Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar jkpp 12

5 views

Published on

kabar jkpp 12

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar jkpp 12

  1. 1. MEMPERCEPAT TEGAKNYA KEDAULATAN RAKYAT ATAS RUANG No. 12, Januari 2006 KABAR JKPP12 VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN TANTANGAN MASA DEPAN GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF DI INDONESIA
  2. 2. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) berdiri pada bulan Mei 1996 di Bogor. Penggagas berdirinya JKPP adalah berbagai NGO dan masyarakat adat yang memanfaatkan dan mengembangkan pemetaan berbasis masyarakat sebagai salah satu alat pencapaian tujuannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan JKPP antara lain menyelenggarakan pelatihan- pelatihan dan magang pemetaan partisipatif, perluasan dan penyebaran ide-ide pemetaan partisipatif, menyelenggarakan dialog-dialog keruangan, melakukan kajian-kajian keruangan, penerbitan dan melakukan aliansi dengan berbagai pihak yang aktif dalam gerakan- gerakan sumberdaya alam kerakyatan DEWAN REDAKSI KABAR JKPP Penanggung Jawab : Ita Natalia, Pemimpin Redaksi : Deny Rahadian, Redaktur : Ita Natalia, Kasmita Widodo, Deny Rahadian, Restu Achmaliadi, Albertus Hadi pramono, Imam Hanafi. Distribusi : Risma. Tata Letak : Deny. Alamat Redaksi: Jl. Arzimar III No. 17 Bogor 16152, Indonesia. Telp : 0251-379143, Fax : 0251-379825, e-mail : jkpp@bogor.net Penerbitan KABAR JKPP ini atas dukungan dana dari : No. 12, Januari 2007 Yang dapat kami KABARi !!! PemetaanPartisipatif, Sebuah Gerakan ?.......................... 3 Tantangan Masa Depan Gerakan Pemetaan PartisipatifdiIndonesia.....................10 PemetaanPartisipatifuntukPenguatan Komunitas Perempuan Pengelola SumberdayaAlam, Sudahkah/Masihkah Menjadi Pilihan ?? Pilihan Itu Berdasarkan ‘Belokan-belokan’ Yang Disediakan ..........................13 Kabar dariAceh DARI PESISIRACEH BESAR KE PEDALAMANACEH JAYA.............17 Kabar dari Sekadau TATARUANG DESADAN KECAMATAN PARTISIPATIF ...............................19 02 KABAR JKPP KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007 Kabar Redaksi Pembaca yang budiman, Baru saja kita melewati tahun 2006 dan memasuki tahun 2007. Kerja tak pernah berhenti dan selesai, terutama bagi orang-orang yang setia mewujudkan cita-citanya. Begitupun JKPP, walaupun bukan tanpa halangan, kerja-kerja pengorganisasian rakyat dan peningkatan kapitas pelayanan melalui pemetaan partisipatifmasihterusdiupayakan. Dengan mengambil tema “Visi Gerakan Pemetaan Partisipatif ke Depan” JKPP hendak menilik ulang gagasan ini dengan relevansinya di masa kini dan masa depan. Sudahkah disadari oleh sebagian pegiat di masyarakat sipil tentang maknakataGERAKANsepertiyangseringdisebut-sebut?...samakahpikirandengan tindakan? Ganden menuliskan bahwa makna kata “gerakan” kelihatannya telah dihambur-hamburkan dengan sangat murah, tanpa menilai dengan sungguh- sungguh apakah sesuatu yang sedang trend itu sungguh-sungguh suatu gerakan atau hanya pola-pola sesaat yang nantinya akan hilang begitu saja. Jika memang sungguh-sungguhmenjadikanpemetaanpartisipatifinisebagaigerakansosialmaka tantangan ke depan akan semakin besar ditemukan. Bukan hanya tantangan yang datang dari arus luar yang begitu kuat, tetapi juga arus dari dalam JKPP sendiri. Montimengajakkitamelihatdenganjernihapasajatantangankedepanyangharus dihadapi oleh JKPP untuk mewujudkan diri menjadi gerakan sosial. Sudah atau justru masihkah pemetaan partisipatif menjadi alat yang berguna bagi penguatan komunitas perempuan pengelola sumberdaya alam? Kaum ini seringkali menjadi silent majority dalam hal mengelola ruang hidup secara arif, tak terdengar namun terusbergerakkarenaharustetaphidup.Mampukahpemetaanpartisipatifmembantu mereka dalam melihat persoalan ruang hidup dan mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri? Beberapa kumpulan pengalaman dan refleksi pemetaan partisipatif juga dipaparkan oleh Lorensius dari JKPP region Kalimantan Barat setidaknya sebagai lokomotif gerakan PP di Indonesia, dan Imam dari JKPP region Jawa yang menuturkanpengalamanditanahJawadalammengelolapotensidanmenataruang hidupmelaluipemetaanpartisipatif. Beberapa informasi selayang pandang dari Sekretariat Nasional JKPP juga dituliskan dalam edisi kali ini yaitu seputar persiapan FA JKPP IV, rencana Sarasehan Konggres AMAN III di Pontianak, program kolaboratif denganAMAN dan Terbitan terbaru dari Seknas. Semoga rangkaian dari tulisan ini bermanfaat dalam membuka wacana, melahirkan gagasan cerdas untuk JKPP ke depan yang lebih baik. Selalu ada ruang untuk saran dan kritik dari para pembaca sekalian. Selamat membaca dan Terima kasih. Kedaulatan masih di langit! Redaktur
  3. 3. PEMETAAN PARTISIPATIF SEBUAH GERAKAN ? Makna kata “gerakan” kelihatannya telah dihambur-hamburkan dengan sangat murah, tanpa menilai dengan sungguh-sungguh apakah sesuatu yang sedang trend itu sungguh-sungguh suatu gerakan atau hanya pola-pola sesaat yang nantinya akan hilang begitu saja. Oleh : RESTU ‘GANDEN’ ACHMALIADI 03KABAR JKPP KABAR utama APA ITU GERAKAN ? Sangat sering kita dengar kata “gerakan” diucapkan. Pada umumnya kata “GERAKAN” ini mempunyai dua makna. Pertama adalah makna “gerakan” sebagai kegiatan fisik, yakni makna sebenarnya dari perubahan posisi badan atau benda tertentu. Makna kedua adalah yang berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat, lebih bermakna sosiologis. Makna gerakan yang kedua ini sangat digandrungi masyarakat di berbagai kalangan masyarakat saat ini, baik kalangan rakyat jelata maupun golongan menengah ke atas. Berbagai tema dan isu “gerakan” menjadi perbincangan dan wacana sehari hari, gerakan sosial baru, gerakan hak asasi manusia, gerakan masyarakat adat, gerakan kembalinya marxisme-leninisme, gerakan kaum muda NU, gerakan film Indie, gerakan kesetaraan gender, gerakan anti rasisme, gerakan penghijauan, gerakan anti terorisme, gerakan anti Orde Baru, gerakan pengelolaan sumberdaya alam, gerakan buruh, dll. Tetapi apakah berbagai hal yang menyebut substansi yang dilakukannya sebagai gerakan itu benar-benar “gerakan” yang sesungguhnya ? Makna kata “gerakan” kelihatannya telah dihambur-hamburkan dengan sangat murah, tanpa menilai dengan sungguh-sungguh apakah sesuatu yang sedang trend itu sungguh-sungguh suatu gerakan atau hanya pola-pola sesaat yang nantinya akan hilang begitu saja. VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN
  4. 4. 04 KABAR JKPP KABAR utama KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007 Cukup banyak contoh-contoh gerakan besar yang tersohor dan mempunyai pengaruh luas, baik di masa yang lampau maupun pada masa sekarang. Gerakan-gerakan berbagai agama besar adalah contoh-contoh gerakan raksasa yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Ajaran-ajaran agama besar (yang awalnya disampaikan oleh Sidharta Gautama, Yesus, Muhammad, dll) benar-benar tetap mampu bertahan meskipun telah berlangsung ratusan tahun, baik isi gerakannya, pola-pola perluasannya, maupun keteguhan para pengikutnya untuk mentaati ajaran. Marxisme- Leninisme yang bermula dari berbagai kekritisan Karl Marx di bukunya Das Kapital yang ditulis pertengahan tahun 1800-an juga merupakan contoh gerakan raksasa yang sangat besar pengaruhnya, meskipun pada saat ini mulai menyurut. Kapitalisme adalah contoh lain dari gerakan raksasa yang luar biasa, dan bahkan menjadi idiologi dominan yang meliputi hampir semua bangsa di dunia ini. Berkaitan dengan makna yang berhubungan dengan dinamika kehidupan masyarakat, cukup banyak literatur yang mendalami makna dari “gerakan” (movement). Meskipun terdapat berbagai pendapat dan silang pendapat tentang makna “gerakan”. Secara umum ada tiga hal yang biasanya terdapat dalam suatu gerakan, yang berhubungan dengan dinamika masyarakat. Pertama adalah adanya nilai-nilai dan atau substansi tertentu yang diperjuangkan oleh suatu gerakan. Kedua adalah adanya pola- pola tertentu dalam memperjuang- kancita-cita suatu gerakan. Ketiga adalah adanya orang-orang atau massa yang memperjuangkan suatu gerakan. Selain itu, suatu gerakan biasanya tidak terikat waktu, bisa memerlukan waktu singkat untuk mewujudkan cita-citanya atau terus- menerus dilakukan meskipun telah berlangsung ratusan tahun. Pemetaan partisipatif (community mapping) telah dimulai pada tahun 1960-an, dan di Indonesia telah mulai tumbuh pada tahun 1990-an. Pada awalnya pemetaan partisipatif (PP) adalah sekedar kegiatan ujicoba saja, tetapi kemudian makin meluas penggunanya dan makin mengerucut pula tujuan-tujuan penggunaannya. Apakah PP telah layak disebut gerakan ? Apa saja bukti-bukti bahwa PP merupakan suatu gerakan ? Mari kita periksa satu-persatu syarat-syarat berikut ini. Saya akan mencoba merinci perkembangan PP dalam konteks perkembangannya di Indonesia saja. SUBSTANSI GERAKAN Suatu gerakan biasanya memiliki substansi dan tujuan yang jelas dalam perjuangan untuk mencapai tujuannya. Bahkan seringkali substansi gerakan itu sangat detail sampai mengatur tentang tata cara kehidupan para pengikut gerakan itu. Substansi gerakan bisa tertulis dengan jelas dan rinci sejak awal, akan tetapi ada gerakan-gerakan yang substansi dan tujuannya selalu berkembang menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan manusia. Berbagai macam agama adalah contoh-contoh gerakan yang sejak awal menuliskan dengan rinci tentang substansi gerakannya. Ajaran agama sangat detail mengatur tata cara kehidupan umatnya, filosofi hidup, tujuan hidup, konsep alam semesta, konsep keilahian, surga-neraka, tata cara mencari nafkah, bagaimana bersikap terhadap makhluk lain, konsep dosa, dll. Meskipun telah cukup detail berbagai substansi digambarkan dalam suatu agama, perkembangan- perkembangan substansi selalu terjadi pada setiap agama. Berbagai sekte selalu tumbuh dalam setiap agama, perbedaan interpretasi ajaran agama oleh para penganutnya selalu terjadi dan menjadi dinamika perkembangan agama itu. Marxisme juga merupakan contoh gerakan yang memiliki substansi perjuangan yang sangat detail, filosofi berfikir, perlunya merombak berbagai sistem besar yang salah, bagaimana memandang struktur masyarakat, mengapa penindasan selalu terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sejarah perkembangan manusia, dll. Meskipun terjadi perbedaan operasional gerakan dan perbedaan interpretasi terhadap ajaran Marx di kalangan pendukungnya, marxisme merupakan gerakan yang berpengaruh luas di seluruh dunia sampai saat ini, baik di kalangan masyarakat umum, akademisi, politik kenegaraan, sistem ekonomi, dll, bahkan marxisme merupakan gerakan yang sangat ditakuti di Indonesia. Gerakan lingkungan hidup adalah contoh gerakan dengan substansi gerakan yang terus mengalami perubahan. Berbagai penelitian bidang-bidang lingkungan terus berlangsung dan makin melengkapi berbagai substansi gerakan lingkungan hidup. Tetapi “keilmiahan” ini menyebabkan substansi gerakan lingkungan hidup menjadi suatu hal
  5. 5. Pemetaan Partisipatif, yang di Indonesia baru dimulai sekitar awal 1990-an – memiliki substansi yang terus berkembang 05 KABAR JKPP yang sulit untuk diterapkan menjadi sesuatu yang nyata. Para penggagas gerakan lingkungan sendiri seringkali gagal menerapkan prinsip-prinsip ekologi dalam kehidupannya sehari- hari. Beberapa kalangan menyebut bahwa gerakan lingkungan hidup hanya eksklusif di kalangan NGO, pecinta alam, dan akademisi saja. Pemetaan partisipatif yang di Indonesia baru dimulai sekitar awal 1990-an memiliki substansi yang terus berkembang. Ide awal PP berawal dari ketidak puasan terhadap penggunaan peta sketsa dan transek yang digunakan dalam metode participatory rurat appraisal (PRA) yang dianggap kurang dalam menilai penggunaan sumberdaya alam di pedesaan. Hal lain yang mengawali PP adalah tumbuhnya upaya menggunakan kartografi untuk mendukung berbagai klaim masyarakat adat. Selain itu metode PP pada awalnya digunakan secara partisipatoris untuk menggali persepsi masyarakat dalam program- program konservasi. Penggunaan PP kemudian berkembang untuk mengekspresikan bagaimana masyarakat adat dan masyarakat pedesaan mengembangkan pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat. Secara taktis hasil PP juga digunakan untuk berbagai advokasi pembelaan hak- hak tenurial masyarakat pengelola sumberdaya alam berbasis masyarakat. Harus diakui bahwa argumen- argumen utama para pengguna PP masih perlu dikembangkan lebih jauh. Para pengguna PP ingin mempertahankan dan mengem- bangkan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat sebagai tandingan berbagai model pengurusan sumberdaya alam yang hanya menekankan eksploitasi ekonomi yang sering kurang memperdulikan keberlanjutan sumberdaya itu sendiri. Akan tetapi bagian dari metode PP malahan mengadopsi kartografi modern yang pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari metode yang menyokong eksploitasi sumberdaya-sumberdaya di berbagai belahan dunia.. Proses pengkritisan dan pendalaman substansi PP sebenarnya sangat kurang. Komunikasi antar pengguna PP, baik perorangan maupun lembaga, dirasakan sangat kurang. Sebenarnya kelambatan proses komunikasi ini merupakan “misteri” tersendiri, mengingat semakin berkembangnya teknologi dan cara- cara berkomunikasi; telefon, fax, email, “SMS”, Chating via Yahoo Messenger, dll. Kurangnya komunikasi ini mem- perlambat proses pengembangan substansi PP, karena setiap pengguna PP pasti memiliki variasi pengalaman dalam menggunakan PP, baik variasi metode maupun variasi latar belakang penggunaan PP. Memaparkan pengalaman PP antar pengguna metode ini sangatlah penting, karena ini merupakan proses refleksi sebagai bagian pemasakan substansi PP. Sebagaimana siklus pengetahuan, proses aksi dan refleksi perlu dilakukan terus-menerus. Pada masa mendatang perluasan penggunaan metode PP masih akan terus berlangsung, termasuk di dalamnya upaya-upaya mengkritisi penggunaan PP. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa substansi PP akan terhenti, yakni apabila para penggagas dan pengguna PP tidak lagi menggunakan metode ini lagi, atau tidak ada lagi proses saling komunikasi dan refleksi tentang penggunaan metode PP. POLA-POLA GERAKAN Setiap gerakan memiliki pola tersendiri dalam memperluas pengaruhnya terhadap masyarakat luas. Yang dimaksud pola-pola gerakan di sini bisa merupakan pola-pola yang memang sengaja disusun secara teratur, atau bisa juga merupakan pola- pola yang teramati dari perjalanan gerakan itu. Pola-pola ini bisa berlangsung beberapa tahun saja, tetapi bisa juga pola-pola yang berlangsung selama ratusan tahun. Para penyebar ide-ide gerakan bisa terkoordinir dan terpimpin secara rapi, tetapi bisa juga tidak pernah saling ketemu, karena terpisah oleh jarak dan perbedaan generasi kehidupan. Pola- pola perluasan ide-ide gerakan berlangsung terus-menerus karena keyakinan yang kuat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam gerakan itu. Islam pada awal perkembangannya selama bertahun-tahun banyak mendapat tentangan, khususnya para penyembah berhala di sekitar Mekkah. Puluhan tahun kemudian Islam baru bisa memperluas wilayah pengaruh - VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN
  6. 6. 06 KABAR JKPP KABAR utama nya ke berbagai penjuru dunia. Secara umum, gerakan Islam menyebar melalui penaklukan (ke Eropa) dan perdagangan (ke Asia dan Afrika). Proses-proses penyebaran ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Abad-abad awal gerakan Islam terpimpin dan bersamaan dengan gerakan politik Pan Islamisme dari kerajaan Islam di Jazirah Arab (Bani Umayyah dan Bani Abasiyah). Akan tetapi setelah fase itu, khususnya perluasan Islam lewat perdagangan, perluasan Islam sebenarnya berlangsung secara alamiah dan tergantung pada keteguhan dan improvisasi para penyebarnya masing-masing. Ikatan-ikatan organisasi Islam paling sebatas di tingkat negara masing-masing. Pada awal perkembangannya, gerakan Kristen malahan mendapat penentangan keras di tempat asalnya (Palestina-Israel sekarang). Kristen baru berkembang sangat pesat setelah menyeberang ke Eropa. Puncak penyebaran berbagai varian gerakan Kristen adalah bersamaan dengan fase kolonialisme dan “penaklukan dunia baru” setelah abad XII. Gerakan Kristen dengan berbagai variannya pada umumnya cukup terpimpin. Terdapat hubungan-hubungan yang cukup kuat antara berbagai lembaga gerakan Kristen, khususnya yang mempunyai kesamaan sekte. Sumber ajaran Marxisme- Sosialisme adalah berbagai tulisan Karl Marx, khususnya Das Kapital, yang ditulis pada pertengahan abad XIX. Kaum buruh dan intelektual anti borjuis kemudian berusaha mem - praktekkan Marxisme seluas- luasnya. Negara-negara Eropa-lah yang pada awalnya sangat kuat dipengaruhi gerakan ini. Mulai tahun 1920-an dan semakin menguat setelah perang dunia II gerakan marxisme menyebar ke seluruh penjuru dunia. Setelah runtuhnya Uni Sovyet pada tahun 1985 (Perestroika di Rusia) gerakan marxisme- leninisme cenderung menurun, semakin banyak pengkritisan terhadap ajaran Marxisme yang diikuti oleh berbagai perubahan bentuk model-model operasionali- sasi paham ini. Pola gerakan marxisme memang mensyaratkan terpimpinnya proses gerakan, karena itu gerakan ini, khususnya ketika masih sangat kuat, menerapkan hubungan-hubungan struktural yang jelas, serta dengan proses komunikasi yang sangat ketat. Kaderisasi dan proses perluasan gerakan marxisme di seluruh dunia sangat terarah, meskipun drastis menurun setelah keruntuhan Sovyet. Tetapi kerumitan dan panjangnya rantai kepemimpinan paham inilah mungkin yang menyebabkan beratnya penerapan substansi paham ini, yang kemudian menyebabkan kemunduran penga- ruh gerakan marxisme. Gerakan kapitalisme memiliki substansi dan tujuan dasar yang KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007 RESTU‘GANDEN’ACHMALIADI-PENULIS(Red) MemaparkanpengalamanPP antar pengguna metode ini sangatlah penting, karena ini merupakan proses refleksi sebagai bagian pemasakan substansi PP sederhana, yakni kebebasan individu untuk memperoleh keuntungan mate- rial, dengan pembatas koridor hukum yang berlaku. Meskipun apabila dianalisis dengan mendalam terdapat berbagai kontradiksi substansi yang tak terpecahkan serta menumbuhkan ketidakadilan yang luar biasa, substansi dan prinsip gerakan kapitalisme yang praktis dan mudah dipahami ini menyebabkan pengaruh gerakan (saat ini) menjadi sangat dominan di seluruh penjuru dunia. Bahkan kapitalisme seakan-akan telah menjadi naluri manusia. Pola gerakan kapitalisme bisa diumpamakan putaran roda-roda kecil yang semakin lama menjadi semakin banyak dan semakin besar, meskipun tanpa kepemimpinan yang terpusat. Dua kelompok intelektual penggagas neoliberalisme setelah perang dunia kedua (“Free Market Project” dari Law School Universitas Chicago dan kelompok intelektual “Mont Pelerin Society” dari Swiss) adalah bagian proses dari gerakan kapitalisme yang telah berlangsung beberapa abad. Tidak ada keterikatan organisasi dan kaitan kepemimpinan di antara pendukung kapitalisme, ikatannya adalah kesamaan pandangan dasar tentang kebebasan berekspresi dalam mendapatkan keuntungan material. PRA sangat banyak digunakan oleh
  7. 7. 07 KABAR JKPP lembaga-lembaga yang sangat percaya bahwa partisipasi adalah kunci proses pembangunan, dan menolak model top down dalam pembangunan sejak awal 1980- an.Pola-pola perubahan penggunaan peta sketsa dalam PRA menjadi teknik Pemetaan Partisipatif pada awal 1990-an oleh beberapa lembaga yang menggeluti konservasi pada mulanya hanya coba-coba belaka. Berbagai ujicoba ini memiliki range partisipasi yang beragam, dari yang hanya memanfaatkan masyarakat hanya sebagai porter, sampai yang benar- benar menyerahkan seluruh proses PP kepada masyarakat. Berbagai uji coba ini mulai membentuk pola-pola yang jelas setelah terbentuk Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) pada tahun 1996. Dengan terbentuknya JKPP, substansi PP menjadi mengerucut untuk mendukung sepenuhnya berbagai model-model pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang dipraktekkan sebagian besar masyarakat pedesaan di Indonesia, baik untuk dokumentasi penge- lolaan, advokasi, maupun peren- canaan pengelolaan sumberdaya alam. Pola-pola pendalaman dan perluasan ide-ide PP menjadi lebih terarah, meskipun tidak lepas dari berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Para penggagas PP di Indonesia pada awalnya hanya beberapa orang dan beberapa lembaga saja. Berbagai training, magang dan sosialisasi terus dilakukan untuk memperbanyak orang-orang dan lembaga yang memahami, mendukung dan menggunakan PP. Sampai saat ini telah ratusan orang terlatih menjadi fasilitator PP, hampir di setiap provinsi di Indonesia terdapat lembaga yang menggunakan PP, telah ratusan kampung menyelenggarakan PP. Terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan pola-pola pengem- bangan PP ini. Pertama adalah sulitnya ber- komunikasi antara para penggagas dan atau para fasilitator PP, sebagai ujung tombak perluasan dan pendalaman PP. Sulitnya komunikasi dan konsolidasi antara para ujung tombak pengembangan PP ini menyebabkan hal berikut: a) terhambatnya proses saling mengkritisi dan saling tukar pengalaman PP sehingga substansi PP menjadi tidak berkembang, b) terhambatnya proses penyamaan visi di antara para penggiat PP, karena sangatlah jelas bahwa tanpa adanya penyamaan visi maka akan sulitlah tujuan gerakan PP jangka panjang akan terwujud. Kedua adalah tidak adanya hubungan-hubungan, baik langsung maupun tidak langsung, antara berbagai kampung-kampung yang telah menyelenggarakan PP. Kurangnya hubungan-hubungan antar kampung akan mempersulit proses dokumentasi hambatan-hambatan dan kemajuan-kemajuan pencapaian tujuan setelah PP diselenggarakan, dokumentasi perkembangan kampung pasca PP akan semakin memasakkan substansi PP pada masa mendatang. Proses hubungan dan komunikasi antar kampung yang menyeleng- garakan PP juga akan meningkatkan solidaritas dan persaudaraan antara berbagai kampung pengguna PP senasib dan sepenanggungan, sangatlah jelas bahwa rasa senasib akan memperkokoh gerakan PP. Ketiga adalah kurang konsistennya para penggagas dan fasilitator PP dalam menekuni metode ini, banyak yang telah meninggalkan PP dan menekuni bidang atau isu lain. Hal ketiga ini sangat menghambat perkembangan PP, karena selain kehilangan resource ujung tombak PP juga sia-sianya proses berbagai peningkatan kapasitas yang telah dilakukan. PENGIKUT DAN PENDUKUNG GERAKAN Cara yang paling mudah menilai pengaruh suatu gerakan adalah dengan mengamati jumlah pengikut dari suatu gerakan. Selain itu juga bisa dinilai dari konsistensi perjuangan suatu gerakan dari waktu ke waktu dalam usaha mencapai visi perjuangannya. Cukup banyak contoh-contoh gerakan berskala raksasa, mempunyai jumlah pendukung dan pengikut gerakan yang luar biasa banyaknya. Gerakan keagamaan adalah contoh gerakan yang luar biasa besarnya, telah terbukti konsistensinya selama ratusan tahun, VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN Cara yang paling mudah menilai pengaruh suatu gerakan adalah dengan mengamati jumlah pengikut dari suatu gerakan. Selain itu juga bisa dinilai dari konsistensi perjuangan suatu gerakan dari waktu ke waktu dalam usaha mencapai visi perjuangannya.
  8. 8. 08 KABAR JKPP KABAR utama KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007 sebagian besar umat manusia adalah umat beragama, meskipun ada yang hanya sekedar pada “tanda pengenal”. Marxisme juga merupakan contoh dari gerakan raksasa, negara-negara Eropa Timur, China, Indo China, dan beberapa negara Amerika Latin masih menyisakan prinsip-prinsip marxisme dalam politik kenegaraannya. Kapitalisme adalah gerakan yang paling besar dan paling luas pengaruhnya di dunia saat ini, sebagian besar negara di dunia menerapkan ekonomi kapitalistik, baik eksplisit maupun implisit. Demokrasi yang merupakan ajaran peninggalan filsuf Yunani adalah contoh gerakan raksasa yang pengaruhnya sangat luas di dunia, hampir-hampir tidak ada negara yang tidak menyatakan diri sebagai negara yang menerapkan prinsip demokrasi, meskipun telah banyak studi yang menunjukkan bahwa demokrasi mempunyai masalah tersendiri, yakni tetap memberikan keuntungan dan pengaruh kuat pada pihak-pihak yang mendominasi perekonomian, tidak sebagaimana cita-cita demokrasi yang akan menguntungkan seluruh rakyat. Gerakan nasionalisme dunia ketiga untuk lepas dari kolonialisme adalah contoh lain dari gerakan raksasa di dunia. Setelah perang dunia II lebih dari 100 negara baru telah muncul, terutama negara-negara yang sebelumnya dijajah oleh bangsa- bangsa Eropa. Meskipun tidak sebesar penga- ruhnya sebagaimana berbagai gerakan di atas, cukup banyak contoh gerakan yang berpengaruh dan secara konsisten memperjuang- kan cita-citanya. Gerakan anti rasisme, yang dimulai beberapa abad yang lalu dan semakin kuat setelah perang dunia II, merupakan gerakan yang besar, berpengaruh dan mencapai hasil yang nyata untuk pendukungnya. Gerakan masyarakat adat, yang tumbuh setelah perang dunia II, merupakan gerakan yang makin menguat di banyak negara di dunia dan konsisten memperjuangkan pengakuan terhadap masyarakat adat yang di berbagai negara telah terpinggirkan akibat pembangunan ekonomi. PBB menyatakan tahun 1992-2002 sebagai tahun masyarakat adat. Gerakan lingkungan merupakan gerakan yang cukup berpengaruh di dunia, meskipun dianggap elitis hanya di kalangan NGO dan akademisi. Gerakan lingkungan, yang kebanyakan didukung oleh dana publik dari negara maju sebagai kepintaran lobi operator NGO lingkungan, secara konsisten menyerukan penghentian pengrusakan lingkungan hidup (polusi udara, polusi air, pengrusakan hutan, pengrusakan sumberdaya pesisir-laut, perburuan binatang langka, dll.) agar kehidupan bumi tetap bisa berlangsung. Gerakan kaum vegetarian yaitu gerakan anti produk hewani dengan berbagai variannya merupakan contoh gerakan kecil, tetapi tetap konsisten dijalankan oleh para penganutnya selama ber- abad-abad. Selain di tingkat internasional, cukup banyak contoh gerakan berskala nasional yang sangat mempengaruhi perjalanan Bangsa Indonesia. Gerakan petani adalah contoh gerakan di tingkat nasional yang telah berlangsung beberapa abad, selalu akan muncul apabila kaum tani tertindas terlalu keras, baik merupakan gerakan diam-diam maupun terang- terangan. Gerakan petani di Indonesia makin menguat setelah Reformasi 1998. Gerakan Reformasi adalah gerakan nasional yang dipelopori mahasiswa untuk meruntuhkan Orde Baru. Gerakan Reformasi dimulai dari berbagai rapat akbar yang diselenggarakan oleh mahasiswa di berbagai pelosok nusantara, dan mencapai puncaknya dengan lengsernya Soeharto pada Mei 1998. Revolusi hijau adalah gerakan yang mengupayakan perubahan cara bercocok tanam tradisional yang “dianggap” tidak produktif diganti dengan tata cara bercocok tanam yang “dianggap modern” (mengggu- nakan bibit unggul, menggunakan pupuk buatan, menggunakan pes- tisida, menggunakan traktor, dll). Meskipun banyak dikritik dan terbukti berefek samping mencemari lingkungan dan degradasi biodiversitas, gerakan Revolusi Hijau Gerakan petani adalah contoh gerakan di tingkat nasional yang telah berlangsung beberapa abad, selalu akan muncul apabila kaum tani tertindas terlalu keras, baik merupakan gerakan diam-diam maupun terang- terangan.
  9. 9. 09 KABAR JKPP Lemahnyakomunikasidan konsolidasi para penggiat PP (penggagas, pengguna, pendukung) adalah bukti lemahnyakekuatan para penggiat PP untuk mewujudkantujuan jangka panjang PP. sangat berpengaruh terhadap tata cara bercocok tanam petani Indonesia. Saat ini telah sangat dirasakan ketergantungan petani terhadap “input modern” (bibit unggul, pupuk buatan, pestisida, dll). Contoh gerakan di Indonesia yang sangat besar tetapi mengenaskan adalah gerakan penumpasan PKI pada 1965-1966. Gerakan ini sangat mengerikan, 500.000 - 1.000.000 orang tumpas tanpa tahu salahnya, karena tidak pernah diadili. Berbagai penelitian dan analisis telah dilakukan, tetapi (sampai saat ini) tidak ada satu pihak pun yang menyatakan bertanggung jawab terhadap tragedi ini. Di tingkat Internasional (Canada, Amerika Latin, Afrika, Asia Tenggara) PP telah digunakan secara luas, khususnya sebagai bagian alat untuk menuntut hak-hak tenurial berbagai kelompok masyarakat adat. Hasil- hasil penggunaan PP sangat bervariasi, dari tersusunnya berbagai kebijakan baru yang mendukung masyarakat adat sampai dengan praktek-praktek nyata yang mengakui hak-hak masyarakat adat. Di tingkat nasional, berbagai kegiatan PP telah diselenggarakan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan data JKPP, telah lebih dari 2 juta hektar luas areal PP yang didukung oleh anggota JKPP. Ini belum termasuk berbagai kegiatan PP yang diselenggarakan oleh lembaga- lembaga yang bukan anggota JKPP. Ratusan kampung (yang tentunya melibatkan puluhan ribu keluarga) telah menyelenggarakan PP. Ratusan fasilitator PP telah terlatih. JKPP dan berbagai lembaga lain yang menyelenggarakan PP berjaringan dengan pihak-pihak yang mendukung gerakan PP. Dilihat dari kuantitas, telah cukup besar jumlah para penggagas, pengguna dan pendukung PP. Akan tetapi besarnya kuantitas penggiat PP tidak menjamin kualitasnya dalam meneguhkan tujuan jangka panjang PP. Lemahnya komunikasi dan konsolidasi para penggiat PP (penggagas, pengguna, pendukung) adalah bukti lemahnya kekuatan para penggiat PP untuk mewujudkan tujuan jangka panjang PP. PENUTUP Cikal bakal gerakan PP dimulai di Canada pada tahun 1960-an. Di tingkat internasional, aktivitas PP mulai meluas pada tahun 1980-an, dan makin menguat pada era 1990-an. Di Indonesia sendiri aktivitas PP dimulai pada awal 1990-an. Hasil-hasil gerakan PP di berbagai negara sangatlah bervariasi, digunakan untuk dokumentasi pengelolaan sumberdaya alam, menghasilkan perubahan kebijakan pengakuan hak-hak masyarakat adat,untuk proses perencanaan pengelolaan sumberdaya alam, sebagai bagian proses advokasi, dll. Hasil yang sangat kuat di Indonesia adalah perluasan ide-ide dan penggunaan PP, telah ratusan kampung dan lebih dari 2 juta hektar lahan telah terpetakan. Belum banyak perubahan kebijakan dihasilkan sebagai bagian manfaat PP. Beberapa instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, telah mulai menghargai PP sebagai sumber informasi spasial versi masyarakat yang sangat partisipatoris dan murah. Saya menilai bahwa berbagai aktivitas pemetaan partisipatif (community mapping), baik di tingkat nasional maupun internasional, belum merupakan gerakan yang besar dan berpengaruh. Substansi gerakan PP masih perlu dikaji terus sehingga memiliki argumen yang lebih kuat, mengeliminir berbagai kontradiksi di dalamnya, serta menjadi sederhana dan mudah dipahami berbagai pihak. Pola-pola perluasan gerakan PP perlu lebih bervariasi, dan perlu lebih serius dikukuhi oleh para penggiatnya (penggagas, pendukung, pengguna). Luas dan jumlah pengguna PP masih terlalu sedikit untuk digolongkan sebagai gerakan besar, perlu upaya yang lebih serius untuk mengajak berbagai pihak menjadi pengguna dan pendukung PP. Konsistensi para penggiat PP perlu diuji dalam tahun- tahun mendatang. Waktu dan jumlah tahun akan menguji apakah PP benar- benar merupakan gerakan yang bermanfaat dan didukung oleh masyarakat luas, atau kemudian terhenti karena memang hanya sekedar kegenitan proyek-proyek yang diintroduksikan oleh berbagai NGO. [ra] *** VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN
  10. 10. TANTANGAN MASA DEPAN GERAKANPEMETAANPARTISIPATIFDIINDONESIA Oleh : ALBERTUS HADI PRAMONO SEJAK kegiatan pemetaan partisipatif dengan teknik kartografi pertama kali dilakukan di Long Uli, di perbatasan Taman Nasional Kayan Mentarang (Kalimantan Timur), pada tahun 1992, gerakan pemetaan partisipatif berkembang cukup pesat. Perkembangan sangat terasa pada akhir 1990-an terutama setelah pembentukan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif pertengahan tahun 1996. Perhatian lembaga-lembaga donor akan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat memungkinkan dukungan dana yang besar bagi gerakan ini. Dua tahun setelah pembentukan JKPP, Soeharto mundur dari kekuasaan otoriternya yang dipegang selama 32 tahun. Kejadian ini membuka peluang yang besar dalam meredefinisi hubungan negara dan rakyat dan membuka ruang politik yang sangat besar bagi gerakan sosial. JKPP menikmati situasi ini sehingga memungkinkan gerakannya makin membesar dan bahkan membantu pembentukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Di lain pihak perubahan politik tersebut menyebabkan perubahan prioritas lembaga donor untuk menyokong isu reformasi politik dan ekonomi, terutama melalui topik desentralisasi dan good governance. Perubahan politik pendanaan ini berdampak signifikan terhadap gerakan PP sehingga mulai melesu dan seperti kekurangan darah. Repotnya JKPP terlambat, atau bahkan tidak siap, untuk mengantisipasi perubahan ini, karena masih berkutat persoalan teknis pemetaan. Mengutip istilah Restu ‘Ganden’ Ahmaliadi, anggota-anggota JKPP masih menjadi “tukang ukur-ukur” dan belum sampai ‘bermain’ politik dalam pengelolaan ruang dan belum memiliki konsep yang jelas setelah pemetaan dilakukan. Padahal visinya untuk menegakkan kedaulatan rakyat atas ruang sangatlah politis. Jadi terasa sekali kesenjangan antara mimpi dan kenyataan. .... anggota JKPP masih menjadi “tukang ukur- ukur” dan belum sampai ‘bermain’ politik dalam pengelolaan ruang dan belum memiliki konsep yang jelas setelah pemetaandilakukan 10 KABAR JKPP KABAR utama KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007
  11. 11. KABAR JKPP 11 Kelesuan ini juga mewujud dalam tidak aktifnya kebanyakan anggota JKPP, baik dalam kegiatan pemetaan maupun dalam jaringan. Terasa sekali jaringan ini aktif ketika dana mengucur deras ke anggota. Namun saat sekretariat nasional tidak mampu memberikan dana, anggota seperti tidak terlalu peduli dengan keadaan jaringan. Akhirnya sekretariat nasional harus mencari jalan sendiri untuk tetap bisa bertahan dengan membuat proyek- proyek yang diharapkan bisa memberi pembelajaran dalam mempengaruhi kebijakan keruang- an di beberapa daerah. Proyek- proyek ini menyebabkan sekretariat sibuk dengan pengelolaan proyek, sehingga anggota-anggota yang tidak terlibat dalam proyek-proyek tersebut sepertinya terabaikan. Hal ini bukan berarti komunikasi dengan anggota tidak berlangsung. Ada, namun tidak mampu mem- bangkitkan jaringan yang lesu. Menghadapi persoalan-persoalan tersebut JKPP perlu redefinisi kembali gerakannya. Untuk itu JKPP harus memperhatikan konteks- konteks politik, sosial, ekonomi dan budaya yang ada. Krisis ekonomi yang meruntuhkan rejim Orde Baru tetap berlangsung karena tidak ada perubahan mendasar pada perilaku negara dan elit politiknya. Elit politik dan ekonomi bahkan makin mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tidak peduli kesulitan hidup rakyat yang makin berat akibat kesalahan pengelolaan negara. Pemerintah makin condong pada kepentingan pemodal besar untuk mengundang investasi baru sebagai penggerak ekonomi, dan kurang melindungi kepentingan rakyat kebanyakan di pedesaan dan perkotaan. Selain itu tertutupnya komunikasi antar kelompok- kelompok identitas yang dikategorikan sebagai SARA menimbulkan konflik etnis dan agama seperti di Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku dan Poso. Persoalan bertambah berat karena kesalahan pengelolaan sumber daya alam telah menimbulkan sederet bencana akibat kelalaian manusia, terutama dalam bentuk kebijakan negara. Banjir, tanah longsor, luapan lumpur panas, kekeringan adalah bentuk-bentuk bencana yang muncul akibat pemanfaatan ruang yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, partisipasi dan keadilan. Dengan berakhirnya periode kepengurusan sekretaris nasional JKPP, jaringan ini perlu meredefinisi gerakannya. JKPP harus berubah dari sekedar ‘tukang ukur-ukur’ menjadi pendamping yang berkomitmen tinggi bagi masyarakat lokal dan kekuatan penekan yang didengarkan bagi para pembuat kebijakan dan pemodal. Untuk menjadi pendamping yang baik JKPP hendaknya meninggalkan orientasi teknis pemetaan dan lebih mengarahkan gerakannya pada visinya secara sungguh-sungguh. Sehingga kedaulatan rakyat atas ruang bisa benar-benar terwujud, bukan hanya sekedar jargon untuk gagah-gagahan. Untuk itu ada dua hal yang perlu diperhatikan bagi perkembangan gerakan pemetaan partisipatif di masa depan. Pertama, JKPP perlu mempertanyakan kembali filosofi gerakannya karena gerakan ini menimbulkan dampak yang semula justru ingin dilawan. Kita terkejut, misalnya, ketika pemetaan justru membuat masyarakat menjadi makin individualistis atas hak atas tanahnya. Kita baru tersadar dengan akibat intervensi lewat teknologi pemetaan. Untuk itu kita perlu memahami apa sebenarnya hakekat peta dan pemetaan. Kemudian, sesuai dengan namanya, filosofi gerakan adalah partisipasi masyarakat. Dalam kegiatan partisipatif dialog di antara masyarakat lokal dan pendamping adalah kunci, termasuk dalam pembuatan peta. Namun kita secara tidak sadar telah melakukan kekerasan dengan memaksakan pengetahuan kartografis kepada masyarakat lokal tanpa kita menggali pengetahuan keruangan yang ada. Belum lagi dalam banyak kasus partisipasi yang bermakna belumlah menjadi kenyataan, karena baru pada taraf mobilisasi dan konsultasi seperti pada proyek pemerintah. Padahal, partisipasi yang bermakna mestinya masyarakat memiliki kontrol yang kuat pada setiap proses pemetaan. Kedua, terkait dengan hal terakhir, anggota JKPP perlu melakukan pengorganisasian masyarakat secara sungguh-sungguh. Dengan pengorganisasian yang kuat pemetaan bisa menjadi bagian penting dalam upaya masyarakat untuk merebut kontrol atas ruang dan kemu- JKPP harus berubah dari sekedar ‘tukang ukur-ukur’ menjadi pendamping yang berkomitmen tinggi bagi masyarakatlokal dan kekuatan penekan yang didengarkan bagi para pembuat kebijakan dan pemodal VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN
  12. 12. 12 KABAR JKPP KABAR utama dian mengelolanya dengan bijak. Dengan demikian peta bukan menjadi tujuan, tetapi menjadi wahana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ke luar gerakan pemetaan partisipatif di masa depan perlu masuk ke dalam pembuatan kebijakan agraria dan penataan ruang yang mendorong rasa keadilan dan menjamin keberlanjutan ekosistem. Saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahan UUPA dan UU Penataan Ruang. Kedua undang-undang tersebut menjadi kunci dalam perjuangan gerakan pemetaan partisipatif. Sayangnya JKPP tidak terlibat dalam pembahasan keduanya. Dengan ribuan peta yang sudah dihasilkan selama lebih sepuluh tahun, JKPP mestinya bisa punya pembelajarantentang bagaimana kebijakan agraria dan penataan ruang yang lebih berpihak kepada rakyat dan bisa menjamin kelangsungan ekosistem. Selama ini kita hanya puas dengan pujian dari pihak donor dan instansi pemerintah atas kegiatan pemetaan partisipatif, namun dampak gerakan ini masih hanya sampai tingkat kecamatan. Di beberapa kabupaten gerakan ini sudah terasa gaungnya, tetapi tetap saja belum mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan secara signifikan. Rencana tata ruang yang dihasilkan kabupaten tersebut tidak memperhatikan peta-peta yangdihasilkan masyarakat. Di tingkat provinsi dan nasional gaung gerakan pemetaan partisipatif bah- KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007 bahkan tidak terdengar, kecuali di Aceh yang sedang dalam proses rekonstruksi. Terakhir, dampak penting dari pemetaan partisipatif adalah meningkatnya identitas kelompok. Dalam taraf tertentu dampak tersebut positif, terutama dalam memperkuat masyarakat adat yang terpasung selama puluhan tahun. Saat ini pemerintah dan DPR sedang membahas perubahanUUPAdanUU PenataanRuang. Keduaundang-undang tersebut menjadi kunci dalamperjuangan gerakan pemetaan partisipatif Namun dengan makin menguatnya politik identitas di negara ini, hal tersebut perlu mendapat perhatian serius agar jangan sampai terjadi konflik etnis dan agama yang tidak terkendali. Dalam kehidupan sosial konflik pasti akan ada, tetapi perlu dikelola agar semua pihak yang terlibat untuk menerima perbedaan dan tetap merasa aman untuk beraktivitas. Dengan demikian tantangan bagi gerakan pemetaan partisipatif adalah bagaimana ikut berperan dalam membangun masyarakat yang multikultural yang damai dan sejahtera. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memetakan potensi konflik secara partisipatif, sehingga kelompok-kelompok yang terlibat bisa mengadakan dialog untuk mengu - rangi kemungkinan menyeruaknya konflik. [ahp] *** Perencanaan Tata Ruang Tingkat Kampung, Satu kegiatan pasca pemetaan partisipatif
  13. 13. KABAR JKPP 13 PP untuk Penguatan Komunitas Perempuan Pengelola Sumberdaya Alam, Sudahkah/Masihkah Menjadi Pilihan?? Pilihan itu Berdasarkan ‘Belokan-belokan’ Yang Disediakan… Oleh : HILMA SAFITRI KABAR utama JIKA diperhatikan dengan baik, maka ada beberapa kata kunci di dalam kalimat (panjang) di atas; yaitu pertama Pemetaan Partisipatif, kedua Penguatan Komunitas Perempuan dalam Pengelolaan SDA, terakhir atau ketiga Pilihan (PP untuk Penguatan Komunitas Perempuan). Yang terakhir inilah yang sebenarnya menjadi pertanyaan besarnya, karena kata-kata “sudahkah, masihkah, atau bahkan akankah pemetaan partisipatif menjadi salah satu alat bagi penguatan komunitas (perempuan)??” adalah sesuatu yang perlu ditelaah dengan cermat.. Pemetaan Partisipatif Pada bagian ini kita tidak akan panjang lebar membahas pemetaan partisipatif (PP). Yang paling penting diperhatikan adalah visi dan target-target (trajectory) gerakan PP. Jika hendak mengaitkan visi ke depan gerakan PP dengan penguatan komunitas perempuan —sebagai pengelola sumberdaya alam – maka yang harus direncanakan oleh para pelaku gerakan ini adalah menyusun trajectory agar gerakan ini dapat terukur keberhasilannya dan teridentifikasi berbagai kelemahannya. Namun sebelum sampai ke situ, konsepsi tentang gerakan pemetaan partisipatif inipun perlu dibedah bersama, apakah PP ini memang sudah menjadi sebuah gerakan atau hanya satu bagian komponen gerakan rakyat ? Pernyataan ini lebih tepat disebut Pertanyaan Besar, dan merupakan pertanyaan bagi semua pihak yang mengaku menjadi pelopor gerakan Pemetaan Partisipatif juga mereka yang terlibat dalam kerja-kerja gerakan Pemetaan Partisipatif. Terlebih-lebih, jika dikaitkan dengan agenda besar Visi Gerakan Pemetaan Partisipatif ke depan… pertanyaan ini memang harus segera dijawab. Tetapi - tanpa harus melakukan ketergesa-gesaan – sebaiknya memang tidak perlu dijawab secara definitif, namun sebaiknya mari kita lihat beberapa fakta yang terkait dengan pertanyaan di atas. VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN
  14. 14. Gambaran Akses dan Kontrol Pengambilan Keputusan Petani Berdasarkan Gender Terhadap Penguasaan Lahan, Pengusahaan Lahan dan Pembentukan Modal Pasca Reclaiming 2 KABAR JKPP 14 KABAR utama KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007 Tanpa bermaksud mengulang- ulang sejumlah diskusi yang sudah dilakukan, PP masih harus menempuh jalan yang panjang agar benar-benar bisa disebut sebagai “gerakan”. Sejumlah kenyataan dapat diuraikan satu persatu. Pelajaran penting yang dapat ditarik adalah bahwa pada kenyataannya PP adalah sebuah metode yang mula-mula secara efektif dipergunakan oleh komunitas- komunitas yang melakukan advokasi untuk isu-isu konservasi dan sumberdaya alam. Perkem- bangan terkininya adalah bahwa komunitas-komunitas petani yang berhadapan dengan sengketa tanah struktural mulai memperkuat kerangka advokasinya dengan menggunakan metode PP.1 Berbicara tentang PP tanpa didahului embel-embel kata ‘gerakan’, pada awal perkem- bangannya tidak (bisa) terlepas dari urusan teknis ‘ukur-mengukur’ dan kartografi; syarat dengan peralatan canggih dan pentingnya peran instruktur PP. Secara teknis, metode PP kemudian mensyaratkan prakondisi tersebut. Kemudian secara bersamaan, metode teknis tersebut juga mensyaratkan metode sosial, dengan kata kunci partisipatif; yaitu mensyaratkan keterlibatan seluruh anggota komunitas yang akan menggu- nakan metode ini. Artinya ada satu masa tertentu anggota suatu komunitas ‘mengalokasikan’ waktunya untuk kegiatan PP ini. Dikaitkan dengan penguatan komunitas perempuan pengelola sumberdaya alam, sangatlah jelas bahwa perempuan adalah faktor penting bagi metode PP. Hal ini terkait dengan informasi yang dimiliki komunitas perempuan terhadap wilayah ‘penguasaannya’. Dengan istilah partisipatif yang digunakan, maka di sinilah peran komunitas perempuan. Selanjutnya mari kita lihat dari sisi sebaliknya, sebagaimana pertanyaan besar yang diberikan di awal tulisan ini, apakah komunitas perempuan menganggap penting metode PP di dalam proses penguatan dirinya? Penguatan Komunitas Perempuan untuk Pengelolaan SDA Kata ‘penguatan’ bermakna sebagai sebuah upaya untuk memperkuat; bisa bermakna fisik maupun abstrak. Khusus untuk penguatan komunitas perempuan, makna ‘penguatan’ tidak bisa dilepaskan dari kenyataan yang ada di masyarakat tentang peran perempuan didalam komunitasnya, termasuk cara pandang terhadap peran perempuan di tengah-tengah masyarakat. Suatu gambaran mikro tentang peranan kaum perempuan di dalam komunitas perdesaan — dalam hal ini komunitas petani — dirincikan dalam tabel di bawah ini. Di dalam pengelolaan lahan (penguasaan, pengusahaan, permodalan), perem- puan telah mampu mengakses prosesnya. Tetapi ternyata hak atas kontrol dan pengambilan keputusan – ini merupakan hak terpenting — dalam mengelola lahan belum dimiliki oleh kelompok perempuan. Tabel ini secara implisit meng- gambarkan bahwa ternyata masih dibutuhkan energi yang besar untuk bisa memasuki kehidupan kaum perempuan tani, dan mendorong perubahan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik; sehingga keadilan terhadap sumber-sumber agraria benar-benar merupakan keadilan agraria yang utuh. Salah satu rekomendasi adalah agar semua kelompok yang mengorganisir rakyat menggunakan analisis gender sebagai salah satu pisau analisis untuk memahami persoalan dan kemudian menemukan jawaban atas persoalan itu; termasuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan haruslah punya perspektif gender. Metode PP sebenarnya bisa menjadi salah satu jawaban, karena tekanan GENDER Penguasaan Lahan Pengusahaan Lahan Pembentukan Modal LAKI-LAKI - Akses - Kontrol - Pengambilan Keputusan PEREMPUAN - Akses - Kontrol - Pengambilan Keputusan X X X X X X X X X X X X - - - - X -
  15. 15. KABAR JKPP 15 PP pada partisipasi kemudian menjadi sangat relevan dalam analisis di atas; partisipasi yang penuh adalah bagian dari keadilan. Tetapi sayangnya, kenyataan mikro di atas menunjukkan bahwa persoalan kontrol terhadap lahan (penguasaan, pengusahaan, permodalan) belum menjadi bagian dari kewenangan kaum perempuan. Sebelum ‘keadilan’ terwujud di dalam komunitas, maka proses penguatan komunitas perempuan melalui PP tetap hanya akan ditempuh dengan cara “sekedar melibatkan kaum perempuan” – jika tidak ingin dikatakan sebagai alat legitimasi – dalam setiap proses- proses PP. Walau bagaimanapun, PP – proses partisipasi — tetap bisa menjadi pintu masuk dalam proses penguatan komunitas perempuan; sejauh ada upaya-upaya yang terus menerus agar kaum perempuan bisa mendapatkan ruang dalam kontrol lahan garapannya, atau lebih luas lagi kontrol dalam pengelolaan SDA. Seefektif apakah metode PP mampu memperkuat komunitas perempuan? Terminologi partisipatif yang sangat kuat dalam metode PP, yang mensyaratkan alokasi waktu yang harus disediakan dalam proses PP, bisa menumbuhkan ‘belokan- belokan’ baru. Budaya masyarakat Indonesia pada umumnya. – terlepas bagaimana pandangan umum terhadap peran penting kaum perempuan – masih menganggap perempuan adalah pelaku utama tugas-tugas domestic rumah tangga. Dengan tradisi yang masih seperti itu, maka terminologi partisipatif perlu dicermati dengan baik, agar tidak terjadi ‘gegar’ budaya dengan diterapkannya konsep PP dalam konteks penguatan komunitas perempuan. Akan berbeda halnya jika kewenangan kontrol terhadap SDA sudah menjadi bagian dari kewenangan kaum perempuan. Dalam kondisi seperti ini metode PP akan dengan mudah diadopsi dan proses penguatan komunitas perempuan akan terus berlanjut. Pada saat hal ini belum ada/ terjadi, maka ‘belokan’ yang harus dibuat dalam metode PP – minimal – diarahkan untuk mendorong kaum perempuan dalam mencetuskan inisiatif bersama kaum laki-laki untuk melakukan kegiatan bersama dalam konteks kontrol lahan atau pengelolaan SDA. Dengan kata lain, dalam kegiatan PP komunitas perempuan tidak hanya sekedar menjadi “kelompok ikutan” di setiap proses PP. Sudahkah, Masihkan, atau Akankah PP Menjadi Pilihan untuk Penguatan Komunitas Perempuan Pengelola Sumberdaya Alam?? Seorang marketing akan senantiasa menawarkan produk terbaiknya bagi kebutuhan konsumen. Berbagai perbaikan akan terus dilakukan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Bagian utama dari pemuasan kebutuhan konsumen adalah menilai kualitas ‘produk’ yang ditawarkan itu sendiri. PP, sebagai sebuah metode yang ditawarkan, perlu dilihat kembali kelengkapannya sehingga bisa digunakan dalam upaya penguatan komunitas perempuan. VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN
  16. 16. KABAR utama KABAR JKPP 16 KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007 Sehingga untuk menjawab pertanyaan besar di atas, yang diperlukan adalah temukanlah ‘belokan-belokan’ itu dan dengan kelincahan sang marketing temukan definisi-definisi ‘Partisipatif’ yang khas untuk berbagai kondisi sehingga benar-benar berkontribusi kepada upaya-upaya penguatan komunitas perempuan. [hs] *** Secara umum, metode PP sangat layak dan efektif jika digunakan oleh komunitas-komunitas terorganisir. Walaupun demikian, berbagai pengalaman menunjukkan bahwa metode PP yang diadopsi oleh komunitas-komunitas terorganisir pun seringkali menumbuhkan satu kesadaran baru bahwa masih ada persoalan rendahnya solidaritas di antara komunitas. Dalam perkembangan perluasan penggu- naan metode PP di basis-basis organisasi tani, metode PP seringkali dipergunakan untuk mempertegas batas-batas kelola di antara anggotanya, dan seringkali di dalam perjalanannya menemukan kendala di mana diketahui bahwa di antara anggota organisasi tani ternyata berlum terjadi pembagian lahan garapan yang sama. Dalam perjalanan penguatan organisasi secara keseluruhan hal ini menjadi satu tantangan besar untuk memulihkan ketegangan yang timbul di antara anggota organisasi tani. Metode PP jangan sampai memperuncing persoalan ketim- pangan internal seperti ini. Demikian pula dengan upaya-upaya penguatan komunitas perempuan, banyak yang perlu dicermati dalam menerapkan syarat partisipasi jika metode PP tetap ditawarkan untuk penguatan komunitas perempuan. Tingkat ‘partisipatif’ yang ditawarkan harusnya berbeda-beda, tergantung kondisi komunitas yang menyelenggarakan PP. Misalnya, dalam kondisi komunitas yang pemikirannya masih menempatkan kaum perempuan dalam tugas- tugas internal rumah tangga, maka definisi partisipatif harus diperluas sehingga istilah ini tidak “selalu ter- Catatan Kaki : 1 Warta JKPP edisi Januari 2006 dan Restu “Ganden”Achmaliadi, Mencermati Perkembangan JKPP dan PP, dalam PERDIKAN, edisi 3 tahun 2006, LATIN, VSO, IDRC. 2 Dikutip dariAndromeda, SebuahAjakan untuk Mewujudkan KeadilanAgraria: Menyoroti Kemiskinan dan Perempuan Petani, dalam Suara PembaruanAgraria edisi No. 5 Edisi Khusus Tahun 2000, KPA, BSP Kemala, 2000. Hal. 34. jebak” dalam peran aktif semua pihak, termasuk kaum perempuan, dalam proses PP. Di sinilah peran para marketing bekerja. Kembali kepada pernyataan/ pertanyaan besar di awal tulisan ini,- PP sebagai sebuah metode tentu saja dapat diadopsi untuk tujuan penguatan komunitas perempuan. Syaratnya adalah bahwa metode PP bisa dengan fleksibel dan dinamis menangkap dinamika komunitas perempuan itu sendiri. Demikian pula dengan upaya-upayapenguatan komunitas perempuan, banyak yang perlu dicermati dalam menerapkan syarat partisipasi jika metode PP tetap ditawarkan untuk penguatankomunitas perempuan
  17. 17. KABAR JKPP 17 KABAR PROGRAM DARI PESISIR ACEH BESAR KE PEDALAMAN ACEH JAYA Kabar dari Aceh Oleh : KASMITA WIDODO pada tiga bukit, sebelum akhirnya harus menyeberang dengan rakit melewati Sungai Sarah Raya yang lebarnya sekitar 100 meter. Ini memang gampong (desa) paling ujung (hulu sungai) dari Kecamatan Teunom. Pada tahun kedua setelah gempa dan tsunami di Aceh, JKPP dan YRBI melakukan perluasan pemetaan partisipatif dan sekaligus memfasilitasi perencanaan gampong di Kabupaten Aceh Jaya. Sebagian lokasi kegiatan berada di daerah terkena tsunami (pesisir), sebagian lagi lokasi kegiatan berada di daerah yang terkena dampak konflik politik di Aceh. Mengapa bergerak ke daerah pedalaman (hulu sungai)? Program perluasan pemetaan partisipatif dan perencanaan gampong/mukim pada akhirnya mendorong masyarakat untuk terlibat dalam penataan ruang di Aceh Jaya. Sudah ada inisiatif dari Flora Fauna Internasional (FFI) bersama Serikat Mukim Aceh Jaya untuk menyusun RTRW Kabupaten Aceh Jaya. Dalam mendorong inisiatif masyarakat untuk mengambil perannya dalam penataan ruang, tidak hanya oleh masyarakat pesisir tapi juga masyarakat di daerah hulu sungai (pegunungan). Apalah artinya kalau daerah pesisir terencana dengan baik, sementara di daerah hulu sungai “Tapeu got peta dan perencanaan gampong untuk ta kelola gampong geutanyo”1 PERJALANAN dari Banda Aceh menuju Ibukota Kecamatan Teunom – Kabupaten Aceh Jaya ditempuh sekitar 8 jam dengan mobil. Ada juga layanan angkutan umum jurusan Banda Aceh – Meulaboh, karena sering berhenti mengambil dan menurunkan penumpang, waktu tempuh bisa lebih lama. Kondisi jalan Banda Aceh – Calang (Ibukota Kab. Aceh Jaya) masih rusak parah.Akibat tsunami, banyak badan jalan yang terhempas dan hanya ada jembatan darurat ketika melewati sungai, sehingga dibuat jalan alternatif melewati jalan desa dengan kondisi berdebu saat cuaca panas dan berlumpur pada saat hujan. Ruas jalan Calang – Teunom sudah diaspal cukup bagus, namun pada beberapa ruas jalan sudah mulai berlubang dan amblas. Dari Ibukota Teunom menuju lokasi kegiatan JKPP dan Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI) di Kemukiman Sarah Raya bisa ditempuh dengan sepeda motor atau mobil. Diperlukan waktu sekitar 1 jam melewati jalan beraspal yang rusak, dan jalan tanah berbatu dan menanjak 1 Artinya, “Kita buat peta dan perencanaan kampung untuk mengelola gampong kita”. VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN
  18. 18. KABAR JKPP 18 KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007 tidak terjadi proses pengelolaan yang baik dan berkelanjutan. Situasi politik paska konflik memungkinkan untuk melakukan pengorganisasian di tingkat gampong. Namun, kondisi ini tidak banyak dilirik oleh para NGO untuk melakukan kegiatan di daerah tersebut. Karena konsentrasi sebagian besar NGO yang ada di Aceh masih terfokus pada daerah yang terkena tsunami. Padahal kalau ditelaah lebih jauh, dampak konflik di Aceh juga cukup luar biasa. Selain korban jiwa, tidak terjadi pengurusan atau terabaikannya sumberdaya gampong yang menjadi basis produksi masyarakat, seperti sawah dan kebun. Perlu proses pemerataan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah tsunami dan daerah konflik. Sehingga terjadi keseimbangan antara hulu dan hilir sungai, antara pesisir dan daerah pegunungan. Selain melakukan perluasan wilayah pemetaan dan perencanaan gampong di Aceh Jaya, saat ini ada sebuah proses advokasi bersama mengenai tata ruang wilayah Provinsi NAD dan Kab. Aceh Besar. Beberapa lembaga yang ada diAceh melakukan pengawalan proses penyusunan RTRWP NAD dan RTRWK beberapa kabupaten. Upaya ini dilakukan untuk merealisasikan hak mukim dalam penyusunan tata ruang di Aceh. Sehingga peran mukim tidak hanya sebagai “pemadam kebakaran” jika terjadi konflik di tingkat implementasi rencana pembangunan wilayah, tetapi dapat memiliki peran dalam pengambilan keputusan terhadap perencanaan ruang di wilayah masing- masing. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, hampir menyelesaikan penyusunan RTRWP NAD dan 17 kabupaten/kota. Dari penelaahan dokumen-dokumen tata ruang tersebut ternyata telah terjadi penyeragaman konsep dan pola pemanfaatan ruang, serta lemahnya konsep ke-Acehan yang menjadi salah satu dasar dalam penyusunan tata ruang. Advokasi kebijakan tata ruang yang telah dijalankan selama ini perlu dukungan banyak pihak dan upaya yang masif dalam proses pengawalan penyusunan yang akan menjadi produk kebijakan. Ada dua hal yang perlu ditelaah dalam melakukan advokasi kebijakan tata ruang, dokumen teknis yang berisi fakta dan analisa dan perencanaan tata ruang wilayah dan naskah Qanun (Peraturan Daerah) itu sendiri. Kedua dokumen ini menjadi satu paket kebijakan yang akan mengatur suatu wilayah (ruang) kabupaten atau provinsi untuk periode 10-15 tahun ke depan. Kondisi Aceh ke depan dimulai dari proses penyusunan tata ruang ini, sehingga diperlukan upaya banyak pihak untuk memantau dan memberikan masukan yang konstruktif bagi tata ruang Aceh. Dalam Undang-undang Peme- rintahan Aceh (UUPA) No.11 tahun 2006, Mukim sudah dimasukkan dalam struktur pemerintahan Aceh. Imeum mukim berperan sebagai jembatan antara pemerintahan dengan adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks pengelolaan ruang, mukim harus dijadikan unit terkecil dalam perencanaan tata ruang wilayah (Kertas Posisi Tim Adhoc Tata Ruang, 2006). Mukim dan gampong secara tradisi memiliki sistem tata ruang yang khas. Pembagian kawasan dalam wilayah mukim/ gampong dilakukan berdasarkan pada fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi sosial-spiritual, ekonomi dan fungsi ekologi (lingkungan). Namun demikian, sejalan dengan perubahan zaman, fungsi-fungsi kawasan dalam wilayah gampong ikut pula mengalami perubahan (Sanusi M. Syarif, 2006). Dengan kondisi tersebut di atas, partisipasi dan peran mukim dan gampong menjadi sangat penting dalam proses penyusunan tata ruang wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di NAD. Partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi yang menyeluruh dalam proses penyusunan rencana tata ruang, yaitu dari penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. [kw] *** Dalam konteks pengelolaan ruang, mukim harus dijadikan unit terkecil dalam perencanaan tata ruang wilayah KABAR PROGRAM
  19. 19. KABAR JKPP 19 KABAR PROGRAM TATA RUANG DESA DAN KECAMATAN PARTISIPATIF Oleh : KASMITA WIDODO Kabar dari Sekadau Dalam pelaksanaannya, salah satu tujuan dari gagasan ini adalah merealisasikan hak partisipasi masyarakat dalam penataan ruang seperti yang diamanatkan dalam PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Karena dalam prakteknya selama ini, partisipasi masyarakat masih sangat semu, tidak lebih dari sekedar penerima informasi tanpa dapat memberikan respon apalagi masukan yang substansial. Ini tidak lepas dari paradigma pemerintah selama ini yang menyederhanakan proses penataan ruang karena kerangka proyek dan rencana investasi. Padahal ini sebuah penyederhanaan yang menimbulkan kesulitan pada tahap berikutnya dari sebuah perencanaan tata ruang, yaitu proses implementasi. Dampak sosial budaya, ekonomi, dan ekologi yang menjadi rambu dari sebuah perencanaan tata ruang menjadi begitu samar dan terabaikan. Perubahan bentang alam dan peruntukan penggunaan lahan masih dimaknai sebagai Di Kabupaten Sekadau, tepatnya diKecamatan Nanga Mahap, sedang berlangsung sebuah proses yang dilakukan masyarakat di 11 desa bersama pemerintah desa dan kecamatan untuk menyusun sebuah rencana tata ruang tingkat desa dan kecamatan, sebuah proses yang didorong oleh Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)-Bogor, Program Pemberdayaan Sumberdaya Alam Kerakyatan (PPSDAK)-Pontianak dan Gerakan Rakyat Pemberdayaan Kampung (GRPK)-Sekadau VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN
  20. 20. KABAR JKPP 20 KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007 mekanisme dari rente ekonomi yang mendorong pusat-pusat pertum- buhan untuk peningkatan “pendapatan ekonomi daerah”. Rencana ini menjadi begitu prematur pada tahap implemen- tasinya, karena terjadi konflik di lapangan berkaitan dengan perubahan peruntukan lahan dan konflik pertanahan dan kawasan. Hal ini karena beberapa hal. Satu di antaranya adalah ketidakmampuan kita merealisasikan hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang. Ruang bagi masyarakat tidak melulu untuk basis produksi tetapi memiliki dimensi sosial, budaya dan kelembagaan, terutama bagi masyarakat adat. Sehingga pengaturan ruang perlu basis informasi dan rencana yang disusun berdasarkan pola pemanfaatan ruang dan aspek sosial kelembagaan di tingkat lokal yang sangat spesifik setiap wilayah. Penyeragaman struktur dan pola pemanfaatan ruang sering menimbulkan ketidaksesuaian terhadap sistem kelola masyarakat. Menyusun rencana tata ruang memang harus melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat yang mendiami dan hidup di dalamnya. Dalam kerangka otonomi daerah saat ini, belum terjadi pergerakan yang berarti menuju arah yang dapat memposisikan masyarakat sebagai perencana wilayah di setiap kampungnya. Perlu dukungan banyak pihak dan kemauan politik dari pemerintah daerah untuk duduk bersama dengan masyarakat ketika KABAR PROGRAM ruang hidup direncanakan untuk pengembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ruang hidup tersebut. Pemerintah Kecamatan Nanga Mahap, para kepala desa, tokoh masyarakat dan tokoh adat telah memulai langkah baru dalam menyusun rencana tata ruang kecamatan yang berbasis pada perencanaan kampung. Dimulai dari sebuah workshop perencanaan penyusunan rencana detil tata ruang Kecamatan Nanga Mahap, disusunlah agenda bersama untuk melakukan perencanaan partisipatif. Basis informasi yang dituangkan dalam peta kampung melalui pemetaan partisipatif dan rencana pengelolaan ruang masyarakat di tingkat desa menjadi bahan utama dalam menyusun rencana detil tata ruang di tingkat kecamatan. Ketika artikel ini ditulis, telah difasilitasi 4 perencanaan desa; Desa Cenayan, Desa Sebabas, Desa Landau Kumpai dan Desa Nanga Suri. Hasil perencanaan ini akan disusun oleh Tim Kerja Tata Ruang Kecamatan Nanga Mahap yang terdiri dari Pemerintah Kecamatan Nanga Mahap, para Kepala Desa dan Tokoh Adat/masyarakat. Selain itu, secara bersamaan saat ini sedang dilakukan kajian sosial, ekonomi dan spasial di tiga kecamatan; Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Taman dan Kecamatan Sekadau Hulu. Hasil kajian ini dan hasil perencanaan desa diformulasikan oleh Tim Kerja Tata Ruang Kecamatan untuk disusun menjadi rencana detil tata ruang kecamatan (RDTRK) yang partisipatif. Bagaimana dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sekadau yang telah disusun? RTRWK Sekadau menjadi arahan bagi RDTRK Nanga Mahap. Ada proses integrasi dan negosiasi antara Pemerintah Kecamatan Nanga Mahap dan rencana desa yang dibuat oleh masyarakat. Belum banyak yang bisa dikabarkan, namun cukup banyak yang sedang dikerjakan, walau itu dimulai dari kampung. [kw] *** Perencanaan Desa Cenayan, Kab. Sekadau
  21. 21. KABAR JKPP 21 KABAR REGION Pemetaan Partisipatif di Jawa: Mengelola Potensi, Menata Ruang Hidup TEKNOLOGI pemetaan makin canggih dan metodologi pemetaan makin beragam. Implikasinya adalah makin kuatnya penggunaan dan pemanfaatan informasi peta/spasial dalam pemanfaatan ruang, yang berkorelasi pada masalah-masalah keruangan. Kemajuan teknologi ini perlu diimbangi dengan penyebarluasan informasi secara lengkap dan adil kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara efektif, dengan mengoptimalkan manfaat dan meminimalisir “mudharat” (dampak negatif) yang mungkin terjadi. Peta sudah sejak lama digunakan oleh manusia. Tahun 2300 sebelum masehi (SM) orang-orang di Babilonia sudah membuat peta di atas lempengan-lempengan tanah. Pada saat ini peta sudah bukan barang mewah yang susah didapat. Peta bukan lagi gambar sederhana dengan informasi yang terbatas, tetapi dalam bentuk yang sangat bervariasi. Dewasa ini, Teknologi informasi geospatial sangat berkembang pesat, mampu memberikan informasi suatu wilayah Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peta akan merubah cara pandang dan kesadaran masyarakat terhadap ruang hidupnya. Kemampuan membaca peta dan masalah keruangan adalah ’indra keenam’ untuk melihat masa depan dalam konteks pemanfaatan ruang demi kesejahteraan masyarakat. Maka, Jangan Biarkan Masyarakat Buta Peta! yang luas secara lengkap dengan proses pembuatan yang sangat singkat. Peta sangat penting untuk semua orang dan di semua tempat, baik di laut, di darat, di pantai, di pegunungan, di kota, di hutan, bahkan di dalam gedung ataupun di dalam kapal sekalipun. Kita butuh informasi berupa peta. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pemanfaatan peta, seiring itu pula beragam pengguna dan penggunaan hasil peta tersebut, tentu saja beragam pula dampaknya. Namun demikian, tidak sedikit yang buta peta atau yang menganggap peta sekedar gambar “bentuk dan lokasi” suatu wilayah. Pun tidak banyak yang sadar bahwa dampak dari penggunaan peta dapat berpengaruh secara geografis ekologis, sosial, budaya, politik dan ekonomi khususnya ketika peta itu dipakai di ruang-ruang kepentingan sektoral. Ironisnya, majunya teknologi informasi geospatial belum dimanfaatkan dan diterapkan secara maksimal.Terbukti masih banyaknya konflik tumpang tin- tindih pengelolaan wilayah dan sengketa agraria yang tak kunjung selesai. Kemiskinan, keterbatasan akses terhadap sumberdaya alam, konflik horizontal, banjir, kekeringan, tanah longsor, dan lain-lain menjadi hal yang harus dihadapi oleh masyarakat di Pulau Jawa khususnya. Majunya informasi geospatial di pulau Jawa, seakan tidak memberikan nilai tambah yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Padahal dengan teknologi yang ada, seharusnya mampu menghitung langkah-langkah efektif khususnya dalam pemanfaatan ruang kelola bagi masyarakat. Saatnya masyarakat menata ruang hidupnya Di tengah majunya teknologi pemetaan dan beragamnya pihak penyedia dan pengguna peta, sudah seharusnya masyarakat memiliki dan menggunakan peta dalam mengatur ruang hidupnya. Banyaknya konflik ruang kelola yang menekan kesejahteraan masyarakat harus 1 Koordinator JKPP Region Jawa Oleh : IMAM HANAFI1 VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN
  22. 22. KABAR JKPP 22 KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007 disikapi dengan pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek ruang di tingkat masyarakat. Setiap perubahan bentang alam di suatu wilayah, akan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat, baik perubahan bentang alam yang diakibatkan bencana alam, maupun karena perubahan status fungsi dan kepemilikan pada satu kawasan. Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan setiap perubahan ruang, selayaknyalah masyarakat menjadi pihak utama yang memanfaatkan peta untuk menata ruang hidupnya sendiri. Karena apapun itu, hanya masyarakatlah yang sangat mengetahui tentang kondisi ruang yang sesuai dengan pola hidupnya. Di sisi lain, proses penataan ruang yang melibatkan masyarakat perlu mendapat perhatian dan dukungan serius dari pemerintah sebagai penyelenggara proses penataan ruang. Dengan maraknya masalah-masalah keruangan di Pulau Jawa saat ini, minimnya lahan dan ancaman bencana alam secara periodik, masyarakat perlu didorong untuk secara aktif menata wilayah hidupnya. Pemetaan partisipatif (PP) bisa dipergunakan sebagai bagian upaya aktif masyarakat dalam mengelola ruang hidupnya, karena salah satu hasil PP adalah data-data spasial detail tentang pemanfaatan ruang yang bisa menjadi masukan untuk perencanaan pengelolaan ruang. Pelaksaan PP diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat terhadap kondisi ruang hidup dan potensinya, baik potensi yang bisa dimanfaatkan atau potensi bencana yang mengancam. Dengan adanya kesadaran ruang yang utuh, upaya mencapai kesejahteraan tidak sekedar meningkatkan produktivitas ekonomi tetapi juga menghindari dan meminimalisir resiko bencana. Upaya-upaya pemetaan dan penataan wilayah kelola masyarakat perlu ditunjang dengan konsep pengelolaan wilayah yang memperhatikan aspek ekonomi dan ekologi yang sinergis. Meskipun baru berjumlah sedikit, berbagai kegiatan pemetaan partisipatif telah diselenggarakan di berbagai tempat di Pulau Jawa: beberapa kampung di Jember, Mojokerto, Gunung Merapi- Yogyakarta, Wonosobo, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Sukabumi, Lebak, Subang. Pemetaan yang telah diselenggarakan di beberapa tempat di Jawa ini memiliki beberapa variasi tujuan: untuk mendokumentasikan wilayah reklaim sebagai bagian dari proses advokasi, untuk perencanaan pengelolaan, untuk mempertegas batas wilayah, untuk mendokumen- tasikan model pengelolaan sumberdaya alam, dll. Tujuan dan pemanfaatan peta yang telah dibuat tentunya akan berkembang di masa- masa mendatang. PP yang telah diselenggarakan di Jawa ini tentunya masih terlalu sedikit. Kegiatan PP di Jawa masih sangat perlu diperluas. Berikut ini beberapa manfaat bila PP bisa diselenggarakan seluas-luasnya di Jawa: 1. Akan tersedia data detail tentang wilayah kelola dan model kelola sumberdaya alam versi masyarakat (meskipun data persil tanah di P. Jawa cukup lengkap, tetapi masih banyak juga wi- layah di P. Jawa terutama di bagian Selatan yang detail data spasialnya terabaikan). 2. Akan tersedia data spasial perdesaan yang lebih lengkap sehingga memu- dahkan perencanaan detail tata ruang. 3. Makin mudahnya menye- lesaikan berbagai tumpang tindih kepentingan dalam pemanfaatan ruang, khususnya di perdesaan. 4. Tersedianya data spasial detail tentang potensi dan daerah rawan bencana versi masyarakat, sehingga bisa dipadukan dengan berbagai pendekatan “ilmiah” lain dalam pengelolaan P. Jawa. Upaya-upaya ini tentu saja tidak bisa berjalan sendiri. Perhatian, dukungan dan keterlibatan para pihak yang lain (khususnya pemerintah) sangat dibutuhkan. Penataan ruang partisipatif membutuhkan ruang dialogis yang dinamis antara pemerintah sebagai penentu kebijakan dan masyarakat sebagai pelaku kebijakan. Sehingga, dalam menyikapi persoalan ruang, ada komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya kesepa- haman bersama. Di sisi lain dukungan tersebut juga dibutuhkan dalam pemenuhan alat dan prasyarat yang dibutuhkan guna mencapai harapan yang diinginkan. Sudah saatnya masyarakat dilibatkan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dalam proses penataan ruang hidupnya!!! [ih] KABAR REGION
  23. 23. KABAR JKPP 23 MEREFLEKSIKAN KEMBALI PENDEKATAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN KABAR REGION Oleh : LORENSIUS A.R1 PROPINSI Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar dari sektor kehutanan (hasil hutan) terutama pada masa Orde Baru berkuasa. Selain kayu (saat ini) investasi perkebunan besar sedang berlangsung besar-besaran di Kalbar. Hampir seluruh wilayah di Kalimantan Barat telah terkapling- kapling untuk kepentingan investasi skala besar yang kesemuanya itu terjadi tanpa proses pelibatan warga masyarakat, terutama masyarakat adat. Dominasi negara terhadap hak- hak masyarakat adat acapkali kita lihat-dengar dan bahkan rasakan. Dinamika sosial budaya, ekonomi dan bahkan politik terkooptasi oleh kekuasaan saat itu; aktivitas pemberdayaan masyarakat sangat sedikit terbangun. Dalam kondisi tersebut gerakan Pemetaan partisipatif (PP) menjadi salah satu alternatif untuk membuka ruang negosiasi masyarakat dengan pihak luar (pemerintah dan pengusaha) dalam mengelola dan memanfaatkan ruang. Bahkan di beberapa wilayah yang notabene masih cukup luas hutan dan lahannya, kegiatan PP menjadi alternatif untuk membatasi ruang gerak investasi skala besar dan/atau pencaplokan lahan masyarakat oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Pengingkaran terhadap eksistensi masyarakat adat di Kalbar saat itu memang acapkali kita dengar. Oleh sebab itu PP menjadi terobosan baru dalam membangun gerakan sosial di Kalbar. Kemudian dengan peta partisipatif, warga masyarakat adat mulai menunjukan pada pihak luar bahwa kepemilikan atas ruang kelolanya menjadi jelas yang diikuti dengan bukti sejarah kepemilikan wilkayah. Hasil peta tersebut pula yang kemudian mampu memberi perlawanan kepada pihak perusahaan sehingga menyebabkan beberapa perusahaan dikenai hukum adat kerena telah merampas hak masyarakat adat. Sebagai payung hukum dari gerakan tersebut digunakan UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang (saat ini sedang dalam tahap revisi oleh DPR), dan Peraturan Pemerintah No.69/1996 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Kemudian di Kalbar sendiri pada saat itu ada Perda No.1/1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) Propinsi Kalimantan Barat. Dasar hukum inilah yang kemudian dijadikan pintu masuk untuk melakukan gerakan PP di Kalimantan Barat. Gerakan PP sebagai gerakan sosial kemudian berkembang menjadi gerakan sosial politik manakala hasil yang diperoleh dari PP tersebut menginginkan adanya perubahan kebijakan dan perubahan paradigma pemerintah daerah dalam pengelolan sumberdaya alam di daerah. Kemudian juga proses PP yang terjadi mampu menghambat lajunya proses eksploitasi sumberdaya hutan dan pelanggaran hak masyarakat adat di Kalimantan Barat. Hal lainnya yang tak kalah pentingnya adalah upaya mempromosikan pola pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat yang dikenal cukup arif dan bijak. Gerakan PP di Kalimantan Barat sejak tahun 1995-2000 cukup pesat. Namun memasuki tahun 2000-2006 ini, proses percepatan pemetaan di kalbar mengalami penurunan. Hal ini disebabkan antara lain: semakin banyaknya permintaan pendam- pingan pasca pemetaan, belum maksimalnya proses pengorga- nisasian pada kampung-kampung yang telah menyelenggarakan PP, proses pemetaan belum memberi dampak atau manfaat yang signifikan terutama tentang kepastian hak pengelolaan. Berdasarkan catatan, hingga akhir Juni 2006 PPSDAK Pancur Kasih telah berhasil mendukung penyelenggaraan PP di 1 Badan Pengawas JKPP, Staff PPSDAK Pancur Kasih- Pontianak VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN Kabar dari Kalbar
  24. 24. KABAR REGION 286 wilayah kelola rakyat dengan luas 1.189.223,68 hektare atau 7,94 % dari luas Kalbar yang tersebar pada 9 kabupeten. Kuantitas capaian di atas tidak sejalan dengan harapan ideal awal kegiatan ini yang menginginkan adanya proses yang lebih nyata dan tegas berupa adanya pengakuan dan penghormatan atas pengelolaan ruang masyarakat setempat oleh negara, atau berkurangnya proses degradasi sumberdaya hutan akibat penebangan dan masih dijumpainya praktek-praktek pelanggaran hak- hak masyarakat oleh investasi skala besar. Gerakan PP masih terus menerus melakukan upaya agar cita- cita luhur bagi masyarakat adat dapat terlaksana. SETELAH 10 TAHUN GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF DI KALIMANTAN BARAT Dari 286 wilayah kampung yang telah menyelenggarakan PP,ada beberapa wilayah yang dapat kita jadikan bahan pelajaran menarik dari pelaksanaan gerakan ini, terutama pekerja sosial – “tukang ukur” / “BPN swasta” – yang memperjuangkan kedaulatan rakyat atas ruangnya. Oleh sebab itu para pekerja sosial ini akan terus berupaya agar kerja-kerja ke depan tidak hanya sekedar kegiatan penyelamatan yang bersifat “emergen- cy”, tetapi membutuhan perhatian serius terutama bagaimana agar gerakan ini mampu melakukan perubahan dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Pengalaman 10 tahun PPSDAK Pancur Kasih dalam mendukung PP sudah cukup alasan untuk merefleksikan pendekatan yang selama ini dilakukan. PP diharapkan mampu mengaktualisaikan peren- canaan pembangunan wilayah dengan basis sumberdaya yang ada. Hasil PP yang dirasakan saat ini belum sepenuhnya memberi dampak politik yang signifikan terhadap pengurusan dan penguasaan sumberdaya alam. TAHUN PP NAMA KAMPUNG HASIL/DAMPAK 1995 Sidas Daya, Kab. Landak Informasi dan pengorganisasian yang utuh proses PP di wilayah ini mampu mempertahankan bentuk-bentuk tradisi pertanian masyarakat yang arif dan bijak dengan hasil yang cukup. Kemandirian dan sikap swadaya atau partisipasi yang tinggi membuat kampung ini mendapatkan perhatian dari banyak pihak termasuk Pemda Kab. Landak berupa sarana pendidikan, tempat ibadah, dan bantuan sarana air bersih. 1997 Kotib, Kab. Landak Proses PP mampu memberikan pemahaman tentang pengelolaan wilayah sehingga ditetapkan kawasan lindung atau hutan adat sebagai wilayah resapan air dan tempat berburu serta kawasan untuk mencari kayu bahan ramuan rumah. Pasca PP warga mengkoordinir diri membentuk koperasi sebagai wadah untuk pengelolaan ekonomirumahtangga, 1998 Riam Tapang, Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu Tahun 1998 pada saat penyelenggaraan PP, kampung ini bergabung dalam Desa Nanga Luan Kec. Silat Hulu. Berdasarkan hasil PP wilayah ini mengusulkan untuk pemekaran wilayah dan sekarangtelahdefenitifmenjadisebuahDesaRiamTapang. Pada saat penyelenggaraan PP, wilayah adat Kampung Tapang masih “dikuasai” oleh PT.Alas Kusuma dan PT. Duta Rendra Mulia. Sejak dilakukan pengorganisasian, masyarakat mampu memaksa PTAlas Kusuma menghentikan aktivitasnya dan berhasil menuntut ganti rugi kepada perusahaanataspelanggaranhutanadatyangtergarapolehperusahaanini. 2004 Nanga Mahap, Kab. Sekadau Pendekatan yang baik antara pihak Pemerintah Kec. Nanga Mahap dengan tokoh masyarakat sehinggamampumenghasilkanpetaperencanaankecamatanyangmenjadibahanpertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kecamatan Nanga Mahap. 2004 Kampung Gurung Urau, Kec. Nanga Mahap, Kab. Sekadau dan Kampung Riam Perupuk Kec. Sandai, Kab. Ketapang Penyelenggaraan PP wilayah Gurung Urau melewati wilayah dari kampung Riam Perupuk, yang dipicu dengan pemukiman warga Gurung Urau yang berada di wilayah Riam Perupuk. Warga Riam Perupuk secara administasi kependudukan masuk Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau, sementara teritori wilayah adatnya berada dalam Kecamatan Sandai Kab. Ketapang 1997 Kampung Blonse, Langkar Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang Terjadi pengkaplingan kawasan hutan oleh pihak yang menyatakan cukup berperan dalam pelaksanaan PP untuk diserahkan kepada pihak perusahaan dengan model HPHH 100 ha pada tahaun 1998-1999, sehingga terjadi konflik antar warga. Tabel Gambaran Kondisi Wilayah Pasca PP 1995-2005 KABAR JKPP 24 KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007
  25. 25. BEBERAPA HASIL DISKUSI REFLEKSI PEMETAAN PARTISIPATIF 1. PP mampu mentransformasi “peta mental” yang hidup dalam tradisi lisan menjadi suatu peta modern yang berasal dari tradisi tulisan. Dalam melakukan transformasi ini, tidak semua budaya lisan yang dialihkan ke dalam bentuk tulisan menguntungkan karena bahan-bahan tertulis justru bisa menjadi alat kontrol bagi pihak luar terhadap masyarakat yang memiliki pengetahuan tersebut. Tetapi dalam banyak kasus pengalihan demikian tidak bisa dihindari karena untuk perlindungan dan penyelamatan budaya tradisi lisan. 2. PP di Kalimantan Barat memiliki tujuan untuk memperjelas batas-batas klaim wilayah masyarakat lokal/ adat, mengatur pola pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dan sebagai alat pengorganisasian masyarakat untuk mengurangi potensi konflik dan perusakan sumberdaya alam. Kemudian PP menjadi dasar untuk advokasi kebijakan untuk mendapatkan legitimasi atas klaim tersebut melalui pengakuan, penghormatan, dan perlindungan. 3. Dampak lain yang muncul akibat PP antara lain tata batas menjadi kaku yang berujung pada menguaknya konflik di dalam masyarakat dan menimbulkan kotak-kotak sosial mengikuti tata batas peta, memperkuat pembagian wilayah administratif pemerintahan (melalui pemetaan kampung/desa), serta adanya kecenderungan privatisasi tanah adat. 4. Hingga saat ini disadari bahwa PP belum mampu menerjemahkan indigenous knowledge dan indigenus wisdom dalam konteks sosial budaya komunitas kampung yang dipetakan, terutama dalam hal “kumpulan hak yang melekat” (bundles of rights) termasuk hak pemanfaatan sumberdaya alam oleh kerabat dari wilayah tetangga. Yang terjadi justru PP “membekukan” fleksibilitas dan dinamika ruang dan pengetahuan “asli”. 5. Persoalan metodologi, selama ini metode PP cenderung seragam tanpa mempedulikan perbedaan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang wilayahnya dipetakan. Padahal, paling sedikit ada tiga tingkat kondisi masyarakat yang perlu diperhatikan, penyelamatan (damage control), pemulihan (recovery) dan investasi. 6. Keberlanjutan atau kesinambungan kerjasama dalam pengorganisasian masyarakat sesudah pemetaan mutlak dilakukan. 7. Gerakan PP sebagai sebuah gerakan sosial cenderung menekankan kepentingan ekonomi dan ekologi bila dilihat dari jenis-jenis peta yang dihasilkan, yaitu batas kampung dan tata guna lahan. Dengan demikian sampai saat ini gerakan PP masih berupa gerakan kultural yang bertujuan untuk mendidik masyarakat, tetapi belum mengembangkan komponen kedua dari gerakan sosial yaitu sebagai sebuah gerakan politik. Informasi pada tabel hanya sebagian kecil dari hasil dan persoalan yang ada di lapangan. Perubahan yang diakibatkan oleh proses PP tentunya dapat menjadi bahan pelajaran menarik bagi pihak yang terlibat didalam proses PP ini. Pelajaran menarik ini tentunya membutuhkan perhatian para pihak dalam bekerja bersama masyarakat. Proses pendekatan, pengorga- nisasian dan penyadaran kelompok masyarakat terus di-upgrade agar dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dan perkem- bangan zaman terutama perubahan kebijakan negara. Sikap jenuh warga masyarakat terhadap pendekatan pragmatis yang belum menunjukkan hasil signifikan pada kondisi sosial masyarakat juga menyebabkan gerakan ini jalan di tempat dan justru menjadi bumerang bagi aktivis gerakan sosial lainya. Semangat desentralisasi hendaknya menjadi momentum dalam melakukan gerakan PP pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu pendekatan strategis dan taktis yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat mendapat dukungan daripemerintah daerah. Dengan demikian proses pengakuan dan penghormatan terhadap hak masyarakat dapat tercapai. [lar] *** KABAR JKPP 25 VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN
  26. 26. 26 KABAR JKPP KABAR JKPP NO. 12 JANUARI 2007 KABAR SEKNAS Waktu tak pernah berhenti! Tanpa terasa kita sudah memasuki tahun yang baru lagi, tahun 2007 DALAM KABAR JKPP 12 ini beberapa informasi yang dapat dikabarkan dari SekNas kali ini adalah: PERSIAPAN SEKNAS MENJELANG FORUM ANGGOTA JKPP IV, MARET 2007 Perhelatan ini yang seharusnya dilaksanakan tahun yang lalu, tetapi karena mengalami banyak keterbatasan, penyelenggaraan Forum Anggota IV JKPP ini baru bisa dilaksanakan pada akhir Maret 2007. Persiapan-persiapan yang telah dilakukan saat ini adalah pertemuan dengan Badan Pengawas yang selanjutnya bertindak sebagai SC untuk membahas pelaksanaan Forum Anggota IV JKPP. Pertemuan pertama SC pada bulan September 2006 menghasilkan catatan-catatan. Diantaranya : 1. Review perkembangan PP periode 2003-2006 Permintaan layanan PP(Jawa paling banyak) namun prosesnya tidak programatik, tetapi berdasarkan permintaan masyarakat (lembaga), bentuknya adalah penyediaan fasilitator dan alat. Ada juga proses PP berhubungan dengan perluasan ruang kelola melalui program kolaborasi dengan lembaga lain diantaranya program registrasi kawasan kelola rakyat yang dilakukan oleh KpSHK, di mana JKPP sebagai bagian dari program tersebut. 2. Konsolidasi di setiap Region Perkembangan regional di Jawa dan Nusa Tenggara cukup aktif, banyak permintaan layanan PP yang berhubungan dengan kasus-kasus yang terjadi di wilayahnya, hal ini membuat komunikasi dengan SekNas lebih baik dan adanya dukungan logistik; Region Sumatera membubarkan diri sehingga anggotanya langsung berhubungan dengan SekNas; Sulawesi ada Forum tetapi tidak aktif demikian pula halnya dengan Region Maluku-Papua. Menjelang Forum Anggota JKPP IV, perlu adanya diskusi dan komunikasi di tingkat region untuk konsolidasi dan memilih perwakilan dari masing-masing region yang akan hadir dalam Forum Anggota JKPP IV. 3. Mekanisme Forum Anggota JKPP IV Ada beberapa mekanisme yang direkomendasikan untuk dilakukan tanpa tatap muka (virtual,telp,sms,pos, kunjung- ngan perwakilan) walaupun masih diusahakan untuk tatap muka. Untuk menggali dan mendiskusikan seputar perkembangan PP, regional dan SekNas, serta rencana FA akan digunakan quisioner yang dikirim ke seluruh anggota JKPP melalui pos, fax dan e-mail Output dari pertemuan pertama SC tersebut adalah, terkirim/terinformasikannya 18 lembar informasi dan quisioner kapada anggota JKPP via pos. Serta pengiriman quisioner via e-mail ke seluruh anggota JKPP (yang tercatat/memiliki alamat e-mail). Dalam catatan di sekretariat anggota aktif JKPP saat ini sebanyak 87 anggota, lembar informasi yang kembali ke sekretariat hanya 6 saja. Pertemuan kedua SC, pada tanggal 18 Januari 2007 telah memutuskan bahwa Forum Anggota JKPP IV diagendakan untuk dilaksanakan pada tanggal 28-30 Maret 2007 yang sebelumnya akan dilakukan rapat SC pada tanggal 26-27 Maret 2007. Namun mengingat keterbatasan biaya, maka diputuskan mengundang anggota JKPP (Lembaga) dalam ForumAnggota IV JKPPberdasarkan quota Region dengan perbandingan 3:1 yang penunjukkannya diserahkan kepada kesepakatan masing-masing Region. REGION LEMBAGA QUOTA Sumatera 10 3 Jawa-Bali 12 4 Sulawesi 12 4 Nusa Tenggara 6 2 Kalimantan -1 10 3 Kalimantan -2 2 1 Maluku-Papua 311 TOTAL 63 20 Pembagian Quota JKPP Menjelang Akhir Kepengurusan 2003-2006
  27. 27. KABAR JKPP 27 VISI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF KE DEPAN Untuk mengkomunikasikan persiapan Forum Anggota JKPP IV ini, untuk setiap region ditunjuk moderator komunikasi antar anggota. Adapun relawan yang bersedia menjadi moderator komunikasi di setiap region adalah Restu “Ganden” Achmaliadi (Sumatera), Haris Palisuri (Sulawesi), Lorensius (Kalimantan), Samuel Sau Sabu (Nusa Tenggara), Imam Hanafi (Jawa) dan SekNas JKPP (Maluku dan Papua). Topik yang didiskusikan oleh moderator kepada setiap lembaga di masing-masing region adalah : Pandangan terhadap organisasi JKPP ke depan (Tetap/Bubar/Berubah Bentuk) Perkembangan seputar issue keruangan di masing-masing region Sistem quota dan rekomendasi untuk Forum Anggota JKPP IV. [IN] KONTRIBUSI JKPP UNTUK KMAN III DI PONTIANAK Dalam konggres AMAN III di Pontianak nanti, JKPP akan bekerja sama dengan PPSDAK dan KpSHK untuk penyelenggaraan Sarasehan dengan tema “Kembali ke Semangat Komunitas”. Sarasehan ini akan mengajak seluruh peserta konggres AMAN untuk merefleksikan kembali cita-cita mereka bergabung dalam sebuah aliansi. Selain untuk terus mengkonsolidasikan diri, sudahkah para anggota dari aliansi ini menyadari fakta-fakta sosial-ekologi- ekonomi dalam kehidupan mereka yang harus sesegera mungkin diamankan terlebih dahulu sebelum bergumul dalam ruwetnya jalan mengentalkan ideologi dan platform organisasi melawan negara? Sarasehan ini juga hendak mengajak semua pihak berkontribusi secara praktis namun masif dalam menjawab tantangan jaman. Krisis multi dimensi semakin terasa menyesakkan. Harga-harga bahan pokok kian melambung tanpa perlawanan dari rakyat. Energi terbarukan belum banyak diciptakan sehingga masih sangat tergantung kepada negara, untuk misalnya kebutuhan penerangan rumah tangga, bahan bakar minyak semakin mahal, sampai-sampai air bersihpun menjadi sesuatu yang langka bagi sebagian komunitas karena memang telah kering- hilang atau diprivatisasi oleh kalangan pemodal. Sudahkah ini menjadi perbincangan yang menemukan jalan keluar bersama bagi komunitas adat yang bergabung dalamAMAN?... Jika belum atau tidak, apakah baru sampai tahap bergabung untuk bersama-sama bermimpi ? ...ajakannya adalah…ayo bangunlah karena kelaparan sudah di depan mata, kebodohan merajalela, kekeringan hampir selalu melanda jika musimnya tiba…(IN) SERI panduan ini merupakan kolaborasi tulisan dan pengalaman dari para fasilitator JKPP yang secara aktif telah berpengalaman memfasilitasi pemetaan kampung sejak JKPP terbentuk. JKPP bekerjasama dengan PERGERAKAN berusaha mewujudkan gagasan ini. Lebih dari satu tahun untuk menyelesaikan sebuah panduan sederhana untuk para pegiat pemetaan partisipatif. Buku panduan ini dibuat dalam bentuk serial. Terdiri dari 10 seri yang memuat mulai dari filosofi pemeta- SERI PANDUAN PEMETAAN PARTISIPATIF, 2006 taan partisipatif, bagaimana menyelenggarakan sebuah pertemuan untuk membahas tentang pemetaan kampung sampai pada cara-cara/teknis menggunakan alat bantu seperti GPS dan Kompas untuk survei pemetaan. Masih diperlukan sumbangan gagasan cemerlang lainnya bagi percepatan dan perluasan kerja JKPP ke depan, oleh karena itu kami membuka kesempatan terbuka bagi partisipan JKPP untuk menciptakan gagasan-gagasan baru bagi penguatan komunitas melalui PP. (IN) TERBITAN PALING GRESS DARI SEKRETARIAT
  28. 28. layah di Indonesia dengan kasus yang berbeda. Program FPIC di Kekhalifahan Kuntu, Kabupaten Kampar, Riau adalah negosiasi kasus masyarakat dengan HTI (PT.RAPP); di Larantuka, Flores Timur adalah proses negosiasi masyarakat Lawolema dengan Hutan Lindung; dan di Kabupaten Paser Kaltim adalah proses negosiasi masyarakat Desa Lusan dengan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH) Rizki Kacida Reana (RKR). Hal ini dimaksudkan untuk membuat model penerapan FPIC dengan studi kasus yang variatif. Sampai saat ini, untuk mendukung program FPIC, JKPP telah melakukan beberapa rangkaian kegiatan pemetaan partisipatif paska workshop nasional dan workshop di tiap region. Kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan secara paralel akan selesai pada Januari-Pebruari 2007. beberapa peta yang dihasilkan adalah peta batas administrasi, peta tata guna lahan dan peta perencanaan masyarakat. Peta-peta ini akan dijadikan sebagai dokumen penyerta dalam proses negosiasi. Di sisi lain peta-peta ini juga akan disimpan oleh masyarakat sebagai dokumen yang dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti, proses perencanaan dan alat untuk berkomunikasi dengan pihak luar terkait ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan (potensi) yang ada di dalamnya. [ih] *** DI TENGAH persoalan konflik keruangan yang masih kencang terjadi di Indonesia, baik yang sudah terjadi sejak lama, yang baru hingga yang antri untuk mengancam, menuntut adanya proses penanganan dan penyelesaian lewat alternatif solusi. Salah satu cara penyelesaian konflik yang dapat dilakukan adalah lewat jalur negosiasi. Agar proses negosiasi dapat berjalan memuaskan, salah satu pinsip yang digunakan dalam membangun proses negosiasi adalah dengan menerapkan prinsip FPIC (Free, Prior, Informed Consent). FPIC di Indonesia mensyaratkan tiga hal, yaitu: • Adanya pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan dan hak masyarakat adat, baik secara kebijakan maupun secara fakta implementasi di tingkat lapang • Adanya keinginan stakeholders untuk mengajak/ melibatkan masyarakat (rightholders) untuk bernegosiasi • Adanya kapasitas masyarakat yang memadai untuk melakukan proses negosiasi Terkait dengan tiga hal tersebut di atas, di tingkat kebijakan, secara implisit, menyebutkan adanya pengakuan terhadap eksistensi masyarakat, khususnya masyarakat adat. Meskipun demikian, persoalan pengakuan tidak sesederhana teks dalam naskah kebijakan. Dalam konteksnya persoalan pengakuan masih perlu “dicari dan dikejar” kejelasannya. Salah satu prasyarat bagi berjalannya prinsip FPIC adalah “Pembuktian eksistensi masyarakat adat atas dasar klaim”, cara untuk membuktikan eksistensi masyarakat adat diantaranya melalui pemetaan partisipatif; untuk memetakan batas-batas sistem kepemilikan tanah adat dan bentuk-bentuk pemanfaatan tanah di dalam kawasan tersebut. Perkembangan Program FPIC Sampai saat ini program FPIC telah berjalan selama satu tahun lebih. Program FPIC difokuskan pada beberapa wi- Pemetaan Partisipatif dalam Free Prior Informed Consent (FPIC) Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan Oleh : IMAM HANAFI Salah satu prasyarat bagi berjalannya prinsip FPIC adalah Pembuktian eksistensi masyarakat adat atas dasar klaim

×