Successfully reported this slideshow.
ANALISIS HUBUNGAN    KEUANGAN PUSAT DAN          DAERAHFENARO     2011@Ayu Rai.E-Mak   1
Konsep Dasar Pengambilan Keputusan             dalam Pemerintahan Daerah• Sentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan  Kep...
Cakupan Desentralisasi (Rondinelli)• Dekonsentrasi• Devolusi• Pelimpahan pada lembaga semi otonom  (Delegasi)• Pelimpahan ...
Kedudukan Pemerintah Daerah• Sistem negara kesatuan:  a. sub divisi pemerintahan nasional  b. tidak memiliki kedaulatan  c...
JENIS-JENIS PEMERINTAHAN           DAERAH• PEMERINTAHAN LOKAL  ADMINISTRATIF (LOCAL STATE  GOVERNMENT)• PEMERINTAHAN LOKAL...
TIPOLOGI         PEMERINTAHAN DAERAH• Sistem Fungsional (Functional System) atau  fragmented field administration• Sistem ...
HUBUNGAN ANTARA PUSAT         DAN DAERAH  ADALAH HUBUNGAN KERJA ATAU  KAITAN TUGAS ATAU PERTALIAN  ANTARA PERANGKAT  PEMER...
MODEL HPD1. AGENCY MODEL (MODEL   PELAKSANA) pemda semata-mata dianggap   sebagai pelaksana oleh pempus.2. PARTNERSHIP MOD...
PRINSIP-PRINSIP         HPD DI INDONESIA1. Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan   Negara2. Pemeliharaan dan pengemban...
MEKANISME HPD1. Mekanisme di bidang tugas pembantuan2. Mekanisme di bidang pengawasan   a. pengawasan represif (menangguhk...
KOMPONEN-KOMPONEN PENTING       SISTEM ADMINISTRASI      PEMERINTAHAN DAERAH          1. Kewenangan            2. Organisa...
DISTRIBUSI KEWENANGAN         PEMERINTAHAN1. Pendekatan basis kewilayahan (teritorial), kewenangan   didistribusikan diant...
Tingkat   Pemerintahan umum                  Agen-agen fungsionalPusat       PEMPUS                                       ...
PENYERAHAN            KEWENANGANPenyerahan wewenang terdiri atas:1. Materi wewenang, yaitu urusan pemerintahan umum    dan...
CARA PENYERAHAN            KEWENANGAN1. Ultra Vires doctrine, yaitu pusat menyerahkan   wewenang pemerintahan kepada daera...
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH                                           1.   Pol. Luar Negeri         ...
TITIK BERAT KEWENANGAN ANTARA PEM. PUSAT DAN PEM. DAERAH                              PEM.PUSAT        TERBATAS           ...
STRUKTUR PEMERINTAH PROPINSI MENURUT UU 22 TAHUN 1999 jo UU 32 TAHUN 2004                        PEMERINTAH PUSAT         ...
KEDUDUKAN PEMERINTAH PROPINSI                 PEMERINTAH PUSAT         WILAYAH ADM.           PROPINSI                    ...
HUBUNGAN PEMPROP DENGAN PEM KAB/KOTA                    PEMERINTAH PUSAT           WILAYAH ADM.             PROPINSI      ...
SEJARAH POLITIK DESENTRALISASI DI INDONESIA•    Konsep desentralisasi mulai dikenal pada jaman kekuasaan pemerintah     ko...
Lanjutan:• Pada rejim orde baru, politik desentralisasi yang dianut bukan desentralisasi  demokratis.• Dominasi dan keberp...
Tiga identitas politik pemerintahan lokal        yang demokratis (Henry Teune)1. Para pejabat publik dipilih secara lokal ...
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN  DAERAH (DESENTRALISASI FISKAL)• Hubungan keuangan mengacu pada UU no 32 1956  yang sangat sen...
DESENTRALISASI FISKAL• Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang di  bidang keuangan dan fiskal kepada daerah dalam...
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG    PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL• Pemerintah Pusat Yang Mampu Melakukan  Pengawasan Dan Enforc...
Bentuk Hubungan Keuangan Pusat          dan Daerah• Desentralisasi• Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan• Pinjaman daerahPri...
Pendekatan Hubungan Keuangan                Pusat dan Daerah1.   Pendekatan kapitalisasi (Permodalan); pemda memperoleh mo...
Tujuan umum desentralisasi fiskal1.    Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya      nasional maupun klegiatan Pemda...
• DF HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEBIJAKAN  FISKAL KHUSUSNYA UNTUK MENDUKUNG  KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI ANTARA LAIN  YANG BERKAIT...
•     Bantuan Pempus dalam bentuk general grants (DAU)      maupun revenue sharing (bagi hasil) diarahkan untuk :1. Pencip...
Kriteria Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah1.   Memberikan otonomi daerah yang lebih luas, dalam arti daerah ...
Lanjutan:6.   Kesederhanaan, formula pembagian bantuan pusat kepada     daerah otonom (hindari kriteria pembagian yang amb...
DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI DAN GOOD                 GOVERNANCE• Desentralisasi merupakan konsekuensi dari  demokratisas...
DEMOKRATISASI• Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan  tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktu...
GOOD GOVERNANCE• Istilah government, bersifat hirarkis antara yang  memerintah dan yang diperintah• Istilah governance, be...
TIGA DIMENSI PERUBAHAN PRAKTEK-PRAKTEK PEMERINTAHAN AKIBAT PENERAPAN GOOD GOVERNANCE1.   Dimensi stuktural, menyangkut per...
TIGA KAKI GOOD               GOVERNANCE1.   Politik, yaitu tata pemerintahan dibidang politik     dimaksudkan sebagai pros...
Tiga Domain Governance (UNDP)1. Negara atau pemerintahan (state), sektor pemerintah   lebih banyak memainkan peranan sebag...
Perbandingan Istilah Government dengan Governance    No         Unsur Perbandingan                   Kata Government      ...
KARAKTERISTIK GOOD         GOVERNANCE (UNDP)1.   PARTICIPATION2.   RULE OF LAW3.   TRANSFARANCY4.   RESPONSIVENESS5.   CON...
• INTI DARI GOOD GOVERNANCE  ADALAH DEMOKRATISASI• SALAH SATU TUJUAN  DESENTRALISASI ADALAH JUGA  UNTUK DEMOKRATISASI• DES...
PENGERTIAN DAN KONSEP           DESENTRALISASIDesentralisasi merupakan sebuah instrumen untukmencapai salah satu tujuan be...
Secara umum, konsep desentralisasi  terdiri atas• Desentralisasi Politik (Political  Decentralization); Desentralisasi  Ad...
DESENTRALISASI ADMINITRATIF,   yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan   untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung   ...
TIGA BENTUK DESENTRALISASI ADMINISTRATIF                                              :(1). Dekonsentrasi (deconcentration...
FENARO   2011@Ayu Rai.E-Mak   47
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E mak-analisis-hub-pusat-daerah

2,132 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

E mak-analisis-hub-pusat-daerah

  1. 1. ANALISIS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAHFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 1
  2. 2. Konsep Dasar Pengambilan Keputusan dalam Pemerintahan Daerah• Sentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di Pusat)• Desentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di Daerah)• Dekonsentrasi (Keputusan politik/alokasi di Pusat sedangkan Keputusan Administratif/pelaksanaan di Daerah)FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 2
  3. 3. Cakupan Desentralisasi (Rondinelli)• Dekonsentrasi• Devolusi• Pelimpahan pada lembaga semi otonom (Delegasi)• Pelimpahan fungsi pemerintahan tertentu pada lembaga non-pemerintah (Privatisasi)FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 3
  4. 4. Kedudukan Pemerintah Daerah• Sistem negara kesatuan: a. sub divisi pemerintahan nasional b. tidak memiliki kedaulatan c. HPD adalah dependent dan sub-ordinat d. Melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi• Sistem negara federal: a. memiliki kewenangan/kekuasaan membentuk UUD/UU b. memiliki kedaulatan c. HPD adalan independent dan koordinatifFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 4
  5. 5. JENIS-JENIS PEMERINTAHAN DAERAH• PEMERINTAHAN LOKAL ADMINISTRATIF (LOCAL STATE GOVERNMENT)• PEMERINTAHAN LOKAL YANG MENGURUS RUMAH TANGGA SENDIRI (LOCAL SELF GOVERNMENT)FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 5
  6. 6. TIPOLOGI PEMERINTAHAN DAERAH• Sistem Fungsional (Functional System) atau fragmented field administration• Sistem Prefektur (Prefektorat System) atau LOCAL SELF GOVERNMENT dan LOCAL STATE GOVERNMENTFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 6
  7. 7. HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH ADALAH HUBUNGAN KERJA ATAU KAITAN TUGAS ATAU PERTALIAN ANTARA PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DAN PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH BAIK BERUPA HUBUNGAN VERTIKAL, HORIZONTAL, MAUPUN DIAGONALFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 7
  8. 8. MODEL HPD1. AGENCY MODEL (MODEL PELAKSANA) pemda semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh pempus.2. PARTNERSHIP MODEL (MODEL MITRA) pemda memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melakukan pemilihan di tingkat daerahnya.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 8
  9. 9. PRINSIP-PRINSIP HPD DI INDONESIA1. Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara2. Pemeliharaan dan pengembangan prinsip- prinsip pemerintahan asli3. Kebhinekaan4. Negara hukumFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 9
  10. 10. MEKANISME HPD1. Mekanisme di bidang tugas pembantuan2. Mekanisme di bidang pengawasan a. pengawasan represif (menangguhkan, menunda, dan/atau membatalkan peraturang perundang- undangan yang dibuat daerah) b. pengawasan preventif (pencegahan agar tidak melanggar koridor dan rambu-rambu per-uu-an yang lebih tinggi dan kepentingan umum)3. Mekanisme di bidang susunan organisasi4. Mekanisme di bidang keuanganFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 10
  11. 11. KOMPONEN-KOMPONEN PENTING SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH 1. Kewenangan 2. Organisasi 3. Keuangan 4. KepegawaianFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 11
  12. 12. DISTRIBUSI KEWENANGAN PEMERINTAHAN1. Pendekatan basis kewilayahan (teritorial), kewenangan didistribusikan diantara satuan wilayah (state local government) dan pemerintahan lokal (self local government).2. Pendekatan basis fungsional, kewenangan didistribusikan antara kementerian2 pusat yang bersifat khusus dan agen-agennya yang berada di luar kantor pusatnya sebagai pelaksana kebijakan darinya.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 12
  13. 13. Tingkat Pemerintahan umum Agen-agen fungsionalPusat PEMPUS KEMENTERIAN PUSATWilayah PEM WIL fungsional CABANG AGEN KHUSUS DEPT. DI KEMENTRIAN WIL PUSATDaerah PEMDA CABANG DEPT. DI DAERAH DISTRIBUSI KEWENANGAN: JALUR FUNGSIONAL DAN KEWILAYAHAN FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 13
  14. 14. PENYERAHAN KEWENANGANPenyerahan wewenang terdiri atas:1. Materi wewenang, yaitu urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintah lainnya.2. Manusia yang diserahi wewenang, adalah masyarakat yang tinggal di daerah ybs sebagai kesatuan masyarakat hukum, bukan kepada Kepala daerah atau DPRD atau keduanya.3. Wilayah yang diserahi wewenang, adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 14
  15. 15. CARA PENYERAHAN KEWENANGAN1. Ultra Vires doctrine, yaitu pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu (bertahap).2. Open end arrangement atau general competence, yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat (teori residu), didasarkan kepada kebutuhan dan inisiatif daerah otonom di luar kewenangan yang dimiliki pusatFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 15
  16. 16. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH 1. Pol. Luar Negeri 2. Pertahanan PEM. 3. Keamanan PUSAT 4. Yustisi 5. Moneter dan fiskal nasional 6. Agama PEM. Sisa kewenangan pusat yang berskala PROPINSI propinsi dan bersifat lintas kabupaten/kota Sisa kewenangan PEM.KAB/ pusat dan pemerintah propinsi KOTA yang berskala kab/kotaFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 16
  17. 17. TITIK BERAT KEWENANGAN ANTARA PEM. PUSAT DAN PEM. DAERAH PEM.PUSAT TERBATAS PEM.PROP KOORDINATIF PEM.KAB/ KOT LUASFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 17
  18. 18. STRUKTUR PEMERINTAH PROPINSI MENURUT UU 22 TAHUN 1999 jo UU 32 TAHUN 2004 PEMERINTAH PUSAT WILAYAH ADM. ASAS DEKONSENTRASIPEMPROP PROPINSI PEMDA PROPINSI ASAS DESENTRALISASI FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 18
  19. 19. KEDUDUKAN PEMERINTAH PROPINSI PEMERINTAH PUSAT WILAYAH ADM. PROPINSI PEMPROP PEMDA PROPINSI WILAYAH DAERAH OTONOM ADMINISTRASI (LOCAL SELF (LOCAL STATE GOVERNMENT) GOVERNMENT)FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 19
  20. 20. HUBUNGAN PEMPROP DENGAN PEM KAB/KOTA PEMERINTAH PUSAT WILAYAH ADM. PROPINSI PEMPROP PEMDA PROPINSI PEMDA PEMDA PEMDA KAB/KOTA KAB/KOTA KAB/KOTAFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 20
  21. 21. SEJARAH POLITIK DESENTRALISASI DI INDONESIA• Konsep desentralisasi mulai dikenal pada jaman kekuasaan pemerintah kolonial Belanda• Decentralisatie Wet 1903, dijabarkan dalam Betuurshervorming Wet 1922• Ada pembagian daerah-daerah otonom: gewest, regenschaap, dan staatgemeente• Jaman Jepang ketentuan diatas tetap berlaku• Sesudah merdeka, mengacu ke pasal 18 UUD 1945• Lahir undang-undang otonomi daerah:1. UU no.1 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan ketenmtuan pokok Pemerintahan Daerah berlaku sejak tgl 23 Nov 19452. UU no 22 1948, uu otda pada masa RIS3. UUDS berlaku dan kembali ke bentuk negara kesatuan, UU n0 22 1948 tetap berlaku4. UU no 1 1957 sebagai uu organik yang baru5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, lahir UU n0 6 1959 dan PP No 1 19636. UU no 18 1965 tentang Pemerintahan daerah7. Zaman Orde Baru lahir UU no 5 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah8. UU no 22 19999. UU no 32 2004FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 21
  22. 22. Lanjutan:• Pada rejim orde baru, politik desentralisasi yang dianut bukan desentralisasi demokratis.• Dominasi dan keberpihakan pada kepentingan politik kekuasaan pemerintah pusat atas daerah• Menggambarkan perilaku negara otoriter birokratik yang dalam kiprah politiknya selalu haus untuk mereproduksi kekuasaan yang cenderung hegemonik• UU no 5 1974 sebagai instrumen yang digunakan untuk mengontrol dan mendeteksi daya kepatuhan politik (political obedience)• Ada hirarki struktural: Pusat, DT I, DT II.• Distribusi otoritas kekuasaan meruapakan sebuah piramida terbalik, Pusat selalu memperoleh porsi kekuasaan yang lebih besar• Ide dasar politik pemerintahan orba adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind.• Politik Desentralisasi yang dijalankan lebih ke pseudo autonomy (otonomi semu)• Kepala Daerah merangkap sebagai Kepala Wilayah• Selain sebagai daerah otonom, juga sebagai Wilayah administratifFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 22
  23. 23. Tiga identitas politik pemerintahan lokal yang demokratis (Henry Teune)1. Para pejabat publik dipilih secara lokal dan dikembangkan pola pemisahan kekuasaan politik antara eksekutif dan legislatif2. Adanya otonomi lokal3. Adanya kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber; pajak, retribusi dan sumber pendapatan sah lainnya.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 23
  24. 24. HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (DESENTRALISASI FISKAL)• Hubungan keuangan mengacu pada UU no 32 1956 yang sangat sentralistis dan didominasi kepentingan pusat• Menimbulkan dampak politis dan ekonomi yang negatif bagi daerah, ada ketidakpuasan daerah terutama di luar pulau jawa• Budgetting policy yang sentralistis• UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004 mengatur desentralisasi keuangan dan fiskal dengan proporsi penerimaan pemerintah daerah diatur secara lebih rasional, progresif dan adil.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 24
  25. 25. DESENTRALISASI FISKAL• Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang di bidang keuangan dan fiskal kepada daerah dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah• Dengan DF, Daerah mempunyai wewenang mengatur dan menggali potensi dan sumber2 keuangannya sendiri.• DF merupakan komponen utama dari desentralisasi.• Apabila Pemda melaksanakan fungsinya secara efektif dan nmendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD, BHP dan BP, pinjaman, maupun Subsidi/bantuan dari Pempus.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 25
  26. 26. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL• Pemerintah Pusat Yang Mampu Melakukan Pengawasan Dan Enforcement• SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pempus• Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tgjawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 26
  27. 27. Bentuk Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah• Desentralisasi• Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan• Pinjaman daerahPrinsip “money follows function”FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 27
  28. 28. Pendekatan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah1. Pendekatan kapitalisasi (Permodalan); pemda memperoleh modaal permulaan yang diharapkan untuk dinvestasikan menurut cara-cara yang dapat menghasilkan pendapatan untuk menutup pengeluaran rutin.2. Pendekatan pendapatan; pempus memberikan sejumlah sumber pendapatan yang dipandang potensial di masing-masing daerah. Pemda diberi otonomi untuk mengelola sejumlah urusan untuk kemudian menjadi sumber pembiayaan Pemda.3. Pendekatan pengeluaran; pempus memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan (sumbangan) atau bagi hasil pungutan kepada pemda untuk membiayai pengeluaran tertentu.4. Pendekatan komprehensif; menggabungkan sasaran pengeluaran dengan sumber-sumber dananya. Sumber-sumber pendapatan diberikan kpd Pemda (PAD dan bagi hasil pajak nasional), dan tg jawab dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan biaya yang ada.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 28
  29. 29. Tujuan umum desentralisasi fiskal1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya nasional maupun klegiatan Pemda2. Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional3. Meningkatkan akuntabilitas, transfaransi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah4. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah5. Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 29
  30. 30. • DF HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEBIJAKAN FISKAL KHUSUSNYA UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI ANTARA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN FISCAL SUSTAINABILITY DAN TETAP MEMBERIKAN RUANG BAGI PEMPUS UNTUK MENGADAKAN KOREKSI ATAS KETIMPANGAN ANTAR DAERAH, SEHINGGA TAXING POWER YANG DIBERIKAN KPD DAERAH TETAP TIDAK TERLALU BESAR.• PEMBERIAN KEWENANGAN PELAYANAN PUBLIK KPD DAERAH YANG SEMAKIN BESAR TETAP MEMPERTIMBANGKAN EXPENDITURE EFFICIENCY PRINCIPLES, SHG TETAP DIPERLUKAN ADANYA NATIONAL GUIDELINES YANG DIBUAT OLEH MASING-MASING DEPARTEMEN YANG MENGGABUNGKAN ANTARA PREFERENSI DAERAH DAN NASIONAL INTEREST.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 30
  31. 31. • Bantuan Pempus dalam bentuk general grants (DAU) maupun revenue sharing (bagi hasil) diarahkan untuk :1. Penciptaan keseimbangan fiskal baik vertikal maupun horisontal2. Menumbuhkan insentif dan/atau adanya kendali bagi Pemda dalam melaksanakan segala fungsi/kewenangan yang menjadi tg jawabnya dgn baik.• Specipic grants (DAK) diarahkan kpd pemberian insentif kpd Pemda untuk turut mensukseskan program2 nasional yang bersifat prioritas• Konsep perhitungan DAU harus mengacu pada konsep Fiscal Gap (kebutuhan daerah – kapasitas daerah), dimana kebutuhan daerah diukur dengan pendekatan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Analisa Biaya (SAB) masing- masing daerah.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 31
  32. 32. Kriteria Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah1. Memberikan otonomi daerah yang lebih luas, dalam arti daerah diberi kebebasan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas pengambilan keputusan di sektor publik2. Ketersediaan sumber-sumber penerimaan daerah otonom yang memadai untuk menjalankan fungsinya3. Equality, alokasi bantuan pusat meskipun bervariasi antar daerah otonom, tetapi mencerminkan kebutuhan fiskal (fiscal needs) antar daerah otonom, sehingga porsi alokasi bantuan pusat merupakan kebalikan (inverse) dari kemampuan masing2 daerah otonom dalam menggali PAD-nya4. Bantuan pusat harus menjamin kepastian ketersediaan dananya bagi daerah otonom (predetermined)5. Netralitas, alokasi bantuan pusat harus netral terhadap pilihan alokasi penggunaan dana untuk berbagai sektor yang diinginkan oleh daerah otonomFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 32
  33. 33. Lanjutan:6. Kesederhanaan, formula pembagian bantuan pusat kepada daerah otonom (hindari kriteria pembagian yang ambiguos dan tidak operasional)7. Insentif, desain bantuan pusat harus mampu memberikan insentif kepada daerah otonom untuk melakukan efisiensi ekonomi dalam menentukan pelayanan sektor publik8. Memberikan kebebasan akuntabilitasdi tingkat daerah otonom, antara lain dengan menempatkan DPRD sebagai satu-satunya lembaga yang mengawasi dan memberi amanat kepada gubernur, bupati, dan walikota dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat9. Kewenangan daerah otonom dalam jangka panjang secara bertahap diarahkan untuk mencakup semua kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang tidak boleh diserahkan kepada daerah otonom sesuai UU otonomi daerah.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 33
  34. 34. DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI DAN GOOD GOVERNANCE• Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi• Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari akar rumput politik• Desentralisasi adalah azas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi, desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (local government).• Pemaknaan desentralisasi mencakup devolusi (devolution) atau disebut juga dengan desentralisasi politik• Nilai lebih devolusi adalah: (1) bagi demokratisasi dan stabilitas politik, (2) bagi pengembangan masyarakat lokal.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 34
  35. 35. DEMOKRATISASI• Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang demokratis.• Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat.• Terdapat prinsip “setiap keputusan harus dibicarakan bersama dan pelaksanaan atas keputusan itu harus didesentralisasikan” , ini merupakan elemen penting dalam proses demokratisasi.• Bila dihubungkan dengan konsep demokratisasi, maka pemaknaan yang paling pas bagi desentralisasi adalah devolusi.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 35
  36. 36. GOOD GOVERNANCE• Istilah government, bersifat hirarkis antara yang memerintah dan yang diperintah• Istilah governance, bersifat sejajar/kemitraan antara yang memerintah dengan yang diperintah• Governance adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya2 ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. (world bank)• Governance adalah penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah2 nasional pada semua tingkatan (UNDP)FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 36
  37. 37. TIGA DIMENSI PERUBAHAN PRAKTEK-PRAKTEK PEMERINTAHAN AKIBAT PENERAPAN GOOD GOVERNANCE1. Dimensi stuktural, menyangkut perubahan struktur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif, atau struktur hubungan pemerintah dengan masyarakat2. Dimensi fungsional, menyangkut perubahan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat3. Dimensi kultural, menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya-budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi, maupun ektra organisasi. Perlu waktu dan perjuangan untuk merubah tata nilai, pola pikir dan pola bertindak yang telah tertanam sejak awalFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 37
  38. 38. TIGA KAKI GOOD GOVERNANCE1. Politik, yaitu tata pemerintahan dibidang politik dimaksudkan sebagai proses2 pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama-sama politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan baik pada tataran implementasi, maupun pada tataran mulai dari formulasi sampai dengan evaluasi.2. Ekonomi, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses2 pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Pemerintah tidak terlampau campur tangan.3. Administrasi, yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 38
  39. 39. Tiga Domain Governance (UNDP)1. Negara atau pemerintahan (state), sektor pemerintah lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan.2. Sektor swasta atau dunia usaha (private sector), sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi.3. Masyarakat (society), sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 39
  40. 40. Perbandingan Istilah Government dengan Governance No Unsur Perbandingan Kata Government Kata Governance Dapat berarti badan lembaga atau fungsi Dapat berati cara, penggunaan atau1 Pengertian yang dijalankan oleh suatu organ tertinggi pelaksanaan dalam suatu negara Hirarkis, dalam arti yang memerintah Heterarkis, dalam arti ada kesetaraan2 Sifat Hubungan berada di atas sedangkan warga negara kedudukan dan hanya berbeda dalam yang diperintah ada di bawah fungsi Ada tiga komponen yang terlibat yaitu: Sebagai subyek hanya ada satu yaitu 1. Sektor publik3 Komponen yang terlibat institusi pemerintah 2. Sektor swasta 3. Masyarakat Semua memegang peran sesuai dengan4 Pemegang peran dominan Sektor pemerintah fungsinya masing-masing5 Efek yang diharapkan Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara Pencapian tujuan negara dan tujuan Pencapaian tujuan negara melalui masyarakat melalui partisipasi sebagai6 Hasil akhir yang diharapkan kepatuhan warga negara warga negara maupun sebagai warga FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak masyarakat 40
  41. 41. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP)1. PARTICIPATION2. RULE OF LAW3. TRANSFARANCY4. RESPONSIVENESS5. CONCENCUS ORIENTATION6. EQUITY7. EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY8. ACCOUNTABILITY9. STRATEGIC VISIONFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 41
  42. 42. • INTI DARI GOOD GOVERNANCE ADALAH DEMOKRATISASI• SALAH SATU TUJUAN DESENTRALISASI ADALAH JUGA UNTUK DEMOKRATISASI• DESENTRALISASI MERUPAKAN PRA-KONDISI BAGI TERCAPAINYA GOOD GOVERNANCEFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 42
  43. 43. PENGERTIAN DAN KONSEP DESENTRALISASIDesentralisasi merupakan sebuah instrumen untukmencapai salah satu tujuan bernegara, yaituterutama memberikan pelayanan publik yang lebihbaik dan menciptakan proses pengambilankeputusan publik yang lebih demokratis. Dengandesentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahankewenangan kepada tingkat pemerintahan yanglebih rendah untuk melakukan pembelanjaan,kewenangan untuk memungut pajak (taxing power),terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, KepalaDaerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanyabantuan dalam bentuk transfer dari PemerintahPusat.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 43
  44. 44. Secara umum, konsep desentralisasi terdiri atas• Desentralisasi Politik (Political Decentralization); Desentralisasi Administratif• (Administrative Decentralization); Desentralisasi Fiskal (Fiscal Decentralization);• dan Desentralisasi Ekonomi (Economic or MarketFENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 44
  45. 45. DESENTRALISASI ADMINITRATIF, yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumbersumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan manajemen fungsi fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparatnya di Daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu.FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 45
  46. 46. TIGA BENTUK DESENTRALISASI ADMINISTRATIF :(1). Dekonsentrasi (deconcentration), yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan Pemerintah Pusat di Daerah.(2). Devolusi (devolution), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak Pemerintah Daerah mendapat discretion yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu dimana Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, Pemerintah Pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai distributed institutional monopoly of administrative decentralization.(3). Pendelegasian (delegation or institutional pluralism) yaitu : pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi reguler yang dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (discretion) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (sovereign- authority).FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 46
  47. 47. FENARO 2011@Ayu Rai.E-Mak 47

×