Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar jkpp edisi 18

3 views

Published on

kabar jkpp ke 18

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar jkpp edisi 18

  1. 1. Integrasi Peta Partisipatif DalamOneMapPolicy Menuju Tegaknya Kedaulatan Rakyat atas Ruang KABAR JKPPNo. 18, Juni 2014 18 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  2. 2. KABAR REDAKSI Pembacayangbudiman, indikatif, ada 2 pendekatan yang dilakukan dalam KABAR JKPP kembali hadir menyapa para pembaca, penyusunan PIWA ini, yaitu secara manual pada edisi 18 ini mudah-mudahan KABAR JKPP selalu menggabungkan informasi spasial dan sosial dapat memberikan sajian yang bermanfaat bagi para berdasarkan literatur, peta dasar, survey, wawancara pembaca. dan FGD. Metode kedua adalah interpretasi peta tematikmenggunakananalisisGIS. KABAR JKPP edisi 18 ini menyajikan tema Integrasi Peta Partisipatif Dalam One Map Policy . Seperti yang Kabar berikutnya adalah dari Kegiatan Sekolah disampaikan dalam salah satu kabar utama kami, sajian Advokasi Penataan Ruang (SATAR) angkatan ke-II, dari Imam Hanafi, Kepala Divisi Advokasi JKPP. Konsep kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan para One Map adalah untuk menyatukan seluruh informasi pegiat pemetaan yang memiliki kemampuan advokasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam penataan ruang yang handal sebagai bekal kerja-kerja satu peta secara integratif, dengan demikian tidak di lapangan. Dengan metode tutorial, berbagi terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi pengalaman, diskusi kelompok, review bacaan dan dalam peta yang selanjutnya ditetapkan oleh satu dokumen, kunjungan lapang dan praktek pengolahan lembaga (BIG) untuk ditetapkan sebagai one reference, datasertapenulisan. one standard, one database dan one geoportal. Terdapat ekspektasi yang tinggi dalam konteks One Map ini, Kabar lainnya adalah Hasil Pembelajaran Penggunaan bukanhanyaterkaitinformasispasialdalampeta,tetapi Peta Partisipatif untuk Resolusi Konflik, yang pentingnya integrasi peta-peta komunitas dengan peta merupakan pembelajaran 11 Simpul Layanan sektor lain, sehingga integasi peta partisipatif ke dalam Pemetaan Partisipatif (SLPP) bagaimana ragam konsep One Map Indonesia diharapkan dapat menjadi penggunaan peta dan metodologi pemetaan di acuan yang sah dan diakui pemerintah untuk beberapa daerah sebagai alat advokasi dan mekanisme menunjukkan bukti keberadaan dan sistem tenurial penyelesaiankonflik. masyarakat yang bisa menjadi dasar verifikasi terhadap tumpang tindihnya penguasaan ruang oleh berbagai Kabar Simpul menyajikan kabar Pemetaan Partisipatif sektor. di Desa Kalaodi, Tidore Timur, Maluku Utara dimana SLPPMalukuUtara memfasilitasipemetaanpartisipatif KabarlainnyaadalahdariSeminarNasional MP3EIdan di desa tersebut. Hal menarik dari pemetaan di desa Kedaulatan Ruang Hidup Rakyat Perdesaan Nusantara Kalaodi ini adalah, selama ini masyarakat menyadari yang lalu. Hingga akhir tahun 2013, kita mencatat bahwa wilayah mereka tidak masuk kedalam peta beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi administrasi pemerintah, pada saat Kabupaten perhatian diantaranya, Putusan MK 35 dan MK 45 mengeluarkan kebijakan RTRW, wilayah mereka masih tentang kawasan hutan, NKB 12 Kementerian dan berstatuskawasanlindung. Lembaga, kebijakan satu peta (One Map Policy) dan UU Desa. Namun diantara peluang bagi perluasan ruang Yang terakhir adalah kabar dari hasil pemetaan skala hidup rakyat tersebut, sangat ironis pemerintah tetap luas wilayah adat Ketemanggungan Tamambaloh dan menjalankan kebijakan ekonomi kapitalistik yang IbanManuaSadapdiKapuasHulu,KalimantanBarat. terbukti telah mengabaikan bahkan menggusur masyarakat dengan diterbitkannya MP3EI, yang secara Semoga kabar yang kami sajikan dalam KABAR JKPP umum berisi tentang rencana pembangunan berbagai edisi 18 ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami infrastruktur penting di seluruh nusantara sebagai selalu membuka kritik dan saran juga tulisan dari para bagian percepatan dan perluasan pembangunan pembaca untuk memperkaya media ini. Selamat ekonomiIndonesia. Membaca! Selanjutnya ada kabar tentang Percepatan Identifikasi Terimakasih Keberadaan Sebaran Masyarakat Adat Melalui Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA), satu inisiatif untuk Redaktur menyediakan data keberadaan masyarakat adat secara DEWAN REDAKSI KABAR JKPP Penanggung Jawab : Deny Rahadian; Pimpinan Redaksi : Redaktur : Imam Hanaf, Ade Mutaqin, Rahmat Sulaiman, Dewi Sutejo, Diarman; Redaktur Pracetak : Ade Ikhzan, Amir Hamzah; Sirkulasi & Distribusi : Diana Sefiani, Yowanda, Fadira Putra Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif Alamat Redaksi : Jl. Cimanuk Blok B7 No.6 Komp. Bogor Baru, Bogor 16152 INDONESIA Telp/Fax. +62-251-8379143 Email : Website : Rahmat Sulaiman; seknas@jkpp.org www.jkpp.org Penerbitan KABAR JKPP ini atas dukungan PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  3. 3. Integrasi Peta Partisipatif Dalam One Map Policy Tanpa Integrasi semua, kebijakan satu peta tidak berkontribusi pada penyelesaian tumpang tindih ruang di Indonesia......................................................................4 Pembelajaran Penggunaan Peta Partisipatif Untuk Resolusi Konflik ..............................................10 Pemetaan Skala Luas Ketemenggungan Tamambaloh dan Iban Menua Sadap di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat.............................14 Mempercepat Identifikasi Keberadaan Masyarakat Adat Melalui Penyusunan Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA)..............................................21 Yang dapat kami KABARi...! Seminar Nasional MP3EI dan Kedaulatan Ruang HidupRakyat Perdesaan Nusantara..............................25 Forum Anggota VI dan Perencanaan Strategis Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) 2014-2017........................................28 Sekolah Advokasi Penataan Ruang (SATAR ) Anggkatan II ............................30 Mendorong Pengakuan Desa Kalaodi Melalui Pemetaan Partisipatif ....................................33 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  4. 4. 4 Tata ruang yang baik membutuhkan informasitata PapuadanKalimantan. guna lahan yang baik. Jargon tersebut nampaknya Tahun 2000an beberapa tempat di Kabupaten tidak akan terwujud di Indonesia, jika melihat Seruyan dan Kabupaten Katingan hanya tersedia pada ketersediaan data dasar yang ada. Dari sejak Peta Radar skala 1:50.000 bahkan dibeberapa dibentuknya pada Januari 1948 Raad en tempat lain di Kalimantan Tengah ada yang belum Directorium voor het Meet en Kaarteerwezen in tersediapetadasarnya. Nederlands Indies (Dewan dan Direktorium untuk Pengukuran dan Pemetaan Hindia Belanda), yang Tahun 2007 dalam peta dasar wilayah merupakan cikal bakal BAKOSURTANAL yang Tasikmalaya masih ditemukan nama desa yang sekarang telah menjadi Badan Informasi sudah berganti sejak beberapa tahun sebelumnya, Geospasial (BIG), hingga saat ini belum berhasil belum diupdate. Tahun 2011 di Riau, ditemukan menyediakan data spasial memadai untuk semua kesalahan posisi satu desa di Pulau Padang. Masih region di Indonesia. Data spasial dasar Indonesia banyak keterbatasan dan kesalahan informasi sangat terbatas dan proses updatenya sangat bahkanketidaktersediaandatadasarinidibanyak lambat. Di beberapa wilayah masih terdapat desa tempatdiIndonesia. yang belum tersedia peta dasarnya, seperti di Integrasi Peta Partisipatif Dalam One Map Policy Tanpa integrasi semua peta sektoral, kebijakan satu peta tidak berkontribusi padapenyelesaiantumpangtindihruang diIndonesia K A B A R U T A M A Imam Hanafi Div.Advokasi Tata Ruang PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  5. 5. Sampai dengan tahun 2011, beberapa tempat di terutama dengan wilayah kelola dan penguasaan Papua (Desa Esania, Kabupaten Kaimana) hanya ruangolehmasyarakat. tersedia peta dasar dengan skala 1:250.000, denganinformasiyangsangatterbatas. Secara administratif, ketersediaan data dasar peta tidak didasarkan pada proses pemetaan yang Beberapa tempat di Merauke, sampai dengan layak dan merujuk pada peraturan yang ada. tahun 2013 baru tersedia peta dasar dengan skala Hampir semua data batas dalam peta dasar masih 1:50.000 dengan informasi yang sangat terbatas bersifat indikatif dan tidak bisa dijadikan sebagai danbanyakditemukankesalahandalamtatanama referensi. Hal ini terkadang menjadi salah satu tempat dan sungai. Di beberapa spot wilayah juga sumber masalah penentuan batas di tingkat desa adayangbelumtersediapetadasarnya. dankampong. Keterbatasan ketersediaan data dasar dan Parahnya lagi, baik peta wilayah desa secara lambatnya updating data menyebabkan tidak administratif maupun peta hak penguasaan semua tempat di Indonesia bisa membuat ruang oleh komunitas, belum menjadi hal yang perencanaan wilayah dengan baik. Pemerintah diprioritaskan dan penting untuk didorong tidaksensitifterhadappengadaandatadasar.Data penyediaan datanya secara baik. Akibatnya tidak dasar yang ketersediaan dan informasinya jarang perencanaan tata ruang, penentuan terbatas serta tidak update ini pun proses perijinan maupun alokasi peruntukan ruang pengadaanya tidak gratis. Tidak sedikit konflik untukkepentinganlingkunganselaluberbenturan batas dari tingkat desa sampai tingkat propinsi denganruanghidupmasyarakatditingkatlokal. terjadi hanya karena keterbatasan dan tidak tersedianya data dasar tematik ini. Tidak sedikit Keterbatasan badan penyedia peta dasar ini, pula konflik penguasaan dan pengelolaan ruang masih diperburuk dengan tidak adanya dorongan terjadi akibat pembagian zonasi dan peruntukan dan dukungan pemerintah bagi desa-desa untuk serta terbitnya perijinan konsesi yang ternyata mengupayakan pembuatan wilayah desa, tidak didukung dengan data dan informasi dasar kampong maupun wilayah adat. Disamping tidak yang memadai. Akibatnya, suatu keniscayaan adanya upaya memfasilitasi masyarakat di desa terjadinya tumpang tindih ketidaksesuaian dan di kampong dalam membuat peta wilayahnya, pengelolaan dan penguasaan ruang antar sektor standar tata cara pemetaan dan penyediaan data Proses Verifikasi BIG ketika penyerahan Peta Partisipatif Wilayah Adat yang telah diserahkan K A B A R J K P P 18 5 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  6. 6. 6 dasar terlalu rumit dan birokratis. Sehingga tidak dianggap penting untuk diwujudkan sebagai potensi masyarakat untuk mendukung informasi spasial dasar dan tematik. Akibatnya penyediaan data spasial terhambat. Semangat tidak dapat dihindari jika situasi penguasaan partisipasi masyarakat terkendala oleh ketatnya tenurial di Indonesia akan selalu terjadi tumpang standarisasi alat dan lisensi formal. Sektoralisme tindih penguasaan dan pengelolaan. Khususnya pengelolaan SDA ternyata juga menyebabkan denganmasyarakatdikampung-kampung. sektoralisme pengadaan data spasial dasar dan tematik. Konsep Satu peta (One Map) mengarah pada integrasi dan sinergi multi peta sebagai prasyarat Badan penyelenggara dan pengadaan data spasial dalam mewujudkan satu peta. Hal ini dapat memainkanpolitikstandargandadantidaknetral. terlihat dari beberapa gagasan konsep awal Sektoralisme pengadaan dan keberpihakan lahirnya one map (hasil rakornas IG, presentasi penggunaan data spasial dasar sangat erat KPK dan presentasi UKP4 "Unit Kerja Presiden korelasinya dengan proyek-proyek pemerintah bidang Pengawasan dan Pengendalian dan lebih mendukung kepentingan sektoral. Di Pembangunan terkait kebijakan satu peta/One daerah-daerah yang strategis banyak investasi Map),yaitu: maupun kepentingan proyek pemerintah, peta One map sebagai acuan bagi pemerintah dan data dasar cukup tersedia. Namun tetap sulit daerah dalam menyusun RTRW yang dan berbelit bagi publik untuk mengakses data relevan dengan situasi dan kondisi serta tersebut. Berbeda dengan tempat lain yang aspirasimasyarakatdidaerah dianggap kurang potensial. Akibatnya One map adalah gerakan menuju satu peta dan ketersediaan dan kelengkapan data spasial dasar satu informasi geospasial dari semua untuk sangat tergantung pada ada atau tidaknya semua kepentingan proyek pemerintah dan swasta pada Amanat UU no 4 tahun 2011 (tujuan UU IG)suatudaerahtertentu. adalah untuk mewujudkan kebergunaan dan keberhasilgunaan IG melalui kerjasama,Demikian pula untuk pengadaan data spasial koordinasi,integrasidansinkronisasitematik.Setiapkementriandanlembagamembuat dan menyimpan data tematiknya berdasarkan Pentingnya integrasi peta adalah untuk saling kepentingannya masing-masing. Terkadang data melengkapi dan memverifikasi data peta para tematik sektoral ini sangat sulit untuk diakses pihaksehinggaterciptanyasinergisitas. karena dikategorikan sebagai dokumen negara Dalam hal pembangunan Informasi Geospasial yang bersifat rahasia, walaupun berdampak Tematik (IGT), BIG berperan aktif melakukan langsung pada perubahan status, fungsi dan pembinaan IGT yang diselenggarakan oleh bentang alam bagi suatu komunitas masyarakat. Kementerian/Lembaga (K/L) melalui upaya Ironisnya, data spasial tematik yang koordinasi dan sinergi dalam wadah kelompok mencerminkan keberadaan masyarakat tidak kerja tematik, sehingga integrasi IGT antar cukup tersedia, jika tidak mau dikatakan memang stakeholders dapat diwujudkan dalam tidakpernahdibuat. semangat gerakan satu peta di Indonesia (19 kelompokkerjapemetaantematik). Sampai saat tidak jelas Kementerian atau lembaga BIGdapatmengintegrasikanlebihdarisatuIGTpemerintah yang mana yang secara khusus yang telah ada menjadi IGT baru, danmenangani, secara detail membidangi dan secara menyelenggarakan IGT yang belumbaik bertanggung jawab membuat peta diselenggarakan oleh pemerintah selain BIGmasyarakat, baik desa maupun adat (sebagai wali atau yang belum diselenggarakan pemerintahdata). Keberadaan desa, wilayah masyarakat adat daerah.dan penguasaan ruang kelola komunitas, masih K A B A R J K P P 18 1 Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial telahdilaksanakanpada28 Februari2012, yangbertujuan untukmengkoordinasikaninfromasi Geospasial (IG) yang terkait dengan penyediaan, penyelenggaraan dan pembinaan IG untuk mendukung pembangunan nasional baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sesuai dengan arahan RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025. Rakornas tersebut telah menghasilkan dokumen kesepakatan Rencana Aksi Nasional IG yang telah ditandatangani oleh pejabat teknis dari Kementerian/Lembaga, beberapa pemerintah daerah, praktisi/ swasta, dan perguruan tinggi terkait. Rencana ini dituangkan dalam Road Map Pembangunan InfrastrukturInformasiGeospasial(IIG). PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  7. 7. Dalam konteks BIG sebagai penyelenggara ONE MAP, dalam Road Map IIG yang diselenggarakan oleh BIG, Pemetaan Partisipatif diakomodir sebagaiInformasiGeospasialDasar(IGD),bukansebagaiInformasiGeospasialThematik(IGT).JikamengacupadaUUno24Tahun2011tentang Informasi Geospasial, maka yang dimaksud dengan IGD meliputi Jaring Kontrol Geodesi dan Peta Dasar. Jaring Kontrol Geodesi meliputi JKHN, JKVN,danJKGNdanPetaDasarberupaPetaRupabumiIndonesia;PetaLingkunganPantaiIndonesia;danPetaLingkunganLautNasional. Namun demikian, jika mengacu pada UU no 14 Th 2011 tersebut, Informasi Geospasial yang berjenis IGD, hanya diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini BIG. Sedangkan informasi Geospasial yang berjenis IGT, masih dalam undang-undang yang sama, dinyatakan bahwa penyelenggaraanya dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Sehingga dalam konteks ini, masihadakesimpang-siuranterkaitposisiPPdalamkonteksOneMapini. 2 K A B A R J K P P 18 Dengan beberapa konsep di atas, dapat dilihat kepentingan dan hak (tumpang tindih tujuan awal dikeluarkannya kebijakan one map kepemilikan, tumpang tindih pengelolaan, adalah untuk menyatukan semua informasi peta ketidakjelasan tata batas) khususnya dengan yang diproduksi oleh para pihak kedalam satu peta-petasektoral. peta secara integratif. Sehingga dengan Faktaimplementasionemapdemikian tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang Persepsi pihak BIG dalam menginterpretasikan selanjutnya dikelola oleh satu lembaga (BIG) pemetaan partisipatif, lebih cenderung untuk ditetapkan sebagai one reference, one mengacu pada versi Open Street Map, yang standard,onedatabasedanonegeoportal. terbatas pada collecting data permukaan khususnya sarana dan prasarana seperti jalan,Untuk mengatur dan mengontrol kelayakan, gedung, dan informasi permukaan lainnya.keabsahan dan terjaminnya kevalidan data yang Kontributornya pun bisa siapapun dan daribisa dipertanggung jawabkan, selanjutnya mana pun tanpa terikat dengan kepentingandalam konteks pemetaan partisipatif ini secara suatu masyarakat tertentu, khususnya yangteknis diatur dalam SOP (Standar Operasional terkait penyelesaian konflik ruang danProsedur)pemetaanPartisipatif(PP).Sejauhini, penegasansertapeneguhanhakatasruang.SOP Pemetaan Partisipatif yang sudah ada d r a f t n y a , b a r u Secara metodologi, mengatur tentang J K P P l e b i h fungsi PP sebagai salah m e n g e d e p a n k a n satu media untuk fungsi dan manfaat mendukung Informasi s o s i a l y a n g Geospasial Dasar (IGD), menekankan pada mekanisme adopsi PP a s p e k H a k s u a t u dan fungsi BIG sebagai badan pengelola yang komunitas atas ruang hidup dan sumber- memberikan dukungan layananan satu pintu sumber penghidupannya, menegaskan kepada semua pihak yang memproduksi peta. keberadaan suatu komunitas berdasarkan Dalam diskusi terakhir di UKP4, pemetaan entitas budaya dan asal-usulnya, pembuktian partisipatif tidak lagi dianggap sebagai penguasaan ruang oleh masyarakat adat pendukungdataIGD,melainkanIGT. maupun lokal serta resolusi atas masalah keruangan di wilayahnya. Satu hal dasar tentang proses yang sangat penting juga adalah adanyaSatu catatan mendasar terkait keberadaa peta- prosesbelajarbersama,membangundayakritis, peta partisipatif, bahwa peta peta partisipatif empati dan sikap perduli terhadap ruang hidup versiJKPPbukansekedardatatentanginformasi dan jaminan keberlanjutan kesejahteraan dasar permukaan bumi, melainkan peta generasi berikutnya. Sehingga peta-peta yang partisipatif tersebut dibuat dengan tujuan yang diproduksi pun lebih banyak tema peta yang sarat dengan dimensi sosial, terutama yang memperlihatkan keterikatan suatu komunitas menyangkut resolusi konflik pertanahan, dengan tanahnya, sumber penghidupan dan pembuktian ruang kelola masyarakat, bagaimana perencanaan suatu komunitas pembuktian eksistensi wilayah adat, identitas terhadap perbaikan ruang hidupnya kedepan. sejarah dan budaya serta soal penguasaan ruang Jelas sekali dalam hal ini jauh dari sekedar masyarakat dan tata batas. Jika peta-peta gambartentangpermukaanbumi,tutupanlahan partisipatif dioverlay dengan peta-peta lain, besertatoponimi. pastinya akan saling tumpang tindih 7 Tanpa integrasi semua peta sektoral, kebijakan satu peta tidak pada berkontribusi penyelesaian tumpang tindih ruang di Indonesia PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  8. 8. 8 Seharusnya ekspektasi tinggi dalam konteks Toh dengan tema peta dan skala peta yang One Map ini bukan sebatas menyoal informasi dihasilkan, jika tidak terlalu signifikan spasial di dalam peta, melainkan pentingnya perbedaan akurasi antara alat GPS navigasi integrasi peta-peta komunitas dengan peta para dibanding GPS Geodetik (differensial), mengapa pihak yang lain. Berdasarkan mandat tersebut harus mengorbanan nilai partisipasi yang akan maka posisi integrasi pemetaan partisipatif menjamin banyaknya kesepakatan sosial di dalam konsep One Map Indonesia adalah kampung-kampung?. sebagai data acuan yang sah dan diakui Kebijakan satu peta (One Map) tanpa peta pemerintah yang menunjukkan bukti komunitas (peta partisipatif) adalah omong keberadaan dan sistem tenurial masyarakat kosong yang seharusnya menjadi dasar verifikasi Beberapa pengalaman dilapangan, adanya batasterhadap tumpang tindih penguasaan ruang tanpa konflik, bukan karena kecanggihanantarpihak. alatnya, tetapi karena kualitas kesepakatan Dari sisi penyelenggaraan proses pemetaan, sosialnya, tingginya antusias masyarakat untuk pemetaan partisipatif versi JKPP sangat membuat peta wilayahnya secara mandiri pun menekankan dan mengedepankan unsur bukan karena canggih atau tidaknya alat yang partisipasi masyarakat setempat sebesar- digunakan, melainkan karena kualitas besarnya dan setinggi-setingginya. Lebih baik musyawarah sosialnya. Pada akhirnya, tidak melakukan pemetaan secara teknis jika secanggih apapun alatnya, dan siapapun unsur partisipasi ini belum memadai. Karena pembuatnya, selama itu akan menjadi sebuah diyakini, tingginya partisipasi merupakan peta bersekala, tetap akan memiliki angka cermin dari seberapa besar dan dalam kesalahan. Dalam bahasa sosial, berapapun masyarakat memahami pentingnya peta dan skala petanya, selama peta 1 : 1 yang disepakti alasan mendasar mengapa harus membuat peta. tidak berubah, tidak akan menjadi Tingginya partisipasi akan menjamin permasalahan. terbangunnya kesepakatan dan kesepahaman Konteks metodologi pemetaan partisipatif yangbersamadalammeminimalisirkonflikyangada. dikembangkan oleh JKPP ini bermuatan Beberapa unsur penting yang akan menjamin kepentingan sosial bagi Tegaknya Kedaulatan keterlibatan penuh partisipasi suatu komunitas Hak Rakyat atas Ruang hidupnya secara adalah sejauh mana proses sosial awal berkeadilan. Fakta lapangan banyak terkomunikasikan dan terencana dengan baik, menunjukkan disemua wilayah pemetaan, sejauh mana peta dan proses pemetaan itu kurang lebih 5,2 juta hektar hasil pemetaan bermanfaat dan berdampak baik, serta sejauh partisipatif,berkonflikantarpihak. Diharapkan, mana teknologi yang digunakan relatif cepat, dengan adanya data spasial masyarakat hasil murah, dan mudah untuk digunakan. Terkait pemetaan partisipatif ini mendapat dukungan dengan hal tersebut, peralatan sederhana, pemerintah dan para pihak bagi upaya namun bisa dipertanggung jawabkan secara penyelesaian sengketa lahan dan tumpang kartografis sampai saat ini masih menjadi tindih penguasaan dan pengelolaan ruang. pilihan bagi banyak pegiat pemetaan partisipatif Selanjutnya data ini bisa menjadi salah satu diIndonesia acuan dan referensi guna perencanaan wilayah GPS navigasi dan kompas masih menjadi pilihan dan pengambilan keputusan bagi perijinan, dalam proses pembuatan peta partisipatif revisi perijinan yang sudah ada, salah satu dasar masyarakat. Bukan persoalan bahwa JKPP tidak penyusunan RTRW, dasar penentuan batas berorientasi terhadap presisi dan akurasi alat administrasi wilayah, percepatan pengukuhan pemetaan yang digunakan, namun lebih pada kawasan kehutanan, dan lain lain serta dasar antisipasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengaturan peruntukan ruang. Dengan akibat penggunaan teknologi tinggi. Terlebih satu catatan bahwa inisiatif pembuatan peta dalam pelaksanaanya, presisi alat ini masih secara partisipatif dan keswadayaan ditopang dengan presisi kesepakatan sosial masyarakat ini disinergikan dan terintegrasi yang terbangun di tingkat komunitas dan antar denganbaikdenganpetaparapihakyanglain. komunitas. K A B A R J K P P 18 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  9. 9. Dalam proses kedepannya diharapkan konsep Dengan dasar dan mandat di atas, maka tujuan One Map ini pun benar-benar bisa menjadi satu pemetaan partisipatif bukan sekedar pelengkap pintu dalam mengintegrasikan semua data dan untuk kebutuhan administratif dan fungsi peta, tanpa terkecuali peta komunitas. Semoga instrumen birokratis informasi peta, namun apa yang menjadi titik lemah dalam metodologi jelas ditegaskan sejak awal oleh JKPP adalah pemetaan partisipatif versi JKPP ini, bukan untuk advokasi (pembelaan) demi kedaulatan sebagai alasan penolakan dan pengabaian, ruangkelolarakyat.Lebihdariitu,dalambanyak melainkansebagaititikdimanaupayaperbaikan prakteknya proses pemetaan partisipatif juga bersama bisa disinergiskan. Akankah dengan berfungsi sebagai: a) alat perjuangan sebagai kewenangannya BIG akan mengintegrasikan pemetaan tandingan (counter-mapping) peta-petakomunitasdanmasyarakatini? masyarakat atas klaim pihak penguasa dan Dalam konteks pemetaan partisipatif, modal yang dilakukan sepihak atas hak ruang metodologi dan alat pemetaan sebisa mungkin masyarakat adat/tempatan, b) sebagai alat memenuhi unsur efisiensi dari sisi waktu dan politik untuk negosiasi atas perampasan hak- biaya serta memungkinkan tingginya unsur hak ruang hidup, c) salah satu legitimasi hukum keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebagai bagi proses pengakuan wilayah kuasa dan kelola aktor utama pemetaan. Untuk memenuhi ketiga adat dan komunitas lokal, d) sebagai tandingan unsur tersebut, sebisa mungkin proses argumentasi hukum dalam kasus kriminalisasi pemetaan dilakukan dengan cepat, murah dan rakyatatasruanghidupmereka. mudah. Sehingga, penggunaan alat sederhana (GPSnavigasidankompas)menjadipilihanyang Selanjutnya, tinggal menunggu wujud itikat baik paling mungkin untuk ketiga unsur tersebut. pemerintah dan para pihak untuk menganggap Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penting proses penyelesaian beragam sengketa terhadap beberapa tipe GPS navigasi, ruang dan lahan yang melibatkan komunitas. menunjukkan tingkat kesalahan (nilai Inisiatif telah dan terus dilakukan, tinggal EPE/Estimate Possition Error) yang tidak keinginan pemerintah memfasilitasi proses terlalu signifikan, yaitu berada pada rataan 4m. melalui dukungan percepatan pengadaan peta- Terlebih dalam prosesnya, pemetaan peta penguasaan ruang masyarakat/komunitas. partisipatif lebih mengedepankan pentingnya Martabat rakyat adalah martabat Negara, partisipasi komunitas dan kesepakatan yang kedaulatan rakyat adalah kedaulatan Negara. terbangun di internal maupun antar komunitas Masihkahraguuntukmewujudkan? yang berbatasan. Oleh sebab itu, nilai akurasi peta tidak sekedar dipandang dari akurasi alat, melainkan juga disokong dengan legitimasi kesepakatan sosial yang didokumentasikan dalamsuratberitaacaratatabataskomunitas. K A B A R J K P P 18 CatatanWorkshopNasionalmeningkatkankeamananpenguasaandanhakpengelolaanmasyarakatlokal/adatmelaluipemetaandan perencanaanpartisipatif,WismaGizi,Bogor20-21 Desember2013 3 9 Metodologi pemetaan partisipatif yang dikembangkan oleh JKPP ini bermuatan kepentingan sosial bagi Tegaknya Kedaulatan hak Rakyat atas Ruang hidupnya secara berkeadilan PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  10. 10. 10 Pembelajaran Penggunaan Peta Partisipatif Untuk Resolusi Konflik Catatan Pengalaman Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sumber: Laporan Kegiatan Enhancing the Security of Tenurial and Management Rights of Local/Indigenous Communities through Participatory Mapping and Planning yang didukung oleh ICCO (2011-2013) Salah satu strategi JKPP dalam mewujudkan mandat forum anggota (FA) adalah membangun Simpul Belajar Pemetaan Partisipatif yang lebih dikenal dengan nama Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP). Pengembangan simpul belajar ini diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas simpul layanan pemetaan, percepatan dan perluasan layanan pemetaan bagi komunitas-komunitas yang membutuhkan peta, serta mendorong terbukanya ruang-ruang dialog dengan para pihak dalam upaya resolusi konflik, di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi kelembagaan, JKPP mendorong proses penguatan, percepatan, perluasan proses layanan pemetaan partisipatif sebagai alat advokasi dan negosiasi untuk penyelesaian ataupun alternatif solusi bagi komunitas. Kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mendukung inisiatif yang memungkinkan bagi masyarakatadat/lokaluntukmendapatkanpengakuanterhadaphakdanaksesmasyarakatataslahandan sumber daya alam di wilayahnya oleh pemerintah. Beragam alternatif dan pilihan resolusi konflik, menjadi catatan yang memperkaya pengalaman JKPP dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif di beberapa daerahdalammenjalankanfungsipelayananbagimasyarakat. Bagi masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu berkontribusi dalam penyediaan alat bukti keberadaan, hak dan inisiatif yang dikembangkan di tingkat lokal kepada para pembuat kebijakan. Secara khusus, bagi masyarakat adat kegiatan ini dinilai sangat penting mengingat Pemerintah Indonesia sedang membahas rancanganUUPengakuandanPerlindunganMasyarakatAdatdanIsuHutanAdat. K A B A R U T A M A Imam Hanafi Div.Advokasi Tata Ruang PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  11. 11. K A B A R J K P P 18 C a t a t a n s i n g k a t i n i d i b u a t u n t u k dilakukan di beberapa site yang tersebar di menginformasikan, bagaimana ragam Lampung, NTB, Ciamis, Garut, Medan dan Cilacap penggunaan peta dan metodologi pemetaan di dengan jumlah fasilitator terlatih sebanyak 191 beberapa daerah. Mengingat pentingnya orang yang terdiri dari 173 laki-laki dan 18 orang pembelajaran tentang penggunaan peta oleh perempuan. komunitas dan lembaga pendamping sebagai alat advokasi dan penyelesaian konflik antara Proses pemetaan partisipatif dilaksanakan di 27 masyarakat dengan pihak lain. Memanfaatkan site pemetaan yang menghasilkan 30 peta wilayah program yang didukung oleh ICCO ini, JKPP dengan tema yang beragam seperti peta bersama SLPP di 11 wilayah melakukan penggunaan lahan, peta usulan sistem kelola implementasi langsung penggunaan peta-peta masyarakat dalam kawasan hutan, peta batas masyarakat untuk untuk mendukung proses wilayah serta peta perencanaan, dengan total advokasi. luasan248.291,11Ha. Secara umum, ada tiga tahapan besar yang Selain memfasilitasi kegiatan pemetaan dan dilakukan proses pelaksanaan kegiatan ini, yaitu pelatihan pemetaan partisipatif di 11 SLPP, dalam Musyawarah Kampung untuk menentukan kegiatan ini juga mendorong inisiasi proses tahapan proses dan pilihan resolusi konflik di pembentukan 3 SLPP baru, yaitu SLPP Sumatera tingkat komunitas; pemetaan dan perencanaan Barat, SLPP Jambi dan SLPP Maluku Utara. Dengan wilayah secara partisipatif; dan musyawarah penambahan jumlah SLPP ini diharapkan dapat dengan pemangku kepentingan untuk resolusi menambah akselerasi layanan pemetaan bagi konflik. Kegiatan ini dilaksanakan secara paralel di masyarakat dan akselerasi penyelesaian konflik 11 SLPP yang tersebar di 6 region; Kalimantan, lahandidaerah-daerah. Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Jawa. Peta-peta partisipatif dan dokumen perencanaan tata ruang wilayah digunakan oleh masyarakat Dalam rangka penguatan kapasitas, baik bagi untuk bahan dialog serta negosiasi dalam konteks partisipan SLPP maupun bagi masyarakat, pengelolaan kawasan hutan dan penyelesaian pelatihan pemetaan dalam program ini telah konfliktenurialkehutanan. 11 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  12. 12. 12 Berikut beberapa pembelajaran ragam d. Desa Kalijaya Kecamatan Banjarsari , Ciamis penggunaan peta partisipatif dibeberapa SLPP Jawa Barat dan Kampong Ciwaluh yangmelakukanpendampingan: Kabupaten Garut Peta Penggunaan Lahan a. Di Desa Tambak Bajai, Kec. Dadahup Kab. digunakan sebagai data dasar negosiasi Kapuas, Kalimantan Tengah, dokumen bataskawasanhutan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka e. Di Desa Bonto Daeng dan Bonto Lojong, Menengah Desa) dan peta wilayah desa Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan data menjadi bahan dalam menyusun dokumen pemetaan dipakai sebagai bahan dalam usulan Hutan Desa. Peta Desa Tambak Bajai usulanHutanDesa disahkan oleh Pemerintah Desa dan f. Desa Danau Pantau Kalimantan Tengah, data Kabupatensebagaipetaresmipemerintah. pemetaan digunakan sebagai bahan untuk b. Di desa Kumejing Kecamatan Wadaslintang mendukung kegiatan Perencanaan Tata dan Kelurahan Kepil Kecamatan Kepil G u n a L a h a n P a r t i s i p a t i f u n t u k Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Perlindungan dan Pemanfaatan Ruang masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Wilayah Masyarakat dalam Pembangunan Perhutani membuat rencana pengelolaan Rendah Emisi di Kecamatan Timpah hutan berbasis masyarakat untuk dijadikan KabupatenKapuas,KalimantanTengah bahan dialog dengan Kementerian g. Di Desa Buol Sulawesi Tengah peta par- Kehutanan dan Perhutani. Sampai saat ini, tisipatif digunakan sebagai alat untuk proses dialog sudah dilakukan sampai menguatkan perjuangan masyarakat dalam tingkatkabupaten. mempertahankan hak atas wilayah ulayat c. Di sekitar Taman Nasional Gunung Gede yangdirampasolehperusahan(PT.HIP). Pangrango, masyarakat Desa Wates Jaya, h. Di Desa Sumur Kumbang dan Desa Jondong, Kecamatan Cigombong mendorong Kecamatan Kalianda Padan dan Desa Padan penyelesaian konflik lahan dengan pihak Kecamatan Penengahan Lampung Selatan Taman Nasional melalui pengelolaan hutan peta wilayah desa menjadi acuan desa bersama dengan mempertimbangkan aspek dalam membuat rencana strategis desa ekologidanekonomi. untuk pengembangan potensi dan K A B A R J K P P 18 Gambar : Peta Partisipatif wilayah Adat Uematopa PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  13. 13. peningkatan perekonomian desa sebagai Tenggara peta dijadikan sebagai alat upaya resolusi konflik di kawasan hutan pendukung dalam dialog dengan pihak register 3 Gunung Rajabasa Provinsi pemerintah guna mendorong lahirnya Lampung. perda pengakuan dan klaim Wilayah Adat i. Di Desa Dodolo dan Bangko Kecamatan Orang Moronene Tobu Hukaea-laea yang Rampi Luwu Utara Sulawersi Selatan, peta berdiam dalam kawasan Taman Nasional hasil pemetaan partisipatif dijadikan alat RawaAopa. dalam upaya resolusi konflik dan verifikasi tapal batas masyarakat dengan kawasan Terkait hasil akhir dari semua kegiatan di tiap hutan dan Tukar Guling Wilayah Toboru dgn site dampingan SLPP, tingkat keberhasilan PT. Bosowa. Selain itu digunakan untuk dalamkonteksketercapaiantujuankegiatanpun mengantisipasi masuknya perusahaan beragam. Berbeda daerah, beda konflik, beda pertambangan. kendala, beda tingkat kepuasan dan beda faktor j. Desa Uematopa Kecamatan Ulu Bongka yang mempengaruhi cepat atau lambatnya Kabupaten Tojo Una-Una, peta partisipatif ketercapaian hasil yang diinginkan. Namun d i g u n a k a n s e b a g a i a l a t u n t u k demikian, secara proses, ukuran keberhasilan m e n g i d e n t i f i k a s i a n c a m a n d a n saat ini, tidak lain adalah prasyarat indikator permasalahan pengelolaan sumber daya untuk menuju pada tahapan proses selanjutnya. alam di komunitas Uematopa dan mencari Paling tidak dari kegiatan ini telah menyumbang solusipenanganannya. pada satu tahap awal penyiapan data dan k. Di Desa Enano Kecamatan Kabaena Tengah informasi, baik spasial maupun sosial dalam Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi upayaadvokasidibeberapawilayah. K A B A R J K P P 18 13 Gambar : Peta Tumpang Tindih Kawasan Hutan, HGU dan Peta Partisipatif PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  14. 14. 14 K A B A R U T A M A Latar Belakang dan Tujuan JKPP (Jaringan Kerja Pemetaan P a r t i s i p a t i f ) hingga saat ini sudah banyak mengembangkan dan menerapkan metode pemetaan p a r t i s i p a t i f seperti contohnya RRA (Rapid Rural Apraisal), PRA ( P a r c i p a t o r y Rural Apraisal) d a n P A R ( P a r c i p a t o r y Action Riset). Sejak tahun 1996 - 2002 - 2004 yang menghasilkan luas wilayah2014 bersama sekitar57.000Ha.anggota dan jaringannya sudah memetakan 5.284.524,614 Ha di 724 wilayah. Pada awal tahun 2012 JKPP secara langsungPada perjalananya, JKPP selalu melakukan mencoba menerapkan metode ini di duaujicoba pengembangan metodologi pemetaan Ketemenggungan, yaitu Ketemenggungan Ibanpartisipatif dengan landasan "Lebih Murah, Menua Sadap dan KetemenggunganLebih Mudah, dan Lebih Cepat". Metode yang Tamambaloh di Kecamatan Embaloh Hulu,sudah di terapkan ini cukup efektif dalam Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantanmerespon cepat kebijakan pemerintah, salah Barat. Alasan pemilihan lokasi ini adalah :satu contohnya kebijakan moratorium hutan pertama, wilayah administrasi kecamatandanpercepatanpengukuhankawasanhutan secara sejarah adalah wilayah adat yang utuh dengan pendekatan Ketemenggungan yangTidak saja berhenti di metode yang sudah ada, terdiri dari 3 Ketemenggungan (Tamambaloh,saat ini JKPP juga mencoba mengembangkan Iban Menua Sadap dan Iban Jalai Lintang) dan 2metode Native Lands atau Pemetaan Skala Luas. sub suku dayak (Tamambaloh dan Iban), kedua,Native Lands adalah "Metode Pemetaan Ketemenggungan Jalai Lintang meliputi 3 DesaPartisipatif untuk memetakan wilayah yang luas (Rantau Prapat, Batu Lintang dan Langan Baru)di kawasan yang kompleks secara etnis". Native serta 7 Dusun (Laok Rugun, Munggu, SungaiLands pertama kali di perkenalkan oleh Mac Utik, Pulan, Ungak, Apan dan Sungai Tebelian)Chapin dari Native Lands (www.native- sudah pernah melakukan pemetaan, ketiga,lands.org) sebuah LSM yang berada di Amerika Kecamatan Embaloh Hulu termasuk lokasidengan memetakan wilayah masyarakat adat Taman Nasional Betung Kerihun, Keempat,pada tahun 1992. Di Indonesia metode ini adanya penolakan masyarakat di 5pertama kali di terapkan di Wilayah Adat ketemenggungan (Tamambaloh, Iban MenuaNambluong, Jayapura, Papua pada kurun waktu hingga luasan . Pemetaan Skala Luas Ketemenggungan Tamambaloh dan Iban Menua Sadap di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat Rahmat Sulaiman Div. Pengelolaan Pengetahuan Pemetaan Skala Luas Ketemenggungan Tamambaloh dan Iban Menua Sadap di Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  15. 15. K A B A R J K P P 18 Sadap, Iban Jalai Lintang, Uluk Palin dan Labian Desa, Kepala Dusun, Tokoh Adat dan Perangkat Iraang) akan hadirnya perkebunan sawit Skala Adat (Temenggung, Wakil Temenggung, Kepala besarolehPT.RimbaUtara. Adat, Wakil Kepala Adat), perwakilan masyarakat dari Desa-desa di Kecamatan ProsesPemetaanSkalaLuas Embaloh Hulu dari Ketemenggungan Pada awal tahun 2012, JKPP (Jaringan Kerja Tamambaloh : Desa Banua Martinus (Dusun Pemetaan Parisipatif) bersama Lanting Borneo Bukung, Dusun Bany'u, Dusun Banua Karaam), salah satu lembaga lokal yang berada di Desa Pulau Manak (Dusun Mataso, Dusun Putusibau menerapkan metode Native Lands di Pinjawan, Dusun Belimbis), Desa Banua Ujung salah satu kecamatan Embaloh Hulu. Pemetaan (Dusun Teliyae, Dusun Ulak Batu, Dusun Saligo), skala luas dilakukan melalui dukungan Ford Desa Saujung Giling Manik (Dusun Nanga Foundation dan Samdhana. Proses pemetaan Sungai, Dusun Paat), Desa Ulak Pauk (Dusun diawali dengan sosialisasi di 4 Temenggung, Kereng Limao, Dusun Karato, Dusun Pintas yaitu Temenggung Tamambaloh, Jalai Lintang, Temberu), Desa Temao (Dusun Toalang, Dusun Menua Sadap dan Uluk Palin serta Camat Kerangkang).DariSukuIbanMenuaSadap:Desa Embaloh Hulu. Sosialisasi dilakukan dengan Menua Sadap (Dusun Kelayam, Dusun Menua bertemu secara langsung dengan para Sadap, Dusun Karangan Bunut), Dari Suku Iban Temenggung. Beberapa hal yang di sampaikan Jalai Lintang : Desa Rantau Prapat (Dusun Laok pada kunjungan ini adalah menyampaikan Rugun, Dusun Munggu), Desa Batu Lintang rencana kegiatan pemetaan menggunakan (Dusun Sungai Utik, Dusun Pulan) dan Desa pendekatan wilayah adat dengan satuan Langan Baru (Dusun Ungak, Dusun Apan dan ketemenggungan, lalu menyampaikan dan Dusun Sungai Tebelian),Ketemenggungan memperkenalkan metode skala luas yang akan Labian Kecamatan Batang Lupar : Desa Mensiau diterapkandalamkegiatanpemetaanini. (Dusun Kelawik), Desa Labian (Dusun Ukit-ukit, Dusun Ngaung Keruh), Desa Sungai Ajung (Dusun Ganti, Dusun Nanga Ngaung), WorkshopIdanPelatihanPPSkalaLuas Ketemenggungan Ulu Palin Kecamatan Embaloh Setelah bersepakat dan mendapat izin, tahap Hilir : Desa Nanga Nyabau (Dusun Nanga selanjutnya workshop Nyabau, Dusun Tanjung Kerja, Dusun Sui Uluk pertama PP Skala Luas dan Pelatihan PP Skala Palin). Pemerintah Daerah (BPN, Kehutanan, Luas dengan mengundang banyak pihak terkait. BPMPD), GIZ For Clime, PPSDAK. Pada kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27-30 Mei ini JKPP dan Lanting Borneo juga menghadirkan 2012 bertempat di GSG Paroki Gerja St. Marinus 8 orang dari perwakilan SLPP (Simpul Layanan di Desa Banua Martinus, Kecamatan Embaloh Pemetaan Partisipatif) yang sebelumnya telah Hulu, Kalimantan Barat. JKPP bersama Lanting melakukan pelatihan PP Skala Luas di Bogor. Borneo mengundang para tokoh masyarakat Dalam kesempatan kali ini juga dihadirkan Mac dan perwakilan masyarakat, antara lain : Kepala Chapin sebagai Narasumber dan pengembang adalah melakukan Gambar : Workshop dan Pelatihan Pemetaan Skala Luas 15 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  16. 16. 16 K A B A R J K P P 18 Metode Pemetaan Skala Luas dari Native Lands � Kelembagaan Adat di bantu oleh A. Hadi Pramono sebagai � Aturan Adat penerjemah. Dari2kegiatanyangdilakukanmenghasilkan: 1. Ada kesepakatan dari para tokoh adat, Para Kades dan Camat untuk melakukan PP skala luas. 2. Ada kesepakatan mengenai data yang akan di masukan kedalam peta. 3. Ada kesepakatan mengenai batas-batas ketemengungan 4. Peserta memahami metode PP Skala luas. 5. Draft Peta Sketsa Praktek Lapangan PP Skala Luas di Kapuas HuluKe g i a t a n Wo rks h o p m e m b a h a s d a n Paska Workshop PP Skala Luas dan Pelatihan PPmembicarakan antara lain: Pengenalan materi Skala Luas, Fasilitator JKPP, Lanting Borneo danPP skala luas oleh Mac Chapin, membangun Perwakilan SLPP mengadakan praktek lapangankesepakatan-kesepakatan dengan para kepala yang dibagi menjadi beberapa tim untukdesa untuk melaksanakan PP skala luas di membuat kembali peta sketsa wilayahwilayahnya, serta paparan inisiatif-inisiatif yang mendampingi 55 peserta yang telah dilatihtelah dilakukan oleh Dinas Kehutanan, dan (terkait data-data apa yg harus dimasukanlembaga internasional yang memiliki wilayah dalam peta sketsa, simbol, dll) di 19 Dusun darikerja di Kapuas Hulu juga mendiskusikan 7 Desa. Hasil dari praktek lapangan ini antaratentang konsep Wilayah Ketemanggungan. lain:Kegiatan hari pertama adalah melakukan 1. Ada sosialisasi dan memberi pemahamanidentifikasi wilayah Ketemanggungan dan kepada masyarakat di beberapa kampongmembuat peta sketsa wilayah Ketemanggungan yangmenjadilokasiprakteklapangan.dan penyusunan rencana kerja tim PP. Hari 2. Adapetasketsauntuksetiapdusunkedua dilakukan pembentukan tim peneliti dusun untuk masing-masing dusun yang terdiri KegiatanLapangan1&2PPSkalaLuasdari 2 orang per dusun. Kurang lebih ada 50 Pada tanggal 24 Juli 4 Agustus 2012 diorang perwakilan dusun ini akan dilatih Kecamatan Embaloh Hulu, tim Kartografi danpemetaan skala luas. Setelah selesai Workshop, data sosial dari JKPP, Lanting Borneo dan jugakegiatan di lanjutkan dengan Pelatihan PP skala PPSDAK melakukan kunjungan lapanganluas yang dilaksanakan selama 2 hari bertempat dengan tujuan untuk memastikan informasi dandi GSG Desa Pulau Manak, Dusun Pinjawan. Mac data sosial yang dibutuhkan berdasarkanChapin menyampaikan presentasi tentang kesepakatan bersama dapat dicantumkan dipemetaan skala luas, dan peserta yang telah peta sketsa di 7 desa antara lain: Ulak Pauk,mengikuti kegiatan di Bogor perwakilan dari Saujung Giling Manik, Banua Ujung, BanuaSLPP (Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif) Martinus, Pulau Manak, Tamao, dan Menuamembantu untuk mendetailkanya kepada 50 Sadap. Pertemuan di setiap desa di hadiri olehpeserta. Selain itu peserta pelatihan juga pemerintahan desa (Kades, Sekdes dan Staff),melakukanbeberapakegiatan,seperti kepala adat, kepala dusun, tim kartografi, data1.PembuatanPetaSketsa: sosial dan masyarakat. Hasil dari kegiatan�Landscape(Sungai,Jalan,Danau,Gunung) lapangan ini adalah adanya rencana tindak� Penggunaan lahan (Kebun, Ladang, Kebun lanjut untuk melengkapi Peta Sketsa masing-Buah) masing dusun yang akan di bawa pada� Situs Sejarah / Tempat Penting WorkshopKedua.� Batas wilayah dusun � Batas Wilayah Adat 2.MenyepakatiSimbolPeta 3.PenggalianDataSosial � Sejarah Suku, Dusun, Tempat Penting membangun kesepakatan-kesepakatan dengan para pihak untuk melaksanakan Pemetaan Partisipatif skala luas di wilayah PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  17. 17. K A B A R J K P P 18 PersiapanMenujuWorkshopIIPPSkalaLuas perkembangan peta sketsa dan data sosial) oleh Sebelum melakukan workshop kedua pada tim data sosial dan kartografi, mengupdate peta tanggal 5-10 Desember 2012 di GSG Desa Pulau sketsa dan pengambilan titik dengan GPS di Manak, Dusun Pinjawan, Kecamatan Embaloh tempat tempat penting, diseminasi informasi Hulu, tim melakukan persiapan menuju tentang pemetaan skala luas dan hak workshop kedua. Pada kegiatan ini mencakup masyarakat adat dalam wilayah kawasan hutan verifikasi Peta sketsa pasca Workshop I, (tenurial) untuk persiapan menuju workshop II. Verifikasi Data Sosial paska Workshop I dan Darikegiatanlapanganinimenghasilkan: persiapan sosial Pra-Workshop II. Dalam 1. Data sosial di 19 dusun (terus dilakukan kegiatan ini di hadiri oleh JKPP, Lanting Borneo, penyempurnaan) dengan rekomendasi Samdhana Institute, PPSDAK, Tim Kartografi penambahannarasumber dan Tim Data Sosial dari masing-masing Dusun. 2. Peta sketsa meliputi batas antar dusun, pola Hasildarikegiataniniadalah : ruang , sungai, dan informasi penting lainya, serta dilengkapi dengan titik-titik ikat, 1. Komunikasi tim sosial dan kartografi dusun melaluisurveimengunakanGPS. perlu ditingkatkan intensitasnya untuk 3. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengawal proses penerapan metode pp skala terhadap tujuan pemetaan dan adanya luas ancamanpenguasaanruangolehpihaklaindi 2. Ada rencana kerja dan agenda kerja untuk wilayah- wilayah mereka, hal ini di tunjukan kegiatanberikutnya: dengan betambahnya orang yang ingin berpartisipasi dalam proses diskusi danTim Lapangan akan mengawal pembuatan peta sketsa, pengisian form datakelengkapan data sosial dan peta sketsa sosial serta turut serta dalam pengambilanhinggatanggal30Desember2012 titikGPS. Melengkapi kebutuhan data peta (JKPP 4. Meningkatnya dikusi antara warga soal isu danPPSDAK) penguasaan ruang termasuk terjadi perdebatan perspektif dan terminologiDigitasipetadasar sistem pola pengelolaan ruang versi Pengolahan peta citra menjadi 1 : 10.000 : masyarakatdanpemerintah Data dasar (administrasi, kawasan hutan, rtrw,tutupanlahan) Workshop II Pemetaan Skala Luas Kapuas HuluKunjunganLapanganPPSkalaLuas Pada tanggal 16-23 Februari 2013, bertempat diMenindak lanjuti kegiatan persiapan menuju Deosuli, Putussibau dilaksanakan workshop IIworkshop kedua PP skala luas, pada tanggal 12 pemetaan skala luas. Peserta yang mengikuti26 Januari 2013 di laksanakan kunjungan workshop sekitar 55 orang yang terdiri dari 19lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk dusun dari 7 Desa mencakup Ketemengunganpenggalian data lapangan (up date 17 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  18. 18. 18 K A B A R J K P P 18 Tamambaloh dan Iban Manua Sadap. Workshop Peta Sketsa menjadi Peta Berskala dengan atau lokakarya ini bertujuan untuk menggunakan Software GIS. Deny Rahadian, menyampaikan hasil penyusunan data dan Kasmita Widodo (JKPP), Mikael Eko (PPSDAK) informasi sosial serta peta sketsa masing- Abner Mansai (Samdhana Institue) menjadi masing dusun, pembahasan dan penulisan fasilitator untuk tim data sosial yang bertugas kelengkapannya bersama peneliti dusun dengan untuk menyusun Draft Data Sosial. Selain kedua tim sosial memindahkan data dan informasi tim, hadir juga Harijanto Suwarno yang bertugas yang ada di peta sketsa ke dalam peta berskala, membuat dokumentasi selama kegiatan serta kelengkapannya bersama tim kartografi; berlangsung. mendiskusikan batas-batas kewilayahan dusun WorkshopIImenghasilkan: dan ketemanggungan; menyusun rencana 1. Peta sketsa 19 dusun sudah dipindahkan ke kegiatan bersama pasca lokakarya II. Pada dalam peta berskala dengan menggunakan kesempatan ini, Wakil Bupati Kapuas Hulu teknikGISdankelengkapannya menyempatkan hadir dan memberikan 2.Kompilasidatasosial19dusunmenjadi1draft dukungan untuk kegiatan pemetaan skala luas dokumendatasosial ini oleh karenanya tim sosial sekaligus 3. Adanya rencana tindak lanjut pasca Workshop menyerahkan draft data sosial kepada Bapak II (identifikasi dan agenda diskusi tata batas WakilBupatiKapuasHulu. antar dusun, antar desa dan antar ketemanggungan) Pada proses Workshop II, tim di bagi menjadi 2 4. Publikasi audio visual melalui Media Berita dari masing-masing dusun, yaitu tim kartografi OnlinedanYoutube(http://www.kalimantan- dan tim data sosial. Rahmat Sulaiman, Imam news.com/berita.php?idb=18504 dan Hanafi (JKPP), Jalung (Lanting Borneo), Heribert http://www.youtube.com/watch?v=SH2LaIq Juheri (PPSDAK) Martin Hadiono (Samdhana t8ZU) Intitute), Thilde (GIZ) menjadi fasilitator untuk Tim Kartografi yang bertugas memindahkan Gambar : Draft peta disalah satu desa yang dilakukan pemetaan partisipatif skala luas PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  19. 19. K A B A R J K P P 18 Kunjungan Lapangan, Konsolidasi Batas WorkshopIIIPPSkalaLuasKapuasHulu Antar Ketemanggungan, Perbaikan peta dan Workshop III PP Skala luas dilakukan dengan harapan dapat dicapai kesepakatan soal batasdatasosial antar 2 wilayah adat. Karena peta 2 wilayahKegiatan ini dilakukan antara bulan Juni 2013 - Ketemanggungan sebenarnya sudah selesaiOktober 2013, tujuan dari kegiatan ini adalah dibuat (batas luar dan tata guna lahan), hanyauntuk menambah, merevisi dan memperbaiki batas antar wilayah Ketemanggungan yangdata peta yang sudah dibuat disamping untuk masih belum sepakat. Seharusnya agendamengkomunikasikan peta hasil PP skala luas tersisa hanya finalisasi Peta wilayah adat 2kepada masyarakat, kepala desa, tokoh adat dan ketemanggungan dan penyerahan peta kepadapemerintah tingkat lokal. Dalam prosesnya pihak pemerintah daerah. Tetapi dalampemetaan skala luas ini menemui kendala yaitu prosesnya, masyarakat di 2 ketemanggunganp a d a p e n y e p a k a t a n b a t a s a n t a r a belum menyepakati batas antar wilayah adatketemanggungan Tamambaloh dan Iban Menua tersebut, sehingga belum bisa diserahkan petaSadap, sehingga perlu diadakan 3 kali kepadapihakpemerintahdaerah.pertemuankonsolidasibataskembali. Tim akhirnya menyerahkan kepada masyarakatKonsolidasi batas pertama dilakukan di dusun di 2 wilayah ketemanggungan untukMataso, dalam pertemuan ini gagal dicapai menyelesaikan persoalan batas ini untuk segerak e s e p a k a t a n b a t a s w i l a y a h a d a t disepakati, jika sudah selesai maka akanketemanggungan Tamambaloh dan Iban Menua ditindaklanjuti dengan kegiatan berikut danSadap. Sehingga perlu dilakukan pendekatan penyerahan peta wilayah adat kepada pihakkepada masing-masing tokoh adat di 2 pemerintah daerah agar memperolehketemanggungantersebut. pengakuan. Pertemuan kedua dilaksanakan di Putussibau, Hasil26-28 Agustus 2013. Dalam pertemuan ini Penerapan Metode Pemetaan Partisipatif Skalasempat menghadirkan Kepala BPN yang Luas yang di lakukan di Kecamatan Embalohdiharapkan dapat memfasilitasi pertemuan Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsibataskeduawilayahadatini.Selainituhadirjuga Kalimantan Barat tidak sepenuhnya berjalanperwakilan dari Taman Nasional Danau lancar. Ada kendala dan pembelajaran yang diSentarum. dapat melalui proses panjang ini. Salah satu kendalanya adalah belum terjadinyaDalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan soal tata batas di antara dua sukukata sepakat mengenai batas antar wilayah adat. tersebut antara Tamambaloh dengan IbanMasing-masing wilayah menghendaki batas MenuaSadap.sesuaidenganpendpatmasing-masing. Pertemuan ketiga dilakukan di Gedung Serba Sejarah panjang tentang Suku TamambalohGuna Desa Dusun Talas, 21-23 November 2013. sebagai pemilik utuh wilayah adat yangDalam pertemuan ini masih mengagendakan memberikan tanah untuk di kelolah kepadakonsolidasi batas antara 2 wilayah Suku Iban Menua Sadap belum sepenuhnyaketemanggungan, karena masih adanya silang diakui. Sejarah 2 suku ini pun selalupendapat mengenai batas antara 2 wilayah berkembang, keduanya pun tidak salingketemanggungan. Hasil dari pertemuan ini mengakui, padahal jika kita telaah kembaliadalah akan mempertemukan kedua sebenarnya sejarah terjadinya pemberian suatuTemanggung untuk menyepakati batas wilayah wilayah kelola selalu di awali denganantarketemanggungan. membangun kesepakatan bersama di antara kedua belah suku. Selain itu, rumitnyaNamun hingga bulan Desember 2013, kesepakatan tata batas disebabkan salahpertemuan diatas belum memperoleh hasil yang satunya oleh penambahan jumlah jiwa danmemuaskan, pertemuan kedua Temanggung semakin besarnya kebutuhan lahan kelolabelum dapat terlaksana dan masih ada menyebabkan perluasan di suatu wilayahperbedaan pendapat mengenai batas antar terjadi.wilayahadat. 19 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  20. 20. K A B A R J K P P 18 Belajar dari kendala yang dihadapi, maka dalam perencanaanruangberbasismasyarakat. melakukan penerapan metode skala luas ini ada Selain itu, penting membangun kesadaran yang beberapa hal yang harus di perhatikan seperti; mendalam akan pentingnya mengelola perlunya intensitas pendampingan yang cukup sumberdaya yang ada bukan berfikir untuk tinggi agar proses ini bisa berjalan seefektif melepaskannya termasuk juga penting untuk mungkin, perlunya membuat tim tata batas yang menyebarluaskan pengetahuan lokal kepada khusus mengurusi tata batas dusun, desa atau para penerus generasi muda. Secara tekhnis wilayah adat penggalian informasi sejarah dari kendala lain dalam menjalankan pemetaan skala lebih banyak sumber yang secara dalam luas jika dibandingkan dengan metode PRA mengetahui agar melengkapi informasi yang adalah kurangnya aktivitas masyarakat untuk kurang, membangun kesadaran tentang terjun langsung ke lapangan untuk melihat pentingnya pemetaan partisipatif serta kondisiyangsesungguhnya. K e g i a t a n i n i m e n gh a s i l ka n peta dan profil hasil penerapan metode skala luas w i l a y a h a d a t Ketemanggungan Tamambaloh dan I b a n M e n u a Sadap. Disisi lain, sebenarnya juga sudah ada respon yang baik dari p e m e r i n t a h daerah (BPN, dan Taman Nasional) K a p u a s H u l u terkait dengan p e n g a k u a n wilayah adat . Pekerjaan rumah t e r b e r a t s e l a n j u t n y a adalahbagaimana menyelesaikan kesepakatan soal tata batas antara dua ketemeng- gungan. 20 Gambar :Peta penggunaan lahan hasil metode pemetaan partisipatif skala luas di dua ketemenggunga PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  21. 21. 21 Latarbelakang Garis mandat JKPP dalam menyikapi konflik ruang adalah M e w u j u d k a n Te g a k n y a Kedaulatan Rakyat Atas Ruang, dengan cara mendorong upaya- upaya perubahan kebijakan dan menggalang kekuatan kesadaran m e l a l u i p e n g e m b a n g a n metodologi pemetaan partisipatif diIndonesia. Sejauh ini, metodologi pemetaan yang dikembangkan JKPP bukan satu-satunya alat yang dapat menuntaskan suatu masalah di tingkat komunitas. Dengan menyadari hal tersebut, JKPP Khususnya perbaikan bagi penyelesaian bergerak bersama jaringan gerakan lainnya konflik penguasaan ruang dan peminggiran untuk silang-saling berkontribusi dalam masyarakat adat didesa-desa dan pelosok penyelesaian konflik ruang dengan kelebihan pulau, tanpa ketersediaan alat verifikasi data masing-masing. Jaringan dibangun baik dan informasi memadai serta pelibatan dengan kelompok organisasi lingkungan, masyarakatsecaralangsung. organisasi hukum, organisasi tani, gerakan reforma agraria, gerakan masyarakat adat, Seiring dengan hal tersebut, kemampuan maupun gerakan masyarakat sipil lainnya masyarakat beserta lembaga pendukungnya, yangmemilikikesamaanvisidanmisi. secara metodologis belum mampu menyediakan dan menghadirkan data dan Perubahan kebijakan yang begitu cepat dan informasi secara cepat dan menyeluruh. terbitnya kebijakan baru terkait isu ruang, Dalam data JKPP 2013, sampai saat ini baru yang tidak diimbangi dengan ketersediaan 5,2 juta hektar wilayah masyarakat data dan informasi penguasaan ruang hidup terpetakan dalam kurun waktu 1996-2013. komunitas yang memadai, telah mendorong Keterbatasan itu pula lah yang mendorong JKPP dan masyarakat untuk menyikapi inisiatif penyediaan data menggunakan kondisi tersebut. Terbitnya putusan metode yang relatif lebih cepat secara Mahkamah Konstitusi no 45/2012 tentang i n d i k a t i f u n t u k m e n u n j u k a n d a n pengukuhan kawasan hutan, putusan MK menginformasikan keberadaan masyarakat, 35/2013 tentang Hutan Adat, Nota khususnyamasyarakatadat.Metodeinirelatif Kesepahaman Bersama 12 Kementerian dan baru dikembangkan (2013) oleh JKPP dan Lembaga untuk percepatan Pengukuhan mitra pendukungnya (Sekala dan Samdhana) kawasan hutan serta kebijakan satu peta yang dengan istilah Peta Indikatif Wilayah Adat digagas pemerintah, diyakini tidak (PIWA). memberikan manfaat positif bagi perbaikan kondisi pengaturan agrarian nasional. Imam Hanafi Div.Advokasi Tata Ruang K A B A R G E O S P A S I A L Mempercepat Identifikasi Keberadaan Masyarakat Adat Melalui Penyusunan Peta Indikatif Wilayah Adat (PIWA) PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  22. 22. TahapanawalIdentifikasiPIWAbisadilakukandenganurutanlangkahsepertidalambaganalurberikut: Sebagai data pendukung dalam proses PIWA, dilengkapi dengan penggalian data-data yang menggambarkan instrument adat secara umum, yang meliputi simbol adat (balai adat, pakaian, dll), Sejarah komunitas, Pranata/norma/nilai-nilai/aturan adat, kelembagaan dan struktur adat, kewilayahan, dan Pengetahuan lokal (kearifan tradisional). Data-data pendukung ini bisa didapatkan melaluieksplorasilangsungmaupundidapatkanmelaluistudiliteraturdanhasilpenelitian. Eksplorasi langsung informasi PIWA melibatkan informan kunci yang diklasifikasikan berdasarkan masyarakat adat yang dibagi dalam kelompok usia, Tokoh/tetua di kampong, Petinggi adat serta akademisidanahlisejarah.Secaraumum,alatdanbahanyangdibutuhkandalamprosesPIWAterdiridari Petadasar(1:250.000;1:50.000)hardcopydandigital,Petacitra,GPS,Kamera,recorderdanalattulis. Hal mendasar yang membedakan proses pembuatan PIWA ini dengan metode pemetaan yang lain adalah tingkat akurasi data dan informasinya. Karena PIWA memang dibuat dengan metode cepat, dengan mengandalkan peta dasar dan hasil diskusi terbatas untuk delineasi batas wilayah masyarakat adat secara indikatif. Data pendukung sebagian besar didapat dari studi literatur, wawancara dan diskusi terbatas.Sehinggadatayangdihasilkanjugaberupadataindikatif. Sejauhini,prosespembuatanPIWAtelahselesaidilaksanakanolehSimpulLayananPemetaanPartisipatif (SLPP)yangtersebardibeberapadaerahdiIndonesia. Seperti: � SLPPMakassar � SLPPTOKALEKAJU � SLPPKalsel � SLPPRiau � SLPPKalteng � SLPPSulteng � SLPPAceh � SLPPBengkulu � SLPPLampung � SLPPSultra � SLPPNUSRA � SLPPKaltim � SLPPNTB K A B A R J K P P 18 22 Menentukan DAS Menentukan kebutuhan lembar peta (no Index) Identifikasi Literatur, buku, tulisan, berita dll Index peta Data KAT Menentukan lokasi titik masuk lokasi strategis kegiatan identifikasi Lokasi strategis FGD Mengidentifikasi aktor dan tokoh/informasi kunci tokoh masyarakat, organisasi adat, antropolog yang benyak mendalami/mengkaji tentang keberadaan MA, penduduk asli, pemerintah, media dan lain-lain FGD Indikatif MA persiapan profiling berdasarkan 9 kriteria delineasi wilayah MA dan titik indikatif Disampaikan kepada pemerintah untuk diverifikasi/definitif Pengolahan data dan analisis Peta Indikatif MA data sosial komunitas PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  23. 23. 23 Tujuan pembuatan PIWA adalah untuk menunjukan sebaran masyarakat adat disetiap region. Sehingga dengan adanya peta indikatif ini bisa mengingatkan kepada para pengambil kebijakan, pusat dan daerah, bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai terkait penyediaan data dasar keberadaan dan penguasaan ruang oleh masyarakat adat. Diharapkan data PIWA ini akan menjadi salah satu rujukan dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat dan dijadikan sebagai salah satu dasar Komunitas adat dinyatakan kuat apabilapertimbangan dalam pengambilan keputusan. memiliki 9 indikator tersebut dan dijalankanTindak lanjut dari proses PIWA ini, sangat dalam keseharian (digunakan)penting untuk melakukan verifikasi agar data � Komunitas adat dinyatakan sedang apabila 9tersebut bisa lebih memadai, valid dan indikator tersebut ada, tetapi sebagian tidakdefinitif. berfungsi / tidak digunakan � Komunitas adat dinyatakan lemah apabila:Peta Identifikasi Wilayah Adat (PIWA) adalah 1. Apabila Memiliki 9 indikator tetapi tidakupaya membuat peta sebaran keberadaan berfungsi ataumasyarakat adat secara indikatif dan secara 2. Apabila Hanya ada sebagian indikator dancepat dengan melihat beberapa prinsip atau sebagian indikator yang berfungsiidentifikasi dengan memperhatikan (1) aspek � Komunitas adat dinyatakan tidak jelas apabilakewilayahan, (2) Sejarah (asal usul), (3) tidak memiliki 9 indikatorBahasa, (4) Aturan adat, (5) Sistem pengelolaan atau tata kelola sumberdaya Metode dan teknik yang digunakan dalam prosesalam, (6) Sistem kelembagaan adat, (7) Sistem identikasi ini menggunakan dua Metode/tekniknilai dan keyakinan, (8) Pengetahuan lokal, (9) pendekatan. Secara manual dan interpretasi petaKesenian(tradisi). tematikmenggunakananalisisGIS.Secaramanual, proses PIWA dilakukan dengan menggabungkanKe Sembilan prinsip identifikasi di atas informasi spasial dan sosial berdasarkan literatur,menjadi alat bantu untuk memudahkan peta dasar, survei (sampling), wawancara,klasifikasi masyarakat adat secara umum. kunjungan lapangan dan Focus Group DiscussionBerdasarkan 9 prinsip tersebut, proses (FGD). Analisis interpretasi peta tematikpenilaian dilakukan dengan klasifikasi sebagai dilakukan dengan paduserasi data-data danberikut: informasi spasial (RTRW, tutupan� lahan, perijinan, peta sektoral dan lain-lain) maupun data sosial (kondisi social, potensi desa dan lain-lain) menggunakanprogramGIS. Secara manual, unit identifikasi PIWA y a n g d i k e m b a n g k a n J K P P menggunakan pendekatan Daerah Aliran Sungai DAS, sehinga beberapa sumber informasi kewilayahan bisa didapat dari Peta Dasar, Peta Bahasa, Peta komunitas Adat Tertinggal/KAT, atau titik indikatif berdasarkan survei GPS. K A B A R J K P P 18 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  24. 24. Contoh Peta Indikatif Wilaya Adat Suku Rejang Marga Bermani Ilir Skala 1: 50.000. sumber Laporan SLPP Bengkulu Contoh : Peta Indikatif hasil Olah data dan analisis interpretasi peta tematik menggunakan GIS K A B A R J K P P 18 24 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  25. 25. 25 Hingga pada tahun 2013, setidaknya JKPP mencatat beberapa kebijakan pemerintah yang menjadi perhatian diantaranya; putusan Makhamah Konstitusi (MK) RI No 45/PUU- IX/2011 mengenai kawasan hutan. Putusan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dan percepatan proses- proses pengkuhan kawasan hutan yang yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahamanoleh12kementeriandanlembaga. Selain putusan Makhamah Konstitusi (MK) No. 45/2011, kebijakan yang memberikan peluang bagi rakyat pedesaan khususnya bagi masyarakat adat dalam menegaskan kedaulatan ruangnya sendiri dicapai melalui keputusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Putusan ini sendiri lahir setelah MK memenangkan gugatan AMAN dan dua komunitas adat terhadap Undang-undang Kehutanan No.41/1999. Frasa hutan adat sebagai hutan negara dibatalkan oleh MK dan berubah menjadi hutan adat sebagai hutan yang beradadiwilayahmasyarakathukumadat.LatarBelakang Kebijakan lainnya yang menjadi pusat perhatianPada tanggal 29 Januari 2014 lalu bertempat di dalam kegiatan seminar ini adalah implementasiIICC Bogor, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif kebijakan satu peta (one map policy)(JKPP) telah menyelenggarakan seminar dipenghujung tahun 2013. Sebagai konsekuensinasional yang mengusung tema MP3EI dan dari kebijakan one map policy tersebut adalahKedaulatan Ruang Hidup Rakyat Pedesaan tersedianya dukungan data spasial dari berbagaiNusantara . Seminar ini menghadirkan peserta pihak yang bisa terintegrasi antara satu dandari berbagai elemen diantaranya simpul dan lainnya dalam sistem Jaring Data Spasialanggota JKPP yang berasal dari berbagai daerah Nasional (JDSN). Dalam hal ini, Badan Informasidi Indonesia, termasuk organisasai rakyat, Geospasial (BIG) bertanggung jawabpemerintah, akademisi dan donor. Seminar mendukung infrastruktur data spasial BIG untukNasional ini merupakan bagian dari rangkaian pengembangan pemetaan partisipatif danForumAnggota(FA)keVIJKPP. penyusunan rencana kerjasama dalam Jaringan Pe nye l e n g g a ra a n s e m i n a r n a s i o n a l DataSpasialNasional. dilaksanakan dalam rangka menyambut hadirnya Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 18 Desember 2013 tahun lalu. Selain itu, JKPP memandang penting mendiskusikan hadirnya kebijakan - kebijakan pemerintah selama tahun 2013 yang dianggap sebagai momentum kemenangan rakyatatasupayapengakuanruangkelola. SeminarNasional K A B A R A N G G O T A Seminar Nasional MP3EI dan Kedaulatan Ruang Hidup RakyatPerdesaanNusantara PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  26. 26. Diantara momentum peluang bagi perluasan HTI) dan sekitar 4.050.253,38 Ha diantaranya ruang hidup rakyat tersebut, ironisnya bertumpang tindih dengan kawasan hutan. pemerintah tetap menjalankan kebijakan Wilayah yang terpetakan pun tidak terbebas ekonomi kapitalistik yang terbukti telah darikonflikruangyangterusmeningkat. mengabaikan bahkan menggusur masyarakat Tujuan Seminar Nasional ini dihadirkan dalamdengan diterbitkannya MP3EI. Melalui Perpres upaya menjawab pertanyaan bagaimanakahNo. 32/2011, pemerintah menetapkan Master keselamatan ruang hidup rakyat pedesaanPlan Percepatan dan Perluasan Pembangunan nusantara ditengah dinamika kebijakanEkonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI secara kehutanan dan UU Desa, serta kebijakan MP3EI.umum berisi tentang rencana pembangunan Termasuk bagaimana nasib pemetaanberbagai infrastruktur penting di seluruh partisipatif yang telah diupayakan agar bisanusantara sebagai bagian percepatan dan mendapatkan legitimasi hak yang utuh denganperluasan pembangunan ekonomi Indonesia. munculnya momentum kebijakan-kebijakanHarus diakui bahwa isi dan target MP3EI sangat yang hadir saat ini. Agenda bersama seperti apaambisius. Hingga 2013, JKPP bersama dengan anggotanya yang diperlukan pasca percepatan dan telah menyelenggarakan pemetaan partisipatif perluasan pemetaan partisipatif. Sebagai hingga luasan 5.263.058,28 Ha. Sebagian besar pemantik diskusi dan dalam rangka menjawab wilayah yang terpetakan merupakan wilayah pertanyaan tersebut, JKPP menghadirkan kelola masyarakat adat dan masyarakat narasumber yang ahli dibidangnya antara lain, pedesaan yang tetap mengukuhi sistem tenurial Prof. Ahmad Sodiki yang membahas mengenai tradisional. Dari luasan PP tersebut, seluas putusan MK No 35 dan MK No 45, kemudian 4.973.711,79 Ha adalah wilayah masyarakat secara khusus Yando Zakaria membahas adat dan berdasarkan tumpang susun wilayah mengenai UU Desa, sementara gerakan PP dengan kawasan hutan, dari luasan PP masyarakat adat diwakili langsung oleh Sekjen 5.263.058,28 Ha, kurang lebih seluas AMAN yaitu Abdon Nababan, pada sesi ini juga 2.637.953,94 Ha tumpang tindih dengan JKPP menghadirkan Dr. T. Nirarta Samadhi perijinan (konsesi HPH, tambang, sawit dan perwakilandariUKP4. K A B A R J K P P 18 26 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  27. 27. 27 landasan hukum peta definitif kawasan hutan skala operasional serta bagaimana merumuskan instrumen klaim dan verifikasipetadanstandarisasipeta. Sesi kedua dalam seminar nasional khusus membahas mengenai implikasi MP3EI terhadap masyarakat adat dan pedesaan, dengan menghadirkan Sekjen Walhi yaitu Abet Nego, Peneliti yang selama ini fokus mengkritisi MP3EI yaitu Noer Fauzi dari Sajogyo Institute serta Randy R. Wrihatnolo yang mewakili Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Divisi Pemantauan,EvaluasidanPelaporan. PelaksanaandanIsu-IsuPokok MP3EI akan mempercepat perampasan ruang Beberapa yang menjadi fokus diskusi pada sesi hidup rakyat pedesaan dan meningkatkan pertama, khususnya dalam merespon konflik agraria. Praktek kebijakan saat ini momentum putusan MK, baik para pegiat khususnya di sektor pengelolaan SDA di satu sisi pemetaan maupun masyarakat adat merasa telah menguntungkan segelintir orang namun di bahwa sentralisasi kehutanan (Kementerian sisi yang lain justru menyingkirkan mayoritas Kehutanan) tidak sejalan dengan semangat penduduk pedesaan dan kesatuan masyarakat desentralisasiyangmenjadikankesatuanhukum hukum adat. Kepala Divisi Pemantauan, Evaluasi komunitas yang beragam menjadi seragam yang dan Pelaporan MP3EI, Randi R Wrihatnolo justru melahirkan ketidakadilan. Selain itu, yang membenarkan jika di lapangan banyak menjadi tantangan dari putusan MK 35, perlu ada aturan untuk menggerakkan Kemenhut, BPN, Kemendagri, BIG dan instansi pemerintah pusat lainnya, dan PEMDA untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi keberadaan masyarakat adat, pemetaan wilayah adat, deliniasi dan demarkasi hutan adat dengan hutan negara. Disisi lain terkait dengan kebijakan satu peta, UKP4 fokus membahas mengenai target yang harus dicapai hingga akhir tahun 2014, diantaranya tersedianya Peta RBI skala 1:50.000 untuk seluruh Indonesia dan dapat diakses secara hambatan terkait dengan peraturan dan gratis, adanya sistem pengelolaan informasi izin perizinan serta banyak terjadi konflik lahan. terutama mengenai tumpang tindih izin Walaupun begitu, Randi tetap menyakinkan penguasaan SDA, termasuk implementasi bahwa MP3EI menekankan pada proses geoportal jaringan data spasial nasional hilirisasibukaneksploitasisumberdayaalam. sehingga seluruh kementerian (sektoral) dapat Momentum seminar nasional juga dibarengi merujuknya.Isulainnyayangtidakkalahpenting dengan launching Peta Indikatif Wilayah Adat adalah percepatan pengukuhan kawasan hutan, (PIWA) bersama SEKALA. Launching peta khususnya instrumen percepatan dan indikatif ini diharapkan menjadi tonggak bagi penyesuaian peta kawasan hutan skala gerakan Counter Mapping dalam meneguhkan 1:250.000 menjadi 1:50.000. UKP4 juga strategi perebutan ruang hidup rakyat dalam menyatakan bahwa yang menjadi tantangan menata kembali sumber-sumber penghidupan implementasi kebijakan satu peta saat ini adalah rakyat. K A B A R J K P P 18 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  28. 28. Forum Anggota (FA) merupakan forum Forum ini juga bertanggung jawab untuk tertinggi pengambilan keputusan yang mencermati perubahan konstelasi politik, dilakukan oleh anggota JKPP, dan tidak terasa kebijakan dan praktik serta implikasinya JKPP telah menyelenggarakan Forum Anggota terhadap keselamatan dan hak-hak (FA) yang ke VI. FA JKPP sendiri masyarakat, utamanya yang terkait tanah, air diselenggarakan setiap tiga tahun sekali dan kekayaan alamnya. Berbagi pengalaman dengan beberapa agenda, yaitu pembahasan antara masyarakat, anggota dan mitra JKPP s t ra t e g i , p ro g ra m ke r j a , l a p o ra n diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pertanggungjawaban, organisasi termasuk penyusunan langkah-langkah strategis ke kepengurusan Sekretariat Nasional masa depan guna menjaga dan melaksanakan visi kerjatigatahunkedepan.SekretariatNasional dan misi organisasi. Oleh karena itu sangat bertanggung jawab atas penyelenggaraan FA penting melakukan refleksi dan koreksi yang sesuaimandatdandiaturdalamstatuta.Selain terus-menerus terhadap organisasi dan mendiskusikan hal-hal berkaitan dengan program JKPP sesuai dengan dinamika yang internal organisasi, FA juga menjadi forum terjadi di dalam organisasi dan faktor-faktor diskusi antara anggota JKPP, mitra dan eksternal lainnya. Tema yang diusung pada jaringannya berkaitan dengan gerakan Forum Anggota VI JKPP kali ini adalah : Peta pemetaan partisipatif dalam menguatkan dan PemulihanKedaulatanRakyatatasRuang . melindungihak-hakmasyarakatadat/lokal. K A B A R A N G G O T A Forum Anggota VI dan Perencanaan Strategis Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) 2014-2017 Gambar:ForumAnggotaJaringanKerjaPemetaanPartisipatif VI 28 Forum Anggota VI dan Perencanaan Strategis Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) 2014-2017 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  29. 29. 29 Gambar : Pemyerahan Mandat hasil Forum Anggota JKPP VI, Kepada Koordinator terpilih Deny Rahadian Periode 2014-2017 K A B A R J K P P 18 Selain sebagai pelaksanaan mandat dalam setengah hari dengan mengusung tema Forum Anggota JKPP sebelumnya, Forum Pemetaan Partisipatif dalam Pemulihan Hak- Anggota VI JKPP ini sebagai upaya konsolidasi hakMasyarakatAdat/Lokal ,workshop(1)yaitu anggota dalam menyikapi keputusan politik Tantangan dan Pembelajaran Pengembangan negara atas pengaturan ruang kelola rakyat Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) serta merefleksikan kerja-kerja anggota yang merupakan ajang refleksi Seknas dan Simpul tersebardiberbagaiwilayah.Kebijakannasional selama kurang lebih 3 tahun dalam yangmenjadiissueutamadalamForumAnggota mempercepat dan memperluas wilayah kelola VI JKPP ini antara lain lahirnya Putusan MK rakyat melalui pemetaan partisipatif, termasuk No.45/2011 dan No.35/2012, UU No.6 Tahun didalamnya pengembangan kapasitas Simpul. 2014 tentang Desa dan Kebijakan Satu Peta (One Sementara workshop (2) yang mengusung tema MapPolicy).Kebijakan-kebijakan tersebutdapat Pengembangan Geodata Nasional Konflik dipandang sebagai peluang untuk pengakuan Agraria dan Wilayah Kelola Rakyat merupakan ruang kelola masyarakat, namun masih workshop konsolidasi para inisiator geodata menyisakanpersoalan-persoalantersendiri. nasional CSO yang terdiri dari lembaga JKPP, HuMa, Sawit Watch, KpSHK, KPA dan JATAM Forum Anggota VI JKPP dilaksanakan pada dalam memperkuat kerja advokasi bersama tanggal29-31Januari2014,yangdiawalidengan melaluigeodatanasionalCSOdimasadepan. Seminar Nasional bertema Politik Penguasaan Ruang Hari ini dan Keberlanjutan Ruang Hidup Rangkaian FA VI dimulai dengan laporan Masyarakat Pedesaan . Forum Anggota VI JKPP pertanggungjawaban Koordinator Nasional sendiridilaksanakan pada tanggal 30-31Januari JKPP dan Dewan Nasional JKPP periode 2010- 2014, diawali dengan dua sesi paralel workshop 2013.KoordinatorSekretariatNasionalyaitu PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  30. 30. K A B A R J K P P 18 Kasmita Widodo menyampaikan capaian kerja 2014 2017 ditentukan. Koordinator Nasional JKPP selama periode 2010 2013, yang JKPP periode 2014 2017 dipilih melalui diantaranya adalah para anggota JKPP tercatat mekanisme rekomendasi anggota JKPP untuk telah mendukung penyelenggaraan pemetaan penentuan bakal calon. Dari 6 bakal calon dan 2 partisipatif pada areal seluas 5.263.058,28 Ha calon terpilihlah Deny Rahadian sebagai atau meliputi 526 kampung/komunitas. Angka Koordinator Nasional JKPP melalui voting. ini telah mencapai target strategis JKPP 5 juta Sementara Dewan Nasional terpilih adalah 1) hektar. Selain itu telah terbentuk 22 simpul Laksmi A. Savitri, layanan pemetaan partisipatif (SLPP) yang 2) Mathius Pilin, menyebar di nusantara. Pada periode ini, 3)AchmadZazali. JKPP juga telah berhasil menyelenggarakan Laksmi A Savitri Sekolah Advokasi Penataan Ruang (SATAR) merupakanketua sebanyak dua kali. SATAR merupakan Dewan Nasional kegiatan wajib JKPP sebagai upaya periode lalu yang penguatan pegiat PP dan Simpul JKPP kembali terpilih. dalamadvokasipenataanruang. Pemilihan Dewan Nasional JKPP periode ini mewakili region simpul yang dipilih oleh Setiap kali penyelenggaraan forum anggota, anggota JKPP termasuk mempertimbangkan JKPP sebagai sebuah jaringan berhak keterwakilanperempuan. mengangkat anggota baru baik secara lembaga maupun perorangan melalui mekanisme Beberapa catatan penting yang menjadi rekomendasi anggota dan diputuskan melalui pekerjaan rumah JKPP dibawah kepemimpinan rapat FA. JKPP yang telah memiliki 38 anggota D e n y R a h a d i a n a d a l a h b a g a i m a n a lembaga dan 35 anggota perorangan juga telah meningkatkan kualitas penggunaan luasan peta mengangkat41anggotabaru.Perluasananggota PP tersebut sebagai alat perencanaan tata ruang baru ini sebagai salah satu strategi perluasan partisipatif dan meningkatkan proses advokasi dan percepatan pemetaan partisipatif di kebijakan tata ruang. Termasuk didalamnya berbagaiwilayah. bagaimana mengoptimalkan JKPP sebagai organisasi yang memberilakan layanan dan Setelah laporan pertanggungjawaban fasilitasi para fasilitator PP untuk percepatan Koordinator Nasional JKPP periode 2010-2013 layanan pemetaan dan rencana tata ruang di diterima, melalui FA ini pula lah Koordinator kampung/komunitasdimasa-masamendatang. Nasional dan Dewan Nasional JKPP periode Gambar: Sebaran Peta Partisipatif 30 Para Anggota JKPP tercatat telah mendukung penyelenggaraan pemetaan partisipatif pada areal seluas 5.263.058,28 Ha atau meliputi 526 kampung/komunitas PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  31. 31. 31 Gambar: Pengajar & Siswa/Siswi yang tergabung di SATAR Angkatan II Sejak tahun 2012, Jaringan Kerja Pemetaan terfokus pada materi yang mencakup Partisipatif (JKPP) telah menyelenggaralan ideologisasi hingga praktek, yakni ideologi tata Sekolah Advokasi Penataan Ruang SATAR ruang dan land use, local tenurial system corak angkatan pertama dengan mencetak alumni produksi, teknikalisasi pemetaan hingga sebanyak 20 orang. Selanjutnya, pada tahun keterampilan menulis dengan menghadirkan 2013 JKPP kembali menyelenggarakan SATAR pangajar yang handal di bidangnya dengan latar angkatan kedua yang menghadirkan 18 peserta belakangdariakademisi,aktivishinggapraktisi. sekolah dari berbagai latar belakang. JKPP menyaring kedelapan belas peserta dari 33 Kedelapan belas peserta SATAR II berasal dari pelamar dalam periode waktu 2 minggu. Pulau Sumatera sebanyak 5 orang, Pulau Pelaksanaan SATAR II kali ini dapat Sulawesi 5 orang, Kalimantan Barat 1 orang, terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya Kemitraan, Agrarian Resources Center (ARC), Departemen Antropologi, Universitas Gajah Mada (UGM) serta Pusat Kajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Institut Pertanian Bogor(P4W IPB). SATAR II diharapkan dapat menghasilkan pegiat-pegiat pemetaan yang memiliki kemampuan advokasi penataan ruang yang handal sebagai bekal kerja kerja dilapang. Oleh karenanya dalam kurikulum belajar SATAR II Sekolah Advokasi Penataan Ruang (SATAR) Angkatan II K A B A R J K P P 18 Gambar : Proses belajar megajar pada SATAR II PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  32. 32. Maluku Utara 1 orang, Papua 2 orang, Pulau praktek pengolahan data serta penulisan. Pada Jawa 3 orang dan NTB 1 orang. Kedelapan belas kegiatan kunjungan lapang (field trip), lokasi siswa terseleksi merupakan para pegiat yang dipilih adalah kawasan Puncak dengan pemetaan yang memenuhi kriteria seleksi maksud agar peserta SATAR dapat melihat sebagai berikut : 1) Peserta telah bekerja di dengan jelas bagaimana inkonsistensi penataan Simpul paling tidak 2 hingga 3 tahun, dapat ruang Kabupaten Bogor khususnya dengan berkontribusi pada lembaga asalnya dan turut mengangkat isu terhangat di media mengenai mendorong proses kaderisasi. 2) Peserta yang perubahan penggunaan lahan hijau menjadi ikut SATAR II berkomitmen untuk mentransfer villa/penginapan. Kegiatan field trip dibantu ilmu kepada rekan-rekan dilembaganya. 3) oleh rekan- rekan dari P4W IPB dan Forest Memiliki komitmen pada kerja-kerja advokasi WatchIndonesia(FWI). penataan ruang. 4) M e n u l i s k a n d a n mengirimkan paper atau tulisan tentang kondisi penataan ruang di wilayahnya. 5) Terlibat aktif dalam a d v o k a s i a t a u pengorganiasasian a t a u p e m e t a a n partisipatif. Metode pengajaran d a l a m S ATA R I I dilakukan melalui t u to r i a l , b e rb a g i pengalaman, diskusi kelompok, review bacaan dan dokumen, kunjungan lapang dan K A B A R J K P P 18 32 Gambar : Salah Satu kelompok Diskusi SATAR II Gambar : Siswa SATAR II sedang persentasi PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  33. 33. 33 K A B A R S I M P U L Pendahuluan Masyarakat yang ada di Kalaodi juga masih Wilayah Kalaodi merupakan daerah memegang kuat kultur dan budaya. Selain pegunungan yang terletak di kecamatan Tidore pemerintahan negara, di Kalaodi hidup dan Timur, Ibukota Tidore Kepulauan, Propinsi berlaku juga sistem pemerintahan adat yang Maluku Utara. Wilayah Kalodi berada di dipimpin oleh seorang Sowohi atau pimpinan ketinggian kurang lebih 900 meter di atas adat. Mereka masih melakukan upacara adat pemukaan laut. Kelurahan Kalaodi terbagi Paca Goya atau pembersihan tempat keramat, menjadi empat kampung yang terdiri dari yang dipimpin oleh Suwohi. Tiga hari selama Kampung Dola sebagai pusat pemerintahan, proses upacara berlangsung, Kalaodi dalam Kampung Kolayang terletak di sebelah barat keadaan hening, tanpa bunyi-bunyian, termasuk KelurahanKalaodi,KampungGoliliyangterletak suara kendaraan bermotor. Paca Goya di sebelah selatan Kelurahan Kalaodi, dan dilaksanakan berdasarkan niatan warga Kampung Suwom yang terletak di sebelah timur kampung. Biasanya setelah usai panen, sebagai Kelurahan Kalaodi. Kalaodi didiami oleh 454 wujud syukur atas limpahan berkat yang jiwa dengan 105 kepala keluarga dimana 85% diterima. Ada juga tradisi gotong royong yang adalah petani kebun. Sumber Data tersebut disebut Bari, Marong, dan Galasi. Ungkapan Bari berdasarkan data dari pemerintahan Kelurahan digunakan secara umum untuk gotong royong Kalaoditahun2014 dalam segala hal, mulai dari pembukaan lahan perkebunan, membangun rumah dan lainnya. Penduduk Kalaodi masih bersandar pada ritual Marong merupakan kelompok kerja dalam budaya dan keasrian alam. Hutan rimbun nan pembukaan lahan kebun. Galasi merupakan lebat di sela tanaman agroforestri, seperti Pala, gotong royong pembukaan lahan kebun dengan Cengkeh dan Durian senantiasa menjadi menggunakan sistim hitungan jam pasir (pasir pemandangan yang indah ketika kita datang sangrai yang diisi dalam botol seperti hitungan berkunjung ke wilayah tersebut. Hasil dari waktu zaman dulu). Jika pasir di bagian botol tanaman agroforesti tersebut merupakan atas sudah kosong, maka pekerjaan dinyatakan sumber pendapatan dalam mencukupi selesai. kebutuhan sehari hari, Hasil panen tanaman tersebut dijual oleh masyarakat Kalaodi ke Seiring dengan berjalanya waktu masyarakat pasar kecamatan yang ada di Tidore Timur Pala, baru menyadari bahwa wilayah mereka tidak cengkeh dan kopi menjadi komoditi utama masuk kedalam peta administrasi pemerintah, masyarakat yang ada di Kampung Kalaodi, untuk sehingga saat pemerintah kabupaten mencukupi kebutuhan setiap harinya mengeluarkan RTRW, wilayah mereka masih masyarakat menjual hasil bumi tersebut ke berstatus Kawasan Hutan Lindung, padahal pasar kecamatan, sehingga dari hasil penjualan setiap tahun wilayah tersebut selalu tersebut masyarakat dapat membeli kebutuhan mendapatkan biaya untuk pembangunan dari pokok yang mereka perlukan rutin dalam setiap pemerintah, dan sudah terbentuk Kelurahan harinya. sejakTahun2007. . Mendorong Pengakuan Desa Kalaodi Melalui Pemetaan Partisipatif Mendorong Pengakuan Desa Kalaodi Melalui Pemetaan Partisipatif PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  34. 34. 34 Masalah ini juga sudah di ketahui oleh pihak Kepala Desa, Camat, Tokoh Adat, dll. Sehingga pemerintah kecamatan Tidore Timur. proses yang dilakukan berjalan dengan baik. Masyarakat sudah pernah mempertanyakannya Hasil yang di dapat dalam proses tersebut ke Dinas Kehutanan dan Bappeda, keputusan adalah adanya peta wilayah Kelurahan Kalaodi yang di hasilkan paska pertemuan tersebut, yang sudah lengkap dengan batas Dusun Dinas kehutanan dan Bappeda akan menindak Kelurahan Kalaodi dan tataguna lahan yang ada lanjuti permasalahan tersebut. Mereka juga di wilayah Kalaodi versi masyarakat. Luas sudah mengakui bahwa benar di dalam wilayah wilayah Kelurahan Kalaodi berdasarkan tersebut sudah ada kelurahan, tetapi seiring pemetaan partisipatif kurang lebih sebesar dengan berjalanya waktu proses tersebut 4500 Ha. Selain menghasilkan peta, kegiatan sampaisekaranginibelumadahasilnya. tersebut juga melahirkan 3 orang kader pemetaan yang akan menjadi tim pemetaan Dengan dasar itulah masyarakat bersama SLPP Malut, dan akan membantu kerja-kerja pemerintah dan lembaga pendamping SLPP Malut dalam melakukan pemetaan melakukan inisiatif untuk melakukan pemetaan partisipatifdiwilayahMalukuUtara. partisipatif, yang di fasilitasi oleh SLPP Malut dan JKPP Bogor, proses pelaksanaanya dilakukan dari tanggal 19-24 Februari 2014, hasil dari pemetaan yang dilakukan nantinya akan menjadi bahan masyarakat beserta pemerintah Kecamatan untuk mendorong pengakuan Kelurahan Kalaodi oleh pemerintahkabupatendanpusat. Dalam proses kegiatan pemetaan yang di lakukan, hampir seluruh elemen masyarakat terlibat dalam proses tersebut, antara lain; K A B A R J K P P 18 Gambar : Peta RTRWN Kabupaten Maluku Utara tahun 2003-2018 PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  35. 35. 35 K A B A R J K P P 18 Paska pemetaan, Pemerintah Kelurahan dan bersumber dari masyarakat akan semakin masyarakat Kalaodi akan melakukan diskusi banyak, untuk peta 3 dimensi sendiri dengan wilayah Kelurahan yang berbatasan rencananya akan di bantu proses pembuatan langsung dengan Kalaodi untuk verifikasi batas nyamelaluiSLPPMalukuUtara. terkait dengan hasil pemetaan yang sudah dilakukan. Tujuannya agar pemetaan yang Proses penyampaian dan penandatanganan sudah dilakukan oleh masyrakat tidak terjadi hasil peta partispatif yang di buat oleh konflik tata batas antar Kelurahan yang ada di masyarakat Kampung Kalaodi nantinya akan di Kecamatan Tidore Timur, sehingga menurut workshopkan di tingkat Kecamatan, dengan Lurah Kalaodi proses ini sangat perlu untuk mengundang kelurahan-kelurahan yang secara dilaksanakan. Selain itu bisa diperkuat dengan administrasi langsung berbatasan dengan surat berita acara tata batas antar kelurahan wilayah Kelurahan Kalaodi. Tokoh Masyarakat, yang di ketahui langsung oleh pihak pemerintah Lembaga Pendamping, Pemerintah (Camat, KecamatanTidoreTimur. Walikota Tidore Kepulauan, Dinas Kehutanan, Bappeda, BPN) juga akan di undang untuk Selain peta partispatif yang di buat oleh menghadiri dan sekaligus mengesahkan peta masyarakat Kalaodi, muncul gagasan di buat yang sudah di buat oleh masyarakat Kelurahan peta 3 dimensi, tujuan di buat peta tersebut Kalaodi. Proses tersebut akan dilaksanakan adalahagarmasyarakatlebihmudahmemahami pada bulan Juni 2014, sebagai tahapan untuk wilayahnyadibandingkandenganpetayangada, mendorong pengakuan Desa Kalaodi oleh sehingga harapanya setelah di buat peta tiga pemerintah Kabupaten maupun pemerintah dimensi informasi yang di hasilkan yang pusat. Gambar : Survei lapangan dan mengambil data lapangan yang dilakukan masyarakat dan pasilitator pendamping PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro
  36. 36. Provinsi Kepulauan Maluku Utara merupakan pemanfaatan lahan dan tata batas wilayah salah satu propinsi dengan jumlah pulau administratif telah menyebabkan kerugian pada terbesar di Indonesia. Sesuai data Dinas masyarakat lokal. Peran pemerintah daerah, Kelautan dan Perikanan tahun 2012, Provinsi terutama instansi terkait seperti BAPPEDA, Maluku Utara memiliki 805 pulau, di mana 82 Dinas Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan pulau sudah ditinggali penduduk sedangkan Perikanan, terlihat belum optimal dalam sisanya 723 pulau lainnya belum berpenduduk. mengantisipasi dan menyelesaikan konflik Pulau pulau besar di Maluku Utara antara lain pemanfaatan lahan yang terjadi di daerah adalahPulauMorotai,Halmahera,Bacan,Tidore, kepuluanini. Gebe, Obi, Mangole, dan Taliabu. Selain masalah Kelurahan Kalaodi, hampir seluruh pulau Dengan demikian, Lembaga-lembaga yang pulau besar di provinsi ini memiliki masalah terdiri dari Walhi Malut, AMAN, ENSIL, keruangan yang menyebabkan sejumlah konflik Daurmala, KPI, LML, Salam memutuskan untuk pemanfaatan lahan. Pada sebagian besar konflik membentuk simpul layanan pemetaan tersebut melibatkan sektor industri tambang, partisipatif, dimana Walhi terpilih menjadi host perkebunan, HPH, dan perikanan. Di samping nya. Simpul yang terbentuk merupakan wadah itu, konflik tata batas wilayah juga sering yang bisa melayani pemetaan berbasis ditemukan, mulai dari lingkup pedesaan dan kampung sebagai salah satu pilihan terbaik kelurahan, kecamatan hingga antar kabupaten dalam mencegah dan menyelesaikan konflik dan kota. Berdasarkan data dan informasi dari pemanfaatan lahan di wilayah kepulauan ini. lembaga-lembaga yang peduli lingkungan dan Dengan demikian atas kesepakatan beberapa pembela hak-hak masyarakat yang ada di lembagadibentuklahSLPPMalukuUtara. Propinsi Maluku Utara, berbagai konflik Gambar : Pertemuan simpul layanan pemetaan partisipatif Maluku Utara SimpulLayananPemetaanPartispatif (SLPP)MalukuUtara PDF Compressor ProPDF Compressor ProPDF Compressor Pro

×