Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perbandingan KPPU Indonesia - Australia

1,064 views

Published on

Perbandingan KPPU

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Perbandingan KPPU Indonesia - Australia

  1. 1. Peranan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Persengketa Persaingan Usaha Di Indonesia Dan Australia A. Latar Belakang Era globalisasi saat ini mendorong pertumbuhan perekonomian setiap Negara baik itu Negara maju maupun Negara berkembang. Perekonomian saat ini Semakin meningkat dengan banyaknya jumlah pelaku usaha didalam pasar membuat Persaingan dinamika persaingan usaha memuat para pelaku hal-hal melakukan tidak terjadinya terbaik bagi konsumen ditinggal berinovasi oleh dalam untuk persaiangan penjualan atau agar mereka suatu menjaga hidup akan usaha sebagai dan bertahan usaha Pelaku persaingannya meningkatkan dalam konsumen. usaha. akan upaya eksistensi dalam pasar. Persaingan usaha tersebut bertujuan untuk terciptanya suatu struktur pasar dalam pasar hal persaingan ini adalah sempurna. suatu Struktur keadaan yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspe yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerha pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, 1 system distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. Pada kenyataannya para pelaku usaha tersebut ternyata tidak begitu menyukai adanya persaingan usaha. Mereka menghindari tujuan agar adanya perusahaan bpersaiangan mendapatkan usaha keuntungan dengan yang 1 Ditha Wiradiputra, “Hukum Persaingan Usaha: Suatu Pengantar”, Bahan Ajar Hukum Persaingan Usaha, Fakulas Hukum Universitas Indonesia, 2011. 1 l Pratiwi ( 1106012735)
  2. 2. sebesar-besarnya. Padahal persaiangan usaha merupakan suatu salah satu upaya yang mampu mensejahterahkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berikut : 1. Masyarakat akan mendapatkan harga yang murah. Masyarakat dapat melakukan suatu pilihan. 2. Masyarakat akan mendapatkan kualitas barang yang tinggi. Sehingga masyarakat tidak akan dirugikan dengan membeli atau memakai suatu produk. 3. Adanya adaptasi teknologi. Memperhatikan bertambah persaingan ketat dan antar tidak pelaku usaha sempurna yang (imperfect competition), maka nilai-nilai persaingan usaha yang sehat perlu mendapat perhatian lebih besar dalam sistem ekonomi Indonesia.2 Perlu adanya kebijakan persaingan yang berupa tindakan pemerintah yang secara langsung berpengaruh terhadap perilaku pelaku usaha dan struktur industri. Kebijakan persaingan ini terdiri atas berikut : 1. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah yang dapat meningkatkan persaingan di tingkat pasar local dan nasional. 2. Hukum persaingan menghentikan usaha praktek yang diciptakan bisnis yang untuk anti persaingan. Tujuan dari kebijakan persaingan ini adalah : 1. Memaksimalkan total surplus. 2. Memaksimalkan surplus konsumen. 3. Melindungi, menjaga proses bersaing.3 2 Andi Fahmi Lubis, et al, ed, Andi Fahmi Lubis, Ningrum Natasya Sirait, “ Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks”, (Jakarta, ROV Creative Media : 2009), hlm. Ix. 3 Ditha Wiradiputra, Op. Cit. 2 l Pratiwi ( 1106012735)
  3. 3. Penegakan hukum persaingan merupakan instrumen ekonomi yang sering digunakan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.4 Maka diperlukan hukum dalam persaiangan usaha yang dikarenakan sebagai berikut : 1. Persaingan perlu adanya aturan main karena kadang-kadang tidak selamanya mekanisme pasar dapat bekerja dengan baik yang memungkinkan terjadinya market failure. Adanya informasi asimetris dan monopoli.5 2. Dalam dari pasar pelaku tersebut usaha terdapat untuk usaha-usaha menghindari atau menghilangkan terjadinya persaingan diantara mereka. 3. Berkurangnya memungkinkan atau hilangnya pelaku usaha persaingan memperoleh laba yang jauh lebih besar.6 Fungsi menghambat yang dari penegakan persaingan tidak sehat. pertimbangan kepada reformasi regulasi persaingan yang Namun pada berupa Sementara hukum perilaku proses pemerintah menuju efektif kenyataanya di bertujuan an pelaku pemberian mendorong tercapainya seluruh kerapkalai sector untuk bisnis saran proses kebijakan ekonomi. ditemukan dalam 4 Andi Fahmi Lubis, et al, ed, Andi Fahmi Lubis, Ningrum Natasya Sirait, “ Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks”, (Jakarta, ROV Creative Media : 2009), hlm. Ix. 5 Informasi asimetris adalah bahwa antar pembeli dan penjual tidak mendapatkan informasi akan produk atau jasa yang seimbang atau sama-sama lengkap dan terbuka. Monopoli adalah suatu struktur pasar yang hanya terdapat satu perusahaan didalam pasar yang dapat menuntukan harga dimana tidak memiliki barang subsitusi yang mirip dan tidak memungkinkan untuk masuknya pelaku usaha lain kedalam industri tersebut. 6 Ditha Wiradiputra, Materi Perkuliahan Hukum Persaingan Usaha, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia ,2012) 3 l Pratiwi ( 1106012735)
  4. 4. proses penegakan hukum maupun dalam analisis kebijakan pemerintah ditemukan bahwa kebijakan menjadi sumber dari lahirnya berbagai praktek persaingan usaha ynag tidak sehat di yang kemudian sektor.7 beberapa memberikan Perundang-undangan perlindungan hukum bagi terselenggaranya proses persaiangan yang sehat terdiri atas berikut : 1. Pada tahun 1914 Clyton Act yang memperkuat Sherman Act8. 2. Pada tahun 1936 Robinson-Patman Act. 3. Pada tahun 1938 Wheeler-Lea Act. 4. Pada tahun 1950 Celler-Keyfauver Antimerger Act. Indonesia undang No. dalam 5 hal Tahun sebelum 1999 menerbitkan tentang Larangan undangPraktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak sehat yang mana dalam undang-undang ini merupakan suatu peraturan yang bersifat khusus baik menyangkut hukum materiil maupun formil yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha. Dalam undang-undang ini diatur tentang tata cara penanganan perkara dan menciptakan proses acara baru dalam peradilan di Indonesia yakni dibidang persaingan usaha. Hal formil dalam penyelesaian perkara di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ( KPPU) serta memberikan kewenangan kepada KPPU untuk melakukan pemerikasaan, penuntutan, konsultasi, mengadili dan memutus perkara. Konsep kewenangan tribulna yakni KPPU memegang peran sebagai investigator,penyidik, pemeriksa, penuntut, dan 7 Akira Mairilia, “ Perbandingan Peranan Komisi Persaingan Usaha Di Amerika Serikat, Australia, Perancis, Jepang Dan Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha”, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm. 5. 8 Sherman Act adalah suatu undang-undang yang dihasilkan dari Kongres Amerika yang memberikan perhatian terhadap pembatasan output yang bertujuan untuk meminimalkan dead weight loss karena market power. 4 l Pratiwi ( 1106012735)
  5. 5. pemutus.9 Dengan kedudukan KPPU sebagai lembaga Extra auxiliary memutus organs suatu yang perkara diberikan kewenangan persaingan usaha, maka untuk dalam memutuskan suatu sengketa persaingan usaha KPPU juga harus memperhatikan asas keseimbangan kepentingan. Asas keseimbangan kepentingan merupakan salah satu elemen penting yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha oleh KPPU.10 Autralia yang dalam hal ini menganut Sherman Act sebagai 1906 dasar membuat mengatur persaingan undang-undang yang usaha. dosebut Pada tahun dengan The Australian Industries Preservation Act ( AIPA). Pada tahun 1965 The Australian Industries Preservation Act digantikan dengan Restrictive Trade Practise Act. Pada tahun 1974 berlaku Trade Pratice Act. Setelah itu dilakukan amandemen undang-undang dan dibuatlah suatu lembaga yang melindungi Competition diberi prilaku and kewenangan anti untuk mengawasi persaingan Consumer Commission dan Australian (ACCC).11 Berdasarkan latar belakang inilah akan membandingkan peranan komisi persaingan usaha di Negara indonesia dan Australia dalam penyeselesaian perkara persaingan usaha. 9 Fikri Hamadhani, “ Upaya Keberatan Dan Pemeriksaan Tambahan Didalam Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Studi Kasus Putusan Perkara Kartel Minyak Goreng Nomor 3/KPPU/2010/PN.JKT.PST)”, ( Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta,2012), hlm.1. 10 Richy Ardiansyah, “Analisis Yuridis Tentang Penerapan Asas Keseimbangan Kepentingan Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) (Studi Kasus Tentang Putusan KPPU No 2/KPPU/-L/2005 Mengenai Kasus Antara PT Carrefour Indonesia Dan Pemasok Barang)”,( Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 7. Diunduh pada http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Richy-Ardiansyah0810113229.pdf diunduh pukul 10: 32 WIB tanggal 31 Oktober 2013. 11 Akira Mairilia, “ Perbandingan Peranan Komisi Persaingan Usaha Di Amerika Serikat, Australia, Perancis, Jepang Dan Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha”, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Jakarta, 2013), hlm. 10. 5 l Pratiwi ( 1106012735)
  6. 6. B. Analisis C. Kesimpulan 6 l Pratiwi ( 1106012735)

×