Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar JKPP Edisi 9

7 views

Published on

Kabar JKPP Edisi 9

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar JKPP Edisi 9

  1. 1. 2 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 No.9, Feb 2005 Yang dapat kami KABARi !! Penataan ruang dan manajemen konflik: sebuah catatan atas proses di Sanggau ...... 3 Penerapan Pemetaan Partisipatif dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang ..... 6 Inisiatif Kolaborasi untuk Resolusi Konflik Ruang; Pelajaran dari pengalaman “Rencana kerjasama RAPP dan JKPP” ..... 19 Terbaru dari JKPP-Jawa…….. 21 DEWAN REDAKSI KABAR JKPP Penanggung Jawab: Ita Natalia, Pemimpin Redaksi: Devi Anggraini, Redaktur: Ita Natalia, Kasmita Widodo, Devi Anggraini, A.H. Pramono. Distribusi: Risma. Tata Letak: Dodo. Alamat Redaksi : Jl. Arzimar III No.17 Bogor 16152, Indonesia, Telp. 0251- 379143, Fax.0251-379825, e-Mail: jkpp@bogor.net Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) berdiri pada bulan Mei 1996 di Bogor. Penggagas berdirinya JKPP adalah berbagai NGO dan masyarakat adat yang memanfaatkan dan mengembangkan pemetaan berbasis masyarakat sebagai salah satu alat pencapaian tujuannya. Kegiatan- kegiatan yang dilakukan JKPP antara lain menyelenggarakan pelatihan- pelatihan dan magang pemetaan partisipatif, perluasan dan penyebaran ide-ide pemetaan partisipatif, menyelenggarakan dialog-dialog keruangan, melakukan kajian-kajian keruangan, penerbitan dan melakukan aliansi dengan berbagai pihak yang aktif dalam gerakan-gerakan sumberdaya alam kerakyatan. Kabar Redaksi Pembaca yang budiman, Senang kami bisa menemui pembaca kembali melalui Media Kabar JKPP ini, setelah lama terjadi kekosongan dalam penerbitannya. Bukan berarti kita tidak saling menyapa, banyak forum diskusi baik tatap muka maupun jarak jauh melalui email tetap berkomunikasi. Isu-isu pemetaandantataruangyangmendorongkedaulatanrakyat atas ruang terus digagas, ditulis, dibicarakan dan diimplementasikan dalam aktivitas gerakan setiap lembaga pendukung dan oleh rakyat di tingkat basis. Pergeseran waktu mendorong bergesernya isu keruangan di Indonesia. Perlahan tetapi memiliki nilai yang menarikketikaisupemetaandantataruangolehmasyarakat menjadi hal yang diperhatikan pemerintah daerah di beberapa kabupaten di Indonesia serta perusahaan (private sector). Parapendukung(NGO)terusmelakukankerjasama untukmendorongpercepatanprosesperansertamasyarakat dalam penataan ruang dan pengelolaan ruang hidupnya. Kabar JKPP No.9, Februari 2005 ini menyampaikan beberapa kabar tentang proses diskusi revisi tata ruang di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Ini dapat dimaknai sebagai peluang semua pihak untuk membicarakan tata ruang kabupaten secara bersama, walau masih banyak hal- hal yang berbeda pendapat. Pada tulisan lain, dikemukaan bagaimana penerapan pemetaan partisipatif dalam penyusunan tata ruang kabupaten. Penulis pernah terlibat sebagai tenaga ahli dalam penyusunan tata ruang kabupaten, menyampaikan peluang penerapan pemetaan partisipatif dalam penyusunan rencana tata ruang kabupaten. Dua tulisan terakhir, membicarakan beberapa rencana inisiatif kolaborasi resolusi konflik ruang antara masyarakat dengan pihak swasta, dan perkembangan terbaru dari JKPP Region Jawa. Kami membuka segala saran dan kritik serta tulisan para pembaca untuk memperkaya media ini. Selamat membaca ! Terima kasih. Redaktur
  2. 2. 3 TATA RUANG SIAPA? PADA awal Desember 2004 saya dan beberapa teman dari Seknas JKPP, WALHIdanPPSDAKPancurKasihmenghadirisebuahrangkaiankegiatan dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sanggau (Kalimantan Barat). Revisi diperlukan pemerintah kabupaten (pemkab) karena setengah dari kabupaten tersebut sudah menjadi kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Sekadau, yang dibentuk pada tahun 2003. Selain itu pada tahun 2002 DPRD Kabupaten Sanggau telah mengesahkan Perda Kampung yang memberi otonomi lebih besar pada kampung yang menjadi satuan sosio-politik masyarakat Dayak. Rekan- rekanpenggiatdanbeberapaorganisasirakyat(OR)yangtergabungdalam Gerakan Rakyat untuk Pemberdayaan Kampung (GRPK) melihat revisi ini sebagai momentum yang penting untuk bisa mempengaruhi proses revisi agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat kecil, termasuk masyarakat Dayak. Karena itulah GRPK dan PPSDAK Pancur Kasih berusaha mengajak pemerintah kabupaten untuk bekerja sama melakukan revisi tersebut. Kegiatan ini dimulai dengan kelompok diskusi terfokus (focus group discussion-FGD)selamasatuhariyangmelibatkanwakil-wakilorganisasi rakyat anggota GRPK, pengurus GRPK, ditambah dengan rombongan dari Seknas JKPP dan WALHI. Dengan dipandu oleh Abdon Nababan, yang sebelumnya telah beberapa kali memfasilitasi kegiatan GRPK, PENATAAN RUANG DAN MANAJEMEN KONFLIK: SEBUAH CATATAN ATAS PROSES DI SANGGAU Oleh : ALBERTUS HADI PRAMONO Tampaknya bagi mereka hak atas tanah adalah sesuatu yang sangat nyata karena berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. Tanpa kejelasan hak atas tanah mereka tidak bisa berkebun, meramu, berburu, mengumpulkan jenis- jenis obat, dan lain- lain Semiloka Tata Ruang Kabupaten Sanggau (dok.JKPP)
  3. 3. 4 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 pertemuan di Wisma Tabor, Bodok, tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang kepentingan rakyat dalam penataan ruang dan membahas agenda-agenda kunci yang dibicarakan dalam semiloka di Balai Betomu yang berada di tengah kota Sanggau pada tiga hari berikutnya. FGD yang semula banyak didominasi para penggiat Ornop akhirnya berlangsung cukup seru setelah para wakil OR mulai mengerti proses yang akan terjadi dalam penataan ruang. Semilokayangdiharapkanmenjadi klimaks dari proses ini justru menjadi anti klimaks. Acara tiga hari yang merupakan hasil kerja sama antara GRPK dan Pemkab Sanggau dan dibantu oleh PPSDAK Pancur Kasih, JKPP, dan DfID tersebut dimaksudkan sebagai forum pertukaran pendapat tentang revisi tata ruang Sanggau dan bertujuan untuk menghasilkan suatu persetujuan kerja sama antara pemkab dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang hadir dalam proses revisi. Tujuan ini tidak tercapai karena tidak adanya wakil- wakil pemerintah kabupaten yang terlibat dalam seluruh proses semiloka. Walaupun acara dibuka oleh Bupati Sanggau, namun praktis tidak ada peserta dari Pemkab Sanggau. Peserta dari kalangan pemerintahan yang bertahan adalah wakil-wakil dari beberapa kecamatan, sementara dari wakil pemkab hanya dari Kantor Pertanahan yang datang pada hari pertama sebagai pembicara. Akhirnya semiloka ini menjadi acara “rakyat,” karena pemkab yang diharapkan menjadi “mitra debat” tidak hadir. Dari kedua pertemuan tersebut ada beberapa catatan menarik yang perlu disimak, dan bisa dijadikan pelajaran bagi semua yang terlibat dalam penataan ruang. Pada FGD menjadi pemanasan bagi anggota-anggota dan mitra-mitra GRPK dalam proses penataan ruang ini muncul hal yang menarik. Semula para penggiat Ornop lebih banyak memaparkan pendapatnya, sementara wakil-wakil OR lebih banyak diam. Akhirnya salah satu wakil OR bertanya apa hubungan antara hak atas tanah dan penataan ruang. Mulailah wakil-wakil OR lain bersuara. Rupanya kebanyakan dari mereka, kalau tidak bisa dikatakan semua, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan penataan ruang. Terkesan bahwa bagi mereka kata “penataan ruang”adalahistilahakademisatau teknokratis yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan mereka. Tampaknya bagi mereka hak atas tanah adalah sesuatu yang sangat nyata karena berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. Tanpa kejelasan hak atas tanah mereka tidak bisa berkebun, meramu, berburu, mengumpulkan jenis-jenis obat, dan lain-lain. Sedangkan penataan ruang adalah suatu istilah yang asing, dan bahkan mungkin sesuatu yang abstrak. Fasilitator memberikan penjelasan singkat dan sederhana arti penataan ruang, tetapi jarak antara penataan ruang dengan kehidupan mereka tetap terasa. Seperti kita tahu, penataan ruang lebih menekankan alokasi wilayah atas kepentingan ekonomis dan ekologis, sementara wilayah bagi penduduksetempatjugabermakna identitas dan keterikatan mereka dengan tempat hidup mereka. Perbedaan tersebut makin mengemuka dalam diskusi selama semiloka yang dihadiri wakil-wakil pemerintah kabupaten. Dalam pemaparan seorang wakil masyarakat dalam seminar dan pembahasan pada lokakarya duahariberikutnyabeberapawakil masyarakat mengangkat masalah konflik lahan dan sumber daya alam yang mereka hadapi sehari- hari akibat munculnya perkebunan, konsesi hutan dan pertambangan di atas atau di sekitar kampung mereka. Mereka juga bicara soal perubahan hubungan sosial dalam kampung mereka dan sulitnya mereka melakukan upacara-upacara adat yang biasa dilakukan di hutan, ladang atau sungai di wilayah kampung mereka setelah masuknya pengaruh perusahaan- perusahaan tersebut ke dalam wilayah mereka. Jelaslah bagi masyarakat wilayah bukan semata- mata punya nilai ekonomis dan ekologis, tetapi punya keterikatan yang kompleks dengan kehidupan mereka. Di lain pihak dari paparan wakil pemerintah, RTRW yang masih berlaku dan dokumen- dokumen pemerintah lainnya dalam proses revisi ini sangat kuat terasa bahwa bagi pemerintah penataan ruang adalah persoalan alokasi lahan dalam wilayah kabupaten berdasarkan fungsi ekonomis dan ekologisnya dalam bentuk permintakatan (zonasi), siapa yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan
  4. 4. 5 TATA RUANG SIAPA? melakukannya, dan dari mana anggarannya. Jadi penataan ruang lebih menjadi persoalan teknis dan birokratis. Sayangnya para peserta tidak bisa lebih banyak belajar lebih jauh tentang pandangan pemerintah kabupaten atas perencanaan ruang, karena ketidakhadiranwakil-wakilmereka dalamlokakarya.Walaupunbegitu kita bisa merasakan perbedaan mendasar antara masyarakat lokal dan pemerintah dalam melihat wilayah yang sama. Bagi pemerintah, dan para perencana wilayah yang terlibat secara teknis dalam pembuatan rencana tata ruang, wilayah dilihat dengan kacamata ilmiah dalam bentuk informasi statistik, kesesuaian lahan, jaringan pelayanan, dan sejenisnya. Yang tersirat dalam cara pandang ini adalah bahwa wilayah dianggap sebagai sesuatu yang abstrak dan tercerabut dari kehidupan manusia. Manusia dan wilayah adalah obyek yang perlu diatur dalam wilayah yang abstrak tersebut. Dalam literatur geografi pendekatan demikian menjadikan wilayah sebagai ruang (space)yang diabstraksi secara kuantitatif, seolah-olah wilayah itu hanya kumpulan angka-angka dalam bidang yang terbagi-bagi menurut wilayah administrasi dan fungsinya. Sebaliknya, bagi masyarakat wilayah tersebut, khususnya kampung mereka, lebih dari sekadar urusan penghidupan agar memperoleh uang dari kegiatan- kegiatan ekonomi. Dalam kampung mereka memiliki kompleksitas hubungan antar manusia dan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi. Masyarakat mempunyai hubungan emisional yang kaya dengan kampung mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa kampung bermakna sebagai tempat hidup (place). Secara pribadi pejabat pemerintah sangat mungkin juga menganggap kampung sebagai tempat hidup mereka, namun kepentingan negara yang mencari ruang bisa membuat mereka tercerabut dari tempat hidup mereka. Agar kelangsungan tempat hidup tetap terjamin maka dalam FGD muncul usulan untuk membuat suatu kawasan tambahandalamRTRWkabupaten yaitu kawasan otonomi kampung. Hal ini berkaitan dengan telah disahkannya Perda Kabupaten Sanggau No. 4 tahun 2002 tentang Pemerintahan Kampung. Dengan demikianusulantersebutbertujuan dua: menjamin tempat hidup bagi masyarakat dan memperkuat fungsi otonomi kampung. Pelajaran kedua yang dipetik adalahtentangketidakhadiranpara pejabat pemkab dalam semiloka di Sanggau ini. Panitia semiloka yang adalah para penggiat GRPK berusaha menghadirkan para pejabat, tetapi berakhir dengan tanpa hasil yang diharapkan. Dalam evaluasi singkat yang dilakukan setelah rangkaian pertemuan terasa bahwa bagi rekan-rekan GRPK dan para penggiat lainnya penataan ruang dianggap sebagai persoalan yang cenderung teknis karena berhubungan dengan peta dan berbagai analisis ilmiah. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, namun kurang lengkap. Memang berbagai informasi teknis tersebut sangat penting, tetapi informasi tersebut adalah dasar untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan, seperti kita tahu, adalah persoalan politik. Dengan demikian penataan ruang sarat dengan kepentingan politik. Seperti kita ketahui bersama kontrol dan akses ke suatu wilayah adalah sumber kekuatan dan kekuasaan bagi semua pihak yang berkepentingan. Rakyat, pemerintah dan para pengusaha semua berkepentingan dan saling memperebutkan sumber kekuasaan tersebut. Bahkan di antara masing-masing kelompok sering terjadi persaingan. Dengan demikian penataan ruang adalah masalah politik. Rasanya kesadaran dan pemahaman tentang politik keruangan demikian sudah ada di antara para penggiat. Namun saya agak terkejut juga dengan kenaifan bahwa penataan ruang adalah semata persoalan teknis. Mungkin karena kebutuhan atas berbagai macam bidang ilmu untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam penataan ruang menimbulkan kenaifan tersebut. Jadi sebaiknya kita jangan terjebak dalam rincian proses penataan ruang dan isi tata ruangnya, sementara kita lengah dalam mengamati penataan ruang secara keseluruhan, terutama dalam konteks relasi kuasa (power rela- tions) di antara pihak-pihak yang terlibat (baik antar maupun dalam kelompok).
  5. 5. 6 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 PENERAPAN PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG PENDAHULUAN ISTILAH peran serta masyarakat atau partisipasi dalam proses pembangunan di Indonesia semakin gencar diperbincangkan kesekian kalinya oleh berbagai kalangan ketika momentum era reformasi bergulir. Dengan adanya perubahan kehidupan sosial politik bernegara tersebut, upaya pelibatan masyarakat secara penuh dalam setiap aspek kegiatan pembangunan sangatlah penting diwujudkan, termasuk di dalamnya adalah penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses pembuatannya. Salah satu bentuk pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penataan ruang yang harus dipertimbangkan oleh berbagai kalangan adalah pemetaan partisipatif. Beberapa kelompok masyarakat dengan didampingi oleh LSM telah mulai mempraktekkan secara nyata peran sertanya dalam penataan ruang melalui kegiatan pemetaan partisipatif. Kegiatan pemetaan partisipatif ini bergulir pertama kali pada kelompok- kelompok masyarakat adat di luar Pulau Jawa. Namun sekarang ini kelompok masyarakat lainnya pun mulai menerapkan pemetaan partisipatif seperti kelompok masyarakat petani dan juga kelompok masyarakat adat di beberapa pelosok daerah Pulau Jawa. Oleh : FIRKAN MAULANA, S.SOS, MT Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi dan sosial budaya. Abstrak Penataan ruang di Indonesia menuntut adanya peran serta dari masyarakat. Selama ini upaya untuk mewujudkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang masih belum menemukan bentuknya. Padahal peran serta masyarakat dalam penataan ruang sudah diakomodasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun sayangnya pelaksanaan dari peraturan perundang- undangan tersebut masih menemukan banyak kendala. Pada saat ini, upaya masyarakat memberikan peran sertanya dalam penataan ruang sudah mulai bergulir, salah satunya melalui kegiatan pemetaan partisipatif. Beberapa kelompok masyarakat (khususnya masyarakat adat di luar Pulau Jawa) dengan didampingi oleh LSM telah mempraktekkan pemetaan partisipatif sebagai upaya nyata keterlibatan masyarakat dalam menata ruang. Kegiatan pemetaan partisipatif akan memberikan arah yang jelas ketika kontribusinya ditujukan untuk mewujudkan penataan ruang yang partisipatif. Pengenalan GPS dalam proses pemetaan partisipatif di Desa Mekarsari-Kabupaten Lebak, Banten (dok. RMI)
  6. 6. 7 TATA RUANG SIAPA? Pada awalnya kegiatan pemetaan partisipatif merupakan suatugerakanuntukmengorganisir masyarakat dalam upaya perlawanan terhadap pihak-pihak yangselamainitelahmengabaikan keberadaan masyarakat untuk ikut serta mengelola dan menata ruang di mana masyarakat itu bertempat tinggal1 . Selama beberapa waktu ke belakang dalam proses pembangunan yang terjadi, posisi sebagian besar masyarakat sangat lemah untuk ikut memberikan suaranya dalam penataan ruang. Era pemerintahan Orde Baru yang sentralistis dan otoriter tampaknya lebih memberikan peluang kepada segolongan kecil masyarakat (pemodal besar) untuk mempengaruhi arah penataan ruang di Indonesia. Ironisnya implementasi penataan ruang dalam proses pembangunan selama ini diyakini tidak manusiawi karena terbukti selalu diiringi oleh adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Pada saat ini ketika otonomi daerah melalui upaya desentralisasipemerintahantengah diwujudkan pelaksanaannya (yang hal tersebut ditandai dengan banyaknya kabupaten/kota atau propinsi baru berdiri), sesungguhnya peluang dan kesempatan keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang sangatlah terbuka lebar. Kabupaten/kota atau propinsi baru yang terbentuk akan selalu membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai arahan pelaksanaan program pembangunan, termasuk juga kabupaten/kota atau propinsi lama akan selalu membuat RTRW. Peluang dan kesempatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses penyusunan tata ruang tersebut bisa diwujudkan melalui kegiatan pemetaan partisipatif. Kegiatan pemetaan partisipatif ini mempunyai nilai strategis penting yaitu sebagai upaya masyarakat yang secara aktif memberikan aspirasi, persepsi dan preferensinya dalam penataan ruang. Singkatnya, kegiatan pemetaan partisipatif diharapkan akanmempengaruhikebijakantata ruang suatu daerah. Pemerintah daerah (kabupaten/kota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) biasanya akan me- legalisasi draft RTRW dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang berdasar dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Namun proses penelitian untuk penyusunan RTRW mempunyai banyakkelemahan,yangsalahsatu di antaranya adalah rendahnya akses masyarakat terhadap proses penelitian tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan pemetaaan partisipatif bakal mempunyai peluang besar ikut terlibat dalam kegiatan penelitian yang biasanya secara teknis dilakukan oleh konsultan perencana yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Tulisan ini mengulas tentang upaya mensiasati penerapan pemetaan partisipatif dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Tulisan ini terbagi atas enam bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menjadi latar belakang penulisan. Bagian kedua menjelaskan tentang peranan pemetaan partisipatif bagi penataan ruang. Bagian ketiga membahas tentang pengertian dan wawasan penataan ruang. Bagian keempat menguraikan tentang proses penyusunan rencana tata ruang. Bagian kelima membahas kemungkinan penerapan kegiatan pemetaan partisipatif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dengan contoh kasus pada skala ruang tingkat kecamatan. Bagian keenam menguraikan contoh sukses penerapan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Bagianketujuhadalahkesimpulan. PERANAN PEMETAAN PARTISIPATIF BAGI PENATAAN RUANG Sumber daya terutama sumber daya alam berada pada ruang seperti yang dimaksud dalam UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang. Ruang merupakan wadah bagi manusia untuk melakukan kegiatan hidupnya.Kegiatan hidup manusia (termasuk di dalamnya kegiatan pembangunan) itu memanfaatkan sumber daya alam. Jadi dapat dikatakan bahwa manusia hidupnya sangat bergantungpadaruang,baiksecara langsung maupun tidak langsung. Pada dasarnya filosofi penataan ruang adalah perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian mengenai penggunaan lahan dan aktivitas manusia yang berada di atas lahan tersebut. Salahsatuupayamewujudkan penataan ruang yang partisipatif adalah melalui kegiatan pemetaan partisipatif. Pada dasarnya kegiatan
  7. 7. 8 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 pemetaan partisipatif ini sangat kental dengan suasana proses partisipasi dalam setiap tahapan kegiatannya. Setiap warga komunitas diberikan kesempatan untuk membicarakan masalah secara bersama-sama tentang keadaan tempat mereka tinggal dan akhirnya membuat suatu keputusan mengenai rencana- rencana ke depan. Secara konsepsional, berbagai tujuan pemetaan partisipatif sebetulnya dapat ditinjau dari empat sudut pandang, yaitu (1) pemetaan partisipatif sebagai suatu proses, (2) pemetaan partisipatif sebagai suatu metode, (3) pemetaan partisipatif sebagai suatu program dan (4) pemetaan partisipatif sebagai suatu gerakan. Dalam konteks penataan ruang, maka pemetaan partisipatif dapat dipandang sebagai suatu metode untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Menurut Flavelle (1999), secara umum tahapan kegiatan pemetaan partisipatif yang benar-benar melibatkan peran serta masyarakat terdiriatasbeberapatahapan,yaitu: 1) Memperkenalkanidepemetaan kepada masyarakat 2) Membuat kesepakatan dengan masyarakat. Pada tahap ini dibicarakan tentang tujuan pemetaan, siapa yang berwenang terhadap peta yang dihasilkan, dsb. 3) Merencanakan kegiatan pemetaan bersama dengan masyarakat. Pada tahap ini dibicarakan tentang informasi apa saja yang dipetakan, berapa luas areal yang dipetakan, bagaimana mengorganisir partisipasi masyarakat, kapan kegiatan pemetaan akan dilaksanakan, dsb. 4) Melakukan persiapan teknis pemetaan. 5) Melakukan pelatihan pemetaan kepada masyarakat 6) Memetakan secara partisipatif pengetahuan lokal. Pada tahap ini dilakukan survey lapangan, membuatsketsa,surveytempat- tempat penting dengan GPS, survey kompas untuk pemukiman, jalan dan yang paling penting adalah menggambarkan pengetahuan lokal pada peta dengan proses yang partisipatif. 7) Membuat peta tema akhir 8) Memeriksa validasi peta Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peranan kegiatan pemetaanpartisipatifbagipenataan ruang bisa diringkas sebagai berikut : 1. Untuk memberikan gambaran tentang pola penggunaan lahan olehmasyarakatdisuatutempat yang mengikuti aktivitas perekonomian yang mereka lakukan. 2. Untuk memberikan gambaran a k t i v i t a s - a k t i v i t a s perekonomianmasyarakatyang bertempat tinggal pada suatu tempat tertentu. 3. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan detil mengenai kondisi lahan dan potensinya yang nantinya terkait dengan program pembangunan yang akan dijalankan, yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. 4. Untuk mengidentifikasi rencana-rencana suatu kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di tempat tertentu mengenai pengembangan wilayah mereka ke depannya nanti. PENATAAN RUANG Wawasan dan Pengertian Penataan ruang pada hakikatnya meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Perencanaan tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Di dalam perencanaan tata ruang tercakup proses bagaimana mendistribusikan tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan hidupnya. Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budidaya danfungsilindung,dimensiwaktu, teknologi dan sosial budaya. Selain itu mempertimbangkan pula aspek pengelolaan secara terpadu sebagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas lingkungan ruang. Perencanaan tata ruang menghasilkan rencana tata ruang. Rencana tata ruang merupakan hasil dari suatu proses yang mengalokasikan obyek-obyek fisik dan aktivitas, yaitu : 1. Proses mengalokasikan aktivitas-aktivitas pada suatu
  8. 8. 9 TATA RUANG SIAPA? kawasan sesuai dengan hubungan fungsional tertentu, yang akan ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan buatan serta kondisi fisik di wilayah tersebut. 2. Proses pengadaan atau penyediaan fisik yang menjawab kebutuhan akan ruang bagi suatu aktivitas, seperti tempat bekerja, pemukiman, infrastruktur, dsb. Contoh; proses pengadaan jalan ialah faktor pendukung bagi proses pengalokasian aktivitas pada butir 1. 3. Proses pengadaan dan pengalokasian tatanan ruang, kaitan antara bagian-bagian permukaan bumi, tempat berbagai aktivitas dilakukan dengan bagian atas ruang (udara) serta ke bagian dalam yang mengandung berbagai sumber daya. Pemanfaatan ruang adalah usaha untuk memanifestasikan rencana tata ruang ke dalam bentuk program-program pelaksanaan pembangunan beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang dilakukan secara bertahap sesuai jangka waktu rencana tata ruang melalui program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan : 1. Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya (hutan, perkebunan, pertambangan) sesuai dengan asas penataan ruang yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2. Perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak masyarakat sebagai warga negara. Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, dilakukan pengendalian melalui pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Dengan adanya kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, maka akan dapat diketahui dan sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan fungsi ruang yang tidak terkendali dan tidak terarah sebagaimana yang telahditetapkandalamrencanatata ruang. Perangkat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri dari perijinan, pengawasan dan penertiban. Pengendalian pemanfaatan ruang akan berlangsung secara efektif dan efisien bilamana telah didahuluidenganperencanaantata ruang yang valid dan berkualitas. Sebaliknyarencanatataruangyang tidak dipersiapkan dengan matang akan membuka peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang dan pada akhirnya akan menyulitkan tercapainya tertib ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang akan berfungsi secara efektif dan efisien bilamana didasarkan pada sistem pengendalian yang menyediakan informasi akurat tentang adanya penyimpangan pemanfaatan ruang. Dalam tata ruang dikenal istilah wilayah dan kawasan. Adapun pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedang kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya serta fungsi-fungsi khusus/tertentu.Secaradiagramatis pembagian kawasan dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam pembagiannya, ruang dibagi menjadi beberapa bagian menurut aspeknya: o Berdasarkanaspekfungsiutama Gambar 1. Diagramatis Pembagian Kawasan Kawasan Perkotaan Kawasan Pedesaan Kawasan Budidaya Kawasan Lindung Kawasan Tertentu Batas Administrasi Propinsi, Kabupaten/kota Batas Kawasan
  9. 9. 10 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 kawasan, kawasan dibagi menjadi dua yaitu kawasan lindungdankawasanbudidaya. o Berdasarkanaspekfungsiutama kawasan dan aspek kegiatan, meliputi kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan tertentu. o Berdasarkanadministrasi,ruang terdiri dari ruang wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Adapun pengertian beberapa kawasan, yaitu sebagai berikut : o Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. o Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. o Kawasan tertentu adalah kawasanyangditetapkansecara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Contohnya adalah Kawasan Bopunjur (Bogor, Puncak, Cianjur) di wilayah Propinsi Jawa Barat. o Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan dan sosial serta kegiatan ekonomi. Kaitan Antara Penataan Ruang Dengan Penggunaan Lahan Potensi sumber daya pembangunan yang sangat berharga kita miliki adalah sumber daya alam. Di setiap tempat pelosok Indonesia banyak terdapat sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dalam setiap proses pembangunan akan selalu berkaitan dengan penataan ruang yang didalamnya menyangkut penggunaan lahan yang ada. Apakah sumber daya alam yang adaakandigunakanuntukkegiatan perekonomian dalam sektor pertanian (pertanian lahan basah dan lahan kering, perkebunan atau kehutanan) ataukah penggunaan lahan untuk kegiatan lainnya seperti sektor pertambangan, industri, bangunan dan sebagainya. Pada prinsipnya pemanfaatan sumber daya alam yang ditunjukkan melalui pola penggunaan lahan tertentu akan selalu berhubungan dengan aktivitas manusia. Setiap penggunaan lahan di suatu tempat harus direncanakan seksama melalui penataan ruang agar pemanfaatannya bisa terus berkelanjutan dan mampu mengakomodasi berbagai aktivitas pembangunan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukkannya serta meminimalkan konfllik kepentingan. Penataan ruang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional karena banyak aspeknya mencakup bidang lingkungan hidup dan pertanahan yang sangat terkait dengan aktivitas manusia. Sejak tahun 1992, kebijakan penggunaan lahan (pertanahan) di Indonesia mulai coba diatur kembali melalui UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa alokasi lahan bagi berbagai penggunaan lahan adalah bagian dari pemanfaatan ruang. Menurut undang-undang tersebut, ruang adalah wadah bagi terselenggaranya suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dengan memperhatikan aspek daya dukung wilayahnya. Di dalam penataan ruang, berbagai sumber daya alam (agraria) ditata sebagai satu kesatuan sistem lingkungan hidup yang memperhatikan keseimbangan antara satu bentuk pemanfaatan terhadap bentuk pemanfaatan yang lain. Dalam konteks penataan ruang, maka manajemen lahan (pertanahan) memiliki kedudukan yang penting karena hampir setiap kegiatan pembangunan diselenggarakan dalam areal lahan tertentu. Selanjutnya dengan mempertimbangkan bahwa kebutuhan akan tanah terus meningkat, sementara ketersediaannya semakin lama justru semakin berkurang, maka penerapan mekanisme pengaturan pemanfaatan tanah melalui instrumen penataan ruang ini perlu
  10. 10. 11 TATA RUANG SIAPA? ditingkatkan kualitasnya, baik secara teori ataupun praktek. Karakteristik Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pada bagian pembahasan ini akan diuraikan contoh dari produk penataan ruang yaitu rencana tata ruang wilayah kabupaten. Kedalaman RTRW kabupaten adalah penjabaran dari RTRW propinsi. RTRW kabupaten sendiri masih perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana rinci tata ruang yang meliputi rencana detil tata ruang (RDTR) suatu kawasan, rencana teknik ruang (RTR) dan rencana umum tata ruang kecamatan (RUTR-K). Dalam penyusunan RTRW kabupaten, ada kawasan yang sudah ditetapkan penggunaannya di dalam RTRW nasional dan RTRW propinsi. Dalam hal ini RTRW kabupaten harus mempedomani dan menjabar- kannya dalam bentuk strategi pengelolaannya. Kabupaten masih memiliki kewenangan menen- tukan penggunaan lahan untuk lokasiyangtidakdiatursecarategas dan rinci dalam RTRW nasional dan RTRW propinsi. Sebagai gambaran, berikut ini akan diuraikan karakteristik dari RTRW Kabupaten yang pada dasarnya dapat dirinci berdasarkan substansi atau lingkup dari rencana yang disusun, kandungan isi, sifat, manfaat dan penggunaan dari rencana tersebut nantinya. Substansi/Lingkup Rencana • Tujuan dari penataan ruang • Penjabaran struktur dan pola ruang propinsi ke dalam : 1) struktur dan pola pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, 2) rencana umum tata ruang, 3) pedoman pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota Isi • Rencana pengelolaan kawasan tertentu, lindung, budidaya, pedesaan dan perkotaan. • Rencana sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan. • Rencana sistem sarana dan prasarana. • Rencana penatagunaan tanah, air, udara, hutan, sumberdaya mineral dan sumberdaya alam lainnya. • Pedoman pemanfaatan ruang (sumberdaya alam) : tanah/ lahan, air, udara, mineral, dan sumberdaya lainnya serta indikasi program pembangunan. • Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang (sumberdaya alam) : pengendalian penatagunaan tanah/lahan, air, udara, hutan, mineral dan sumberdaya alam lainnya. Sifat • Dimensi waktu 10 tahun dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah (perda). • Memberikan gambaran pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota bagi kegiatan perlindungan budidaya dan pengembangan infrastruktur pendukung yang telah memperhatikan sistem pengembangan kegiatan. • Acuan lokasi yang dimaksudkan menjamin adanya optimasi sinergi dan eksternalitas antar kegiatan produksi dan perlindungan lingkungan dan efisiensi infrastruktur (rencana ini digunakansebagaidasarprinsip investasi). Manfaat • Mewujudkan optimasi sinergi dan eksternalitas kegiatan budidaya, perlindungan lingkungan dan pemukiman serta efisiensi infrastruktur pendukung. Penggunaan • Sebagai pedoman untuk pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota untuk pengembangan kegiatan budidaya, pemukiman dan pengembangan infrastruktur. • Sebagai dasar untuk menyusun program pembangunan di daerah kabupaten/kota. • Sebagai dasar untuk pemberian izin prinsip, dengan asumsi bahwa lokasi akan menjadi optimasi sinergi dan minimasi eksternalitas antar kegiatan yang memanfaatkan ruang dan efisiensi infrastruktur pendukung. Izin prinsip akan
  11. 11. 12 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 digunakan investor untuk membuat rencana detail/site plan yang kemudian menjadi dasar pemberian izin bangunan. • Pedoman untuk penyusunan rencanarinci,baikrencanarinci kawasan perkotaan, pedesaan atau tertentu. Instansi Pelaksana Adapun instansi pelaksana penataan ruang di tingkat kabupaten (lihat tabel 1) : 1. Bappeda Kabupaten Instansi di tingkat kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan penyiapan RTRW Kabupaten/Kota dan pengendali struktur tata ruang wilayah Kabupaten/Kota. 2. Dinas Teknis Kabupaten Instansi di tingkat kabupaten yang bertugas menangani pekerjaan teknis keruangan secararincibaikbaikpenyiapan rencana rinci tata ruang maupun pengendali peruntukkan dan penggunaan lahan. Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Dalam UU No. 24/1992 sangat ditekankan pentingnya individu dalam penataan ruang dengan mengedepankan aspek hak dan kewajiban individu. UU ini menjamin bahwa setiap orang berhak menikmati dan memperoleh manfaat ruang, mengetahuirencanatataruangdan berperan serta dalam penataan ruang. Setiap orang juga berhak mendapat penggantian yang layak jika pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang menyebabkan ia harus pindah tempat. Namun di samping memiliki hak-hak tadi, masyarakat juga mempunyai kewajiban yaitu wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sementara itu pengertian peran serta masyarakat menurut PP No. 69/1996 (lihat Bab I Pasal 1 butir 11) adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengahmasyarakat,untukberminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. Masyarakat dalam pengertian ini adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum. Pengertian penyelenggaraan penataanruangdiIndonesiaberarti melakukan perencanaan tata ruang, memanfaatkan ruang dan mengendalikan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu di dalam konsepsinya, peran serta masyarakat diterapkan di semua tahapan tersebut, sehingga secara konseptualperencanawilayahkota (penata ruang) bekerja bersama- sama dengan masyarakat di sepanjang tugasnya, walaupun di dalam perencanaan versi PP ini masyarakat tidak lebih dari sekedar dimintai konsultasi saja (lihat anak tangga partisipasi Arnstein). Instansi Kabupaten Bappeda Dinas Teknis Tanggung Jawab Teknis Keruangan Mengkoordinasikan penyiapan Rencana Pola dan Struktur Tata Ruang Mengendalikan struktur tata ruang Menyiapkan rencana rinci tata ruang Mengendalikan blok peruntukkan, tapak kawasan dan penggunaan bangunan Produk RTRW Kabupaten/Kota Izin prinsip - Rencana Detil Tata Ruang - Rencana Teknik Ruang - Izin Site Plan - IMB No. 1 2 Tabel 1. Pengaturan Tanggung Jawab Teknis Keruangan
  12. 12. 13 TATA RUANG SIAPA? Hak setiap orang dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk bahwa setiap orang dapat melakukan usul, memberikan saran atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang. Hak atas ruang yang dimiliki setiap orang ini adalah hak-hak yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Ada pun kewajiban dalam memelihara kualitas ruang merupakan pencerminan rasa tanggung jawab sosial setiap orang terhadap pemanfaatan ruang. Pengertian memelihara kualitas ruang mencakup pula memelihara kualitas tata ruang yang direncanakan. Pelaksanaan kewajiban mentaati rencana tata ruang dilakukan sesuai kemampuan tiap orang. Penataan ruang dilakukan secaraterbuka.Artinyasetiappihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang, Dengan demikian jelas perlu ada keterbukaan (transparansi) tentang rencana tata ruang, sehingga setiap orang memahaminya, terutama dalamkaitandengankemungkinan lahannya (daerahnya) akan terkena pelaksanaan rencana tata ruang tersebut. Praktek spekulan lahan yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai rencana tata ruang yang berdampak terhadap “direnggutnya” lahan milik masyarakattentunyadapatdicegah sejak awal. Implikasi Penerapan Peran Serta Masyarakat Terhadap Teknis Penataan Ruang Jika visi ke depan disepakati bahwaperansertamasyarakatakan semakin besar dalam pembangunan, maka sudah sewajarnya mereka memperoleh porsi yang cukup dalam ikut menentukan tata ruang yang dituju bersama di masa mendatang. Dengan makin disadarinya pergeseran peran pemerintah dari provider menjadi enabler, maka satu-satunya hal yang tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah adalah menjaga agar kepentingan masyarakat umum masih tetap dipakai sebagai tolak ukur bersama. Seperti telah diuraikan pada bagian II.1, penataan ruang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap merencana tata ruang, memanfaatkan ruang dan mengendalikan pemanfaatan ruang. Implikasi teknis yang muncul dari pengakomodasian kegiatan peran serta masyarakat tentusajabakalditemuipadasetiap ketiga tahapan tersebut. Tabel 2 di bawah ini menunjukkan kemungkinan potensi kontribusi peran serta masyarakat di dalam proses penataan ruang. Melihatdaripotensikontribusi di atas, maka implikasi teknis terhadap perencanaan tata ruang adalah sangat besar, terutama dalam skala ruang yang lebih kecil (RTRW Kawasan dan Kecamatan). Misalkan, jika proses merencana tata ruang dimulai dari perumusan tujuan, pengumpulan dan analisis data, pendefinisian alternatif kebijaksanaan, evaluasi alternatif kebijaksanaan dan penentuan kebijaksanaan, maka harus diciptakan suatu wadah (forum, kelompok kerja atau sebagainya) di mana masyarakat secara langsung dapat melibatkan diri dan berperan serta aktif dalam tahapan- tahapan tersebut. Di dalam penyusunan tata ruang yang menyangkut kepentingan banyak orang, idealnya melibatkan seluruh komponen masyarakat. Namun dalam prakteknya hal tersebut sulit diwujudkan karena masyarakat hanya diwakili oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai tokoh masyarakat. Kalau dipikir secara realistis, perencanaan yang melibatkan masyarakat luas hanya mungkin terlaksana untuk wilayah yang kecil, misalnya lingkungan desa/kelurahan dan kecamatan. Untuk wilayah yang lebih luas, misalnya tingkat kabupaten atau kota, peran serta masyarakat hanya mungkin terlaksana dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Seringkali tokoh masyarakat hanya dilibatkan pada diskusi awal untuk memberikan masukan dan pada diskusi rancangan akhir untuk melihat apakah aspirasi masyarakat sudah tertampung atau belum. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ada beberapa pertanyaan harus dijawab : • Siapa (pihak di masyarakat) yang harus dilibatkan dan berperan serta aktif ? • Kapan mereka harus mulai terlibat ?
  13. 13. 14 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 • Bagaimana bentuk pelaksanaan peran serta masyarakat tersebut? Pertanyaan pertama adalah untuk membedakan atau memberi penekanan kepada kelompok sasaran di masyarakat yang paling perluuntukdilibatkan.Haliniakan sangatmenentukanbagaimanakita menjawab pertanyaan kedua dan terutama pertanyaan ketiga. Namun demikian peluang keterlibatan masyarakat secara umum harus tetap dibuka selebar- lebarnya. Perlu diingat juga bahwa ke depannya perlu ada pembatasan hal-hal mana serta kegiatan-kegiatanmanayangdapat dipartisipasikan dan tidak dapat karenamerupakanhakotoritasdari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Peluang keterlibatan masyarakatdalamperencanaaTata Ruang secara umum harus tetap dibuka selebar-lebarnya. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa ke depannya perlu ada pembatasan padahal-halapasajasertakegiatan- kegiatan apa saja masyarakat dapat berpartisipasi, serta hal-hal apa saja yang tidak dapat diganggu gugat karenamerupakanhakotoritasdari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG Jika diorientasikan pada produk, maka setidaknya terdapat tiga tahapan penyusunan rencana1 tata ruang yang dilalui, yaitu : 1. penyusunan buku Laporan Pendahuluan 2. penyusunan buku Kompilasi Data 3. penyusunan buku Analisis 4. penyusunan buku Rencana Buku Laporan Pendahuluan, pada pokoknya berisikan tafsiran rinci yang disusun pihak Pelaksana Pekerjaan (umumnya konsultan) terhadap TOR (Term of Reference) yang dikeluarkan pihak Pemberi Pekerjaan (umumnya Bappeda atau Dinas Teknis terkait). Dalam kasus pekerjaan penyusunan rencana tata ruang kecamatan, maka pihak pemberi pekerjaan adalah Bappeda Kabupaten (umumnya di setiap daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Peninjauan kembali rencana Proses teknis merencana Penetapan rencana Pengesahan rencana Penyuluhan dan pemasyarakatan rencana Penyusunan Program Penyusunan peraturan pelaksanaan rencana dan perangkat insentif dan disinsentif Penyusunan dan pengusulan program dan proyek Pelaksanaan program dan proyek Perizinan rencana pembangunan Pengawasan Penertiban Nasional Y X X X Y X Y Y X X X Y Propinsi Y Y X Y Y Y + + X Y X Y Kabupaten/ Kota Y Y X Y X X Y + Y + X + Kawasan + + Y Y X X Y + Y Y Y Y Tingkatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kegiatan Tahapan Penataan Ruang Tabel 2. Kemungkinan Potensi Kontribusi Peran Serta Masyarakat Di Dalam Proses Penataan Ruang Keterangan : Y = sedang, += tinggi, X = rendah
  14. 14. 15 TATA RUANG SIAPA? Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang). Jika dikaitkan dengan perwujudan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, maka substansi terpenting dalam bukuLaporanPendahuluanadalah menyangkut metode-metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Bilamana di dalam TOR dinyatakan bahwa proses penyusunan tata ruang mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat, maka seyogyanya pihak konsultan atau pemerintah harus bisa memberikan penjelasan secara rinci yang dapat dipahami bersama tentang hal tersebut. Penjelasan rinci diperlukan mengingat adanya keterbatasan dan kesenjangan kapasitas skill para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses penyusunan tata ruang. Dalam penyusunan buku Kompilasi Data, sepertinya keterlibatan masyarakat bisa lebih banyak. Dalam buku ini disajikan data-data tentang objek rencana suatu wilayah yang harus lengkap. Data-data yang ada sebaiknya terdiri atas data-data kuantitatif yang berasal dari instansi pemerintah dan data-data kualitatif yang berasal dari masyarakat. Selama ini seringkali produk RTRW yang dihasilkan sangat miskin akan data kualitatif yang biasanya memuat informasi tentang kondisi nyata kehidupan masyarakat dan keadaan suatu daerah yang menjadi subjek dan objek perencanaan. Dalam penyusunan buku Analisis, agak sulit bagi masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dan penuh. Dengan adanya persetujuan dari masyarakat, ada baiknya pada tahapan ini yang banyak berperan adalah pihak konsultan. Alasannya adalah pada tahap analisis ini diperlukan kapasitas skill dengan menggunakan metode akademis tertentu untuk menganalisis data- data yang ada, seperti analisis ekonomi, analisis kependudukan, analisis penggunaan lahan, analisis sosial kemasyarakatan dan sebagainya.Namuntidakmenutup kemungkinan bisa saja melibatkan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing asalkan masukannya bersifat logis. Contohnya melibatkan tokoh masyarakat atau tetua kampung untuk melakukan analisis sosial kemasyarakatan di daerahnya. Pada tahap penyusunan buku Rencana, idealnya masyarakat mendapatkan kembali porsi yang memadai karena pada tahap ini dilakukan perumusan rencana. Dasar dari perumusan rencana ini adalah hasil analisis. Namun hasil analisis ini mungkin saja meleset atau kurang tepat sehingga perlu mendapatkan masukan atau menampung usul, saran atau keberatan dari pihak-pihak terkait yang berkepentingan, termasuk masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan obyek wilayah perencanaan.Olehkarenaitupada tahap perumusan rencana ini penting sekali menggelar berbagai pertemuan dengan pihak-pihak terkait tersebut untuk membahas usulan rumusan rencana berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Pertemuan- pertemuan tersebut bisa berbentuk forum, diskusi atau sebagainya, tergantung dari tujuan dan hasil yang ingin diperoleh. KEMUNGKINAN PENERAPAN KEGIATAN PEMETAAN PARTISIPATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG TINGKAT KECAMATAN Pada bahasan berikut ini hanya akan difokuskan pada implikasi teknis peran serta masyarakat dalam tahap merencana tata ruang sajayangmenyangkutpenyusunan buku Kompilasi Data. Pembatasan bahasan ini bukan berarti meremehkanpelibatanmasyarakat dalam penyusunan buku Analisa dan Rencana, melainkan karena adanya pertimbangan melihat secara realistis kemungkinan penerapannya di lapangan. Pada dasarnya proses penyusunan rencana tata ruang untuk obyek apa pun tidak ada bedanya, misalnya antara penyusunan rencana tata ruang kecamatan, kabupaten, kota, kawasan tertentu dan seterusnya. Hanya saja dalam bahasan ini dipilih kasus skala ruang kecamatankarenalingkupnyaagak cocok dengan cakupan kegiatan pemetaan partisipatif yang biasanya meliputi wilayah beberapa desa. Dengan demikian diharapkan dapat lebih memudahkan untuk membahas siasat penerapannya dalam proses penyusunan tata ruang.
  15. 15. 16 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 Penataan ruang untuk wilayah tingkat kecamatan sebenarnya sudah dapat dilaksanakan (namun masih jarang), biasanya disebut Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTR-K). Pihak yang berwenangdalampenyusunantata ruang ini adalah instansi pemerintahan kabupaten, bukan aparat pemerintah dari kecamatan yang bersangkutan. Aparat kecamatan hanya sebagai pemberi data dan memberikan pendapat pada saat rencana itu didiskusikan. RUTR-K sebetulnya sudah cukup spasial dan setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten dan di-Perda-kan oleh Pemkab, maka dapat digunakan dalam penentuan pemberian izin penggunaan lahan (lokasi) bagi para investor yang bergerak di berbagai bidang usaha (kehutanan, perkebunan, pertambangan dan sebagainya). Buku Kompilasi Data umumnya terdiri dari data sekunder dan primer, baik yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Selama ini pihak perencana wilayah dan kota selalu mengandalkan pada data sekunder. Hal ini dikarenakan dengan alasan bahwa perolehan data sekunder lebih praktis karena mudah didapatkan di instansi- instansi pemerintahan dan tidak mengeluarkan energi, biaya dan waktu yang banyak. Namun perlu disadari bahwa data-data sekunder seringkali mempunyai banyak kelemahan, yang satu diantaranya yaitu tidak terdapat kedalaman informasi karena datanya berupa deretan angka-angka saja (kuantitatif). Kelemahan ini bisa ditutupi oleh data primer. Kalau para perencana wilayah dan kota menginginkan informasi yang mendalam tentang kondisi suatu wilayah beserta aktivitas masyarakatnya, maka diwajibkan harus mendapatkan data-data primer yang bersifat kualitatif. Dalam konteks penyusunan buku Kompilasi Data tersebut, makadata-dataprimeryangbersifat kualitatif bisa didapatkan melalui kegiatan pemetaaan partisipatif. JikahendakdisusunRUTR-K,maka data-data yang dibutuhkan mempunyai ruang lingkup atas beberapa desa di kecamatan tersebut. Singkatnya data yang dibutuhkan akan menghasilkan 2 (dua) produk utama, yaitu produk peta tiap desa dengan berbagai tema dan hasil wawancara dengan masyarakat berupa aspirasi, persepsi dan preferensi tentang perencanaan tata ruang. Untuk menghasilkan peta tiap desa dengan berbagai tema, perlu dihitung alokasi waktu, tenaga dan biaya yang dibutuhkan. Lama kegiatan pemetaan partisipatif itu sangat ditentukan oleh luas wilayah yang akan dipetakan, teknik pemetaan dan berapa banyak informasi tematik rinci yang diperlukan. Setiap wilayah desa dalam suatu kecamatan pasti mempunyai karakteristik tersendiri yang harus disesuaikan dengan penyediaan alokasi waktu, tenaga dan biaya dalam melakukan kegiatan pemetaan partisipatif. Tampaknya perlu ada eksperimen khusus dalam pembuatan peta- peta tematik tiap desa pada suatu kecamatan. Eksperimen khusus tersebut merupakan ajang pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat. Berkenaan dengan waktu, tenaga dan biaya yang dibutuhkan tersebut, biasanya pihak instansi pemberi pekerjaan dan konsultan pelaksana pekerjaan akan selalu berpegang pada prinsip “waktu kerja yang singkat, biaya yang murah dan tenaga yang efektif dan efisien.” Tantangan buat masyarakat adalah bagaimana mengorganisir dirinya agar bisa mencapai mufakat dengan pihak instansi dan konsultan terkait dengan kecocokkan cara kerja di antara mereka. Namun sesungguhnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat (tentunya dibantu oleh LSM) bisa membuat peta-peta tematik tiap desa yang cukup meyakinkan sehingga peta-peta tersebut bisa diterima oleh pihak konsultan dan instansi pemerintahan daerah. Sementara itu data-data yang menyangkut hasil wawancara dengan masyarakat berupa aspirasi, persepsi dan preferensi yang menyangkut perencanaan tata ruang sebenarnya sudah termasuk dalam tahapan kegiatan pemetaan partisipatif itu sendiri. Data-data tersebut bisa didapatkan pada tahapan memetakan secara partisipatif pengetahuan lokal. Namun untuk kebutuhan perencanaan tata ruang, tidak saja pengetahuan lokal yang digali melainkandata-datalainnyaseperti data kependudukan, aktivitas ekonomi, penggunaan lahan dan sebagainya. Sebagai contoh dalam pengumpulandatakependudukan, lazimnya data kependudukan itu diperoleh secara sekunder ke instansi terkait. Namun bisa saja
  16. 16. 17 TATA RUANG SIAPA? data tersebut didapatkan secara primer untuk mengetahui keakuratannya. Jadi data-data kependudukan seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kelompok usia, kelamin dan seterusnya bisa didapatkan dengan cara sensus langsung ke masyarakat pada saat survey lapangan pemetaan dilakukan. Selanjutnya untuk menghimpun informasi yang berupa aspirasi, persepsi dan preferensi masyarakat (dikaitkan dengan UU Penataan Ruang, bahwa setiap orang berhak mengajukan usulan, memberi sa- ran dan keberatan), dapat dilakukan dengan cara diskusi- diskusi kelompok pada setiap komunitaskampungdisetiapdesa. Dengan cara seperti itu, niscaya kelengkapan data dan tingkat keakuratan data lebih dapat dipertanggungjawabkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang.Namuncarainimempunyai kelebihan dan kekurangan masing- masing. Kelebihannya adalah jumlah peserta sedikit, pendalaman informasi cukup memadai, cenderung terarah dan fokus serta inklusif dari komunitas yang lebih luas. Kekurangannya adalah memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Pada tingkat kecamatan bisa diadakan pertemuan kecamatan atau forum kecamatan dengan tujuan yang hampir sama seperti diskusi kelompok komunitas tingkat desa. Namun penyelenggaraannyaperluhati-hati karena jumlah peserta yang banyak, akan sulit untuk mengarahkan pada isu-isu tertentu saja, cenderung mengesam- pingkan sektor-sektor tertentu dari komunitas, serta artikulasi perorangan dan kelompok- kelompok yang berkepentingan mungkin sangat dominan. Mungkin lebih realistis untuk membatasi jumlah peserta dengan hanya memperkenankan utusan- utusan desa terpilih yang hadir dalam pertemuan itu. CONTOH SUKSES PENERAPAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Pembahasan pada bagian ini menceritakan sukses keberhasilan penerapan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Cerita sukses ini mungkin bisa menginspirasi bagi kegiatan pemetaan partisipatif untuk mengujicobakan metode kegiatannya dalam proses penyusunan rencana tata ruang. Cerita sukses ini tidak cukup detil penjelasannya, namun substansinya sangat relevan dengan upaya penerapan kegiatan pemetaan partisipatif dalam proses penyusunanrencanantataruangdi tingkat kecamatan. Contoh sukes keberhasilan penerapan peran serta masyarakat dalam penataan ruang bisa ditemukan di Kabupaten Klaten di Propinsi Jawa Tengah (lihat Soewarno 1996, dalam Jamal 1999). Masyarakat desa melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa(LKMD)bekerjasamadengan konsultan yang bekerja pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten berhasil menyusun Pola Tata Ruang Desa (PRTD) skala 1:5000 yang berisi arahan penggunaan lahan bagi pemukiman, pertanian, industri dan jasa. PTRD ditetapkan masyarakat dan disahkan oleh Bupati Klaten, sehingga adanya perubahan PTRD harus seizin bupati. Keberadaan PTRD ternyata sangat berfungsi efektif dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Jika sebelum ada PTRD pada tahun 1988, tingkat konversi lahan pertanian mencapai 350 hektar, maka pada tahun 1993 tingkat konversi menurun jadi 14 hektar. PTRD memungkinkan masyarakat di tingkat desa mengontrol perizinan alih fungsi lahan pertanian. Keterlibatanmasyarakatdalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang akan menghasilkan penggunaan lahan yang lebih efektif sehingga upaya mencapai produktivitas lahan secara optimum dan lestari dapat terpenuhi. Pengalaman Kabupaten Klaten menunjukkan salah satu keberhasilan mekanisme peran serta masyarakat yang terlibat secara kritis dalam mengendalikan penggunaan lahan. Mekanisme peran serta masyarakat melalui perwakilan tiap desa diasumsikan akan mampu menjangkau secara fisik atau administratif setiap tahapan proses penataan ruang. Pelajaran yang bisa dipetik adalah peran serta masyarakat dalam penataan ruang harus dibarengi dengan penguatan mekanisme kelembagaan lokal masyarakat
  17. 17. 18 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 setempat yang dapat berfungsi efektifdalammenjalankanrencana pemanfaatan dan pengendalian ruang. KESIMPULAN Dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 24/ 1992 tentang Penataan Ruang ditegaskan, bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang; berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Dengan demikian proses perencanaan tata ruang harus melibatkanmasyarakatsecaraaktif, yaitu masyarakat harus berperan sebagai subjek perencanaan dalam setiap kegiatan yang mencakup hampir keseluruhan proses penyusunan rencana tata ruang. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang yangpalingsederhanaadalahpada tahap pengumpulan data, baik data-data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang berupa angka-angka bisa didapatkan dengan cara survey lapangan berbentuk sensus. Data kualitatif yang berupa tafsiran dari suatu pendapat bisa didapatkan dengan cara survey lapangan berbentuk wawancara mendalam danjugamelakukandiskusi-diskusi dan pertemuan dengan masyarakat. Data kualitatif dibutuhkan untuk mendapatkan aspirasi, persepsi dan preferensi masyarakat terhadap penataan ruang di wilayahnya. Pada dasarnya data-data yang diperoleh adalah untuk dapat menggambarkan kondisi saat ini dan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi suatu wilayah. Pada tahap pengumpulan data tersebut, bisa diujicobakan pendekatan kegiatan pemetaan partisipatif. Produk yang penting dari kegiatan pemetaan partisipatif bagi proses penyusunan rencana tata ruang adalah adalah peta-peta tematik setiap desa di suatu kecamatan dan data-data dasar setiap desa yang menyangkut kependudukan, fisik lingkungan, perekonomian, sosial kema- syarakatan, penggunaan lahan dan sebagainya. Selain itu data-data yangmenyangkutaspirasi,persepsi dan preferensi masyarakat tentang perencanaan tata ruang di daerahnya merupakan data-data yang bisa juga didapatkan melalui kegiatanpemetaanpartisipatifpada setiap pertemuan-pertemuan komunitas desa. Dengan menerapkan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang melalui kegiatan pemetaan partisipatif, pada gilirannya akan mempengaruhi terhadap hasil akhir rencana tata ruang itu sendiri. Paling tidak, hasil akhirnya akan lebih dapat dipertanggungjawab- kan segi penerimaannya (accept- ability), karena prosesnya melibatkan secara langsung baik masyarakat maupun pihak terkait lainnyadiwilayahkecamatanyang menjadi obyek perencanaan. DAFTAR PUSTAKA Arnstein, Shirley. A Ladder of Citizen Participation, dalam The Journal of The American Institute of Planners, Vol. 35, No. 4, July 1969 Friedmann, J. Planning in The Public Domain: From Knowledge to Ac- tion, Princeton, Princeton Univer- sity Press, USA, 1987. Flavelle, Alex. Panduan Pemetaan Berbasis Masyarakat (terjemahan). Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Bogor, 2001. Harman, Beny dkk. (eds). Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Pertanahan. Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia(YLBHI),Jakarta, 1996. Jamal, E. Analisis Ekonomi dan Kelembagaan Alih Fungsi Lahan Sawah ke Penggunaan Non- Pertanian di Kabupaten Karawang. Tesis Magister Perencanaan Wilayah dan Desa Program Pascasarjana IPB Bogor, 1999. Topatimasang, Roem. Pemetaan Sebagai Alat Pengorganisasian Masyarakat: Sejarah dan Politik Sengketa Sumberdaya Alam dan Hak-Hak Kawasan Masyarakat Adat di Maluku, dalam Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam karya Ton Dietz, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
  18. 18. 19 TATA RUANG SIAPA? AKHIR-akhir ini Private Sector terutama untuk industri Kehutanan mengalami tekanan yang cukup kuat dari pasar terutama pasar Internasional. Cukup banyak konsumen internasional yang mulai mempertanyakan kinerja produsennya terutama dalam kaitannya dengan aspek lingkungan dan HAM. Kuatnya kampanye internasional yang menyoalkan kebijakan perusahaan industri skala besar dalam hal pencemaran lingkungan dan HAM menyebabkan terjadi keputusan boikotolehbeberapakonsumenterutamadiJepangdanEropa. Buruknya kinerja dalam pengelolaan lingkungan dan kemanusiaan menyebabkan konflik antara masyarakat dan perusahaan semakin meruncing hampir di seluruh areal konsesi. Tidak ada jaminan terhadap keamanan berusaha baik itu masyarakat ataupun perusahaan, masyarakat menjadi semakin terusik hak hidup dan wilayah kelolanya serta mahalnya ongkos sosial yang harus dibayar atas berbagai penyelesaian kasus tersebut. Membuat persoalan ini perlu mendapatkan jalan keluar. Mengamati fenomena tersebut, Multistakeholder Forestry Program (MFP) yang menjadi salah satu program kerjasama multipihak antara departemen Kehutanan Republik Indonesia dan pemerintah Inggris (DFID) merespon inisiatif ini dengan membuka ruang untuk mendiskusikan bagaimana konflik ruang tersebut dapat dicarikan jalan keluar melalui Pemetaan Partisipatif. MFP merasa bahwa Pemetaan Partisipatif dapat digunakan sebagai salah satu alat Resolusi Konflik. Diskusi menggulirkan ide untuk menjajaki kemungkinan Kolaborasi dan membangun pemahaman bersama ini dikomunikasikan kepada Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) dan Sekretariat Nasional JKPP di Bogor. JKPPyangsecarastrategishendakmenempatkandirisebagaiJaringan Kerjayangresponsifterhadappersoalan-persoalankeruangandanmampu memfasilitasi “shared learning” untuk komunikasi ruang dengan berbagai pihak dengan merespon inisiatif kolaborasi ini. Untuk merespon permintaan tersebut, Sekretariat Nasional JKPP merasa perlu untuk mendiskusikan substansinya lebih lanjut kepada anggota JKPP baik melalui milis anggota via jaringan internet maupun berdiskusi secara langsung, terutama dengan anggota jaringan yang berasal dari Riau. INISIATIF KOLABORASI UNTUK RESOLUSI KONFLIK RUANG; PELAJARAN DARI PENGALAMAN “RENCANA KERJASAMA RAPP DAN JKPP” Pada dasarnya, wacana pemetaan partisipatif sebagai media komunikasi untuk persoalan ruang mulai bergulir di antara private sec- tor terutama industri- industri kehutanan Oleh : ITA NATALIA DAN DEVI ANGGRAINI
  19. 19. 20 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 Atas inisiatif ini, pada bulan Desember 2004, SekNas bertemu dengan beberapa organisasi non pemerintah (ornop) di Riau bertempat di kantor Yayasan Hakiki. Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Yayasan Hakiki/ Fasilitator Regional, Kaliptra, WALHI Riau, WWF Riau, JIKALAHARI dan Aliansi Masyarakat Adat Riau (AMAR). Pertemuan ini merekomenda- sikan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh RAPP yaitu; 1. RAPP harus mampu menjelaskan apa tujuan dari resolusi konflik tersebut 2. RAPP harus menjelaskan Proto- col/SOP konflik dan; 3. Setuju bahwa RAPP tidak memiliki Otoritas terhadap keputusan-keputusan strategis mengenai proses dan hasil PP Hasil diskusi ini akan dibawa dalam pertemuan pertama para pihak di Jakarta pada tanggal 5-6 Januari 2005. Sebagai informasi, pada saat yang bersamaan RAPP juga memfasilitasi Training Resolusi konflik untuk staff sebagai upaya lain memperbaiki kinerja perusahaannya. Training tersebut difasilitasi oleh LATIN. Pada kesempatan training resolusi konflik Sekretariat Nasional JKPP diundang sebagai salah satu narasumber yang diminta untuk mempersentasikan tentang pemetaan partisipatif. Menyanggupi inisiatif untuk membuat sesi diskusi yang terfokus, Sekretariat Nasional kemudianmembantuupaya-upaya komunikasi berbagai pihak untuk pertemuan multipihak tersebut, yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 5-6 Januari 2005 di kantor WWF Jakarta. Sampai dengan tenggat waktu yang disepakati antara JKPP dan MFP yaitu tanggal 22 Desember 2004, RAPP tidak memberikan respon positif terhadap inisiatif pertemuan tersebut, kemudian kami mendapat informasi melalui email dari RAPP (Mr. Munoz) bahwa pada akhirnya RAPP memutuskan lebih mempriori- taskan pada peningkatan kapasitas staff untuk resolusi konflik dan belum menggunakan Pemetaan Partisipatif sebagai alat penyelesaian persoalan persoalan keruangan, maka pertemuan itu diputuskan dibatalkan oleh JKPP Seknas. Pada saat yang hampir bersamaan inisiatif untuk memahami pemetaan partisipatif jugadatangdariAPP(AsiaPulpand Paper) yang membawahi Indah Kiat Pulp Paper. Mr. John Casey sebagai perwakilan dari APP melakukanupayayangsamauntuk membangun komunikasi yang lebih baik dengan LSM dan masyarakat. JKPP menjadi pihak yang di minta untuk memfasilitasi Shared learning Pemetaan Partisipatif kepada APP. Secara prinsip JKPP kembali menjelaskan tentang apa itu pemetaan partisipatif dan prinsip-prinsip kerjanya. Hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari komunikasi dengan APP. Pelajaran yang dapat kita peroleh dari inisiatif-inisiatif ini adalah: 1. Menjadi penting bagi JKPP menjelaskan secara terbuka kepada para pihak tentang prinsip-prinsip pemetaan partisipatif 2. Pada dasarnya, wacana pemetaan partisipatif sebagai media komunikasi untuk persoalan ruang mulai bergulir diantaraprivatesectorterutama industri-industri kehutanan. 3. Keinginan untuk memperbaiki kinerja lingkungan dan HAM cukup terbangun di pihak perusahaan seperti RAPP dan APP karena tekanan pasar internasional, akan tetapi keberanian mengambil resiko atas dampak pemetaan belum cukup kuat 4. Kekuatan kelompok utama yaituorganisasimasyarakatadat yang solid menjadi penentu utama keputusan berkolaborasi atau tidak dengan pihak perusahaan (private sectors) karena masyarakat adat yang harus memegang kendali atas proses negosiasi. Kami menduga, keinginta- huan tentang Pemetaan Partisipatif akan terus berkembang di berbagai pihak, sehingga kerja-kerja pengorganisasian yang menyiap- kan organisasi masyarakat yang solid akan mampu merespon hal ini secara positif.
  20. 20. 21 TATA RUANG SIAPA? PEMBENTUKAN JKPP-JAWA JARINGAN Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)-Jawa lahir pada tahun 1999 sebagai salah satu region yang diprakarsaipadapertemuanForumAnggota(FA)JKPP di Lembah Nusa, Bogor. Inisiatif ini merupakan salah satu cara “perpanjangan tangan” JKPP untuk mempercepat terwujudnya misi yang diemban yakni mempercepat Tegaknya Kedaulatan Rakyat atas Ruang. Lima tahun kepengurusan JKPP-Jawa baru saja dilalui. Pentingnya posisi dan peran yang harus ‘dimainkan’ oleh JKPP-Jawa guna mendukung gerakan keruangan menjadi mandat yang sampai saat ini masih tetap dijaga. Oleh karenanya, upaya melakukan pengembangan dan inovasi strategi pun masih terus dilakukan. Sebagai bahan refleksi dan evaluasi, perubahan- perubahan harus selalu dihadapi dan dilakukan. Pertemuan Forum Region Jawa yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Nopember 2004 ini merupakan salah satu media alternative menuju perubahan-perubahan yang terjadi. Pertemuan yang dilangsungkan selama dua hari dan dihadiri sebanyak 14 orang peserta (individu dan lembaga) telah membahas agenda kegiatan, struktur kerja dan kepengurusan baru untuk periode 2004-2005. JKPP JAWA DAN GAWEAN-NYA Pada tanggal 27-28 Nopember 2004, bertempat di Sekretariat, JKPP Region Jawa telah mengadakan Pertemuan Forum Region yang melahirkan agenda kegiatan, struktur kerja dan kepengurusan baru untuk periode 2004-2005 serta penambahan anggota JKPP Region Jawa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 14 orang peserta, baik yang hadir sebagai individu maupun sebagai utusan lembaga. Terbaru dari JKPP-Jawa…….. Oleh : IMAM HANAFI Tiap-tiap simpul layanan telah membuat agenda kerja ke depan serta bentuk-bentuk layanan yang akan diberikan sesuai kapasitas dan kemampuan masing- masing
  21. 21. 22 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 Hasilpertemuantersebutsalah satunya adalah penambahan Komite Strategi dan simpul-simpul layanan dalam struktur JKPP Jawa. Gagasan Komite Strategi ini dimunculkanuntukmengawalalur gerakan pemetaan partisipatif baik secara substansi, orientasi, teknis dan strategi ke depan dalam konteks gerakan advokasi dan perencanaan ruang. Komite Strategi merupakan instrumen penting yang diharapkan dapat berkontribusi dalam percepatan, efektivitas dan pengembangan gerakan pemetaan partisipatif dan issue keruangan di pulau Jawa. Sementara itu, Simpul-simpul Layanan adalah merupakan kontak person di tiap-tiap daerah di pulau jawa yang berperan sebagai pusat- pusat pengembangan dan pelayanan teknis bagi kerja-kerja pemetaan partisipatif sesuai konteks lokal. Tiap-tiap simpul layanan telah membuat agenda kerja ke depan serta bentuk-bentuk layanan yang akandiberikansesuaikapasitasdan kemampuan masing-masing. Harapannya, selain adanya kejelasan agenda ke depan, tiap simpul layanan juga mempunyai platform yang jelas terhadap bentuk layanan yang akan diberikan. Di samping kegiatan yang disusun dan dikembangkan di tingkat simpul layanan, hubungan kerja antar simpul juga dapat dimanfaatkan sebagai arena belajar dan saling membantu. Sehingga dengan demikian, semua agenda kerja sekretariat region JKPPJawamerupakanagendakerja yang muncul dari tingkat simpul layanan selain agenda tahunan JKPP Jawa yang telah diatur di dalam statuta lembaga. Dari hasil Forum Region JKPP Jawa, telah terbentuk 2 simpul layanan yang sudah menyatakan siap untuk berproses, yaitu simpul SAHUL (Salak, Halimun dan Ujung Kulon) dan simpul PRIANGAN. Berangkat dari hasil pertemuan JKPP Region Jawa, di beberapa wilayah seperti Wonosobo (diinisiasi oleh JKPM) dan Jember (wilayah Tapal Kuda yangdiinisiasiolehSD_Inpers)juga sedang mempersiapkan untuk membentuk simpul layanan FORUM REGION KOORDINATOR REGION KOMITE STRATEGI Simpul Layanan Simpul Layanan Simpul Layanan FORMAT STRUKTUR KERJA PERIODE KEPENGURUSAN 2004-2005, FA JKPP REGION JAWA Koordinator JKPP Region Jawa : Imam Hanafi Komite Strategi : 1. Restu Achmaliadi 2. Abdon Nababan 3. A. Hadi Pramono 4. Boy Mochran 5. Joko Waluyo Anggota JKPP Region Jawa: 1. Restu achmaliadi 2. Imam Hanafi 3. Indra Agustiani 4. Habibudin 5. Idham Kurniawan 6. Hilma S 7. Asikin 8. Joko Waluyo 9. Loggena Ginting 10. Abdon Nababan 11. Rozak 12. Harma 13. Bambang 14. Herdi 15. Diyan 16. Ariansyah Madjid (Mumu) 17. Fepy Ahmad S (Igho) 18. A. Hadi Pramono (Monti) 19. Ahmad Baehaqi 20. Wawan 21. YP2AS 22. Yapemas 23. Yayasan PUTER 24. LATIN 25. RMI 26. Telapak 27. Lembaga Studi Desa Untuk Petani (Sd Inpers) 28. RACA Institute 29. Serikat Petani Pasundan (SPP) 30. Persatuan Perjuangan Rakyat Tani Subang (PPRTS) 31. Sekretariat Bina Desa 32. JKPM
  22. 22. 23 TATA RUANG SIAPA? pemetaan. Inisiasi simpul layanan pemetaan ini dilakukan dalam rangka mempercepat dan memudahkan akses pelayanan terhadap komunitas yang membutuhkan peta sebagai alat advokasi dan perencanaan ruang. Dengan adanya simpul-simpul layanan ini, diharapkan bagi tiap- tiap komunitas yang ingin melakukan proses pemetaan dapat berkoordinasi langsung dengan simpul-simpul terdekat asalkan sudah ada kejelasan tentang tujuan, manfaat dan pentingnya pemetaan. KEANGGOTAAN Setiap orang dan lembaga bisa menjadi anggota JKPP Jawa, dengan catatan mendapat rekomendasi dari (paling sedikit) 2 orang atau 2 lembaga anggota JKPP. Proses rekruitmen keanggotaan JKPP Jawa dilakukan dalam pertemuan Forum Region setiap 3 tahun . Secara keanggotaan, JKPP Region Jawa SEKRETARIAT NASIONAL JKPP KOMITE STRATEGI KONSULTASI, KOMUNIKASI DAN KOORDINASI FASILITASI, INFORMASI DAN KOORDINASI JKPP REGION JAWA SIMPUL LAYANAN PENGAJUAN JENIS FASLITASI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROSES FASILITASI AGENDA PP { { masih terdiri dari individu dan lembaga. Sampai pada periode kepengurusan 2004-2005, tercatat jumlah keanggotaan JKPP Region Jawa secara individu sebanyak 20 orang yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 18 orang laki-laki serta anggota kelembagaan sebanyak 12 lembaga yang terdiri dari 2 organisasi rakyat dan 10 Lembaga Swadaya Masyarakat. Simpul, bentuk layanan dan ketersediaan alat: Mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sekretariat JKPP Region jawa, maka dalam menjalankan fungsinya, sekretariat JKPP Region Jawa menerapkan pola hubungan yang fleksibel dengan tiap-tiap simpul maupun antar Simpul Layanan, khususnya dalam memfasilitasi kerja-kerja pemetaan. Sekretariat JKPP Region Jawa sampai saat ini hanya bisa memfasilitasi alat dan fasilitator pemetaan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap kerja-kerja pemetaan di tiap-tiap simpul layanan. Selanjutnya tiap- tiapsimpuldapatmengembangkan kapasitasnya sesuai kebutuhan di tingkat lokal. AGENDA KERJA JKPP REGION JAWA Secara garis besar, agenda kerja JKPP Jawa dalam satu tahun ke depan adalah dalam rangka peningkatan kapasitas layanan JKPP bagi komunitas yang membutuhkan peta. Agenda kerja ini merupakan agenda yang disusun secara bersama oleh anggota JKPP Jawa. Diharapkan dalam implemetasinya akan melibatkan secara aktif anggota
  23. 23. 24 KABAR JKPP NO. 9, FEBRUARI 2005 JKPP Jawa serta masyarakat di tiap- tiap wilayah. Secara garis besar agenda kegiatan JKPP Region Jawa ke depan adalah : 1. Identifikasi daerah-daerah yang sudah melakukan pemetaan (data base) 2. Pengadaan kelengkapan alat pemetaan di tiap simpul 3. Pembuatan Manual Pemetaan Partisipatif berbentuk audio vi- sual dan buku 4. Pembuatan Film dokumentasi proses Pemetaan Partisipatif 5. Seminar dan Lokakarya Tentang Pemetaan Partisipatif dan Ruang Kelola Rakyat 6. Pelatihan (TOT dan TOF) Peralatan yg Dimiliki Puter: Kompas Telapak:GPS & Kompas, RMI: GPS & Kompas, Telapak: Audio Visual & strategi outreach, Puter: sistem informasi/ strategi outreach Kompas Sekretariat Kantor Yayasan Puter Jl. Permata Cimanggu Blok A No. 4 Kedung Badak – Tanah Sareal, Bogor - 16710 YP2AS, Jl. Wartawan IV no. 28 Buah Batu, Bandung, Jawa Barat Wilayah kerja G. Salak, Kawasan Halimun, Ujung Kulon Subang, Garut, Tasik, Ciamis Bentuk layanan • TOF simpul SAHUL • TOT antar simpul Jawa Barat dan Banten • Menyediakan layanan untuk simpul-simpul lain, dalam bentuk: – Analisis Kebijakan – Fasilitasi PP – Fasilitasi Perumusan Strategi – Peminjaman peralatan – Fasilitasi pengolahan data jadi informasi – Sosialisasi PP – Dokumentasi PP – Fasilitasi PP – Analisis kebijakan – Advokasi kebijakan – Perencanaan Kawasan Pemetaan dan perencanaan – Memfasilitasi PP – Pendokumentasian proses PP – Pelatihan PP – Pelatihan pendokumentasian PP Kontak Person Puter SPP JKPM Sd_Inpers Simpul Sahul Periangan Wonosobo Tapal Kuda (jember) No 1. 2. 3. 4. 7. Fasilitasi Proses Pemetaan 8. Pembuatan Media Informasi Aktivitas Pemetaan Partisipatif 9. Penggalangan dukungan publik. 10. Pertemuan rutin 6 bulanan JKPP Jawa 11. Pertemuan Region anggota JKPP Jawa 12. Refleksi dan evaluasi HARAPAN Demikian gambar dan wajah JKPP ke depan, baik format, bentuk dan rencana yang akan dikembangkan. Penekanan dalam proses ke depan ini adalah adanya kerjasama aktif dan komitmen yang tinggi dari semua jajaran penggiat pemetaan partisipatif di pulau jawa untuk mengimplementasikan kerja dan peningkatan kapasitas dalam rangka mendukung visi misi yang menjadimandatJKPP.Tetapdalam semangat, Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang….!!!!

×