Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab IV PENUTUP

210 views

Published on

Hukum Tata Negara BAB 4 FKIP PPKn Universitas Lampung Angkatan 2014/2015

Published in: Education
  • Writing a good research paper isn't easy and it's the fruit of hard work. For help you can check writing expert. Check out, please ⇒ www.WritePaper.info ⇐ I think they are the best
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Get the best essay from HelpWriting.net A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Bab IV PENUTUP

  1. 1. 17 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Sumber hukum (Inggris: source of law) lebih menunjuk kepada pengertiann tempat dari mana asal muasal suatu norma hukum tertentu berasal. Menurut Joeniarto, sumber hukum dapat dibedakan : 1) Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif, wujudnya dalam bentuk yang konkret berupa “keputusan dari yang berwenang” untuk mengambil keputusan mengenai soal yang bersangkutan. 2) Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat ditemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif. 3) Sumber hukum dihubungkan dengan filsafat, sejarah dan masyarakat, kita mendapatkan sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber hukum sosiologis. Sumber hukum tata negara di Indonesia adalah : 1. Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan tertulis Dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 tahun 2011 hierarki Peraturan Perundang- undangan di Indonesia sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Yurisprudensi Dalam sistem hukum Indonesia bahwa putusan pengadilan dapat dijadikan yurisprudensi apabila : 1) putusan inkracht, 2) dinilai baik, menghasilkan
  2. 2. 18 keadilan, 3) sudah berulang, dengan pola yang sama di tempat yang berbeda, 4) putusan tersebut tidak ada dalam norma hukum tertulis, 5) putusan tersebut direkomendasikan oleh tim ekseminasi MA dan MK. Contoh : Putusan Mahkamah Agung No.42 K/Kr/1965 tertanggal 8 Januari 1966, yang menyebutkan bahwa “suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya mendasarkan asas-asas keadilan dan atau asas-asas hukum tidak tertulis dan bersifat umum”. 3. Konvensi ketatanegaraan Konvensi ketatanegaraan tidak identik dengan kebiasaan (kebiasaan = sesuatu yang diulang-ulang). Konvensi ketatanegaraan dapat berbentuk kebiasaan, dapat pula berbentuk praktek. Konvensi ketatanegaraan dianggap pula sebagai konstitusi tidak tertulis. Contoh Konvensi ketatanegaraan di Indonesia adalah Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus, untuk masa sekarang biasa pidato berisi nota penjelasan oleh Presiden tentang APBN. 4. Hukum Internasional tertentu Contoh : Negara Republik Indonesia Serikat yang lahir akibat Konperensi Meja Bundar yang dilangsungkan di s’Gravenhage tanggal 2 Nopember 1945 antara Republik Indonesia, BFO, dan Belanda yang dihadiri oleh sebuah Komisi PBB untuk Indonesia. Isi perjanjian itu adalah : 1. Di dirikannya Negara RIS, 2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS, 3. Didirikannya Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. Dari situ menggambarkan bahwa sistem indonesia menjadi parlementer dan bentuk negara federal. 5. Doktrin ilmu hukum tata negara tertentu Doktrin ilmu hukum tata negara dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum tata negara karena pendapat seorang ilmuwan yang mempunyai otoritas dan kredibilitas dapat dijadikan rujukan yang mengikat dalam keputusan hukum. Contoh doktrin hukum yang sering digunakan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Trias Politika/ pembagian kekuasaan menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Montesquieu).
  3. 3. 19 4.2 Saran Kita sebagai rakyat sekaligus Mahasiswa sebenarnya sangat penting bagi kita semua untuk mempelajari huSkum tata Negara selain ini adalah salah satu mata kuliah yang penting, juga ini merupakan ilmu yang sangat berguna untuk kita semua mengetahui apa itu Tata Negara secara umum dan Hukum Tatanegara secara khusus.

×