SlideShare a Scribd company logo

Perdes pungutan desa

1 of 16
Download to read offline
PERATURAN DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN PUNGUTAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Lembaran Desa Karangmalang
Tahun 2013

1
PERATURAN DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN
PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMALANG
Menimbang

Mengingat

a. Bahwa Desa sebagai suatu kesatuan
masyarakat
hukum
yang mempunyai
organisasi
pemerintahan
memiliki
kewenangan
mengatur
dan
mengurus
kepentingan masyarakatnya, dalam rangka
menunjang pelaksanaan tugasnya, perlu
program terencana yang dituangkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan
Pemerintah
Desa
secara
berdayaguna
dan
berhasilguna
sesuai
dengan
perkembangan
pemerintahan
dan
pembangunan Nasional, maka perlu diatur
Pedoman
Pungutan
Administrasi
Kependudukan dalam Peraturan Desa
Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Dasar 1945;
2. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (2)
dan Pasal 28D ayat (2) Perubahan Kedua
Undang-undang Dasar 1945;
3. Ketetapan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Republik
Indonesia Nomor III /
MPR / 2000 tentang Sumber Hukum dan
Tata Urutan perundang-undangan;
1.

6
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang
Pemerintahan Kabupaten dalam
Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 8);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
1999
tentang
Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan
Propinsi
sebagai
Daerah
Otonom (Lembaran Negara tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);
8. Keputusan
Presiden Nomor 44 Tahun
1999,
tentang
Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan
Undang-undang,
Rancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Keputusan Presiden;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1982, tentang Sumber Pendapatan
dan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun
1982,
tentang Pelaksanaan
Administrasi Keuangan Desa;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
63 tahun 1999,
tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum
Pengaturan Mengenai Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga,
tentang Sumber Pendapatan Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor
Tahun
Tentang Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
4.

7
Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA KARANGMALANG
MEMUTUSKAN
Menetapkan :

PERATURAN
DESA
KARANGMALANG
KECAMATAN
BOBOTSARI
KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG
PEDOMAN PUNGUTAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
perangkat Negara
2. Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Para
Menteri.
3. Pemerintah Propinsi adalah pemerintah Propinsi Jawa Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
7. Camat adalah Kepala kecamatan sebagai Perangkat daerah
Kabupaten Purbalingga.
8. Camat adalah Camat Karangmalang.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurusi kepentingan masyarakatnya, yang diakui dalam
sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
10. Pemerintah
Desa
adalah
kegiatan
pemerintahan
yang
diselenggarakan oleh Pemerintah
11. Desa dan Badan Perwakilan Desa.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangmalang sebagai Pimpinan
Pemerintah Desa.
14. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari
unsur staf, unsur wilayah dan unsur pelaksana teknis.
8
15. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan
perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di
Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
16. BPD adalah BPD Karangmalang.
17. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut
APB Desa adalah rencana anggaran tahunan program umum
pemerintahan dan pembangunan
Desa yang dijabarkan dan
diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian
pendapatan dan bagian pengeluaran.
19. Tahun anggaran desa adalah sama dengan tahun anggaran yang
dibuat untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan, kecuali jika
ditentukan lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
20. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi
Desa.
21. Bendaharawan Desa yang selanjutnya disebut Bendaharawan adalah
seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar
atau menyerahkan uang, surat- surat berharga dan barang-barang
milik Desa serta mempertanggungjawabkannya.
22. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan
terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat
pengurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang
bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
23. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap
pegawai
dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan,
dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh
perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya
atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya,
sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan
kerugian bagi desa.
24. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan dan
belanja desa.
25. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan
belanja desa.

9
BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK
Pasal 2
Nama Pungutan adalah Pungutan Administrasi kependudukan yang
dupungut atas setiap pelayanan kependudukan.
Pasal 3
Obyek pungutan adalah setiap warga Desa dan warga luar desa yang
menggunakan jasa pelayanan administrasi kependudukan.
Pasal 4
Subyek

Pungutan

adalah

orang

pribadi

atau

badan

yang

menggunakan jasa pelayanan administrasi kependudukan.
BAB III
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 6
Masa pungutan adah jangka waktu
ditentukan dengan Peraturan Desa.

tertentu

yang

lamanya

Pasal 7
Pungutan terhitung dalam masa pungutan terjadi sejak diterbitkannya
Surat Pemberitahuan Pungutan Desa yang selanjutnya disebut SPPD
oleh Kepala Desa.
Pasal 8
(1) SPPD
jasa

diberikan

kepada

wajib

pungutan

yang

menggunakan

pelayanan administrasi kependudukan.

(2) SPPD diberikan kepada wajib pungutan selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari sebelum berlakunya masa pungutan.
(3) Bentuk, isi dan Tata Cara pengisian SPPD dituangkan dalam
Keputusan Desa.

10

Recommended

Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
 
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...
Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 | MALMIN...TV Desa
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015udhi purnomo
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 

More Related Content

What's hot

Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Salim SAg
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKStrobillus Found
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesKang Margino
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelanSrie Maryati
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaPerdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaAji Sahdi Sutisna
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESATeguh Kristyanto
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDHeru Suprapto
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 

What's hot (20)

Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)Pembinaan   penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
Pembinaan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat desa(1)
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
Power point bpd
Power point  bpdPower point  bpd
Power point bpd
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
 
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesPerdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes
 
00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan00. dokumen rpjm desa tokelan
00. dokumen rpjm desa tokelan
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaPerdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
 
Perdes pungutan 2018
Perdes pungutan 2018Perdes pungutan 2018
Perdes pungutan 2018
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPD
 
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEASK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
SK PERANGKAT ADAT DAN BUDAYA DESA WAKEAKEA
 

Similar to Perdes pungutan desa

Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docxPerdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docxWahyuSantosa18
 
PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021NoerCholies1
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxHelmiAhmad9
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaPerda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaArifuddin Ali
 
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdf
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdfPeraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdf
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdfcucuncunayah958
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Formasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaFormasi Org
 
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaPerbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaKang Margino
 
Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Sungonlegowo
 
Draf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selDraf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selAhmad Aulia Maulana
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Strobillus Found
 
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohePerdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batuloheAsdar Kajank
 
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desaPerdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desaZainur ArsZen Zen
 
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...swanggie
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...aganers
 

Similar to Perdes pungutan desa (20)

Legal opinion
Legal opinionLegal opinion
Legal opinion
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docxPerdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
Perdes Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.docx
 
PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021
 
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptxKEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
KEWENANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.pptx
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan DesaPerda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Kewenangan Desa
 
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdf
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdfPeraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdf
Peraturan Bupati Nomer_3_Tahun_2022 berbenntuk pdf
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desaPerbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
Perbup No. 15 tahun 2015 ttg pengelolaan keu desa
 
Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12Kabupaten gresik 2006-12
Kabupaten gresik 2006-12
 
Draf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selDraf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal sel
 
Kab gresik 7_2007
Kab gresik 7_2007Kab gresik 7_2007
Kab gresik 7_2007
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
 
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohePerdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
Perdes ... 2020 tentang-kewenangan-desa-batulohe
 
Draft perbub bpd oki
Draft perbub bpd okiDraft perbub bpd oki
Draft perbub bpd oki
 
Perdes bumdes 2020
Perdes bumdes 2020Perdes bumdes 2020
Perdes bumdes 2020
 
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desaPerdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
Perdes no.-10-tahun-2016-tentang-pengelolaan-aset-desa
 
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
11 DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERS...
 
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
11 daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bers...
 

More from Strobillus Found

PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfStrobillus Found
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020Strobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...Strobillus Found
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024Strobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHStrobillus Found
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullStrobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017Strobillus Found
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018Strobillus Found
 
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017Strobillus Found
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Strobillus Found
 
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014Strobillus Found
 

More from Strobillus Found (20)

PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
 
APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020
 
APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
 
Info grafis apbdes 2019
Info grafis apbdes 2019Info grafis apbdes 2019
Info grafis apbdes 2019
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
 
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
 
APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018 APBDES Murni 2018
APBDES Murni 2018
 
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 
SOLUSI CERDAS
SOLUSI CERDASSOLUSI CERDAS
SOLUSI CERDAS
 
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
 

Recently uploaded

Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptx
Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptxAksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptx
Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptxrurdiriyanto50
 
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.pptmateri PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.pptArifRivaldi3
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...ainullabib3523
 
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7LIDIADEVEGA4
 
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....BAYULAKSONOJAELANE
 
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahKerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahPejuangKeadilan2
 
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3mardia2
 
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklimpemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklimJAYANTINURULITA3
 
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdfdinpujiabdujihad1
 
Power point matematika kelas 3 materi bangun data luas dan keliling segitiga ...
Power point matematika kelas 3 materi bangun data luas dan keliling segitiga ...Power point matematika kelas 3 materi bangun data luas dan keliling segitiga ...
Power point matematika kelas 3 materi bangun data luas dan keliling segitiga ...muhsaleh833
 
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7IsmiSalamah2
 
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademikRubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademikAgusSetyawan71
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
 
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.pptBioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.pptRikaElvana
 
INSTRUMEN ASESMEN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA.pptx
INSTRUMEN ASESMEN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA.pptxINSTRUMEN ASESMEN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA.pptx
INSTRUMEN ASESMEN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA.pptxnurhayatisyarifi
 
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Guruku
 
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdfRe_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdfLALU LK
 
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptx
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptxMelakukan Asesmen Format Alternatif.pptx
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptxMuhammadMiftahThaibi
 
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikan
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikansoialisasi isu perundungan di satuan pendidikan
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikanLIDIADEVEGA4
 
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdfAksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdfjamnahamapd21
 

Recently uploaded (20)

Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptx
Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptxAksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptx
Aksi nyata Refleksi Diri dalam Menyikapi Murid.pptx
 
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.pptmateri PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
materi PPT Cerpen kelas VIII Bhs ind.ppt
 
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
01. Manual Book - SIPD Republik Indonesia Modul Penatausahaan Pengeluaran - P...
 
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
Modul Ajar Teks Fantasi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 7
 
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
Artikel STAD Tingkatkan Prestasi Belajar PPKn dan Keterampilan peserta didik....
 
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian TengahKerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
Kerajaan Tojo (Todjo) di Sulawesi Bagian Tengah
 
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
LAPORAN BEST PRACTICE. PPG UNKHAIR ANGKATAN 3
 
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklimpemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
pemanasan global, efek rumah kaca, perubahan iklim
 
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
1. Diskusi Persiapan Observasi Kinerja Guru_Gian Fajar.pdf
 
Power point matematika kelas 3 materi bangun data luas dan keliling segitiga ...
Power point matematika kelas 3 materi bangun data luas dan keliling segitiga ...Power point matematika kelas 3 materi bangun data luas dan keliling segitiga ...
Power point matematika kelas 3 materi bangun data luas dan keliling segitiga ...
 
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7
Bab 5 Buku Fiksi dan Nonfiksi Mapel Bahasa Indonesia Kelas 7
 
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademikRubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
Rubrik Observasi Kelas Supervisi akademik
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.pptBioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
Bioteknologi kelas x kurikulum merdeka.ppt
 
INSTRUMEN ASESMEN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA.pptx
INSTRUMEN ASESMEN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA.pptxINSTRUMEN ASESMEN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA.pptx
INSTRUMEN ASESMEN MADRASAH KEMENTERIAN AGAMA.pptx
 
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sejarah Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdfRe_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf
 
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptx
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptxMelakukan Asesmen Format Alternatif.pptx
Melakukan Asesmen Format Alternatif.pptx
 
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikan
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikansoialisasi isu perundungan di satuan pendidikan
soialisasi isu perundungan di satuan pendidikan
 
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdfAksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
Aksi Nyata_ Membuat Lingkungan Kaya Teks di Kelas_Fatimah.pdf
 

Perdes pungutan desa

  • 1. PERATURAN DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Lembaran Desa Karangmalang Tahun 2013 1
  • 2. PERATURAN DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMALANG Menimbang Mengingat a. Bahwa Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya, perlu program terencana yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka perlu diatur Pedoman Pungutan Administrasi Kependudukan dalam Peraturan Desa Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945; 2. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945; 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III / MPR / 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan perundang-undangan; 1. 6
  • 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982, tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, tentang Sumber Pendapatan Desa 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 4. 7
  • 4. Dengan Persetujuan BADAN PERWAKILAN DESA KARANGMALANG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara 2. Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Para Menteri. 3. Pemerintah Propinsi adalah pemerintah Propinsi Jawa Barat. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 6. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 7. Camat adalah Kepala kecamatan sebagai Perangkat daerah Kabupaten Purbalingga. 8. Camat adalah Camat Karangmalang. 9. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakatnya, yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 10. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 11. Desa dan Badan Perwakilan Desa. 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 13. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangmalang sebagai Pimpinan Pemerintah Desa. 14. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur wilayah dan unsur pelaksana teknis. 8
  • 5. 15. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. 16. BPD adalah BPD Karangmalang. 17. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. 18. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan bagian pengeluaran. 19. Tahun anggaran desa adalah sama dengan tahun anggaran yang dibuat untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan peraturan yang berlaku. 20. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa. 21. Bendaharawan Desa yang selanjutnya disebut Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat- surat berharga dan barang-barang milik Desa serta mempertanggungjawabkannya. 22. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat pengurangan perbendaharaan dan terhadap bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 23. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi desa. 24. Pendapatan adalah batas terendah dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. 25. Pengeluaran adalah batas tertinggi dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. 9
  • 6. BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK Pasal 2 Nama Pungutan adalah Pungutan Administrasi kependudukan yang dupungut atas setiap pelayanan kependudukan. Pasal 3 Obyek pungutan adalah setiap warga Desa dan warga luar desa yang menggunakan jasa pelayanan administrasi kependudukan. Pasal 4 Subyek Pungutan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan administrasi kependudukan. BAB III WILAYAH PUNGUTAN Pasal 6 Masa pungutan adah jangka waktu ditentukan dengan Peraturan Desa. tertentu yang lamanya Pasal 7 Pungutan terhitung dalam masa pungutan terjadi sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pungutan Desa yang selanjutnya disebut SPPD oleh Kepala Desa. Pasal 8 (1) SPPD jasa diberikan kepada wajib pungutan yang menggunakan pelayanan administrasi kependudukan. (2) SPPD diberikan kepada wajib pungutan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum berlakunya masa pungutan. (3) Bentuk, isi dan Tata Cara pengisian SPPD dituangkan dalam Keputusan Desa. 10
  • 7. BAB IV JENIS PUNGUTAN DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN Bagian Kesatu Jenis Pungutan Pasal 9 Jenis pelayanan administrasi kependudukan meliputi: a. Pelayanan administrasi Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai; b. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk; c. Surat Keterangan Kelakuan Baik; d. Surat Keterangan KTP Sementara; e. Surat Keterangan Membawa Hasil Bumi; f. Surat Keterangan Jual Beli Hewan/Potong Hewan Besar; g. Surat Keterangan Ijin Mendirikan Bangunan; h. Surat Keterangan Domisili; i. Surat Keterangan Usaha; j. Surat Pengantar Naik Haji; k. Surat Keterangan Pindah Alamat; l. Legalisasi Surat-surat; m. Pembuatan Akta Kelahiran; n. Iuran Kepala Keluarga; o. Iuran Kesejahteraan Hansip; p. Retribusi Kendaraan Roda Enam; q. Retribusi Kendaraan Roda empat; r. Retribusi Angkutan Umum; s. Pengelolaan Air Minum Desa. Pasal 10 Jenis Pungutan Administrasi Pertanahan meliputi: a. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah; b. Iuran Kepemilikan Tanah Sawah dan Darat 11
  • 8. Pasal 11 Jenis Pungutan Administrasi Ekonomi dan Perdagangan meliputi seluruh jenis dan bentuk usaha yang menggunakan sumber daya manusia dan mengelola sumber daya alam dalam wilayah Desa. Pasal 12 Jenis Pungutan Administrasi Keamanan dan Ketertiban adalah pungutan atas pelaksanaan keramaian, seperti; a. Hiburan film; b. Dangdut; c. Wayang Kulit dsb; d. Hiburan lainnya. Bagian Kedua Besar Tarif Pungutan Pasal 13 Besar Tarif Pungutan adalah sebagai berikut; A. Pungutan Administrasi Kependudukan Umum  Ganti Cetak Blanko NTCR  KTP dan KK  Keterangan SKCK  Keterangan Kelahiran  Keterangan KTP Sementara  Keterangan Membawa Hasil Bumi  Keterangan Jual-Beli/Potong Hewan besar  Keterangan Daftar Keluarga  Keterangan IMB  Keterangan Domisili  Kerangan Usaha  Keterangan Ibadah Haji  Keterangan Pindah Alamat  Iuran Kepala Keluarga  Pembuatan Akta Kelahiran  Legalisasi Surat-Surat  Retribusi Kendaraan Roda Enam  Pengelolaan Air Bersih Desa / m3 Tarif 25.000 3.000 3.0000 3.000 3.0000 5.000 25.0000 3.000 100.000 3.000 10.000 10.000 5.000 1.000 75.000 3.000 20000 3.000 12
  • 9. B. C. D. Pungutan Administrasi Pertanahan  Surat Perjenjian Jual Beli Tanah  Iuran mutasi tanah  Pologoro Tanah Waris  Pologoro Jual beli dalam 1 desa  Pologoro Jual beli dalam luar desa  Pengisian blanko sertifikat tanah Pungutan Administrasi Ekonomi Perdagangan  Pengelolaan bahan  Ternak Ayam  Toko Material  Warung Internet  Mebelair  Perbengkelan  Konveksi/Penjahit  Penggilingan Padi  Reparasi Elektronika  Pencucian Mobil Pungutan Administrasi Keamanan Ketertiban  Film  Dangdut, Pongdut dan Orgen, dll  Wayang Kulit, Kuda Kepang dll dan dan 50.000 50.000 2% 2,5 % 5% 30.000 10.000 5.000 30.000 10.000 5.000 3.000 5000 5.000 5000 5.000 50.000 50.000 50.000 BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 a. b. c. d. e. f. Pelaksanaan Pungutan desa Tidak dapat diborongkan. Penanggungjawab Operasional Kegiatan Pungutan yang selanjutnya disebut PjOK adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Keputusan Kepala Desa. Penanggungjawab Administrasi Kegiatan Pungutan yang selanjutnya disebut PjAK adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Keputusan Kepala Desa. Penanggungjawab Keuangan Pungutan yang selanjutnya disebut PjKu adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Keputusan Kepala Desa.Pungutan Desa dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pungutan Desa dan atau Dokumen lain yang sejenis. Untuk Pungutan jenis tertentu dapat dilaksanakan oleh Kolektor Lapangan yang penunjukannya melalui Keputusan Kepala Desa 13
  • 10. Pasal 15 (1) Pembayaran Pungutan Terhutang harus dilunasi sekaligus. (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat Pembayaran diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16 Dalam hal wajib pungutan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga 2 (dua) persen setiap bulan dari pungutan yang terhitung atau kurang dibayar. Pasal 17 Untuk penagihan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pungutan Desa yang selanjutnya disebut STPD. Pasal 18 1) STPD atau Surat Peringatan dan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pungutan desa dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. 2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah STPD disampaikan maka wajib pungut harus melunasi pungutan terhutang dan sanksi administrasi yang dikenakan dan menjadi kewajibannya. 3) STPD, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh PjOK. 14
  • 11. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 19 Komisi 1 BPD memiliki kewenangan sebagai pengawas untuk melakukan penyidikan atas tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa, berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyidikan yang dikeluarkan oleh Pimpinan BPD. Pasal 20 Wewenang pengawas sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 20 meliputi: a. Menerima, mencari dan meliput keterangan atau laporan sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa agar keterangan tersebut menjadi jelas dan lengkap. b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan, laporan sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa. c. Memeriksa dokumen buku-buku, lain catatan-catatan dan dokumen- laporan sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa. e. Memanggil atau orang tersangka untuk didengar keterangannya sebagai saksi atas tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa. f. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran proses pemeriksaan tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa. Pasal 21 Hasil temuan dilaporkan secara jelas dan lengkap kepada Pimpinan BPD untuk diteruskan kepada Kepala Desa sebagai dasar untuk memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan desa dan perundang-undangan yang berlaku. 15
  • 12. Pasal 22 Apabila pelaku tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa adalah Bendaharawan Desa, maka dilakukan tindakan tuntutan perbendaharaan. Pasal 23 Apabila pelaku tindakan pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa adalah Perangkat Desa dan atau Pegawai Desa lainnya yang bukan Bendaharawan Desa, maka dilakukan tindakan tuntutan ganti rugi. Pasal 24 (1) Apabila tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat dipenuhi oleh pelaku tindak pelanggaran terhadap pelaksanaan pungutan desa, maka dikeluarkan perintah penyitaan barang senilai kerugian oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD. (2) Tata cara, bentuk dan isi perintah penyitaan serta hal lain mengenai tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa. 16
  • 13. Pasal 26 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa. Ditetapkan di Pada tanggal : Karangmalang : Maret 2013 KEPALA DESA KARANGMALANG KARSONO Diundangkan di Pada tanggal : Karangmalang : ………………………… Pj. SEKRETARIS DESA KARANGMALANG ……………………… LEMBARAN DESA KARANGMALANG NOMOR TAHUN 17
  • 14. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KARANGMALANG KEC. BOBOTSARI KAB. PURBALINGGA Sekretariat : Jl. Desa Karangmalang, Kantor Desa Karangmalang Kode POS 53353 Dasar SURAT KEPUTUSAN BPD DESA KARANGMALANG Nomor : 008/BPD/III/2013 TENTANG PERSATURAN DESA KARANGMALANG NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PUNGUTAN DESA TAHUN ANGGARAN 2013 Mengingat : Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DesaKarangmalangKecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2013 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Menetapkan Pertama Kedua Ketiga UU Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 12 Tahun 2005, Tentang Desa Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2000, Tentang Sumber Pendapatan Desa Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2000, Tentang APBDes Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2000, Tentang Perda Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2006, Tentang BPD Keputusan Bupati Purbalingga Tanggal 19 Desember 2000, Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Surat Bupati Purbalingga Nomor 141 / 442 tanggal 28 Februari 2006, Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa MEMUTUSKAN : : Menyetujui Peraturan Desa Karangmalang Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pungutan Desa Karangmalang Tahun 2013, : Dengan disetujuinya Peraturan Desa Karangmalang Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pungutan Desa Karangmalang Tahun 2013, sudah bisa dijalankan. : Surat persetujuan ini dibuat untuk menjadikan periksa bagi semua Pihak. Dibuat di : Karangmalang Pada Tanggal : 29 Maret 2013 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) Ir. H Muslih Effendi 18
  • 15. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KARANGMALANG KEC. BOBOTSARI KAB. PURBALINGGA Sekretariat : Jl. Desa Karangmalang, Kantor Desa Karangmalang Kode POS 53353 BERITA ACARA Pada hari ini JUMAT tanggal 29 bulan MARET tahun Dua ribu tiga belas pukul 15.00 WIB telah menyetujui Peraturan desa. Sebagai tindak lanjut dari pengajuan rancangan peraturan desa Karangmalang tahun 2013 maka telah diambil keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui peraturan Desa Karangmalang Nomor 2 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pungutan Desa Demikian berita acara ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya Karangmalang, 29 Maret 2013 Badan Permusyawaratan Desa 1. Ir. H. Muslih Effendi ……………………………. 2. Muhammad, S.Ag ……………………………. 3. Kusriyati ……………………………. 4. Runtiyah ……………………………. 5. Tohirin ……………………………. 6. Sachidi ……………………………. 7. Kusnadiharjo ……………………………. 19
  • 16. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KARANGMALANG KEC. BOBOTSARI KAB. PURBALINGGA Sekretariat : Jl. Desa Karangmalang, Kantor Desa Karangmalang Kode POS 53353 DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI No Nama Jabatan Alamat Ketua RT. 01 / 03 Wakil Ketua RT. 02 / 04 1 Ir. H. Muslih effendi 2 Muhammad, S.Ag 3 Kusriyati Anggota RT. 01 / 02 4 Runtiyah Anggota RT. 03 / 01 5 Tohirin Anggota RT. 02 / 02 6 Sachidi Anggota RT. 02 / 06 7 Kusnandiharjo Anggota RT. 01 / 07 Tanda Tangan 1 2 3 4 5 6 7 Ketua BPD Ir. H. Muslih Effendi 20