Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar JKPP Edisi 5

5 views

Published on

Kabar JKPP Edisi 5, Bulan Agustus 1999

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar JKPP Edisi 5

  1. 1. JKPPCEdisiAgustus1999 M M Diterbitkan Oleh: Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Penanggung Jawab: RestuActimaliadi Tim Redaksi RestuActimaliadi SentotSetyasiswanto AgungYudtiawiranata Moh. Djautiari Grafis Moh. Djauhari i Redaksi JudulBaruUUKOrba I Topik Utama RUUK Orde Habibie Menyusup di Sela-sela Pemilu 1999 I Teorl Jenis Proyeksi yang Biasa Digunakan dilndonesia I Opini Hapus Konsepsi Hak IVIenguasai Negara I Kasus Nafas Lega Orang Katu, Kehidupan Lama yang Didambakan I Kronik Zaman Baru Cita-Cita Bam FotoiKetutOeddy (Rancangan Undang-Undang Kehutanan) RUUK ORDE HABIBIE Menyusup di seia-sela kesibukan Pemilu 1999 J K P P Catatan: Redaksi memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk menyumbangkan artikei yang berupa kntikan. tanggapan maupun teoh-teori yang berkenaan dengan Isu-isu ruang T e n t u k a n P e t a P e r j u a n g a n K i t a D e n g a n P e t
  2. 2. JUDUL BARU UUK ORBA• Moh. Djauhari Pemerintahan transisi Habibie yang banyai< dituduhl<an orang sebagai perpanjangan masa pemerintahan Orde Baru (ORBA), tidal< bisa disangl<al tagi. Banyal< hM yang terjadi selama ini. Mulai dari tidak seriusnya pengusutan harta korupsi pejabat negara sebelumnya, termasuk Soeharto (kalau saja bisa dibiiang, hanya sekedar memberikan liburan keluarga gratis pada kedua detektif pemerintah, Ghalib dan Muladi ke Swiss dan sekitarnya) sampai ke urusan pembentukan dan pengajuan Rancangan Undang-Undang Kehutanan (RUUK), yang baru-baru ini sudah diajukan ke DPR hasil pemilu 1997, yang dilihat dari substansinya sangat perlu dipertanyakan. Pemerintahan Orde Habibie ini, awainya merupakan pemerintahan yang diharapkan menghantarkan bangsa Indone- sia menuju ke terbentuknya pemerintahan baru yang diakui dan dapat dipercaya rakyat. Namun apa mau dikata Habibie dan kabinetnya terjebak pada keinginan memerintah kembali. Sehingga yang terjadi, semua usaha perbaikan yang dilakukannya berupa iming-iming (janji-janji tanpa bukti), yaitu bagaimana caranya Kabinet sekarang ini memerintah kembali atau paling tidak bisa terpakai pada pemerintahan berikutnya (coba cermati usaha Adi Sasono dengan "Koperasi Rakyat"-nya, Muslimin Nasution dengan "Reformasi Kehutanan"-nya, Ghalib dan Muladi dengan "Penuntasan Kasus Jarahan Soeharto"-nya). Berbicara RUU Kehutanan yang sekarang, yang sudah dilontarkan beberapa waktu yang lalu ke DPR, sebagai usaha terakhir pemerintahan saat ini dalam mengisi masa berkuasanya, tidak salah bila menilainya dengan menganalogkan seperti melihat revisi sebuah buku bacaan. Dalam meniiai revisi sebuah buku bacaan ada tiga kemungkinan perubahan dapat terjadi, pertama perubahan judul diikuti perubahan isi, kedua perubahan judul dan tidak diikuti perubahan isi atau ketiga tidak ada perubahan judul maupun isi hanya penampilannya saja yang berubah. Dari kemungkinan perubahan ini semua tergantung kepada "Si Penulis" dan terutama pada kepentingan pembaca. Untuk kepentingan pembaca yang mana revisi buku tersebut dilakukan? Sama halnya dengan RUUK yang sekarang ini. Revisi undang-undang tersebut dilakukan untuk kepentingan siapa? Untuk Rakyat, Pemerintah atau Pengusaha? Kalau untuk kepentingan Rakyat kenapa pengajuannya ke DPR secara sembunyi-sembunyi? Dan mendapat banyak kecaman dari berbagai kalangan, seperti kalangan aktivis ORNOP (Organisasi Non-Pemerintah), akademisi maupun para pakar kehutanan tentang isinya, yang menurut sebagian besarpendapat tentang RUUK tersebut tidak ada perubahan mendasar dibandingkan dengan Undang-Undang Kehutanan sebelumnya, yang tidak pemah memposisikan masyarakat atau rakyat sebagai pihak yang sangat berkepentingan dengan sumberdaya hutan terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan budayanya yang selama 32 tahun di bawah permainan l(ong-l(a/tag-nya Bapak Pembangunan Indonesia, HM. Soeharto. Jadi usaha Departemen Kehutanan mengajukan usulan RUUK ke DPR ibaratnya hanya sekedar member! "Judul Baru bagi Undang-Undang Kehutanan Orde Baru" yang semestinya sudah tidak layak pakai pada masa sekarang ini. Kondisi semacam itu tentu tidak begitu saja bisa ditolelir (dimaafken) karena undang-undang ini menyangkut hajat hidup orang banyak ~ 71 % kawasan daratan Indonesia yang diklaim sebagai hutan negara ~ terutama kehidupan ekonomi, sosial dan budaya rakyat yang masih tergantung dengan sumberdaya hutan. Usulan RUUK Orde Reformasi ini, sudah jelas ada kepentingan politis pemerintah -yang masih menunjukkan arogansinya- yang perlu dicurigai dan diwaspadai, ada apa di balik semuanya itu? Di mana kepentingan masyarakat dijamin oleh undang-undang tersebut? Merupakan berkah atau ancamankah RUUK tersebut bagi masyarakat Indonesia? Salam. Jadi usaha Departemen Kehutanan mengajui<an usulan RUUK ke DPR ibaratnya hanya sekedar memberi "Judul Baru bagi Undang-Undang Kehutanan Orde Baru" yang semestinya sudah tidak layak pakai pada masa sekarang ini.
  3. 3. RUUK ORDE HABIBIE Menyusup di sela-sela kesibukan Pemilu 1999 M Sentot Setyasiswanto Pembahasan draft RUU Ketiutanan di DPR l^embali mendapat sorotan yang luas dari masyarakat dan kalangan aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau ORNOP (Organisasi Non-Pemerintah) yang khusus bergerak dibidang kehutanan. Berbagai kritik dan kecaman muncul ke permukaan sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan sektor kehutanan yang masih dianggap melawan arus reformasi sekarang ini. Bahkan, para aktivis ORNOP menganggap bahwa penyusunan draft RUU tersebut lebih mengarah pada eksploitasi oleh negara dan kelompok pengusaha terhadap kekayaan hutan yang ada diindonesa Gonjang-ganjing seputar pembahasan RUU ini sebenamya berawal dari ketidakpuasan masyarakat pemerhati kehutanan Indonesia terhadap peran pemerintah yang dianggap terlalu besar dalam mengelola sektor kehutanan. Bahkan beberapa kalangan meniiai bahwa RUUK ini adalah bukti arogansi pemerintah Habibie dalam membangun sektor kehutanan. Seperti yang dikemukakan oleh Koalisi Untuk Demokratisasi Sumber Daya Alam (KUDETA), bahwa draft RUU bentukan pemerintah transisi ini, memperlihatkan arogansi kekuasaan yang terlalu berlebihan. Tuduhan itu didasari oleh sifat kebijakan yang masih menggunakan pola sentralistik. Akibatnya intervensi negara dalam pengelolaan sektor kehutanan menjadi sangat besar. Selain itu, kebijakan yang digunakannya pun masih terlalu sektoral sehingga dapat menimbulkan akses-akses yang buruk pada kehidupan masyarakat lokal sekitar hutan, lanjut KUDETA melalui Petisi yang ditandatangani 126 kelompok masyarakat pemerhati hutan Indonesia. Walhasil, sering terjadi pengkotak-kotakan dan tumpang tindihnya wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam di lapangan dari departemen-departemen yang mengurusi sumberdaya alam. Lain lagi dengan protes yang dilancarkan Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) yang menganggap pemerintah tidak konsekuen dengan hasil pembahasan draft yang telah disepakati pada waktu di UGM Yogyakarta lalu. Padahal RUU yang dibahas pada pertemuan itu, lebih banyak menguntungkan masyarakat sekitar hutan. Akan tetapi, setelah disodorkan pemerintah ke DPR substansinya mengalami perubahan. Lebih jauh lagi, menurut Widodo, RUU Kehutanan tersebut lebih banyak menguntungkan sekelompok pengusaha seperti undang-undang kehutanan pada masa Rezim Orde Baru sehingga RUU Kehutanan tersebut patut untuk dicurigai. Berubahnya substansi RUUK juga sudah berulang-ulang dibahas menambah kecurigaan masyarakat akan orsinilitas dari RUUK tersebut. Seperti kecurigaan salah seorang aktivis lingkungan, Abdon Nababan, ia melihat ada indikasi RUUK ditunggangi oleh kepentingan sekelompok pengusaha tertentu sehingga dapat membahayakan kepentingan masyarakat lokal di masa mendatang. Kecurigaan aktivis LSM lingkungan ini dilatarbelakangi oleh sering berubah-ubahnya draft dari RUU kehutanan tersebut. "Draft RUU ini sudah saya terima sebelum pembahasan di DPR namun belumgenap dua - hari RUU ini saya terima. Draft RUU sudah mengalami perubahan dari substansi tersebut sebelumnya, inikan patut dicurigai jangan-jangan ada pihak ketiga yang m e n u n g g a n g i penyusunan RUU kehutanan ini," katanya. ' Selain itu, kecurigaan masyarakat semakin bertambah, ^jjak banyak ketika melihat pemerintah tidak terbuka dalam diketahui penyusunan RUUK ini dan malah terkesan orang. ditutup-tutupi. Bahkan adalah draft siluman karena penyusunannya 3
  4. 4. Widodo, SH, Mahasiswa Pasca Sarjana llmu Hukum Universitas Brawijaya Malang menganggap draft RUU tersebut adalah draft siluman karena penyusunannya tidak banyak diketahui orang. Padahal RUU Kehutanan yang sedianya akan di bahas di DPR ini menyangkut 71 persen isi daratan Indonesia yang selama ini diklaim oleh pemerintah sebagai hutan negara. Sehingga dalam pembahasannya diperlukan kesungguhan dan bebasnya semua pihak yang membahasnya, termasuk pemerintah, dari kepentingan-kepentingan tertentu (politik, ekonomi, kepentingan pihak tertentu, dsb.). Jelas bahwa pengusulan yang asal-asalan apalagi dimuati kepentingan tertentu, seperti yang tampak sekarang ini, adalah hal yang sangat memprihatinkan. Di samping itu, kemunculan RUUK ini juga dinilai terlalu prematur oleh beberapa aktivis lingkungan dan para pakar kehutanan yang pada akhirnya muncul kecurigaan bahwa masuknya RUU Kehutanan ke DPR, lebih didasari oleh politik aji mumpung. Yaitu dengan melihat kondisi politik di tanah air yang tidak menentu ini, yang pada akhirnya akan dengan mulus diterima oleh DPR. Mereka khawatir jika RUUK ini dibahas di DPR hasil Pemilu 1999 akan mendapat batu ganjalan yang cukup serius. Tawaran pemerintah ini juga dinilai beberapa pihak terlalu menempatkan posisi hutan sebagai barang publik. Sehingga akan berpengaruh pada pola-pola pengambilan kebijakan yang lebih bersifatekspolitasi hutan yang dampaknya akan menghilangkan hak-hak ekonomi masyarakat dalam memiliki aset nasional. Aspek lain yang menjadi sorotan berbagai pihak berkaitan dengan materi Draft RUUK adalah pemberian wewenang pengelolaan sumberdaya alam kehutanan yang masih setengah hati dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dari 62 pasal, hanya ada satu pasal (pasal 50) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sektor kehutanan. Padahal pemerintah daerah mengira akan ada otonomi yang cukup luas dalam mengembangkan sektor kehutanan di daerah masing- masing. Pasal 50 itu sendiri, hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang bersifat tidak mutlak, artinya kewenangan tersebut masih berupa pilihan dengan persetujuan dari pemerintah pusat. Beberapa kalangan pengamat kehutanan juga menimpali, RUUK ini bertentangan dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah dan Tap MPR No XIV tahun 1998 yang menghendaki pemanfaatan hasil sumber daya alam nasional dikelola secara adil dan merata. Hal ini juga diungkap pada pemberitaan Media Indone- sia 10 Juli 1999 tentang keberatan pemerintah daerah Riau terhadap substansi RUUK tawaran pemerintah tersebut. Gubemur Riau H Saleh Djasit, SH meniiai RUUK kehutanan masih setengah hati memberikan hak daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Sementara, tidak semua orang dapat secara langsung hidup bersentuhan dengan hutan. Tapi justru orang yang tidak bersinggungan dengan hutan yang dapat merasakan keuntungan dari hutan ketimbang orang secara langsung berhubungan dangan hutan. Point-point yang tercantum dalam rancangan tersebut, juga belum memasukkan pengawasan dari keamanan dan kelestarian kehutanan dengan jelas. Melainkan, "isinya cuma membahas pokok penyidikannya saja,'tandas Saleh. Saleh Djasit menuturkan, bahwa selama ini pemerintah daerah hanya diberikan wewenang mengelola hutan yang dianggap tidak produktif, seperti hutan lindung dan taman nasional. Sementara pemerintah pusat lebih banyak mengelola wilayah hutan produktif. Di sini muncul kecemburuan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat ungkapnya. Tuntutan keadilan seperti yang dikemukakan oleh Gubernur Riau, mungkin juga dirasakan oleh pemerintah daerah lainnya, sehingga seyogyanya RUUK ditinjau ulang atau kalau periu dirombak total. Dengan mengikutkan pemerintah daerah dalam mengelola aset kehutanan pemerintah pusat akan mendapat kemudahan dalam memelihara potensi sumber daya alam nasoional dan tentunya juga akan menambah penghasilan devisa negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, khususnya masyarakat adat dengan menempatkan hutan sebagai bagian dari masyarakat balk lokal regional dan internasional. Para pengamat dan pakar kehutanan tersebut juga menambahkan, dengan fungsi hutan sebagai salah satu sumber daya alam nasional seharusnya tawaran draft RUUK dari pemerintah harus mempertimbangkan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat yang lebih adil dan merata. Ketimbang mementingkan kepentingan kelompok tertentu. Sehingga dalam penyusunannya pun harus tetapmempertimbangan aspek perlindungan hak- hak adat masyarakat sekitar hutan dengan cara mengajak masyarakat untuk ikut memberikan masukan-masukan saran tentang materi RUUK tersebut. Pandangan-pandangan seperti inilah yang harusnya diperhatikan pemerintah dalam menyusun RUUK. Dengan mengajak masyarakat berembuk, bukan berarti pamor pemerintah akan hilang di mata masyarakat, akan tetapi malah sebaliknya justru dengan melibatkan masyarakat dalam wacana RUUK pamor
  5. 5. Kebakaran hutan akibat kecerobotian pengelolaan.(Foto: Ketut Deddy) Demi l<ebail<an masa depan sel<tor {(ehutanan Indonesia, Pemerintah harus lapang dada mencabut kembali RUU tentang Kehutanan yang telah dibahas di DPR pemerintah al(an semal<in nail<, Dan di sini al<an menunjul<l<an besarnya tanggung jawab pemerintah dan semal<in membail(nya budaya demol<rasi dilndonesia. Dengan substansi RUUK yang begitu dangkal dan penuh cacat, tentunya sangat berlebihan apabila Pemerintah (cq. Departemen Kehutanan dan Perkebunan) masih tetap ngotot meneruskan maksudnya agar RUUK tersebut dibahas oleh DPR transisi dan sekaligus "dipaksa" untuk mengesahkannya sebagai UU tentang Kehutanan yang baru. DPR pun harus mengambil sikap tegas untuk menolak membahas lebih lanjut RUUK versi Pemerintah tersebut mengingat buruknya substansi dan masih bertumpuknya beberapa RUU lain yang lebih urgen untuk dibahas dan perlu segera disahkan. Pada saat ini paling tidak ada tiga macam RUUK yang menyebar di publik, meskipun untuk publik yang terbatas. Pertama, adalah RUUK versi Pemerintah yang saat ini sedang 'dipaksakan" untuk dibahas lebih lanjut di DPR. Kedua, adalah RUUK versi FKKM. Ketiga, adalah RUUK versi Universitas Brawijaya. Tiga RUUK tersebut jelas masih jauh dari sempurna; masih perlu disebarkan kepada publik yang lebih luas untuk mendapatkan tanggapan dan masukan. Juga sangat terbuka untuk semua pihak mengajukan RUUK yang baru, Wacana RUU sektor kehutanan masih perlu diteruskan sampai benar-benar ada RUU sektor kehutanan yang cukup memadai dan bisa mengatasi kebobrokan sektor kehutanan saat ini. Sekali lagi, tidak ada alasan yang cukup bagi Pemerintah untuk ngotot memaksakan pembahasan RUUK di DPR. Demi kebaikan masa depan sektor kehutanan Indonesia, Pemerintah harus lapang dada mencabut kembali RUU tentang Kehutanan yang telah dibahas di DPR pada saat ini.
  6. 6. DAERAH KAYA ANCAM MEMISAHKAN DIRI Rebutan penguasaan atas pengelolaan hutan antara Rakyat-Negara, bak duri dalam daging. Akar persoalan yang bermula dari penerapan kebijakan yang sentralistik selama lebih dari 32 tahun oleh negara menjadikan persoalan ini seolah tidak pernah akan berakhir. Alhasil, antara negara dan rakyat sering terlibat konflik yang cukup hebat. Bahkan tak jarang kedua belah pihak mempergunakan cara-cara kekerasan hanya untuk tetap bisa mempertahankan argumennya masing-masing. Berbagai upaya ditempuh untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut, namun belum membuahkan hasil, Bahkan hingga saat ini, dimana era keterbukaan sedang menerpa kepenjuru nusantara, ribut-ribut penguasaan hutan masih saja terjadi, Namun kali ini antara pemerintahan Habibie dengan rakyat, Dan lucunya, akar persoalannya masih sama seperti pada masa pemerintahan orde baru, yaitu kebijakan kehutanan yang sentralistik. Belakangan, tuntutan rakyat terhadap pemerintahaan habibie untuk merubah UU Kehutanan yang selama orde baru berkuasa mengekang dan merugikan rakyat., dijawabnya dengan mengajukan Rancangan Undang Undang Kehutanan (RUUK) ke DPR. Namun RUUK tersebut bukannya malah menjawab tuntutan-tuntutan aspirasi rakyat, akan tetapi malah sebaliknya RUUK tersebut tidak lebih merupakan kebijakan yang sama seperti masa lalu. Rancangan kebijakan pengelolaan sumber kekayaan hutan buatan rezim Habibie itu ternyata dianggap oleh sebagian kalangan tidak menunjukkan upaya penyelesaian kasus-kasus konflik kehutanan. Akan tetapi malah manambah persoalan- persoalan baru. Dimana masyarakat daerah memprotes dengan keras RUUK verisi pemerintah tersebut. RUUK tersebut bak seperti lintah yang kelaparan dan siap menyedot habis sumber kekayaan hutan milik rakyat. Pemerintah daerahpun mendekung protes- protes keras yang dilancari^an oleh warganya. Bahkan pemerintah Tuntutan rakyat daerah bersiap-siap untuk melepaskan diri jika pemerintah pusat masih saja melakukan penyedotan sumber kekayaan alam didaerah. Alhasil, persoalan yang dulunya hanya pada tataran konflik-konflik sektoral, sekarang berkembang menjadi persoalan nasional dimana muncul ancaman disintegrasi bangsa. Daerah- i^gpaJ^ daerah kaya seperti Irian, Aceh, Kalimantan, dan terakhir Riau berbondong-bondong mengancam pemerintah untul< untuk memerdekakan daerahnya dari negara Rl jika pemerintah pusat masih saja menerapkan kebijakan segera mengganti yang sentralistik. Kabar terakhir, Masyarakat Aceh sudah bersiap-siap untuk memisahkan diri karena Rancangan menganggap pemerintah habibie tidak pernah menepati janjinya untuk mengusut persoalan- Undang Undang persoalan yang terjadi di Aceh selama ini, termasuk kebijakan pengelolaan sektor kehutanan yang Kehutanan yang sangat merugikan Masyarakat Aceh. RUUK yang diajukan pemerintah habibie 5®^^"8 dibahas dl dianggap akan menghisap habis seluruh kekayaan hutan yang dimiliki daerah-daerah kaya tersebut. Disamping itu, draft rancangan tersebut dianggap menemui tidak memberikan peluang sedikitpun kepada masyarakat didaerah khususnya masyarakat adat kebuntuan. untuk dapat menikmati hasil-hasil kehutanan. Sehingga perubahan nasib yang selama ini sangat Buhtutnya, diidam-idamkan rakyat didaerah menjadi terancam hilang dengan kemunculan RUUK tersebut. beberapa daerah Kehendak untuk memisahkan diri dari negara Indonesia sebetulnya muncul akibat adanya mengancam akan dominasi ekonomi dan politik pusat yang begitu , kuat terus menerus memeras sumber-sumber "lemisanKan airi kekayaan alam dan sumber daya manusia di , . . . dari Nesara daerah-daerah. Selain itu kebijakan sentralistik " pemerintah mengajarkan pada orang didaerah Kgsatyan Republik bahwa mereka akan diperhatikan jika mereka bersuara keras dan lantang untuk dapat Indonesia jika mewujudkan pemenuhan hak-hak mereka. Bahkan kalau perlu protes-protes tersebut disertai tuntutan mereka ancaman-ancaman sehingga dapat didengar pemerintah pusat. Tamagola, Sosiolog dari Jakarta, tidak dipenuhi. mengatakan bahwa sumbu dari disintegrasi bangsa terietak pada dominasi negara terhadap daerah-
  7. 7. daerah, sehingga muncul ketidakadilan ekonomi politik. Berawal dari kegelisahan-kegelisahan seperti inilah yang akhirnya membuat masyarakat di daerah merasa diacuhkan dan hanya dengan cara memisahkan diri dari negara yang bisa mewujudkan harapan mereka. Belajar dari Sejarah Seharusnya negara dalam hal ini pemerintah Habibie belajar dari sejarah dalam menyusun rancangan kebijakan. Pangkal utama persoalan pada masa rezim Suharto berkuasa terietak pada sistem kebijakan yang waktu itu terlalu sentralsitik dan berakibat munculnya ketidakadilan ekonomi politik masyarakat di daerah. Daerah benar-benar dijadikan sapi perahan oleh pemerintah pusat sampai-sampai daerah yang sebetulnya benar-benar kaya menjadi tidak berharta sama sekali. Kalau mau jujur, kenjsuhan-kerusuhan yang terjadi selama ini sebetulnya akibat dari ketidakadilan ekonomi politik sisa- sisa kebijakan pemerintahan orde baru yang kemudian bergeser menjadi konflik horizontal seperti kerusuhan antar etnis. Kerusuhan di Ambon, dan di Kalimantan Barat (Sambas), terjadi akibat dari ketidakadilan ekonomi politik diantara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Penduduk asli lebih mendapat rugi ketimbang mendapakan keuntungan dari kehadiran penduduk pendatang. Sektor-sektor ekonomi yang ada di daerah, hanya bisa dikelola oleh orang-orang diluar komunitas asli. Selain itu, para pendatang juga kurang menghargai etika dan adat istiadat setempat dalam mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi di sana sehingga semakin menambah kebencian masyarakat lokal. Irian Jaya yang terkenal dengan daerah kaya emas dan menyumbangkan 25% dari total devisa Indonesia, sampai saat ini kondisi masyarakat di sana tidak lebih hidup di bawah garis kemiskinan. Bencana kelaparan yang pernah melanda kawasan tersebut, sempat membuat berbagai pihak heran dan bertanya- Perolfltian Negara atas Aneksasi kekayaan Propinsi Riau PerTahun JENIS KEKAYAAN Minyak Bumi & Gas Hasil Tambang Pasir Hutan Perkebunan Jumlah Keseluruhan SETORAN KE PEMERINTAH 35,4 trilyun 11,8 trilyun 2.9 trilyun 5,9 trilyun 2,9 trilyun 59 Trilyun tanya, kenapa sampai bisa terjadi. Padahal dengan tanah yang memiliki kandungan tambang yang cukup banyak ditambah tingkat kesuburan yang juga sangat lumayan, seharusnya masyarakat Irian jaya hidup berkecukupan. Demikian pula dengan Riau, propinsi yang menyumbangkan Rp. 59 trilyun setiap tahunnya ke Jakarta seharusnya kondisi ekonomi masyarakatnya sudah sangat baik. Tapi ternyata, malah sebaliknya kondisi ekonomi masyarakat Riau masih dikatakan belum cukup baik. Sekalipun berdasarkan Survei menyatakan bahwa Propinsi Riau adalah propinsi yang pendapatan perkapita penduduknya lebih tinggi dari propinsi- propinsi lainnya, Rp 4 juta. Akan tetapi itu belum memberikan satu gambaran pasti bahwa propinsi pimpinan Saleh Djajasit tersebut berada dalam kondisi sejahtera. Terbukti, bahwa ternyata pengeluaran per kapita penduduk Riau hanya Rp. 427.000,- ternyata, pendapatan Riau selama ini lebih banyak tersedot ke pusat. Sementara hutan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Riau sekitar 9.456.160 hektar, dengan total pendapatannya sekitar Rp. 2.9 trilyun pertahun. Namun uang tersebut tidak bisa dinikmati langsung oleh penduduk Riau akan tetapi hilang dirampas oleh pemerintah pusat. Dan bahayanya lagi, hutan di propinsi Riau dalam keadaan yang memprihatinkan, karena hampir setiap tahun hutan di propinsi ini mengalami kerusakan akibat dieksploitasi oleh pihak pengusaha. Kebutuhan kayu yang dibutuhkan sekitar, 4.75 juta meter kubik kayu per tahun sementara kebutuhan yang dapat dipenuhi adalah sekitar 3,64 juta meter kubik kayu per tahun. Dari kemampuan yang tidak sebanding ini, akhirnya hutan di Propinsi Riau mengalami kerusakan yang cukup parah. Dari 59 trilyun yang diberikan kepada pemerintah pusat, dikembalikan hanya 600 milyar. Di sini sudah dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat terlalu memeras daerah hingga pemerintah daerah tidak bisa menikmati hasil dari yang diperoleh sebagaimana mestinya. Maka tak heran ketika pemerintahan Habibie menyodori^an RUUK ke DPR, mendapatkan tentangan yang cukup banyak dari masyarakat luas. Mereka trauma dengan kejadian pada masa rezim orde baru memerintah negeri ini, di mana mereka merasa seperti ayam yang kelaparan di dalam lumbung padi. Data dkiiah dari berbagai sumber
  8. 8. Penegakkan PASUNG HAKASASI MANUSIA Agenda politik reformasi kehutanan kembali mengalami hambatan, dengan munculnya Rancangan Undang Undang Kehutanan (RUUK) buatan pemerintah. RUUK yang diharapkan banyak pihak memberikan perubahan pada sisitim pengelolaan sektor kehutanan di Indonesia, ternyata tidak. Yang ada cuma pembatasan-pembatasan hak dan peran serta masyarakat dalam menikmati pembangunan sektor kehutanan. Hak-hak masyarakat kembali dibatasi, pasal-pasalnya tetap merupakan kerangkeng bagi penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Padahal awal-awal reformasi, Menhutbun Muslimin Nasution, berjanji akan mengubah konsep kehutanan dari rakyat menjadi hutan untuk rakyat. Pada waktu itu ia meniiai bahwa selama ini hutan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dijadikan untuk memakmurkan sekelompok pengusaha. Sehingga konsep tersebut harus dirubah, Namun niatan dari Muslimin untuk merubah UU No. 5/1967 tentang Kehutanan yang tidak berpihak kepada rakyat tersebut hanya sebatas omongan dan angan-angan saja, RUUK yang ditawarkan kepada masyarakat tidakjauh berbeda dengan UU Kehutanan yang duiu. Berbagai aturan yang ditawarkannya dalam bentuk RUUK ini nyata-nyata bentuk kooptasi negara terhadap sumber daya alam sektor kehutanan milik rakyat daerah, Otonomi yang dijanjikan pada awal-awal reformasi hanya bohong belaka, Di samping itu, aturan-aturan yang ada dalam RUUK tersebut tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat adat, Semua hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat adat tidak dilindungi, bahkan cenderung untuk diabaikan, Dikaji lebih lanjut RUUK buatan pemerintah tersebut, pada dasarnya bertentangan dengan konsep Tap MPR No, XIV Tahun 1999 dimana, segala sumber kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan secara adil dan merata, Pasal-pasal yang dicantumkan tetap saja mempertahankan keotoriteran pusat dalam menyedot habis sumber kekayaan alam khususnya hutan di dearah-daerah, Sistem birokrasi yang tetap tersentral, menjadikan hutan akan Indonesia terancam pelaksanaanya Hak Asasi tetap dimiliki oleh segelintir kelompok saja, Kewenangan Pemerintah yang Manusia diatur dalam RUUK ini ditempatkan pada posisi yang berkuasa penuh atas Bumi pengelolaan hutan, termasuk untuk menentukan hak penguasaan, dan pemberian ijin HPH, sangat berlebihan dan tentunya akan membahayakan kepentingan masyarakat wilayah setempat, Dengan demikian, Hakrakyat atas hutan untuk mengelola dan ^l^jl)^^ merasakan sektor kehutanan lebih cenderung diabaikan, munculnya Visi pengelolaan hutan yang ditawarkan dalam RUUK ini juga sangat Rancangan memprihatinkan, dimana Hutan tetap dipandang sebagai sumber devisa Undang Undang negara, sehingga eksploitasi hutan kemungkinan besar akan tetap Kehutanan merajalela yang pada akhirnya akan tetap menyengsarakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal, Anggapan itu juga diutarakan oleh pakar kehutanan yang meniiai pengelolaan Habibie hutan yang tetap mempertahankan model seperti itu akan berdampak luas terhadap kerusakan dan kehancuran ekonomi sosial budaya masyarakat disekitar daerah hutan tersebut, Akibatnya, kerusakan- kerusakan hutan bukannya dapat dihentikan, akan tetapi malah lebih meluas karena pandangan yang masih seperti itu, Pengakuan terhadap masyarakat adat yang sangat superfisial juga menjadikan RUUK tersebut cacat hukum; hukum adat tetap dipandang rendah oleh pemerintah, Bahkan pasal 51 RUUK,dengan terang-terangan menjelaskan bahwa masyarakat adat diakui sepanjang mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah, Masyarakat adat ada sudah sejak Negara Indonesia berdiri. Bahwa keberadaan masyarakat adat harus diakui terlebih dahulu oleh pemerintah daerah adalah salah satu bentuk pelecehan tersendiri terhadap eksitensi masyarakat adat. Parahnya lagi RUUK ini hampir keseluruhannya bertentangan dengan hukum-hukum adat di sekitar hutan. Seperti misalnya, pasal yang menyebutkan bahwa negaralah yang menentukan kawasan hutan, jelas-jelas akan bertabrakan dengan bikinan Pemerintah
  9. 9. Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 2 pemerintah dalam suatu negara tidak diperl<enanl<an untul( merampas penghidupan penduduicnya dengan alasan apapun. (Foto: Dokumen Konggres Masyarakat Adat Nusantara 1999) aturan-aturan penentuan hutan yang sudah ditentukanpleh hukum adat sebelumnya. Terlebih penguasaan atas hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat dan institusi- institusi lokal tradisional akan hilang akibat besarnya kewenangan pemerintah dalam mengelola hutan yang diatur di RUUK tersebut. Di lain sisi, untuk menentukan kedudukan antara hukum adat dengan hukum nasional (RUUK) pemerintah masih saja egois dengan meletakkan posisi hukum adat dibawah UU. Sehingga pengakuan atas hukum adat tidak diakui secara penuh oleh negara. Kemudian dari Substansi RUUK tersebut, akan memunculkan masalah perimbangan pembagian hasil hutan yang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di kemudian hari. Dengan mengacu pada besarnya kewenangan pemerintah pusat terhadap hutan, Bisa jadi pengalaman pembagian hasil 20% untuk pemerintah daerah dan 80 % untuk pemerintah pusat dimasa lalu akan terjadi kembali, Selain itu, Daerah masih saja diberikan porsi yang kecil dalam pengelolan dan pengembangan sektor kehutanan, Di draft ini juga terkesan adanya ketidak ikhlasan pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan pengelolaan hutan kepada daerah, Seperti pada pasal 50 yang menjelaskan pembagian wewengan pengelolaan kehutanan kepada daerah ditambahkan kata-kata jika mendapat restu (persetujuan) dari pemerintah pusat. Point lain yang disoroti oleh beberapa kalangan pemerhati kehutanan adalah implementasi dari RUUK yang dianggap masih saja menciptakan sistem bisnis sektor kehutanan yang tidak sehat, Alasan ini didasari oleh besarnya peran pemerintah dalam menentukan pemberian penguasaan atas pengelolaan kehutanan . sehingga muncul kecurigaan akan ada bentuk kolusi dan nepotisme pada pemilikan usaha-usaha pengelolaan hutan seperti yang terjadi pada masa Soeharto berkuasa dulu, Selain itu, materi substansi dari RUUK merupakan satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah terhadap hak-hak masyarakat luas utamanya masyarakat adat, Dalam hal ini, pemerintah memaksakan satu kebijakan pembangunan kepada warga negara, khususnya masyarakat adat sehingga berakibat hilangnya hak dari masyarakat tersebut atas hutan, Seperti pada Pasal 51 RUUK, yang jelas-jelas menunjukkan sikap apatis pemerintah terhadap hak-hak masyarakat lokal atas hutan, Dengan demikian penegakkan hak asasi manusia khususnya pemenuhan hak-hak ekonomi sosial budaya masyarakat dengan lahimya RUUK akan semakin terancam. Pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi bukannya tambah berkurang namun sebaliknya akan bertambah. Untuk itu, RUUK yang diajukan oleh pemerintahan Habibie harus dipertimbangkan kembali.
  10. 10. JENIS PROYEKSI YANG BIASA DIGUNAKAN DI INDONESIA • Y.I. Ketut Deddy Mullastra Pada saat kita menggambar sesuatu ke atas kertas, kita bertiadapan dengan pemiasalahan bagaimana mengekspresikan bentuk yang akan digambarkan tersebut ke atas kertas. Pemetaan merupakan usaha untuk mengekspresikan permukaan bumike atas peta. Ekspresi tersebut bisa dilakukan dengan peng?turan tata letak, wama, bentuk huruf dan sebagainya. Selain itu terdapat fungsi yang mendasar dari peta yaitu menggamtiarkan bentuk dan besaran permukaan fium/yang berarti dari atas peta kita bisa mengukur besaran jarak, luas, volume, dan besaran matematis lain dari atas peta. Bentuk bumi yang bulat (permukaan lengkung) membuat pemasalahan mendasar dalam mengekpresikan permukaan bumi ke atas peta dengan mempertatiankan bentuknya menjadi tidak sedertiana. Pemasalahan tersebut bisa diabaikan bila daerah yang dipetakan tidak lebih besar dari luasan 30 km x 30 km karena bisa dianggap daerah tersebut sebagai bidang datar tetapi untuk pemetaan daerah yang lebih besar dari itu bentuk lengkung permukaan bumi harus dipertimbangkan. Pengaruh kelengkungan bumi pada waktu penggambaran permukaan bumi ke atas peta harus diminimumkan. Kita harus mentranformasikan bentuk bumi (bulat ataupun ellipsoid) ke peta (bidang datar). Transformasi ini menggunakan konversi matematis yang disebut proyeksi peta. Dengan proyeksi peta ini, sifat ruang permukaan bumi dikonversi ke bidang datar dengan memakai satu bidang proyeksi. Proyeksi peta yang biasa digunakan di Indonesia adalah Mercator, Transverse Mercator (TM), Universal Transverse Mercator (UTM) dan Polieder. Berikut ini akan dijelaskan sifat dan pemakaian dari masing-masing sistem proyeksi tersebut. Mercator Proyeksi Mercator baik untuk sea-chart (peta laut) atau nautical-chart (peta navigasi). Jarak lurus di peta dengan proyeksi Mercator yang disebut loxodrome digunakan oleh navigator untuk menentukan arah kapal karena kapal tersebut tidak akan berubah arahnya sepanjang mengikuti arah garis loxodrome tersebut. Selain itu atlas dunia juga sering digambarkan dengan menggunakan proyeksi mercator ini. Transverse Mercator (TM) Proyeksi ini adalah proyeksi silinder transversal yang mempunyai sifat conform. Bidang silinder yang diletakkan secara horisontal menyelimuti bumi sehingga bidang silinder bersinggungan di satu Iingkaran meridian yang disebut central meridian atau meridian tengah di mana faktor skala adalah satu. Untuk mengurangi distorsi yang semakin membesar ke arah bujur maka dibuat zona-zona yang sempit yang dibatasi oleh dua me- ridian (garis bujur). Lebar tiap zona adalah 3 derajat ke arah bujur dan tiap zona memiliki meridian tengah sendiri sehingga seluruh permukaan bumi tidak dipetakan dalam satu silinder. Proyeksi transverse mercator dipakai pada peta topografi skala sedang dan besar, terutama peta-peta peninggalan Belanda. Universal Transverse Mercator (UTM) Sistem proyeksi ini paling banyak digunakan belakangan ini terutama untuk peta topografi skala sedang dan besar. Prinsip UTM hampir sama dengan transverse mercator tetapi silinder memotong permukaan bumi di dua garis meridian (lihat gambar 7). Lebar tiap zona adalah 6 derajat sehingga seluruh permukaan bumi di bagi dalam 60 zone. Tiap zona mempunyai central me- ridian sendiri dan perbesaran (faktor skala) di central meridian adalah 0,9996. Zone dimulai dari daerah yang dibatasi oleh bujur (meridian) 180° SB dan 174° BB yang ditandai sebagai zone 1 dan diianjutkan ke arah timur sampai zone 60 (lihat gambar 9), Untuk menghindari nilai negatif dalam sistem UTM, setiap meridian tengah pada tiap zone diberi harga 500.000 meter East (timur). Koordinat ke arah utara, garis katulistiwa diberi harga 0 meter North (utara). Untuk perhitungan ke arah selatan, garis katulistiwa di beri harga 10.000.000 meter North (utara),
  11. 11. Sehingga penentuan zona juga memperhitungl^an letal< daerah terhadap garis l^atulistiwa, misall<an zone 50 di utara l^atuiistiwa atau di selatan katulistiwa memiliki besaran koordinat sumbu Y (utara) yang berbeda. Sistem koordinat tiap zone UTM dapat dilihat pada gambar 8. Tiap zone mempunyai pertampalan sekitar 45 km sehingga tiap titik yang berada di daerah pertampalan akan memiliki dua besaran koordinat. Normal Transverse Gambar 7. Kedudukan Silinder terhadap Bola Bumi (Sumber: Prihandito, H. Kertografi, 1988) Gnomonic Orthographic Polieder Gambar 8. Sisem koor*iatliap Zone UTM (Sumber Prihandito, H.KartograS.t! Proyeksi kerucut normal yang conform disebut polieder. Sistem proyeksi ini digunakan hanya untuk daerah seluas 20' x 20' yang disebut jalur dengan besaran sekitar 37 km x 37 km supaya terhindar dari distorsi yang lebih besar. Tiap jalur selebar 20' diproyeksikan dengan kerucut tersendiri. Wilayah In- donesia terbagi dalam 139 x 11 bagian derajat bidang kerucut menyinggung garis paralel (lintang) tengah yang disebut paralel standar dengan faktor skala adalah satu. Meridian tergambar sebagai garis lurus yang konvergen (menyempit) ke arah kutub. Peta dalam satu bagian derajat 20' x 20' akan tergambar dalam empat lembar peta, yaitu lembar A, B, C, dan D dimana tiap lembar akan memiliki sumbu koordinat masing-masing, Sistem proyeksi polieder mempertahankan perubahan jarak dan sudut (equi- distant dan conformal) sehingga baik untuk peta teknis berskala besar dan peta topografi. Di Indonesia, peta kadastral masih menggunakan proyeksi ini. GEOGRAPHIC TRANSVERSE Gambar 9. Pembagian Zone UTM (Sumber Prihandito, H KartograSAm II
  12. 12. HAPUS KONSEPSI HAK MENGUASAI NEGARA • NoerFauzi* D i tengah riuh rendahnya Pemilu, pemerintahan Habibie menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Rl tentang Kehutanan — sebagai realisasi dari agenda Reformasi Hukum bempa perubahan-perubahan banyak Undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat saat ini dibombardir oleh RUU yang dipersiapkan oleh pemerintah, cq. departemen-departemen. Sepenuhnya, masih dipelihara tradisi DPR untuk tidak menggunakan hak inisiatif. RUU Kehutanan versi Departemen Kehutanan (RUUK) yang sedang dibahas di DPR, mengidap cacat yang vital, di mana kedaulatan masyarakat adat atas kawasan hutan tidak memperoleh tempat, disebabkan oleh masih dianutnya konsepsi politik hukum Hak Menguasai dari Negara (HMN). Ketika para tetua masyarakat adat melakukan Kongres untuk pertama kalinya, di Hotel Indonesia Jakarta 15 - 22 Maret 1999 lalu, mereka menjmuskan bahwa': Jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri, telah hidup bemiacam-macam masyarakat adat dalam komunitas-komunitas yang tersebar di se-antero Nusantara. Kami, Masyarakat Adat, adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberiangsungan kehidupan masyarakat. Diakui dengan jelas bahwa adanya keanekaragaman budaya MasyarakatAdat di seantero Nusantara, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam istilah Bhineka Tunggal Ika. Tapi, kenyataannya, kami tidak memperoleh pengakuan atas kedaulatan. Kehidupan MasyarakatAdat dalam Republik Indonesia mengalami penderitaan-penderitaan yang serius. Penderitaan itu pada pokoknya bersumber dari tidak diakuinya kedaulatan MasyarakatAdat oleh kedaulatan Negara Republik Indonesia dalam berbagai praktek-praktek penyelenggaraannya. Adakah Kedaulatan Masyarakat Adat atas Kawasan Hutan? Hak-hak masyarakat adatatas tanah adalah seluk-beluk yang tidak populerdi kalangan masyarakat kota besar. Namun belakangan ini perhatian terhadap masalah tersebut semakin membesar, seiring dengan maraknya pemberitaan sengketa-sengketa tanah dan kekayaan alamnya, di mana terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Berbagai sengketa termaksud terutama berhubungan dengan implementasi proyek-proyek pengusahaan kehutanan. Sengketa ini dimulai ketika negara Republik Indonesia (Rl) mengubah penguasaan atas tanah dari masyarakat adat kepada pemerintah pusat, dan pemerintah Rl memberikan hak-hak pemanfaatan (use rights)—baik bempa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri — kepada pihak lain, baik perusahaan swasta bermodal besar, maupun milik pemerintah. Adalah tak bisa dipahami oleh warga masyarakat adat, bahwa mereka yang telah menguasai dan hidup atas tanah dan kekayaan alamnya secara turun temurun (bahkan jauh sebelum negara Rl diproklamasikan), mendapati kenyataan bahwa tanah dan kekayaan alamnya dikuasai pihak lain tanpa pernah memperoleh izin dari mereka. Tak pelak lagi, sebagaimana pernah dikemukakan Soetandyo Wignjosoebroto (1997) bahwa "dilihat dari perspektif perseptual dan konseptual para warga komunitas lokal, usaha-usaha pembangunan yang diprakarsai pusat dan dilaksanakan oleh orang-orang yang datang mewakili pusat (state!) itu benar-benar merupakan suatu tindakan "memasuki wilayah pertuanan orang tanpa izin"} Praktik Pelanggaran kedaulatan Masyarakat Adat atas kawasan hutan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh perusahaan- perusahaan penanam Modal Besar di bidang kehutanan akan tetap berlangsung bila RUU Kehutanan yang telah diserahkan Presiden Habibie diterima begitu saja {taken forgranted) oleh Dewan Penvakilan Rakyat. Dalam penjelasan RUU Kehutanan tersebut disebutkan bahwa {huruf miring, pen.): Dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam "Hutan Negara" dan "Hutan Hak". Hutan Negara iaiah kawasan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebabani {Sic!) hak-hak atas tanah, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelum dikuasai oleh masyarakat hukum adatyang disebut "Hutan Ulayat, Hutan Marga", atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai masyarakat hukum adat ke dalam Hutan Negara sebagaikonsekuensiadanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat menjadi Hutan Negara sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, tidak meniadakan hak- hak masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan, pemungutan hasil hutan atau memperoleh hak pengusahaan hutan atau hak pemungutan hasil hutan.
  13. 13. Pasal 51 RUUK menyebutkan batiwa: (1) Masyarakat tiukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya dapat: a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan setiagaimana dimaksud dalam pasal 20 (2) Pernyataan keberadaan masyarakat hukum adat dilakukan oleh Bupati atau Kotamadya setempat. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah. Demikianlah, kedudukan hak masyarakat adat atas hutan menurut versi RUU itu. Jadi dalam konsepsi RUUK, tidak ada tempat, bagi kedaulatan masyarakat adat atas teritori dan kekayaannya. Konsepsi lama sebagaimana terkandung dalam UU No. 5 tahun 1967 sepenuhnya masih dianut, atau sama sekali tidak ada perubahan yang berarti. Kedudukan hukum dari masyarakat adat dibawah dari peraturan pemerintah (government regulation). Kalimat "pengakuan" sebagaimana terkandung dalam RUUK itu, merupakan suatu siasat kata-kata untuk suatu maksud sesungguhnya, yakni pembatasan (kalau tidak mau disebut sebagai penindasan). Hak Menguasai Negara Sebagai Pokok Soal Tidak ada konsepsi politik hukum (politico-legal concept) yang paling berpengaruh dalam soal kehutanan dewasa ini se- berpengaruh konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN). HMN adalah hak tertinggi yang dikenakan terhadap tanah melebihi hak apapun juga. Para perumus UU mendasarkan diri pada Pasal 33 UUD1945 ayat 3, yakni "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (huruf miring., pen). Dalam berbagai UU, kandungan HMN yang paling dominan dan bermasalah adalah hak yang dipegang oleh pemerintah pusat untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan kekayaan alam temnasuk hutan. Dalam konsepsi ini terkandung kepercayaan berlebihan bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang dan penyelenggara HMN bersifat budiman. Negara dipersonifikasi sebagai suatu penjelmaan dari kekuasaan rakyat. Sama sekali tidak pemah terbayangkan oleh pembuat RUU bahwa pemerintah bisa menjadi strukturyang otonom dan/atau alatdari kepentingan pemodal dan melepaskan diri dari suatu keharusan etis "sebesar-besar kemakmuran rakyat" — sebagaimana gejalanya bisa kita saksikan sepanjang masa Orde Baru ini. Romantisasi yang distortif demikian yang kemudian memparalelkan antara HMN dengan Hak Ulayat dalam masyarakat adat, dengan merumuskan bahwa HMN adalah hak ulayat yang ditinggikan ke tingkat negara. Pengakuan atas Kedaulatan Masyarakat Adat Dari RUUK dapat disimpulkan bahwa konsep Pengakuan Hukum terhadap hak-hak masyarakat adat atas sumber-sumber agraria adalah Pengakuan Bersyarat yang praktisnya tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok masyarakat adat akan jaminan penghargaan dan perlindungan hukum yang utuh. Pengakuan bersyarat yang ditawarkan oleh Pembuat Undang-Undang itu mendapatkan dasar dari konsep politik hukum HMN. Namun, konsep "menguasai" yang terdapat di dalam HMN bila dianalisa secara kritis ternyata terlepas melampaui konsep "menguasai" yang terdapat pada pasal 33 (3) UUD yang sehari-hari dijadikan payung, pelindung dan pembenar. Konsekuensinya, dibutuhkan bentuk perlindungan dan penghji hgaan hukum yang lebih utuh, menyeluruh serta memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat adat akan jaminan penguasaan kawasan hutan yang menghidupinya. Untuk mewujudkan apa yang di cita-citakan ini perlu dilakukan perubahan-perubahan pandangan dan sikap politik para pembuat RUU ke arah yang lebih menghormati Hak Menentukan Nasib Sendiri (self determination) kelompok-kelompok tersebut. Dengan demikian, yang harus dilakukan adalah: Pertama, mengoreksi secara mendasar konsep "menguasai" dengan mengubahnya menjadi konsep "mengelola". Kedua, mengemukakan sebuah konsep pengakuan Holistik yang mensyaratkan dihormatinya Hak Menentukan Nasib Sendiri (meliputi Hak-hak untuk hidup dan berkembang dalam kebudayaan setempat, penguasaan teritori dan otonomi politik) dalam RUU Kehutanan yang baru. Ketiga, mengedepankan instrumen yang biasa disebut sebagai Informed concent, dimana bila pemerintah dan/atau pihak lain memeriukan hutan yang berada dalam kedaulatan masyarakat adat, maka tanpa persetujuan mereka (melalui suatu prosedur dimana mereka telah ive// informed perihal kegiatan tersebut), maka tak ada satupun pihak bisa mempergunakan hutan masyarakat adat secara sah. ^ "Pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara tentang Posisi Masyarakat Adat tertiadap Negara", Jakarta, KMAN 22 Maret 1999. * Ketua Badan Pelaksana Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam "Kntikan terhadap Rancangan Undang-Undang Kehutanan 1999". ^ Soetandyo Wignjosoebroto, Komunitas Lokal ver- sus Negara Bangsa: Perbedaan Konsepsi tentang Makna Lingkungan, Makalah ringkas pada Diskusi bertemakan "Hubungan Negara-Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan", yang diselenggarakan YLBHI,3Juli1997,hal.4,
  14. 14. S U S' Kemenangan ini juga patut NAFAS LEGA ORANG KATUKehidupan Lama yang Didambakan Agung Yudhawiranata TotowiTaunaToAralwanuaKatu: Iheana taunato/katu to barani mpalehiwanua katu, Ina nadampangi daana nunu dee. "Barang siapa Orang Katu yang berani meninggalkan desanya akan ditindis oleh dahan-dahan beringin yang sedang rimbun ini." (Sumpah Adat Orang Katu, 1956) demikian terjemahan bebas dari sumpah adat yang dilakukan oleh komunitas orang Katu sebagai bentuk kebulatan tekad untuk mempertahankan eksistensi mereka dan tanah adat mereka, yang selama puluhan tahun terancam oleh proyek-proyek pemindahan dari tanah leluhurnya dengan alasan mengancam kelestarian kawasan konservasi. Sejak tahun 1800-an orang Katu sudah hidup menyebar, berkelompok dan membentuk komunitas. Ketika Belanda masuk ke Katu tahun 1908, orang Katu mulai menjadi korban dari kebijakan-kebijakan dengan dalih "pembangunan" dan dipaksa untuk pindah ke Bangkeluho pada tahun 1918 demi mempermudah pengumpulan pajak. Namun masyarakat akhirnya kembali lagi ke Katu pada tahun 1925. Setelah hidup "tentram" selama beberapa tahun, pada tahun 1949 orang Katu kembali dipaksa pindah ke Bangkeluho, kali ini oleh pemerintah Indone- sia. Mereka kembali sepuluh tahun kemudian karena wabah penyakit yang melanda di Bangkeluho. Ketentraman orang Katu terusik lagi pada tahun 1970-an, wilayahnya ditetapkan pemerintah sebagai kawasan konservasi Suaka Margasatwa Lore Kalamanta. Pada tahun 1985 proyek konservasi Taman Nasional Lore Lindu memaksa orang Katu pindah untuk yang ketiga kalinya. Mereka dianggap sebagai "orang luar" sekaligus ancaman yang merusak lingkungan. Sebagai indigenous commum(y tentu mereka tidak terima wilayah mereka diklaim sebagai areal taman nasional. Maka, mereka menyampaikan sikap penolakan. Relokasi itu sendiri kemudian memang tidak pernah direalisasikan. Namun pada 1993, rencana pemindahan Orang Katu muncul kembali setelah Taman Nasional Lore Lindu yang merupakan gabungan dari Suaka Margasatwa Kalamanta, Hutan Lindung Wisata Danau Lindu, dan Suaka Margasatwa Lindu dinyatakan sebagai taman nasional secara definitif. Ini ditegaskan lagi pada tahun 1997 ketika pemerintah melaksanakan proyek yang dibiayai melalui pinjaman ADB: Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project, di mana ada dua lokasi kemungkinan Orang Katu akan dipindahkan yaitu Baleura di Behoa Ngamba dan Parawali. Sementara itu advokasi-advokasi dilancarkan oleh masyarakat Katu dibantu kalangan LSM lingkungan hidup untuk mempertahankan keberadaan mereka di tanah leluhurnya yang telah menjadi bagian dari Taman Nasional Lore Lindu. Proyek-proyek relokasi penduduk asli selama ini sebenamya merupakan sebuah ironi sebagai dampak dari kesombongan "pembangunan". Hal itu adalah pengingkaran terhadap hak-hak komunitas setempat untuk mempertahankan budaya aslinya sekaligus menyingkirkan mereka dari tanah leluhurnya. Secara politik mereka dilucuti haknya untuk mempertahankan pranata dan sumber daya ekonomi yang secara tradisional dimilikinya. Signifikasi pembangunan, sejak jaman kolonial sampai sekarang, secara makro tidak selalu sejalan dengan manfaat terhadap rakyat kecil dan komunitas asli. Bahkan, seringkali berseberangan. Pembangunan seringkali dibayar mahal dengan penyingkiran terhadap hak-hak rakyat, baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di antaranya pemukiman kembali secara paksa (involuntary resettlement). Komunitas setempat seperti Orang Katu, tidak pemah memiliki akses terhadap pengambilan keputusan-keputusan tentang dicatat sebagai sebuah sukses gerakan pemetaan partisipatif. Sebab, dasar pengakuan BTNLL adalah hasil pemetaan partisipatif Orang Katu pada areal seluas 1. 178 hektar 14
  15. 15. implementasi pembangunan yang menjadi "hak prerogatif pemerintah. Orang Katu hanya dianggap sebagai pihak luar yang tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Rencana relokasi Orang Katu misalnya, tak lebih dari sebuah keputusan yang teknokratis tanpa ada inkorporasi pertimbangan hak tradisionalnya yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah leluhurnya. Harapan baru akhirnya muncul ketika akhirnya pada 8 April 1999, dikeluarkan surat pernyataan yang membolehkan Orang Katu untuk tinggal di dalam Taman Nasional Lore Lindu. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Taman Nasional Lore Lindu (BTNLL), Ir Banjar Yulianto Laban, MM ini resmi mengakui hak adat Orang Katu. Mereka boleh tinggal pada areal seluas 1.178 hektar dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kawasan konservasi seluas 229.000 hektar itu. Areal ini ditetapkan untuk sekitar 227 jiwa dari 68 kepala keluarga Orang Katu. Surat pernyataan ini tergolong luar biasa sebab baru pertama kalinya di Indonesia ada pengakuan resmi dari pemerintah mengenai keberadaan masyarakat adat di dalam kawasan konservasi. Pengakuan ini menjpakan "kemenangan" bagi Orang Katu yang selama puluhan tahun hidup dibawah ancaman pengusiran dari rumah sendiri. Kemenangan ini juga patut dicatat sebagai sebuah sukses gerakan pemetaan partisipatif. Sebab, dasar pengakuan BTNLL adalah hasil pemetaan partisipatif Orang Katu pada areal seluas 1.178 hektar. Ditambah dengan Peraturan Mendagri no.9 tahun 1988 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Daerah. BTNLL dalam surat pemyataannya yang bemomor 35A/I-BTNLL. 1 /1999 menyatakan bahwa melalui pendekatan dan upaya pengembangan keterpaduan sudut pandang yang proaktif terhadap kondisi sosial, ekologi dan budaya yang berazaskan pertindungan dan konservasi alam, pihak BTNLL tidak keberatan mengakui masyarakat adat Desa Katu berada dan melangsungkan upaya peningkatan keamanan dan kesejahteraan hidupnya di dalam Kawasan Taman Nasional Lore Lindu pada lokasi yang sesuai dengan hasil pemetaan partisipai mereka. Bahwa beberadaan masyarakat adat di dalam kawasan konservasi bukan sesuatu yang perlu dirisaukan, karena masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan menjaga kebutuhan lingkungannya. Mereka juga bisa memegang prinsip-prinsip konservasi alam yaitu: menjaga proses ekologis penyangga kehidupan tetap berlangsung, mengawetkan plasma nutfah flora dan fauna, dan melestarikan pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Orang Katu memang bergantung pada hutan dan alam dimana mereka tinggal, tapi ini tidak bisa dijadikan pembenaran terhadap stigmatisasi bahwa merekalah yang bertanggung jawab pada penjsakan hutan dan lingkungan. Laporan hasil inventarisasi sumberdaya alam dan pengetahuan asli Orang Katu menunjukkan bahwa kekayaan hasil hutan mereka sangat terjaga. Bahkan dari sisi perlindungan keanekaragaman hayati dan genetik, Orang Katu adalah pelindung utama. Wilayah hasil pemetaan partisipatif orang Katu yang telah didiami selama lebih dari 100 tahun belakangan, bagi Orang Katu bukan saja digunakan untuk pemukiman dan lahan beriadang. Lahan seluas itu juga sudah termasuk kawasan pencarian rotan mereka. Kategorisasi hutan dan status kepemilikan, menunjukkan perspektif Orang Katu mengenai land tenure yang mengatur penguasaan dan pengolahan lahan. Dengan pengakuan hak-hak adat mereka kini mereka bertiak bercocok tanam di dalam hutan. Untuk itu periu pengaturan penggunaan ruang, tempat bersawah, beriadang, betemak, atau fasilitas umum lainnya. Agar terjadi hubungan saling mengisi, yang perlu dibuat kemudian adalah kesepakatan yang bersifat m-win solution agar kawasan lindung atau taman nasional tidak kehilangan fungsinya, sementara masyarakat adat dapat hidup lebih baik dan punya akses yang tidak menghilangkan fungsi itu. Pengakuan Orang Katu ini bisa jadi merupakan langkah awal kebijakan menuju proses pengambilan keputusan yang lebih mempertimbangkan kepentingan masyarakat adat setempat. Orang Katu dapat dijadikan contoh tentang bagaimana seharusnya memperiakukan komunitas asli dan masyarakat adat yang selama ini menjadi korban pembangunan. Eco-populism yang hendak dikumandangkan Ir. Banjar Yulianto Laban, MM harus ditindaklanjuti lebih jauh. Percuma saja, jika pengakuan ini hanya diperuntukkan terhadap Orang Katu, sementara puluhan komunitas masyarakat adat yang lain di kawasan itu terus- menerus ditekan seperti yang selama ini dipraktekkan. Konsekuensinya adalah pengakuan yang minimal sama terhadap sekitar 70 desa dengan lebih dari 20.000 kepala keluarga yang mendiami sekeliling kawasan taman nasional Lore Lindu. Mereka, komunitas masyarakat adat yang telah mendiami kawasan itu sebelum menjadi kawasan konservasi, yang harus dihargai dan diakui hak-hak adatnya. Belum lagi masyarakat-masyarakatadat lain di antero nusantara ini.
  16. 16. I U N I K ZAMAN BARU CITA-CITA BARU Restu Achmaliadi Visi JKPP adalali Tegaknya Kedaulatan Atas Ruang Sukses Untuk Forum Partisipan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) yang diselenggarakan di Gadog Bogor 14-18 Juni 1999 lalu, yang berlangsung di sela-sela "keributan" pemilu dan kemacetan reformasi. Forum yang merupakan forum tertinggi dari anggota JKPP ini tetap bersikeras untuk memperjuangkan tiak rakyat atas ruang. Dan bahkan lembaga yang berdiri Mel 1996 ini, berusaha meningkatkan keefisienan kerja dan percepatan penegakan kedaulatan rakyat atas ruang dengan memutuskan kegiatan-kegiatan yang berbasis re- gion. Maka tak heran, kalau JKPP sekarang tampil beda dengan JKPP yang lalu. Sekalipun personil dari kesekretariatan tidak berubah, dengan tetap mempercayakan Ganden sebagai Koordinator Sekretariat dibantu oleh Mamik, dan wajah baru Yuyun namun bukan berarti JKPP masih seperti yang dulu akan tetapi malah sebaliknya. Reorientasi besar-besaran terhadap program kerja tiga tahun yang lalu, menjadi satu topik yang menarik dalam forum pertemuan tersebut. Dan dari reorientasi tersebut, visi dan misi JKPP diperbaharui sehingga memiliki tujuan yang jelas untuk masa tiga tahun mendatang. Visi JKPP adalah Tegaknya Kedaulatan Atas Ruang. Misi JKPP adalah MempercepatTegaknya Kedaulatan Rakyat Atas Ruang Melalui Pengembangan Simpul- Simpul Belajar Pemetaan Partisipatif. Selain itu, dibahas pula dalam forum akbar tersebut Kode Etik JKPP dan Prinsip-Prinsip Pemetaan Partisipatif (code of conduct), seperti menjunjung tinggi nilai-nilai universal HAM, mengutamakan kepentingan inisiatif dan keterlibatan masyarakat, dan menjunjung tinggi kehidupan bersama yang berkeadilan sosial. Dalam Forum itu juga, anggota JKPP sepakat untuk berorientasi region dalam berkegiatan, sebagai salah satu cara mengoptimalkan kinerja JKPP. Region-region tersebut adalah: Papua, Maluku, Nusra, Region Jawa & Bali, Sulawesi, Sumatra dan Kalimantan. Masing-masing region memiliki wakil di Dewan Pengarah JKPP Komposisi Dewan Pengarah ditambah 2 orang lagi, yakni 1 orang wakil dari masyarakat adat dan satu orang wakil dari Kalimantan Barat. Selain membentuk Dewan Pengarah, Forum tersebutjuga membentuk dua kelompok kerja (Pokja) yang mengurusi soal pelatihan /metodologi, serta kebijakan. Pokja Pelatihan dan Metodologi memiliki 7 anggota, sedangkan Pokja Kebijakan memiliki 15 anggota. Di dalam forum juga disepakati 7 orang Fasilitator Wilayah yang mewakili masing-masing region. Berikut hasil keseluruhan dari Kepengurusan JKPP periode 1999-2002. Dewan Pengarah Koordinator: Arianto sangaji Anggota: 1. Benja Vildor Mambai (Papua Barat) 2. Harold Joppie Davido Vl/aas (Maluku) 3. Jhon Balla (Nusa Tenggara) 4. Restu "Ganden" Achmaliadi (Jawa-Bali) 5. Arianto Sangaji (Sulawesi) 6. Fathullah (Sumatra) 7. Ahmad Harbandi (Kalimantan) 8. Nazarius (Masyarakat Adat) 9. Ita Natalia (Kalimantan Barat) Fasilitator Wilayah 1. Barens Rumaikeuw (Papua Barat) 2. Harold Joppie Davido Vilaas (Maluku) 3. Jhon Balla (Nusa Tenggara) 4. Hllmayati Safitri (Jawa - Bali) 5. Harris Palisuri (Sulawesi) 6. Sandang Paruhum (Sumatra) 7. Nurita (Kalimantan) Pol(ja Pelatihan dan Metodologi Koordinator: Kasmlta Widodo Anggota: 1. A.Zazali 2. Bagus Suratmoko 3. Ita Teteregoh 4. Harold Joppie Davido Waas 5. Taryono 6. Nurita 7. Kristianus Atok Pol<ja Kebijakan Koordinator: Jhon Balla LArif Wicaksono 2. Longgena GInting 3. Arianto Sangaji 4. Abdon Nababan 5. Bandl Sandeh 6. Dedeng Alwl 7. Harris Pallisuri 8. Barens Rumeikeuw 9. Devi Anggraeni 10. Nazarius 11. Agus Setiawan 12. Hery Romadan 13. M. NurAsikin. Sei(retariat Koordinator: Restu "Ganden' Achmaliadi 1. Utami "Mamiek" Nurul Hayati (administrasi JLIyy.ia.YjjC!iDa.5iliXiteuaMinl Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP): Jl. Citarum No.l I Bogor Baru, Bogor 16152 Telp/Fax: 62-251- 327230, E-mail:jkpp@indo.ne

×