PEMBAHASAN


Pengertian



Macam



Tipe Kabinet






Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Negera RI
Tata Urutan Perunda...
Sistem Pemerintahan
Keseluruhan dari susunan atau
tatanan yang teratur dari lembagalembaga negara yang berkaitan satu
sama...
Macam Sistem
Pemerintahan
a. Sistem Pemerintahan Presidensial
b. Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem Presidensial
Sistem pemerintahan yang dikepalai oleh
presiden dan menteri-menterinya
bertanggung jawab kepada presi...
Ciri Presidensial
► Kedudukan presiden sebagai kepala negara

dan kepala pemerintahan
► Presiden dan DPR dipilih langsung ...
Kelebihan
► Selama masa jabatan, presiden tidak dapat

dijatuhkan DPR,pemerintahan dapat stabil
► Pemerintah punya waktu y...
Kekurangan
► Selama masa jabatan pengawasan rakyat

terhadap pemerintah kurang berpengaruh
► Rakyat kurang dapat tempat te...
Sistem Par lementer
 Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh
perdana menteri dan menteri-menterinya
bertanggung jawab kepa...
Ciri Par lementer
 Kedudukan kepala negara
(raja,ratu,presiden,sultan) tidak dapat
diganggu gugat
 Kabinet dipimpin perd...
Kelebihan
 Mudah tercapai kesesuaian antara
eksekutif dan legislatif(selama bukan
kabinet koalisi)
 Menterinya akan lebi...
Kekur angan
 Kedudukan eksekutif tidak stabil(suatu
saat dapat diberhentikan parlemen)
 Eksekutif tidak lancar dalam
men...
Tipe Kabinet






Dari siapa yang bertanggung
jawab
Dari ada tidaknya campur
tangan parlemen
Dari ukuran susunan kabin...
Dari siapa yang bertanggung jawab
1. Kabinet Ministerial
2. Kabinet Presidensial
Kabinet Ministerial
 Kabinet

yang pertanggungjawaban tugastugas pemerintahannya berada di tangan
para menteri (ministeri...
Kabinet Presidensial
 Kabinet

yang tugas-tugas
pemerintahannyandipertanggungjawabka
n oleh presiden
Ada Tidaknya campur tangan
parlementer
 1. Kabinet Parlementer
 2. Kabinet Ekstraparlementer
Kabinet Parlementer
 Kabinet yang pembentukannya dicampuri

parlemen, terutama fraksi yang
mempunyai suara(kursi) dalam p...
Kabinet Ekstraparlementer
 Kabinet yang dibentuk di luar campur

tangan parlemen atau DPR
Dari ukuran susunan kabinet




a. Kabinet Partai
b. Kabinet Koalisi
c. Kabinet Nasional
Kabinet Partai
 Kabinet

yang terdiri dari 1 partai yang
menguasai suara terbanyak
Contohnya : Kabinet Pembangunan II-VI ...
Kabinet Koalisi
 Kabinet

yang terdiri dari beberapa partai
yang bersama-sama menguasai DPR
Contohnya: Kabinet Berkaki Em...
Kabinet Nasional
 Kabinet

yang menteri-menterinya berasal
dari semua partai yang mempunyai
perwalilan di DPR
Contohnya :...
PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA RI
N Periode
o

Jenis
KOnstitusi

Kabinet

Negara

Pemerintahan

1 a.18 Agu 45-14
N...
Tata Urutan Perundang-undangan
Indonesia
• TAP MPR No.III/2000 UU
No.10/2004
-UUD 45
-UUD 45
-TAP MPR
UU/PERPU
-UU
-PP
-PE...
STRUKTUR KENEGARAAN



A. SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945
B. SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945
Struktur Kenegaraan Sebelum
Amandemen UUD 45
Pancasila (Dasar Negara)
Pembukaan UUD 1945
UUD 1945
MPR
MA

BPK

DPR

Presid...
Struktur Kenegaraan Sesudah
Amandemen
UUD 1945

BPK

Presiden dan
Wakil Presiden

MPR
DPR/DPD

Kekuasaan
Kehakiman
MA/Mk/K...
Sekian Presentasinya
Atas Perhatian Saudara Kami Ucapkan
Terima Kasih
Sistem Pemerintahan Indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sistem Pemerintahan Indonesia

2,047 views

Published on

Tugas SMA BAtik 1 Surakarta tentang sistem pemerintahan dan tipe kabinet di Indonesia

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,047
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
173
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem Pemerintahan Indonesia

  1. 1. PEMBAHASAN  Pengertian  Macam  Tipe Kabinet    Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negera RI Tata Urutan Perundangan Indonesia Struktur Kenegaraan
  2. 2. Sistem Pemerintahan Keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembagalembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya baik langsung atau tidak sesuai rencana untuk mencapai tujuan negara
  3. 3. Macam Sistem Pemerintahan a. Sistem Pemerintahan Presidensial b. Sistem Pemerintahan Parlementer
  4. 4. Sistem Presidensial Sistem pemerintahan yang dikepalai oleh presiden dan menteri-menterinya bertanggung jawab kepada presiden. ► Ciri ► ► Kelebihan ► Kekurangan
  5. 5. Ciri Presidensial ► Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ► Presiden dan DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu ► Menteri diangkat oleh presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden ► Masa jabatan presiden 5 th (2x periode)
  6. 6. Kelebihan ► Selama masa jabatan, presiden tidak dapat dijatuhkan DPR,pemerintahan dapat stabil ► Pemerintah punya waktu yang cukup untuk melaksanakan program
  7. 7. Kekurangan ► Selama masa jabatan pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh ► Rakyat kurang dapat tempat terhadap politik
  8. 8. Sistem Par lementer  Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri dan menteri-menterinya bertanggung jawab kepada DPR  Ciri  Kelebihan  Kekurangan
  9. 9. Ciri Par lementer  Kedudukan kepala negara (raja,ratu,presiden,sultan) tidak dapat diganggu gugat  Kabinet dipimpin perdana menteri dan menterinya bertanggung jawab kepada DPR  Susunan anggota berdasarkan atas suara terbanyak di parlementer  Kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahzn tidak dalam satu tangan
  10. 10. Kelebihan  Mudah tercapai kesesuaian antara eksekutif dan legislatif(selama bukan kabinet koalisi)  Menterinya akan lebih berhati-hati dalam bertugas setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen
  11. 11. Kekur angan  Kedudukan eksekutif tidak stabil(suatu saat dapat diberhentikan parlemen)  Eksekutif tidak lancar dalam mengerjakan program kerja
  12. 12. Tipe Kabinet    Dari siapa yang bertanggung jawab Dari ada tidaknya campur tangan parlemen Dari ukuran susunan kabinet
  13. 13. Dari siapa yang bertanggung jawab 1. Kabinet Ministerial 2. Kabinet Presidensial
  14. 14. Kabinet Ministerial  Kabinet yang pertanggungjawaban tugastugas pemerintahannya berada di tangan para menteri (ministerial)
  15. 15. Kabinet Presidensial  Kabinet yang tugas-tugas pemerintahannyandipertanggungjawabka n oleh presiden
  16. 16. Ada Tidaknya campur tangan parlementer  1. Kabinet Parlementer  2. Kabinet Ekstraparlementer
  17. 17. Kabinet Parlementer  Kabinet yang pembentukannya dicampuri parlemen, terutama fraksi yang mempunyai suara(kursi) dalam parlemen.
  18. 18. Kabinet Ekstraparlementer  Kabinet yang dibentuk di luar campur tangan parlemen atau DPR
  19. 19. Dari ukuran susunan kabinet    a. Kabinet Partai b. Kabinet Koalisi c. Kabinet Nasional
  20. 20. Kabinet Partai  Kabinet yang terdiri dari 1 partai yang menguasai suara terbanyak Contohnya : Kabinet Pembangunan II-VI pada Pemerintahan Orde Baru
  21. 21. Kabinet Koalisi  Kabinet yang terdiri dari beberapa partai yang bersama-sama menguasai DPR Contohnya: Kabinet Berkaki Empat(berdasar pemilu 1955)
  22. 22. Kabinet Nasional  Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari semua partai yang mempunyai perwalilan di DPR Contohnya :Kabinet Persatuan Nasional (Abdurahman Wahid), Kabinet Gotong Royong (Megawati), Kabinet Indonesia Bersatu (Susilo Bambang Yudhoyono)
  23. 23. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI N Periode o Jenis KOnstitusi Kabinet Negara Pemerintahan 1 a.18 Agu 45-14 Nov 45 UUD 1945 Presidensial Kesatuan (Unitaris) Republik b.14 Nov 45-27 Des 49 UUD 1945 Parlementer Kesatuan Uni Republik 2 27 Des 4917 Agu 50 Konstitusi RIS 1949 Quasi Parlementer Serikat (Federal) Republik 3 17 Agu 505 Jul 59 UUDS 50 Presidensial Kesatuan Republik 4 OrLa: 5 Jul 5911 Mar 66 UUD 1945 Presidensial Kesatuan Republik OrBa: 11 Mar 66- UUD 1945 21 Mei 98 Presidensial Kesatuan Republik Presidensial Kesatuan Republik 5 21 Mei 98 sekarang Amandemen UUD 45
  24. 24. Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia • TAP MPR No.III/2000 UU No.10/2004 -UUD 45 -UUD 45 -TAP MPR UU/PERPU -UU -PP -PERPU -PERPRES -PP -PERDA -KEPRES -PERDA
  25. 25. STRUKTUR KENEGARAAN   A. SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 B. SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945
  26. 26. Struktur Kenegaraan Sebelum Amandemen UUD 45 Pancasila (Dasar Negara) Pembukaan UUD 1945 UUD 1945 MPR MA BPK DPR Presiden DPA
  27. 27. Struktur Kenegaraan Sesudah Amandemen UUD 1945 BPK Presiden dan Wakil Presiden MPR DPR/DPD Kekuasaan Kehakiman MA/Mk/KY
  28. 28. Sekian Presentasinya Atas Perhatian Saudara Kami Ucapkan Terima Kasih

×