Pancasila Sebagai Sumber Nilai

2. PENGERTIAN NILAI
• SECARA ETIMOLOGIS, NILAI VALUE BERASAL DARI KATA LATIN VALERE YANG BERARTI BERHARGA, BAIK
DAN BERGUNA
• MERUPAKAN SUATU PENGHARGAAN ATAU SUATU KUALITAS TERHADAP SUATU HAL YANG DAPAT MENJADI
DASAR PENENTU TINGKAH MANUSIA
• PANCASILA YANG DIRUMUSKAN OLEH PARA PENDIRI NEGARA MEMUAT NILAI-NILAI LUHUR UNTUK MENJADI
DASAR NEGARA

3. NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN
BERNEGARA
• PANCASILA BERISI SEPERANGKAT NILAI YANG MERUPAKAN SATU KESATUANYANG UTUH DAN BULAT. NILAI-
NILAI ITU BERASAL DARI KELIMA SILA PANCASILA YANG APABILA DIRINGKAS TERDIRI ATAS:
A. NILAI KETUHANAN
B. NILAI KEMANUSIAAN
C. NILAI PERSATAN
D. NIALI KERAKYATAN, DAN
E. NILAI KEADILAN

4. • DALAM TATA NILAI KEHIDUPAN BERNEGARA, ADA YANG DISEBUT SEBAGAI NILAI DASAR, NILAI
INSTRUMENTAL, DAN NILAI PRAKTIS
• NILAI DASAR : ASAS-ASASYANG DITERIMA SEBAGAI DALIL YANG KURANG LEBIH MUTLAK, ADAPUN NILAI DASAR
YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA ADALAH KETUHANAN, KEMANUSIAAN, PERSATUAN, KERAKYATAN, DAN
KEADILAN.
• NILAI INSTRUMENTAL : PELAKSANAAN UMUM NILAI DASAR, DALAM WUJUD NORMA SOSIAL ATAU NORMA HUKUM,
SEPERTI UUD 1945, TAP MPR, UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS, UU NO. 2 TAHUN 1999 TENTANG PARTAI
POLITIK, UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM, DLL.
• NILAI PRAKTIS : NILAI YANG DILAKSANAKAN DALAM KENYATAAN, SEPERTI SALING MENGHORMATI, TOLERANSI,
KERJA SAMA, KERUKUNAN, BERGOTONG ROYONG, MENGHARGAI, DAN LAIN-LAIN.

5. NILAI PANCASILA SEBAGAI SUMBER
NORMA HUKUM
• NILAI-NILAI PANCASILA TERMASUK DALAM TINGKATAN NILAI DASAR YANG MENDASARI NILAI INSTRUMENTAL
DAN SEKALIGUS MENDASARI SEMUA AKTIVITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA.
• NEGARA INDONESIA MEMILIKI HUKUM NASIONAL YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN SISTEM HUKUM.
• SISTEM HUKUM INDONESIA ITU BERSUMBER DAN BERDASAR PADA PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR
BERNEGARA. PANCASILA BERKEDUDUKAN SEBAGAI GRUNDNORM (NORMA DASAR) ATAU
STAATFUNDAMENTALNORM (NORMA FONDAMENTAL NEGARA) DALAM JENJANG NORMA HUKUM DI INDONESIA.
• PASAL 2 UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2004 MENYATAKAN BAHWA PANCASILA MERUPAKAN SUMBER DARI
SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA.

6. NILAI PANCASILA MENJADI SUMBER
NORMA ETIKA
• PANCASILA PERLU DIAMALKAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA.
• PENGALAMAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA
PENGALAMAN SECARA OBJEKTIF DAN PENGALAMAN SECARA SUBJEKTIF:
• PENGALAMAN SECARA OBJEKTIF, YAITU MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLANDASKAN
PADA PANCASILA
• PENGALAMAN SECARA SUBJEKTIF, YAITU MENJALANKAN NILAI-NILAI PANCASILA SECARA PRIBADI DALAM BERSIKAP
DAN BERTINGKAH LAKU PADA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
• ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA MELIPUTI ETIKA SOSIAL DAN BUDAYA, ETIKA PEMERINTAHAN DAN POLITIK, ETIKA
EKONOMI DAN BISNIS, ETIKA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN, DAN ETIKA KEILMUAN DAN DISIPLIN
KEHIDUPAN.

7. ETIKA SOSIAL DAN BUDAYA
• ETIKA INI BERTOLAK DARI RASA KEMANUSIAAN YANG MENDALAM DENGAN MENAMPILKAN KEMBALI
SIKAP JUJUR, SALING PEDULI, SALING MEMAHAMI, SALING MENGHARGAI,SALING MENCINTAI, DAN
TOLONG MENOLONG DI ANTARA SESAMA MANUSIA DAN ANAK BANGSA.
• UNTUK MENGHIDUPKAN KEMBALI BUDAYA KETELADANAN YANG HARUS DIMULAI DAN DIPERLIHATKAN
CONTOHNYA OLEH PARA PEMIMPIN PADA SETIAP TINGKAT DAN
LAPISAN MASYARAKAT.

8. ETIKA PEMERINTAHAN DAN POLITIK
• ETIKA INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH,EFISIEN, DAN EFEKTIF;
MENUMBUHKAN SUASANA POLITIK YANG DEMOKRATIS YANG BERCIRIKAN KETERBUKAAN, RASA
TANGGUNG JAWAB, TANGGAP AKAN ASPIRASI RAKYAT; MENGHARGAI PERBEDAAN; JUJUR DALAM
PERSAINGAN; KETERSEDIAAN UNTUK MENERIMA PENDAPAT YANG LEBIH BENAR WALAU DATANG DARI
ORANG PER ORANG ATAUPUN KELOMPOK ORANG; SERTA MENJUNJUNG TINGGIHAK ASASI MANUSIA
• MENGAMANATKAN AGAR PARA PEJABAT MEMILIKI RASA KEPEDULIAN TINGGIDALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN KEPADA PUBLIK, SIAP MUNDUR APABILA DIRINYA MERASA TELAH MELANGGAR KAIDAH DAN
SISTEM NILAI ATAUPUN DIANGGAP TIDAK MAMPU MEMENUHI AMANAH MASYARAKAT, BANGSA, DAN
NEGARA.

9. ETIKA EKONOMI DAN BISNIS
• ETIKA INI DIMAKSUDKAN AGAR PRINSIP DAN PERILAKU EKONOMI, BAIK OLEH PRIBADI, INSTITUSI
MAUPUN PENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM BIDANG EKONOMI, DAPAT MELAHIRKAN KONDISI DAN
REALITAS EKONOMI YANG BERCIRIKAN PERSAINGAN YANG JUJUR, BERKEADILAN, MENDORONG
BERKEMBANGNYA ETOS KERJA EKONOMI, DAYA TAHAN EKONOMI DAN KEMAMPUAN BERSAING, SERTA
TERCIPTANYA SUASANA KONDUSIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT MELALUI USAHA-USAHA
BERSAMA SECARA BERKESINAMBUNGAN.
• UNTUK MENGHINDARKAN TERJADINYA PRAKTIK-PRAKTIK MONOPOLI, OLIGOPOLI, KEBIJAKAN EKONOMI
YANG BERNUANSA KKN ATAUPUN RASIAL YANG BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP EFISIENSI, PERSAINGAN
SEHAT, DAN KEADILAN; SERTA MENGHINDARKAN PERILAKU MENGHALALKAN SEGALA CARA DALAM
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN.

10. ETIKA PENEGAKAN HUKUM YANG
BERKEADILAN
• ETIKA PENEGAKAN HUKUM DAN BERKEADILAN DIMAKSUDKAN UNTUK MENUMBUHKAN KEASADARAN
BAHWA TERTIB SOSIAL, KETENANGAN, DAN KETERATURAN HIDUP BERSAMA HANYA DAPAT DIWUJUDKAN
DENGAN KETAATAN TERHADAP HUKUM DAN SELURUH PERATURAN YANG ADA

11. ETIKA KEILMUAN DAN DISIPLIN KEHIDUPAN
• ETIKA KEILMUAN DIWUJUDKAN DENGAN MENJUNJUNG TINGGHI NILAI-NILAI ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI AGAR MAMPU BERPIKIR RASIONAL, KRITIS, LOGIS DANOBJEKTIF
• ETIKA INI DITAMPILKAN SECARA PRIBADI DAN ATAUPUN KOLEKTIF DALAM PERILAKU GEMAR MEMBACA,
BELAJAR, MENELITI, MENULIS, MEMBAHAS, DAN KREATIF DALAM MENCIPTAKAN KARYA-KARYA BARU,
SERTA SECARA BERSAMA-SAMA MENCIPTAKAN IKLIM KONDUSIF BAGI PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

12. WUJUD NILAI PANCASILA
NO. PANCASILA URAIAN/PEMJELASAN WUJUD NILAI
1. Sila Pertama Menunjukkan bahwa Tuhan adalah
sebab pertama dari segala sesuatu,
Yang Maha Esa, dan segala
sesuatu bergan-tung kepada-Nya.
Tuhan ada secara mutlak. Oleh
karena itu perlu dikembangkan
nilai-nilai religius sebagai berikut;
1) Pengakuan dan keyakinan bangsa
Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang
Maha Esa
2) Menciptakan sikap taat menjalankan
menurut apa yang diperintahkan
melalui ajaran-ajarannya
3) Mengakui dan memberikan
kebebasan pada orang lain untuk
memeluk agama dan mengamalkan
ajaran agamanya
4) Tidak ada paksaan dan memaksakan
agama kepada orang lain
5) Menciptakan pola hidup saling
menghargai dan menghormati antar-
umat beragama

13. NO. PANCASILA URAIAN/PEMJELASAN WUJUD NILAI
2. Sila Kedua Manusia memiliki hakikat
pribadi yang monopluralis
terdiri atas susu-nan kodrat
jiwa raga, serta
berkedudukan sebagai
makhluk pribadi yang berdiri
sendiri dan makhluk Tuhan
Yang Maha Esa.
Nilai-nilai kemanusiaan
meliputi sebagai berikut :
 Pengakuan terhadap
martabat manusia.
 Pengakuan yang adil
terhadap sesama
manusia.
 Pengertian manusia yang
beradab yang memiliki
daya cipta, rasa karsa,
dan keyakinan sehingga
jelas adanya perbedaan
antara manusia dan
hewan.

14. NO. PANCASILA URAIAN/PEMJELASAN WUJUD NILAI
3. Sila Ketiga Berupa pengakuan terhadap
hakikat satu yang secara
mutlak tidak dapat dibagi
sehingga seluruhnya
merupakan suatu
keseluruhan dan keutuhan.
Nilai-nilai persatuan bangsa
adalah sebagai berikut :
1) Mengakui dan menghormati
adanya perbedaan dalam
masyarakat Indonesia
2) Menjalin kerja sama yang
erat dalam wujud kebersamaan
dan kegotong-royongan
3) Kebulatan tekad bersama
untuk mewujudkan persatuan
bangsa
4) Mengutamakan kepentingan
bersama di atas pribadi dan
golongan

15. NO. PANCASILA URAIAN/PEMJELASAN WUJUD NILAI
4. Sila Keempat Menjunjung dan mengakui
adanya rakyat yang meliputi
keseluruhan jumlah semua
orang warga dalam
lingkungan daerah atau
negara tertentu yang segala
sesuatunya berasal dari rakyat
dilaksanakan oleh rakyat dan
diperuntukkan untuk rakyat.
Nilai kerakyatan
adalah sebagai berikut:
1) Pengakuan bahwa rakyat
Indonesia adalah pemegang
kedaulatan
2) Mewujudkan demokrasi dalam
kehidupan politik, ekonomi, dan
sosial
3) Pengambilan keputusan
mengutamakan prinsip
musyawarah mufakat
4) Menghormati dan menghargai
keputusan yang telah dihasilkan
bersama
5) Bertanggung jawab
melaksanakan keputusan

16. NO. PANCASILA URAIAN/PEMJELASAN WUJUD NILAI
5. Sila Kelima Mengakui hakikat adil berupa
pemenuhan segala sesuatu yang berhu-
bungan dengan hak dalam hubungan
hidup kemanusiaan.
Nilai keadilan sosial adalah sebagai
berikut;
 Perwujudan keadilan sosial dalam
kehidupan sosial atau
kemasyarakatan meliputi seluruh
rakyat Indonesia.
 Keadilan dalam kehidupan sosial
teru-tama meliputi bidang ideologi,
politik, ekonomi, sosial, kebudayaan,
dan pertahanan keamanan nasional.
 Cita-cita masyarakat adil dan
makmur, material dan spiritual yang
merata bagi seluruh rakyat
Indonesia.
 Keseimbangan antara hak dan
kewajiban, serta menghormati orang
lain.
 Cinta akan kemajuan dan pemba-
ngunan.

17. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PEMBANGUNAN
• ISTILAH PARADIGM PADA MULANYA DIPAKAI DALAM BIDANG FILSAFAT ILMU PENGETAHUAN
• PARADIGM ADALAH PANDANGAN MENDASAR DARI PARA ILMUWAN TENTANG APA YANG MENJADI POKOK
PERSOALAN SUATU CABANG ILMU PENGETAHUAN
• PANCASILA SEBAGAI PARADIGM BERARTI NILAI-NILAI DASAR PANCASILA SECARA NORMATIVE MENJADI
DASAR, KERANGKA ACUAN, DAN TOLAK UKUR SEGENAP ASPEK PEMBANGUNAN NASIONAL YANG
DIJALANKAN DI INDONESIA
• PANCASILA MENJADI PARADIGM DALAM PEMBANGUNAN POLITIK, EKONOMI, SOCIAL BUDAYA DAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN

18. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PEMBANGUNAN POLITIK
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PEMBANGUNAN EKONOMI
Pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan
martabat manusia sesuai nilai moral pancasila.
Pembangunan ekonomi yang berdasar Pancasila adalah
pembangunan ekonomi kerakyatan berasaskan kekeluargaan.
Oleh karena itu, pembangunan politik dikembangkan
berdasarkan moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan dan keadilan
Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus menghindarkan
diri dari bentuk persaingan bebas, monopoli dan etatisme

19. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN
Pembangunan social budaya harus dapat meningkatkan
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan
sehingga akan menghasilkanmanusia yang berbudaya dan
beradab
Pembangunan pertahanan keamanan dilakukan dengan
mengikutsertakan seluruh komponen bangsa (TNI, Polri dan
Rakyat) untuk melakukan kewajiban bela negara
Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus
dikembangkan sesuai nilai social dan budaya di Nusantara
Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan
keamanan tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang
pertahanan negara

20. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PENGEMBANGAN IPTEK
• PANCASILA MEMBERIKAN DASAR NILAI-NILAI BAGI PENGEMBANGAN IPTEK DEMI KESEJAHTERAAN HIDUP MANUSIA
• HARUS DIDASARKAN PADA MORAL KETUHANAN DAN KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, OLEH KARENA ITU
PANCASILA MERUPAKAN SUMBER NILAI, KERANGKA PIKIR, SERTA BASIS MORALITAS BAGI PENGEMBANGAN IPTEK
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PENGEMBANGAN BIDANG BERAGAMA
• KEHIDUPAN BERAGAMA DALAM NEGARA INDONESIA HARUS DIKEMBANGAKAN KE ARAH
TERCAPAINYA KEHIDUPAN BERSAMA YANG PENUH TOLERANSI DAN SALING MENGHARGAI
BERDASARKAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERDADAB

21. SYARAT-SYARAT REFORMASI
• DILAKUKAN KARENA ADANYA PENYIMPANGAN
• DILAKUKAN HARUS DENGAN CITA-CITA BANGSA YANG JELAS DAN SESUAI DENGAN NILAI-NILAI
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA INDONESIA
• DILAKUKAN BERDASARKAN PADA SUATU KERANGKA STRUKTURAL TERTENTU, DALAM HAL INI HARUS
SESUAI DENGAN UUD 194 SEBAGAI KERANGKA ACUAN REFORMASI
• DILAKUKAN KE ARAH PERUBAHAN, KONDISI, SERTA KEADAAN YANG LEBIH BAIK
• DILAKUKAN DENGAN DASAR MORAL DAN ETIK SEBAGAI MANUSIA YANG BER-KETUHANAN YANG MAHA
ESA SERTA TERJAMINNYA PERSATUAN DAN KESATUAN

22. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI
• REFORMASI MEMILIKI MAKNA SUATU GERAKAN UNTUK MEMFORMAT ULANG ATAU MENATA KEMBALI HAL-
HAL YANG MENYIMPANG UNTUK DIKEMBALIKAN PADA FORMAT ATAU BENTUK SEMULA SESUAI DENGAN
NILAI-NILAI IDEAL DAN CITA-CITA RAKYAT DAN BANGSA INDONESIA