Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Legal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani

857 views

Published on

Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani

Published in: Education
  • Be the first to comment

Legal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani

  1. 1. LEGAL MEMORANDUM DARI : SANDORO PURBA KEPADA : JKPP DAN SLPP TENTANG : PENGATURAN MENGENAI PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI SESUAI DENGAN P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.L/ 6/2017 Bagaimana prosedur penetapan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani sesuai dengan P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.l/6/2017 Tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani? I. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1, Perhutanan Sosial adalah: “Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan hutan·” II. Subjek-subjek dalam pengaturan ini adalah: 1. Masyarakat Pasal 1 angka 4 “Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau yang telah memiliki riwayat penggarapan dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Kelompok masyarakat, Ketua Kelompok Tani Hutan, atau Ketua Koperasi” 2. Penggarap Pasal 1 angka 5 “Penggarap adalah petani dengan mata pencaharian utama mengerjakan lahan secara langsung.” 3. Prasyarat khusus: Pasal 11 ayat (3) “Ketua kelompok pemohon atau anggota kelompok pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan dibawah atau sama dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar” 4. Dengan demikian, subjek yang akan memperoleh Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) adalah: a. Kelompok Masyarakat; b. Gabungan Kelompok Tani Hutan; c. Koperasi Setempat/Koperasi Mitra BUMDes. yang merupakan petani penggarap yang tidak memiliki lahan atau petani yang memiliki lahan dibawah atau sama dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar
  2. 2. III. Bentuk perizinan dalam pengaturan ini adalah:  IPHPS Pasal 1 angka 3 “Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.”  Bentuk IPHPS “Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani diberikan dalam bentuk IPHPS di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.” (Pasal 3)  Kegiatan IPHPS, meliputi: Pasal 5 Ayat (1): a. usaha pemanfaatan kawasan; b. usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; c. usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; d. usaha pemanfaatan air; e. usaha pemanfaatan energi air; f. usaha pemanfaatan jasa wisata alam; g. usaha pemanfaatan sarana wisata alam; h. usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; dan i. usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung.  Batasan IPHPS Pasal 17 (1) IPHPS bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. (2) IPHPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untuk kepentingan lain. Dengan demikian, pemberian jenis usaha IPHPS sangat bergantung pada persyaratan dan ketentuan yang akan dijelaskan dalam tabel selanjtnya.
  3. 3. PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KERJA PERUM PERHUTANI SESUAI DENGAN P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.L/ 6/2017 No. Lingkup IPHPS (Hutan Produksi) IPHPS (Hutan Lindung) Ketentuan Khusus 1. Bentuk/Jenis Usaha usaha pemanfaatan kawasan; usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; usaha pemanfaatan air; usaha pemanfaatan energi air; usaha pemanfaatan jasa wisata alam; usaha pemanfaatan sarana wisata alam; usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi; dan usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi. usaha pemanfaatan kawasan; usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; usaha pemanfaatan air; usaha pemanfaatan energi air; usaha pemanfaatan jasa wisata alam; usaha pemanfaatan sarana wisata alam; usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan lindung; dan usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung. Pasal 4 (1) Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan pada wilayah kerja dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus) secara terus menerus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih. (2) Dalam hal terdapat kondisi sosial yang memerlukan penanganan secara khusus dapat diberikan IPHPS pada areal yang terbuka dengan tegakan hutan di atas 10% (sepuluh perseratus). (3) Penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi planologi kehutanan. (4) Hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukan pada revisi Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).
  4. 4. 2. a. Syarat Fisik Khusus Garapan1 : “IPHPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh anggota kelompok dengan luas lahan garapan efektif diberikan paling banyak 2 (dua) hektar per kepala keluarga.” Catatan Penting:  Luas: Maksimal 2 (dua) Ha/KK  Dapat Diwariskan2 :  “Lahan garapan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwariskan atas persetujuan kelompok.”  Dilarang untuk dipindahtangankan;3  Jika dipindahtangankan, lahan akan dikembalikan kepada kelompok dan koperasi/koperasi mitra BUMDes.4 Khusus Jasa Lingkungan5 : “Usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf i, dikelola oleh kelompok dan koperasi/ koperasi mitra BUMDes serta bukan merupakan lahan garapan anggota.” Khusus Topografi tertentu6 : Untuk areal yang mempunyai kelerengan lebih dari 40% (empat puluh perseratus), sempadan sungai, sempadan pantai, mata air, kebun bibit, bukit batu dan jalan patroli/setapak dikelola oleh kelompok dan koperasi/koperasi mitra BUMDes b. Syarat Dokumen Surat Permohonan dan Lampiran: a. Daftar nama-nama pemohon IPHPS dan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk/NIK dan Kartu Keluarga; b. Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan c. Peta areal yang dimohon. 1 Pasal 15 Ayat (1) 2 Pasal 15 Ayat (4) 3 PAsal 15 Ayat (5) 4 Pasal 16 Ayat (6) 5 Pasal 15 Ayat (3) 6 Pasal 15 Ayat (2)
  5. 5. 3. Pola Tanam IPHPS7 lahan efektif untuk produksi dengan pola tanam: a. budidaya tanaman pokok hutan seluas 50% (lima puluh perseratus); b. budidaya tanaman multi guna/ Multi Purpose Trees Species (MPTS) seluas 30% (tiga puluh perseratus); c. c. budidaya tanaman semusim seluas 20% (dua puluh perseratus). Bentuk:  bentuk jalur atau wana tani (Agroforestry);  silvofishery, luas budidaya ikan/udang (tambak) paling banyak seluas 30% (tiga puluh perseratus);  silvopasture (wana ternak), luas budidaya tanaman semusim seluas 20% (dua puluh perseratus) dapat ditanami tanaman pakan ternak;  tumpang sari dengan tanaman semusim atau pakan ternak. IPHPS8 dalam hutan lindung pada lahan efektif dengan pola tanam: a. tanaman kayu non fast growing species untuk perlindungan tanah dan air seluas 20% (dua puluh perseratus); b. tanaman multi guna/Multi Purpose Trees Species (MPTS) seluas 80% (delapan puluh perseratus); dan c. tanaman di bawah tegakan berupa tanaman selain jenis umbi-umbian dan/atau tanaman lainnya yang menyebabkan kerusakan lahan. 4. Bagi Hasil  Hasil budidaya dapat dijual kepada BUMN dan/atau swasta.  Bagi hasil dari keuntungan bersih IPHPS atas penjualan hasil budidaya diatur sebagai berikut: a. untuk tanaman pokok hutan 30% (tiga puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS. b. budidaya tanaman multi guna/Multi Purpose TreesSpecies (MPTS) 20% (dua puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 80% (delapan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS. 7 Pasal 6 8 Pasal 7
  6. 6. c. budidaya tanaman semusim dan ternak 10% (sepuluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS. d. budidaya ikan/silvofishery/tambak 30% (tiga puluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS. e. usaha jasa lingkungan 10% (sepuluh perseratus) untuk Perum Perhutani dan 90% (sembilan puluh perseratus) untuk pemegang IPHPS. 5. Tata Cara Permohonan I. Surat permohonan dari:9 a. ketua kelompok masyarakat; b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau c. ketua koperasi setempat/ koperasi mitra BUMDes. II. Ditujukan kepada Menteri,10 Tembusan: a. Dirjen yang membidangi planologi kehutanan; b. Kepala Dinas Provinsi; c. Dirut Perum Perhutani. III. Wajib didampingi, dari salah satu: a. Pokja PPS, lembaga swadaya masyarakat, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga penelitian atau pemerintah daerah setempat.11 b. Dalam hal lembaga swadaya masyarakat, penyuluh, perguruan tinggi, lembaga penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menjadi anggota Pokja PPS, maka dilakukan penyesuaian Pokja PPS.12 IV. Verifikasi:  Dilakukan oleh: Pokja PPS dan/atau pendamping setempat.13  Verifikasi akan diatur dalam Perdirjen V. Penerbitan Izin. Perubahan Anggota Dalam hal terdapat perubahan atau tambahan anggota kelompok, diajukan kepada Menteri untuk diverifikasi dan mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.14 9 Pasal 11 10 PAsal 10 Ayat (1) 11 Pasal 10 Ayat (2) 12 Pasal 10 Ayat (3) 13 Pasal 12 Ayat (1) 14 Pasal 13 ayat (3)
  7. 7. 6. Pendampingan  Pendamping15 memberikan fasilitasi kepada Pemegang IPHPS antara lain: a. penyusunan berkas permohonan; b. penyusunan rencana pemanfaatan hutan dan rencana kerja tahunan; c. penguatan kelembagaan dan kelola kawasan; d. pengembangan ekonomi produktif; e. penyelesaian konflik; f. pemulihan kawasan hutan; dan g. perlindungan areal kerja.  Percontohan16 “Pendamping dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memanfaatkan lahan sebagai demplot untuk percontohan dengan luas sesuai kebutuhan dan kesepakatan kelompok pemegang IPHPS.” Pendampingan Pemohon17 (1) Pemohon IPHPS dapat menunjuk pendamping lembaga swadaya masyarakat setempat yang berbadan hukum. (2) Dalam hal Pemohon IPHPS tidak menunjuk pendamping, maka Pokja PPS menunjuk pendamping setempat yang berbadan hukum. 7. IPHPS Jangka Waktu  Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan IPHPS a. nama, KTP/NIK, dan Kartu Keluarga; b. lokasi dan luas; c. jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); d. hak dan kewajiban pemegang izin; e. jangka waktu; dan f. monitoring dan evaluasi.  IPHPS diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. IPHPS dapat diajukan melalui permohonan atau penunjukan oleh Menteri.18 15 Pasal 20 Ayat (1) 16 Pasal 20 Ayat (2) 17 Pasal 19 18 PAsal 9
  8. 8. 8. Hak dan Kewajiban Hak a. melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan IPHPS; b. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain; c. mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya; d. mendapatkan pendampingan dalam hal permohonan, pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran; e. mendapatkan hasil usaha pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan f. bermitra dengan BUMN atau BUMS. Kewajiban: a. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan; b. memberi tanda batas areal kerjanya; c. menyusun rencana pemanfaatan jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun dan jangka pendek selama 1 (satu) tahun; d. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya; e. melaksanakan tata usaha hasil hutan; f. mempertahankan fungsi hutan; dan g. melaksanakan fungsi perlindungan. 9. Tidak Berlakunya IPHPS Alasan:19 a. jangka waktu izin telah berakhir; b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin; atau c. izin dikembalikan oleh pemegang izin.  Sebelum dinyatakan tidak berlaku, IPHPS harus dievaluasi oleh KLHK.20  Segala kewajiban pemegang IPHPS harus diselesaikan meskipun IPHPS telah dinyatakan tidak berlaku.21 19 Pasal 18 Ayat (1) 20 Pasal 18 Ayat (2) 21 PAsal 18 Ayat (3)
  9. 9. 10. Pembinaan dan Fasilitasi  Kewenangan sepanjang mengenai Perhutanan Sosial dari:22 a. Direktur Jenderal; b. Kepala Bdan; c. Kepala Dinas  Kewenangan tersebut dapat berupa:23 “penandaan batas areal kerja, pemetaan dengan drone, pendampingan, penyuluhan, dukungan bibit, sarana produksi, bimbingan teknis, sekolah lapang, promosi/pemasaran produk, penelitian dan pengembangan.  Instansi lain yang dapat terlibat dalam rangka program pemberdayaan masyarakat:24 a. kementerian/lembaga, b. lembaga keuangan, c. BUMN/BUMS.  Kartu Perhutanan Sosial25 Anggota kelompok pemegang IPHPS diberikan Kartu Perhutanan Sosial oleh Direktur Jenderal.  Pembiayaan dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian/lembaga; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. pinjaman pembiayaan pembangunan hutan; d. dana desa;dana rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Monitoring, Evaluasi dan Sanksi Monitoring:26  Berkala, 1 kali setiap 6 bulan. Evaluasi  Berkala, 1 kali dalam 1 Tahun. Dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan melibatkan:  Pokja PPS, dan  Perum Perhutani,  dibantu oleh tim kerja yang ditetapkan Sanksi Pencabutan Izin Apabila:27 a. pemindahtanganan IPHPS; b. manipulasi/pemalsuan data; c. peringatan 3 kali berturut- turut dalam waktu 1 bulan akibat tidak memenuhi kewajiban. 22 Pasal 23 Ayat (1) 23 Pasal 23 Ayat (2) 24 Pasal 23 Ayat (3) 25 Pasal 23 Ayat (4) 26 Pasal 22 27 PAsal 24
  10. 10. 11. Ketentuan Peralihan KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka: a. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang arealnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini. b. PHBM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang arealnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. c. Pelaksanaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di hutan lindung diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Bogor, 27 Juli 2017 Catatan Akhir: 1. Ketentuan dalam Peraturan ini yang berkaitan dengan Pola Tanam dan Bagi Hasil tentu harus diperhatiikan dengan seksama apakah akan dapat dijalankan atau tidak dalam kondisi-kondisi yang terdapat di lapangan 2. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan ini, yang membuka kesempatan pemberian IPHPS pada kondisi wilayah kerja “dengan tutupan lahan yang terbuka atau terdapat tegakan hutan kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus) secara terus menerus selama 5 (lima) tahun atau lebih.” harus diterjemahkan dengan jelas. Karena, kondisi yang demikian apakah masih benar untuk dikelola sebagai Kawasan Hutan atau kondisi lainnya yang harus diperiksa dengan teliti. Selain itu, koordinasi dengan Direktur Jenderal yang membidangi Planologi dan untuk menempatkan areal yang dimaksud ke dalam PIAPS tentu membutuhkan Pengaturan yang tepat dan dapat berjalan. 3. Mekanisme dalam Ketentuan Peralihan harus diterjemahkan dengan tepat. Dimana, implementasi pasal ini mengharuskan evaluasi yang menyeluruh dan mentransformasikan bentuk kerjasama terdahulu ke dalam skema perizinan saat ini.

×