Rangkuman                Materi PPh Pasal 22Nama Kelompok :  1.   Dian Sekar Yuni Wulan Sari  2.   Wininda Tri Widya  3.  ...
PPh Pasal 15Pengertian PPh Pasal 15 adalah :Pajak Penghasilan yang dikenakan Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh...
Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan               Bruto      Penerbangan Dalam Negeri                                   ...
Penjelasan Pasal 15 UU PPhKetentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajaktertentu, ant...
Objek Pajak PPh Pasal 15 Bagi PerusahaanPelayaran Dalam NegeriObjek Pajak PPh Pasal 15 Bagi Perusahaan Pelayaran Dalam Neg...
Besarnya Norma Penghitungan KhususPenghasilan neto Perusahaan PelayaranDalam NegeriBesarnya Norma Penghitungan khusus peng...
Tarif Pajak PPh Pasal 15 Atas PenghasilanPerusahaan Pelayaran Dalam NegeriTarif Pajak PPh Pasal 15 Atas Penghasilan Perusa...
Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPhPasal 15 Atas Penghasilan PerusahaanPelayaran Dalam NegeriTata Cara Penyetoran dan P...
tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang berdasarkan KMK No.416/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996, untuk masi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengertian p ph pasal 15

8,563 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
221
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengertian p ph pasal 15

  1. 1. Rangkuman Materi PPh Pasal 22Nama Kelompok : 1. Dian Sekar Yuni Wulan Sari 2. Wininda Tri Widya 3. Uun Priyanti 4. Nana R. Aditya 5. Silva Sandriarini 6. Ghany Herda
  2. 2. PPh Pasal 15Pengertian PPh Pasal 15 adalah :Pajak Penghasilan yang dikenakan Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh WajibPajak Tertentu, yaitu : Perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional Perusahaan pelayaran dalam negeri Perusahaan penerbangan dalam negeri Perusahaan asuransi luar negeri Perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi Perusahaan dagang asing Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah atau BOT (“build, operate, and transfer”).Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagigolongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengankelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberiwewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnyapenghasilan neto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.No Penghasilan Tarif DPP Ketentuan BerlakuUrut %1 Imbalan yang diterima/diperoleh 1.2 Penghasilan NOMOR sehubungan dengan pengangkutan orang Bruto 416/KMK.04/1996 dan/atau barang, termasuk penyewaan Bersifat final kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri ^2 Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau 2,64 Penghasilan NOMOR Pesawat Udara yang Bruto 417/KMK.04/1996 Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan bersifat final Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar jo NOMOR SE – Negeri * 32/PJ.4/19963 Imbalan yang Diterima/Diperoleh 2,64 Penghasilan s.d.a. Sehubungan dengan Pengangkutan Bruto Orang dan/atau Barang Termasuk bersifat final. Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara Oleh Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri *4 Imbalan Charter Pesawat Udara Yang 1.8 Penghasilan NOMOR
  3. 3. Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Bruto Penerbangan Dalam Negeri 475/KMK.04/19965 WP LN yang mempunyai Kantor 0.44 Nilai Ekspor KEP-667/PJ./2001 Perwakilan Dagang di Indonesia ** Bruto6 Pihak-pihak yang melakukan kerjasama 5 jumlah 248/KMK.04/1995 dalam bentuk Perjanjian Bangunan Guna bruto nilai Serah (Built Operate and Transfer) Final bagi WP yang OP tertinggi antara nilai pasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)Keterangan* Jika perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri tidak memiliki BUT di indonesia maka tarif 20% atau sesuai dengan P3B bersifat final tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan/atau barang di luar negeri dan dari pelabuhan diluar negeri ke pelabuhan di Indonesia.^ yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian charter kapal atau pesawat udara meliputi semua bentuk charter. Khusus mengenai sewa ruangan kapal atau pesawat udara baik untuk orang dan/atau barang (“space charter’), apabila sewa tersebut meliputi lebih dari 50% (lima puluh Persen) dari kapasitas angkut atau pesawat terbang yang disewa, maka sewa tersebut digolongkan sebagai charter.** nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.Pasal 15 UU PPhNorma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentuyang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkanMenteri Keuangan.
  4. 4. Penjelasan Pasal 15 UU PPhKetentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajaktertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransiluar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing,perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (“build, operate, andtransfer”).Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagigolongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengankelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberiwewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnyapenghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.Pengertian/Definisi Wajib Pajak PerusahaanPelayaran Dalam Negeri (PPh Pasal 15)Pengertian/Definisi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah :Orang yang bertempat tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yangmelakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan baik di Indonesia maupun di luarnegeri atau dengan kapal pihak lain.Pengertian/Definisi Peredaran Bruto Dalam Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah :Semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperolehWajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang yangdimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesiake pelabuhan luar negeri dan/atau sebaliknya.
  5. 5. Objek Pajak PPh Pasal 15 Bagi PerusahaanPelayaran Dalam NegeriObjek Pajak PPh Pasal 15 Bagi Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah :Seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luarIndonesia. Oleh karena itu penghasilan yang menjadi Objek pengenaan PPh meliputi penghasilanyang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasukpenghasilan penyewaan kapal yang dilakukan dari : pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lainnya di Indonesia; pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar Indonesia; pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.
  6. 6. Besarnya Norma Penghitungan KhususPenghasilan neto Perusahaan PelayaranDalam NegeriBesarnya Norma Penghitungan khusus penghasilan neto Perusahaan Pelayaran DalamNegeri adalah :4% (empat persen) dari peredaran bruto.Contoh :PT. Laut Kargo memperoleh pendapatan/penghasilan dari usaha pengangkutan barang antarpulau di Indonesia pada bulan Maret 2012 sebesar 100.000.000.Maka penghasilan neto bulan Maret 2012 sebesar :4 % x 100.000.000 = 4.000.000
  7. 7. Tarif Pajak PPh Pasal 15 Atas PenghasilanPerusahaan Pelayaran Dalam NegeriTarif Pajak PPh Pasal 15 Atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalahsebesar :1,2% (satu koma dua persen) dari peredaran bruto dan bersifat final.Jadi Atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri dikenakan Pajak yang bersifatfinal, yaitu hanya dikenakan sekali saja. Sehingga penyetoran PPh Pasal 15 hanya satu kali sajadan dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 15, sedangkan pada SPT Tahunan hanya dilaporkansebagai penghasilan final jadi SPT Tahunan PPh Badan/SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untukPerusahaan Pelayaran Dalam Negeri adalah nihil.Contoh :PT. Angin Timur Kargo memperoleh pendapatan/penghasilan bruto dari usaha pengangkutanorang antar pulau di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebesar 400.000.000.Maka PPh Pasal 15 atas penghasilan bulan Juni 2012 sebesar :1,2 % x 400.000.000 = 4.800.000
  8. 8. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPhPasal 15 Atas Penghasilan PerusahaanPelayaran Dalam NegeriTata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 15 Atas Penghasilan PerusahaanPelayaran Dalam Negeri adalah sebagai berikut : Dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak,maka pihak yang membayar atau terutang hasil tersebut wajib : 1. Memotong PPh Pasal 15 yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya imbalan atau nilai pengganti; 2. Memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 15 atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final) kepada pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan. 3. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat- lambatnya 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kode jenis setoran pajak 411128-410. 4. Melaporkan pemotongan dan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya imbalan, dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 15, dilampiri dengan Lembar ke-3 SSP, Daftar dan Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final). Dalam hal penghasilan diperoleh selain berdasarkan perjanjian persewaan atau charter dengan pemotong pajak,maka Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib : 1. Menyetor PPh yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat- lambatnya tanggal 15 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final; 2. Melaporkan penyetoran yang dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat- lambatnya tanggal 20 bulan berikut setelah bulan diterima atau diperolehnya penghasilan, dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 15, dilampiri dengan lembar ke-3 SSP Final dengan kode jenis setoran pajak 411128-410. Dalam hal Wajib Pajak membayar pajak di Luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya di luar negeri dari pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penyewaan kapal (PPh Pasal 24), pajak yang dibayar di luar negeri
  9. 9. tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang berdasarkan KMK No.416/KMK.04/1996 Tanggal 14 Juni 1996, untuk masing-masing negara setinggi-tingginya 1,2% (satu koma dua persen) dari penghasilan yang diterima atau diperolehnyadiluar negeri tersebut.Dalam hal Wajib Pajak juga menerima atau memperoleh penghasilan lainnyaselain penghasilan dari pelayaran dalam negeri, maka atas penghasilan lainnyadikenakan PPh berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku;Oleh karena atas penghasilan dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasukpenghasilan penyewaan kapal telah dikenakan PPh yang bersifat final, maka : 1. Dalam pembukuan Wajib Pajak, wajib dipisahkan penghasilan dan biaya yang berkenaan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal Dari penghasilan dan biaya lainnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, biaya yang berkenaan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk penghasilan penyewaan kapal tidak boleh dikurangkan dalam melakukan penghitungan penghasilan kena pajak karena dari penghasilan final; 2. Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penghasilan penyewaan kapal tidak lagi diwajibkan menyetor PPh Pasal 25

×