PKn Kelas X

13,720 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

PKn Kelas X

  1. 1. KELAS X
  2. 2. MUHAMAD YOGI40132161121007PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DANKEWARGANEGARAANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS ISLAM NUSANTARABANDUNG
  3. 3. PILIH
  4. 4. HAKIKAT BANGSA DAN NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
  5. 5. Standar Kompetensi ..* Memahami hakikat bangsa dan negara kesatuan RepublikIndonesia (NKRI)Kompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentukyanegara.* Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentukkenegaraan.* Menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan NKRI.* Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme, danpatriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, danbernegara
  6. 6. TerbentuknyaNegaraHakikat Negara danBentuk-BentukKenegaraanHakikat Bangsa dan NegaraKesatuan Republik IndonesiaMakna Manusia,Masyarakat – Bangsa, danNegaraTerbentuknyaBangsaHakikat BangsaPengertian, Tujuandan Fungsi NegaraKesatuan RISemangatKebangsaanNasionalismePartiotismeSemangatKebangsaan Lainnya
  7. 7. 1. ManusiaManusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa memiliki kedudukandan martabat yang paling tinggi diantar makhluk lain ciptaan-Nya. Manusia diberikan akal dan pikiran sehingga dalam kondisitertentu mampu memenuhi hasrat dan kebutuhan hidupnya.Kemudian, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdekadan mempunyai haik serta martabat yang sama.Manusia berasal dari bahasa sansekerta, yaitu manu. Artinyaberpikir dan berakal budi. Dalam sejarah homo berarti manusia.Manusia didalam pergaulan hidupnya ditakdirkan sebagai makhluksocial. Aristoteles (384-322 SM), salah seorang filsuf yunanimengatakn bahwa manusia itu makhluk yang bergaul,bermasyarakat.
  8. 8. 2. Masyarakat - BangsaMasyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodratyang sama. Mereka hidup bersama dalam berbagai hubunganantara individu yang berbeda – beda tingkatannya.Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah, danNegara. Pada umumnya ada tiga macam golongan masyarakat,yaitu sebagai berikut :a) Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan,perkumpulan keluarga, suami-istri (gemeinschaft)b) Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan / pekerjaan,perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat kerja, perkumpulansocial, perkumpulan kesenian, dan olahraga (gezelschaft).c) Golongan yang berdasarkan hubunugan tujuan / pandanganhidup atau ideology, partai politik, perkumpulan agama, bangsa,dan Negara.
  9. 9. Bangsa adalah sekelompok manusia / orang yang memiliki hal –hal berikut.a)cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuanb)perasaan senasib sepenanggunganc)karakter yang samad)adat istiadat / budaya yang samae)satu kesatan wilayahf)teroganisir dalam satu wilayah hukum
  10. 10. 3. NegaraIstilah Negara merupakan terjemahan dari de staat (belanda), thestate (inggris), I’etat (prancis), statum (latin), lo stato (Italia), dander staat (jerman).Menurut bahasa sansekerta, nagari atau Negara, berarti kota,sedangkan menurut bahasa suku-suku di Indonesia seringdisebut negeri atau Negara, yaitu tempat tinggal.Menurut kamus umum bhasa Indonesia Negara adalahpersekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah denganbatas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu badanpemerintha dengan teratur.Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam artiluas (lembaga legislative, eksekutif, yudikatif) yang merupakanalat untuk mencapai kepentingan bersama, sedangkan Negaradalam arti luas adalah kesatuan social yang mengatur,memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya dapat hidupwajar dan berkembang terus. Dalam mengemban tugasnya,Negara memliki aparatur Negara dengan wewenangnya
  11. 11. Pengertian bangsa yang dikemukakan secara unik oleh BenAnderson, dapat ditelaah lebih lanjut mngenai proses dan unsur-unsur pembentuknya. Menurut pengamatan Ben Anderson,ilmuwan politik dari universitas cornel, bangsa merupakan komunitaspolitik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batsnya danberdaulat. Mengapa dikatakan sebagai komunitas polotik yangdibayangkan? Karena suatu bangsa yang paling kecil sekalipun, setiapindividunya tidak kenal satu sama lain. Begitupula dengn bangsa yangbesar sekalipun, yang jumlah anggota atau penduduknya hinggaratusan jiwa, mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Kekuasaandan wewenang suatu bangsa atas suatu wilayah yang berdaulat,merupakan dibawah wewenang kenegaraan atau Negara yangmempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut.
  12. 12. 1. Faktor Pembentukan Bangsa MenurutDasar Identitasa. Primordial, yaitu ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dankesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat.b. Sakral, kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakatmenimbulkan ideologi dokttriner yang kuat dalam suatumasyarakat, sehingga keterkaitannya dapat membentuk bangsanegara.c. Tokoh, tokoh yang kharismatik bagi masyarakat akan menjadipanutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa.d. Sejarah, sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaanakibat penjajahan akan melahirkan solidaritas (senasib dansepenanggungan).e. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu faktor kesadaran antaranggotamasyarakat mengenai pentingnya persatuan dan berbagaiperbedaan.f. Perkembangan Ekonomi, perkembangan ekonomi yangterspesialisasi sesuai kebutuhan masyarakat akanmeningkatkan mutu dan variasi kebutuhan masyarakat yanglain.
  13. 13. g. Kelembagaan, Lembaga-lembaga pemerintahan dan politikmempertemukan berbagai kepentingan di kalanganmasyarakat.2. Faktor Pembentuk Bangsa MenurutSegi Organisasia. Negara sebagai Organisasi Kekuasaanb. Negara sebagai Organisasi Politikc. Negara Ditinjau dari Segi Organisasi Kesusilaand. Negara Ditinjau dari Segi Integritas antara Pemerintah danRakyat
  14. 14. 1. Unsur-Unsur NegaraMenurut para ahli Negara, antara lain Oppenheim danLauterpacht, tiga unsure pokok tersebut adalah sebagai berikut:a. rakyat atau masyarakatb. wilayah / daerah, meliputi udara, darat, dan perairan (perairanbukan merupakan syarat mutlak).c. Pemerintah yang berdaulat
  15. 15. RakyatRakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam Negara suatu Negaraatau menjadi penghuni Negara. Rakyat merupakan unsur terpentingdari Negara.Pengelompokan Rakyat• Penduduk dan bukan penduduk (berdasarkan hubungannya denganwilayah dan Negara). Penduduk adalah mereka yang bertempattinggal tetap atau berdomosili tetap di dalam wilayah Negara(menetap). Bukan Penduduk adalah mereka yang berada didalamwilayah Negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di Negaraitu. Termasuk kedalam golongan bukan penduduk antara lain wisataasing yang sedang melakukan perjalanan wisata didalam wilayah.• Warga Negara dan bukan warga Negara (berdasarkan hubungannyadengan pemerintah Negara). Warga Negara adalah mereka yangberdasarkan hukum merupakan anggota dari Negara (menurutundang-undang diakui sebagai warga Negara). Bukan warga Negara(orang asing) adalah mereka yang mengakui Negara lain sebagainegaranya.
  16. 16. WilayahPembatasan wilayah suatu Negara sangat pentings sekali karenamenyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu Negara dalam segala bentukseprti hal-hal berikut :• berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada dildalamnya• berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya dalamwilayah tersebut bila tidak izin dari Negara itu.Pembagian Wilayah1. DaratanPembatasan antara Negara dapat berupa hal-hal berikut.1. Batas alam. Misalnya sungai, danau, pegunungan, atau lembah.2. Batas buatan, misalnya Pagar tembok, pagar kawat berduri.3. Batas menurut geofisika, misalnya lintang utara / selatan ,bujur timur / barat.
  17. 17. 2. LautanWilayah laut suatu Negara ialah semua perairan, lautanh, dan sungaiyang berada dalam batas-batas Negara (laut territorial). Penentuanbatas laut harus berpedoman kepada hukum laut internasional.Masalah laut menjadi masalh internasional karena ada dua konsepsikalautan yang bertentangan, yaitu sebagai berikut.Masalah Kelautan•Res Nullius, yaitu lautan dapat dimilkki oleh Negara karena tidak adayang memlikinya.•Res Kommunis, yaitu laut merupakan milik bersama masyarakatdunia. Oleh karena itu, tidak dapat dimilkki oleh Negara mana pun.Sekarang masalah kelautan telah memperoleh kepastian hukummelalui “Konferensi Hukum Laut Internasional III”, 10 Desember 1982yang diselenggarakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, yangditandatangani 119 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkanbatas-batas wilayah kenegaraan, yaitu :
  18. 18. a. Laut Teritorial, setiap negara memiliki kedaulatan atas lautteritorial selebar 12 mil laut yang diukur berdasarkan garis lurusyang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai ke arah lautbebas.b. Zona Bersebelahan, dalam daerah ini negara pantai (costal state)dapat mengambil tindakan bagi pihak-pihak yang melanggarketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang bea-cukain,fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara yang bersangkutan.c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dalam wilayah ini, negara pantaimenggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayanasing yang kedapatan sedang melakukan penangkapan ikan.d. Landas Benua, dalam wilayah ZEE ini, negara pantai bolehmengadakan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam denganpersyaratan harus membagikan keuntungan dengan masyarakatinternasional.
  19. 19. 3. UdaraBatas wilayah udara menjadi masalah, karena terdapat beberapaaliran pemikiran yang dikelompokkan atas dua bagian, yaitu :a.Aliran Udara BebasAliran ini dilengkapi oleh tiga macam pendapatan, yaitu :1. Kebebasan ruang udara tanpa batas.2. Kebebasan ruang udara yang dilengkapi oleh hak khususdari negara kolong.3. Kebebasan ruang udara dilengkapi zona teritorial dari negrakolong untuk dapat dilaksanakan.b.Aliran Kedaulatan atas Udara di Atas Wilayah NegaranyaAliran ini membagi diri ke dalam tiga pendapat, yaitu:1. Negara kolong berdaulat penuh dalam ketinggian tertentu.2. Negara kolong berdaulat penuh dibatasi oleh navigasi asing.3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.
  20. 20. 4. Wilayah EkstrateritorialBerdasarkan ketentuan hukum internasional, yang termasukwilayah ekstrateritorial adalah wilayah di mana kapal-kapal laut yangberbendera negara tertentu sedang berlayar di lautan bebas, pesawat-pesawat terbang yang sedang mengangkasa di atas lautan bebas dibawah identitas negara tertentu dan tempat atau gedung perwakilandiplomatik suatu negara tertentu.Pemerintahan yang BerkedaulatanPemerintahan yang berdaulat memiliki arti sebagai berikut :1.Dalam arti luas, merupakan gabungan antara lembaga legislatif,eksekutif, dan yudikatif.2. Dalam arti sempit, hanya mencakup lembaga eksekutif.
  21. 21. 2. KedaulatanIstilah kedaulatan merupakan terjemahan dari superanus(Latin), sovereignty (Inggris), sovranus (Italia), souverainete(Perancis) yang berarti kekuasaan tertinggi.Beberapa teori kedaulatan, yaitu :1.Teori Kedaulatan Tuhan2.Teori Kedaulatan Raja3. Asal Mula Terjadinya Negara1.Terjadinya Negara secara Primer2.Terjadinya Negara secara Sekunder3.Terjadinya Negara Berdasarkan Fakta Sejarah4.Terjadinya Negara Berdasarkan Pendekatan Toritis
  22. 22. Hobos menggambarkan keadaan manusia sebagai serigala bagisesamanya (homo homini lupus) sebelum adanya negara (state ofnature).
  23. 23. John Locke (29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704) adalah filsuf dariInggris dengan pandangan empirisme. Ia sering disebut sebagai tokohyang memberikan titik terang dalam perkembangan psikologi. Teoriyang sangat penting darinya adalah tentang gejala kejiwaan adalahbahwa jiwa itu pada saat mula-mula seseorang dilahirkan masihbersih bagaikan sebuah "tabula rasa"
  24. 24. Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu(18 Januari 1689 – 10 Februari 1755), atau lebih dikenal denganMontesquieu, adalah pemikir politik Perancis yang hidup pada EraPencerahan (Inggris : Enlightenment). Ia terkenal dengan teorinyamengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi diseluruh dunia. Ia memegang peranan penting dalam mempopulerkanistilah “feodalisme" dan "Kekaisaran Bizantium"
  25. 25. Jean Jacques Rousseau (Geneva, 28 Juni 1712 –Ermenonville, 2 July 1778) adalah seorang tokohfilosofi besar, penulis and komposer pada abadpencerahan. Pemikiran filosofinya mempengaruhirevolusi Perancis, perkembangan politika moderndan dasar pemikiran edukasi. Karya novelnya,Emile, atau On Education yang dinilai merupakankaryanya yang terpenting adalah tulisan kunci padapokok pendidikan kewarganegaraan yangseutuhnya. Julie, ou la nouvelle Héloïse, novelsentimental tulisannya adalah karya penting yangmendorong pengembangan era pre-romanticismdan romanticism di bidang tulisan fiksi.
  26. 26. 1. Negara Kesatuan (Unitarusme)Negara kesatuan suatu Negara yang mereka dan berdaulat, hanyaada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah.Bentuk negara kesatuan sebagai berikut :a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatudalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintahpusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahankesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurusrumah tangganya sendiri (otonomi daerah0 disebut pula daerahswatantra.
  27. 27. 2. Negara Serikat (Federal)Negara serikat (federasi) adalah suatu Negara yang merupakangabungan dari beberapa Negara bagian dari Negara serikat itu.Artinya, suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdirisendiri kemudian menggabungkan diri dalam suatu negaraserikat sehingga menjadi negara bagian yang melepaskansebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu.
  28. 28. 3. Bentuk Kenegaraan LainnyaBentuk kenegaraan lainnya di dunia di antaranya sebagai berikut :a. Negara DominionNegara dominion adalah suatu negara yang tadinya daerah jajahanInggris yang telah merdeka dan berdaulat, termasuk mengurupolitik ke dalam dan ke luar negeri.b. Negara ProtektoratNegara protektorat adalah suatu negara yang berada di bawahlindungan (to protect = melindungi) negra pelindung (suzeren),biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan.c. Negara UniNegara uni adalah dua atau lebih negara yang mesing-masingmerdeka dan berdaulat tetapi mempunyai satu kepala negarayang sama.
  29. 29. 1. Uni Riil, yaitu apabila negara-negara itu memiliki alatkelengkapan dan mengurus kepentingan bersama sesuaikesepakatan yang telah ditentukan lebih dahulu.2. Uni Personil, yaitu apabila hanya kepala negara saja yang sama,sedangkan kepentingan dan alat kelengkapannya berbeda.3. Uni Sui Generis, yaitu bentuk lain dari uni riil dan uni personil.d. Mandat dan TrustBentuk negara-negara mandat dan trust diatur dan diawasi olehDewan Perwakilan PBB. Negara bekas jajahan yang kalah perangdalam Perang Dunia II, kemudian diatur oleh pemerintahperwalian dengan pengawasan komisi Mandat PBB disebut negaraMandat. Sedangkan negara-negara yang pemerintahannya diawasiDewan Perwakilan PBB disebut negara Trust.
  30. 30. 1. Pengertian NKRIMenurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalah Negarakesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, NegaraIndonesia dikenal dengan nama Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI).Berdasarkan paham integralistik, setiap unsur merasaberkewajiban untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan,dan kebahagiaan bersama. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut :a. Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral.b. Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubunganerat dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.c. Perhimpunan bangsa merupakan hal terpenting dalamkehidupan bersama.d. Negara tidak memihak atau menjamin kepentingan golonganatau perseorangan.e. Negara tidak menganggap kepentingan seseorangan sebagaipusat.
  31. 31. f. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagaisuatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Berdasarkan rangkaian terjadinya negara RI, dapat disimpulkanbahwa pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)adalah bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah / kepulauanyang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dankeyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yangmerdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur denganpemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia danseluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraanumum, mencerdaskan kehidupan bangsa dn melaksanakanketertiban dunia.
  32. 32. 2. Tujuan NKRITujuan Negara republic Indonesia tercantum didalamundang-undang dasar Negara Indonesia, yaitu padapembukaan UUD 1945 yang berbunyi ‘untuk membentuksuatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan social.. denga berdasarkankepada ketuhanan Yang Maha Esa; kemanusiaan yanga dildan beradab; persatuan Indonesia; dan kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratuan/perwakilan serta dengan mewujudkansuatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”
  33. 33. Tujuan Negara menurut beberapa ajaran ahli kenegaraan :a.Ajaran Plato, negara bertujan untuk mewujudkan kesusilaanmanusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.b.Negara kekuasaan, menurut Machiavelli dan Shan Yang. Negarabertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Rakyat harusrela berkorban untuk mencapai kejayaan negara.c.Ajaran Teokratis (kedaulatan Tuhan) tujuan negara adalah mencapaipenghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteran dengan taatkepada dan di bawah pimpinan Tuhan.d.Ajaran Negara Polis, negara bertujuan mengatur semata-matakeamanan dan ketertiban dalam negara.e.Ajaran Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakanketertiban hukum memuat hukum yang berlaku di negara itu.f.Negara Kesejahteraan (welfare state = social service state), tujuannegara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.
  34. 34. 3. Fungsi NKRIBeberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah :a. Melaksanakan penertiban (law and order)b. Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyatc. Pertahanand. Menegakkan KeadilanBerdasarkan pemikiran para ahli kenegaraan, tugas-tugaspemerintah dalam mengurus rumah tangga juga memiliki fungireguler dan fungsi agent of development.a. Fungsi RegulerDalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsinya denganpelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung angdirasakan oleh seluruh masyarakat.
  35. 35. a. Negara sebagai political state, yaitu pemeliharaan ketenangan danketertiban, serta pertahanan dan keamanan.b. Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan danpersahabatan dengan negara-negara lain terutama negaratetangga.c. Negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus bertindakadil terhadap warga negaranya melindungi hak/harta benda setiapwarganya dari gangguan anggota masyarakat lain.d. Negara sebagai adminitratif, pada hakikatnya fungsi inimenitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat, pemerintahhanya menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melaluiwakil-wakilnya di MPR dan DPR.
  36. 36. b. Fungsi Agent of DevelopmentFungsi ini antara lain meliputi sebagai berikut :1. Sebagai StabilisatorPemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilisator seperti hal-halberikut ini.• Stabilitas Politik• Stabilisasi Ekonomi• Stabilisasi Sosial Budaya2. Sebagai inovatorMenciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan denganpembangunan. Dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999disebutkan mengenai hal-hal pelimpahan tugas dan wewenangkepada presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan.
  37. 37. Untuk menerapkan semangat kebangsaan kepada generasi muda,diperlukan prinsip-prinsip patriotisme dan nasionalisme.NasionalismeNasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintaibangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan / warga negara yangsecara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, danmengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatanbangsanya.a. Nasionalisme dalam arti sempitNasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadapbangsanya secara berlebih-lebihan sehingga memandang rendahbangsa dan suku bangsa lainnya.Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut jingoisme atauchauvinisme.
  38. 38. b. Nasionalisme dalam arti luasNasionalisme dalam pengertian inu dapat diartikan sebagaiperasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpamemandang bangsa lain lebih rendah dari bangsa dan negaranya.PatriotismePatriotisme adalah semangat dan jiwa yang dimiliki oleh seseoranguntuk berkorban / rela berkorban demi nama suatu bangsa ataunegara.Keteladanan dapat diberikan di berbagai lingkungan kehidupan,seperti di lingkungan kehiduan keluarga, masyarakat, sekolah,instansi pemerintah ataupun swasta.
  39. 39. SIKAP YANG SESUAI DENGANNASIONALISME DANPATRIOTISMEMENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.SETIA MEMAKAI PRODUKSI DALAM NEGERI.RELA BERKORBAN DEMI BANGSA DAN NEGARA.BANGGA SEBAGAI BANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA.MENDAHULUKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN BANGSA DIATASKEPENTINGAN PRIBADIMENJAGA NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA.BERPRESTASI DALAM BERBAGAI BIDANG UNTUKMENGHARUMKAN NAMA BANGSA DAN NEGARA.SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA TERUTAMA DALAMMENGHADAPI MASUKNYA DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI KEINDONESIA .
  40. 40. SIKAP YANG TIDAK SESUAI DENGANNASIONALISME DAN PATRIOTISME :EGOISME :Sikap mementingkan diri sendiri.EKSRIMISME :Sikap keras mempertahankan pendirian dgn menghalalkan segalacara untuk mencapai tujuan pribadi.TERORISME :tindakan sistematis yang bertujuan menciptakan kepanikan,keresahan dan suasana tidak aman dalam masyarakat.PRIMORDIALISMEsikap mementingkan daerah, suku, agama ,ras ,antar golongansendiri .SEPARATISME :Sikap yang ingin memisahkan diri dari NKRIPROPINSIONALISME :Sikap yang hanya mementingkan propinsinya sendiri dan tidakmempedulikan kepentingan propinsi lain.
  41. 41. SISTEM HUKUM DAN PERADILANNASIONAL
  42. 42. Standar Kompetensi ..* Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum danperadilan nasional.Kompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan pengertian dan sistem hukum dan peradilannasional.* Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan.* Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku.* Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.* Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsidi Indonesia.
  43. 43. Tujuan Pembelajaran..Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu menjelaskan sistemhukum dan peradilan nasional, peranan lembaga-lembaga peradilan,dan menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yangberklaku.Selain itu,kamu mampu menjelaskan upaya pemberantasankorupsi dan menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasankorupsi di Indonesia
  44. 44. Sistem Hukum dan PeradilanNasionalMakna Nilai dan NormaSistem HukumNasionalPeranan Lembaga-Lembaga PeradilanSadar HukumPemberantasanKorupsi di indonesia
  45. 45. 1. NilaiNilai atau value mengandung pengertian sesuatu yang berharga.Sesuatu yang bernilai apabila memiliki guna (memilikikeindahan) kebenaran atau kebaikan.Ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi serta berkembang dalamkehidupan masyarakat yaitu :a. Nilai AgamaSetiap agama mengajarkan kebaikan, yaitu tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manusia terhadap Tuhan YangMaha Esa.b. Nilai Hati Nurani ManusiaHati nurani manusia (batin manusia) merupakan perasaan yangpaling dalam dan secara kodrat mendapat cahaya kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia memilikimoral dan mampu membedakan hal-hal yang baik atau buruk.
  46. 46. c. Nilai Adat Istiadat dan BudayaBudaya / kebudayaan merupakan hasil pikir, rasa, karsa, dan karyaserta cita-cita manusia yang berdasar atas rasa tanggung jawabterhadap diri sendiri, sesama manusia, bangsa, negara, serta terhadapTuhan Yang Maha Esa.d. Nilai PancasilaPancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakankristalisasi nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang diyakinikebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.
  47. 47. 2. NormaManusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat diliputi olehnorma-norma atau kaidah-kaidah, yaitu peraturan hidup yangmemengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat.Norma adalah aturan-aturan yang disepakati dalam suatumasyarakat.Tujuan dari berlakunya suatu norma pada dasarnya untukmenjamin terciptanya pergaulan hidup dan ketertibanmasyarakat, yaitu :a. Perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untukberbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik.b. Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidakberbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidakbaik.
  48. 48. Ada 4 macam norma / kaidah dalam pergaulan hidup masyarakat,yaitu :a. Norma AgamaNorma agama merupakan aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk atau anjuran yangberasal dari Tuhan tentang kebenaran.b. Norma KesusilaanNorma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber pada hatinurani manusia, yaitu berupa bisikan-bisikan kalbu atau suara hatiyang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalambersikap dan berbuat.c. Norma KesopananNorma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karenapergaulan masyarakat dan diikuti atau ditaati manusia lain sebagaipedoman yang mengatur tingkah laku manusia yang satu dengan yanglain.
  49. 49. d. Norma HukumNorma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber ataudibuat oleh lembaga negara yang berwenang, bersifat mengikat danmemaksa. Negara (alat negara) memiliki kekuasaan untukmemaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi dan bagi siapa sajayang bertindak melawan hukum, dapat diancam dan dijatuhihukuman tertentu.Sanksi huumannya tegas dan nyata. Berbeda dengan sanksi darinorma-norma lain. Misalnya:•Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,dikenakan sanksi pidana karena membunuh dengan hukumansetinggi-tingginya 15 tahun (hukum pidana)•Barang siapa yang tidak memenuhi suatu perikatan yang diadakan,misalnya jual-beli, sewa-menyewa diwajibkan mengganti kerugian(hukum perdata)•Suatu perseroan terbatas harus didirikan dengan akte notaris dandisetujui oleh Departemen Kehakiman (hukum dagang)
  50. 50. 3. Nilai sebagai Sumber NormaManusia sebenarnya memiliki kemampuan material dan spiritualyang keduanya menghasilkan nilai.Kemampuan material adalah sesuatu yang mengandung karya,yaitu kemampuan untuk menghasilkan benda ataupun lainnya.Kemampuan spiritual mengandung cipta (menghasilkan ilmupengetahuan) dan karsa (menghasilkan kaidah kepercayaan,kesusilaan, kesopanan, dan hukum serta rasa menghasilkankeindahan).Untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan itu tentu adapenilaian. Nilai/penilaian merupakan sesuatu yang paling dasar,hakiki, atau makna yang terdalam (abstrak) yang berkaitandengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifatideal.
  51. 51. 1. Definisi HukumBanyak ahli hukum yang mencari suatu batasan tentang hukm(definisi hukum), namun setiap pembatasan tentang hukum yangdiperoleh belum pernah memberikan kepuasan. Mengapademikian ? Karena hukum itu mengandung pengertian yang luas,seta meliputi bidang yang luas berkaitan dengan sistem yang berlakudi masyarakat.Sistem Hukum Nasional adalah perangkat hukum negara yang secarateratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya suatuoperaional kenegaraan, sehingga membentuk suatu totalitas kerja dibidang hukum secara menyeluruh di suatu negara.Dari beberapa definisi hukum dapat disimpulkan bahwa hukum itumeliputi beberapa unsur, yaitu :a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulanmasyarakat.b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.c. Peraturan itu bersifat memaksa.d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.
  52. 52. Berdasarkan unsur-unsur hukum di atas diperoleh ciri-ciri hukum,yaitu :a.Adanya perintah atau laranganb.Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiaporang.c.Pelanggarannya dapat dihukum, jadi ada sanksi yang berupahukuman.
  53. 53. 2. Tata HukumKeseluruhan norma hukum yang mengatur pergaulan hidupbernegara terwujud dalam tata hukum negara. Suatu masyarakatmenetapkan sendiri tata hukumnya serta tunduk kepadanya.Masyarakat yang tunduk kepada tata hukumnya sendiri disebutmasyarakat hukum.Adanya tata hukum Indonesia sejak berdirinya/ lahirnya negaraIndonesia 17 Agustus 1945, yang dinyatakan dalam :a. Proklamasi“ Kami bangsa Indonesia … menyatakan Kemerdekaan Indonesia ”b. Pembukaan UUD 1945“ Atas berkat rahmat Allah .. Maka rakyat Indonesia menyatakan …”“ Kemudian daripada itu .. Disusunlah kemerdekaan kebangsaanIndonesia itu dalam suatu Undnag-Undang Dasar Negara Indonesia ..”
  54. 54. Pernyataan tersebut mengandung arti :• Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat• Di dalam undang-undang dasar negra itulah tertulis tatahukum Indonesia.Proklamasi merupakan tonggak sejarah dimulainya tata hukumdan pemerintahan negara RI, sedangkan UUD 1945 yangmencakup di dalamnya Preambul / Pembukaan UUD 1945menjadi hukum dasar tertulis negara RI.
  55. 55. 3. Tujuan HukumAda berbagai rumusan yang dikemukakan para ahli hukummengenai tujuan hukum, yaitu :a.Prof. Soebekti, SH : Hukum mengabdi kepada tujuan negara. Karenaitu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dankebahagiaan seluruh rakyat.b.L.J. Van Apeldoorn : Tujuan hukum adalah mengatur pergaulanhidup manusia secara damai.c.Jeremy Bentham : Hukum bertujuan untuk mewujudkankebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang(the great happiness of the greatest number).d.Van Kan : Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-tiapmanusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu.e.O. Notohamidjojo : Tujuan hukum ada tiga, yaitu : 1. Segi reguler. 2.Segi Keadilan. 3. Segi memanusiakan manusia.
  56. 56. 4. Penggolongan HukumMenurut sumbernya :• Undang-Undang• Kebiasaan (custom)• Keputusan hakim (yurisprudentie)• Traktat (treaty)• Pendapat sarjana hukumMenurut bentuknya :•Hukum tertulis•Hukum tak tertulisMenurut tempat berlakunya :•Hukum nasional•Hukum internasional•Hukum asing•Hukum gereja
  57. 57. Menurut waktu berlakunya ;•Hukum positif (ius constitutum)•Ius constituendum•Hukum alamMenurut sifatnya :•Hukum yang memaksa•Hukum yang mengaturMenurut wujudnya :•Hukum objektif•Hukum subjektifMenurut isinya :•Hukum publik•Hukum privat
  58. 58. Sistem peradilan nasional merupakan suatu mekanismekeseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam prosesperadilan, hierarki kelembagaan peradilan dan spek-aspek yangbersifat prosedural dan saling berkaitan.1. Mahkamah Agung (MA)Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semualingkungan peradillan di Indonesia. Tugasnya terlepas dari pengaruhpemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain.2. Mahkamah Konstitusi (MK)Berdirinya lembaga MK diawali dengan amandemen konstitusiyang dilakukan oleh MOR pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskandalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945(amandemen ketiga) yang disahkan pada 9 November 2001.
  59. 59. 3. Komisi YudisialKomisi Yudisial adalah lembaga negara yang berperan mewujudkankekuasaan kehakiman yang merdeka dengan cara atu melaluipencalonan hakim agung serta penguasaan terhadap hakim. Tujuandibentuknya komisi ini adalah agar harapan masyarakat terhadapkekuasaan kehakiman yang merdeka, transparan, dan partisipatifterwujud.
  60. 60. 1. Sadar Hukum di Lingkungan KeluargaSetiap anggota keluarga harus dapat mengembangkan kesadarandiri dengan membiasakan berperilaku seperti di bawah ini.• Selalu menjaga nama baik keluarga• Mentaati aturan keluarga yang berlaku• Menggunakan fasilitas keluarga secara baik• Mendengarkan nasihat dari orang tua• Menghormati semua anggota keluarga.2. Sadar Hukum di Lingkungan SekolahKesadaran hukum dapat dikembangkan oleh setiap siswa sekolahdengan membiasakan diri melakukan perilaku-perilaku sebagaiberikut.• Selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah• Disiplin belajar• Ikut upacara bendera seminggu sekali• Menyeberang jalan pada tempatnya• Tidak membuat resah di masyarakat.
  61. 61. 3. Sadar Hukum di Lingkungan MasyarakatPerilaku-perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum, antara lainsebagai berikut.• Menjaga nama baik lingkungan masyarakat•Menghormati sesama warga masyarakat•Taat dan patuh terhadap atura-aturan masyarakat•Tidak bertindak di luar norma•Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketenteraman.4. Sadar Hukum di Lingkungan NegaraBentuk sadar hukum di dalam ruang lingkup kenegaraan antara lainsebagai berikut.•Menjaga nama baik bangsa dan negara•Taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan olehnegara•Membayar pajak•Saling hormat antarsesama warga.
  62. 62. 1. Makna KorupsiKorupsi berasal dari kata Latin, yaitu corruptio, dari kata kerjacorrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan,memutarbalikkan, menyogok. Menurut TransparencyInternational adalah perilaku pejabat publik, baik politisimaupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legalmemperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekatdengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yangdipercaya kepada mereka.Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur berikut.• Melanggar hukum yang berlaku• Penyalahgunaan wewenang• Merugikan negara• Memperkaya pribadi/ diri sendiri.
  63. 63. 2. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Korupsi• Konsentrasi kekuasaan pada si pengambil keputusan yang tidakbertanggung jawab langsung kepada rakyat.• Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah.• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebihbesar dari pendanaan politik yang normal.• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan“teman lama”.• Lemahnya ketertiban hukum.• Lemahnya profesi hukum.• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasn media massa.• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.• Rakyat yang “cuek”, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagalmemberikan perintah yang cukup ke pemilu.
  64. 64. 3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan•Penyogokan pesongok dan penerima sogokan•Sumbangan kampanye dan “Uang Lembek”•Tuduhan korupsi sebagai alat politik•Mengukur korupsi4. Dampak Negatif Korupsi•Sistem DemokrasiKorupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik(good govermance) dengan cara menghancurkan proses formal.Korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah sepertimengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan mengangkatpejabat atau menaikkan jabatannya bukan karena prestasi.
  65. 65. • Sistem EkonomiKorupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi danmengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi jugamempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsidan ketidaefisienan yang tinggi.• Sistem Kesejahteraan Umum NegaraKorupsi politisi ada di banyak negara dan memberikanancaman besar bagi warga negaranya, Korupsi politisi berartikebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberisogok, bukannya rakyat luas.
  66. 66. 5. Upaya Pemberantasan Korupsi diIndonesiaProses pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan danmembudaya. Jika korupsi merupakan suatu gejala kebudayaandalam masyarakat Indonesia maka adalah tanggung jawab moralpendidikan nasional untuk membenahi pendidikan nasionalnyasebagai upaya pemberantasan korupsi. Korupsi adalahpelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan bagian daritanggung jawab dari sisi moral dan sisi akademis dari pendidikannasional untuk memberantasnya.Selain UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakKriminal Korupsi, diperlukan juga aturan pendukung sebagaibagian dari sistem di Indonesia yang diarahkan sebagai usahapreventif dan partisipatif dalam pelaksanaannya yaituSISDIKNAS. Hal ini berarti SISDIKNAS selain bertujuan sepertiyang telah dirinci dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional, perlu secara eksplisit ditujukan kepadapencapaian tujuan-tujuan untuk menghilangkan ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam masyarakat.
  67. 67. SISDIKNAS haruslah secara proaktif menciptakan suatumasyarakat yang demokratis; dan lembaga pendidikan haruslahmenegakkan disiplin, disiplin dalam kehidupan: bernegara, dalammasyarakat yang pluralis dan multikultural.Selain itu SISDIKNAS hendaknya menjadi alat untuk mengoreksiagar arah kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlalu berorientasikepada kepentingan ekonomi. Sebagai salah satu lembagakebudayaan yang penting, SISDIKNAS haruslah bersih dari segalabentuk korupsi. Salah satu cara untuk melaksanakannya memangsudah dimulai dengan peningkatan partisipasi masyarakat di dalampelaksanaan dan manajemen SISDIKNAS, dengan adanya KomiteSekolah, Dewan Sekolah dari tingkat kabupaten sampai nasional.Semua ini upaya untuk mencegah korupsi dengan meningkatkankontrol masyarakat terhadap pelaksanaan SISDIKNAS agar terhindardari penyalahgunaan kekuasan baik oleh pemerintah maupunmasyarakat sendiri.
  68. 68. 6. Peran Serta Masyarakat dalamPemberantasan Korupsi di Indonesia• Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanyadugaan terjadinya tindak pidana korupsi.• Memperoleh dan memberikan pelayanan dalam mencari,memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaantelah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hkumyang menangani perkara tindak pidana korupsi.• Menyampaikan saran dan pendapat atau permintaaninformasi bertanggung jawab kepada aparat penegak hukumyang menangani perkara tindak pidana korupsi sesuaiperaturan perundang-undangan yang berlaku norma agama,kesusilaan, dan kesopanan.
  69. 69. • Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harusdisampaikan secara tertulis, disertai data nama dan alamatpelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan LSMdengan melampirkan foto kopi KTP atau identitas diri laindan bukti-bukti permulaan agar dapat diklarifikasi olehpenegak hukum.• Berhak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentanglaporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktupaling lama 30 hari.• Berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam halmencari, memperoleh, dan memberikan informasi sertamenyampaikan saran dan pendapatnya.
  70. 70. HAK ASASI MANUSIA(HAM)
  71. 71. Standar Kompetensi ..* Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)Kompetensi Dasar ..* Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakanHAM* Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,penghornatan, dan penegakan HAM di Indonesia.* Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilaninternasional HAM
  72. 72. Tujuan Pembelajaran..Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu menjelaskan sistemhukum dan peradilan nasional, peranan lembaga-lembaga peradilan,dan menunjukan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yangberklaku.Selain itu,kamu mampu menjelaskan upaya pemberantasankorupsi dan menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasankorupsi di Indonesia
  73. 73. Hak Asasi Manusia (HAM)Makna HAMInstrumen HAMnasionalInstrumen HAMInternasionalUpaya PengadilanHAMUpaya PenegakanHAMMacam-Macan HAMPeradilan HAMUpaya Pemajuan,Penghormatan, danPenegakan HAMInstrumen Hukumdan Peradilan HAMInternasionalPeran sertaPenegakan HAM diIndonesia
  74. 74. 1. Pengertian HAMHak asasi manusia (HAM) adalah hak pokok atauhak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yangsecara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidakdapat diganggu gugat karena merupakan anugrahTuhan Yang Maha Esa.
  75. 75. 2. Macam-Macam HAMa. Hak Asasi Pribadi, meliputi kemerdekaan memeluk agama,beribadat menurut agama masing-masing, menyatakanpendapat, dan kebebasan berorganisasib. Hak Asasi Ekonomi atau Hak Milik, meliputi kebebasanmemiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, danmengadakan perjanjian atau kontrakc. Hak Asasi Persamaan Hukum, meliputi mendapatkanpengayoman dan keailan yang samad. Hak Asasi Politik, meliputi hak untuk diakui sebagai warganegar yang sederajate. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan, meliputi hak kebebasanntuk berpendidikandan pengembangan kebudayaanf. Hak Asasi Perlakuan yang Sama Dalam Tata Cara Peradilandan Perlindungan Hukum, meliputi hak mendapat perlakuanyang wajar dan adil dalam penggeledahan.
  76. 76. 2. Upaya Penegakan HAM di Indonesia• Pencegahan Pelanggaran HAM1. Penciptaan perundang-undangan HAM2. Penciptaan lembaga-lembaga pemantauan dan pengawaspelaksanaan HAM3. Penciptaan perundang-undangan dan pembentukanlembaga peradilan HAM4. Pelaksanaan pendidikan Ham kepada masyarakat5. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara danseluruh aparatur pemerintah untuk menghormati,menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentangHAM kepada seluruh masyarakat.6. Menugaskan kepada presiden serta DPR untuk segerameratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM.
  77. 77. • Penindakan Atas Pelanggaran HAM1. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagimasyarakat yang menghadapi kasus HAM2. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM3. Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yangberkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut didugamerupakan pelanggaran HAM4. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi,konsiliasi, dan penilaian ahli.5. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui prosesperadilan di pengadilan HAM
  78. 78. 1. Peran Siswa dalam Penegakan HAMa. Dalam kehidupan bermasyarakat• Mencegah segala tindakan atau perbuatan yang mengarah kepelanggaran HAM• Menghindari perbuatan yang kiranya dapat merendahkan,melecehkan nilai-nilai kemanusiaan• Memahami berbagai instrumen HAM dan menyebarluaskan• Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangankebijakan HAM pelanggaran HAMb. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara• Bersedia menjadi saksi dalam proses di pengadilan jika benar-benar mengetahui peristiwa pelanggaran HAM• Melaporkan pada pihak yang berwajib• Turut serta dalam pembangunan opini publik• Melibatkan diri dalam kelompok minad yang bertujuanmelakukan studi, penyadaran, kampanye, konsultan, danadvokasi HAM.
  79. 79. 2. Proses Penegakan HAM di IndonesiaProses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan HukumAcara Pengadilan Hak Asasi Manusia.Hukum acara tersebut meliputi:1. Penangkapan2. Penahanan3. Penyelidikan4. Penyidikan5. Penuntutan
  80. 80. a. Hambatan dalam Penegakan HAM1.Masih adanya sikap mental feodal di kalangan sekelompok orangFeodalisme bertentangan secara diametral dengan hak hak asasimanusia.2.Adanya kecurigaan dari beberapa individu yang mengkawatirkanbahwa gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia akanmenyebabkan disintegrasi nasional, membahayakan persatuan dankesatuan yang telah dibina berpuluh puluh tahun.3.Rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat.4.Masih rendahnya kesadaran politik yang berimplikasi padapenyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya pelanggaranhak asasi manusia, dan juga dapat melahirkan kebijakan publik yangpotensial memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
  81. 81. b. Tantangan dalam Penegakan HAM1.Dengan disahkannya UU Nomor 26 Tahun 200 tentang HAM ditegaskanbahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi sebelum UUNomor 26 disahkan tidak dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip HAM,sehingga peristiwa pelanggaran HAM yang besar tidak mungkin lagidapat diselesaikan berdasarkan HAM ad hoc.2.Adanya larangan hukum berlaku surut (nonretroaktif) memungkinkanpara tersangka dan terdakwa luput dari proses hukum keadilan dan luputdari tegaknya hukum acara.3.Nebis in idem (double jeopardy). Asas mengatur bahwa orang yang telahdihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh pengadilanbiasa.
  82. 82. 3. Konsekuensi suatu Negara yang TidakMenegakkan HAMApabila suatu negara tidak menegakkan HAM, maka adabeberapa konsekuensi yang dapat diberikan, yaitu :• Negara tersebut akan dikucilkan dari peraturan duniainternasional• Adanya tuntutan-tuntutan dari LSM-LSM nasional maupuninternasional terhadap pemerintah dari negara yangbersangkutan• Jika terjadi pelanggaran HAM, misalnya genosida (pemantaianmassal) dari pemerintah yang berkuasa kepada rakyatnya,maka melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, pemimpinnegara yang bersangkutan dapat dituntut untuk diajukan keMahkamah Agung.
  83. 83. 1. Sejarah Penegakan HAMa. Magna Charta (Piagam Agung), 15 Juni 1215Piagam pertama yang mengakui hak kemerdekaandiri dan amat masyhur di Eropa.b. Hobeas Corpus Act, 1674Piagam ini lahir pada masa pemerintahan Charles IIyang memuat jaminan seseorang tidak bolehditangkap dan ditahan dengan semena-menakecuali menurut peraturan perundangan yangberlaku.c. Bill of Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia), 1689Piagam ini diciptakan oleh parlemen Inggris sebagaituntutan kepada Prince of Orange dan memuatpengakuan terhadap hak petisi, kebebasan berbicaradan mengeluarkan pendapat bagi parlemen danpemilihan parlemen harus bebas.
  84. 84. d. Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan RakyatAmerika), 4 Juli 1776Piagam ini merupakan piagam hak asasi manusia yangmengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsadiciptakan sama derajatnya oleh Yang Maha Pencipta.e. Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen (PernyataanHak-Hak Manusia dan Warga Negara), 4 Juli 1789Undang-undang ini dicetuskan pada permulaan RevolusiPerancis sebagai pahlawan terhadap kesewenang-wenangan RajaLouis XVI.f. Right of Self Determination, Januari 1918Naskah ini diusulkan T. Woodrow Wilson yang memuat 14 pasalsebagai dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.
  85. 85. g. The Four Freedom (Empat Kebebasan), 1941Naskah ini dicetus oleh Franklin D. Roosevelt yang memuatkebebasan berbicara, menyatakan pendapat, kebebasanberagama, kebebasan dari rasa ketakutan, dan kebebasan darisegala kekurangan.h. The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948Piagam ini memuat 30 pasal pernyataan umum tentang hak-hakasasi manusia yang diterima dan diproklamasikan oleh MajelisUmum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
  86. 86. 2. Instrumen Hukum HAM Internasionala. Instrumen umum, meliputi: Piagan PBB 1945, DeklarasiUniversal HAMb. Penentuan nasib sendiric. Pencegakan diskriminasid. Administrasi Peradilan, Penahanan dan Penganiayaane. Kejahatan Perang, Kejahatan Kemanusiaan, termasukGenosidaf. Perbudakan dan Praktek Serupa, diatur oleh: KonvensiPenghapusan Kerja Paksag. Kewarganegaraan, Ketiadaan Kewarganegaraan, Suaka danPengungsih. Perkawinan dan Keluarga, Anak-anak dan Remajai. Hak untuk Bekerja dan Hak untuk Berhimpunj. Kesejahteraan Sosial, Kemajuan dan Pembangunank. Hak Politik dan Sipil Wanital. Kebebasan Informasi dan Perlindungan Datam. Penduduk Asli dan Kelompok Minoritas
  87. 87. Instrumen terpenting HAM yang merupakan induk dari seluruhinstrumen HAM lainnya adalah The International Bill of HumanRights. The International Bill of Human Rights adalah istilah yangdigunakan untuk menunjuk tiga instrumen atau dokumen pokokHAM, yaitu :• The Universal Declaration of Human Rights• International Convention on Economic, Social and CulturalRights• International Convention on Civil and Political Rights.
  88. 88. 3. Peradilan HAM InternationalSumber kewenangan dan legitimasi peradilan hak asasimanusia internasional dapat dilihat dari 3 dimensi:1.Adanya persetujuan dari PBB sebagai badan internasional2.Adanya asas hukum umum ‘jus congens’ bahwa norma-norma fundamental yang diakui oleh masyarakat internasionalberstatus lebih tinggi terhadap norma lainnya.3.Adanya berbagai konvensi dan traktat internasionalContoh peradilan hak asasi manusia Internasionala.Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan Tokyob.Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia
  89. 89. DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
  90. 90. Standar Kompetensi ..* Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiKompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi* Menganalisis substansi konstitusi negara* Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NegaraKesatuan Republik Indonesia* Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara
  91. 91. Dasar Negara dan KonstitusiHubungan Dasar Negara dengan KonstitusiSubstansi KonstitusiPembukaan UUD 1945 Nilai- Nilai Dasar NegaraKedudukan Pembukaan UUD 1945Sikap Positif terhadap Konstitusi Negara
  92. 92. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakanketetapan dasar atau pokok yang mengatur kehidupan negara.Latar belakang diputuskannya Pancasila sebagai dasar negaraIndonesia adalah karena Pancasila memuat nilai-nilai karakter dasarkehidupan berbangsa dan bernegara.Pancasila diresmikan menjadi dasar negara pada tanggal 1 Juni1945 yang ditegaskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI.Konstitusi merupakan ketentuan hukum dasar pokok yangsifatnya tertulis memuat watak dan sebagai sumber berlakunyaketetapan hukum dan perundang-undangan lainnya dan konstitusinegara Indonesia adalah UUD 1945.Tinjauan terhadap pancasila :** sebagai dasar negara, mengatur penyelenggaraan ketatanegaraanmeliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM.** sebagai pandangan hidup, pedoman tingkah laku bagi setiap warganegara.
  93. 93. Nilai filosofis adalah nilai-nilai yang sifatnya mendasar. Nilai filosofisUUD 1945 adalah sebagai berikut.1. Ditentukannya rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dalamPembukaan UUD 1945.2.Ditentukan tujuan nasional Indonesia merdeka dalam Pembukaan UUD1945 alinea keempat, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi, dan keadilan sosial.3.Pengakuan bahwa kemerdekaan yang dicapai berkat karunia Tuhan danperjuangan seluruh bangsa Indonesia.
  94. 94. Nilai yuridis adalah nilai mengenai hukum. UUD1945 mempunyai nilai yuridis bagi negara Indonesia yangakan mengatur kehidupan Indonesia dari segi: bentuk negara; bentuk dan susunan pemerintahan; hak dan kewajiban warga negara; perekonomian nasional; dan lambang identitas nasional, seperti bendera dan bahasa nasional.Selain itu, UUD 1945 merupakan aturan hukum yangtertinggi tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Segalaaturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan denganUUD.
  95. 95. Nilai sosiologis adalah nilai yang menyangkutkehidupan sosial masyarakat. UUD 1945 menjadikankehidupan negara Indonesia mendapat dukungan darisegenap warga negara Indonesia.
  96. 96. Substansi konstitusi negara Indonesia adalah naskah yang merupakanrangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negaraIndonesia dan menentukan pokok-pokok kerja tersebut berdasarkan pancasila.Sejarah berlakunya konstitusi di Indonesia :a). UUD 1945 : Bentuk negara kesatuanBentuk pemerintahan republikSitem pemerintahan presidensil dan parlementer
  97. 97. b). Konstitusi RIS : Bentuk negara serikatBentuk pemerintahan uniSitem pemerintahan parlementerc). UUDS ‘50 : Bentuk negara kesatuanBentuk pemerintahan republikSitem pemerintahan parlementerc). UUD 1945 : Bentuk negara kesatuanBentuk pemerintahan republikSitem pemerintahan presidensil
  98. 98. Pembukaan UUD 1945 mengandung unsur-unsur yang sifatnyamutlak dari pokok kaidah yang fundamental menyangkut dasar dantujuan negara, bentuk negara, dan falsafah negara.a. Sumber Kekuasaan1. Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan ituadalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, hal ini bermaknabahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia itu semata-mata karena mendapatkan rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa.Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yangmengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lainbahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakankemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dariAllah Yang Maha Kuasa.2. Sementara itu dalam alinea keempat disebutkan bahwa negara RepublikIndonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang berarti bahwasumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebihlanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kemerdekaanadalah di tangan rakyat,…..”.
  99. 99. 3. Dengan demikian terdapat dua sumber kekuasaan sekaligus, yaknibersumber pada Tuhan dan bersumber pada rakyat.4. Sebagai akibat maka perlu adanya suatu pola sistempenyelenggaraan pemerintahan sebagai penerapan kekuasaan yangbersumber dari dua arah tersebut. Perlu dipikirkan bagaimanamenyusun suatu sistem yang mampu mengintegrasikan keduasumber kekuasaan yang bersumber dari Tuhan dan bersumber darirakyat.
  100. 100. b. Hak Asasi ManusiaPerumusan hak asasi manusia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasartidak begitu explisit, namun bila kita cermati secara mendalam nampakdengan jelas bahwa Pembukaan UUD dijiwai oleh konsep hak asasimanusia. Berikut kami sampaikan beberapa perumusan yangmenggambarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dapat kitatemukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.1. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia ini adalah untukmenciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu hak asasimanusia yang selalu didambakan, dan dituntut untuk dapatdirealisasikannya.2. Kemerdekaan negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat,adil dan makmur. Merdeka, adil dan makmur merupakan suatu gambaranhak asasi manusia yakni hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan.3. Keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak asasi manusia,yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan danperikeadilan merupakan suatu penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan.c. Faham DemokrasiNegara Indonesia dengan jelas menganut faham demokrasi, yangmengakui kedaulatan di tangan rakyat, serta susunan negara RepublikIndonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang merupakan istilahlain dari demokrasi. Meskipun demokrasi yang diterapkan di negaraIndonesia hendaknya berdasar pada Pancasila.
  101. 101. d. Faham PersatuanYang diutamakan dalam kehidupan bernegara adalah keseluruhanrakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari rumusan-rumusan berikut :1. Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk (1)melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdasakankehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yangberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Halini menggambarkan bahwa kepentingan umum diletakkan di ataskepentingan pribadi tanpa kepentingan pribadi dikorbankan ataudiabaikan.2. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia ini adalahsuatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nampak dalamrumusan tersebut bahwa bukan kepentingan individu yang ditonjolkantetapi keseluruhan rakyat Indonesia.3. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara” – begitubunyinya – “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dengan dasar persatuan dengan mewujudkan keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam pembukaan ini diterimaaliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi danmeliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara, menurut pengertian“pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsaIndonesia seluruhnya. inilah suatu negara yang tidak boleh dilupakan.
  102. 102. 1. Menghargai Jasa Para Pahlawan KemerdekaanSetiap warga negara harus menghargai dan berterima kasihkepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaanIndinesia. Tanpa pengorbanan dan perjuangan mereka, mungkinkemerdekaan terlambat atau gagal dicapai. Dengan demikian, sudahkewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan danmeneruskan apa yang dicita-citakan dan yang telah diperjuangkanoleh para pahlawan.2. Menaati PeraturanSebagai warga negara yang baik kita harus menaati peraturanyang berlaku, baik yang diatur dalam UUD 1945 maupun peraturanhukum lain. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuanmenciptakan kehidupan yang aman, tenteram, serasi, dan seimbang.Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita semua harusmenaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika peraturan ditaati,Indonesia akan menjadi negara yang tertib dan generasi mudanyahidup menjunjung tinggi hukum.
  103. 103. 3. Mendukung upaya PembangunanPembangunan yang dilakukan oleh bangsaIndonesia tidak lain adalah untuk kesejahteraanrakyatnya. Sebagai warga negara dan generasi mudayang baik kelak akan menjadi penerus bangsa, harusmendukung upaya pembangunan.Generasi muda yang cerdas, cekatan, terampil, danberwawasan luas sangat dibutuhkan oleh negara kitayang sedang membangun. Generasi-generasi muda yangberkualitas akan memicu semakin cepatnya upayapembangunan
  104. 104. WARGA NEGARA
  105. 105. Warga NegaraHakikat Warga Negara dan pewarganegaraan di IndonesiaAsas kewarganegaraan PewarganegaraanPersamaan Kedudukan Warga Negara dalam KehidupanPenerapan Prinsip Persamaan KedudukanWarga Negara
  106. 106. Standar Kompetensi ..* Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalamberbagai aspek kehidupan.Kompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan kedudukan warga negara danpewarganegaraan di Indonesia* Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalakehidupan bermasyrakat, berbagsa dn bernegara* Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpamembedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku
  107. 107. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggalsecara tetap, turun temurun di dalam satu wilayah negara.Warga negara adalah orang-orang Indonesia asli danorang-orang asing yang bertempat tinggal di satu wilayahnegara berdasarkan ketentuan hukum (legal).Pewarganegaraan adalah suatu proses, cara, atauperbuatan mewarganegarakan seseorang.
  108. 108. a). UUD 945 pasal 26(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia aslidan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagaiwarga negara.(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yangbertempat tinggal di Indonesia.(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
  109. 109. b). Undang-undang no.3 tahun 946Warga Negara Indonesia ialah :a. orang yang aseli dalam daerah Negara Indonesia;b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang darigolongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah NegaraIndonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempatkedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalamdaerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika iamenyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negaraNegeri lain;c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktulahirnya bapanya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;e. anak yang lahir dalam 300 hari setalah bapanya, yang mempunyai kewargaan NegaraIndonesia, meninggal dunia;f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunyamempunyai kewargaan Negara Indonesia;g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunyatidak diakui dengan cara yang sah;i. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanyaatau kewargaan negara orang tuanya.
  110. 110. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 tentang KewarganegaraanRepublik Indonesia menyatakan bahwa bagi WNA yang ingin menjadiWNI harus memenuhi syarat:Telah tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut atau10 tahun tidak berturut-turut;Sehat jasmani dan rohani;Berumur di atas 18 tahun atau telah kawin;Dapat berbahasa Indonesia;Tidak dipidana;Tidak berkewarganegaraan ganda;Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap;Membayar biaya ke kas negara.
  111. 111. Bagi WNA yang telah kawin dengan WNI dan inginmenjadi WNI, berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwaWNA yang bersangkutan harus:1. Mengajukan pernyataan ke pejabat/Menteri Hukum danHAM untuk menjadi WNI;2. Memberikan surat pernyataan bahwa dia telah tinggal diIndonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidakberturut-turut; dan3. Pernyataan bahwa bila mendapat kewarganegaraan Indonesiatidak menjadi dwikewarganegaraan (Kewarganegaraanganda).
  112. 112. 1. Asas Kewarganegaraan** azas iusoli : penetapan kewarganegaraan seseorangberdasarkan tepat ia dilahirkan.** azas ius sanguinis : penetapan kewarganegaraan sesorangberdasrkan keturunan.** azas kewarganegaraan tunggal : satukewarganegaraan bagi setiap orang** Apratide : tidak memiliki kewarganegaraan**Bipratide : meiliki dua kewarganegraan
  113. 113. 2. Pewarganegaraan (Naturalisasi)Naturalisasi ialah permohonan kewarganegaraan:1) Naturalisasi biasa : sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku2) Naturalisasi luar biasa : berdasarkan penglihatan jasa dan kemampuanPewarganegaraan aktif: seseorg dpt menggunakanhak opsi utk memilih atau mengajukan kehendakmenjadi warga negara dari suatu negaraPewarganegaraan pasif: seseorg yg tdk maudiwarganegarakan oleh suatu negara atau tdk maudiberi/dijadikan WN suatu neg maka ygbersangkutan dpt menggunakan hak repudiasi(menolak pewarganegaraan)
  114. 114. ** menikah dengan pria asing** diakui oleh orang asing sebagai anak** masuk dalam dinas asing** bertempat tinggal di luar negeri 5 (lima) tahunberturut-turut
  115. 115. Hak adalah: Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita danpenggunaannya tergantung kepada kita sendiri.Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilaidari guru dan sebagainyaKewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuhrasa tanggung jawab.Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPPatau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan
  116. 116. Hak dan kewajiban dalam bidangpolitik1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum danpemerintahan.2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.3. Hak berserikat dan berkumpul.4. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).5. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi danmelaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semuaorganisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya,semua media pers dalam mengeluarkan pikiran(pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawabdan sebagainya)
  117. 117. Hak dan kewajiban dalambidang sosial budayaHak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baikumum maupun kejuruan.Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dandaerah.Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidangkependidikan.Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan danketertibannya.Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moralkeagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil jugakehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  118. 118. c. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankambahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usahapembelaan negara.d. Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnyadengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yangterjangkau oleh daya beli rakyat. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anakterlantar. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali danmengolah berbagai sumber daya alam. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yangberazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan oranglain. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnyamembayar pajak tepat waktu.
  119. 119.  Indonesia = multikultural ->ras, gender, golongan,budaya, suku bangsa -> KONFLIK Menjaga tali persaudaraan. Bergosip, Menggunjingkan keburukan orang lain, iri ->DIHILANGKAN! Saling mengisi Memperkaya pengetahuan dengan berbagi cerita ataukeahlian tanpa mempedulikan perbedaan yang ada. Memupuk kekayaan yang ada. Bangsa Yang kokoh -> KUAT
  120. 120. SISTEM POLITIK INDONESIA
  121. 121. Sistem Politik IndonesiaDefinisi Sistem PolitikSuprastruktur InfrastrukturSistem Politik Demokrasi di IndonesiaPeran serta Masyarakat IndonesiaSistem Politik di DuniaStruktur Poltik
  122. 122. Standar Kompetensi ..* Menganalisis sistem politik di IndonesiaKompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik diIndonesia* Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara* Menampilkan peran serta dala sistem politik di Indonesia
  123. 123. Politik ialah ilmu yang mempelajari tentang negara,tujuan dan lembaga negara dala melaksanakn fungsi,tujuan dan hubungan dengan negara maupun warganegaraKonsep pokok politik :: negara kekuasaan pengmblan keputusan kebijakan pembagian kekuasaan
  124. 124. 1. Suprastruktur PolitikIalah suasana kehidupan politik pemerintahan yangterdiri dari : MPR Anggota MPR Presiden Legislatif BPK MA
  125. 125. Fungsi suprastruktur politik :1.Fungsi pengambilan keputusan2.Fungsi pelaksanaan keputusan3.Fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan2. Infrastruktur PolitikIalah suasana kehidupan politik rakyat1. Partai PolitikSuatu organisasi dalam melakasnakan aktivitas politik yang berusaha untukmenguasai kekuasaan pemerintahan dalam memberikan manfaat kepada anggotapartainya
  126. 126. 2. Kelompok KepentinganMenyalurkan aspirasi dan usulan politik. Contohnya: organisasi buruh, tani,golongan pedagang, pegawai negeri, dan cendekiwan3. Kelompok PenekanTidak berminat pada jabatan politik tapi berperan mengajukan kepentingan danaspirasi masyarakat4. Alat Komunikasi PolitikIalah media massa yang dapat dijadikan penyalur dan pembawa suara rakyatdalam aktiitas politik.5. Tokoh PolitikIalah tokoh-tokoh masyarakat yang memperoleh penunjukan langsung daripemerintah untuk duduk dalam lembaga-lembaga negara
  127. 127. a. Sistem Politik Di Negara Komunis :Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hakmilk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidakadanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanyaoposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arusinformasi dan kebebasan berpendapatb. Sistem Politik Di Negara Liberal :Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individuatau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya daripemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukarangagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparanyang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaumminoritas
  128. 128. Sistem Politik di Indonesia :Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaanyang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi diIndonesia adalah :Ide kedaulatan rakyatNegara berdasarkan atas hukumBentuk RepublikPemerintahan berdasarkan konstitusiPemerintahan yang bertanggung jawabSistem PerwakilanSistem pemerintahan presidensiil
  129. 129. Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanyamasyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri ::Meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakanpemerintahAdanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatukebijakan politikMeningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kehiatanorganisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan

×