Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab III ANALISIS HTN

344 views

Published on

Hukum Tata Negara BAB 4 FKIP PPKn Universitas Lampung Angkatan 2014/2015

Published in: Education
  • Don't forget another good way of simplifying your writing is using external resources (such as ⇒ www.WritePaper.info ⇐ ). This will definitely make your life more easier
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Great information about writing! If you ever need any help with proofreading, editing or research check out Writer’s Help. They are a great resource for personal, educational or business writing needs. The website is HelpWriting.net
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Bab III ANALISIS HTN

  1. 1. 13 BAB III ANALISIS 3.1 Analisis Menurut Analisis kami bahwa: Perbedaan Hukum Materiil dan Formal : Materil Formal 1. Tempat dari mana materiil itu diambil 1. Tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum 2. faktor yang membantu pembentukan hukum 2. berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku Contoh : Hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll. Contoh : UU, perjanjian antar Negara, yurisprudensi, doktrin dan kebiasaan. A. Konvensi Ketatanegaraan dapat dibedakan dari kebiasaan ketatanegaraan. Dalam kebiasaan terdapat unsur yang menunjukan bahwa suatu perbuatan yang sama berulang- ulang dilakukan, yang kemudian diterima dan ditaati. kebiasaan ketatanegaraan akan menjadi hukum kebiasaan yang mengikat apabila ia diberi atau dilengkapi dengan sanksi, kebiasaan ketatanegaraan ialah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaaran, walaupun ia bukan hukum. Di sinilah letak perbedaannya dengan ketentuan hukum yang sudah tidak diragukan keabsahannya. Kebiasaan ketatanegaraan walaupun bagaimana pentingnya tetap merupakan kebiasaan saja.
  2. 2. 14 Wheare (1966) membedakan usage dengan convention. Konvensi adalah ketentuan-ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat. Ketentuan yang diterima sebagai kewajiban dalam menjalankan Undang-Undang Dasar. Berbeda dengan usage yang semata-mata daya ikatnya bersifat persuasif. Jadi unsur konvensi adalah obligatory. Hal yang sama terjadi dalam opinio necessitatis dalam sistem kontinental. Konvensi berkembang karena kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan negara dan terbentuk melalaui praktek yang berulang-ulang yang tumbuh menjadi kewajiban. Konvensi dapat terjadi melalui kesepakatan- kesepakatan tertulis yang mengikat tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu sebagaimana konvensi yang tumbuh melalui kebiasaan. Contoh : Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus Adanya persetujuan Presiden dengan KNIP (DPR) dimana Menteri Bertanggungjawab kepada KNIP bukan kepada presiden (Maklumat Presiden No. X tgl 16 Oktober 1945 beraku mulai Kabinet Sahrir I, II, II dan Amir S Penganut : Dinegara-negara Eropa Kontinental, kebiasaan akan mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum apabila dipenuhi syarat “Opinio Necessitatis” pengakuan bahwa kebiasaan itu mempunyai kekuatan mengikat, dan karena itu wajib ditaati. Berdasarkan “Opinio Necessitatis” pengadilan dapat memaksakan agar kebiasaan ditaati. Contoh lain ialah Indonesia namun tidak mengikat secara hukum. B. Beberapa alasan seorang hakim mempergunakan putusan hakim yang lain (yurisprudensi) yaitu:  Pertimbangan Psikologis Hal ini biasanya terutama pada keputusan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, maka biasanya dalam hal untuk kasus-kasus yang sama hakim di
  3. 3. 15 bawahnya secara psikologis segan jika tidak mengikuti keputusan hakim di atasnya tersebut.  Pertimbangan Praktis Pertimbangan praktis ini biasanya didasarkan karena dalam suatu kasus yang sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terdahulu apalagi sudah diperkuat atau dibenarkan oleh pengadilan tinggi atau MA maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang sama pula. Di samping itu apabila keputusan hakim yang tingkatannya lebih rendah memberi keputusan yang menyimpang atau berbeda dari keputusan yang lebih tinggi untuk kasus yang sama, maka keputusan tersebut biasanya tentu tidak dibenarkan/dikalahkan pada waktu putusan itu dimintakan banding atau kasasi.  Pendapat Yang sama Pendapat yang sama biasanya terjadi karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan keputusan hakim lain yang terlebih dahulu untuk kasus yang serupa atau sama. Contoh : Putusan MK bekas partai politik terlarang boleh menjadi Caleg. Putusan tersebut menentukan para pihak bekas partai politik terlarang boleh menjadi caleg lagi yang artinya boleh kembali terjun di dunia politik. Karena kita ketahui bahwa dulu anggota PKI sudah di blacklist atau tidak boleh ikut terjun dalam dunia politik, namun setelah ada putusan dari MK tersebut dapat menjadi dasar bahwa bekas PKI boleh ikut terjun dalam dunia politik. C. Undang-undang Bersumber dari seluruh dimensi kehidupan manusia yakni Ekonomi, Sosial Budaya, Kesehatan, Agama, dan dimensi lainnya. Contoh : di dalam UUD 1945 di atur tentang tugas dan wewenang dari presiden yaitu pada pasal 4 sampai pasal 15 UUD 1945. UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 hanya menyebutkan DPR sebagai salah satu lembaga Negara, namun tata cara pengisian DPR itu
  4. 4. 16 mealui Pemilu atau tidak ada didalam UUD diatur dalam UU tersendiri yaitu UU pemilu. UU adalah Sumber HTN yang juga penting perannya. Bahkan tanpa UU perintah UUD tidak dapat dijalankan. Penganut : Negara Indonesia D. Pendapat sarjana hukum (Dokttrin). Doktrin berbeda dengan sumber-sumber hokum tata Negara yang lain sebab doktrin bukan norma hokum sedangkan sumber HTN yang lain adalah norma hukum, namun doktrin juga mempunyai sifat yang mengikat karena kepakaran orang yang berpendapat tersebut. Doktrin ini berasal dari pendapat ahli yang dikenal luas, diakui, dan diterima di kalangan umum dan bahkan ilmuwan yang membahas sesuatu yang tidak ada peraturan tertulis. Doktrin lebih mengikat apa bila diikuti oleh Hakim/DPR Penganut : Di Indonesia. Contoh : Dalam hukum Islam banyak ajaran-ajaran dari Imam Syafi’i yang digunakan oleh hakim pada pengadilan Agama dalam pengambilan putusan-putusannya. E. Dasar hukum treaty: Pasal 11 ayat (1 & 2) UUD 1945 yang berisi : (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain; (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luasdan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan /atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang- undang harus dengan persetujuan DPR. Contoh : Diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada bulan April 2013, ATT mengatur semua senjata konvensional dalam kategori tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter penyerang, kapal perang, rudal dan peluncur rudal serta senjata kecil dan ringan senjata. Untuk mulai berlaku, Traktat memerlukan 50 ratifikasi, yang diperoleh pada sesi traktat terbaru. ATT sekarang akan mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014.

×