OTONOMI DAERAHMUHAMAD YOGIPROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVE...
OTONOMI DAERAHLatar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah1Definisi Otonomi Daerah2Karakteristik Dasar Desentralisasi3Rasionalis...
Latar Belakang Lahirnya Otonomi DaerahDiundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang saat iniberubah menjadi UU no 32 tahu...
Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah Otonomi daerah yang dijalankan selama 10 tahun inisemata-mata hanya dipahami sebag...
Definisi :adalah kewenangandaerah otonom untukmengatur danmengurus kepentinganmasyarakat setempatmenurut prakarsasendiri b...
OTONOMI DaerahMISI OTONOMIDAERAH“ Misi Otonomi daerah yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1999dan UU No. 25 Tahun 1999 bu...
Karakteristik DasarUnit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri,dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan bert...
Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi1Memungkinkanpenyusun anrencana sertaprogrampembangunanyang sesuaidengan kebutuhanwi...
Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi4Dalam pembuatankeputusan danalokasi sumberdaya, desentralisasi memungkinkanterwakil...
Alasan Dianutnya DesentralisasiDari sudutkepentinganpembangunanekonomiDilihat darisudutpolitikDari sudut teknisorganisator...
Permasalahan Pokok7 ElemenpokokpembentukpemerintahdaerahPerwakilanRakyat DaerahKewenanganDaerahKelembagaanKepegawaianKeuan...
Kewenangan DaerahPermasalahanFriksi AntaraKabupaten &Kota itu sendiriFriksiAntaraPusat & DearahFriksiAntaraDaerah Provinsi...
Kelembagaan DaerahPermasalahanDengan adanya batas maksimum dalampenetapan jumlah dinas, akan terjadipengurangan beberapa P...
Kepegawaian DaerahStatus kepegawaian Daerahmenjadi sangat statisPegawai Daerah cenderungDipengaruhi olehkekuatan-kekuatan ...
Keuangan DaerahKonflik penguasaankewenangan yangmenghasilkan penerimaanMekanisme pinjamandan kebijakan investasiyang belum...
Perwakilan Rakyat DaerahKuatnya pengaruh parpoldalam proses pemilihan kepaladaerahEkses darimeningkatnyakewenangan DPRDKur...
Manajemen Pelayanan PublikPermasalahanTidak jelasnyastandardpelayananRendahnyaakuntabilitaspelayananKaburnya pemahamankons...
PengawasanPermasalahanKurangnyasanksi terhadappelanggaranperaturanKurangnyapengawasan dariGubernur kepadadaerahKurangnyasu...
Solusi & Saran•Penyesuaian terhadappengaturan-pengaturan yangtumpang tindih danbertentangan tentangsuatu kewenangan•Perlu ...
Solusi & Saran•Peningkatanhubungan DPRDdenganmasyarakat•PeningkatanakuntabilitasDPRD dan kepaladaerah•Identifikasidanstand...
Desentralisasi FISKALKewenangan penuh bagi daerahdalam penggunaan bantuanpusat (Block Grant) danpengelolaan keuangan daera...
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHMEMPERHATIKAN AZASKEADILAN DANKEPATUTANBERTANGGUNG JAWABTERTIBEFEKTIFTRANSPARANEFFISIEN
DESENTRALISASI FISKAL :REFORMASI KEUANGAN DAERAHDiscretionReformBudget Reform Deficit SpendingReformStrategic CostReformDi...
Lanjutan• Reformasi inimenyangkutpemberiankeleluasaan dalammengelolakeuangan daerah•DPRDdiberikankewenanganmenentukanangga...
Perubahan Struktur Anggaran2Perubahan struktur anggaran terjadi darianggaran tradisional yang bersifat Lineitem menjadi an...
DAMPAK DESENTRALISASISumber : World Bank, 2009PERTUMBUHAN EKONOMI DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAIN4.05.34.85.4 5.23.41.93.2...
DAMPAK DESENTRALISASISumber : BPS20.9 20.6 20.8 18.8 19.8 19.1 19.636.9 37.7 37.136.4 38.1 36.1 35.742.2 42.3 42.1 44.8 42...
DAMPAK DESENTRALISASIProvinsi2000 2006PertumbuhanPer TahunKOTA DESA KOTA DESA KOTA DESAKepulauan Sumatera 12.554.165 24.94...
Otonomi Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Otonomi Daerah

1,650 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,650
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
153
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Otonomi Daerah

  1. 1. OTONOMI DAERAHMUHAMAD YOGIPROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAANFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKANUNIVERSITAS ISLAM NUSANTARAOleh
  2. 2. OTONOMI DAERAHLatar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah1Definisi Otonomi Daerah2Karakteristik Dasar Desentralisasi3Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi4Alasan Dianutnya Desentralisasi56Permasalahan Pokok Otonomi Daerahdan Desentralisasi Fiskal
  3. 3. Latar Belakang Lahirnya Otonomi DaerahDiundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 yang saat iniberubah menjadi UU no 32 tahun 2004 merupakan momentumyang sangat baik untuk memacu reformasi Pemda menuju Pemdayang transparan, partisipatif, dan akuntabel.Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara muluskarena akan banyak sekali menuntut perubahan pola pikir, polabertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah.3
  4. 4. Latar Belakang Lahirnya Otonomi Daerah Otonomi daerah yang dijalankan selama 10 tahun inisemata-mata hanya dipahami sebagai perpindahankewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerahuntuk mayarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalahpelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politikdan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomiberlangsung secara adil dan merata
  5. 5. Definisi :adalah kewenangandaerah otonom untukmengatur danmengurus kepentinganmasyarakat setempatmenurut prakarsasendiri berdasarkanaspirasi masyarakatsesuai denganperaturan perundang-undanganOTONOMIDAERAHPengertian yang lebih luaslagi adalahwewenang/kekuasaan padasuatu wilayah/daerah yangmengatur dan mengelolauntuk kepentinganwilayah/daerah masyarakatitu sendiri mulai dariekonomi, politik, danpengaturan perimbangankeuangan termasukpengaturan sosial, budaya,dan ideologi yang sesuaidengan tradisi adat istiadatdaerah lingkungannya.
  6. 6. OTONOMI DaerahMISI OTONOMIDAERAH“ Misi Otonomi daerah yang diatur di dalam UU No. 22 Tahun 1999dan UU No. 25 Tahun 1999 bukan hanya keinginan untuk melimpahkankewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah,tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensidan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan kesejahteraan danpelayanan kepada masyarakat”(Penjelasan PP 105 Tahun 2000)
  7. 7. Karakteristik DasarUnit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, mandiri,dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan bertingkat yangterpisah dari pusat. Pusat melakukan sedikit, atau tidak adakontrol langsung oleh pusat terhadap unit-unit tersebutPemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaanmengamankan sumber daya yang dimiliki untukmenjalankan fungsinyaDesentralisasiImplikasi desentralisasi adalah kebutuhan mengembangkanpemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat wargasetempat sebagai organisasi yang memberikan pelayanan,dan sebagai unit pemerintahan yang mempunyai pengaruhPemerintah daerah menpunyai batas-batas geografis yangJelas dan diakui secara hukum dimana mereka menggunakanKekuasaan & menjalankan fungsi-fungsi publikDengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik,saling menguntungkan, dan hubungan yang terkoordinasikanantar pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah
  8. 8. Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi1Memungkinkanpenyusun anrencana sertaprogrampembangunanyang sesuaidengan kebutuhanwilayah dankelompok yangheterogen2Mampumemotongprosedur yangrumit sebagaikarakteristikperencanaan danmanajementerpusat dan overconcentrationkekuasaan sertasumber daya dipusat.3Kontak/hubungan yanglebih dekat antarapejabat pemerintahandan masyarakatsetempatmemungkinkanterbinanya informasiyang lebih baik gunamemformulasiperencanaan atauprogram yang lebihrealistik dan efektif.
  9. 9. Rasionalisasi Kebijakan Desentralisasi4Dalam pembuatankeputusan danalokasi sumberdaya, desentralisasi memungkinkanterwakil inyabermacam-macam kelompokkepentingan, sepertipolitik, agama, dan etnis.5Desentralisasi memberikankesempatan kepada pejabatsetempat untukmengembangkan kecakapanmanajerial dan teknis, sertadapat meningkatkankemampuan pejabat tersebutuntuk menangani berbagaiurusan yang biasanya tidakditangani secara baik olehinstansi pusat (sepertipemeliharaan jalan daninfrasrtuktur yang jauh dariibukota negara).6Efisiensi dari pemerintahpusat meningkat karenamembebaskan pejabatpusat dari tugas-tugasrutin, di mana tugas-tugastersebut bisa dilaksanakansecara lebih efektif olehpetugas lapangan ataupejabat lokal. Ini akanmemungkinkan pejabatpusat untuk menyusunperencanaan dengan lebihhati-hati, serta mengawasikebijakan pembangunansecara lebih efektif.
  10. 10. Alasan Dianutnya DesentralisasiDari sudutkepentinganpembangunanekonomiDilihat darisudutpolitikDari sudut teknisorganisatorispemerintahanDarisudutkulturalDesentralisasiDilihat dariberbagai sudutpandang
  11. 11. Permasalahan Pokok7 ElemenpokokpembentukpemerintahdaerahPerwakilanRakyat DaerahKewenanganDaerahKelembagaanKepegawaianKeuanganManajemenPelayanan PublikPengawasan
  12. 12. Kewenangan DaerahPermasalahanFriksi AntaraKabupaten &Kota itu sendiriFriksiAntaraPusat & DearahFriksiAntaraDaerah Provinsi dgnKabupaten/kota
  13. 13. Kelembagaan DaerahPermasalahanDengan adanya batas maksimum dalampenetapan jumlah dinas, akan terjadipengurangan beberapa Pejabat Eselon II,III, dan IV yang akan berpotensimengganggu iklim politik daerah.
  14. 14. Kepegawaian DaerahStatus kepegawaian Daerahmenjadi sangat statisPegawai Daerah cenderungDipengaruhi olehkekuatan-kekuatan politikyang ada di DaerahMencuatnya isu PutraDaerah (yang tidaksesuai dengankompetensinya)Tidak adanya tour of areaakan membahayakankeutuhan NKRIAdanya kerancuanantara jabatanpolitis ( politicalappointee ) danjabatan karir (career appointee )Merangsang Daerahuntuk mengangkatpegawai baru
  15. 15. Keuangan DaerahKonflik penguasaankewenangan yangmenghasilkan penerimaanMekanisme pinjamandan kebijakan investasiyang belum jelasKeuangan daerah yangkurang mencukupi (Financial Insufficiency)Kurangnya kepatuhan pada peraturandan lemahnya penegakan hukumKurangnya kejelasansistem pembiayaanmelalui dekonsentrasidan tugaspembantuanKurangnya transparansidan akuntabilitas dalampenyusunan APBDPemisahan keuanganeksekutif denganlegislatifOverhead costpemda yang tinggi
  16. 16. Perwakilan Rakyat DaerahKuatnya pengaruh parpoldalam proses pemilihan kepaladaerahEkses darimeningkatnyakewenangan DPRDKurang terserapnyaaspirasi masyarakatoleh DPRDCampur tangan DPRDdalam penentuanpenunjukan pejabatkarirKurangnya kompetensianggota DPRD danlemahnya networkingMasih kurangnya pemahamanDPRD terhadap peraturanperundangan
  17. 17. Manajemen Pelayanan PublikPermasalahanTidak jelasnyastandardpelayananRendahnyaakuntabilitaspelayananKaburnya pemahamankonsep-konsepperencanaan daerahSemakinrendahnyakualitaspelayananMasih besarnyaperanan pemda dalampenyediaan pelayanan
  18. 18. PengawasanPermasalahanKurangnyasanksi terhadappelanggaranperaturanKurangnyapengawasan dariGubernur kepadadaerahKurangnyasupervisi dansosialisasi kedaerah
  19. 19. Solusi & Saran•Penyesuaian terhadappengaturan-pengaturan yangtumpang tindih danbertentangan tentangsuatu kewenangan•Perlu adanyapenataan ulangkewenangan antaraPusat, Provinsi danKabupaten denganmemperhatikan aspekeconomies of scale ,akuntabilitas danexternalitas•Diperlukan adanyapengaturan secara tegasmengenai kemungkinanoptimalisasi kelembagaanPemda•Memilihkelembagaanpublik dalam pembentukanunit-unit organisasiotonom, ataumenyerahkan urusankepada pihak swasta(privatisasi), ataukemitraan antara pihakPemda dengan swasta (public private partnership)•Pemisahanyang tegas danjelas antaraPejabat Karirdengan PejabatPolitik•Diperlukanadanya standarkompetensiyang jelas•Sumber-sumberperekonomiannasional yangada di Daerahdikelola olehPusat ataukemitraan antaraPusat danDaerah•Untukmengoptimalkankontrol danfasilitasi Pusatdalam otonomiDaerah, makaperlu revitalisasiperan Gubernursebagai wakilPusat di Daerah
  20. 20. Solusi & Saran•Peningkatanhubungan DPRDdenganmasyarakat•PeningkatanakuntabilitasDPRD dan kepaladaerah•IdentifikasidanstandarisasipelayananPemda•Penentuanstandarpelayananbaik yangbersifatkualitatifmaupunkuantitatif•Penegakanhukum yangtegas•Perlunyasosialisasiperaturanperundangan
  21. 21. Desentralisasi FISKALKewenangan penuh bagi daerahdalam penggunaan bantuanpusat (Block Grant) danpengelolaan keuangan daerah.Penjelasan PP 105 Th 2000 :Semangat Demokrasi, Desentralisasi,Tranparansi dan akuntabilitasmenjadi sangat dominan dalammewarnai penyelenggaraanpemerintahan pada umumnyadan proses pengelolaan keuangandaerah pada khususnyaDESENTRALISASIFISKALKeleluasaanmenentukanPajak danRestribusi Daerahsemakin besar1. Pertumbuhan ekonomi daerah.2. Tingkat penggaguran & upah.3. Penyelenggaraan pendidikan.4. Kemiskinan dan masalah sosial lainnya.5. Pendapatan asli daerah
  22. 22. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHMEMPERHATIKAN AZASKEADILAN DANKEPATUTANBERTANGGUNG JAWABTERTIBEFEKTIFTRANSPARANEFFISIEN
  23. 23. DESENTRALISASI FISKAL :REFORMASI KEUANGAN DAERAHDiscretionReformBudget Reform Deficit SpendingReformStrategic CostReformDi dalam otonomi daerah telah terjadi pembaharuan (reformasi)di bidang keuangan mencakup berbagai bidang yakni :
  24. 24. Lanjutan• Reformasi inimenyangkutpemberiankeleluasaan dalammengelolakeuangan daerah•DPRDdiberikankewenanganmenentukananggaranuntuk lembagalegislatif•PerubahanProsesPenyusunanAnggaran•PerubahanStrukturAnggaran•Sampai denganOrde BaruPemerintah TidakPernah menyatakanterjadi Deficit”Alasannya menganutanggaran berimbangyang dinamis•Pinjaman yangditerima dicatatsebagai “PendapatanDipisahkanBelanja(Expenses) danBiaya (Cost)Contohnya:Beban BiayaPublik Atau BiayaAparaturTahun AnggaranMana, TahunBerjalan (CurrentYear) atau TahunYang Akandatang
  25. 25. Perubahan Struktur Anggaran2Perubahan struktur anggaran terjadi darianggaran tradisional yang bersifat Lineitem menjadi anggaran yangincrementalism1Perubahandimaksud untuk menciptakan transparansidan meningkatkan akuntabilitasSegi Positif Perubahan StrukturAnggaran• BILAMANA TERJADI SURFLUS / DEFISIT AKAN TERLIHAT JELAS.• MEMUDAHKAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH.• MEMUDAHKAN DALAM MELAKUKAN ANALISIS, EVALUASI DAN PENGAWASAN ANGGARAN(BUDGETARY CONTROL).• MEMUNGKINKAN PEMBENTUKAN CADANGAN MELALUI TRANFER.
  26. 26. DAMPAK DESENTRALISASISumber : World Bank, 2009PERTUMBUHAN EKONOMI DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA LAIN4.05.34.85.4 5.23.41.93.22.52.9 2.71.0110.0 10.1 10.411.113.09.04.8 5.05.7 5.56.3 6.15.57.25.25.96.35.84.96.44.95.47.24.47.37.88.4 8.2 8.56.3-2.04.06.08.010.012.014.02003 2004 2005 2006 2007* 2008*World Industrial Countries China Indonesia Malaysia Philipines Vietnam
  27. 27. DAMPAK DESENTRALISASISumber : BPS20.9 20.6 20.8 18.8 19.8 19.1 19.636.9 37.7 37.136.4 38.1 36.1 35.742.2 42.3 42.1 44.8 42.2 44.8 44.80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200840% penduduk dengan pendapatan terendah40% penduduk dengan pendapatan menengah20% penduduk dengan pendapatan tertinggiDISTRIBUSI PENDAPATAN
  28. 28. DAMPAK DESENTRALISASIProvinsi2000 2006PertumbuhanPer TahunKOTA DESA KOTA DESA KOTA DESAKepulauan Sumatera 12.554.165 24.948.786 15.661.075 27.156.499 5,61% 1,78%Java and DKI Jakarta 59.118.676 62.175.069 72.720.338 58.175.152 3,97% -1,13%Kepulauan Bali andNTT3.564.115 7.417.697 4.994.456 7.195.883 7,19% -0,92%Kepulauan Kalimantan 4.078.932 7.228.815 4.779.934 8.094.987 3,12% 2,03%Kepulauan Sulawesi 3.984.493 10.005.417 4.879.319 11.862.220 4,09% 2,06%INDONESIA 86.442.818 118.689.640 103.035.120 112.484.736 3,20% -0,87%PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA DAN DESASumber : BPS dan estimasi penduduk desa dan kota

×