sistem penghargaan dan sanksi tidak berjalan dengan semestinya. Dalam hal pendayagunaan dan penempatan tenaga dokter tercatat paling tidak tigaperiode perkenmbangan kebijakan. Pada periode tahun 1974-1992, tenaga medis harusmelaksanakan kewajiban sebagai tenaga Inpres, diangkat sebagai PNS dengan golongankepangkatan III A atau dapat ditugaskan sebagai tenaga medis di ABRI. Masa bakti untukPNS Inpres selama 5 tahun di Jawa, dan 3 tahun di luar Jawa. Pada periode ini berhasildiangkat sekitar 8.300 tenaga dokter dan dokter gigi dengan menggunakan formasi Inpresdan hampir semua Puskesmas terisi oleh tenaga dokter. Periode 1992-2002 ditetapkan kebijakan zero growth personel. Dengan demikianhampir tidak ada pengangkatan tenaga dokter baru. Sebagai gantinya pengangkatan tenagamedis dilakukan melalui program pegawai tidak tetap (PTT) yang didasarkan atasPermenkes No. 1170.A/Menkes/Per/SK/VIII/1999. Masa bakti dokter PTT selama 2sampai 3 tahun. Dalam periode ini telah diangkat sebanyak 30.653 dokter dan 7.866 doktergigi yang tersebar di seluruh tanah air. Pada tahun 2002 terjadi beberapa permasalahandalam penempatan dokter PTT yaitu: 1. Daftar tunggu PTT untuk provinsi favorit terlalu lama 2. Usia menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan ke dokter spesialis 3. Terjadi kelambatan pembayaran gaji 4. Besarnya gaji tidak signifikan jika dibandingkan dengan dokter PNS 5. Adanya persyaratan jabatan sebagai Kepala Puskesmas 6. Ada anggapan melanggar hak azasi masusia (HAM) karena dianggap sebagai kerja paksa. Pada perode mulai tahun 2005 pengangkatan dokter dan dokter gigi PTTmempunyai ciri sebagai berikut: 1. Bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi bersifat sukarela 2. Tidak lagi memberlakukan kebijakan antrian/daftar tunggu 3. Semua provinsi terbuka untuk pelaksanaan PTT sesuai kebutuhan 4. Rekrutmen, seleksi administratif berdasarkan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif), domisili, tahun kelulusan dan lamanya menunggu dalam antrian 5. Diprioritaskan bagi dokter dan dokter gigi yang belum melaksanakan masa bakti 6. Dokter pasca PTT dapat diangkat kembali untuk provinsi yang kebutuhannya belum terpenuhi 7. Pengurangan lama masa bakti bagi daerah yang kurang diminati seperti daerah terpencil dan daerah pemekaran. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan permasalahan kompensasi gaji yang tidakcukup menarik dan peminatan cenderung ke provinsi yang besar dan kaya (misalnya Jabar,Jateng, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, dan Kaltim). Provinsi-provinsi di kawasan timurIndonesia pada umumnya kurang peminat karena adanya alternatif pilihan di provinsi lain. Dalah hal penempatan dokter spesialis, sampai dengan Desember 2004 jumlahdokter spesialis (PNS) di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 11.057 orang. Jumlah RSvertikal dan Daerah sebanyak 420 RS. Jumlah dokter spesialis yang bertugas di RS milik 21
  22. 22. Pemerintah sebanyak 7.461 orang, terdapat kekurangan sebanyak 3.868 orang. Rata-rataproduksi dan penempatan tenaga dokter spesialis per tahun sebanyak 509 orang. Sejak diterapkannya otonomi daerah, penempatan dokter spesialis harus terlebihdulu ditawarkan melalui pejabat pembina kepegawaian (PP No.9 Tahun 2003). Pada akhirtahun 1999 diberlakukan kebijakan penundaan masa bakti bagi dokter spesialis yanglangsung diterima pendidikan spesialis. Dengan adanya pengurangan masa bakti bagidokter spesialis bagi daerah tertentu, misalnya di provinsi NAD cukup menarik minatuntuk bertugas di daerah. Tenaga kesehatan lainnya yang cukup penting adalah bidan, sebagai tenaga yangdiharapkan berperan dalam penurunan angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.Seperti halnya dengan dokter, pengangkatan tenaga bidan menggunakan sistem PTTdengan karakteristik kebijakan sebagai berikut:1. Penugasan selama 3 tahun di daerah biasa dan 2 tahun di daerah terpencil2. Penugasan dapat diperpanjang dua kali di desa yang sama dan dimungkinkan untuk diangkat kembali sebagai bidan PTT sesuai kebutuhan. Sampai dengan bulan April 2005 keberadaan Bidan PTT di seluruh tanah air sebanyak32.470 orang, berarti kurang dari 50 % dari jumlah desa. Beberapa permasalahan yangberkaitan dengan Bidan PTT antara lain pada umumnya mereka berharap dapat diangkatsebagai PNS (peningkatan status), kompensasi gaji relatif tidak memadai, dan besaran gajiantara daerah terpencil dengan sangat terpencil relatif kecil sehingga tidak menarik.(Ruswendi, 2005) Pembinaan dan pengawasan praktik profesi tenaga kesehatan belum terlaksanadengan baik. Pada masa mendatang, pembinaan dan pengawasan tersebut dilakukanmelalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, dan pemberian lisensi. Sertifikasi dilakukanoleh institusi pendidikan, registrasi dilakukan oleh komite registrasi tenaga kesehatn, ujikompetensi dilakukan oleh setiap organisasi profesi, sedangkan pemberian lisensidilakukan oleh pemerintah. Pengaturan ini memerlukan dukungan peraturan perundanganyang kuat. Sampai saat ini baru profesi kedokteran yang sudah memiliki UU PraktikKedokteran. 22
  23. 23. BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Kondisi Umum Tenaga Kesehatan Di Tingkat Nasional Secara umum sampai dengan tahun 2004, tenaga kesehatan (SDM Kesehatan) dapatdiidentifikasikan belum mencukupi, baik ditinjau dari segi jumlah, jenis, kualifikasi, mutumaupun penyebarannya.1. Jumlah dan Kualitas Sampai dengan tahun 2004 terdapat sekitar 274.383 tenaga kesehatan yang bekerjadi Rumah Sakit dan Puskesmas di seluruh Indonesia, untuk memberikan pelayanan kepadasekitar 218 juta penduduk. Jumlah ini masih belum mencukupi untuk dapat memberikanpelayanan yang lebih optimal. Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk yang relatifmasih kecil. Untuk itu dalam Indonesia Sehat 2010, jumlah tenaga kesehatan akanditingkatkan menjadi 1.108.913 pada tahun 2010, dengan harapan lebih banyak tenagakesehatan per penduduk. Tabel 4.1 menunjukkan rasio jenis tenaga kesehatan diPuskesmas dan Rumah Sakit pada tahun 2004 dengan kondisi yang ingin dicapai padatahun 2010 untuk beberapa jenis tenaga kesehatanTabel 4.1 Jenis tenaga kesehatan dan rasio terhadap penduduk di bandingkan dengan sasaran Indonesia Sehat 2010 Tabel 4.1 Jenis tenaga kesehatan dan rasio terhadap penduduk di bandingkan dengan sasaran Indonesia Sehat 2010 Jenis Tenaga Rasio per 100.000 Sasaran rasio per Jumlah tenaga yang penduduk 100.000 penduduk dibutuhkan tahun 2004 tahun 2010 tahun 2010 Dokter Spesialis 5,1 6 14.156 Dokter Umum 7,2 40 94.376 Dokter Gigi 2,5 11 25.953 Perawat 59.6 117 276.049 Bidan 27,3 100 235.939 Apoteker 0,56 10 23.594 Asisten Apoteker 3,72 30 70.785 SKM 0,69 49 115.611 Sanitarian 3.54 40 94.376 Ahli Gizi 3,97 22 51.907 Sumber: Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Depkes, 2005 Dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio tenaga kesehatan terutama tenagadokter, dokter gigi, perawat dan bidan terhadap jumlah penduduk di Indonesia masihrendah terlihat dari tabel berikut. 23
  24. 24. Tabel 4.2 Rasio Tenaga Kesehatan Di Berbagai Negara Rata-rata per 100.000 populasi/tahun Negara Dokter Dokter gigi Perawat Bidan Jml Thn Jml Thn Jml Thn Jml Thn Australia 240,0 1998 40,0 1998 830,0 1998 40,0 1998 Austria 302,0 1998 47,2 1998 532,0 1998 18,6 1997 Kanada 229,1 1995 58,6 1997 897,1 1996 - - Finlandia 229,0 1998 93,7 1998 2.162,0 1998 78,0 1998 Indonesia 16,0 1994 2,07 2001 50,0 1994 26,0 1994 Jepang 193,2 1996 68,6 1996 744,9 1996 18,9 1996 Malaysia 65,8 1997 8,6 1997 113,3 1997 27,1 1997 Belanda 251,0 1990 47,1 1996 902,0 1991 9,1 1997 Filipina 123,0 1996 52,0 1996 418,0 1996 163,0 1996 Inggris & Irlandia Utara 164,0 1993 39,8 1992 497,0 1989 43,3 1989 Amerika 164,0 1995 59,8 1996 972,0 1996 - - Sumber: Pusat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Kualitas tenaga kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Saat ini, misalnya, dapatdilihat dari masih banyaknya puskesmas yang tidak mempunyai dokter umum. Akibatnyabanyak puskesmas, terutama di daerah terpencil yang hanya dilayani oleh perawat atautenaga kesehatan lainnya. Berbagai kajian (Bappenas, 2004; BPS dan OCR Macro, 2003)juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mempunyai persepsi bahwa tenagakesehatan belum sepenuhnya memberikan kepuasan bagi pasien, misalnya dokter yangdianggap kurang ramah, terbatasnya informasi kesehatan yang diberikan kepada pasien,atau lamanya waktu tunggu. Bahkan akhir-akhir ini sering muncul keluhan dan pengaduanmasyarakat atas dugaan terjadinya malpraktek dokter.2. Distribusi Keterbatasan jumalh tenaga kesehatan semakini diperburuk oleh distribusi tenagakesehatan yang tidak merata. Misalnya, lebih dari dua per tiga dokter spesialis berada diJawa dan Bali, provinsi lain yang memiliki banyak dokter spesialis dibanding daerahlainnya adalah di provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Secara lengkappenyebaran tenaga dokter spesialis di Indonesia pada tahun 2003-2004 dapat di lihat padagambar berikut :Gambar 4.1 Penyebaran Dokter Spesialis per propinsi Tahun 2003-2004. 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 DKI Jkt DI Yogya Bengkulu Irja Barat NAD NTB Maluku Banten Kalteng Kaltim Gorontalo Kalsel Babel Bali NTT Kalbar Riau Lampung Jateng Malut Jatim Papua Jambi Jabar Sumut Sulut Sulteng Sultra Sumsel Sulsel Sumbar 24
  25. 25. Gambar 4.2 Penyebaran Dokter Umum per propinsi Tahun 2003-2004 2500 2000 1500 1000 500 0 NTT DKI Jkt Jabar Jateng DI Yogya Jambi Jatim NTB Irja Barat NAD Sumbar Kalbar Riau Bengkulu Lampung Banten Kalteng Sulteng Sultra Gorontalo Maluku Papua Sumsel Babel Bali Kalsel Sulsel Kaltim Sumut Sulut Malut Pola penyebaran yang sama terjadi pada dokter umum. Pusat-pusat distribusi tenagakesehatan tersebut adalah di Pulau Jawa dan Bali serta di Provinsi Sumatera Utara danSulawesi Selatan. Provinsi di Pulau Jawa yang relatif sedikit jumlahnya adalah Banten(provinsi baru) dan DI Yogyakarta.Gambar 4.3 Penyebaran Perawat per propinsi Tahun 2003-2004 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 NTT DKI Jkt Jabar Jateng DI Yogya Jatim Jambi NTB Irja Barat NAD Sumbar Kalbar Riau Bengkulu Lampung Kalteng Sulteng Sultra Gorontalo Maluku Papua Banten Sumsel Babel Bali Kalsel Kaltim Sulsel Sumut Sulut Malut Begitu pula halnya dengan pola penyebaran tenaga perawat. Sebagian besar tenagaperawat tersebut bertugas terutama di empat provinsi yaitu di Pulau Jawa yaitu di DKIJakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan di luar Jawa terutamaberpusat di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. 25
  26. 26. Gambar 4.4 Penyebaran Bidan per propinsi Tahun 2003-2004 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 NTT DKI Jkt Jabar Jateng DI Yogya Jambi Jatim NTB Irja Barat NAD Sumbar Kalbar Riau Bengkulu Lampung Banten Kalteng Sulteng Sultra Gorontalo Maluku Papua Sumsel Babel Bali Kalsel Sulsel Kaltim Sumut Sulut Malut Pada Gambar 4.4 tampak pola penyebaran tenaga bidan sedikit berbeda dengantenaga perawat. Beberapa provinsi yang memiliki tenaga bidan lebih banyak antara lainProvinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, NAD, Sumatera Selatandan Sulawesi Selatan. Apabila Gambar 4.5. Rasio dokter umum Puskesmas dan menggunakan standar rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk antara tenaga kesehatan Jabar dengan jumlah penduduk, 4.30 Banten 4.40 NTB NTT 5.71 6.12 maka distribusi tenaga Jatim Jateng 6.23 6.31 lebih menyebar. Sebagai Kalbar 6.36 contoh rasio tenaga dokter Sumsel 6.40 Lampung 6.82 umum per 100.000 Indonesia Maluku 7.20 7.58 penduduk (Gambar 4.5) Papua Babel 8.09 8.39 yang tertinggi adalah di Sultra 8.46 Propinsi Kalimantan Timur DKI Jkt 8.51 Sumbar 8.59 dengan 18,23 dokter umum NAD per 100.000 penduduk dan 8.90 Sulsel 9.44 Kalsel Sumut 9.49 9.59 terendah ada di Jawa Barat Malut Riau 9.65 10.39 dengan 4,3 dokter umum DI Yogya 10.69 per 100.000 penduduk. Rasio di Jawa Tengah, Sulteng 11.09 Jambi 11.15 Irja Barat Gorontal 11.92 12.56 Jawa Timur dan Banten Sulut Bengkulu 12.92 13.20 juga cukup rendah di Bali 15.18 bawah rata-rata nasional. Kalteng 16.00 Kaltim 18.23 Dengan demikian 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 walaupun secara nominal jumlah dokter umumsebagain besar di Jawa dan Bali, namun bila dibandingkan dengan penduduk yang harus dilayani, maka tenaga dokter di Jawa masih lebih rendah di banding daerah-daerah lain. 26
  27. 27. Tingginya rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk di daerah luar Jawa masihbelum menjamin bahwa tenaga kesehatan tersebut dapat melayani lebih banyak pendudukdibandingkan di Jawa, karena kendala akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan.Sebagai contoh walaupun rasio dokter di Irian Jaya Barat lebih tinggi lebih tinggidibandingkan dengan Jawa Timur, tetapi karena penyebaran penduduk yang tidak merata,jarak, kendala geografis, dan sarana transportasi, masih banyak penduduk yang tidakterjangkau oleh dokter umum dengan mudah.3. Jenis Tenaga Untuk jenis tenaga kesehatan tertentu seperti perawat jumlahnya sudah relatifcukup, bahkan produksinya terus meningkat. Namun sebaliknya terdapat jenis tenaga lainyang dapat dikatakan sebagai tenaga “langka” karena berbagai faktor, yaitu: 1. Jumlah tenaga kurang, kebutuhannya besar; 2. Lulusannya sedikit, bidangnya tidak diminati; 3. Jumlah institusi pendidikannya kurang; 4. Kualifikasi pendidikannya terbatas (D3 atau kurang); 5. Jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang ditempatkan di wilayah tertentu kurang/tidak tersedia akibat maldistribusi (misalnya dokter spesialis di daerah terpencil). Contoh beberapa tenaga “langka” adalah analis kesehatan, terapis wicara,refraksionis optisien, fisioterapis, radiographer, epidemiolog, ahli human resourcemanagement, dan lainnya. Beberapa penyebab kelangkaan tenaga ini adalah insentifyang tidak menarik, jenjang karir tidak jelas, pasar tidak siap, non competence based, dansistem informasi yang terfragmentasi. Disamping tenaga langka tersebut, terdapat beberapa jenis tenaga baru yang belumditentukan kategorinya pada PP 32/1996, antara lain kesehatan dan keselamatan kerja,hukum kesehatan, pengobat traditional, sarjana farmasi traditional, administrasi medik, danaudiologis.A. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Jumlah Puskesmas di Indonesia pada tahun 2004 sebanyak 7.550 buah, terdiri dari2.010 Puskesmas Perawatan dan 5.540 Puskesmas Non Perawatan. Sedangkan jumlahseluruh tenaga kesehatan yang bekerja di Puskesmas pada tahun yang sama sebanyak141.566 orang, (Lihat tabel 4.3), dengan demikian rata-rata setiap puskesmas dilayani oleh18,75 tenaga kesehatan. 27

×