SlideShare a Scribd company logo

APBDES Murni 2018

Dokumen tersebut merupakan peraturan desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini mengatur penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan serta belanja desa untuk tahun 2018 berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait.

1 of 19
Download to read offline
PERATURAN DESA KARANGMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
( APBDES )
TAHUN ANGGARAN 2018
Sekretariat Desa Karangmalang
Tahun 2017
www.karangmalang.desa.id
PERATURAN DESA KARANGMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMALANG,
Menimbang : b. bahwa sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014
tentang Pengelola Keuangan Desa,Kepala Desa menetapkan
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa);
c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan
Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
PERATURAN DESA KARANGMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMALANG,
Menimbang : b. bahwa sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014
tentang Pengelola Keuangan Desa,Kepala Desa menetapkan
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa);
c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan
Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
PERATURAN DESA KARANGMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMALANG,
Menimbang : b. bahwa sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014
tentang Pengelola Keuangan Desa,Kepala Desa menetapkan
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa);
c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan
Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
PERATURAN DESA KARANGMALANG
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGMALANG,
Menimbang : b. bahwa sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014
tentang Pengelola Keuangan Desa,Kepala Desa menetapkan
rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa);
c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan
Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 );
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014
Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian
kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 Nomor 2 );
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten
Purbalingga ( Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2017 Nomor 36 ).
24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga ( Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 45 ).
25. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 04 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Karangmalang Tahun 2013 - 2019.
26. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang
(Lembaran Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2 );
27. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Karangmalang (Lembaran Desa
Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten
Purbalingga Tahun 2017 Nomor 4 );
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMALANG
dan
KEPALA DESA KARANGMALANG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten
yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat Bobotsari sebagai Pemimpin
Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah Desa Karangmalang yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa
Karangmalang yang merupakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa Karangmalang sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangmalang sebagai
pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah BPD Karangmalang, merupakan lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa yang terdiri
dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan
Pelaksana Teknis.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan
lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin oleh seorang
Kepala Dusun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa
uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban desa;
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
selanjutnya disingkat RPJMD Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
KARANGMALANG
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan Pemerintah
Desa KARANGMALANG
BAB II
ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Pasal 2
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 terdiri dari Pendapatan
Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagaimana tersebut
pada ayat (1) peraturan Desa ini dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp. 1.642.254.000,00
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 357.777.000,00
b. Bidang Pembangunan Rp. 939.150.560,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 16.485.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 362.040.000,00
e. Bidang Tak Terduga Rp 0,00
Jumlah Belanja Rp. 1.675.452.560,00
Surplus/Defisit Rp. 33.098.560,00
Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 33.098.560,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 33.098.560,00
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 0,00

Recommended

PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020Strobillus Found
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016Pertanggungjawaban apb desa_2016
Pertanggungjawaban apb desa_2016udhi purnomo
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaSuwondo Chan
 

More Related Content

What's hot

Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017udhi purnomo
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015udhi purnomo
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Apbdes Tegalkuning TH 2012
Apbdes Tegalkuning  TH 2012Apbdes Tegalkuning  TH 2012
Apbdes Tegalkuning TH 2012kang_johny
 
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018Aji Sahdi Sutisna
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANsanghiang
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAudhi purnomo
 
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016tanjungsaricms
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Teguh Supriyadi
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desAbdul Kohar
 

What's hot (19)

Lkpj 2016
Lkpj 2016Lkpj 2016
Lkpj 2016
 
Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
 
Contoh sk bpd
Contoh sk bpdContoh sk bpd
Contoh sk bpd
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Format perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb desFormat perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb des
 
Apbdes Tegalkuning TH 2012
Apbdes Tegalkuning  TH 2012Apbdes Tegalkuning  TH 2012
Apbdes Tegalkuning TH 2012
 
RPJM Desa
RPJM DesaRPJM Desa
RPJM Desa
 
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
APBDES Desa Warungbanten Tahun 2018
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHAN
 
Apbdes 2016
Apbdes 2016Apbdes 2016
Apbdes 2016
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
 
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
 

Similar to APBDES Murni 2018

PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018Strobillus Found
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 NoerCholies1
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPemdes Seboro Sadang
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 NoerCholies1
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021NoerCholies1
 
Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016dermolo
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)Eka Saputra
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDesPerdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDesJuni Aminudin
 
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...AaEkoPrasetyo
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPemdes Seboro Sadang
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiJusa Erza
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021NoerCholies1
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
 

Similar to APBDES Murni 2018 (20)

PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
 
SK KEPALA DESA
SK KEPALA DESASK KEPALA DESA
SK KEPALA DESA
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 
Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016
 
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)Perbup 14 tahun 2018  (pedoman teknis dana desa ta 2018)
Perbup 14 tahun 2018 (pedoman teknis dana desa ta 2018)
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDesPerdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
Perdes No. 7 Tahun 2017 Tentang APBDes
 
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...
 
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 okPerdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
Perdes no 4 tahun 2019 tentang rpjm desa 2020 2025 ok
 
Bd add 2018
Bd add 2018Bd add 2018
Bd add 2018
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadi
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
 

More from Strobillus Found

PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfStrobillus Found
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Strobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...Strobillus Found
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGStrobillus Found
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024Strobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHStrobillus Found
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullStrobillus Found
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017Strobillus Found
 
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017Strobillus Found
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Strobillus Found
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKStrobillus Found
 
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014Strobillus Found
 
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisianStrobillus Found
 
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir PilkadesPerbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir PilkadesStrobillus Found
 

More from Strobillus Found (20)

PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdfPERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022 PERUBAHAN APBDES.pdf
 
PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022PERDES APBDES TAHUN 2022
PERDES APBDES TAHUN 2022
 
Info grafis apbdes 2019
Info grafis apbdes 2019Info grafis apbdes 2019
Info grafis apbdes 2019
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANGPERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHPERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 fullPermohonan pencairan kpmd 2018 full
Permohonan pencairan kpmd 2018 full
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
 
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
PROPOSAL BANKEU KETAHAN MASYARAKAT 2018
 
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
PERDES LKPJ KADES REALISASI APBDES 2017
 
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
 
SOLUSI CERDAS
SOLUSI CERDASSOLUSI CERDAS
SOLUSI CERDAS
 
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
LPJ BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI JATENG TAHUN 2014
 
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian8. tata tertib pelaksanaan pengisian
8. tata tertib pelaksanaan pengisian
 
Perdes pungutan desa
Perdes pungutan desaPerdes pungutan desa
Perdes pungutan desa
 
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir PilkadesPerbup 74 (komplit) formulir Pilkades
Perbup 74 (komplit) formulir Pilkades
 

Recently uploaded

PPT PANDUAN COACHING Trainer & Praktisi Bisnis_Workshop BMP_YeSS (23.07.2023)...
PPT PANDUAN COACHING Trainer & Praktisi Bisnis_Workshop BMP_YeSS (23.07.2023)...PPT PANDUAN COACHING Trainer & Praktisi Bisnis_Workshop BMP_YeSS (23.07.2023)...
PPT PANDUAN COACHING Trainer & Praktisi Bisnis_Workshop BMP_YeSS (23.07.2023)...Achmadi5
 
LAPORAN KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 007.pdf
LAPORAN KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 007.pdfLAPORAN KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 007.pdf
LAPORAN KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 007.pdfadmin121232100043
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptxBAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptxbidpsppmkotabjm
 
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxPRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxleny496851
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 

Recently uploaded (6)

PPT PANDUAN COACHING Trainer & Praktisi Bisnis_Workshop BMP_YeSS (23.07.2023)...
PPT PANDUAN COACHING Trainer & Praktisi Bisnis_Workshop BMP_YeSS (23.07.2023)...PPT PANDUAN COACHING Trainer & Praktisi Bisnis_Workshop BMP_YeSS (23.07.2023)...
PPT PANDUAN COACHING Trainer & Praktisi Bisnis_Workshop BMP_YeSS (23.07.2023)...
 
LAPORAN KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 007.pdf
LAPORAN KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 007.pdfLAPORAN KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 007.pdf
LAPORAN KINERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 007.pdf
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptxBAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
BAHAN PAPARAN MUSRENBANG KECAMATAN RKPD 2025.pptx
 
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptxPRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
PRIORITAS DANA DESA 2024 Permendesa.pptx
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 

APBDES Murni 2018

  • 1. PERATURAN DESA KARANGMALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) TAHUN ANGGARAN 2018 Sekretariat Desa Karangmalang Tahun 2017 www.karangmalang.desa.id
  • 2. PERATURAN DESA KARANGMALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMALANG, Menimbang : b. bahwa sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Desa,Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); PERATURAN DESA KARANGMALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMALANG, Menimbang : b. bahwa sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Desa,Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); PERATURAN DESA KARANGMALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMALANG, Menimbang : b. bahwa sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Desa,Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); PERATURAN DESA KARANGMALANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KARANGMALANG, Menimbang : b. bahwa sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Desa,Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Karangmalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  • 3. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam
  • 4. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 ); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15); 20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16); 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2 ); 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3); 23. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purbalingga ( Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 36 ). 24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ( Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 45 ). 25. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangmalang Tahun 2013 - 2019. 26. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangmalang (Lembaran Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 2 ); 27. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karangmalang (Lembaran Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 4 );
  • 5. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMALANG dan KEPALA DESA KARANGMALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 5. Camat adalah Camat Bobotsari sebagai Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 6. Desa adalah Desa Karangmalang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Karangmalang yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Karangmalang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangmalang sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Karangmalang, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
  • 6. 12. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa; 14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa; 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMD Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; 17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa KARANGMALANG 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan Pemerintah Desa KARANGMALANG BAB II ANGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 Pasal 2 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa; 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada ayat (1) peraturan Desa ini dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp. 1.642.254.000,00 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 357.777.000,00 b. Bidang Pembangunan Rp. 939.150.560,00 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 16.485.000,00 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 362.040.000,00 e. Bidang Tak Terduga Rp 0,00 Jumlah Belanja Rp. 1.675.452.560,00 Surplus/Defisit Rp. 33.098.560,00 Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 33.098.560,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 33.098.560,00 Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 0,00
  • 7. Pasal 3 (1) Uraian Lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan desa ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (2) Lampiran-lampiran Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini; Pasal 4 Guna pelaksanaan Peraturan Desa ini Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... ttd (...............................................) Ditetapkan di Karangmalang Pada tanggal 29 Desember 2017 KEPALA DESA KARANGMALANG KARSONO Diundangkan di Desa : Karangmalang Pada Tanggal : 29 Desember 2017 Penjabat Sekretaris Desa TULUS PRIYONO LEMBARAN DESA KARANGMALANG TAHUN 2017 NO. 5
  • 8. LAMPIRAN I RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018
  • 9. Lampiran I : Peraturan Desa Karangmalang Nomor : 05 Tahun 2017 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa : Tahun Anggaran 2018 JUMLAH ANGGARAN (Rp) 2 6 8 1 Pendapatan 1 1 Pedapatan Asli Desa 1 1 1 Hasil Usaha 1 1 1 1 Lelang Tanah Kas Desa 4,000,000 PADES 1 1 1 2 Lelang Bengkok Ex. Sekdes 6,000,000 PADES 1 1 1 3 Lelang Bengkok Ex. Perangkat 5,000,000 PADES 1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 1 1 2 1 Swadaya Pembangunan Di Desa - 1 1 2 2 Partisipasi iuran HUT - RI - 1 1 3 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1 1 3 1 Retribusi Persaksian Jual beli Tanah - 1 1 3 2 Retribusi Melalui Penjualan Map Desa - Jumlah Pendapatan Asli Desa 15,000,000 - 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa (2) 960,854,000 DD 1 KET KODE REKENING URAIAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes ) TAHUN ANGGARAN 2018 1 2 1 Dana Desa (2) 960,854,000 DD 1 2 2 Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kab/ kota (3) 28,000,000 BHPR 1 2 3 Alokasi Dana Desa (4) 375,000,000 ADD 1 2 4 Bantuan Keuangan 1 2 4 1 Bantuan Provinsi (5) 55,000,000 BKK I 1 2 4 2 Bantuan Kabupaten / Kota (6) 200,000,000 BKK II Jumlah Pendapatan Transfer 1,618,854,000 - 1 3 Pendapatan Lain lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat - 1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah - 1 3 2 1 Deviden Bumdes Bersama 8,500,000 DEVIDEN Jumlah Pendapatan Lain - lain 8,500,000 - Jumlah Pendapatan 1,642,354,000 - 2 Belanja 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Belanja Pegawai 01. Penghasilan Tetap Aparatur Pemdes 162,500,000 ADD 02. Tunjangan Aparatur Pemdes 84,900,000 ADD 03. Jaminan Sosial Apartatur Pemdes 16,272,000 ADD Jumlah Penghasilan Tetap dan Tunjangan 263,672,000 - 2 1 2 Operasional Pemerintah Desa 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Alat Tulis Kantor 4,050,000 ADD 02. Benda Pos 1,455,000 ADD 03. Biaya Penggandaan dan penjilidan 1,350,000 ADD 04. Pengadaan Pakaian Seragam 3,000,000 ADD 05. Rapat-Rapat/Musyawarah Desa 3,500,000 ADD 06. Alat dan bahan kebersihan 1,700,000 ADD 07. Biaya Perjalanan Dinas 4,000,000 ADD/PADES 08. Pemeliharaan Inventaris Desa 6,000,000 ADD/PADES 09. Biaya Langgganan / Rumah Tangga Kantor 3,350,000 ADD 10. Honorarium 5,000,000 ADD Jumlah Operasional Pemerintah Desa 33,405,000 -
  • 10. JUMLAH ANGGARAN (Rp) 2 6 81 KET KODE REKENING URAIAN 2 1 3 Operasioanal BPD 2 1 3 1 Belanja Pegawai 01. Honorarium BPD 12,000,000 ADD 02. Tunjangan BPD 5,000,000 ADD 1 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa 01. ATK BPD 350,000 ADD 02. Biaya Rapat - Rapat BPD 750,000 PAD Jumlah Operasional BPD 18,100,000 - 2 1 4 Operasioanal RT/RW 2 1 4 2 Balanja Barang dan Jasa 01. ATK 850,000 ADD 02. Penggandaan dan Penjilidan 250,000 ADD Jumlah Operasional RT/RW 1,100,000 - 2 1 5 Kegiatan Pemerintah Lainnya 2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Pajak PBB tanah Desa 2,500,000 PADES 02. Pendukung Kegiatan Kec/Kab 2,500,000 PADES 2 1 5 3 Belanja Modal 01. Laptop 7,000,000 PADES 02. Komputer 6,000,000 BHPR 03. Printer 4,500,000 BHPR 04. Lemari arsip 6,000,000 BHPR 05. Meja Rapat 13,000,000 PADES+DEVIDEN Jumlah Kegiatan Pemerintah Lainnya 41,500,000 - Jumlah Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan 357,777,000 - 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2 2 1 Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan 2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa 01. Tenaga Pendamping Kesehatan 6,000,000 ADD 02. Pengelolaan, Pembinan PPKBD dan Sub PPKBD 11,100,000 ADD 03. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Balita 18,053,000 ADD 04. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Lansia 8,485,000 ADD Jumlah Pelayanan Dasar Bid. Kesehatan 43,638,000 - 2 2 2 Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan 2 2 2 2 Belanja Barang dan jasa 01. Bantuan Siswa Miskin Berprestasi 5,000,000 DD 02. Honor Guru Paud 1,800,000 DD 03. Honor Guru Madin 1,800,000 DD 04. Honor Guru TK 900,000 DD 05. Pendukung Kegiatan Bidang Keagamaan 5,000,000 ADD 06. Pengadaan Sarana Pendidikan 12,000,000 DD Jumlah Pelayanan Dasar Bid. Kesehatan 26,500,000 - 2 2 3 Pemb. Rabat Beton RT. 02 RW. 01 Dusun I 2 2 3 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 2,720,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 DD 2 2 3 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 12,779,000 DD 02. Alat Bantu 1,750,000 DD Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 02 RW. 01 Dusun I 17,649,000 - 2 2 4 Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 01 Dusun I 2 2 4 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 5,000,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 DD 2 2 4 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 35,000,000 DD 02. Alat Bantu 1,800,000 DD Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 01 Dusun I 42,200,000 -
  • 11. JUMLAH ANGGARAN (Rp) 2 6 81 KET KODE REKENING URAIAN 2 2 5 Pemb. Brojong RT. 02 RW. 02 Dusun I 2 2 5 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 12,000,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 DD 2 2 5 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 55,000,000 DD 02. Alat Bantu 2,500,000 DD Jumlah Pemb. Brojong RT. 02 RW. 02 Dusun I 69,900,000 - 2 2 6 Pemb. Irigasi kali wotan 2 2 6 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 7,500,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 DD 2 2 6 3 Belanja Modal - 01. Bahan dan Material 105,415,000 DD 02. Alat Bantu 2,810,000 DD Jumlah Pemb. Irigasi kali wotan 116,125,000 - 2 2 7 Pemb. Jalan Aspal RW. 03 dan 04 Dusun II 2 2 7 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 25,088,500 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 DD 2 2 7 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 105,415,000 DD 02. Alat Bantu 2,810,000 DD Jumlah Pemb. Jalan Aspal RW. 03 dan 04 Dusun II 133,713,500 - 2 2 8 Pemb. Rabat Beton RT. 01 RW. 04 Dusun II 2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa2 2 8 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 3,800,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 DD 2 2 8 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 18,966,000 DD 02. Alat Bantu 2,667,500 DD Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 01 RW. 04 Dusun II 25,833,500 - 2 2 9 Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II 2 2 9 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 1,460,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 DD 2 2 9 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 21,050,000 DD 02. Alat Bantu 2,617,500 DD Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II 25,527,500 - 2 2 10 Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II 2 2 10 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 4,000,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 DD 2 2 10 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 20,331,000 DD 02. Alat Bantu 2,607,500 DD Jumlah Pemb. Rabat Beton RT. 03 RW. 04 Dusun II 27,338,500 - 2 2 11 Pemb. Jalan Dukuh buyar 2 2 11 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 18,000,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 DD 2 2 11 3 Belanja Modal 01. Bahan dan Material 60,000,000 DD 02. Alat Bantu 5,000,000 DD Jumlah Pemb. Jalan Dukuh buyar 83,400,000 - 2 2 12 Pemb. Talud Jalan RT. 02 RW. 08 Dusun IV 2 2 12 2 Belanja Barang dan Jasa
  • 12. JUMLAH ANGGARAN (Rp) 2 6 81 KET KODE REKENING URAIAN 01. Upah Pekerja 20,000,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 DD 2 2 12 3 Belanja Modal - 01. Bahan dan Material 75,000,000 DD 02. Alat Bantu 2,300,000 DD Jumlah Pemb. Talud Jalan RT. 02 RW. 08 Dusun IV 97,700,000 - 2 2 13 Pemb. Rumah Rice Mill 2 2 13 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000 2 2 13 3 Belanja Modal 140,000,000 Jumlah Pemb. Rumah Rice Mill 200,000,000 - 2 2 14 Pemb. Talud Jalan RT. 01 RW. 06 Dusun III 2 2 14 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Upah Pekerja 2,500,000 DD 02. Papan Nama dan Prasasti 400,000 DD 2 2 14 3 Belanja Modal - 01. Bahan dan Material 13,698,560 DD 02. Alat Bantu 1,500,000 DD Jumlah Pemb. Talud Jalan RT. 01 RW. 06 Dusun III 18,098,560 - 2 2 15 Operasional Kegiatan Fisik 2 2 15 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Alat Tulis Kantor 740,000 DD 02. Benda Pos 375,000 DD 03. Biaya Penggandaan dan penjilidan 220,000 DD 04. Rapat-Rapat/Musyawarah Desa 2,592,000 DD 05. Biaya Perjalanan Dinas 740,000 DD 06. Honorarium 1,860,000 DD06. Honorarium 1,860,000 DD Jumlah Operasional Kegiatan Fisik 6,527,000 - 2 2 16 Operasional KPMD 2 2 16 2 Belanja Barang dan Jasa 01. ATK 214,000 BKK I 02. Penggandaan dan Jilid 36,000 BKK I 03. Bantuan Transport 4,750,000 BKK I Jumlah Operasional KPMD 5,000,000 - Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan 939,150,560 - 2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 2 3 1 Operasional TP-PKK Desa 2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Operasinal PKK 9,000,000 ADD 02. Bantuan UP2K 1,000,000 ADD Jumlah Operasional TP-PKK Desa 10,000,000 - 2 3 2 Operasional LKMD 2 3 2 2 Belanja Barang dan Jasa 01. ATK 150,000 ADD 02. Penjilidan dan Penggandaan 35,000 ADD 03. Honorarium 1,800,000 ADD Jumlah Operasional LKMD 1,985,000 - 2 3 3 Kelembagaan Lain di Desa 2 3 3 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Honorarium Linmas 4,500,000 ADD Jumlah Kelembagaan Lain di Desa 4,500,000 - Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 16,485,000 - 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2 4 1 Keg Pel. Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Peningkatan Kapasitas 25,000,000 DD Jumlah Keg Pel. Kepala Desa dan Perangkat Desa 25,000,000 - 2 4 2 Keg Pel. Pemulasaraan Jenazah 2 4 2 2 Belanja Barang dan Jasa
  • 13. JUMLAH ANGGARAN (Rp) 2 6 81 KET KODE REKENING URAIAN 01. Peningkatan Kapasitas 45,000,000 DD Jumlah Keg Pel. Pemulasaraan Jenazah 45,000,000 - 2 4 3 Keg Pel. Tata Boga 2 4 3 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Peningkatan Kapasitas Masyarakat 100,000,000 DD Jumlah Keg Pel. Tata Boga 100,000,000 - 2 4 4 Keg Pel. Menjahit 2 4 4 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Peningkatan Kapasitas Masyarakat 105,000,000 DD Jumlah Keg Pel. Menjahit 105,000,000 - 2 4 4 Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 2 4 4 3 Belanja Modal 01. RRTLH 4 Rumah 40,000,000 DD+BKK I Jumlah Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 40,000,000 - 2 4 5 Kegiatan BBGRM 2 4 5 2 Belanja Barang dan Jasa 01. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun I 510,000 DD 02. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun II 510,000 DD 03. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun III 510,000 DD 04. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Dusun IV 510,000 DD Jumlah Kegiatan BBGRM 2,040,000 - 2 4 6 Publikasi Peraturan Desa 2 4 6 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 DD Jumlah Publikasi Peraturan Desa 5,000,000 - 2 4 7 Penyertaaan Modal Pokdarwis 2 4 7 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 SILPA2 4 7 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 SILPA Jumlah Penyertaaan Modal Pokdarwis 15,000,000 - 2 4 8 Pembinaan Karang Taruna 2 4 8 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 DD Jumlah Pembinaan Karang Taruna 5,000,000 - 2 4 9 Pemb dan Pengelolan Kel. Perempuan 2 4 9 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 BKK I Jumlah Pemb dan Pengelolan Kel. Perempuan 20,000,000 - Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakatan Desa 362,040,000 - 2 5 BELANJA TAK TERDUGA 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa - 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa - Jumlah Kegiatan Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Belanja Tak Terduga - - Jumlah Belanja 1,675,452,560 - Surplus / defisit (33,098,560) - 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 33,098,560 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 33,098,560 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 3 2 2 Penyertaan Modal Desa - Jumlah Pengeluaran Pembiyaan - Jumlah Pembiayaan Pembiayaan ( PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENG. PEMBIAYAAN ) 33,098,560 SILPA Tahun Berjalan selisih antara Pembiayaan Netto dengan Hasil Surflus/Defisit - -
  • 14. Diundangkan di Desa Karangmalang Pada tanggal 29 Desember 2017 Pj. Sekretaris Desa TULUS PRIYONO Lembaran Desa Karangmalang Tahun 2017 Nomor 5 Karangmalang, 29 Desember 2017 KARSONO Kepala Desa Karangmalang
  • 15. LAMPIRAN II SURAT PERSETUJUAN DAN BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDES ) DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018
  • 16. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KARANGMALANG KEC. BOBOTSARI KAB. PURBALINGGA Sekretariat : Jl. Desa Karangmalang, Kantor Desa Karangmalang Kode POS 53353 BERITA ACARA Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu tujuh Belas pukul 14.30 WIB telah menyetujui Peraturan desa. Sebagai tindak lanjut dari pengajuan rancangan peraturan – peraturan desa yang telah diajukan dan dimusyawarahkan maka telah diambil keputusan sebagai berikut : Menyetujui peraturan Desa Karangmalang : 1. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 Demikian berita acara ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya Karangmalang, 28 Desember 2017 Badan Permusyawaratan Desa 1. Ir. H. Muslih Effendi …………………………… 2. Muhammad, S.Ag ……………………………. 3. Kusriyati ……………………………. 4. Runtiyah ……………………………. 5. Tohirin ……………………………. 6. Sachidi ……………………………. 7. Kusnadiharjo …………………………….
  • 17. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KARANGMALANG KEC. BOBOTSARI KAB. PURBALINGGA Sekretariat : Jl. Desa Karangmalang, Kantor Desa Karangmalang Kode POS 53353 DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI RAPAT PLENO PEMBAHASAN APBDES TAHUN 2018 No Nama Jabatan Alamat Tanda Tangan 1 Ir. H. Muslih effendi Ketua RT. 01 / 03 1 2 Muhammad, S.Ag Wakil Ketua RT. 02 / 04 2 3 Kusriyati Anggota RT. 01 / 02 3 4 Runtiyah Anggota RT. 03 / 01 4 5 Tohirin Anggota RT. 02 / 02 5 6 Sachidi Anggota RT. 02 / 06 6 7 Kusnandiharjo Anggota RT. 01 / 07 7 Ketua BPD Ir. H. Muslih Effendi
  • 18. PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA KECAMATAN BOBOTSARI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANGMALANG Alamat : Desa Karangmalang Bobotsari Purbalingga, 53353 SURAT KEPUTUSAN BPD DESA KARANGMALANG Nomor : 05/BPD/XII/2017 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA KARANGMALANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGMALANG TAHUN ANGGARAN 2018 Dasar Mengingat : : Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga 1. UU Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa 2. PP Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Desa 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10); 5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015); 6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 8. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa ( RKPDES ) Tahun 2018 ( Lembaran Desa Karangmalang Tahun 2017 Nomor 03) M E M U T U S K A N Menetapkan Pertama Kedua Ketiga : : : : Menyepakati dan Menyetujui Peraturan Desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Karangmalang Tahun Anggaran 2018 Peraturan Desa Karangmalang sebagaimana diatas, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Desa. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Dibuat di : Karangmalang Pada Tanggal : 28 Desember 2017 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) Ir. H MUSLIH EFFENDI
  • 19. D O K U M E N R E S M I Pemdes Karangmalang www.karangmalang.desa.id