Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabar jkpp 11

4 views

Published on

Kabar JKPP edisi 11

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kabar jkpp 11

  1. 1. Kabar Redaksi Pembaca yang budiman, Tahun 2006 ini adalah tahun ke 10 usia JKPP. Sebuah organisasi (LSM) jaringan yang memfokuskan pada pemetaan partisipatif. Saatnya bercermin, seperti lirik lagu di atas, saatnya refleksi, saatnya para pelaku dan pendukung pemetaan partisipatif melihat semua yang sudah dilalui. Kabar JKPP Edisi 11 ini, menyajikan tutur sejarah dan refleksi para bidan JKPP dan pelaku pemetaan partisipatif. Restu “Ganden” menuturkan bahwa pemetaan partisipatif lahir dari berkembangnya isu community base di Indonesia pada tahun 90an. Sebuah refleksi disampaikan oleh trainer pertama pemetaan partisipatif, Alix Flavelle dari Kanada. Dalam satu kalimat penting beliau menyampaikan refleksinya; “pusat perhatian hendaknya tidak hanya pada perbaikan teknologi pemetaan dan tehnik pemetaan partisipatif semata, tetapi juga dalam proses pengorganisasian masyarakat, pendidikan dan peningkatan kapasitas”. Longgena Ginting dalam sebuah wawancara menyampaikan bahwa JKPP perlu meredefinisi gerakannya. Pengalaman dari Jambi yang disampaikan Rahmat mengantarkan kita bagaimana pemetaan partisipatif membawa pada sebuah pengakuan oleh pemerintah terhadap kawasan kelola rakyat. Akhirnya, kita juga bisa menelaah hasil refleksi lokomotif gerakan pemetaan partisipatif di Indonesia, yaitu Kalimantan Barat yang diadakan oleh PPSDAK Pancur Kasih. Juga sebuah refleksi proses pemetaan di kawasan Halimun - Jawa Barat. Semoga hasil tutur dan refleksi ini dapat membuka gagasan dan strategi yang lebih baik bagi para pelaku dan pendukung gerakan pemetaan partisipatif di Indonesia. “Kita mesti berjuang memerangi diri Bercermin dan banyaklah bercermin” (Ebiet G. Ade) Kami membuka segala saran dan kritik serta tulisan para pembaca untuk memperkaya media ini. Selamat membaca! Terima kasih. Salam Kedaulatan Rakyat atas Ruang ! Redaktur No.11, Januari2006 Yang dapat kami KABARi !! Mencermat Perkembangan JKPP dan Pemetaan Partisipatif (Restu “Ganden” Achmaliadi) ...... 3 Menata Ruang, Membangun Kesepahaman (Rahmat Hidayat) ...... 8 Longgena Ginting; JKPP Harus Meredefinisi Gerakannya (Wawancara) ..... 14 Mengapa Memperkenalkan Community Mapping di Indonesia (Alix Flavelle) .....16 Reflekasi Gerakan Pemetaan Partisipatif di Kalimantan Barat (A. Hadi Pramono) ….. 19 Evaluasi & Refleksi Pemetaan Partisipatif di Kawasan Ekosistem Halimun (Andri Santosa & Bagus Priatna) ...... 24 Informasi dari Seknas (Kasmita Widodo).. 28 DEWAN REDAKSI KABAR JKPP Penanggung Jawab: Ita Natalia, Pemimpin Redaksi: Devi Anggraini, Redaktur: Ita Natalia, Kasmita Widodo, Devi Anggraini, A.H. Pramono. Distribusi: Risma. Tata Letak: Dodo. Alamat Redaksi : Jl. Arzimar III No.17 Bogor 16152, Indonesia, Telp. 0251- 379143, Fax.0251-379825, e-Mail: jkpp@bogor.net, Website: www.jkpp.org. (Foto Cover dari : http://www.vilart.com/gallery/1163.jpg) Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) berdiri pada bulan Mei 1996 di Bogor. Penggagas berdirinya JKPP adalah berbagai NGO dan masyarakat adat yang memanfaatkan dan mengembangkan pemetaan berbasis masyarakat sebagai salah satu alat pencapaian tujuannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan JKPP antara lain menyelenggarakan pelatihan-pelatihan dan magang pemetaan partisipatif, perluasan dan penyebaran ide-ide pemetaan partisipatif, menye- lenggarakan dialog-dialog keruangan, melakukan kajian-kajian keruangan, penerbitan dan melakukan aliansi dengan berbagai pihak yang aktif dalam gerakan-gerakan sumberdaya alam kerakyatan. Penerbitan Kabar JKPP ini atas dukungan dana dari:
  2. 2. MENCERMATI PERKEMBANGAN JKPP DAN PEMETAAN PARTISIPATIF Oleh : RESTU “GANDEN” ACHMALIADI Ganden,SekretarisNasionalJKPPdari sejak berdiri tahun 1996 sampai 2003; saat ini sebagai Sekretaris Pelaksana Perkumpulan Kemala Jawa (PKJ) TIDAK terasa telah hampir 10 tahun perjalanan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP). Lembaga yang didirikan pada Mei 1996 ini telah mencoba mengembangkan community mapping – yang kemudian disebut pemetaan partisipatif – dengan sekuat-kuatnya. Beberapa refleksi dan evaluasi telah dilakukan, baik oleh JKPP sendiri maupun beberapa penelitian. Tulisan ini akan mencoba mencermati perjalanan JKPP, dan menajamkan beberapa mo- mentum penting selama perjalanan JKPP. Tentu saja “pengamatan jalanan” ini berdasarkanversisaya,yangtentusajaakanberbedaapabilayangmenuliskannya orang lain. ISU-ISU COMMUNITY BASE Pada awal tahun 90-an, isu-isu yang berkaitan dengan community base dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi arus utama berbagai program-program yang diinisiasi lembaga-lembaga donor, LSM, akademisi, dan lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan sampai saat ini pun isu-isu community base dalam kaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam tetap menjadi arus utama dalam kegiatan-kegiatan programatik LSM, penelitian, maupun program-program yang dirancang pemerintah. Community base natural resource management (CBNRM) dan community base forestmanagement(CBFM)adalahduacontohprogram-programdengantekanan kuat pada community base yang diusung oleh berbagai lembaga donor internasional. Untuk konteks Indonesia, CBNRM diterjemahkan menjadi pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat (PSDABM). Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) – ide awalnya digagas oleh beberapa LSM – adalah padanan dari CBFM, meskipun dalam perkembangannya menjadi sangat khas Indone- sia. Pemetaan partisipatif (PP) atau pemetaan berbasis masyarakat tumbuh dan berkembangluas,secaralangsungmaupuntidaklangsung,berkaitaneratdengan maraknya isu-isu community base di Indonesia sejak awal 90-an. Pada awalnya metode-metode pemetaan dengan melibatkan masyarakat dikembangkan oleh lembaga-lembaga yang menggeluti isu-isu konservasi. Pada mulanya penggunaan metode ini hanya untuk kelengkapan proses ekstraksi data spasial yang lebih berperspektif persepsi masyarakat; yang mengambil manfaat utama informasi spasial itu tentunya adalah lembaga-lembaga yang mengekstraksi informasi spasial dari masyarakat tersebut. Pada mulanya metode ini juga dimanfaatkan untuk mencitrakan bahwa program yang dilakukan oleh suatu lembagatelahberlangsungsecarapartisipatorisdenganpengambilmanfaatutama adalah lembaga yang mengembangkan program. Metode PP kemudian berkembang, baik metodologi teknisnya maupun metodologi sosialnya. JKPP JKPP mencoba menempatkan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam kegiatan PP. Dalam kegiatan PP masyarakat lah yang harus menjadi penyelenggara, penentu manfaat peta yang akan dibuat, penentu substansi pemetaan, pengontrol hasil, dan pelaku utama kegiatan
  3. 3. 4 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 memberikan tekanan yang kuat pada proses “partisipatif” dalam penggunaan metode ini. Masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam penggunaan metode ini (perencana, pelaku, pengambil manfaat). Adapun pihak luar hanya pendukung proses teknis penggunaan metode PP. Penggunaan metode PP kemudian berkembang luas, bahkan berbagai organisasiyangterlibatdalamadvokasi tanah pun turut mengembangkan metode ini untuk memperkuat pro- gram-program advokasi yang dilakukan. Meskipun variasi penggunaannya telah berkembang luas, tetapi yang tetap mirip adalah bahwa metode PP selalu dengan penekanan kuat untuk isu-isucommu- nity base. Saat ini metode PP sangat cepat perkembangan penggunaannya. Berdasarkan data yang dikumpulkan JKPP, telah lebih dari 2 juta hektar luas wilayah yang telah dipetakan dengan metode PP. Seluas 7% wilayah Kalimantan Barat – dengan metode PP –telah dipetakan dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun. Meskipun yang sangatdominanmenggunakanmetode ini adalah LSM dan masyarakat, pemerintah pun telah mulai mengadopsi metode pemetaan dengan melibatkan masyarakat dalam mengimplementasikan program- programnya. Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) Departemen Kehutananmensyaratkanperencanaan partisipatif (yang menyertakan juga peta partisipatif) sebagai salah satu kelengkapan yang harus disediakan kelompok masyarakat yang ingin mengelola hutan. Departemen Kehutanan telah mencoba tata batas partisipatif melalui metode PP di Sumba(NusaTenggaraTimur). Pemda Kutai Barat dan Pemda Jayapura – bekerja sama dengan LSM dan akademisi–mencobamenginventarisir wilayahnya dengan menggunakan metode PP. Paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan metode pemetaan dengan melibatkan masyarakat berkembang pesat di Indonesia. Pertama, sebagian besar masyarakat yang tergantung langsung kepada sumberdaya alam – masyarakat sekitar hutan, komunitas-komunitas dengan kampung yang terpencil, masyarakat adat, komunitas-komunitas dataran tinggi – adalah masyarakat yang terpinggirkan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun eksistensinya. PP bisa menggambarkan dan menumbuhkan kebanggaan akan eksistensi penguasaan komunitas- komunitas terhadap wilayah hidup di sekitarnya, meskipun seringkali klaim komunitas-komunitas marjinal ini tidak diakui oleh negara. Dengan petanya sendiri masyarakat bisa memanfaatkan peta untuk merencanakan pemanfaatan ruang yang dikuasainya, menunjukkan kepada pihak luar tentang klaimnya, dan bisa menggunakannya untuk alat advokasi kampungnya. Kedua, informasi keruangan yang dimiliki pemerintah, baik informasi spasial fisik maupun informasi sosial kelembagaan masyarakat di tingkat terbawah, sangatlah buruk. Hanya daerah-daerah yang telaah diinventarisir secara detail oleh Belanda yang memiliki data memadai; data dan informasi itupun tidak terlalu dimanfaatkan oleh pemerintah. Angka-angka klaim wilayah hutan versi pemerintah yang selalu berubah-ubah menunjukkan buruknya data dasar spasial kondisi bentang alam Indonesia yang dimiliki pemerintah. Kebijakan pemerintah yang memberlakukan penyeragaman pemerintahan desa untuk kelembagaan terbawah tingkat masyarakat adalah bukti lemahnya informasi sosial kelembagaan masyarakat yang dimiliki pemerintah dan menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap kekayaanragam kelembagaan masyarakat/budaya/ etnisitas yang dimiliki Indonesia. PP bisa menggambarkan kondisi bentang alam versi masyarakat dan eksistensi sosial kelembagaan, yang sebenarnya akan sangat membantu pemerintah dalam memperkaya data-data pemerintah tentang keragaman kelembagaan terbawah masyarakat Indonesia. Ketiga, kekayaan community base Training pemetaan partisipatif di Aceh, sebelum melakukan pemetaan di kampung (dok. JKPP)
  4. 4. 5 10 TAHUN PEMETAAN PARTISIPATIF pengelolaan sumberdaya alam nusantarasangatlahluarbiasa;tatacara pengelolaan, kearifan tradisional, teknologi tradisional, obat-obatan tradisional, kelembagaan ekonomi, plasmanuftahyangdikembangkandan sebagainya. Sayangnya kekayaan community base tidak mendapat perhatian yang cukup; bahkan pemerintah terlalu terpukau dengan “metodologi barat” dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Padahal kekayaan community base nusantarabisamenjadiinspirasiutama dalam meluruskan pengelolaan sumberdaya alam nusantara yang saat ini carut marut menuju kehancuran. PP bisa menggambarkan detail model- model pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang sangat beraneka ragam; dan sekali lagi akan sangat membantu pemerintah dalam mengembangkan community base lebihlanjutataumenjadikannyaacuan dalam program pembangunan. WORKSHOP COMMUNITY MAPPING DI FILIPINA DAN PEMBENTUKAN JKPP Sampai dengan tahun 1995-an para pengembang pemetaan yang melibatkan masyarakat praktis masih berjalan sendiri-sendiri. Masing- masing mencoba mengembangkan metode yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Taraf pengembanganmetodenyapunmasih dalam rangka uji coba dan terus berubah. Pada Oktober 1995, PAFID (sebuah LSM yang berkedudukan di Filipina) menyelenggarakan sebuah workshop dengan tema perkembangan commu- nity mapping di berbagai belahan dunia. Peserta-peserta dari berbagai negara yang diundang dalam work- shop tersebut: Indonesia, Panama, Kanada, US, Malaysia, dan Filipina sebagai tuan rumah. Workshop ini memberikan inspirasi yang kuat bagi para peserta dari Indonesia untuk mengembangkan community map- ping lebih jauh. Di Amerika Latin dan Canada, community mapping telah berkembang cukup lama, dan proses- proses community mapping telah diakui negara sebagai bagian proses menuju pengakuan tenurial wilayah masyarakat adat. Filipina telah memiliki perundangan yang jelas bagaimana prosedur menggunakan community mapping untuk pengakuan wilayah masyarakat adat. Sangatlah jelas bahwa community mapping di Indonesia sangat ketinggalandibandingkanpengalaman negara lain. Setelah workshop, para peserta dari Indonesia sempat berkumpul bersama dan secara singkat bertukar pikiran tentang perkembangan community mapping di Indonesia. Kemudian disepakati bahwa pada bulan Mei 1996 akan diselenggarakan workshop tentang community mapping dengan mengundang berbagai lembaga yang mulai mengembangkan community mapping di Indonesia. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) terbentuk pada workshop (Mei 1996) di Cigadog-Bogor. Selama hampir 10 tahun perjalanannya telah cukup panjang perkembangan com- munity mapping di Indonesia baik metodologi, paradigma, perluasan, maupun organisasi. PERJALANAN PARADIGMA Pada awalnya, kegiatan pemetaan yang melibatkan masyarakat tarafnya baru uji coba, sehingga terdapat banyak ragam cara dan paradigma yang menyertainya. Ada lembaga yang menggunakan metode PP hanya untuk melengkapi informasi spasial dari suatu wilayah yang dikumpulkan lembaganya – bisa merupakan bagian dari suatu riset atau merupakan kegiatan tersendiri – sehingga informasi spasial yang diinginkan mencitrakan pendapat masyarakat. Karenapengumpulaninformasispasial suatu topik tertentu menjadi tujuan utamanya maka proses-proses partisipasi menjadi lebih dikesampingkan. Proses-proses ekstraksi informasi spasial dari masyarakat dilakukan sesuai dengan topik informasi spasial yang diinginkan, sesuai dengan rencana kerja dan metode yang disiapkan lembaga penyelenggara. Sangatlah jelas bahwa lembaga penyelenggaralah yang akan mendapatkan manfaat dari informasi spasial yang dikumpulkan dengan menggunakan metode PP; adapun masyarakat hanya obyek yang dimintai keterangan atau justru menjadi “porter” dalam proses di lapangan. Padapertengahan1990-an–ketikaisu tentang pemetaan yang melibatkan masyarakat mulai berkembang – beberapa lembaga besar mencoba mengadopsi metode PP dalam “proyek-proyeknya”. Ciri-ciri proyek- proyektersebut;biasanyabekerjapada suatu wilayah yang luas, bertujuan mengkombinasikan antara isu konservasi dan partisipasi masyarakat, serta cukup ambisius untuk mencapai kondisipengelolaansumberdayaalam yang ideal untuk suatu kawasan. Pada prakteknya proyek-proyek model ini tidak berhasil menjadikan masyarakat sebagai subyek kegiatan atau gagal “mengajak” masyarakat berpartisipasi penuhdalamproyek-proyeknya. Pada akhirnya – hampir sama dengan metode di atas – masyarakat hanya menjadi “porter” saja, atau setengah hati terlibat dalam proyek-proyeknya. Beberapa kemungkinan penyebab kekurangberhasilan proyek-proyek tersebut: perencanaan proyek dilakukan tanpa melibatkan
  5. 5. 6 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 masyarakat, bukan kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat, memiliki jadwal yang terlalu ketat, memiliki prosedur proyek yang “asing” bagi masyarakat. Mengajak masyarakat berpartisipasi penuh dalam suatu kegiatan tidaklah mudah. Suatu kampung – sekecil apapun kampung itu – memiliki pemangku-pemangku kepentingan yang rumit. Partisipasi penuh akan timbul kalau kegiatan tersebut benar- benar merupakan kepentingan kampung. Kalau disampaikan dengan “benar” tentang kegunaan PP untuk suatu kampung, maka sebenarnya tidaklah terlalu sulit menjadikan PP benar-benar menjadi agenda kampung. Prosespenerimaanideatau perkembangan wacana di kampung tentang PP yang seringkali memerlukan waktu lama. Apabila PP telah menjadi agenda kampung atau apabila masyarakat telah berpartisipasi penuhdalamPP,makaproseskegiatan pemetaan akan menjadi mudah dan optimal hasilnya. Kesabaran mengikuti alur proses seringkali gagal dipenuhi oleh proyek yang telah dirancang dengan pembagian waktu yang ketat; seringkali pelaksana di lapangan menjadi mengesampingkan partisipasi. JKPP mencoba menempatkan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam kegiatan PP. Dalam kegiatan PP masyarakat lah yang harus menjadi penyelenggara, penentu manfaat peta yang akan dibuat, penentu substansi pemetaan, pengontrol hasil, dan pelaku utama kegiatan. Adapun pihak luar (fasilitator, LSM) hanya akan membantu teknis pemetaan. Kode Etik JKPP dengan tegas menjelaskan bahwa masyarakatlah yang menjadi penentu/penyelenggara kegiatan PP di kampungnya. Karena itu kampung yang akan menyelenggarakan pemetaan harus menyepakati proses penyelenggaraan pemetaan, pembiayaan,menentukanorang-orang yang terlibat dan sebagainya. Sangatlah jelas bahwa PP merupakan kegiatan yang luar biasa dan menyibukkan orang-orang di kampung. JKPP dengan teguh menggunakan definisi “pemetaan partisipatif” untuk kegiatan pemetaan yang melibatkan masyarakat; tentunya dengan standar partisipasi seperti apa yang tesurat dalam Kode Etik JKPP. Akan tetapi dalam perjalanan JKPP, tidak semua anggota JKPP berhasil menjalankan sepenuhnya Kode Etik JKPP dalam menyelenggarakan PP. Harus diakui bahwa ada anggota JKPP yang “kurang sabar” dalam mendukungprosesPP;terjebakjadwal proyek atau memang kurang intensitas kerja di suatu tempat. Partisipasi penuh masyarakat sangat penting dalam PP, karena pada masa-masa selanjutnya masyarakat sendiri lah yang akan memanfaatkan peta yang telah dihasilkan. Kode Etik JKPP sangatlah penting untuk selalu dikukuhi. Karena dengan menggunakan PP secara sungguh- sungguh berarti telah memberikan sumbangan yang konkrit terhadap demokratisasi,memberikandukungan penuh pada komunitas-komunitas marjinal, dan menghindarkan komunitas-komunitas marjinal dari sekedar obyek proyek-proyek yang tidak jelas manfaatnya untuk masyarakat. PERLUASAN PELAKU DAN WILAYAH KERJA Pada awal 90-an, ketika metode pemetaan dengan pelibatan masyarakat mulai berkembang, hanya beberapa lembaga di Indonesia yang mulai mencoba metode ini. Itupun didominasi oleh lembaga-lembaga yang menekuni isu konservasi sumberdaya alam. Karena tarafnya baru uji coba, variasi metode dan tujuan penggunaan pemetaan yang melibatkan masyarakat juga sangat luas; dari dominasi tujuan oleh lembaga yang menginisiasinya sampai pada lembaga-lembaga yang benar- benar menyerahkannya kepada masyarakattentangtujuandanmanfaat PP. Pada tahun 1996, setelah JKPP berdiri, upaya-upayaperluasanide-idetentang PP mulai dilakukan dengan serius. Telah cukup banyak kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dalam PP telah dilakukan; magang, regional training, training of trainers (TOT), kunjungan silang dan sebagainya. Pada awal 1990-an hanya beberapa lembaga saja yang mengembangkan metode pemetaan dengan melibatkan masyarakat. Saat ini hampir di seluruh provinsi di Indonesia terdapat lembaga-lembaga yang mengembangkan PP dan tersedia fasilitator-fasilitator PP. kegiatan- kegiatan PP diselenggarakan oleh beragam masyarakat, baik yang memiliki wilayah hidup berbasis daratan maupun yang berwilayah hidup dengan basis laut. Berbagai permintaan PP dari komunitas- komunitas belum keseluruhan bisa terlayani. Materi peningkatan kapasitas bukan hanya teknik-teknik PP di lapangan, tetapi juga meliputi sistem informasi geografi (GIS), penggunaan peta untuk perencanaan,pengkayaanpemahaman aliran idiologi yang berpengaruh dan sebagainya. Refleksi-refleksi penggunaan metode yang telah digunakan juga dilakukan. Meskipun telah tersedia cukup banyak fasilitator dan lembaga pengembang PP, akan tetapi belumlah cukup untuk melayani berbagai permintaan masyarakat yang ingin wilayah hidupnya dipetakan. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk lebih memperluas kegiatan PP. Seharusnya lah pemerintah
  6. 6. 7 10 TAHUN PEMETAAN PARTISIPATIF mendukung gerakan PP, karena PP akan memperkaya informasi yang dimiliki pemerintah tentang detail kondisi bentang alam dan sosial daerah-daerahperdesaanmenurutversi masyarakat; yang selama ini menjadi kelemahan utama data-data pemerintah. PERJALANAN METODE PP Telah dikemukakan di atas bahwa pada awalnya pemetaan dengan melibatkan masyarakat dilakukan dalam bentuk berbagai uji coba. Metode awalnya pun juga bervariasi sesuai dengan tujuan dan latar belakang masing-masing. Ada beberapa latar belakang yang mendasari penggunaan metode ini : a) ketidakpuasan penggunaan metode peta sketsa dan metode transek dalam participatory rural appraisal (PRA), karena peta sketsa dan transek tidak menggambarkan detail pemanfaatan lahan di kampung, serta “terlalu mudah” melakukannya; b) ketidakpuasan penggunaan metode penelitian dan survey konvensional yang hanya memanfaatkan orang kampung sebagai obyek; c) ketidakpuasan penggunaan metode pemetaan konvensional yang seringkali tidak mencantumkan/ menghilangkan kekayaan pengeta- huan keruangan masyarakat; d) perlunya peta tertulis untuk menunjukkan klaim masyarakat terhadap suatu wilayah dalam proses- proses advokasi sumberdaya alam. Beberapa metode PP yang dipergunakan antara lain : a) metode peta sketsa; b) metode pemetaan dengan berdasarkan hasil survey (kompas, GPS); c) penggunaan GIS; d)metodepemetaandenganalatbantu penginderaan jarak jauh (citra satelit, peta radar, citra IKONOS); e) metode peta 3 dimensi. Teknik-teknik survey dan pemetaan pada umumnya bisa digunakan dalam PP. Penggunaan metode biasanya tergantung pada luas wilayah yang akan dipetakan, biaya yang dipunyai, presisi yang diinginkan, serta kemampuan teknis lembaga masing-masing. Yang paling penting adalah bahwa proses PP tetap memelihara Kode Etik JKPP, di mana masyarakat adalah penentu dan penyelenggara PP. Para fasilitator PP tentunya harus selalu meningkatkan kemampuannya, baik dalam hal tehnik pemetaan, proses sosial, maupun kemampuan memanfaatkan peta yang telah dibuat untuk kepentingan kampung. PEMETAAN PARTISIPATIF: TANTANGAN KE DEPAN JKPP pada masa mendatang akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. PP–sebagaialiranutamayang dikukuhiolehJKPP–akanmenghadapi banyak ujian, baik di dalam pasang surutnyakonsistensiparaanggotaJKPP terhadap PP maupun pengaruh- pengaruh eksternal di luar JKPP. Berikut ini beberapa tantangan yang sangat mungkin dihadapi JKPP. Pertama, PP sebagai metode yang mendukung komunitas-komunitas marjinal secara idiologis terpaksa berhadap-hadapan dengan arus dominan kapital yang hampir-hampir tiada lawannya saat ini. Arus kapitalisme – termasuk di Indonesia – seakan-akan bagai gelombang raksasa yang tidak terlawan. Kapitalisme, yang dikontrol dari pusat-pusat industri besar dunia, berkemauanmenjadikanseluruhdunia ini menjadi bumi industri yang tentunya juga akan mengindustrikan atau menggerus berbagai wilayah hidup komunitas-komunitas marjinal. Jelaslahindustrialisasidanaliranmodal yang tidak terkontrol akan menghancurkan daya dukung alam menopang kehidupan dan merusak berbagai kearifan komunitas yang telah beradaptasi selama ratusan tahun. Mampukah komunitas- komunitas marjinal ini bertahan ? Kedua, perubahan-perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada komunitas marjinal tidak kunjung datang meskipun Reformasi telah terjadi pada tahun 1998. Kita bisa melihat di sekitar kita bahwa Reformasi tidak banyak membuat perubahan. KKN menjadi lebih canggih dan rumit. Lapisan-lapisan birokrasi bagaikan tembok tebal yang tidak tertembus, meskipun berbagai aksi dan berbagai bentuk desakan sangat kuat mengharapkan perubahan total birokrasi; bertele-telenya birokrasi membuat berbagai pihak kelelahan dalam mendukung Reformasi. Kasus-kasusyangberkaitan dengan sumberdaya alam (konflik tanah, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, ilegal logging, dan lain lain) menjadi kabur tindak lanjutnya karena KKN dan kerumitan birokrasi. Beberapaperubahanperaturantentang sumberdaya alam telah dibuat, tetapi substansinya hampir sama dengan sebelumnya atau seringkali lebih buruk. Sulitnya perubahan kebijakan ini menyebabkan kita semua kelelahan dalam mengupayakan perubahan kebijakan. Mampukah PP tetap konsisten dengan perannya di tengah kejenuhan mencari perbaikan kebijakan? Ketiga, sangat penting bagi para pengembang PP untuk selalu meningkatkan kemampuan membuat peta menjadi lebih komunikatif dan menggunakanPPdenganmetodeyang bervariasi. Meskipun hampir semua teknik pemetaan bisa dipergunakan, tetapi para fasilitator PP, pada saat ini, sebagian besar menggunakan metode survey kompas dan GPS. Metode- metode pemetaan lain sangat baik apabila dipelajari dan dipraktekkan sehingga penggunaan metode
  7. 7. 8 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 pemetaan menjadi bervariasi. Para fasilitator sangat penting mening- katkan kemampuan membuat peta sehingga peta yang dibuat menjadi lebih komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kemampuan memanfaatkan peta partisipatif yang telah dibuat – misalnyauntukperencanaankampung, mengusulkan kegiatan pembangunan kampung, menjadikan peta kampung sebagai bahan advokasi – sangat penting dipunyai oleh fasilitator pemetaan dan juga masyarakat yang telah membuat peta di kampungnya sendiri. Keempat,banyaknyafasilitatorPPyang bergantibidangkegiatanatautidaklagi menjadi fasilitator PP. Telah cukup banyak fasilitator PP dihasilkan dari berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan JKPP. Akan tetapi kenyataannya cukup banyak para fasilitator ini tidak lagi menggeluti PP; berganti kegiatan menjadi direktur LSM, beralih ke divisi lain di lembaganya (riset, administrasi, advokasi, kampanye.), beralih jadi aktivis parpol, menjadi pengusaha, menjadi pegawai negeri dan seterusnya. Harus diakui bahwa selalu berkegiatan di kampung, mendengarkan keluhan orang kampung, survey di hutan yang melelahkan, menggambar peta yang menjemukan, siap untuk tidak populer, merupakan tantangan berat para fasilitator PP. Seyogyanya beralihnya isu utama yang digeluti tidaklah perlu menyebabkan PP ditinggalkan. Seharusnya seorang fasilitator PP tetap siap sekali-sekali membantu masyarakat menyeleng- garakan PP. Kegiatan PP akan selalu mengasahkemampuandansensitivitas dalam memahami kondisi-kondisi nyata di masyarakat; jarang metode yang lain bisa mengasah pemahaman kondisi masyarakat seefektif PP.Menjadi fasilitator PP sebenarnya tidak selalu menyita penuh waktu seseorang. Para fasilitator harus meyakini bahwa tools ini masih sangat dibutuhkan di masa mendatang dan perlu konsistensi mendalaminya. Kelima, keberadaan JKPP sebagai organisasiakanmenghadapitantangan berat pada masa mendatang. Secara alamiah, setiap organisasi akan mengikuti siklus hidup organisasi; lahir – tumbuh – berkembang - mencapai puncak performace – menurun - mungkin bisa bangkit kembali atau mungkin juga bisa bubar. Menurut pengamatan saya, para anggota JKPP saat ini sangat menurun intensitasnya dalam menekuni PP. Menurunnya intensitas ber-PP antara lain disebabkan semakin sulitnya mencari dukungan funding, sulitnya pencapaian tujuan organisasi (dengan PP sebagai salah satu alatnya) akibat mandegnya Reformasi, pergantian kedudukan para fasilitator PP, perlunya tindak lanjut yang “berat” setelah PP diselenggarakan, lembaga lebih senang melanjutkan kegiatan di kampung yang telah “dikenal” daripada bersusah payah mencari dan bersosialisasi di tempat baru. Kurangnya intensitas PP dari para anggota JKPP ini berkolerasi terhadap paraanggotaJKPPdalamberhubungan /berjaringansatudenganyanglainnya. Komunikasi praktis terhenti karena tipisnya “benang pengikat”. Akibatnya organisasi JKPP menjadi “kurang darah”. Mampukah JKPP tetap mempertahankan eksistensinya di masa mendatang ? *** Kegiatan berladang di Dusun Kanoreh - Sekadau, sebuah kawasan produksi masyarakat yang terancam ekspansi perkebunan kelapa sawit
  8. 8. 9 10 TAHUN PEMETAAN PARTISIPATIF MENOLEH KEBELAKANG Haribarusajahujan, kendati tidakterlalulebat. Jalantanahyangdilaluibagaikan kain basah yang kusut dan licin. Harus ekstra hati-hati untuk mengemudikan kendaraan roda dua, salah perhitungan sedikit pasti akan tersungkur dijalan berlumpur. Telah berkali-kali roda kendaraan berhenti berputar, karena telah penuh dengan tanah liat yang kuning kemerahan, sehingga harus dicungkil untuk bisa jalan kembali. Hanya Elang Hitam (Ictinaetus malayenis) sesekali berputar dan berteriak disela kerimbunan kawasan hutan. Jatuh terguling, bukan sesuatu yang asing. Namun sudah merupakan makanan rutin dalam perjalanan menuju kampung-kampung dihulu sungai, baik desa Batu Kerbau, Batang Kibul ataupun Lubuk Bedorong. Letih dan ngilu pada lutut dan siku seakan tidak berarti ketika puncak bubungan rumah dikampung sudah terlihat dari atas bukit. Terhampar dihadapan mata pemandangan indah bagai lukisan para maestro. Pucuk-pucuk enau dan beringin seolah berebut memanah matahari, kemudian menariknya perlahan hingga rata dengan bebatuan. Semburat merah kian pias, meluntur dalam rendaman lubuk yang berjajar sepanjang jalan. Sementara itu anak-anak kecil dengan riang berloncatan dari sulur beringin diiringi kecipratan air lubuk larangan, teriakan dan gelak tawa, sedangkan ibu mereka asyik mebersihkan dulang yang dipakai mencari emas sejak tengah hari tadi. Para pria dengan penuh konsentrasi memperhatikan bandul pancing yang bergoyang dipermainkan ikan diluar lubuk larangan, dan keceprak.... seekor ikan semah sebesar pangkal lengan menggelepar. Masyarakat adat yang hidup dihulu-hulu sungai telah memanfaatkan berbagai jenistumbuhandanhewanuntukkeperluanakanpemenuhankebutuhanpangan, MENATA RUANG, MEMBANGUN KESEPAHAMAN OLEH : RAKHMAT HIDAYAT (WARSI-JAMBI) Hal yang sangat penting dibangun adalah mempertahankan kawasan hutan yang tersisa sebagai gantungan hidup masyarakat, dengan jalan mempengaruhi kebijakan agar tidak mengkonversi kawasan dengan jalan mempengaruhi penyusunan tataruang daerah Peta penggunaan tanah masyarakat Desa Batu Kerbau setelah proses digitasi (Dok. WARSI)
  9. 9. 10 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 perumahan,obat-obatan,upacaraadat dan keagamaan. Secara khsusus mereka melihat potensi hutan bukan hanyakayu,namunlebihdariitujustru hasil hutan non kayu yang menjadi aspek pemanfaatan utama. Bagi masyarakat disekitar dan didalamnya hutan merupakan bagian dari kehidupan, bagaikan ibu yang menghidupi mereka. Sehingga hutan mempunyai fungsi yang sangat besar seperti a) sebagai sumber kehidupan, berburu,bahanmakanan,tanamanobat dan sebagai simbol kepercayaan serta inspirasi, b) sebagai sumber pelestari air, penyumbang kayu dan bahan bangunanuntukkepentingankeluarga, c) sebagai faktor produksi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, baik skala kecil maupun menengah, dan d) sebagai cadangan lahan untuk keturunan juga masa depan keluarga masyarakat disekitar dan didalam hutan, e) sebagai ruang ekspresi teknologi dan kearifan lokal. Kalau kita mau belajar dari masa lalu, sejakzamanprasejarah,Kolonial,Orla, Orba sampai orde bersama kita bisa ini, persoalan ruang merupakan masalah yang tak pernah usai. Sebab ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekspresi budaya masyarakat. Baik sebagai alat ekspresi kepentingan politik, sosial, ekonomi, budaya, religi dan media untuk menciptakan serta menguji teknologi lokal mereka. Dari proses itu hadir berbagai karakter dan praktek pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis pada ruang-ruang mikro. Implementasinya terlihat dari berbagai bentuk pengelolaan seperti konsep rimbo pusako dan rimbo parabukalo di Batang Kibul, hutan adat dan lindung desa di Batu Kerbau, Guguk, BaruPangkalanJambu,RantauKermas, Keluru, Hiang, Lempur serta Renah Alai. Konsep parak di Koto Malintang, talang di Ladang Palembang, hompongan di kawasan hutan yang dikelola Orang Rimba dan lainnya. Secarakhusus sumberdayaalamhutan tetap menjadi sumberdaya terpenting bagi mereka, karena mampu menyediakanbahan-bahankebutuhan dasar. Sehingga mereka juga mengupayakan pengelolaan agar dapat menjamin kesinambungan pemanfaatannya, bagi mereka hutan bukan sekedar komoditi melainkan sebagai bagian dari sistim kehidupan. Sehingga tidak didasari hanya pada kegiatan eksploitatif, tetapi dilandasi pada usaha-usaha untuk memelihara keseimbangan dan keberlanjutannya. Sayangnya, pengelolaan sumberdaya hutan belum menyentuh sama sekali kepentingan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan dan perlindunganbagipemanfaatansecara berkelanjutan. Pendekatan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik, tertutup, sektoral dan berorientasi tar- get ekonomi sesaat yang menafikan peransertamasyarakatsertarendahnya komitmen politik pemerintah dan tidak berjalannya penegakan hukum menjadi titik kulminasi penyebab terjadinya kerusakan moral dan lingkungan. Banyak peristiwa yang membuat masyarakat adat/lokal bertanya-tanya, katika selembar Surat Izin yang datang entah dari mana memutus hubungan harmonis tersebut. Puncaknya ketika bertebaran izin diberikan terkait dengan beroperasinya puluhan areal konsesi HPH, konversi hutan menjadi perkebunan besar swasta sawit, areal transmigrasi, Hutan Tanaman Industri dan areal konsesi pertambangan. Persoalan ini muncul akibat keberpihakan yang berlebihan terhadap pengusaha yang dimanifestasikan kedalam berbagai hak istimewa untuk mengeksploitasi sumberdaya hutan ternyata telah menyebabkan terjadinya proses degradasi sumberdaya hutan yang sangat parah dan dehumanisasi pada masyarakat adat dan lokal yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Kondisi ini menimbulkan terjadinya kesenjangan sosialekonomiantaramasyarakatyang mempunyai hak terhadap hutan dengan para investor sebagai subjek pelaku pembangunan yang diberi hak di dalam pengelolaan hutan. Akumulasi kesenjangan kemudian menjadi pemicu terjadinya konflik sosial, kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, meningkatnya KKN dan tidak terlaksananya penegakan hukum. MENGANYAM KEMITRAAN, MENGGANYANG KESEWENANGAN Bagi masyarakat adat dan lokal, hutan dengansegalakekayaanjenisyangada tidak hanya dipandang dari nilai ekonomisnya, namun bagian dari hidupdankehidupan. Halyangsangat penting dibangun adalah mempertahankankawasanhutanyang tersisa sebagai gantungan hidup masyarakat, dengan jalan mempengaruhi kebijakan agar tidak mengkonversi kawasan dengan jalan mempengaruhi penyusunan tataruang daerah. Sebab dengan konsistennya Pemerintah Daerah dengan rencana tataruang, akan memberikan peluang kepadamasyarakatuntukmemberikan pembelajaran pengelolaan ruang mikro melalui system pengelolaan berbasiskan pada kekuatan lokal. Seperti praktek repong damar di Lampung, hutan adat di Jambi dan Bengkulu, rimbo larangan dan parak di Sumatera Barat, hutan kemenyan di Sumatera Utara, gampong di Aceh dan lainnya. Sehingga dengan dukungan ruang yang baik akan memberikan keleluasaan masyarakat untuk membuktikan bentuk pengelolaan hutanyang
  10. 10. 11 10 TAHUN PEMETAAN PARTISIPATIF berkelanjutandan berkeadilan serta memperoleh pengakuan, perlindungan dan dukungan kebijakan. Untuk itu masyarakat yang telah turun temurun hidup disekitar dan didalam hutan harus diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya didalam mengelola sumberdaya alam agar berdampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan, khususnya untuk a) mengembangkan sistim pengelolaan hutan sesuai dengan pengetahuan lokal, praktek-praktek, tradisi, institusi dan teknologi yang dimiliknya, b) melakukan pemantauan, pengawasan dan perlindungan atas kegiatan- kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan serta dampak yang ditimbulkannya, c) meningkatkan kemampuan dalam penyampaian informasi yang diperlukan untuk perlindungan dan pengamanan sumberdayahutandand)membangun sistim nilai, norma dan kelembagaan yang mengarah pada prinsip pengelolaan hutan yang adil dan demokratis. Sejak tahun 1995 WARSI secara berkala menganyam kesepahaman dan kemitraan bersama masyarakat didalam memutus kesewenangan penguasa dan pengusaha yang terus mengeksploitasi sumberdaya alam mereka. Ancaman dan intimidasi menjadi hal yang biasa, bahkan pengalaman Datuk Rasyid salah seorang tokoh Adat di desa Batu Kerbau bisa menjadi contoh. Kayu jelutung yang baru disadap sore kemarin, pagi harinya telah “ditumbang” (istilah lokal untuki ditebang) perusahaan, ketika diprotes mereka mengancam akan menggusur desa,sebabmasukdalampetakonsesi. Diskusi awal dengan masyarakat dilakukan untuk menemukenali pemahaman bersama, kesetiakawanan, kerelawanan dan menguatkan militansi. Fase berikutnya melakukan survei-survei sederhana yang bertujuan untuk a) mengembangkan sistim pengelolaan hutan sesuai dengan pengetahuan lokal, praktek-praktek, tradisi, institusi dan teknologi yang dimiliknya, b) melakukan pemantauan, pengawasan dan perlindungan atas kegiatan- kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan serta dampak yang ditimbulkannya, c) meningkatkan kemampuan dalam penyampaian informasi yang diperlukan untuk perlindungan dan pengamanan sumberdayahutandand)membangun sistim nilai, norma dan kelembagaan yang mengarah pada prinsip pengelolaan hutan yang adil dan demokratis. Upaya refleksi bersama ternyata menghasilkan keteguhan sikap dan pengentalan militansi bahwa mereka bisa mengelola sumberdayanya sendiri, tanpa harus menjadikan kawasan itu HPH/HTI, sawit, Translok ataupun IPK. Pertemuan dusun dan desa diinisiasi untuk merancang strategi bersama menghadapi tekanan, hasilnya dikeluarkannya Surat Kepala Desa untuk membentuk kelompok pengelola sumberdaya alam Batu Kerbau, pemetaan partisipatif, piagam kesepakatan masyarakat dan pembagian peran didalam proses pengakuan. Secara teknis kegiatan yang dilaksanakan melalui periode tingkatan pelaksanaan sebagai berikut:a) pemetaan partisipatif terhadapkawasanyangakandiaturdan dikelola oleh masyarakat, b) penggalian aspirasi masyarakat, yaitu menghimpun ide-ide dari masyarakat mengenai definisi hutan adat mereka, kegunaanhutanadat,carapengelolaan hutan adat dan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran. Selain itu juga dihimpun aturan-aturan mengenai pengelolaan kawasan hutan yang telah ada (aturan adat), c) penghimpunan aspirasi masyarakat, yaitu membuat kedalam bentuk piagam tentang pengelolaan hutan adat dari aspirasi-aspirasi dan aturan adat yang telah disepakati masyarakat dan d) advokasi kebijakan, yaitu mengupayakan adanya suatu SK Bupati yang mengukuhkan hutan adat dan adanya Perda yang mengatur pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat. MENDORONG TATARUANG MIKROPERAN UntukmerubahpandanganPemerintah terhadap kemampuan masyarakat didalam pengelolaan ruang mikro, sudahwaktunyadibangunwacanadan paradigmabaruyanglebihberorientasi pada kesejahteraan masyarakat disekitar dan didalam hutan juga ekologi, dimana negara melibatkan dan memasukan dimensi pemahaman ruang mikro oleh masyarakat didalam kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan. Masyarakat adat dan lokal sebagai pemilik sumber daya alam diwilayahnya, memiliki pengetahuan dan informasi tentang potensi serta batas-batas wilayah kekuasaan mereka. Umumnya pengetahuan tersebut diperoleh secara lisan melalui cerita dari generasi sebelumnya. Pengakuan secara lisan yang berkembang ditengah mereka akhirnya berkembang menjadi kesepakatan yang dihargai oleh masyarakat disekitar dan terus berkembang. Masyarakat lain disekitar juga akan melakukan hal yang sama, sehingga masing–masing kelompok memiliki wilayah dengan batas-batas yang disepakati secara lisan, dengan memakai tanda alam, seperti sungai, bukit, ataupun bentuk lain dan kemudian menjadi batas yang dihormati. Perkembangannya kemudian
  11. 11. 12 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 dirasakan oleh masyarakat bahwa penetapan batas atupun pengetahuan tentang letak potensi kekayaan Sumber daya alam yang mereka miliki tidak cukup dengan pernyataan lisan. Banyak pihak yang menarik keuntungan dengan kondisi ini. Berbagai pelanggaran batas serta pengerukan potensi sumber daya dilakukan oleh pihak yang dapat mengambil peluang akan lemahnya sistem penguasaan ruang atau wilayah oleh masyarakat secara lisan ini. Untuk itu timbul kesadaran kritis ditengah masyarakat untuk mempertegas ruang atau wilayah beserta potensi yang ada didalamnya melalui sebuah peta. Dengan demikian batas serta potensi yang dimilikiolehmasyarakattersebutdapat secara jelas dan tegas diketahui melalui sebuah peta. Merebut peluang keotonomian sebuah komunitas menjadi suatu keharusan, apabila mengharap terimplementasikannya pengelolaan sumberdaya secara otonom. Peluang keotonomian bagi sebuah komunitas (desa atau nama lain), yang notabene terikat dengan kesamaan geneologis dan atau teritorial, mempertegas bahwa sebuah komunitas dapat dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum apabila memenuhi dua kategori. Pertama, berasal dari garis keturunan yang sama dan tinggal diwilayah yang sama pula. Kedua, tidakberasaldariketurunanyangsama, tetapi menetap diwilah yang sama. Dari kedua kategori tadi nampaknya kesamaan wilayah menjadi prasyarat yang utama. Sebagai prasyarat yang utama, maka komunitas harus mempunyai kepastian atau kejelasan batas wilayah, sehingga tidak mencaplok wilayah komunitas lain. Dari adanya kejelasan batas wilayah tersebutakandiaturdandisepakati tata peruntukan wilayah guna membuat perencanaan mendasar (grand desain) otonomi komunitas. Kebutuhan akan wilayah yang jelas tersebut semakin mendesak ketika batas-batas alam menurut cerita lisan dari mulut kemulut tidak dapat diterima lagi oleh semua pihak karena memang praktek penyelenggaraan negara dibawah rezim Orde Baru telah menjadi awal kehancuran batas-batas alam tersebut dan menggantinya dengan batas-batas administrasi yang manipulatif untuk membentuk Desa menurut kehendak UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sering kali pelanggaran wilayah atau ruang kelola masyarakat desa oleh pihak luar ataupun masyarakat itu sendiri, karena ketidak jelasan batas ruang kelola. Alasan ketidak jelasan dan ketidak tahuan inilah menjadi alat legitimasi terhadap pelanggaran tersebut. Karena seringnya terjadi pelanggaran seperti ini, maka sudah saatnya didorong penataan dan pengelolaan ruang mikro. Sehingga wilayah kelola tersebut dapat diketahui dengan pasti. Beberapa peluang yang mungkin didorong adalah membangun alas hukum lokal seperti Peraturan Desa (Perdes), peraturan nagari (Perna), kesepakatan antar wilayah desa dan lainnya. Alas hukum ini akan di usung untuk menjadi substansi bagi perencanaan ruang yang lebih makro,baik level Kecamatan, kabupaten, Provinsi bahkan bisa didorong ke region pulau. Inisiasi ini bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat dilevel bawah yang selama ini terabaikan. PEMETAAN PARTISIPATIF DAN PENGELOLAAN TATARUANG MIKRO Belajar dari proses didalam mendorongupayapengakuankawasan kelola rakyat di desa Batu Kerbau dengan dikeluarkannya Surat Keputusan(SK) BupatiBungoNomor. 1249Tahun2002tentangPengukuhan Hutan adat Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo yang mengukuhkan kawasan Hutan Lindung Kampung Batu Kerbau seluas 776 Ha, Belukar Panjang 361 Ha dan Hutan Adat Kampung Batu Kerbauseluas386Ha,BelukarPanjang 472 Ha dan Lubuk Tebat 360 Ha. Perjuangan serupa di Kabupaten Merangin mampu mendorong Pemerintah Daerah untuk mengakui dan mengukuhkan Kawasan Bukit Tapanggang seluas 690 Ha sebagai Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat desaGugukKecamatanSungaiManau Kabupaten Merangin lewat SK Bupati Nomor.287 Tahun 2003. Hal yang tidak bisa dilupakan adalah peran penting dari proses pemetaan partisipatif didalam proses pengakuan. Untuk mewujudkan pengakuan diperlukan langkah-langkah kongkrit yang dapat dibuktikan secara ilmiah disertai argumentasi akademis. Pemetaan partisipatif dengan melibatkan para pihak, baik masyarakat adat/lokal, para pendukung (kalangan Ornop) dan Pemerintah daerah (BPN, Bappeda, Dinas Kehutanan, bagian Hukum dan Tata Pemerintahan) selain akan mampu membangun dukungan juga akan melegitimasi hasil pemetaan. Pemetaan partisipatif dilakukan terhadap batas-batas wilayah kelola. Hasilnya adalah peta partisipatif yang akan menjadi alat negoisasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengakuan secara legal, alat untuk mempercepat resolusi tatabatasdenganwilayahtetangga,alat pengelolan aset wilayah, alat diskusi untuk perencanaan kawasan kedepan serta membangun mekanisme pengaturannya. Keterlibatan para tokoh adat, pemerintahan desa, pegawai syara, pemuda dan perempuan serta badan pengelola dalam setiap pengambilan
  12. 12. 13 10 TAHUN PEMETAAN PARTISIPATIF upaya yang dilindungi oleh berbagai payung hukum di republik ini. Beberapa payung hukum terkait dengan hal itu adalah UUD 1945, Amandemen ke-2, pasal 28F, yang berbunyi setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Kemudian UU No 28 Tahun1999 tentang Penyelengaraan Negara Bebas KKN, dimana masyarakat berhak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, dan berhak untuk menyampaikan pendapat dan masukan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintah, ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 1996 tentang Peran Serta Masyarakat didalam Penataan Ruang dan Permendagri No. 5 Tahun1998 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Propinsi dan Kabupaten/Kota. Sebenarnya tataruang bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat, jauh sebelum negara ini berdiri mereka sudah mempunyai konsep- konsep pengelolaan ruang. Beberapa warisan pemikiran yang bijak senantiasa diturunkan oleh para tetua adat, Ninik mamak dan lainnya lewat petatah-petitih adat yang berbunyi ”Nanlereangditanamtabu,nangurun buek ka parak, nan bancah jadikan sawah, nan munggu ka pandam pakuburan, nan gauang ka tabe ikan, nanlambahkubangankabau,dannan padek ka parumahan” (dalam bahasa Indonesia berarti yang lereng ditanami tebu, yang datar dibuat ladang, yang berlumpur di buat sawah,yang kering dibuat pekuburan, yang berair dibuat kolam ikan, yang dilembag untuk kubangankerbaudanyangkersauntuk pemukiman). Gambaran tersebut merupakan bukti kalau secara tradisional masyarakat adat dan lokal secara luar biasa telah mampu membuat perencanaan ruang (tataruang mikro) yang berbasis pada potensi lokal. Ungkapan tersebut menggambarkan adanya keterkaitan antara pemanfaatan lahan dengan peruntukannya baik secara estetika, keputusan penting didalam proses menuju pengakuan, baik terkait denganaspirasipemanfaatanruangdan lahan menjadi hal yang paling mendasar dan tidak boleh tidak. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten sebagai pihak pemegang dan pembuat kebijakan ditingkat makro harus merespon dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Selain itu peran peta yang dihasilkan dari proses pemetaan partisipatif dapat dipakai sebagai alat untuk mediasi dan fasilitasi dalam setiap penyelesaian batas dan pemanfataan ruang. Lembaga adat kecamatan dan kabupaten berperan sebagai sumber informasi dan memberikan masukan dan argumen dalam pemanfaatan ruang dan persoalan batas berdasarkan nilai-nilai dan ketentuan yang berlaku secara turun temurun. Tataruang Mikro sebagai wujud dari implementasi peran serta masyarakat didalam pengelolaan sumberdaya hutan bukanlah sesuatu yang mengada-ada, namun merupakan Proses klarifikasi peta partisipatif oleh masyarakat (Dok. WARSI)
  13. 13. 14 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 ekologi, ekonomi dan ungkapan- ungkapan tersebut sampai saat ini masih menjadi pedoman pengelolaan sumberdaya hutan. Tetapi sangat disayangkan bahwa kebijakan pembangunan sampai saat ini masih belum sepenuhnya mempertimbang- kan keselarasan hubungan dan keterkaitan kearifan, pengetahuan dan teknologi lokal. PadamasaRajaJambi,masyarakatadat Guguk salah satu desa di Provinsi Jambi telah mempunyai konsep ruang seperti yang tertuang didalam Piagam LantakSepadanMargaPembarapyang diserahkan Sultan Anom Seri Mogoro (Senin, bulan Syafar 1170 H) “…hutan dan tanahnya itu hinggo Teluk Serambi terus ke Tebat Gedang Tanjung Selasah terus ke Bukit Cempedak turun ke Setepung merampung ke Ulu Masat terus ke Serik Bedjadjo habis bateh dengan Masumai terus ke Pematang Buluh apo berbatas dengan Depati Ma. Langkap terus ke Renah Utan Udang berwatas dengan Serampas/Dusun Tuo terjun ke Ulu Mangkanang berbatas dengan Sengrahan dan Tiang Pumpung seekor ikannya sebingkah tanahnya dan setitik airnya adalah milik Depati Pembarap”. Petatah petitih tersebut ketika dilakukan pemetaan partisipatif ternyata membentuk sebuah ruang dengan berbagai kekhasannya. Masyarakat ketika memanfaatkan ruang-ruang kelolanya masih menjadikan pepatah adat sebagai rujukan. Misalnya proses pemanfaatan sumberdaya untuk membuat ladang diatur secara adat, dimana peran tetua adat baik Tuo Tengganai, Ninik Mamak dan cerdik pandai cukup dominan. Sistim pertanian diawali dengan pemilihan lahan calon lokasi ladang, penebasan, penebangan, pembakaran, pembersihan ladang, penanaman, pemeliharaan sampai panen dilakukan secara tradisonal. Pengerjaan kegiatan berladang biasanya dilakukan secara kolektif dan bergiliran antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam satu areal atau hamparan perladangan dikenal dengan istilah banjar yang dipimpin oleh Tuo Banjar. Lokasinya dipilih dekat dengan aliran sungai dengan anggapan tanahnya akan lebih subur, mencegah kebakaran, selain dekat dengan sumber air untuk mandi, cuci, air minum dan tempat mencari ikan serta sarana transportasi mengangkut hasil pertanian. Tapi pertanyaannya adalah kenapa sangat sulit mendorong upaya pengakuan tataruang mikro kedalam TataruangKabupaten.Padahaldengan diakuinya tataruang mikro paling tidak akan sangat bermanfaat bagi Pemerintah dimana akan mendorong lahirnya kebijakandanperaturanyang mendapat legitimasi dari masyarakat, terimplementasikannyaprinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan demokratis (transparan, pelibatan masyarakat dan berjalannya akuntabilitas publik), adanya peluang dan mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinyadalampenyusunanrencana pengelolaan ruang mikro sebagai upayapengelolaansumberdayasecara berkelanjutan, mencegah lahirnya tataruang yang tidak dapat diimplementasikan dilapangan serta menimbulkan konflik, mencegah lahirnya kebijakan yang hanya menguntungkanpribadidankelompok tertentu,mencegahmunculnyakonflik horizontal/vertikal terkait dengan penetapan kawasan lindung dan konsesi yang menyangkut tanah adat, atau penataan ruang yang menyalahi kaidah-kaidah tertentu serta mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang akhir-akhir ini terus menipis. *** LLLLLONGGENAONGGENAONGGENAONGGENAONGGENA GGGGGINTINGINTINGINTINGINTINGINTING::::: JKPP HARUS MEREDEFINISI GERAKANNYA Berikut ini wawancara A. Hadi Pramono dengan Longgena Ginting, mantan Direktur Walhi periode 2003-2005, yang kini aktif FoE International. Kapan anda mengenal pemetaan partisipatif? Saya memulainya ketika masih bekerja di PLASMA, di Kalimantan Timur. Ketika itu, dimulai pada tahun 1992 kami bekerjasama dengan Alix Flavelle, seorang Kanada dari Endangered Peoples Program (EPP) yang memperkenalkan ide ini. Alix mengundang saya dan beberapa rekan lain seperti Kristianus Atok untuk ikut lokakarya dan pelatihan PP di Thai- land Utara dan selanjutnya PLASMA mulai melakukan pemetaan tanah-tanah adat bersama kelompok masyarakat Dayak. Perlu diingat bahwa konteks politik pada saat metode ini diperkenalkan masih dalam suasana represi Orde Baru dimana sedang kuat- kuatnya dalam mengontrol rakyat dan sumber daya alam, sehingga PP ketika itu memang terbukti bisa menjadi salat satu alat ampuh untuk mempertahankan hak rakyat. Apakah ada lembaga dana yang mendorong Plasma untuk mengadopsi PP? Tidak, penularan ini terjadi di antara Ornop dalam hal ini antara EPP dan Plasma. Meskipun belakangan ada banyak lembaga dana yang mendukung
  14. 14. 15 10 TAHUN PEMETAAN PARTISIPATIF tahun 2000 dampak PP terasa berkurang. Tampaknya hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan politik saat itu dimana prioritas-prioritas bisa saja berubah, atau kita kurang cepat melihat peluang- peluang baru. Dengan demikian JKPP harus meredefinisi gerakannya dengan mengembangkanpendekatan-pendekatan baru untuk menanggapi keadaan sosial politik yang berbeda. Bila dulu JKPP bermain pada tingkat kampung, sudah saatnya jaringan ini main pada skala yang lebih besar, misalnya pada proses pembuatan RTRW Provinsi dan nasional, utamanya dimana kekuatan korporasi multinasional saat ini telah semakin kuat di era globalisasi ekonomi saat ini. Teknologi yang ada sekarang sangat memungkin intervensi demikian. Apa penilaian Anda tentang JKPP sebagai sebuah gerakan sosial? Saya pikir selama ini JKPP berhasil melakukankampanyetentangadanyaPP, tetapi jaringan ini belum mengembangkan dirinya sebagai sebuah gerakan yang masif dan belum menempatkan dirinya dalam gerakan sosial yang lebih luas. JKPP perlu juga lebih banyak bermain dalam advokasi kebijakan dan membuka ruang-ruang politikdimanaprosespemetaankampung bisa menjadi lebih efektif untuk mengklaimtanah,teritoridansumberdaya rakyat. Dengan makin kuatnya kekuasaan korporasi multinasional yang menjadi pemain utama dalam globalisasi, JKPP dituntut untuk lebih kreatif dalam mengembangkan gerakan PP. Apalagi sasaran perusahaan-perusahaan tersebut adalah tanah-tanah rakyat. Dengan demikian JKPP memiliki peran sentral dalam upaya perlindungan tanah-tanah tersebut.DalamupayatersebutJKPPperlu mengembangkan kerjasama dengan berbagai jaringan lain seperti KPSHK, KPA, Jatam, WALHI, dll. *** inisiatif ini, namun kerjasama atau pengembangan PP lebih merupakan inisiatif ornop ke ornop. Tidak ada dorongan lembaga-lembaga dana, meskipunsayapikirmerekacukuptertarik dengan prakarsa ini. Harus diakui pula pengembanganPPinibisaberjalankarena dukungan mereka, tetapi secara politik inisiatifinimerupakanmurnigagasanpara ornop dan komunitas masyarakat adat. Bagaimana pengaruh pemetaan di Kayan Mentarang yang mulai pada tahun 1992 terhadap program PP di PLASMA? Tidak ada pengaruh langsung. Kami mendengar kegiatan pemetaan di Kayan Mentarang dari staf WWF, terutama MartuaSirait.Tapikamimengembangkan sendiri metode pemetaan. Berbeda dengan PPSDAK yang lebih menekankan pada percepatan proses pemetaan tanah adat, kami lebih menekankan pada pemetaan sebagai bagian dari pengorganisasian, mobilisasi dan perencanaankampung. Dalampemetaan kami mengajak penduduk kampung untuk mendiskusikan visi mereka tentang masa depan kampung mereka, memprediksi ancaman-ancaman serta mengantisipasinya. Apa harapan Anda dan PLASMA saat JKPP berdiri? Setelah beberapa tahun melaksanakan program PP, kami menyadari bahwa kegiatan pemetaan oleh Ornop sudah terjadi di banyak tempat. Dampak pemetaan yang dilakukan mulai terasa di tingkat lokal, tetapi kami m e m b u t u h k a n lembaga yang bisa mempengaruhi kebijakan penataan ruang di tingkat nasional. Untuk itulah saat para peserta lokakarya pemetaan partisipatif di Bogor pada pertengahan tahun 1996 seluruh peserta sepakat untuk mendirikan JKPP. PLASMA menjadi salah satu anggota pertama jaringan ini. Setelah JKPP berdiri kami berharap bahwa jaringan ini bisa mengembangkan metodologi PP dan memperluasgerakanPPdiIndonesia.Saat itu beberapa Ornop yang memiliki pro- gram pemetaan yang sangat baik seperti PPSDAK, tetapi banyak juga yang baru mau belajar tentang pemetaan. Disamping itu juga, kami merasakan sebuah kebutuhan untuk mengembangkan PP sebagai sebuah proses politik. Kami berharap sebuah koalisi seperti JKPP bisa memobilisasi menjadi sebuah proses yang lebih politis. Pemetaan sangat politik karena berbicara mengenai tanah, teritori dan sumberdaya alam. Menurut Anda bagaimana perkembangan JKPP selama selama ini? Saya melihat bahwa pada tiga/empat tahun pertama JKPP mampu mendorong perkembangangerakanpemetaandengan cepat, terutama dalam menyebarkan metodologi pemetaan. Namun sejak
  15. 15. 16 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 AWAL MEMPERKENALKAN COMMUNITY MAPPING; Pada tahun 1994, saya bekerja bersama Pancur Kasih di Kalimantan Barat untuk memfasilitasi lokakarya pemetaan berbasis masyarakat (Pemetaan Partisipatif) yang pertama di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan metodologi pemetaan untuk dan oleh masyarakat kampung/lokal. Upaya Pemetaan Partisipatif ketika itu sudah dilakukan oleh WWF di Wasur dan Kayan Mentarang, yang menarik minat LSM lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka gunamembantumasyarakatmemetakankampung.LSMlokalmulaitertarikuntukmenyebarkan Pemetaan Partisipatif dan kemudian mengadakan pelatihan pemetaan di Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Pada tahun 1996, konferensi JKPP I dihadiri oleh 30 LSM lokal dari seluruh Indonesia, di samping LSM-LSM besar Konservasi dan MENGAPAMEMPERKENALKAN COMMUNITY MAPPING DI INDONESIA: REFLEKSI DARI JAUH OLEH : ALIX FLAVELLE, KANADA akademisi. Setelah itu inisiatif akar rumput/ komunitas untuk melaksanakan Pemetaan Partisipatif muncul dengan sangat cepat dan meluas di Indonesia, suatu hal yang tidak saya jumpai di negara lain tempat saya bekerja. DALAM PERKEMBANGANNYA; Mengapa daya tarik Pemetaan Partisipatif begitu meluas? Pada tahun 1990-an, khususnya di luar Jawa dan Bali,masalahhak-hakmasyarakatadat atas tanahnya berkembang menjadi masalah yang sangat mengemuka. Sengketa atas lahan meningkat di antara masyarakat adat dan kepentingan ekspansi industriyang makin meningkat—pembalakan, perkebunan (termasuk HTI di dalamnya),pertambangan,bendungan untuk pembangkit tenaga listrik, dan transmigrasi. Masyarakat lokal telah mengurusi wilayahnya berdasarkan kebiasaan dan sistem pengelolaan sumberdayamerekayangkhas.Sistem demikian yang terbukti berkeberlanjutan dari generasi ke generasi dalam beberapa kasus mulai meluntur dan berubah menjadi tidak berkelanjutan, salah satu sebabnya adalahmerambahnyakegiatanindustri ke wilayah masyarakat lokal. Sistem tersebut tidak pernah diakui apalagi dipahami oleh pengambil kebijakan dan perencana tata guna tanah. Pemerintah, terutama di tingkat propinsi dan nasional, bekerja berdasarkan mitos bahwa masyarakat lokalmengelolasumberdayaalamnya menggunakan sistem “tebas dan bakar”yang merusak lingkungan . MENGAPA DIPILIH BERBASIS MASYARAKAT? Mengapa Pemetaan partisipatif berbasis masyarakat? Jika peta dipakai untuk menyampaikan kepentingan dan keprihatinan masyarakat kepada para pembuat kebijakan, maka jelaslah bahwa peta perlu dibuat oleh dan untuk masyarakat. Dengan demikian,pusatperhatianadalahpada Pemetaan partisipatif yang berbasis masyarakat, yaitu pemetaan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat lokal.Masyarakat lokal dapat memilih sendiri apa yang dipetakan, melakukan sendiri survei lapangan dan menggambar sendiri peta. Beberapatahuntelahberlalusejaksaya bekerja di Indonesia dalam masalah pemetaan partisipatif. Terkadang memandang dari kejauhan sungguh sangat bermanfaat . Saya akan membahas, dalam pandangan saya, apa yang dulunya menjadi harapan bagi pemetaan partisipatif, dan beberaparefleksisejauhmanaharapan tersebut telah terwujud diantaranya; Pemetaan partisipatif berbasis masyarakat diharapkan menjadi alat masyarakat untuk menegakkan hak atas wilayah adat, bukan hanya menggambarkan batas batas wilayah
  16. 16. 17 10 TAHUN PEMETAAN PARTISIPATIF di atas kertas untuk pertama kalinya, tetapijugadenganmembuatgambaran visual tentang bagaimana mereka mengelola sumberdaya alamnya. Karena bentuknya yang visual, - peta memiliki potensi untuk menjadi sebuah “bahasa pengantar” yang bisa dimengerti baikoleh pejabat pemerintah maupun para penduduk desa. Potensi peta sebagai “bahasa pengantar” dapat terwujud hanya bila adakemauankeduabelahpihakuntuk menggunakan bahasa tersebut, untuk berkomunikasi, untuk mendengarkan dan untuk memahami bersama. Kemauan untuk berdialog adalah kuncinya. Untuk penduduk desa kemauan untuk berkomunikasi dengan pemerintah meningkat ketika mereka terorganisir lebih baik dan memilikikepercayaanpadajurubicara mereka. Untuk para pejabat pemerintah kemauan timbul melalui pendidikan dan pemupukan kesadaran, yang mengembangkan wawasan yang lebih luas tentang aspek-aspek sosial, lingkungan dan ekonomi dari putusan kebijakan pemerintahdanpenghargaanterhadap keadaan dari masyarakat pedesaan. Maka, agar dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk meraih/ mendapatkanpengakuanterhadaphak atas tanah dan penyelesaian sengketa tanah, peta perlu digunakan dalam konteks sebagai sebuah proses pendidikan dan pengembangan kepercayaan. PENGALAMAN DARI FIRST NATIONS, CANADA Mengapa penekanan pada pemetaan berskala spasial? Ketika kami bekerja untuk mengembangkan dan mengajarkan metode-metode Pemetaan Partisipatif yang sesuai dengan konteks Indonesia, saya tentu saja terpengaruh oleh metode Pemetaan Partisipatif di negara asal saya, Kanada. Masyarakat adat di Kanada, yang dikenal sebagai First Nations, mulai memetakan “daerah jelajah dan daerah pemukiman” (land useandoccupancy)merekapadatahun 1970. Mereka memiliki pendanaan yang cukup untuk mengerjakan pemetaan. Mereka sudah terorganisasi cukup baik dalam arti bahwa mereka lembaga-lembaga “demokratis” yang berfungsi pada tingkat komunitas dan suku. Artinya bahwa masyarakat dapat memilih dan melatih sebuah tim pemetaan, yang dipilih dari komunitas tersebut, dan yakin bahwa tim tersebut akan mewakili kepentingan dari seluruh komunitas. Hal itu juga berarti bahwa peta-peta yang dihasilkan akan diajukan kepada pemerintah oleh juru bicara , perunding, bahkan pengacara hukum yang dipilih masyarakat. Masyarakat adat Kanada tahu bahwa lahan yang sangat luas dan sumber daya yang sangat besar menjadi taruhan dalam perundingan mereka, dan perjuangan panjang akan hak atas tanah akan melibatkan pengadilan. Agar peta dapat dipakai dalam pemeriksaan hukum dan perundingan tingkat tinggi peta-peta tersebut harus memiliki skala, memakai metode standar, dan juga harus konsisten dan memiliki akurasi yang memadai untuk metode dan skala peta yang dipakai. Anggota-anggota JKPP pertama berharap bahwa peta-peta komunitas yangdibuatberskalaakanmempunyai kredibilitas dan kepastian dalam pembahasandanperundingantentang hak atas tanah dan sengketa pemanfaatan lahan. Peta berskala memang meningkatkan kredibilitas, tetapi bukan tanpa masalah. Akibat sifat birokrasi Indo- nesia yang teknokratis, ada kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada teknologi pemetaan dan perdebatan tentang akurasi dan keabsahan teknis peta. Inti penting dari dikusi ini menjadi hilang, yaitu apakah masyarakat lokal mempunyai dasar untuk mengklaim penguasaan tanah dan sumber daya yang mereka kelola secara tradisional. Dialog memang akan lebih jelas bila memakai peta berskala dibandingkan dengan peta sketsa. Namun untuk menghindariketerpakuanpadaakurasi teknologi peta, proses pendidikan jangka panjang tentang sistem-sistem pengelolaan sumber daya secara tradisional menjadi hal yang juga penting. Dengan melakukan sendiri pemetaan berskala para penduduk desa mendapatkan kepercayaan diri dan kredibilitas. Dalam banyak kesempatan para pejabat pemerintah Indonesia menunjukkan keterkejutan mereka setelah mengetahui bahwa masyarakat desa mampu melakukan survei lapangan dan membuat peta berskala. Pemetaan berskala berbasis masyarakat meningkatkan keahlian dan kemampuan anggota masyarakat dan menunjukkan kepada pemerintah bahwa masyarakat pun mampu mengelola sumber daya mereka sendiridanberhubungansecaraefektif dengan instansi pengelolaan lahan yang terkait. Dengan kata lain, hal ini menunjukkanbahwamasyarakatlokal bisa mengelola sumber daya alam mereka secara tradisional dan menggunakancara-caramoderndalam perencanaan, pemantauan dan dokumentasi. Tetapi sekali lagi, peta berskala bisa mendorong kredibilitas hanya bila ada masyarakat yang kohesif dan teroganisasi baik yang berdiri di belakang isi peta serta mengajukan diri untuk memaparkan peta-peta mereka. Pemetaan berskala memang adalah suatu kegiatan teknis, walaupun bisa diajarkandengancarasederhana.Saya telahmelihatsejumlahpendudukdesa yang hanya memiliki sedikit pendidikan formal merasa sangat puas setelah belajar pemetaan berskala
  17. 17. 18 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 sementara ada orang-orang lain yang merasa kecewa karena tidak mampu memahamipengetahuanbarutersebut. Belajar pemetaan bukan masalah latar belakang pendidikan, tetapi persoalan karakter dan kepentingan perseorangan. Jadi pemetaan berskala terbaik dilakukan oleh tim pemetaan terlatih yang dipilih secara hati-hati. Timtersebuthendaknyamampuuntuk melaksanakan pemetaan secara kompeten, berkomunikasi secara terbuka dan cekatan dengan seluruh komunitas, dan dapat dipercaya masyarakat. Komunitas perlu terorganisir cukup baik untuk dapat mengarahkan pekerjaan tim tersebut dan melibatkan pakar-pakar lokal – baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Diharapkan bahwa jika Pemetaan Partisipatif menyebar, menjadi sebuah gerakan, suara masyarakat akan didengar lebih baik, dan advokasi untukperubahankebijakantanahakan berhasil. Semakin banyak masyarakat yang membuat peta dan mengajukan peta tersebut kepada para pembuat kebijakan dan bahkan pengadilan , makin banyak preseden yang dibuat dan perubahan akan terjadi. Ada harapan bahwa Ornop-Ornop lokal di berbagai penjuru Indonesia mengembangkan program pemetaan berdasarkan prioritas mereka sendiri dangayamasing-masingdalambekerja dengan masyarakat. Ada upaya untuk membuat standarisasi metode sehingga lebih mudah untuk diajarkan dan digunakan. Ada penekanan akan pembelajaran satu sama lain. Kelemahan dari pengembangan gerakan sedemikian mungkin adalah kurangnya kreativitas. Bila gaya bekerja bersama masyarakat sangat beragam, ada kecenderungan untuk mengambil metode yang berhasil di suatu wilayah dan diterapkan di wilayah lainnya. Memang baik untuk satu sama lain belajar keberhasilan dan tantangan, dan pemetaan yang dapat dipercaya perlu menggunakan metode standar. Namun penting pula untuk menggunakan kreativitas dan inovasi dalam merancang kegiatan pemetaan komunitas untuk menangani konteks dan kebutuhan spesifik berbagai wilayah di Indonesia. Khususnya masyarakat hendaknya mengajukan topik-topik peta tematik yang berbeda berdasarkan pemanfaatan tradisional sumber daya alam mereka dan sengketa atau masalah sumber daya tertentu yang mereka ingin tangani. Juga ada harapan bahwa Pemetaan Partisipatif dapat menjadi alat pengorganisasian masyarakat, yang menyatukan masyarakat. Lagi-lagi saya melihat para tetua dan golongan muda membahas pengetahuan tradisionalbersama,yangrupanyabaru pertama kali terjadi. Pemetaan tampaknya menjadi kegiatan nyata dan bisa dicapai yang dapat dilakukan masyarakatbersama-sama.Masyarakat sangat antusias merekam sejarah mereka bersama. Sebagai gambaran visual peta terbukti menjadi alat yang baik untuk merangsang diskusi di dalam masyarakat tentang pemanfaatan lahan. Tetapi walaupun ada keuntungan dan indikator “menyatukan masyarakat,” pemetaan komunitas sering tidak memenuhi harapan masyarakat. Kadang-kadang petadiletakkandirakdanjarangdilihat kembali. Hal ini mungkin masalah pengorganisasian masyarakat. Bila masyarakat terorganisasi dengan baik, visi bersama masyarakat atas keluaran pemetaan akan lebih jelas, dan proses pemetaan menjadi lebih efisien dan spesifik terhadap kebutuhan mereka. Selanjutnya, masyarakat akan mampu memutuskan sendiri tentang strategi penggunaan peta, dan memiliki lembaga lokal yang berfungsi baik untuk melaksanakan strategi tersebut. Refleksi saya dalam artikel ini dimaksudkan bersifat umum dan menyeluruh karena saya tidak terlibat secara langsung dalam pemetaan partisipatif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini dan tidak dapat berbicara dalam konteks dan perkembangan terkini. Tetapi saya memberanikan diri untuk menyarankan bahwa pusat perhatian hendaknya tidak hanya pada perbaikan teknologi pemetaan dan tehnik pemetaan partisipatif semata, tetapi juga dalam proses pengorganisasian masyarakat, pendidikan dan peningkatan kapasitas. MENGAPA MEMPERKENALKAN PEMETAAN PARTISIPATIF DI INDONESIA? Sebab banyak yang membutuhkannya [Sebab ada kebutuhan nyata]. Pemetaan Partisipatif telah dan tetap menjadi alat penting untuk menegakkan hak-hak tenurial masyarakat dan bagi pengelolaan sumberdayaalamberbasismasyarakat. Konteks politik dan keadaan perdesaan di Indonesia telah berubah secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Tetapi kebutuhan akan pemetaanpartisipatiftampaknyajustru lebihbesardibandingkansebelumnya. Tujuan khusus pemetaan partisipatif telah berubah karena kerangka persoalanhakatastanahjugaberubah, tetapi masih menjadi persoalan yang sangat berkaitan, dan pemetaan partisipatif akan berperan penting dalam merangkai jawabannya
  18. 18. 19 10 TAHUN PEMETAAN PARTISIPATIF PEMETAAN partisipatif (PP) di Kalimantan Barat pertama kali dilakukan di Sidas Daya pada tahun 1994 dan berkembang makin pesat setelah pembentukan Pembinaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kerakyatan (PPSDAK) Pancur Kasih pada tahun 1995. Sampai dengan bulan Desember 2004 lembaga ini telah memetakan 263 kampung yang tersebar di sembilan kabupaten dengan luas cakupan 1.135.415,89 hektar atau 7,58% dari luas wilayah provinsi Kalimantan Barat. Setelah berjalan lebih dari sepuluh tahun PPSDAK merasakan bahwa program pemetaan partisipatif yang dilakukan selama ini belum memberi dampak politik yang signifikan terhadap pengurusan dan penguasaan sumber dayaalamdandalambeberapakasusjustrumenimbulkandampak-dampakyang tidak diinginkan di kampung-kampung yang telah dipetakan. Berangkat dari kesadaran tersebut, PPSDAK memutuskan untuk melakukan refleksi mendalam terhadap program yang dilakukan sampai saat ini. Refleksi yang berlangsung dalam bentuk lokakarya ini dilaksanakan di Aula Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Pancur Kasih ini bertujuan untuk mengulas kegiatan pemetaan partisipatif di Kalimantan Barat, melihat kembali metodologi PPdalamkonteksperubahanpolitikyangsedangberlangsung,menggalipeluang dan harapan dalam mengembangkan PP sebagai upaya pemberdayaan rakyat secara menyeluruh dan berkelanjutan, membangun mekanisme kerja antar LSM dan lembaga lokal dalam pelaksanaan kegiatan PP, dan meningkatkan kapasitas staf PPSDAK dalam mengelola konflik di lapangan. Para peserta kebanyakan tetap bertahan selama tiga hari pertemuan dengan antusiasme tinggi walaupun acara berlangsung di akhir minggu. Antusiasme yang tinggi ini tampaknya muncul karena pertemuan ini adalah pertemuan pertama berbagai Rangkuman Diskusi REFLEKSI GERAKAN PEMETAAN PARTISIPATIF DI KALIMANTAN BARAT OLEH : A. HADI PRAMONO komponen Pancur Kasih setelah kegagalan seorang kadernya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sekadau. Akibatnya nuansa politis terhadap kegiatan refleksi ini terasa kental yang justru menguntungkan di tengah lemahnya dampak politis dari gerakan PP. Lokakarya yang dipandu oleh Abdon Nababan dan Ita Natalia dimulai dengan sebuah diskusi panel untuk memberi gambaran tentang pengalaman-pengalaman beberapa lembaga dalam pendampingan masyarakat setelah pemetaan kampung berlangsung. Tiga panelis yang memaparkan pengalaman pelaksanaan PP di lembaga masing- masing.adalahJohnBambadariInstitut Dayakologi (ID), Sem dari Yayasan Pupuk Tagua, dan Leo Teddy dari Yayasan Biodamar. BERIKUT ADALAH PEMAPARAN DARI PARA PANELIS; John Bamba, salah satu inisiator gerakan PP di Kalbar, memulai pemaparannya dengan melakukan kilas balik atas gerakan PP di provinsi ini.Kekuatanpeta“ditemukan”secara tak sengaja oleh sejumlah penggiat lingkungan dalam lingkaran WALHI. Mereka mendapati bahwa pada tahun 1990 masyarakat kampung Tering Lama di Kalimantan Timur berhasil mempertahankan kampung mereka dari caplokan sebuah perusahaan emas, PT. Kelian Equator Mining dengan menggunakan sebuah peta yang dibuat pada jaman Hindia Belanda.Padatahun1992kegiatanPP Para aktivis Kalimantan Barat melakukan refleksi gerakan pemetaan partisipatif (Dok. JKPP)
  19. 19. 20 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 pertama dilakukan WWF di Long Uli, sebuah kampung di pinggir Taman Nasional Kayan Mentarang. Mendengar kegiatan ini, Institute of Dayakology Research and Develop- ment (IDRD yang kemudian menjadi ID) mengirim Kristianus Atok untuk mempelajari metode baru ini. Namun pelatihan pemetaan pertama di Kalbar yang dilaksanakan IDRD dan Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih. baru dilakukan tahun 1994 di Sidas Daya dengan mengundang Alix Flavelle (seoranggeograferdariKanada)sebagai fasilitatorpelatihan.Setelahdipandang perluuntukmengembangkanprogram PP, IDRD semula berencana menjadikan program tersebut sebagai salah satu programnya. Tetapi karena lembaga dana yang bersedia mendukungtelahmembiayaiprogram lain, kemudian digagaslah pembentukanPPSDAKsebagaisebuah unit baru dalam Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih pada tahun 1995. John Bamba memberi catatan penting terhadap kegiatan pemetaan yaitu terjadinyatransformasidaritradisilisan menjadi tradisi tulisan. Seperti kita ketahui, pada dasarnya PP mentransformasi “peta mental” yang hidupdalamtradisilisanmenjadisuatu peta modern yang berasal dari tradisi tulisan.Dalammelakukantransformasi ini perlu diingat bahwa tidak semua budaya lisan yang dialihkan ke dalam bentuktulisanmenguntungkankarena bahan-bahan tertulis justru bisa menjadi alat kontrol bagi pihak luar terhadap masyarakat yang memiliki pengetahuan tersebut. Tetapi dalam banyak kasus pengalihan demikian tidak bisa dihindari karena untuk perlindungan dan penyelamatan budaya tradisi lisan. Dalam hal ini ID memilih pendekatan penyelamatan dengan mendokumentasikan tradisi lisan. Menurut John Bamba gerakan PP di Kalbar memiliki dua tujuan utama. Secara internal PP bertujuan untuk memperjelas batas-batas klaim wilayah masyarakat lokal/adat, mengaturpolapemanfaatanruangoleh masyarakat, dan sebagai alat pengorganisasian masyarakat untuk mengurangi potensi konflik dan perusakansumberdayaalam.Keluaran PP menjadi dasar untuk advokasi kebijakan untuk mendapatkan legitimasi atas klaim tersebut mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan. Selama ini gerakan PP lebih menonjolkan keberhasilan- keberhasilan masyarakat dalam mempertahankan tanah dan sumber daya alamnya. Namun bila diamati lebih jauh sejumlah dampak yang terjadi justru bertentangan dengan kedua tujuan tersebut, sehingga gerakan PP perlu dikaji ulang untuk bisamencapaitujuanyangdiharapkan. Berdasarkanpengalaman lembaganya di Kabupaten Ketapang, khususnya dengan masyarakat Dayak Jalai, John Bamba mengamati beberapa dampak yang muncul antara lain tata batas menjadi kaku dan berujung pada menguaknya konflik di dalam masyarakat yang menimbulkan kotak- kotak sosial mengikuti tata batas peta, memperkuat pembagian wilayah ad- ministratif pemerintahan (melalui pemetaan kampung/desa), dan meningkatnya pengurasan sumber dayaalamolehmasyarakatsendiri.Hal terakhir ini juga diungkapkan oleh Sam berdasarkan pengalaman lembaganya dengan masyarakat Dayak Krio Bihak. Konflik dalam masyarakat muncul akibat adanya kecenderungan privatisasi tanah adat, karena kemungkinan besar selama dan sesudah pemetaan tendensi atas kepemilikan pribadi meningkat. Selain itu anggota kampung mulai menerjemahkan peta sebagai bukti kepemilikan. Persoalan pun bertambah karena kesepakatan atas pengurusan kampung pasca pemetaan yang sudah dibuat sering menjadi mandul. Tidak berjalannya komitmen yang dicapai kemungkinan besar karena kesepakatan tersebut dibuat di luar mekanisme pembuatan kebijakan kolektif komunitas secara adat. Salah satu sumber masalahnya adalah bahwa PP belum mampu menerjemahkan indigenous knowl- edge dan indigenus wisdom dalam konteks sosial budaya komunitas kampung yang dipetakan, terutama dalam hal “kumpulan hak yang melekat” (bundles of rights) termasuk hak pemanfaatan SDA oleh kerabat dari wilayah tetangga. Yang terjadi justru PP membekukan fleksibilitas dan dinamika ruang dan pengetahuan ‘asli.’ Perlu disadari bahwa ada dua macam falsafah dan dua sistem nilai yang berbeda yang tidak dapat dipaksakan masuk ke dalam peta. Sehubungandenganperbedaansistem pengetahuan tersebut, Albertus Hadi Pramono – seorang kandidat doktor geografi dari Universitas Hawaii yang sedang membantu Sekretariat Nasional JKPP dalam mengevaluasi gerakan PP di Indonesia – diminta Abdon Nababan untuk mengulas sedikit tentang tesis S2-nya. Dalam pemaparan ini disampaikan bahwa pemetaan yang berdasarkan kartografi modern membawa sederet nilai yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nilai- nilai penting yang mendasari perkembangan kartografi adalah individualisme yang berujung pada penekanan atas hak milik pribadi dan potensi uang yang diperoleh dari milik pribadi. Di sinilah peran kartografi modern yang menyediakan teknologi untuk menentukan batas- batas daerah yang diklaim berbagai pihak dan memperkirakan potensi uang yang bisa diperoleh dari daerah yang dimiliki. Batas yang tegas dan kaku dengan demikian sangatlah penting untuk tujuan tersebut.
  20. 20. 21 10 TAHUN PEMETAAN PARTISIPATIF Sementara itu masyarakat adat memiliki sistem teritorialitas sendiri yang lebih cair (fleksibel atau tidak kaku) dan kompleks. Pada sebuah bidang tanah, misalnya, seringkali menggunakan batas batas alam bisa jadiadabeberapapihakyangmemiliki hak yang berbeda-beda atas tanah dan atau tumbuhan di atasnya. Untuk menyatakanteritorialitasdanklaimnya berbagai kelompok masyarakat adat memakai berbagai macam bentuk komunikasi seperti lagu, syair, lukisan, dansebagainya.Dengandemikianada perbedaan dan benturan filsafat serta nilai dalam memetakan suatu wilayah adat. Tantangannya adalah bagaimana mengubah teknologi pemetaan mod- ern agar bisa merepresentasi kompleksitas penguasaan ruang di dalam masyarakat, atau bermain dalam teknologi yang ada tapi kompleksitas penguasaan tetap bisa berlangsung. Dengan kata lain, bagaimanakah para aktivis PP mengarusutamakan pengetahuan asli dalam PP? John Bamba juga mengulas dampak- dampak dari tujuan eksternal. Pilihan untuk memetakan batas-batas kampung atau desa sebagai unit sosial- politik menimbulkan pertanyaan. Di mana sebenarnya posisi PP terhadap tata kuasa kawasan negara? Dengan memetakan kampung/desa PP terjebak dengan wilayah administrasi pemerintahan, yang kemudian berakibat pada delegitimasi masyarakatadatdannegaraisasisistim- sistim adat. Kemudian dalam peta ada kolom tanda tangan pejabat pemerintah, tetapi pertanyaannya ‘apakah perlu pemetaan memperoleh pengakuandarinegara?.’Haliniterjadi karena masyarakat sendiri sudah terkooptasi, sehingga persepsi dan keinginanbahwapetaharusmengikuti satuan administrasi pemerintah juga karena ada ketakutan atas sah atau tidaknya peta-peta yang dihasilkan. Namun tidak bisa dipungkiri hal tersebut mungkin akibat persepsi yang keliru dari Ornop pendamping. Contoh kongkrit dari persoalan ini muncul dalam pemaparan Sam. Masyarakat Krio Bihak bingung dalam menentukan status hutan yang berada di luar cakupan batas-batas kampung yang mereka petakan. Apakah daerah itu masuk dalam kawasan masyarakat adat, atau wilayah negara atau bahkan wilayah tak bertuan? YPT pun, sebagai pendamping, tidak bisa menjawab persoalan ini yang tampaknya juga terperangkap dalam wacana yang dipakai negara. Ada beberapa persoalan metodologi yang muncul dalam lokakarya ini. Pertama, selama ini metode PP cenderung seragam tanpa mempedulikanperbedaankondisidan kebutuhan masyarakat yang wilayahnya dipetakan. Padahal, meminjam wacana manajemen, pal- ing sedikit ada tiga tingkat kondisi masyarakat yang perlu diperhatikan: penyelamatan (damage control), pemulihan (recovery) dan investasi. Hal ini berarti metodologi tidak bisa seragam di semua tempat, tetapi harus memperhatikanberadapadatingkatan yang mana suatu masyarakat saat pemetaanakandimulai.Persoalanlain adalah komitmen pendampingan oleh Ornop yang membantu pemetaan. Selama ini, jarang sekali Ornop yang memiliki kelanjutan dalam pengorganisasian masyarakat sesudah pemetaan. Ada kesan bahwa Ornop yang aktif dalam PP melakukan “tabrak lari,” sehingga sepertinya persoalan-persoalan yang muncul kemudian bukan lagi urusan mereka. Leo Teddy mengingatkan bahwa kelanjutan pendampingan atas masalah-masalah yang dihadapi perlu dipertahankan meski tidak lagi bekerja di wilayah yang telah dipetakan. Selanjutnya dalam diskusi sebagian peserta menilai bahwa sebagai sebuah gerakansosialgaunggerakanPPmasih belum terasa di tingkat nasional. Kelemahan ini terjadi karena gerakan PP selama ini cenderung menekankan kepentinganekonomidanekologibila dilihat dari jenis-jenis peta yang dihasilkan, yaitu batas kampung dan tata guna lahan. Dengan demikian sampai saat ini gerakan PP masih berupagerakankulturalyangbertujuan untuk mendidik masyarakat, tetapi belum mengembangkan komponen kedua dari gerakan sosial yaitu sebagai sebuah gerakan politik. Untuk sampai ke sana gerakan PP perlu memiliki perspektif ideologis dan politik yang kuat sebagai sebuah gerakan sosial. Namun bukan berarti kondisi saat ini salah, karena pilihan sebagai gerakan kultural tidak lepas dari sejarah gerakan. Saat gerakan PP dimulai persoalan penyelamatan wilayah masyarakat adat dan menahan kerusakan ekologis dari pencaplokan oleh negara dan kepentingan bisnis menjadi alasan utama pemetaan. Di masa depan PP harus dijadikan suatu gerakan politik masyarakat adat. Namun tantangannya adalah bagaimana membuka ruang hidup masyarakat adat dan memposisikan pekerjaan PP dalam ranah politik seperti sekarang ini. Berdasarkan pemaparan oleh para panelis dan diskusi di antara para peserta, Abdon Nababan selaku fasilitator mengajak para peserta untuk merefleksi pengalaman gerakan PP selama 10 tahun di KALBAR melalui tiga pertanyaan: 1. Apa yang seharusnya tidak kita lakukan di masa lalu? 2. Apa yang yang seharusnya kita lanjutkan dari masa lalu? 3. Apa upaya-upaya baru yang perlu kita lakukan memperkuat PP di masa depan? Peserta kemudian berdiskusi dalam dua kelompok dengan pertanyaan yang sama. Hasil diskusi tersebut adalah sebagai berikut:
  21. 21. 22 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 Hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan di masa lalu adalah: 1. Petaataupemetaanmenjaditujuan 2. Orientasi PP sebagai proyek 3. Penyampaian masalah-masalah teknis PP dan tata ruang semata dalam persiapan PP 4. Penyeragaman pendekatan terhadap semua kampung tanpa didahului dengan suatu kajian yang mendalam atas kampung tersebut 5. PP yang dilakukan secara dadakan tanpa persiapan atau hanya mengejar jumlah kampung sesuai sasaran proyek 6. Setelah PP ditinggal begitu saja 7. Rencana strategis kampung yang tidak direalisasikan 8. Menyimpan peta di kampung hanya pada satu orang 9. Format peta yang memuat tempat bagi tanda tangan aparat pemerintah Hal-hal yang seharusnya dilanjutkan dari masa lalu: 1. Diskusi mendalam atas pemanfaatan peta sebelum PP dilakukan 2. Melakukan proses pendokumenta- sian yang lebih maksimal 3. Melakukan integrasi yang terencana 4. Kerjasama dengan pemerintah untukmerubahkebijakantataruang 5. Hasil PP ditindak-lanjuti 6. Membuat rencana strategis (renstra) kampung 7. Penguatan kawasan masyarakat adat 8. Renstra direalisasikan 9. Memperkuat jaringan lokal, nasional & internasional 10.Monitoring dan evaluasi hasil PP Upaya-upaya baru yang perlu dilakukan untuk memperkuat PP di masa depan adalah: 1. Sosialisasi ideologis 2. PP dilakukan di tempat-tempat yang sudah diorganisir 3. Pengorganisasian yang lebih intensif dengan mengirim CO untuk tinggal di kampung dalam waktu yang lama atau melalui gerakan pulang kampung atau bahkan ada CO yang permanen sebelum PP dilakukan 4. Lokasi-lokasi PP dikembangkan sebagai basis politik rakyat dengan memasukkan perspektif politik ruang dalam PP 5. Pengembangan bank data tata ruang 6. Pengembangan aliansi dan pendekatan strategis dan taktis 7. PP tidak tunggal tetapi menjadi kesatuan dari berbagai macam inisiatif 8. Metode PP disesuaikan dengan kondisi lapangan. 9. PP dikembalikan sebagai alat gerakan sosial dan politik. 10.Publikasi hasil PP ke masyarakat dan pihak-pihak terkait 11.Pengintegrasian resolusi/ transformasi konflik dalam PP 12.Memperbaharui strategi PP Sebelum mendiskusikan gerakan PP di masa depan, fasilitator mengajak peserta untuk mengurai kecenderungan yang mempengaruhi gerakan PP di Kalbar. Kecenderungan- kecenderungan tersebut antara lain: • Kelangkaan sumber daya alam yang menyebabkan nilai ekonomi SDA meningkat dan kemudian menimbulkan konflik di antara masyarakat untuk merebut kontrol dan akses terhadap sumber daya tersebut • Individualisasi yang berkembang dalam masyarakat berpengaruh pada privatisasi tanah adat yang mengubah kepemilikan [atau pengambilan keputusan secara] kolektif menjadi individual serta mengubahtanah sebagaikekayaan sosial menjadi modal yang mengarah ke perkembangan pasar tanah) • Perubahan posisi gerakan politik dalam gerakan sosial yang digerakkan ORNOP yang semula tidak memihak atau bergabung dengan suatu partai (non-partisan) sekarang sebagian partisan dan sebagian lagi tetap non-partisan. • Perubahan interaksi dan relasi di antara penggiat Ornop dari hubungan yang elitis dan fokus pada figur-figur tertentu sekarang sudah lebih cair, setara, dan kolektif • Basispendukungekonomigerakan atau aktivis yang semula hanya koperasi kredit (credit union/CU) menjadi lebih beragam dengan masuknya KPD dan usaha-usaha ekonomi lain. • Atmosfir politik berubah dari represif menjadi dialogis dan demokratis • Orientasi Ornop yang semula hanya berupa sederet kegiatan / proyek saat ini berkembang menjadi suatu gerakan • Target pemberdayaan yang dulu semata hanya masyarakat Dayak sekarang pun mencakup kalangan bukan Dayak • Pelaku gerakan dulu praktis hanya Ornop sekarang Organisasi Rakyat (OR) mulai terlibat • Posisi tawar masyarakat madani meningkat yang sebelumnya tidak digubris sekarang sudah diperhitungkan Para peserta kemudian membahas tujuan gerakan PP di Kalbar dalam dua kelompok. Kelompok pertama membahas tujuan PP dalam memperkuat gerakan kultural
  22. 22. 23 10 TAHUN PEMETAAN PARTISIPATIF sedangkan kelompok kedua mendiskusikan tujuan PP dalam memperkuat gerakan politik baik di kebijakan publik atau kekuasaan. Sebagai sebuah gerakan kultural tujuan PP di Kalbar adalah bahwa masyarakat adat mampu merebut, mempertahankan, memulihkan dan mengurus kawasan adat terutama tanahadatdanhutanadat.Sedangkan strategi yang ditawarkan adalah: 1. Mempertahankan–PPsebagaialat pengorganisasian untuk melahirkan tindakan kolektif dalammempertahankantanahdan hutan adat. 2. Memulihkan – PP sebagai alat perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi untuk memulihkan tanah adat dan hutan adat yang rusak. 3. Mengurus – PP sebagai alat perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dalam mengurus tanah adat dan hutan secara efektif sesuai dengan pengetahuan lokal, inovatif, adil dan lestari. Sebagai sebuah gerakan politik tujuan PP di Kalbar adalah penghormatan dan perlindungan terhadap kawasan adat/lokal dan dikuasainya ruang politik oleh rakyat. Adapun strategi untuk mencapai kedua tujuan tersebut adalah: • Strategi 1: PP sebagai alat untuk membangun basis massa/ konstituen politik • Strategi 2: PP sebagai media untuk membentuk penggerak/penggiat politik dari rakyat Prinsip-prinsip Pemetaan Partisipatif: • Musyawarah sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam penggunaan peta. • Inisiatif dan metode pemetaan dilakukan berdasarkan kebutuhan rakyat setempat. • Pemetaandilakukanpadakawasan adat yang sudah diorganisir. • PP mendorong partisipasi yang bermaknadariparaanggotasebuah komunitas. • Berdasarkan pengetahuan lokal. • Ada tindak lanjut yang jelas setelah pemetaan (misalnya dalam bentuk keberlanjutan dan rencana tindak lanjut). • Pemetaan harus dilakukan secara kontekstual. • Informasi tentang batas luar klaim masyarakat terbuka untuk dipublikasikan ke pihak luar, sedangakan informasi untuk batas dalam harus melalui musyawarah kampung. Perubahanyangharusdilakukandalam Metodologi adalah: • Penelitian awal/studi kelayakan. • Diskusi kritis dengan para anggota masyarakat tentang PP sebelum kegiatan pemetaan dilakukan. • Perencanaan kawasan adat pasca- pemetaan oleh pendamping pemetaan partisipatif (PPP- Pendamping Pemetaan Partisipatif). • PP(baikpetaatauprosesnya)adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan petanya yang justru menjadi tujuan. • Tema peta disesuaikan dengan tujuan PP di masing-masing kampung. Prinsip-prinsip kerja bersama : • Kesamaan tujuan (platform) dan metodologi dari para pihak/organ- organ gerakan yang diikat dalam satu entitas. • Fleksibelitas strategi dalam mencapai tujuan. • Menciptakan relasi/konstituen/ba- sis massa dan pekerja/aktivis politik. • Swadaya. Bagi peran dan mekanisme kerjasama: • Pembagian peran dengan pendekatan teritorial • Ada mekanisme monitoring, evaluasi dan komunikasi bersama • Pembagian peran dalam pengelolaan isu dengan memperhatikan segmentasi • Pembagian peran dalam pengelolaan logistik • Pembagian peran dalam komunikasi politik • Penguasaan isu di ruang-ruang publik Sedangkan rencana kegiatan tindak lanjut yang diusulkan kedua kelompok adalah: • Lokakarya perumusan metodologi PP oleh PPSDAK • Lokakarya pembuatan dan penyusunan modul oleh PPSDAK. • Refleksi bagi para Community Mapper • Peningkatan Kapasitas P3K (Pendamping Pemetaan Partisipatif Kampung) . • Pembuatan modul PP sebagai sarana pengorganisasian politik konstituen massa kritis • Penyusun Platform gerakan politik penataanruang • Training of Trainer (ToT) politik
  23. 23. 24 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 KAWASAN EKOSISTEM HALIMUN Kawasan Ekosistem Halimun secara administratif masuk ke dalam 3 Kabupaten (Bogor dan Sukabumi di Provinsi Jawa Barat, serta Lebak di Provinsi Banten) merupakankawasanpenyanggadanyangmensuplaicadanganairbagipenduduk yang tinggal di tiga kabupaten tersebut serta Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIPI-PHPA yang bekerja sama dengan JICA (1980), bahwa Kawasan Ekosistem Halimun terdiri dari 3 bagian : 1. Lowland rain forest (500-1000 m dpl) 2. Sub-montane forest (1000-1500 m dpl) 3. Montane forest (1500-1929 m dpl) Kawasan Ekosistem Halimun kaya akan sumber daya alam baik dari segi keanekaragaman hayati maupun bahan-bahan mineral yang terkandung di dalamnya (emas, bentonit, limostone). Kondisi ini mengundang perhatian semua pihak untuk ikut mengelola dari berbagai aspek, baik itu konservasi yang dikelola TNGHS, hutan produksi oleh PT Perum Perhutani, perkebunan di kuasai oleh swasta dan BUMN/PTPN VIII, sedangkan bahan galian dan tambang dikelola oleh PT Aneka Tambang. Sementara warga yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Ekosistem Halimun (terdiri dari dua komunitas yaitu masyarakat adat dan lokal) yang secara turun temurun telah mempunyai sistem pengelolaan tersendiri berdasarkan kearifan EVALUASI & REFLEKSI PEMETAAN PARTISIPATIF DI KAWASAN EKOSISTEM HALIMUN OLEH : ANDRI SANTOSA & BAGUS PRIATNA (RMI-BOGOR) lokal semakin terpinggirkan dan hanya menjadi penonton. Masyarakat adat yang tinggal di kawasan ini adalah masyarakat adat kasepuhan dan urang kenekes (baduy). Sedangkan masyarakat lokal adalah masyarakat pendatang yang telah lama tinggal di kawasan ini akibat pembukaan perkebunan dan perang kemerdekaan. Dampak yang paling dirasakan oleh warga adalah tumpang tindihnya pengelolaan antara wilayah kelola masyarakatdenganparapihakyangada di Kawasan Ekosistem Halimun. Kondisi ini terjadi karena para pihak tersebut tidak menghormati wilayah masyarakat yang sudah ada terlebih dahulu, juga tidak menghormati perubahan peruntukkan lahan akibat berbagai peristiwa yang terjadi di daerah tersebut. Peta perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Dok. RMI)
  24. 24. 25 10 TAHUN PEMETAAN PARTISIPATIF RMI & PEMETAAN PARTISIPATIF RMI The Indonesian Institute For For- est and Environment, sebuah lembaga non pemerintah yang mempunyai perhatian pada issu lingkungan dan kehutanan memulai pembelajaran lapang tentang pengelolaan sumberdayahutandikawasaninipada akhir 1997. Kondisi di atas menjadi perhatian tersendiri RMI dalam mensikapi pengelolaan Kawasan Ekosistem Halimun. RMI memulai pembelajarannya dari Desa Malasari – Bogor atau Kawasan Ekosistem Halimun sebelah timur. Dari daerah inilah RMI melihat ada ketimpangan struktur penguasaan lahan. Untuk memperjelas hal tersebut maka dilakukan pemetaan partisipatif pada tahun 1998 dimana memperlihatkan tata guna lahan yang tidak adil antara masyarakat dan pihak luar. Metode pemetaan partisipatif ini kemudian mengiringi hampir seluruh lokasi dampingan RMI di Kawasan Ekosistem Halimun, yaitu Desa Malasari, Desa Kiarasai, Kampung Nyungcung, Kampung Parigi (Kabupaten Bogor), Desa Sirnaresmi (Kabupaten Sukabumi), Desa Mekarsari, Kasepuhan Citorek, Kasepuhan Cibedug (Kabupaten Lebak). Pemetaan partisipatif juga merupakan alat pengorganisasian masyarakat dalam memperjelas dan memperjuangkan wilayah kelolanya, selain alat negosiasi. Tahapan yang dilalui RMI dalam pemetaan partisipatif adalah sebagai berikut : 1. Perkenalan (introduksi) gagasan pemetaan partisipatif Jauh sebelum melakukan pemetaan partisipatif langkah awal adalah adanya satu perkenalan (introduksi) gagasan pemetaan melalui obrolan kampung atau semacam diskusi infor- mal. Obrolan-obrolan kampung ini biasanyaakanbermuaramenjaditema diskusi berikutnya dan cenderung dilakukanpadariungankampungyang lebih resmi serta dibuatnya catatan penting yang menjadi kesepakatan komunal (tingkat kampung/desa/ wewengkon adat), bahkan dibeberapa tempat pada saat itu juga disusun tahapan kegiatan yang berhubungan dengan penelusuran ruang-ruang kelola warga sekaligus pembicaraan penggalangan dana melalui swadaya masyarakat 2. Penggalian informasi dasar Pencatatan informasi wilayah yang menyangkut aspek biofisik dan sosial ekonomi serta bentuk atau sistem pengelolaan sumber daya alam yang didasarkan pada kearifan lokal. Hal ini biasanya dilakukan melaui obrolan bahkandilakukanjugamelaluiriungan kampung dan survei (transek) di lapangansampaimenghasilkangambar sederhana berdasarkan pemahaman dan pengetahuan warga (sketsa). Di lain pihak RMI yang memfasilitasi proses pemetaan partisipatif melakukanpencarianinformasiseperti peta dasar (Peta Topografi dan Peta lainnyadariBakosurtanal)jugaalatdan bahanyangnantinyarelatifmudahdan sederhana digunakan oleh warga serta informasi-informasi lainnya yang relatif sukar diperoleh oleh warga termasuk kaitan kebijakan yang menyangkut pemetaan partisipatif 3. Pelatihan alat pemetaan Untuk mempermudah kegiatan pemetaan dalam menelusuri batas- batas dan ruang-ruang kelola warga maka dilakukan juga tahap pemahaman dan pelatihan alat. Pada tahap ini ada satu transformasi pengetahuan alat pemetaan, yang dilakukan oleh RMI sebagai fasilitator kepada warga yang berencana akan melakukan pemetaan. Pelatihan yang diberikan adalah pengenalan dan penggunaan alat pemetaan (GPS dan Kompas). 4. Pemetaan Partisipatif Perencanaan pelaksanaan pemetaan disusun bersama dengan membentuk tim pemetaan. Tim ini terdiri dari pemegang GPS, pemegang kompas, pencatat data, perintis jalan, penanda patok, dan logistik jika diperlukan menginap. Biasanya tim terdiri dari 6-9 orang, tetapi bisa juga banyak jika warga lain ingin berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Tim ini mengambil data di lapang sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat akan peta yang akan dibuat. 5. Penggambaran Peta Penggambaran peta adalah proses mengalihkan catatan-catatan hasil penelusuran data di lapang menjadi sebuah gambar peta yang relatif proporsional/skalatis. Penggambaran ini memperhatikan skala yang akan dibuat dan menampilkan informasi penting dari lapang. Penggambaran dilakukan di tempat yang reprentatif di lokasi, tetapi sebagian besar dilakukandiRMIkarenapertimbangan peralatan pendukung. 6. Sosialisasi dan Pengesahan Peta Sosialisasi dan Pengesahan Peta merupakan tahap untuk membuat kesepakatan atas peta yang telah dibuat. Sosialisasipetaadalahtahapan untuk menyampaikan hasil penggambaran yang telah dilakukan dengan harapan mendapat masukan dankoreksiataspetayangtelahdibuat. Masukan dan koreksi dapat diberikan untuk kemudian membuat revisi peta jika diperlukan. Pengesahan dilakukan jika masyarakat setuju atas informasi yang tercantum dalam peta, hal itu dapat dibuktikan dengan mencantumkan tanda-tangan atau cap jempol pada lembar pengesahan. Pihak-pihak yang biasanya membubuhkan tanda tangan atau cap jempolnya adalah tokoh masyarakat/ adat/pemerintah desa, pelaku pemetaan,masyarakatumumdan juga
  25. 25. 26 KABAR JKPP NO. 11, JANUARI 2006 oleh pihak tetangga yang wilayahnya berbatasan. PEMBELAJARAN PEMETAAN PARTISIPATIF DI KAWASAN EKOSISTEM HALIMUN Tahapan-tahapan dalam konteks pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh warga bersama RMI di beberapa tempat di Kawasan Ekosistem Halimun pada tataran implementasi menyiratkan beberapa catatan yang dapat dijadikan pembelajaran oleh RMI. Pemetaan partisipatif cenderung lebih mudah diterima oleh warga yang ada di Kawasan Ekosistem Halimun, kondisi ini didukung oleh masih kentalnyabudayakebersamaansesama wargameskipunpadabeberapatempat sudah mulai terancam pudar. Terlebih lagi inisiasi atau gagasan pemetaan ini muncul ketika terdapat masalah tumpang tindih pengelolaan antara warga dengan pihak luar yang oleh warga hal ini dianggap menjadi persoalan kolektif, maka warga akan dengan cepat memutuskan untuk melakukan pemetaan partisipatif. Sehingga tujuan pemetaan lebih didominasiolehkepentinganadvokasi dan kampanye. Sedangkan wilayah- wilayah atau tempat yang warganya melakukan langkah pemetaan partisipatif semuanya hampir mempunyai permasalahan yang sama yaitu keterbatasan atau tertutupnya akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Pada sisi lain, muncul juga kesadaran wargadisebagiantempatbahwauntuk melakukan advokasi dan kampanye tidak cukup hanya dengan menggunakan peta, tetapi lebih dari itu. Mereka mulai sadar pentingnya komponen lain untuk menemani peta seperti rencana tata ruang dan pendokumentasian aturan mengenai pengelolaan ruang/sumber daya alam yang bisa menunjukan bukti kepada pihak luar bahwa wargapun mampu mengelola sumber daya alamnya3 . Dua komponen yang disebutkan terakhir ini bisa juga ditujukan untuk mengatur ke dalam komunitas bagaimana mekanisme pengaturan diantara individu-individu terhadap pemanfaatan sumber daya alamnya. Pada kesempatan lain juga di temui hambatan-hambatan yang memerlukan tambahan porsi waktu dan pemikiran serta strategi, terutama dalam transformasi pengetahuan yang dianggap perlu disampaikan oleh RMI dan membumikan gagasan yang berkaitan dengan pemetaan partisipatif supaya mudah dipahami oleh warga. Karena dari segi komunikasi ada sebagian warga yang cukup asing dengan penggunaan bahasa Indonesia serta tidak terbiasa denganbudayabacatulis,merekaakan lebih cepat memahami ketika ada satu contoh atau perumpaman dalam bahasa sunda. Di sisi lain kendala geografisjugamembutuhkankesiapan dari tim RMI untuk turun dan bertahan di tengah kondisi halimun yang memang membutukan waktu cukup lama untuk bisa memahami dinamika yang terjadi, terutama ketika perkembangan yang terjadi dilapangan (warga) tidak terinformasikan oleh warga sendiri kepada RMI. Termasuk RMI juga mengingatkan warga untuk saling Proses pemetaan partisipatif di Desa Mekarsari,Kec. Cibeber Kab.Lebak-Banten (Dok. RMI)

×