SlideShare a Scribd company logo

Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018

Rangkuman dalam 3 kalimat: Peraturan Desa ini menetapkan rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Seboro tahun 2018 menjadi peraturan desa, dengan uraian pendapatan dan belanja desa serta lampiran laporan keuangan dan program. Peraturan ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

1 of 19
Download to read offline
RANCANGAN PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
:
:
:
SEBORO
SADANG
KEBUMEN
KEPALA DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG :
RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEBORO,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan
rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung
Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada
huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun
2018 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10);
16. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
Anggaran 2015-2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2015
Nomor 2);
17. Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro
(Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Seboro Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017
Nomor 6);
20. Peraturan Desa Seboro Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Seboro (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 6).
21. Peraturan Desa Seboro Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 (Lembaran
Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 8);
22. Peraturan Desa Seboro Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Kewenangan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017
Nomor 9);
23. Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018
(Lembaran Desa Seboro Tahun 2018 Nomor 3).
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SEBORO TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SEBORO TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI
PERATURAN DESA SEBORO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEBORO TAHUN ANGGARAN 2018
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian
sebagai berikut:
Pendapatan Desa Rp. 2.163.254.800,00
1. Belanja Desa Rp. 2.140.434.693,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 500.473.793,00
b. Bidang Pembangunan Rp. 1.533.133.300,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 45.555.100,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 61.272.500,00
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,00
Jumlah Belanja ( a+b+c+d+e )
Rp. 2.140.434.693,00
Surplus/Defisit (1 – 2 ) Rp 23.423.034,00
= = = = = = = = = = = = =

Recommended

Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...
Bentuk keputusan dan petikan keputusan kepala desa tentang pengangkatan dan p...NOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPPERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERDES 3 TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUPPemdes Seboro Sadang
 
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaKeputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris Desa
Keputusan Kepala Desa Wlahar Wetan No 11 Tahun 2015 tentang Plh. Sekretaris DesaPemdes Wlahar Wetan
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015udhi purnomo
 

More Related Content

What's hot

Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKStrobillus Found
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 
Surat keterangan menikah
Surat keterangan menikahSurat keterangan menikah
Surat keterangan menikahAbru Niipook
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSuwondo Chan
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaranari saridjo
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018aim38
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Suwondo Chan
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Aji Sahdi Sutisna
 
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docxSK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docxMandirejoMerakurak
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianpemdessinga
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Muriady Dimur
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduAbdul Kohar
 

What's hot (20)

Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016
 
Surat keterangan menikah
Surat keterangan menikahSurat keterangan menikah
Surat keterangan menikah
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasi
 
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa KedungjaranPerdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
Perdes No.6 Th 2015 tentang Hari dan Jam kerja Pemerintah Desa Kedungjaran
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018
 
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa
 
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
Contoh surat-keputusan-kepala-desa-tentang-pembentukan-panitia-bpd-
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu Kab. Ciamis Tahun 2013
 
Sk no. 24 lkmd 2019
Sk no. 24  lkmd 2019Sk no. 24  lkmd 2019
Sk no. 24 lkmd 2019
 
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docxSK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
SK BUNDA PAUD MANDIREJO FIX 2021.docx
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyandu
 

Similar to Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018

Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019 Pemdes Seboro Sadang
 
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docx
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docxSK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docx
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docxssuser7a5fee
 
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021NoerCholies1
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...PemerintahDesa4
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023NoerCholies1
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 NoerCholies1
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaPemdes Seboro Sadang
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021NoerCholies1
 
Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023NoerCholies1
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021udhi purnomo
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 NoerCholies1
 

Similar to Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018 (20)

Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
 
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docx
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docxSK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docx
SK PERSETUJUAN BPD REALISASI APBDES 2022.docx
 
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
 
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
Peraturan desa no 12 tahun 2019 tentang apb des tahun anggaran 2020 desa merg...
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desaSk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
Sk no 17 tahun 2018 pengelola aset dan barang desa
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021
 
Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023Perdes No. 1 Tahun 2023
Perdes No. 1 Tahun 2023
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020
 

More from Pemdes Seboro Sadang

Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroPemdes Seboro Sadang
 
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdesPemdes Seboro Sadang
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okPemdes Seboro Sadang
 
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan 5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan Pemdes Seboro Sadang
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
 
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaSe bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaPemdes Seboro Sadang
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfPemdes Seboro Sadang
 
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Pemdes Seboro Sadang
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPemdes Seboro Sadang
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPemdes Seboro Sadang
 

More from Pemdes Seboro Sadang (20)

Doc gambar
Doc gambarDoc gambar
Doc gambar
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
 
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
Anggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdesAnggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdes
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
 
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan 5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
 
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...
 
Himbauan mui kab. kebumen
Himbauan mui kab. kebumenHimbauan mui kab. kebumen
Himbauan mui kab. kebumen
 
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaSe bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
 
Skb uu ite
Skb uu iteSkb uu ite
Skb uu ite
 
Skb uu ite
Skb uu iteSkb uu ite
Skb uu ite
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
 
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
 

Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018

  • 1. RANCANGAN PERATURAN DESA SEBORO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2018 DESA KECAMATAN KABUPATEN : : : SEBORO SADANG KEBUMEN
  • 2. KEPALA DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG : RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SEBORO, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018;
  • 3. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  • 4. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016
  • 5. Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10); 16. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2015-2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2015 Nomor 2); 17. Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 3); 18. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 4); 19. Peraturan Desa Seboro Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 6); 20. Peraturan Desa Seboro Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Seboro (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 6). 21. Peraturan Desa Seboro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 8);
  • 6. 22. Peraturan Desa Seboro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 9); 23. Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2018 Nomor 3). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO M E M U T U S K A N : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA SEBORO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEBORO TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA SEBORO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEBORO TAHUN ANGGARAN 2018 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Desa Rp. 2.163.254.800,00 1. Belanja Desa Rp. 2.140.434.693,00 a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 500.473.793,00 b. Bidang Pembangunan Rp. 1.533.133.300,00 c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 45.555.100,00 d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 61.272.500,00 e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,00 Jumlah Belanja ( a+b+c+d+e ) Rp. 2.140.434.693,00 Surplus/Defisit (1 – 2 ) Rp 23.423.034,00 = = = = = = = = = = = = =
  • 7. 2. Pembiayaan Desa a Penerimaan Pembiayaan Rp. 22.430.632,00 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,00 Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 2.430.632,00 = ============ Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari: 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018; 3. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2018 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa Ditetapkan di Seboro pada tanggal 15 Januari 2019 PENJABAT KEPALA DESA SEBORO JOKO PURNOMO
  • 8. KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO KECAMATAN SADANG NOMOR:141/1/KEP/2019 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2018 DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA; Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); LAMPIRAN IV PERATURAN DESA NOMOR:1 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2018
  • 9. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
  • 10. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138);
  • 11. 14. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20); Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10); 16. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016- 2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2015 Nomor 4); 17. Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2017, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Seboro (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 3); 18. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2017, tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun 2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 4); 19. 20. 21. 22. 23. Peraturan Desa Seboro Nomor 6 Tahun 2017, tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 6); Peraturan Desa Seboro Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Seboro (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 6); Peraturan Desa Seboro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 8); Peraturan Desa Seboro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Seboro Tahun 2017 Nomor 9); Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 (Lembaran Desa Seboro Tahun 2018 Nomor 3).
  • 12. Memperhatikan: 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seboro Nomor 1 tahun 2013 Tanggal 24 Juli tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Seboro Nomor 1 tahun 2019 tanggal 10 Januari tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; 3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Seboro tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Seboro telah membahas Rancangan Peraturan Desa Seboro tentang Laporan Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 KEDUA : Badan Desa Permusyawaratan Desa Seboro menyepakati rancangan Peraturan Desa Seboro tentang Laporan Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa Seboro tentang Laporan Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Disepakati di Seboro pada Tanggal 10 Januari 2019 KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAEFUL MUTAQIN
  • 13. BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD Nomor :1/DS-Seboro/2019 Nomor :1/BPD -Seboro /2019 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SEBORO TENTANG RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Januari tahun dua ribu Sembilan belas kami yang bertandatangan di bawah ini : 1. JOKO PURNOMO : Penjabat Kepala Desa Seboro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Seboro selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2. SAEFUL MUTAQIN : Ketua BPD Desa Seboro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Seboro selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Menyatakanbahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LAMPIRAN V PERATURAN DESA SEBORO NOMOR : 1 TAHUN 2019 TENTANG RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN NGGARAN 2018
  • 14. Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Sadang untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya PIHAK KESATU JOKO PURNOMO PIHAK KEDUA SAEFUL MUTAQIN
  • 15. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH DESA SEBORO LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN Realisasi s.d 31-12-2018 KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp ) REALISASI 1 2 3 4 ( Rp ) LEBIH/(KURANG) ( Rp ) 5 PENDAPATAN1. 137.130.000,00Pendapatan Asli Desa1.1. 137.732.927,00 (602.927,00) Hasil Aset Desa 27.500.000,001.1.2. 27.500.000,00 0,00 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 109.630.000,001.1.3. 109.630.000,00 0,00 Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah 0,001.1.4. 602.927,00 (602.927,00) 2.026.124.800,00Pendapatan Transfer1.2. 2.026.124.800,00 0,00 Dana Desa 1.491.434.000,001.2.1. 1.491.434.000,00 0,00 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 26.768.800,001.2.2. 26.768.800,00 0,00 Alokasi Dana Desa 432.922.000,001.2.3. 432.922.000,00 0,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi 55.000.000,001.2.4. 55.000.000,00 0,00 Bantuan Keuangan dari Kabupaten 20.000.000,001.2.5. 20.000.000,00 0,00 2.163.857.727,002.163.254.800,00JUMLAH PENDAPATAN (602.927,00) BELANJA2. 2.165.685.432,00Belanja Desa2.1. 2.140.434.693,00 25.250.739,00 Belanja Pegawai 309.489.600,002.1.1. 309.489.600,00 0,00 Belanja Barang dan Jasa 578.107.732,002.1.2. 577.836.193,00 271.539,00 Belanja Modal 1.278.088.100,002.1.3. 1.253.108.900,00 24.979.200,00 2.140.434.693,002.165.685.432,00JUMLAH BELANJA 25.250.739,00 (2.430.632,00)SURPLUS / (DEFISIT) 23.423.034,00 (25.853.666,00) PEMBIAYAAN3. 22.430.632,00Penerimaan Pembiayaan3.1. 22.430.632,00 0,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 22.430.632,003.1.1. 22.430.632,00 0,00 20.000.000,00Pengeluaran Pembiayaan3.2. 20.000.000,00 0,00 Penyertaan Modal Desa 20.000.000,003.2.2. 20.000.000,00 0,00 2.430.632,00JUMLAH PEMBIAYAAN 2.430.632,00 0,00 0,00SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN Seboro, 05 April 2019 Joko Purnomo 25.853.666,00 (25.853.666,00) Pj. Kepala Desa Halaman 1Printed by Siskeudes 05-04-2019 6:15:28 AM
  • 16. Lampiran I Peraturan Desa Seboro Nomor : 412.2/ Tentang : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi, dan Pelaporan Database Aplikasi Siskeudes Tahun 2018 ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG (Rp.) (Rp.) (Rp.) 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 2.163.254.800 2.163.856.927 (602.127) 1 1 PendapatanAsliDesa 137.130.000 137.731.927 (601.927) Hasil Usaha 27.500.000 27.500.000 - Swadaya,Partisipasi, Gotongroyong 109.630.000 109.630.000 - Lain-lain PAD yang sah 601.927 (601.927) 1 2 Pendapatan Transfer 2.026.124.800 2.026.125.000 (200) Dana Desa 1.491.434.000 1.491.434.000 - Bagi Hasil Pajak/Retribusi 26.768.800 26.768.800 - ADD 432.922.000 432.922.200 (200) Bantuan Provinsi 55.000.000 55.000.000 - Bantuan Kabupaten 20.000.000 20.000.000 - 1 3 Pendapatan Lain-lain - - - Hibah Lain-lain PendapatanDesa yang sah JUMLAH PENDAPATAN 2.163.254.800 2.163.856.927 (602.127) 2 BELANJA 2.165.685.432 2.140.579.093 25.129.339 2 1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 508.628.393 500.477.793 8.173.600 2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan 1.550.089.039 1.533.133.300 16.955.739 2 3 Bidag Pembinaan Kemasyarakatan 45.555.100 45.555.100 - 2 4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 61.412.900 61.412.900 - 2 5 Bidang Tak Terduga - JUMLAH BELANJA 2.165.685.432 2.140.579.093 25.129.339 SURPLUS/DEVISIT (2.430.632) 23.277.834 24.527.212 3 PEMBIAYAAN 3 1 Penerimaan Pembiayaan 22.430.632 22.430.632 - 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000 20.000.000 - Pembiayaan Netto (Penerimaan-Pengeluaran) 2.430.632 2.430.632 - SilpaTahun Berjalan (Surplus/Devisit – Pembiayaan Netto) - 25.708.466 (25.708.466) - Seboro, 08 Februari 2019 PJ. KEPALA DESA, JOKO PURNOMO NIP.19620218 198812 1 001 1 IKHTISAR LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA PADA PEMERINTAH DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2018 KODE URAIAN KET REKENING
  • 17. PEMERINTAH DESA SEBORO LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 KODE URAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2017 ( Rp ) ( Rp ) 1 2 3 4 1. ASET 1.1. Aset Lancar 1.1.1. Kas dan Bank 81.521.842,00 22.432.632,00 1.1.1.01. Kas di Bendahara Desa 74.295.024,00 2.000,00 1.1.1.02. Rekening Kas Desa 7.226.818,00 22.430.632,00 1.1.2. Piutang (855.800,00) 0,00 1.1.2.01. Piutang Sewa Tanah 0,00 0,00 1.1.2.02. Piutang Sewa Gedung 0,00 0,00 1.1.2.03. Piutang Sewa Peralatan 0,00 0,00 1.1.2.04. Piutang Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 1.1.2.05. Piutang Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 1.1.2.06. Piutang Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 1.1.2.07. Piutang Panjar Kegiatan (855.800,00) 0,00 1.1.2.08. Piutang Lain-lain 0,00 0,00 1.1.3. Persediaan 0,00 0,00 1.1.3.01. Persediaan Benda Pos dan Materai 0,00 0,00 1.1.3.02. Persediaan Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 1.1.3.03. Persediaan Blangko dan Barang Cetakan 0,00 0,00 1.1.3.04. Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai 0,00 0,00 1.1.3.05. Persediaan Bahan/Material 0,00 0,00 1.1.3.06. Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih 0,00 0,00 1.1.3.07. Persediaan Bibit Hewan/Tanaman 0,00 0,00 1.1.3.08. Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 80.666.042,00 22.432.632,00Jumlah Aset Lancar 1.2. Investasi 1.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00Jumlah Investasi 1.3. Aset Tetap 1.3.1. Tanah 2.000.000,00 0,00 1.3.2. Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 0,00 1.3.3. Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 1.3.4. Jalan, Jaringan dan Instalasi 996.108.900,00 0,00 1.3.5. Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 Printed by Siskeudes Halaman 1
  • 18. KODE URAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2017 ( Rp ) ( Rp ) 1 2 3 4 1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00 1.3.9. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 0,00 0,00 1.013.108.900,00 0,00Jumlah Aset Tetap 1.4. Dana Cadangan 1.4.1. Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00Jumlah Dana Cadangan 1.5. Aset Tidak Lancar Lainnya 1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00 1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00 1.5.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 1.5.4. Aktiva Tidak Berwujud 0,00 0,00 1.5.5. Aset Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya 1.093.774.942,00 22.432.632,00JUMLAH ASET 2. KEWAJIBAN 2.1. Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00 2.1.2. Hutang Bunga 0,00 0,00 2.1.3. Hutang Pajak 48.537.876,00 0,00 2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka 6.272.500,00 0,00 2.1.5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 0,00 0,00 2.1.6. Hutang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00 54.810.376,00 0,00Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 54.810.376,00 0,00JUMLAH KEWAJIBAN 3. EKUITAS 3.1. Ekuitas 3.1.1. Ekuitas 1.013.108.900,00 0,00 3.1.2. Ekuitas SAL 25.855.666,00 22.432.632,00 1.038.964.566,00 22.432.632,00Jumlah Ekuitas 1.038.964.566,00 22.432.632,00JUMLAH EKUITAS 1.093.774.942,00 22.432.632,00JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Printed by Siskeudes Halaman 2
  • 19. KODE URAIAN TAHUN 2018 TAHUN 2017 ( Rp ) ( Rp ) 1 2 3 4 Seboro, 05 April 2019 Pj. Kepala Desa Joko Purnomo Printed by Siskeudes Halaman 3